Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bos PT Garam Sebut Ada Investor Minat Investasi di Sentra Garam Rote

    Bos PT Garam Sebut Ada Investor Minat Investasi di Sentra Garam Rote

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garam (Persero) Abraham Mose mengungkap sudah ada beberapa investor yang mulai melirik kawasan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT.

    Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengelola kawasan tersebut, Abraham menyebut sudah ada beberapa investor yang berminat berinvestasi di K-SIGN Rote Ndao.

    “Paling enggak udah ada beberapa lah yang nelpon untuk berminat ikut membangun di kawasan industri garam,” kata Abraham ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Meski enggan untuk membocorkan nama calon investor itu, Abraham menyebut setidaknya sudah ada sekitar empat investor yang mulai intens berkomunikasi dengan PT Garam.

    Dia menyebut, kawasan tersebut tidak hanya menarik minat investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri. 

    “Luar negeri juga ada, karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang ingin ke kita untuk ikut,” ujarnya. 

    Mengenai daya saing dari sisi harga, Abraham mengakui bahwa garam yang nantinya diproduksi kemungkinan akan sedikit lebih mahal dibanding garam impor. Mengingat, lokasi sentra garam yang jauh dari industri yang mayoritas berada di Pulau Jawa.

    Untuk itu, kata dia, salah satu mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun industrinya di K-SIGN Rote Ndao.

    “Salah satu memitigasi itu adalah membangun industrinya di kawasan itu. Membangun pabrik pengolahan garam untuk kebutuhan dia. Dan ini sudah banyak yang masuk, termasuk garam farmasi,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membangun sentra garam di Rote Ndao sebagai upaya mewujudkan swasembada garam di 2027. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

    Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. 

    Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

    Adapun, KKP telah membagi kawasan tersebut dalam 10 zona. Pada tahap pertama, pembangunan zona 1 akan dilakukan oleh KKP dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp750 miliar. Pembangunan zona 1 ditargetkan rampung tahun ini.

    Sementara itu untuk zona lainnya, pemerintah akan membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

    Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

    “KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). 

  • Hipmi Minta Kriteria UKM yang Bisa Kelola Tambang Diperketat

    Hipmi Minta Kriteria UKM yang Bisa Kelola Tambang Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memperketat kriteria bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) penerima izin usaha pertambangan (IUP).

    Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menyampaikan, perlu dibuat standar minimum yang ketat jika pemerintah serius untuk memberikan IUP kepada UKM.

    “Menurut kami, jika pemerintah serius, maka perlu dibuat standar minimum yang ketat,” kata Anggawira kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Menurut dia, ada beberapa kriteria yang wajib dimiliki UKM untuk bisa turut serta mengelola pertambangan minerba. Pertama, memiliki mitra teknis atau pendampingan dari perusahaan berizin yang kompeten.

    Kedua, memenuhi sertifikasi keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, memiliki modal minimum dan struktur organisasi yang memadai untuk mengelola operasi tambang.

    Terakhir, terverifikasi sebagai UKM binaan dalam ekosistem industri yang terintegrasi, bukan UKM fiktif atau proxy dari korporasi besar.

    “Kami mendukung kebijakan afirmatif, tapi jangan sampai niat baik ini justru menciptakan kerusakan baru karena lemahnya kapasitas pelaku,” ujarnya.

    Dia mengharapkan, konsistensi regulasi dan pengawasan dapat dijalankan secara serius sehingga pemberdayaan UKM di sektor minerba ini benar-benar menjadi solusi, bukan menambah beban masalah di lapangan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan sinkronisasi terkait aturan turunan dari UU No.2/2025, yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM tengah menyiapkan kriteria UKM yang dapat menerima izin usaha tambang.

    “Sedang disiapkan, sedang disiapkan semuanya,” ujar Maman kepada awak media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Maman menuturkan, pemerintah melalui kebijakan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk terjun dan terlibat dalam bisnis usaha pertambangan.

