Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan AS Scott Bessent digadangkan sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell. Seperti diketahui, Powell akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2026 mendatang.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025) semakin banyak penasihat di dalam dan luar pemerintahan Trump yang mendorong nama Bessent untuk menjabat sebagai ketua Federal Reserve berikutnya.

    Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menunjuk pengganti Powell dengan segera. Adapun, daftar kandidat yang dipertimbangkan termasuk Kevin Warsh, mantan pejabat Fed yang diwawancarai Trump untuk peran menteri Keuangan pada November 2024, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. 

    Namun, Bessent yang memimpin upaya Trump untuk memulai ekonomi AS dengan perubahan besar pada perdagangan, pajak, dan regulasi sekarang juga menjadi salah satu pesaing untuk jadi bos the Fedk. Sumber Bloomberg yang meminta anonimitas menyebut wawancara formal untuk posisi tersebut belum dimula.

    “Saya memiliki pekerjaan terbaik di Washington [sebagai Menteri Keuangan}. Presiden akan memutuskan siapa yang terbaik untuk ekonomi dan rakyat Amerika,” kata Bessent menanggapi kabar tersebut.

    Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan, yang berbicara dengan syarat anonim, membantah laporan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Sebagai kepala Departemen Keuangan, Bessent secara tradisional akan memainkan peran kunci dalam proses pencarian dan wawancara untuk ketua Fed berikutnya. Tidak jelas apakah dia akan mengundurkan diri saat Trump mulai membuat keputusannya.

    “Mengingat besarnya kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki komunitas keuangan global terhadap Scott Bessent, dia adalah kandidat yang jelas,” kata Tim Adams, presiden dan CEO Institute of International Finance. 

    Adams menilai, Bessent adalah kandidat Kuda hitam untuk menjabat sebagai Ketua The Fed. Dia menambahkan bahwa Warsh — yang menjabat sebagai gubernur di dewan Fed dari 2006 hingga 2011 — juga akan menjadi pilihan yang baik.

    Ketika ditanya secara khusus tentang Warsh, Trump berkata bahhwa Warsh sangat dihormati.

    Bessent telah menjadi orang terdepan dalam negosiasi kesepakatan perdagangan China, yang merupakan pakta terpenting yang ingin dibentuk presiden sebagai bagian dari upayanya untuk membentuk kembali lanskap perdagangan global.

    “Scott Bessent membuktikan bahwa ia dapat melaksanakan agenda Presiden Trump selama enam bulan pertama yang sangat bergejolak,” kata Steve Bannon, mantan kepala strategi Gedung Putih dan penasihat luar presiden. 

    Bannon melanjutkan, Bessent bukan hanya orang penting di kabinet, tetapi juga orang yang dapat diandalkan untuk pasar modal global.

    Trump yang pertama kali menominasikan Powell untuk jabatan tersebut pada tahun 2017, secara teratur mengeluh bahwa kepala Fed terlalu enggan untuk menurunkan bunga. Trump mendorong Powell untuk menurunkan suku bunga dalam pertemuan Gedung Putih bulan lalu. 

    Powell dan pejabat Fed telah mempertahankan suku bunga tetap pada 2025, dengan alasan pendekatan kebijakan yang sabar adalah hal yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh perluasan dan evolusi penggunaan tarif oleh Trump. 

    Para pembuat kebijakan Fed mengatakan mereka memperkirakan tarif yang diumumkan akan membebani pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

    Siapa pun yang disetujui Senat untuk jabatan tersebut harus membuktikan kepada dunia bahwa independensi Fed dari campur tangan politik tetap utuh. Trump telah mengatakan berkali-kali bahwa Powell melakukan kesalahan dengan tidak menurunkan suku bunga.

    Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa ia harus memiliki suara dalam keputusan suku bunga, yang menimbulkan pertanyaan apakah pasar akan melihat pilihan berikutnya bergantung padanya.

    Adams menambahkan, Bessent atau Warsh akan diberi keuntungan dari keraguan dari komunitas keuangan bahwa mereka akan menjaga independensi otoritas penetapan suku bunga Fed.

