Category: Bisnis.com Ekonomi

  • KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini

    KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi usulan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    KSPN mengusulkan untuk memperkuat lembaga yang sudah ada, alih-alih membentuk birokrasi baru, mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.

    “Kalau ada ide dari KSPN supaya tidak perlu dibentuk [lembaga baru] tapi memperkuat lembaga yang ada, menurut hemat saya, saya rasa itu lebih baik,” kata Sarman kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Menurut Sarman, jika tugas dan fungsi yang bakal dibebankan ke Satgas PHK dan Dewan Buruh dapat diemban oleh lembaga yang sudah ada, seperti Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, maka pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru.

    Apalagi, kata dia, kedua lembaga ini telah mencakup tiga unsur yakni pekerja, pengusaha, dan perwakilan pemerintah. 

    “Mungkin tidak perlu dibentuk kedua lembaga itu karena nantinya juga otomatis akan menimbulkan tumpang tindih,” ujarnya.

    Sarman mencontohkan, alih-alih membentuk Satgas PHK, pemerintah dapat memberikan tugas tersebut kepada Dewan Pengupahan Nasional.

    Kemudian untuk masalah kesejahteraan pekerja, Sarman menilai bahwa pemerintah dapat menugaskan LKS Tripartit Nasional untuk mengkaji masalah kesejahteraan pekerja di Indonesia.

    Di sisi lain, Sarman menyebut bahwa kedua lembaga yang sudah ada ini telah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga memiliki posisi yang kuat.

    Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat lembaga yang sudah ada guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

    Kendati begitu, Sarman menyebut bahwa pengusaha akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pembentukan kedua lembaga tersebut kepada pemerintah. 

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada evaluasi dan kajian pemerintah apakah memang Satgas PHK dan juga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu sesuatu yang urgent untuk dibentuk,” pungkasnya.

  • BP Tangguh Bantah Kurangi Ekspor LNG Imbas Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    BP Tangguh Bantah Kurangi Ekspor LNG Imbas Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    Bisnis.com, BINTUNI — Raksasa migas Inggris, British Petroleum (BP) membantah pengurangan ekspor liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski begitu, 60% pasokan LNG dari kilang Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat telah dialokasikan untuk domestik.

    Head of Country BP Indonesia Hardi Hanafiah mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah memasok kebutuhan LNG domestik tanpa mengurangi volume ekspor yang telah terkontrak.

    “Enggak [mengurangi ekspor], setiap kontrak kan punya spesifikasi, punya karakteristik sendiri, kontrak LNG termasuk kontrak yang paling kompleks di dunia, jadi macam-macam bentuknya,” kata Hardi saat ditemui di kawasan BP Tangguh, Selasa (10/6/2025).

    Hardi menerangkan, bukan pengurangan ekspor, pihaknya melakukan identifikasi kembali kontrak yang dapat diubah waktu pengirimannya sehingga pembeli tidak ada yang dirugikan.

    “Ada yang bisa kita bicara ini masih perlu gak, kalau gak perlu, kita tunda ke tahun depan ya, atau kalau masih gak perlu ya kamu gak usah ambil, kita kurangi komitmennya jadi tidak sampai harus mengorbankan pembeli,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kebijakan dari pemerintah sejauh ini bukan melarang ekspor LNG, melainkan mencari potensi volume dari produksi eksisting untuk kebutuhan dalam negeri.

    Sejauh ini dalam catatannya BP telah memasok LNG sekitar 15 kargo dari yang dibutuhkan, terbesar untuk kebutuhan pembangkit PLN. Namun, Hardi belum dapat memberikan angka hingga akhir tahun.

    “Pernah ada satu dialokasikan dari ekspor ke domestik tapi itu pun tidak menimbulkan financial penalty jadi kita masih terus bekerja sama dengan pembelinya,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Hardi menerangkan BP Indonesia memahami kebutuhan energi Indonesia yang terus bertambah dan pemerintah mengarahkan untuk pasokannya dipenuhi dari produksi dalam negeri.