    Hal ini, kata dia, sejalan dengan konsep besar yang didorong Presiden Prabowo Subianto yakni ekonomi kerakyatan. 

    “Ini kan dalam rangka untuk memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya untuk pengusaha di daerah supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.

  • Pengembangan MRT Jakarta – Tangerang Butuh Biaya Rp20,34 Triliun

    Pengembangan MRT Jakarta – Tangerang Butuh Biaya Rp20,34 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

    Adapun, potensi jumlah penduduk yang bakal terlayani dari pengadaan proyek MRT Jakarta – Tangsel itu kurang lebih mencapai 106.347 jiwa. Sementara itu apabila trase dibangun Lebak Bulus – Pondok Cabe – Rawa Buntu) demand penumpang pada tahun 2030 diperkirakan tembus 204.119 penumpang per hari.

  • KKP: Proyek Zona 1 Sentra Garam di Rote Rp750 Miliar Rampung 2025

    KKP: Proyek Zona 1 Sentra Garam di Rote Rp750 Miliar Rampung 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan Zona 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT rampung pada 2025. Pembangunan Zona 1 akan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Direktur Jenderal Pengelola Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan, kawasan seluas 10.000 – 13.000 hektare ini dibagi menjadi 10 zona, dengan zona pertama akan dibangun oleh KKP.

    “Tahap satu, zona satunya itu akan kita upayakan selesai di  2025 ini,” kata Koswara dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Koswara menuturkan, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp750 miliar dari APBN untuk membangun dan menyelesaikan Zona 1. 

    Selain dimanfaatkan untuk membangun Zona 1, dia menyebut bahwa anggaran itu juga akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendukung di seluruh zona K-SIGN seperti jalan, dermaga, pengaturan air baku, hingga utilitas lainnya. 

    “Kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” tuturnya.

    Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, KKP berencana mengundang para investor untuk berinvestasi di 9 zona lainnya. Dalam hal ini, KKP telah menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan investor untuk mendukung swasembada garam di 2027. 

    Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris menambahkan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

    “KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya telah melakukan kick off pembangunan K-SIGN di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada 3 Juni 2025.

    Pembangunan sentra garam ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam di 2027. Pembangunan K-SIGN sebagai modeling ekstensifikasi diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan garam industri melalui pengelolaan yang mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir. 

    Kabupaten Rote Ndao dipilih sebagai lokasi pembangunan K-SIGN karena memenuhi beberapa kriteria yang diperlukan seperti iklim dan sumber daya alam, sosial dan lingkungan, kemudahan konstruksi dan dukungan infrastruktur, dan juga lahan.

    “Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional,” ujar Menteri Trenggono, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Adapun, pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

    Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. 

    Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

  • MIND ID Tebar Dividen Rp20,1 Triliun, Laba Tumbuh 46%

    MIND ID Tebar Dividen Rp20,1 Triliun, Laba Tumbuh 46%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba bersih Rp40,2 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit. Laba itu naik 46% dibandingkan 2023. 

    Adapun holding BUMN tambang itu membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun sepanjang 2024. Angka ini tumbuh 34,56% dari tahun sebelumnya.

    Sementara, aset perusahaan meningkat dari Rp259,2 triliun menjadi Rp292,1 triliun. Selanjutnya, beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MIND ID menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Tahun Buku 2024 dengan opini wajar dalam semua hal material. 

    RUPS juga menyetujui pembagian dividen sebesar 55% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 senilai Rp36,5 triliun, yakni menjadi Rp20,1 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dividen Tahun Buku 2023 yang sebesar Rp17,14 triliun.

    Sementara itu, sisa 46% laba bersih atau sekitar Rp16,44 triliun akan dialokasikan untuk mendukung kelanjutan program hilirisasi yang dijalankan oleh Grup MIND ID. 

