Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengusulkan agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu diturunkan menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Usulan itu dilakukan guna mendukung percepatan swasembada gula.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, usulan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Kamis (13/6/2025) untuk mendukung pencapaian swasembada gula.

    “Kalau bisa, [KUR] jangan 6% tapi 3%, itu usulan Pak Mentan [dalam rakortas],” kata Arief kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Usulan tersebut telah disepakati dalam rakortas yang digelar bersama Kemenko Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait pada Kamis (13/6/2025).

    Selanjutnya, kata Arief, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengingat skema KUR diatur oleh kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu.

    “KUR itu kan skemanya ada di Kementerian Perekonomian, nanti mesti dibahas dulu kan di sana,” ujarnya.

    Selain mengusulkan pemangkasan suku bunga KUR untuk petani tebu, pemerintah juga tengah merombak sejumlah aturan untuk mendorong swasembada gula.

    Aturan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

    “Oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres No.40/2023 mengenai swasembada gula. Kemudian, Keppres No.15/2024 mengenai satgas percepatan swasembada gula,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menyebut, proses revisi kedua aturan ini tengah berlangsung. Dia mengharapkan adanya perubahan dalam peraturan tersebut dapat membantu Indonesia untuk mencapai swasembada gula dalam waktu dekat.

    Selain itu, kata dia, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada gula dalam 3 tahun mendatang atau pada 2028, dengan produksi mencapai sekitar 5 juta ton. 

    “Semoga dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada [gula], jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.

  • Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026, Berikut Hasil Perundingan Terkini

    Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026, Berikut Hasil Perundingan Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA baru dapat selesai pada akhir 2026, mundur dari rencana awal kuartal I/2025. 

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan target baru tersebut pun merupakan target paling ambisius untuk saat ini. 

    Djatmiko menyampaikan bahwa mundurnya penyelesaian ini karena pihak Uni Eropa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perundingan. 

    “Pak Menko [Menko Perekonomian Airlangga Hartarto] ijin, mungkin tidak bisa tahun ini [selesai] … Kemudian kalau penandatanganan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Setelah itu baru masuk ke tahapan ratifikasi,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025). 

    Djatmiko menjelaskan hal yang menjadi tantangan adalah proses ratifikasi di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama melalui DPR, baik menggunakan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. 

    “Jadi, skenario paling ambisius, ini sudah entry into force [implementasi] di akhir tahun depan, itu sangat ambisius, atau paling tidak di kuartal pertama 2027,” lanjutnya. 

    Untuk diketahui, proses penyelesaian IEU-CEPA telah berlangsung sejak 2016 atau sudah berlangsung sembilan tahun silam dan belum kunjung rampung. 

    Hasil perundingan terkini, utamanya yakni melalui implementasi IEU-CEPA dapat memperluas akses pasar barang.  Apabila telah mulai implementasi, komoditas Indonesia yang masuk ke Uni Eropa bisa mendapatkan tarif hingga 0%. 

    Uni eropa akan memberikan komitmen kurang lebih 98,61% dari seluruh total pos tarif mereka. Artinya, 100% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan mendapatkan preferensi dan 99% diantaranya diberikan tarif nol secara bertahap. 

    Sementara Indonesia, pemerintah akan memberikan komitmen sebanyak 97,4% dari seluruh total pos tarif diberikan preferensi untuk Uni Eropa. 

    “Artinya, 98% impor kita dari Uni Eropa juga akan menikmati preferensi. Nah ini suatu angka yang, menurut saya lebih daripada mitra Uni Eropa yang lain, bahkan dengan Vietnam,” lanjut Djatmiko.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan IEU-CEPA sehingga ekspor dapat meningkat hingga 50% dalam kurun waktu 3 tahun usai implementasi. 

    Utamanya komoditas prioritas Indonesia ke Uni Eropa, berupa sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan. 