    Sementara itu, ekonom dan sekutu Trump, Arthur Laffer mengatakan Bessent luar biasa, tetapi dia sudah memiliki pekerjaan. Dia juga menyebut, spesialisasi Bessent bukanlah kebijakan moneter.

    “Seperti yang saya katakan kepada presiden, saya pikir Kevin Warsh sangat cocok untuk pekerjaan itu,” katanya.

    Kandidat lain yang namanya sebelumnya telah diajukan untuk ketua Fed termasuk Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Christopher Waller, seorang gubernur Fed, dan mantan Presiden Bank Dunia David Malpass.

  • Pemerintah RI Mulai Garap Master Plan Wisata Raja Ampat

    Pemerintah RI Mulai Garap Master Plan Wisata Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah membuat master plan untuk membangun pariwisata di kawasan Raja Ampat Papua Barat Daya setelah ekosistem hutan wilayah itu dirusak sejumlah perusahaan tambang.

    Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana telah mengusulkan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat agar menjadi tempat pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di masa depan.

    “Kami telah mengusulkan dibentuk tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosial culture dan skala ekonomi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai Raja Ampat adalah destinasi wisata prioritas yang telah mendapatkan Unesco Global Geopark dan harus menjadi tanggung jawab bersama. 

    Maka dari itu, Widiyanti pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang mencabut izin tambang 4 perusahaan di wilayah Raja Ampat.

    “Kami di Kementerian Pariwisata juga menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

    Widiyanti menegaskan bahwa membangun wisata di kawasan Raja Ampat bukan soal mendayangkan wisatawan, tetapi juga harus melindungi kehidupan alam serta manusia di sekitarnya.

    “Jadi mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekedar tempat indah yang dikunjungi, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan, karena membangun pariwisata bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga soal melindungi kehidupan alam dan manusianya untuk hari ini dan masa depan,” ujarnya.

  • Kao Indonesia Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Pelemahan Daya Beli

    Kao Indonesia Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Pelemahan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan barang konsumer, Kao Indonesia menyampaikan sejauh ini belum merasakan adanya efek dari dinamika pergeseran gaya belanja, tekanan ekonomi, dan pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi pada awal tahun ini.

    Vice President Marketing Kao Indonesia, Susilowati mengatakan hal tersebut dikarenakan perusahaan berfokus terhadap upaya mempertahankan loyalitas pelanggan. Perusahaan mengimplementasikannya dengan kualitas produk dan menjaga ulasan konsumen. 

    Dengan demikian pada ujungnya, hal tersebut dapat menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.

    “Sejauh ini kami belum merasakan dampak akibat pelemahan daya beli. Intinya kita strategi kami memprioritaskan apa yang menjadi kepuasan konsumen dan apa yang menjadi loyalitas,” ujarnya, Selasa (10/6/2025). 

    Susilowati memaparkan penjualan produk-produk Kao Indonesia masih ditopang oleh produk popok bayi dengan merek Merries, kemudian pembalut wanita dengan merek Laurier, sabun mandi Biore, serta Biore UV.

    Saat ini, KAO Indonesia tengah membidik untuk berekspansi di produk deodoran mengingat kondisi iklim Indonesia dengan mayoritas perempuan berhijab dan memiliki gaya hidup aktif.

    CEO Kao Corporation Yoshihiro Hasebe menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan pasar dan karakteristik unik, serta ekonomi yang tumbuh pesat di Asia Tenggara.

    Dengan mayoritas berpenduduk muslim, serta didorong oleh pertumbuhan generasi muda, pasar Indonesia, lanjutnya memiliki posisi strategis dalam visi global Kao.

    “Oleh karena itu, kami membentuk Proyek Regional Innovation Research and Development atau R&D Division secara khusus di Indonesia untuk menghadirkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia,” terangnya.

    Melansir dari laman resmi, Kao Corporation mencatatkan penjualan konsolidasi hingga akhir 2024 senilai 1.628,4 miliar Yen. Selanjutnya pendapatan operasional senilai 146,6 miliar Yen.

    Sementara itu laba sebelum pajak hingga akhir tahun 2024 senilai 151,0 miliar Yen dan laba periode berjalan 110,4 miliar Yen.