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan, capaian kinerja dan kontribusi dividen perusahaan merupakan hasil sinergi proses bisnis dari hulu hingga hilir, dan kolaborasi seluruh anggota Grup MIND ID.

    Menurutnya, MIND ID mengintegrasikan ekplorasi, pertambangan, hingga komersial, dengan transformasi proses bisnis guna tercipta nilai tambah sumber daya alam mineral yang lebih optimal.

    “Dengan capaian kinerja yang baik ini, MIND ID sebagai penggerak hilirisasi Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, tetapi juga pertumbuhan kinerja ekonomi dan negara,” kata Maroef melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/6/2025).

    Dia menyampaikan bahwa penerapan Good Mining Practice (GMP) juga telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang.

    “Kami berupaya memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk sosial dan lingkungan,” katanya.

    Sepanjang 2024, kata Maroef, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, smelter tembaga dan precious metal refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet.

    Adapun untum tahun 2025, MIND ID memprioritaskan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim–Keramasan. 

    Selain itu, perusahaan juga mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi, yakni IGP Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako. Hal ini untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

    “Kami berkomitmen mendorong industrialisasi mineral yang berkelanjutan dan memperbesar kontribusi sektor tambang bagi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujar Maroef.

    Sementara itu, Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menyampaikan, di tengah ketidakpastian global dan upaya pemerintah dalam merespon tekanan yang ada, MIND ID terus berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang sehat.

    Menurutnya, strategis ini dapat direalisasikan dengan baik oleh MIND ID, sehingga memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan bangsa.

    “MIND ID akan terus berupaya menciptakan rantai nilai dan proses bisnis yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

  • UKM Sudah Siap Kelola Tambang atau Belum? Ini Kata Apindo

    UKM Sudah Siap Kelola Tambang atau Belum? Ini Kata Apindo

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, mayoritas usaha kecil dan menengah (UKM) belum siap untuk mengelola tambang. Pihaknya pun melihat perlunya pendampingan agar nantinya tambang tersebut dapat dikelola dengan baik oleh UKM penerima izin usaha pertambangan (IUP).

    Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo Ronald Walla menyampaikan, perlu adanya skema kemitraan atau konsorsium antara UKM dengan perusahaan besar atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Skema kemitraan ini untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen risiko,” kata Ronald kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Apindo juga mengusulkan agar pemerintah dan sektor swasta memberikan program pendampingan terpadu. Dengan begitu, UKM dapat naik kelas dan benar-benar mampu berperan dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Selain itu, kata dia, UKM juga perlu mendapat akses pembiayaan dan jaminan kredit. Mengingat, sektor ini membutuhkan modal awal yang cukup besar serta jangka waktu operasional yang panjang.

    “Kami menyambut baik langkah pemerintah yang membuka ruang ini, asalkan diikuti dengan rambu-rambu dan infrastruktur pendukung yang kuat agar tujuan pembangunan yang inklusif bisa tercapai tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera mendata usaha kecil dan menengah yang berpotensi mendapat IUP.

    Instruksi tersebut disampaikan Bahlil seiring dengan hampir rampungnya peraturan turunan dari Undang-undang No.2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisir, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi PP sudah harus selesai,” kata Bahlil dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Nantinya, kata Bahlil, UKM-UKM yang telah terdaftar itu akan diprioritaskan untuk mengelola IUP. Selain itu, dia juga meminta agar penerima IUP merupakan UKM yang profesional dan tidak menarik kredit dalam menjalankan usahanya.

    “Yang mulai urus tambang, nggak boleh kredit. Kita hanya kasih kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadaikan lagi IUP tambang. Ini adalah bentuk keadilan,” tuturnya.

    Ditemui terpisah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan sinkronisasi terkait aturan turunan dari UU No.2/2025, yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Mengenai arahan Bahlil, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM tengah menyiapkan kriteria UKM yang dapat menerima izin usaha tambang.