    “Makanya bapak-bapak yang ada di ruangan ini [pengusaha] itu untuk siap-siap. Begitu ini langsung efektif, terutama kalau industri tekstil garmen kan harus bicara dengan buyer-nya. Dan ini sudah dijanjikan nol,” jelas Airlangga. 

    Dalam pembicaraannya dengan Uni Eropa, Airlangga juga telah meminta agar membuat level playing field atau keadilan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Asean.

    Berikut Hasil Perundingan IEU-CEPA:

    Akses Pasar 

    Liberalisasi Akses Pasar Barang
    Uni Eropa komitmen akses pasar optimal untuk produk prioritas Indonesia (sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan)
    Indonesia komitmen peningkatan akses pasar produk pertaninan dan manufaktur untuk Uni Eropa
    Ekspor Jasa tenaga profesional Indonesia ke Uni Eropa (penasihat hukum, arsitek, konsultan manajemen)

    Kerja Sama

    Ekonomi dan peningkatan kapastias di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan manufaktur) khususnya UMKM
    Dukungan produk ekspor Indonesia dapat memenuhi kebijakan lingkungan di pasar Uni Eropa
    Bidang ketahanan dan keamanan pangan
    Dukungan kimotmen trade and sustainable development
    Dukungan implementasi trade related-sustainability measure (sistem sertifikasi, ketertelusuran, kepatuhan)
    Asistensi teknis, pengembangan kapasitas, business matching, perdagangan suku cadang, dan investasi sektor maintenance-repaired-overhauled (MRO) pesawat terbang

    Fasilitasi 

    Mendorong investasi Uni Eropa ke Indonesia di sektor prioritas termasuk sektor yang mendukung hilirisasi
    Pembentukan mutual recognition arrangement (MRA) di berbagai sektor jasa
    Fasilitasi kemudahan prosedur ekspor impor (deklarasi asal barang)

  • Tren Pasar Minyak Nabati Global, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Meningkat

    Tren Pasar Minyak Nabati Global, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor minyak sawit dari Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan tren pasar minyak nabati global diproyeksi akan menghadapi ekspansi yang signifikan pada akhir 2025 hingga pertengahan 2026. 

    Analisis dari Hedgepoint Global Markets menunjukkan bahwa peningkatan produksi di negara-negara produsen utama akan mendorong lonjakan pasokan, yang pada gilirannya memungkinkan peningkatan konsumsi dan volume impor dari negara-negara konsumen utama. 

    Salah satu pendorong utama di balik peningkatan konsumsi ini adalah semakin besarnya permintaan untuk biofuel, dengan beberapa negara diperkirakan akan meningkatkan bauran wajib.

    Adapun sektor minyak sawit diperkirakan akan mengalami peningkatan pasokan yang substansial pada musim 2025/2026, didorong oleh proyeksi peningkatan produksi di dua raksasa penghasil dan pengekspor minyak sawit yakni Indonesia dan Malaysia. 

    Jika perkiraan produksi yang lebih tinggi ini terwujud, maka ekspor dari kedua negara tersebut akan meningkat lebih lanjut.

    Laporan Hedgepoint menjelaskan, Indonesia, sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia, diproyeksikan melihat produksinya melonjak dari 46 juta ton pada 2024/25 menjadi 47,5 juta ton pada musim 2025/2026. Kenaikan ini akan memungkinkan peningkatan ekspor dari 22,6 juta ton menjadi 24 juta ton. 

    Demikian pula, Malaysia, produsen dan eksportir terbesar kedua, diperkirakan akan meningkatkan produksinya dari 18,7 juta ton menjadi 19,2 juta ton, dengan ekspor naik dari 15,4 juta ton menjadi 15,8 juta ton di musim baru.