    “Tidak mudah dan masih banyak angkanya yang kita sekarang usahakan adalah kita bisa mencari volume yang paling minimum cost nya yang tidak disrupt existing contracts dan setiap kali ada kemungkinan memang ada dampak terhadap kontrak, kita komunikasikan,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk. alias PGN Arief Setiawan Handoko mengungkapkan bahwa tahun ini, pihaknya masih akan menghadapi tantangan ketatnya ketersediaan pasokan gas dan liquefied natural gas (LNG).

    Pihaknya pun mengambil jalan tengah untuk menutupi defisit pasokan gas pipa akibat penurunan alami (natural decline) tersebut dengan mengoptimalkan LNG hingga cadangan gas bumi baru ditemukan.

    Adapun, pemanfaatan LNG domestik sebagai alternatif gas bumi berasal dari Kilang LNG Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro. Namun, Arief mengatakan bahwa pemenuhan pasokan LNG juga memiliki sejumlah tantangan tersendiri.

    “Untuk pemenuhan LNG, ini ada beberapa tantangan yaitu LNG yang akan dialokasikan ke kita itu merupakan LNG yang pembatalan ekspor yang sudah committed [terkontrak],” kata Arief dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (11/3/2025).

    Alokasi LNG dari pembatalan kontrak tersebut, kata Arief, dapat menambah beban harga kepada PGN.

    “Misalnya, dari Tangguh sudah berkontrak dengan buyers luar negeri itu dikurangi [kargo LNG yang diekspor] untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tentunya ini akan menambah harga yang dibebankan kepada PGN,” jelasnya.

    PGN memperkirakan volume niaga gas tahun ini meningkat ke angka 917 BBtud atau naik dari tahun sebelumnya 852 BBtud. Peningkatan target volume niaga gas lantaran adanya kenaikan permintaan gas di berbagai kawasan industri baru.

  • Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang diduga mengangkut nikel dari kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Nama armada kapal itu menjadi sorotan warganet. Di media sosial X, tak sedikit yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana itu belakangan diketahui adalah milik PSSI. PSSI pun mengatakan pemilihan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana  dilakukan berdasarkan keputusan internal. Perseroan juga mengklaim, nama kedua kapal itu tak merujuk pada tokoh publik mana pun.

    “Penamaan kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi lriana’ dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata perseroan melalui keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    PSSI menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah khususnya produk mineral melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia.

    Menurut perseroan, kegiatan usaha ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Perseroan juga menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat.

    “Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” kata PSSI.

    PSSI menambahkan bahwa peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dan kegiatan operasional kapal-kapal dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka.

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Pulau Gag juga tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Kegiatan tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya.

    Belakangan, jagat media sosial dihebohkan dengan kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang bernama TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Senin (9/6/2025), jika merujuk pada website Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam.  

    Perinciannya, JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 11.  

    Setengah dari jumlah kapal bernama JKW Mahakam itu adalah milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PSSI. Perinciannya, kapal milik PSS itu adalah JKW Mahakam 3, 10, 6, dan 1.

    Sementara itu, kapal bernama Dewi Irina terdapat enam unit. Perinciannya, Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8. PSSI dan anak usahanya PSS menjadi mayoritas pemilik kapal, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, dan 5.

    PSSI merupakan perusahaan publik yang bergerak di sektor pelayaran dan jasa pengangkutan laut. Jasa angkutan meliputi pengangkutan barang mineral, batu bara, nikel, pasir silika, dan besi antar pulau maupun ke luar negeri.

    Perusahaan itu didirikan pada 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Kemudian, berubah nama menjadi PSSI pada 2022. Mayoritas saham PSSI dikendalikan oleh PT Indoprima Marine dengan kepemilikan 43,83% saham per 31 Maret 2025.

    PT Indoprima Marine juga memegang 45% saham dari PSS. Adapun, PT Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya yang sahamnya dimiliki oleh Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. 

  • Bawang Putih Mahal, Kemendag Diminta Tindak Tegas Importir Nakal!