    “Sedang disiapkan, sedang disiapkan semuanya,” ujar Maman kepada awak media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Maman menuturkan, pemerintah melalui kebijakan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk terjun dan terlibat dalam bisnis usaha pertambangan.

    Hal ini, kata dia, sejalan dengan konsep besar yang didorong Presiden Prabowo Subianto yakni ekonomi kerakyatan. 

    “Ini kan dalam rangka untuk memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya untuk pengusaha di daerah supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.

  • Pengamat Wanti-wanti Racikan Pungutan Ekspor Kelapa Bulat Tak Boleh Rugikan Petani

    Pengamat Wanti-wanti Racikan Pungutan Ekspor Kelapa Bulat Tak Boleh Rugikan Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewanti-wanti agar penetapan tarif pungutan ekspor (PE) kelapa bulat harus diperhitungkan secara hati-hati dan menyeluruh agar petani dan konsumen tidak dirugikan dari kebijakan ini.

    Untuk diketahui, pemerintah tengah menggodok tarif PE kelapa bulat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kebijakan ini diambil seiring terjadinya krisis kelapa bulat di dalam negeri.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan pemerintah perlu melihat implementasi PE komoditas lain yang efektif sebagai dasar dalam menentukan tarif PE kelapa bulat.

    Terlebih, Eliza mengungkap adanya perbedaan harga kelapa bulat yang diekspor dengan lokal yang bisa mencapai kisaran 30–40%. Adapun, jika pemerintah hanya menetapkan PE sebesar 15–20%, maka masih ada celah bagi para eksportir meraup keuntungan, meski tak sebesar sebelumnya.

    “Perlu kajian untuk menetapkan PE yang pas, karena jika [PE] terlalu rendah, maka eksportir akan tetap mengekspor. [Namun] kalau terlalu tinggi, ekspor [kelapa bulat] signifikan turun, dampaknya oversupply kelapa jika tidak diserap industri dan rumah tangga yang mana nanti petani kelapa semakin tertekan,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Meski demikian, secara jangka pendek, Eliza menilai bahwa pengenaan PE bisa meredam harga kelapa bulat domestik yang masih melambung di tingkat konsumen.

    “Efektivitasnya terbatas kalau pungutannya terlalu kecil, belum lagi jika negara importir berani beli [kelapa bulat dengan] harga mahal, jadi PE nggak begitu ngaruh karena masih memberikan insentif yang cukup untuk para eksportir,” ujarnya.

    Untuk itu, Eliza menilai pemerintah juga perlu membuat kebijakan lain alias tak hanya sebatas mengenakan PE, salah satunya melalui peremajaan kelapa agar produksi dalam negeri meningkat. Serta, perlu adanya peningkatan kapasitas (capacity building) kepada petani agar menerapkan praktik agrikultur yang baik, dan penggunaan bibit unggul.

    “Sayangnya, industri pengolahan kelapa hanya beroperasi pada 33% kapasitas maksimum akibat kelangkaan bahan baku, jadi memang urgent sekali cari solusi komprehensif,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Eliza menyoroti fenomena harga kelapa bulat yang masih melambung di tingkat konsumen. Padahal sebenarnya, kata dia, petani kelapa tidak menjual harga tinggi seperti yang diterima konsumen.

    Dia menjelaskan bahwa petani kelapa hanya menjual hasil panen kepada tengkulak alias middle man, sehingga yang menentukan harga kelapa di tingkat konsumen adalah tengkulak.

    “Tetapi ketika ada kebijakan yang membuat middle man ini kesulitan menjual barangnya, petani yang ditekan dengan harga rendah karena katanya over supply,” imbuhnya.

    Menurut Eliza, tata niaga komoditas yang cenderung eksploitatif bagi petani menyebabkan harga di tingkat petani tidak begitu signifikan meningkakan kesejahteraan. Di sisi lain, justru konsumen yang dikenakan harga relatif tinggi karena stok yang terbatas.