  • Menjemput Kedaulatan Ekonomi dari Desa

    Menjemput Kedaulatan Ekonomi dari Desa

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah derasnya gelombang globalisasi dan desentralisasi yang sering kali pincang, negara memerlukan fondasi baru untuk memastikan kedaulatan ekonomi rakyat benar-benar terwujud, bukan sekadar narasi.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk menjawab kebutuhan itu. Bukan sekadar program politik populis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan desa hanya sebagai penerima limpahan program, bukan subjek pembangunan.

    CELIOS dalam laporannya menyampaikan kritik tajam terhadap desain dan potensi risiko Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kritik tersebut penting untuk menjadi bahan evaluasi, tetapi terlalu dini jika kesimpulan akhirnya memposisikan seluruh gagasan ini sebagai proyek politik elitis yang terputus dari akar rumput.

    Pendekatan yang terlalu skeptis semacam itu justru bisa menjebak kita dalam status quo yang melanggengkan ketimpangan antarwilayah dan menjauhkan desa dari instrumen produktif dalam sistem ekonomi nasional.

    Realitasnya, selama dua dekade reformasi, tidak semua desa mampu membangun kelembagaan ekonomi yang kuat secara mandiri. BUMDes memang lahir dengan semangat kemandirian, tetapi tidak sedikit yang stagnan karena terbatasnya akses pembiayaan, lemahnya kapasitas SDM, hingga minimnya pasar.

    Di sinilah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengambil peran sebagai fasilitator akselerasi pembangunan ekonomi desa. Dengan pendekatan skala nasional dan pendampingan multisektor, koperasi desa ini bisa menjadi agregator rantai pasok, distributor pangan lokal, hingga kendaraan transformasi ekonomi berbasis komunitas.

    Kekhawatiran soal penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pembiayaan memang perlu dijawab dengan desain mitigasi risiko yang tepat. Namun, membatalkan seluruh skema karena ketakutan akan kredit macet sama saja dengan membiarkan desa terus-menerus bergantung pada transfer fiskal pusat tanpa instrumen pencipta nilai tambah.

    Dalam banyak kasus di negara lain, koperasi yang disokong negara bisa menjadi institusi kuat dan mandiri, asal governance dan kontrol sosialnya bekerja. Oleh sebab itu, yang perlu diperkuat bukan pembatalan program, melainkan tata kelola dan akuntabilitasnya.

    Lebih jauh, posisi strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berkaitan dengan tantangan geopolitik dan ketahanan pangan nasional. Kita tak bisa hanya mengandalkan sektor pangan besar atau swasta korporatis. Desa harus menjadi simpul kekuatan produksi dan distribusi.

    Dalam konteks ini, koperasi bukanlah alat negara untuk mengontrol rakyat, melainkan instrumen rakyat untuk memperkuat kedaulatannya di bidang ekonomi, sebagaimana pernah dicita-citakan Bung Hatta.

    Bukan berarti semua berjalan mulus. Kritik terhadap sentralisasi format dan minimnya partisipasi warga adalah alarm yang harus didengar. Pemerintah perlu membuka ruang konsultasi publik yang lebih luas dan fleksibel. Tetapi justru dengan adanya cetak biru nasional, desa-desa yang tertinggal dapat terbantu dari sisi manajemen dan akses awal modal.

    Inilah esensi keadilan distributif, bukan menyeragamkan kreativitas lokal, tetapi menyediakan tangga pijakan bagi mereka yang belum sempat naik ke lantai ekonomi produktif.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan proyek instan. Dia adalah jembatan panjang menuju ekonomi rakyat yang lebih terorganisir dan modern. Tidak sempurna, tetapi bisa diperbaiki. Tidak bebas kritik, tetapi layak dicoba. Karena jika kita terus menunggu koperasi ideal yang lahir secara organik tanpa intervensi, kita akan selamanya terjebak dalam romantisme ekonomi kerakyatan tanpa transformasi nyata.