    Bawang Putih Mahal, Kemendag Diminta Tindak Tegas Importir Nakal!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat peta penjualan maupun distribusi bawang putih dari setiap importir. Hal ini seiring masih melambungnya harga bawang putih di pasar.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau agar Kemendag memiliki peta distribusi dan penjualan bawang putih, sehingga bisa dengan mudah mengetahui importir yang melakukan kecurangan terhadap bawang putih.

    Menurutnya, dengan adanya peta distribusi bawang putih, maka pemerintah bisa mengetahui ke mana saja bawang putih impor didistribusikan.

    Pasalnya, Tomsi menyebut upaya yang dilakukan Kemendag tidak menimbulkan efek jera jika hanya mengirimkan surat kepada para importir.

    “Bapak bisa melihat jelas ini importir siapa yang memainkan, karena mulai dari masuk, jumlah yang dimasukkan, sampai dia jual ke mana, Bapak paham petanya. Sehingga bisa langsung ditunjuk hidungnya tuh. ‘Ah, kau ini yang main-main ini menaikkan harga’,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (10/6/2025).

    Untuk itu, dia meminta agar Kemendag mengambil langkah tegas kepada para importir bawang putih melakukan kecurangan, termasuk dengan mengenakan sanksi administrasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan pihaknya terus mendukung dan memantau realisasi importasi bawang putih, termasuk mempercepat realisasinya.

    Untuk diketahui, alokasi persetujuan impor (PI) bawang putih pada 2025 adalah sebanyak 456.272 ton dengan PI yang diterbitkan adalah sebanyak 73.

    Adapun realisasi importasi per 5 Juni 2025 baru mencapai 146.958 ton atau 32,21% dari alokasi PI terbit 456.272 ton (82.95% dari alokasi kebutuhan impor Tahun 2025) untuk 73 perusahaan. Sementara itu, rencana impor Juni sebesar 7.250 ton. 

    Nawandaru menuturkan bahwa Kemendag juga telah mengirimkan surat kepada para importir agar segera merealisasikan impor bawang putih.

    “Kami juga telah mengirimkan surat kepada para importir, ke pimpinan 51 perusahaan yang memiliki persetujuan impor, khususnya mendukung pendistribusian bawang putih langsung kepada pasar rakyat, di daerah beberapa yang memang saat ini memang masih mengalami tren kenaikan,” ujar Nawandaru.

    Dia menambahkan, importir umumnya langsung menyalurkan pasokan bawang putih melalui jaringan distribusinya.

    Berdasarkan informasi importir, proses realisasi impor terkendala tingginya harga beli bawang putih dari produsen di China dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga importir menunda pembelian.

    Nawandaru menjelaskan, Kemendag melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) akan terus melakukan pengawasan pendistribusian bawang putih impor untuk memastikan ketersediaan dan pasokan di tingkat eceran dengan harga terjangkau.

  • Pengamat Sarankan Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Ikut Dicabut

    Pengamat Sarankan Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Ikut Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyarankan agar izin pertambangan PT Gag Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya ikut dicabut. Hal ini demi azas keadilan dan kelestarian lingkungan di ‘Surga Terakhir dari Timur’ itu.

    PT Gag Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang izin usaha pertambangan (IUP)-nya tidak dicabut pemerintah usai muncul polemik operasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat. PT Gag Nikel juga merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK).

    Sementara itu, IUP empat perusahaan lainnya telah dicabut. Keempat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar berpendapat, keputusan pemerintah mencabut empat IUP di Raja Ampat sudah benar. Namun, alangkah baiknya, jika pencabutan IUP berlaku untuk semua perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.

    “Pencabutan ini keputusan yang tepat dari pemerintah walaupun hanya empat IUP, walaupun terkesan tidak adil karena masih ada satu yang beroperasi. Namun dari aspek lingkungan hidup Raja Ampat sudah cukup bagus, tetapi sebenarnya paling bagus cabut stop semua demi Raja Ampat yang natural,” kata Bisman kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Dia lantas mengingatkan agar aspek penetapan wilayah tambang ke depan harus dibenahi. Menurutnya, penetapan wilayah tambang harus memiliki kesesuaian dengan tata ruang nasional.