    “Di sisi permintaan, kami menyoroti tren pertumbuhan impor yang kuat dari India, yang diperkirakan naik dari 7,7 juta ton menjadi 8,7 juta ton pada 2025/26. Tren ini berkebalikan dan terkait dengan potensi penurunan impor minyak kedelai,” jelas Koordinator Intelijen Pasar di Hedgepoint Global Markets, Luiz Roque, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

    Meski demikian, angka-angka ini masih bersifat proyeksi penuh dan dapat berubah secara signifikan. “Jika produksi sawit di Indonesia dan Malaysia lebih rendah dari perkiraan saat ini, kita bisa melihat perubahan signifikan pada angka ekspor dan impor, serta stok akhir,” tambah Roque. 

    Menariknya, hubungan harga antara minyak kedelai dan minyak sawit menunjukkan skenario yang lebih menguntungkan bagi peningkatan konsumsi minyak sawit dalam beberapa bulan mendatang, mengingat harganya yang kini lebih rendah dari minyak kedelai.

    Pada periode ini, diperkirakan akan membawa pasokan minyak kedelai yang lebih besar ke pasar global, berkat proyeksi peningkatan produksi di negara-negara produsen dan pengekspor utama seperti Argentina, Brasil, dan Amerika Serikat. 

    Di sisi permintaan, konsumsi di China dan India diperkirakan akan meningkat, bersamaan dengan peningkatan penggunaan domestik di negara-negara produsen besar tersebut. 

    Khusus China, peningkatan pasokan juga berasal dari peningkatan penghancuran kedelai yang kemungkinan akan membutuhkan impor kedelai yang lebih besar (112 juta ton).

    Menurut Roque, meskipun pasokan meningkat, stok akhir dunia diperkirakan hanya sedikit lebih tinggi dari musim 2024/25, mengingat konsumsi global yang terus tumbuh signifikan. 

    “Pergerakan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan minyak kedelai untuk memproduksi biodiesel di beberapa negara,” katanya. 

    Namun, ia mengingatkan bahwa angka-angka ini didasarkan pada proyeksi hasil panen penuh di negara-negara produsen kedelai utama, yang masih perlu dikonfirmasi.

    “Di sisi permintaan, kami menyoroti tren penurunan konsumsi dan, akibatnya, minat impor yang lebih rendah dari India, yang diperkirakan akan kembali memprioritaskan penggunaan minyak sawit karena potensi peningkatan produksi dari ‘tetangganya’ Indonesia dan Malaysia,” tambahnya.

  • Kementan Revisi Target Impor Sapi Perah dari 250.000 jadi 150.000 Ekor pada 2025

    Kementan Revisi Target Impor Sapi Perah dari 250.000 jadi 150.000 Ekor pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA  — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menargetkan Indonesia dapat mendatangkan 150.000 ekor sapi perah pada 2025. Jumlah ini berbeda dari target awal yang sebesar 250.000 ekor.

    Ini merupakan bagian dari target pemerintah untuk mendatangkan 1 juta ekor sapi hingga 2029.

    Sudaryono mengatakan, pemerintah melibatkan sektor swasta untuk mendatangkan 1 juta ekor sapi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

    “Kalau nggak salah dari 250.000 yang kita harapkan tahun ini, ya minimal kita bisa datangkan 150.000 lah,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sudaryono mengakui, tidak mudah untuk bisa merealisasikan target tersebut. Dia mengatakan, perlu adanya kesiapan dalam hal ini dari sisi lahan yang akan dimanfaatkan sebagai peternakan sapi hingga kesiapan dari petani mitra.

    Adapun, kata dia, pemerintah tengah mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk mengembangkan peternakan sapi perah di Indonesia.

    “Saya harus akui bahwa kita memang mesti push lebih keras lagi untuk bisa mencapai realisasi,” ujarnya.

    Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan, hingga akhir Mei 2025 sebanyak 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan. Ini dilakukan untuk mendukung program percepatan susu dan daging nasional.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    “Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha menyatakan komitmen mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam kurun lima tahun ke depan,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/6/2025).

    Saat ini, kata Agung, sebanyak 9.736 ekor sapi impor asal Australia sudah masuk ke Indonesia secara bertahap, baik melalui jalur laut dan udara. 