    Sudah saatnya kita memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak semata sebagai program pemerintah, melainkan sebagai platform struktural untuk merevitalisasi ekonomi perdesaan. Jika kita hanya berkutat pada narasi resistensi, kita justru kehilangan peluang sejarah untuk membentuk arsitektur ekonomi yang berpihak pada desa, yang inklusif tetapi terorganisasi, yang berakar pada rakyat namun tersambung ke jaringan pasar nasional.

    Rekomendasi utamanya bukanlah menghentikan program, tetapi menyempurnakannya. Pertama, negara terus berupaya memastikan mekanisme checks and balances yang kuat di tingkat lokal dengan melibatkan lembaga desa, tokoh masyarakat, dan akademisi independen dalam proses verifikasi usaha dan evaluasi dampak.

    Kedua, perlu penyesuaian desain agar memberikan keleluasaan kepada desa memilih bentuk usaha koperasi yang sesuai potensi lokal, alih-alih menyeragamkan sektor bisnis. Ketiga, model pembiayaan sebaiknya diformulasikan dalam bentuk blended finance dengan insentif khusus bagi koperasi yang mampu menunjukkan kinerja sosial dan ekonomi yang baik, bukan dengan skema hutang standar yang membebani Dana Desa secara kaku.

    Di atas segalanya, pemerintah juga menyadari bahwa keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak semata ditentukan oleh seberapa cepat target 80.000 unit tercapai, tetapi seberapa kuat desa merasa memiliki dan memimpin gerak langkah koperasi tersebut. Sebab ketika koperasi tumbuh bukan dari kewajiban, tetapi dari kesadaran, saat itulah republik ini benar-benar sedang menjemput kedaulatan ekonomi dari akar rumputnya, yaitu desa.

  • Negosiasi AS-China Alot, Delegasi Berunding Hingga Malam

    Negosiasi AS-China Alot, Delegasi Berunding Hingga Malam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembicaraan antara AS dan China berpotensi berlanjut hingga memasuki hari ketiga di London seiring belum disepakatinya sejumlah poin krusial seperti ekspor teknologi dan industri utama. Kondisi ini membuat  dengan pasar keuangan gelisah.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025), Amerika Serikat yang menurunkan Menteri Keuangan Scott Bessent bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng hingga Selasa malam waktu setempat. Keduanya memimpin langsung detail rincian teknis kesepakatan.

    Anggota delegasi AS dan China kembali ke Lancaster House, sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham yang menjadi lokasi pertemuan, tepat setelah pukul 8 malam waktu setempat dan melanjutkan pembicaraan, yang dimulai sekitar pukul 10:40 pagi. Kedua belah pihak beristirahat sekitar pukul 5:30 sore.

    “Kami akan mencoba menyelesaikan semuanya, jadi itulah tujuannya. Saya pikir kami sedang menangani semua jenis masalah perdagangan dan saya pikir pembicaraan berjalan dengan sangat, sangat baik,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah negosiasi akan berakhir pada hari Selasa, Lutnick tidak menutup kemungkinan bahwa pembicaraan dapat berlanjut hingga Rabu waktu setempat, atau hari ketiga negosiasi

    “Jika memang diperlukan, kami akan berada di sini besok, tetapi saya berharap negosiasi ini berakhir malam ini,” ujar Lutnick.

    Pasar obligasi dan mata uang memantau pembicaraan tersebut dengan saksama untuk mendapatkan petunjuk tentang potensi dampak ekonomi. Saham AS naik ke level tertinggi sesi setelah pernyataan Lutnick.

    Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin bahwa Negosiasi dengan China tidak mudah, seraya menambahkan bahwa dia hanya mendapatkan laporan yang bagus dari sesi hampir tujuh jam hari itu. Bessent mengatakan setelah hari pertama mereka mengadakan pertemuan yang bagus.

    Masalah utama minggu ini adalah menetapkan kembali ketentuan perjanjian yang dicapai di Jenewa bulan lalu, di mana AS memahami bahwa China akan mengizinkan lebih banyak pengiriman tanah jarang untuk mencapai pelanggan Amerika. Pemerintahan Trump menuduh Beijing bergerak terlalu lambat, yang mengancam kekurangan di sektor manufaktur dalam negeri.