    Selain itu, penetapan wilayah tambang juga harus selaras dengan UU tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil,  UU Lingkungan Hidup, Putusan MK, dan UU lainnya.

    Bisman menyebut, aspek pengawasan atas proses pemberian IUP dan operasi pertambangan juga perlu menjadi catatan perbaikan.

    “Pemerintah harus konsisten dengan menempatkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan ekologis menjadi dasar utama dalam pengelolaan usaha pertambangan,” katanya.

    Moratorium Tambang Nikel di Raja Ampat

    Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita menilai proses pertambangan di Raja Ampat perlu dihentikan sementara atau moratorium.

    Setidaknya, kata dia, moratorium dilakukan sebelum peninjauan ulang dan kajian khusus lanjutan sampai ditemukan formula dan aturan baru yang lebih tepat.

    “Dalam hemat saya, ada baiknya proses pertambangan yang sedang berjalan di Raja Ampat, dihentikan sementara atau dimoratorium dulu,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga mengingatkan pemerintah untuk legawa bahwa semua lahan yang berpotensi menjadi lahan tambang bisa terealisasikan.

    Oleh karena itu, Ronny menilai pemerintah harus berusaha mendiversifikasi peluang ekonomi yang ada, agar tidak bergantung pada satu sektor.

    “Terlalu mengutamakan kepentingan sektor pertambangan justru membuat Indonesia semakin rentan secara ekonomi karena berbagai faktor, baik faktor harga komoditas global dan kerusakan lingkungan, maupun faktor geopolitik dan lainya,” katanya.

    Ronny menambahkan bahwa pemerintah perlu menghindari jebakan ‘zero sum game’ pada komoditas nikel. Ini agar negara tidak terjebak ke dalam siklus renewable energy paradox.

    Renewable energy paradox merupakan kondisi di mana ambisi untuk menyelamatkan planet dan mendorong dekarbonisasi, malah menghancurkan lingkungan.

    “Sangat paradoks sekali, bukan. Pertambangan, dari sisi manapun dilihat, sudah hampir pasti merusak lingkungan,” tutur Ronny.

    Oleh karena itu, good mining practice (GMP) untuk komoditas nikel harus benar-benar diterapkan secara sangat ketat.

    “Agar imbas lingkungannya bisa minimal di satu sisi dan tidak destruktif terhadap bidang lain yang juga tak kalah strategisnya di sisi lain,” tutup Ronny.

  • Menteri LH Usut Indikasi Pidana 4 Izin Tambang Nikel Raja Ampat

    Menteri LH Usut Indikasi Pidana 4 Izin Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap kemungkinan adanya unsur pidana di balik operasi empat perusahaan tambang yang izinnya telah dicabut di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Adapun, empat perusahaan yang dimaksud adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Usai pencabutan izin tambang, kata Hanif, pemerintah berencana melakukan penanganan melalui tiga pendekatan utama, yaitu jalur administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, dan kemungkinan gugatan pidana.

    Hanif menegaskan bahwa ada indikasi kuat pelanggaran prosedural dalam kegiatan pertambangan di empat lokasi tersebut.

    “Memang ada potensi ke sana karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma, ini ada potensi pidana terkait kegiatan pertambangan yang telah dilakukan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Meskipun izin telah dicabut, tetapi Hanif melanjutkan bahwa tanggung jawab lingkungan tetap melekat pada keempat perusahaan. 

    Dia menekankan bahwa instansi tersebut diwajibkan untuk melakukan pemulihan terhadap wilayah bekas tambang yang telah dieksploitasi. Pemerintah menegaskan pencabutan izin tidak berarti perusahaan bisa lepas tangan begitu saja.