    Untuk mendukung pengembangan peternakan sapi perah skala besar, dibutuhkan lahan seluas 1,45 juta hektare. Pemerintah juga mendorong model kemitraan antara investor dan peternak rakyat agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata. 

    Agung menuturkan, langkah strategis ini diperkuat dengan masuknya program percepatan produksi susu dan daging sebagai salah satu dari 77 proyek strategis nasional atau PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek ini akan dilaksanakan di 29 lokasi di berbagai provinsi.

    Selain itu, pemerintah telah menyiapkan regulasi tambahan guna mendukung keberlanjutan sektor persusuan. 

    Regulasi itu diantaranya mewajibkan industri pengolahan susu menyerap susu segar dalam negeri, merevisi regulasi terkait lokasi sentra sapi perah, dan membentuk rumah susu sebagai pusat hilirisasi yang mampu menyuplai susu pasteurisasi untuk kebutuhan program gizi.

  • Bahlil Restui Ekspor Listrik ke Singapura, Perusahaan Mana yang Terlibat?

    Bahlil Restui Ekspor Listrik ke Singapura, Perusahaan Mana yang Terlibat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa implementasi kerja sama ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura akan dilakukan oleh perusahaan swasta. Meskipun demikian, deretan perusahaan yang terlibat belum terungkap. 

    “Perusahaan yang terlibat swasta. Ya, PLN bisa iya, bisa tidak. PLN ini kan perusahaan listrik negara yang tanggung jawabnya besar,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

    Dia membuka peluang bagi PLN untuk ikut berperan, kendati tak memungkiri tanggung jawab perusahaan pelat merah itu cukup besar untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi. 

    Apalagi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN disebutkan bahwa PLN ditargetkan dapat membangun 69 gigawatt (GW) sampai dengan 2034 dan membangun jaringan 48.000 km sirkuit atau 8.000 kilometer. 

    “Jadi kita lihat kemampuannya dulu, kalau kemampuannya bagus, ya oke. Kalau tidak, kita harus fokuskan dulu pada kebutuhan pelayanan publik,” tuturnya. 

    Sementara itu, dalam perjanjian kerja sama ekspor listrik hijau antara Indonesia-Singapura yang dilakukan pada September 2024 lalu dalam agenda Indonesia International Sustainability Forum (ISF) terdapat tujuh perusahaan yang mendapatkan mandat. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah Singapura kala itu mengumumkan dua perusahaan yang baru direstui oleh Energy Market Authority (EMA) untuk mengimpor listrik dari Indonesia, yaitu TotalEnergies & RGE serta konsorsium Shell Vena Energy.  

    Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut akan memanfaatkan tenaga surya dari Indonesia untuk menghasilkan energi bersih yang akan dipasok ke Singapura. Mereka juga akan memasok tenaga surya PV untuk penggunaan domestik di kompleks industri hijau di Provinsi Riau, Indonesia.

    Sebelum itu, terdapat lima perusahaan yang sudah lebih dulu mendapatkan persetujuan impor listrik dari Indonesia, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. 

    Namun, Bahlil enggan menjelaskan kelanjutan dari penunjukan perusahaan-perusahaan tersebut. Justru, dia memberikan sinyal bahwa kerja sama yang terjadi tahun lalu tidak lagi berlaku. 

    “Mulai hari ini kita masuk babak baru, karena itu yang lalu-lalu udah lah tinggalkan. Biasa orang akan mau maju, itu berangkat pada pengalaman, yang pengalaman bagus kita pertahankan, kita jaga. Yang pengalaman belum sempurna, kita sempurnakan bersama-sama untuk bergandengan tangan, dalam rangka mencapai kesuksesan bersama,” terangnya. 

    Adapun, kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 gigawatt (GW). Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan dibutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.