    Sebagai balasannya, pemerintahan Trump siap mencabut serangkaian tindakan baru-baru ini yang menargetkan perangkat lunak desain chip, suku cadang mesin jet, bahan kimia, dan material nuklir, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Banyak dari tindakan tersebut diambil dalam beberapa minggu terakhir saat ketegangan meningkat antara AS dan China.

    Kemenangan bagi China

    Dexter Roberts, peneliti senior nonresiden di Global China Hub milik Atlantic Council mengatakan, keputusan AS untuk mencabut sebagian kendali teknologi akan sangat dipandang sebagai kemenangan bagi China. Dia menambahkan kemungkinan mencabut kendali apa pun tampaknya hampir tidak terpikirkan hingga baru-baru ini.

    Sebulan yang lalu, Beijing dan Washington sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 90 hari hingga pertengahan Agustus dalam tarif yang melumpuhkan mereka untuk memberi waktu guna menyelesaikan banyak perselisihan perdagangan mereka — mulai dari tarif hingga kontrol ekspor.

    Pada saat yang sama, tim perdagangan Trump tengah berjuang untuk mengamankan kesepakatan bilateral dengan India, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain yang berlomba-lomba untuk melakukannya sebelum 9 Juli, ketika tarif timbal balik presiden AS naik dari dasar 10% saat ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi yang disesuaikan untuk setiap mitra dagang.

    Sementara itu, Presiden China Xi Jinping pada Selasa mengadakan percakapan telepon pertamanya dengan Presiden Korea Selatan yang baru terpilih Lee Jae-myung dan menyerukan kerja sama untuk menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas. 

    “Kita harus memperkuat kerja sama bilateral dan koordinasi multilateral, bersama-sama menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas, serta memastikan stabilitas dan kelancaran rantai industri dan rantai pasokan global dan regional,” kata Xi, menurut laporan CCTV.

  • Prospek Investasi Nikel Usai Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang Raja Ampat

    Prospek Investasi Nikel Usai Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya lantaran dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Hal ini diyakini tak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di sektor pertambangan ke depan.

    Adapun, empat IUP yang dicabut itu adalah milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Sementara itu, izin tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag tidak dicabut.

    Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan rapat terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi kementerian terkait.

    Pelaku usaha menilai keputusan pemerintah mencabut empat IUP tersebut tak berdampak negatif bagi iklim investasi di sektor nikel. 

    Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusumah menilai Indonesia telah menjalankan program hilirisasi nikel cukup lama dan berhasil. Capaian tersebut masih menjadi daya tarik bagi investor.

    “Berlimpahnya sumber daya dan cadangan nikel di Indonesia akan tetap menjadi daya tarik investasi industri nikel di Indonesia ke depannya,” ucap Arif, Selasa (10/6/2025).

    Lebih lanjut, Arif juga berpendapat bahwa putusan pemerintah mencabut empat IUP di Raja Ampat tentunya sudah didasari kajian yang mendalam meliputi aspek-aspek teknis, lingkungan, sosial dan hukum. 

    Oleh karena itu, dia mengatakan hal tersebut menjadi sinyal positif atas keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan di sekitar tambang.

    “Langkah yang diambil pemerintah juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan aktivitas pertambangan,” kata Arif.

    Senada, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menuturkan, keputusan mencabut izin tersebut memang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Terlebih, apabila telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Menurutnya, pemerintah telah melakukan kajian komprehensif didasari data dan fakta yang valid untuk keputusan yang diambil. Apalagi, Raja Ampat juga terdapat kawasan geopark yang memiliki keindahan alam.

    Rizal pun menilai keputusan pemerintah mencabut IUP di Raja Ampat pun bisa menjadi sinyal positif untuk iklim investasi sektor pertambangan.

    “Sehingga ke depan penerapan GMP [good mining practice] akan diterapkan dengan baik. Investor tentu saja akan mendukung hal ini demi kebaikan bersama,” ucap Rizal kepada Bisnis.

    Rizal pun mengingatkan agar para pemangku kepentingan tetap memperhatikan masalah perizinan dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Ini termasuk penerapan teknik pertambangan yang baik alias GMP.

    Dia berpendapat hal ini penting demi menjaga keselamatan kerja hingga lingkungan.