    “Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana, tidak berarti dicabut kemudian selesai, pemulihannya akan dilakukan [pemantauan] oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama teman-teman dari [Kementerian] ESDM,” ucapnya.

    Sementara itu, PT Gag Nikel, satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang izinnya tetap dipertahankan, akan menghadapi pengawasan lingkungan yang lebih ketat.

    Hanif mengatakan audit lingkungan tambahan akan segera dilakukan sebagai bagian dari langkah peningkatan pengawasan terhadap anak usaha PT Antam tersebut.

    “Presiden meminta kita meningkatkan pengawasannya. Dalam waktu segera kami akan menugaskan audit lingkungan untuk menambah safeguard dengan volume penambangan di Gag. Dan saya akan langsung ke sana untuk yakinkan safeguard lingkungan terjaga dengan sangat baik,” imbuhnya.

    Hanif menambahkan bahwa selama hampir empat tahun terakhir, PT Gag Nikel menunjukkan tingkat kepatuhan lingkungan yang cukup tinggi berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup.

    Menurutnya, langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi strategis seperti Raja Ampat dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan akuntabilitas hukum bagi para pelaku industri ekstraktif.

    “Selama hampir 4 tahun nilai propernya biru dan hijau, relatif tinggi ketaatannya. Sudah dinilai dalam 4 tahun. Hasil pengawasan lapangan juga bagus,” pungkas Hanif.

  • Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan diskon tiket pesawat melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat mulai 5 Juni 2025.

    Ketentutan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa kebijakan ini dalam rangka mendorong ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

    “Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah,” tulis Sri Mulyani dalam belied tersebut, dikutip pada Selasa (10/6/2025).

    Beleid yang diteken pada 4 Juni 2025 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025 tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik dan kelas ekonomi.

    Dengan PPN DTP tersebut, alhasil harga tiket yang penumpang bayar lebih murah karena hanya membayar PPN 5% dari yang seharusnya 11%. 

    Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 tetap berada di kisaran 5%, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui berbagai langkah strategis. 

    Pada kuartal I/2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%. 

    “Pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil koordinasi lintas kementerian serta lembaga, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, dan dilanjutkan dengan keterangan pers oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, serta Kepala BPS, Pemerintah memutuskan untuk memberikan lima paket stimulus kebijakan. 

    Paket-paket tersebut meliputi Diskon Transportasi, Diskon Tarif Tol, Penebalan Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah, dan Perpanjangan Diskon Iuran JKK.

    Salah satu kebijakan dalam paket Diskon Transportasi adalah pemberian insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode Juni—Juli 2025. 

    Melalui kebijakan ini, PPN sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik ditanggung pemerintah dengan alokasi anggaran Rp430 milliar. 

    Insentif ini berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan periode penerbangan mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Juni—Juli 2025. Aktivitas masyarakat yang meningkat diharapkan turut memberikan dampak positif bagi sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri.

    Contoh perhitungan PPN DTP 6% Tiket Pesawat: 

    Budi membeli tiket pesawat dalam negeri berjadwal dari angkutan udara PT B pada 5 Juni 2025 untuk penerbangan tanggal 14 Juli 2025 seharga Rp1.350.000. 

    Komponen biaya tiket itu terdiri dari:

    Tarif dasar (base fare): Rp700.000
    Fuel surcharge Rp350.000
    PSC/airport tax Rp150.000
    Extra baggage Rp100.000
    Seat selection Rp50.000
    Total= Rp1.350.000

    Komponen PPN Terutang 

    Dasar pengenaan pajak (DPP) yang dipungut kepada penumpang adalah Rp500.000, terhitung dari:
    ([5/11] x [11/12] x penggantian)
    ([5/11] x [11/12] x [tarif dasar, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection)
    ([5/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp500.000
    PPN = 12% x Rp500.000 = Rp60.000
    DPP yang ditanggung pemerintah Rp600.000
    ([6/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp600.000
    PPN DTP = 12% x Rp600.000 = Rp72.000

    Dengan demikian, nilai yang ditanggung oleh penumpang senilai Rp1.410.000 (Rp1.350.000 + Rp60.000)

  • Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan pembelaan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, di tengah kisruh masalah izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua yang menyedot perhatian publik.