    Misalnya saja, ungkap Eliza, harga di kebun petani Riau berada di kisaran Rp4.000–Rp4.900 per kilogram, sedangkan harga di tingkat konsumen bisa mencapai Rp13.000–Rp25.000 per kilogram tergantung daerah. Fenomena ini mengindikasikan adanya rantai distribusi yang panjang, sekaligus biaya dan margin di tiap mata rantai perdagangan kelapa yang besar.

    Untuk itu, Eliza menilai pemerintah harus menyelesaikan permasalahan ini dari sisi hulu agar petani dan konsumen tidak dirugikan imbas rantai distribusi yang panjang. “Jadi ya dari sisi hulu dan distribusinya harus dibenahi agar hilirisasinya tidak setengah hati,” pungkasnya.

  • Keyakinan Bank Dunia atas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Makin Surut

    Keyakinan Bank Dunia atas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Makin Surut

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) kembali memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 seiring meningkatnya ketidakpastian global. Terutama disebabkan kebijakan tarif impor Amerika yang menimbulkan hambatan signifikan bagi hampir semua negara.

    Mengutip laporan Global Economic Prospects pada Rabu (11/6/2025), Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya di level 2,3%, atau turun 0,4% dari perkiraan sebelumnya. Bank Dunia juga memproyeksikan perlambatan ekonomi di sebagian besar negara dibandingkan tahun lalu

    “Ini akan menandai tingkat pertumbuhan global paling lambat sejak 2008, selain resesi global secara langsung,” jelas laporan tersebut.

    Bank Dunia menyebut, pertumbuhan global melambat karena peningkatan substansial dalam hambatan perdagangan dan dampak luas dari lingkungan kebijakan global yang tidak menentu.

    Pemulihan kondisi ekonomi diprediksi baru akan terjadi pada 2026-2027 mendatang, yakni masing-masing sebesar 2,4% dan 2,6%.

    Adapun, risiko terhadap prospek global tetap condong ke arah negatif. Ketidakpastian kebijakan yang tinggi dan terus-menerus terutama yang terkait dengan perdagangan dapat menyebabkan pelemahan yang lebih besar dari yang diperkirakan dalam investasi, perdagangan, dan kepercayaan. 

    Selain itu, peningkatan pembatasan perdagangan yang baru dapat mendorong inflasi lebih tinggi di negara-negara ekonomi utama. Hal ini berpotensi memperbesar kerugian pendapatan riil dan membatasi ruang lingkup bank sentral utama untuk mendukung pertumbuhan yang melambat dengan menurunkan suku bunga.

    Di sisi lain, ketidakpastian dan hambatan perdagangan dapat berkurang jika negara-negara ekonomi utama mencapai kesepakatan jangka panjang yang mengatasi ketegangan perdagangan. 

    “Hambatan global yang sedang berlangsung menggarisbawahi perlunya upaya kebijakan multilateral yang tegas untuk mendorong lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan transparan untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan, yang sebagian berasal dari ketidakseimbangan ekonomi makro,” jelas laporan tersebut.

  • Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada kuartal I/2025 tumbuh 4,87% (YoY) atau lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I/2024 yang mencapai 5,11%. Upaya mencapai Indonesia Platinum 2045 terlihat cukup berat karena tantangan internal dan eksternal juga berubah cepat dan tidak mudah untuk diprediksi akurat.

    Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, lebih rendah dari 5,31% tahun 2022 dan 5,05% tahun 2023. Kinerja seperti itu merupakan tantangan serius untuk menggapai target pertumbuhan 8%, untuk siap menjadi negara maju.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi Pemerintah pada kuartal I/2025 mengalami kontraksi 1,38%, karena penghematan anggaran. Pada kuartal I/2024, belanja Pemerintah cukup besar karena penyelenggaraan Pemilihan Umum.

    Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal I/2025 tumbuh rendah 2,12% atau melambat di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang perlu memperoleh perhatian serius adalah pengarusutamaan ekonomi syariah, sesuai dengan Asta Cita Nomor 2 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024—2029.

    Artikel ini membahas upaya pengarusutamaan ekonomi syariah Indonesia yang sebenarnya mengalami perkembangan sangat cepat pasca-Covid-19. Penutup artikel ini adalah beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan.

    Perkembangan Ekonomi Syariah

    Sebenarnya ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Laporan ekonomi syariah yang sering menjadi referensi global, yaitu State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Salaam Gateway menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga, menggeser Uni Emirat Arab (UEA) ke tempat keempat.

    Peringkat pertama dan kedua ditempati Malaysia dan Saudi Arabia selama dua tahun berturut-turut, dan Turki melompat ke peringkat kelima. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 menempatkan Indonesia bersama Malaysia sebagai negara muslim tujuan wisata paling ramah (muslim-friendly destination) selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat ke-3, 4 dan 5 ditempati Turki, UEA, dan Qatar, tepatnya setelah Turki naik dari peringkat 4 tahun 2023.

    Laporan khusus Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa industri pangan (food and beverage) dan pakaian jadi (muslim fashion) mengalami pertumbuhan ekspor yang positif.

    Ekspor industri pangan tercatat US$20 mililar pada 2024, sedangkan ekspor pakaian jadi meningkat hingga melampaui US$ 1.000 miliar pada 2025. Pada 2025 ini, kinerja ekspor dari dua sektor penting ini mungkin agak terganggu setelah pemberlakukan Kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025.

    Laporan KEKSI 2024 tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan yang ditunjukkan dari peningkatan dana zakat melalui perbankan syariah yang naik 71,80% pada 2024.

    Data yang bersumber dari Lembaga resmi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) tersebut juga mencatat pertumbuhan dana infaq sebesar 28%, dan dana bantuan kemanusiaan naik 0,20% pada 2024.

    Tingkat literasi ekonomi, keuangan dan inklusi syariah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Tingkat literasi ekonomi syariah naik dari 28% pada 2022 menjadi 42% pada 2024. Tingkat literasi keuangan syariah naik dari 9,14% pada 2022 menjadi 39,11% pada 2024. 

    Sementara itu, tingkat literasi inklusi syariah naik tipis dari 12,12% pada 2022 menjadi 12,88% pada 2024. Bahkan pembicaraan ekonomi syariah di media sosial juga meningkat pesat sepanjang tahun 2024, baik melalui Instagram, YouTube dan Tiktok.

    Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah tercatat sangat tinggi, yaitu dari Rp 2.582 triliun pada 2023 menjadi Rp 2.742 triliun pada 2024.

    Laporan OJK tersebut juga melaporkan pembiayaan syariah naik sebesar 9,87% pada 2024, suatu pertumbuhan sangat tinggi di tengah lesunya daya beli masyarakat atau kinerja pembiayaan konvensional, karena kondisi internal dan eksternal yang masih diliputi ketidakpastian.

    Strategi Percepatan Pengarusutamaan

    Berikut beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan. Pertama, pengembangan industri halal, terutama industri pangan, muslim fashion, dan wisata halal dan keagamaan.

    Penguatan ekosistem industri halal, mulai dari hulu peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong umum (RPU), hingga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) juru sembelih halal (juliha), pendamping proses produk halal (PPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), serta simplifikasi proses sertifikasi halal, baik melalui self-declare untuk usaha mikro dan kecil (UMK), maupun pada pengujian sampel produk untuk skala industri.

    Kedua, peningkatan kualitas produk muslim fashion, model branding, modest fashion, selera cita-rasa dan tailor-made sesuai karaktertistik permintaan konsumen dengan klasifikasi tertentu.