    “Sehingga industri pertambangan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar, daerah dan negara,” imbuh Rizal.

    Dia juga meminta pemerintah untuk konsisten dengan aturan dan regulasi yang ada. Rizal mencontohkan, kalau di kawasan konservasi tidak diizinkan adanya kegiatan pertambangan, pemerintah harus tegas menyatakan bahwa kawasan tersebut terlarang untuk kegiatan tambang.

    Hal ini juga berlaku untuk gubernur atau bupati di daerah agar tidak mengeluarkan izin tambang di wilayah tersebut.

    “Jangan sampai setelah dikeluarkan izinnya, akhirnya tidak bisa ditambang. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan jaminan berusaha kepada investor,” kata Rizal.

    Penataan Wilayah Tambang

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar juga meyakini keputusan pemerintah mencabut empat IUP di Raja Ampat tidak akan berdampak negatif pada iklim investasi, meski diakuinya langkah tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 

    “Memang akan pengaruh ada terkait masalah kepastian hukum, namun tidak akan banyak berdampak pada aspek investasi karena memang ini spesial case di tempat yang memang mempunyai kekhususan dan keputusan ini juga tidak akan menimbulkan sentimen negatif pada investasi,” jelas Bisman.

    Menurutnya, yang perlu dibenahi pada aspek penetapan wilayah pertambangan ke depan adalah kesesuaian dengan tata ruang nasional. Selain itu, penetapan wilayah tambang juga harus selaras dengan UU tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil,  UU Lingkungan Hidup, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan UU lainnya.

    Bisman menyebut, aspek pengawasan atas proses pemberian IUP dan operasi pertambangan juga perlu menjadi catatan perbaikan.

    “Pemerintah harus konsisten dengan menempatkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan ekologis menjadi dasar utama dalam pengelolaan usaha pertambangan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan IUP milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat.

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan yang sangat sensitif di kawasan Raja Ampat.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri lingkungan hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

    Selain pelanggaran lingkungan, Bahlil menyebut tim Kementerian ESDM juga telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemukan bahwa sebagian wilayah tambang masuk dalam kawasan geopark Raja Ampat yang harus dilindungi.

    Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian. Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    Lalu, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai.

    Selain itu, di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    KLH juga mencatat PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) tidak memiliki PPKH. Adapun, perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

    Sementara itu, satu perusahaan tambang, yakni PT Gag Nikel, tidak dicabut izinnya karena dianggap masih memenuhi standar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar agar Raja Ampat tetap menjadi ikon wisata dunia dan menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan Indonesia.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di raja ampat,” tutur Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT Gag Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen amdal.

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor amdal yang telah disetujui.

  • KAI Commuter Layani 381.910 Penumpang Selama Libur Iduladha 2025

    KAI Commuter Layani 381.910 Penumpang Selama Libur Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter melayani sebanyak 381.910 pengguna selama masa angkutan libur panjang Iduladha 1446 Hijriah/2025 Masehi, termasuk saat cuti bersama, melalui layanan Commuter Line.

    Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan menyampaikan bahwa selama libur Iduladha dan cuti bersama, kondisi pengguna Commuter Line Jabodetabek di seluruh stasiun terpantau lancar dan kondusif.

    “Selain pengguna harian, masih banyak juga pengguna musiman yang memanfaatkan waktu libur bersama keluarga. Tercatat pengguna Commuter Line Jabodetabek di seluruh stasiun mencapai 381.910 orang,” kata Leza, dikutip dari Antara, Selasa (10/6/2025).

    Ia menambahkan bahwa peningkatan jumlah pengguna terutama terlihat di stasiun yang berada di kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, serta dekat dengan destinasi wisata.

    Stasiun Bogor tercatat sebagai stasiun keberangkatan dengan jumlah pengguna terbanyak, yakni 28.254 orang, disusul Stasiun Citayam sebanyak 19.849 orang, dan Stasiun Bekasi 18.145 orang.

    “Sedangkan stasiun tujuan dengan pengguna terbanyak adalah Stasiun Tanah Abang dengan 32.480 orang, disusul Stasiun Sudirman dengan 20.658 orang, dan Stasiun Bogor sebanyak 17.404 orang,” ujar Leza.