    Meski tak secara gamblang menyebut soal Raja Ampat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut bahwa Ketua Umum Partai Golongan Kerja (Golkar) itu tidak bersalah dalam polemik tersebut. Pasalnya, izin tambang nikel tersebut bukan diterbitkan oleh Bahlil.

    “Izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini tidak salah sebenarnya,” kata Zulhas dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    “Betul, memang bukan pak Bahlil kok, cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela,” sambung Zulhas.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung sebelumnya meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan bahkan mencabut izin tambang di wilayah konservasi Raja Ampat. Pemerintah diminta memperketat aturan terhadap industri pertambangan agar tidak merusak lingkungan. 

    Menurutnya, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat akan membuat terjadinya sedimentasi berlebih yang terbawa air hujan ke laut sehingga menyebabkan tertutupnya terumbu karang dan menghalangi sinar matahari. Hal ini akan menghambat proses fotosintesis yang penting bagi kelangsungan hidup karang.

    Pencemaran limbah tambang juga mengganggu keseimbangan ekosistem karena memiliki kandungan logam berat dan kimia.  

    “Jika terumbu karang mati, maka ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada ekosistem ini akan berkurang drastis. ini akan menyebabkan warga sekitar dalam mencari nafkah sulit,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan yang sangat sensitif di kawasan Raja Ampat. 

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu, pemerintah tidak mencabut izin tambang PT Gag Nikel karena dianggap masih memenuhi standar AMDAL dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar agar Raja Ampat tetap menjadi ikon wisata dunia dan menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan Indonesia.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di raja ampat,” pungkas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor AMDAL yang telah disetujui.

  • Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan selama Juni—Juli 2025 akan tepat sasaran.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bansos beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar.

    “Terkait dengan ketepatan sasaran, maka Bulog sebagai operator akan menyalurkan atau mendistribusikan bantuan pangan kepada nama-nama keluarga penerima manfaat bantuan yang terdaftar di regulator atau Badan Pangan Nasional,” kata pria yang akrab disapa Wiwiet kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Wiwiet menjelaskan bahwa program penyaluran bantuan pangan ini akan mulai disalurkan pada akhir Juni 2025. Adapun, beras yang disalurkan adalah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

    Untuk diketahui, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Stok tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Bantuan pangan dilaksanakan untuk alokasi 2 bulan sebesar 10 kg per bulan per KK [kepala keluarga] yang diperuntukkan bagi 18,3 juta kepala keluarga atau 183.000 ton per bulan,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli 2025. Bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan CBP ke masyarakat.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” jelas Arief kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, selain memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bendahara Negara RI itu menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementerian Pertanian. Nantinya, Kementan bakal menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” pungkasnya.

  • Ragam Bocoran Hasil Pertemuan AS-China untuk Turunkan Tensi Perang Dagang

    Ragam Bocoran Hasil Pertemuan AS-China untuk Turunkan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan China berlanjut ke hari kedua pada Selasa (10/6/2025), saat kedua kekuatan ekonomi dunia mencoba meredakan ketegangan terkait ekspor teknologi dan pengiriman mineral tanah jarang.

    Hari pertama pertemuan berlangsung lebih dari enam jam di Lancaster House, salah satu bangunan bersejarah di dekat Istana Buckingham, London, dan ditutup sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Seorang pejabat AS mengatakan pertemuan lanjutan akan digelar pukul 10 pagi keesokan harinya.

    Presiden AS Donald Trump memberikan perkembangan positif hari pertama perundingan tersebut, namun mengakui bahwa prosesnya jauh dari mudah.

    “Kami berjalan baik dengan China. Tapi China itu tidak mudah. Saya hanya menerima laporan yang baik,” jelas Trump seperti dikutip Bloomberg, Selasa (10/6/2025).

    Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, didampingi Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Hadirnya Lutnick, mantan CEO Cantor Fitzgerald, menegaskan betapa pentingnya isu pengendalian ekspor dalam agenda pembicaraan.

    Bessent menyebut pertemuan itu “positif”, sementara Lutnick menyebutnya “berbuah hasil.”

    Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng, yang memilih bungkam usai pertemuan. Ia didampingi oleh Menteri Perdagangan Wang Wentao dan Wakilnya, Li Chenggang, yang juga menjabat sebagai perwakilan dagang.

    Namun, ketika ditanya apakah ekspor akan benar-benar dilonggarkan, Trump menjawab diplomatis: “Kita lihat saja nanti.”

    Ia kembali menuding China telah menjarah Amerika Serikat selama bertahun-tahun,” meski menambahkan, “Kami ingin membuka akses ke China.”

    Penasihat Ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan kepada CNBC International bahwa setelah pertemuan di London, pihak AS berharap pembatasan ekspor akan dilonggarkan dan China mulai menggelontorkan pasokan tanah jarang secara besar-besaran.

    Meski demikian, Hassett menegaskan bahwa pelonggaran itu tidak mencakup chip semikonduktor tercanggih Nvidia yang digunakan untuk kecerdasan buatan.

    “Produk Nvidia kelas atas seperti H2O tidak masuk dalam wacana ini,” tegasnya.

    Putaran pembicaraan ini merupakan yang pertama sejak pertemuan delegasi di Jenewa sebulan lalu. Kala itu, kedua pihak sepakat menangguhkan tarif selama 90 hari untuk memberi ruang negosiasi atas ketimpangan dagang yang disebut pemerintahan Trump sebagai akibat praktik tidak adil dari China.

    Namun, kesepakatan gencatan itu belum mampu menghidupkan kembali perdagangan. Ekspor China ke AS turun tajam pada Mei—penurunan terbesar sejak awal pandemi—sementara impor dari AS merosot hampir 20%.

    Percakapan telepon pekan lalu antara Trump dan Presiden Xi tampaknya menjadi pemicu utama dimulainya kembali negosiasi.

    Ketegangan dagang terus memanas sepanjang tahun ini setelah Trump menaikkan bea masuk atas produk China dan dibalas oleh Beijing, memperbesar tekanan terhadap dunia usaha di kedua negara.

    Ekspektasi Inflasi AS Membaik

    Sementara itu, Ekspektasi konsumen Amerika Serikat terhadap tekanan inflasi menunjukkan perbaikan di semua cakrawala waktu pada Mei 2025, seiring meredanya pesimisme rumah tangga terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

    Survei bulanan Federal Reserve Bank of New York yang dikutip Bloomberg pada Selasa (10/6/2025) mencatat bahwa ekspektasi median inflasi dalam satu, tiga, dan lima tahun ke depan semuanya mengalami penurunan.

    Proyeksi untuk tahun mendatang turun tajam menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,6% di April. Untuk jangka tiga tahun, ekspektasi turun ke 3% dari 3,2%, sementara untuk lima tahun ke depan sedikit melemah ke 2,6%.

    Penurunan ekspektasi harga ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyepakati penurunan tarif impor China, langkah yang meski bersifat sementara, memberikan sinyal positif ke pasar. Peningkatan sentimen konsumen juga tercermin dalam survei lain yang mencerminkan optimisme setelah pengumuman kebijakan tersebut.

    Sejak awal tahun, konsumen mengantisipasi lonjakan harga dan perusahaan mulai melakukan penyesuaian, sebagian untuk menutupi biaya impor yang meningkat. Namun kini, ekspektasi tersebut mulai melandai.

    Laporan menyebut para pejabat The Fed secara aktif memantau persepsi inflasi konsumen untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan tarif terhadap tekanan harga.

    Perbaikan ekspektasi terjadi merata di semua kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Sementara itu, indikator pasar masih sejalan dengan target inflasi 2% yang ditetapkan The Fed.

    Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan tanggal 17–18 Juni mendatang di Washington.