    Strategi produksi fashion scara masal tidak harus diadopsi saat ini, karena industri garmen Indonesia masih harus berjuang meningkatkan efisiensi industri dan perbaikan iklim usaha. Fasilitasi ekspor dan pameran muslim fashion sangat dibutuhkan oleh pelaku industri, baik secara masal seperti Osaka Expo di Jepang saat ini

    Ketiga, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih aktif “menjemput bola” pengarusutamaan ekonomi syariah. Saat ini instrumen keuangan Sukuk Terikat Wakaf Uang (STWU) atau Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS) berkembang pesat.

    STWU ini adalah bentuk investasi syariah yang berasal dari dana wakaf uang diinvestasikan ke dalam sukuk yang diterbitkan Pemerintah (Sukuk Negara). Hasil investasi ini kemudian disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat atau usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pengelola dana dan kegiatan wakaf (disebut Nazhir).

    Sektor perbankan, para nazhir dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih spartan dalam memetakan dan mencari wirausaha baru atau social entrepreneur dalam sektor riil industri halal atau ekonomi umat lainnya.

    Keempat, pengembangan pasar uang syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SukBI dapat digunakan sebagai instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan.

    SukBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan digunakan sebagai agunan untuk fasilitas likuiditas jangka pendek (FLJP). SVBI berfungsi sebagai instrumen investasi dengan jangka waktu pendek. Penerbitan SVBI dilakukan tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan dalam pasar primer dan sekunder.

  • Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – AS dan China meredakan ketegangan perdagangan setelah menyetujui kesepakatan awal tentang cara menerapkan konsensus yang dicapai kedua belah pihak di Jenewa, kata negosiator kedua belah pihak. 

    Meskipun rincian lengkap kesepakatan mereka belum tersedia, negosiator AS mengatakan mereka benar-benar berharap bahwa masalah seputar pengiriman mineral tanah jarang dan magnet akan terselesaikan dengan penerapan kerangka kerja.

    “Kami telah mencapai kerangka kerja untuk melaksanakan konsensus Jenewa,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan di London dikutip dari Bloomberg, Rabu (11/6/2025).

    Delegasi AS dan China sekarang akan membawa usulan tersebut kembali ke pemimpin masing-masing, kata kepala negosiator perdagangan China Li Chenggang, setelah dua hari diskusi yang berlangsung hampir 20 jam di sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham.

    “Setelah presiden menyetujuinya, kami akan berusaha untuk menerapkannya,” imbuh Lutnick.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan tidak ada pertemuan lain yang dijadwalkan, tetapi menambahkan bahwa pihak Amerika dan China sering berunding dan dapat melakukannya kapan pun mereka membutuhkannya.

    Pembicaraan di London dilakukan atas desakan pemerintahan Trump untuk memperkuat janji yang dibuat pemerintah China untuk mempermudah pengiriman tanah jarang selama pembicaraan dagang bulan lalu di Jenewa, yang menghasilkan gencatan senjata tarif.

    Perselisihan mengenai ekspor mineral penting memicu kembali konflik ekonomi terbuka antara AS dan China dan meningkatkan prospek bahwa kesepakatan baru mereka dapat gagal, yang akan menimbulkan ancaman baru bagi ekonomi dunia.

    Lutnick menambahkan, pihaknya berharap bahwa topik mineral dan magnet tanah jarang yang berkaitan dengan Amerika Serikat akan diselesaikan dalam implementasi kerangka kerja ini.

    “Juga, ada sejumlah tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ketika tanah jarang tersebut tidak datang. Anda seharusnya mengharapkan hal itu akan terjadi, seperti yang dikatakan Presiden Trump, dengan cara yang seimbang. Ketika mereka menyetujui lisensi, maka Anda seharusnya mengharapkan bahwa implementasi ekspor kami juga akan menurun,” ujar Lutnick

    Sementara itu, Greer menambahkan, dalam delapan tahun pengalamannya bernegosiasi dengan China, dirinya tidak pernah mengadakan pertemuan di mana mereka tidak ingin membicarakan kontrol ekspor.