    Di stasiun-stasiun transit, pergerakan pengguna juga terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Stasiun Manggarai mencatat 69.438 pengguna transit yang berpindah arah menuju Jakarta Kota, Bogor, Bekasi, atau Tanah Abang.

    Sementara itu, Stasiun Tanah Abang mencatat 62.665 pengguna transit, Stasiun Duri sebanyak 33.999 pengguna, dan Stasiun Kampung Bandan sebanyak 7.809 pengguna.

    Di stasiun integrasi seperti Stasiun Rangkasbitung, yang terhubung dengan Commuter Line Merak, tercatat 11.645 pengguna naik dan 4.990 pengguna turun dari KRL. Sementara itu, di Stasiun Cikarang yang terintegrasi dengan Commuter Line Walahar, jumlah pengguna yang naik sebanyak 11.592 orang dan yang turun sebanyak 8.639 orang.

    KAI Commuter juga mengingatkan bahwa anak-anak minimal usia 3 tahun atau dengan tinggi badan minimal 90 cm wajib membeli tiket. Pengguna diimbau untuk selalu mengawasi anak-anak selama perjalanan.

    Selain itu, pengguna yang menunggu di area peron diminta untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar dan tetap berada di belakang garis aman, tanpa menghalangi akses keluar penumpang dari dalam kereta.

    Selama masa cuti bersama, layanan Commuter Line Jabodetabek dioperasikan dengan 1.063 perjalanan harian, dimulai pukul 04.00 hingga 24.00 WIB. Puncak kepadatan penumpang tercatat terjadi antara pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

    Untuk layanan Commuter Line Basoetta selama libur Hari Raya Iduladha, tercatat rata-rata pengguna harian sebanyak 3.963 orang. Layanan ini mengoperasikan 64 perjalanan, mulai pukul 05.00 hingga 22.42 WIB.

    Stasiun yang melayani naik-turun pengguna Commuter Line Basoetta antara lain Stasiun Batu Ceper, Rawa Buaya, Duri, dan BNI City. Layanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi dari Jakarta menuju Tangerang.

    Selain itu, integrasi transportasi turut didorong melalui stasiun-stasiun seperti BNI City dan Sudirman, yang terhubung dengan LRT Jabodebek, MRT, TransJakarta, dan moda transportasi lainnya.

  • Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam tiga tahun ke depan.

    Yusril mengatakan, Indonesia pada 2045 diharapkan dapat menjadi sebuah bangsa yang maju. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah melakukan serangkaian upaya agar Indonesia dapat menjadi negara maju, salah satunya dengan menjadi anggota OECD.

    “Insyaallah maksimum tiga tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD,” kata Yusril, dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Untuk menjadi anggota OECD, Yusril menuturkan bahwa Indonesia harus melakukan aksesi terhadap konvensi yang dimiliki oleh OECD. 

    Diantaranya, kata dia, komitmen bersama dalam memberantas korupsi, menciptakan suasana yang kondusif, dan menciptakan norma-norma hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum.

    “Saya kira merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin tegaknya keadilan dan menjamin tegaknya kepastian hukum,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan inisial memorandum sebagai bagian dari tahapan penting menuju keanggotaan organisasi negara-negara maju tersebut.

    “Atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksekusi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah kumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Airlangga dalam pengumumannya secara virtual, Rabu (4/6/2025).

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, kunjungan kerja ke Paris memiliki agenda utama untuk menyerahkan dokumen inisial memorandum di forum tingkat Menteri OECD yang akan digelar pada 2025.

    Di sela pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga membahas reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam forum Informal WTO Trade Minister Gathering, serta melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. 

    “Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama, yang pertama tentu menyerahkan inisial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat Menteri di Dewan OECD pada tahun 2025,” lanjutnya.

  • Gaji ke-13 Sudah Cair Rp32,6 Miliar, Realiasi ASN Daerah Baru 42%

    Gaji ke-13 Sudah Cair Rp32,6 Miliar, Realiasi ASN Daerah Baru 42%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan bahwa gaji ke-13 PNS sudah cair Rp32,66 triliun per 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro merincikan untuk tingkat pusat, keseluruhan jumlah satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri sebanyak 9.197 dari 9.204 (99,9%).

    Selain itu, jumlah kementerian/lembaga yang sudah mengajukan gaji ke-13 sebanyak 97 dari 97 atau 100%.

    “Aparatur Negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi gaji ke-13 yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp13.730,5 miliar untuk 1.991.441 pegawai/personil,” ungkap Deni kepada Bisnis, Selasa (10/5/2025).

    Perinciannya, pembayaran gaji ke-13 PNS/Pejabat Negara sebesar Rp 8,046,4 miliar untuk 843.927 pegawai; PPPK sebesar Rp417,4 miliar untuk 107.781 pegawai; anggota Polri sebesar Rp1.927,9 miliar untuk 489.278 personel/pegawai; prajurit TNI sebesar Rp3.129,9 miliar untuk 517.545 personel/pegawai; dan PPNPN sebesar Rp208,7 miliar untuk 32.910 pegawai.

    Untuk pensiunan, Deni mengungkapkan jumlah realisasi gaji ke-14 mencapai Rp11.549,8 miliar untuk 3.555.958 pensiunan (97,1%).

    Perinciannya, PT Taspen sebesar Rp10.222,3 miliar untuk 3.092.440 pensiunan (97,8%) dan PT Asabri sebesar Rp1.327,5 miliar untuk 463.518 pensiunan (93,0%).

    Untuk tingkat daerah, Deni mengungkapkan jumlah realisasi gaji ke-13 mencapai Rp7.386,6 miliar untuk 1.491.836 pegawai.

    “Yang telah dilakukan oleh 228 pemda dari 546 pemda atau 41,8%,” jelasnya.

    Perinciannya, Rp6.163,8 miliar untuk 1.226.299 pegawai oleh 188 pemda; lalu nantinya antara 11—20 Juni 2025 akan cair sebesar Rp794 juta untuk 176.890,0 pegawai oleh 26 pemda; dan antara 21—30 Juni 2025 akan cair sebesar Rp428,8 juta untuk 88.647 pegawai oleh 14 pemda.

    Hanya saja, Deni tidak menjelaskan alasan masih rendahnya realisasi pencarian gaji ke-13 untuk ASN daerah tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp49,3 triliun.  

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. 

  • KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini

    KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi usulan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    KSPN mengusulkan untuk memperkuat lembaga yang sudah ada, alih-alih membentuk birokrasi baru, mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.

    “Kalau ada ide dari KSPN supaya tidak perlu dibentuk [lembaga baru] tapi memperkuat lembaga yang ada, menurut hemat saya, saya rasa itu lebih baik,” kata Sarman kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Menurut Sarman, jika tugas dan fungsi yang bakal dibebankan ke Satgas PHK dan Dewan Buruh dapat diemban oleh lembaga yang sudah ada, seperti Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, maka pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru.

    Apalagi, kata dia, kedua lembaga ini telah mencakup tiga unsur yakni pekerja, pengusaha, dan perwakilan pemerintah. 

    “Mungkin tidak perlu dibentuk kedua lembaga itu karena nantinya juga otomatis akan menimbulkan tumpang tindih,” ujarnya.

    Sarman mencontohkan, alih-alih membentuk Satgas PHK, pemerintah dapat memberikan tugas tersebut kepada Dewan Pengupahan Nasional.

    Kemudian untuk masalah kesejahteraan pekerja, Sarman menilai bahwa pemerintah dapat menugaskan LKS Tripartit Nasional untuk mengkaji masalah kesejahteraan pekerja di Indonesia.

    Di sisi lain, Sarman menyebut bahwa kedua lembaga yang sudah ada ini telah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga memiliki posisi yang kuat.

    Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat lembaga yang sudah ada guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

    Kendati begitu, Sarman menyebut bahwa pengusaha akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pembentukan kedua lembaga tersebut kepada pemerintah. 

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada evaluasi dan kajian pemerintah apakah memang Satgas PHK dan juga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu sesuatu yang urgent untuk dibentuk,” pungkasnya.