    Potensi investasi diestimasi mencapai US$30-50 miliar untuk pembangkit panel surya dan US$2,7 miliar untuk manufaktur panel surya dan battery energy storage system (BESS). 

    Perdagangan listrik lintas batas ini juga diperkirakan dapat mendatangkan potensi penambahan devisa US$4-6 miliar per tahun dan penambahan penerimaan negara US$210-600 juta per tahun, serta lapangan kerja baru 418.000 pekerja dari manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan panel surya dan BESS.

    “Investasi dari total ini diperkirakan di atas US$10 miliar dari tiga proyek ini, namun itu kan ada tahapannya. Nah, tahapannya ini kita lagi breakdown. Nanti tim kami dari Kementerian ESDM dengan tim dari pemerintah Singapura dari MOTI-nya ini yang lagi mendiskusikan karena ini kan baru payungnya,” kata Bahlil.

  • Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Mobil untuk Akselerasi Investasi di AS

    Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Mobil untuk Akselerasi Investasi di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengangkat isu tarif sebagai alat tekan kebijakan industrinya. Kali ini, ia mengancam bakal menaikkan tarif impor mobil guna memaksa produsen otomotif global mempercepat relokasi investasi ke dalam negeri.

    “Saya mungkin akan menaikkan tarif itu dalam waktu dekat. Semakin tinggi tarifnya, semakin besar kemungkinan mereka membangun pabrik di sini,” ujar Trump dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Jumat (13/6/2025).

    Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya intensif para raksasa otomotif dunia melobi Gedung Putih agar mencabut tarif 25% terhadap kendaraan impor yang diberlakukan Trump sejak masa jabatan pertamanya.

    Tiga produsen besar asal Detroit — General Motors (GM), Ford, dan Stellantis — bahkan menyuarakan kekecewaan atas kesepakatan tarif dengan Inggris yang memberi potongan bea masuk untuk mobil buatan Inggris, namun tak berlaku bagi produk dari Kanada dan Meksiko.

    Trump menilai serangkaian pengumuman investasi belakangan ini sebagai bukti nyata keberhasilan kebijakan proteksionisnya. GM, misalnya, berencana menanamkan modal US$4 miliar untuk memperluas tiga pabrik di AS sekaligus memindahkan sebagian produksi SUV dari Meksiko ke tanah Amerika.

    Ia juga menyinggung investasi jumbo senilai US$21 miliar oleh Hyundai, termasuk rencana pembangunan pabrik baja baru yang diumumkan Maret lalu. “Tanpa tarif—termasuk tarif baja—mereka takkan menginvestasikan 10 sen pun. Tarif membuat industri baja kita kembali bergairah,” ujarnya.

    Di sisi lain, pemerintah Meksiko bulan lalu mengumumkan bahwa ekspor mobil dari pabrik Meksiko ke AS akan dikenai tarif rata-rata 15%, lebih rendah dari tarif penuh 25%. Hal ini disebabkan adanya insentif pengurangan tarif dari Washington yang mempertimbangkan proporsi konten produksi AS dalam kendaraan tersebut.

    Namun, strategi tarif tinggi ini juga membawa tekanan balik bagi industri. Dalam beberapa pekan terakhir, Ford Motor dan Subaru of America menaikkan harga sejumlah model sebagai respons terhadap lonjakan biaya produksi yang dipicu oleh tarif.

    Pada Mei lalu, Ford memperkirakan beban tarif bakal menggerus laba operasional hingga US$1,5 miliar. GM pun mencatat total eksposur tarif mereka kini berada di kisaran US$4 miliar–US$5 miliar, termasuk sekitar US$2 miliar dari mobil murah buatan Korea Selatan, lokasi produksi untuk sejumlah model Chevrolet dan Buick entry-level.

  • Skenario Pemangkasan Suku Bunga The Fed, Ini Dampaknya ke Indonesia

    Skenario Pemangkasan Suku Bunga The Fed, Ini Dampaknya ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar mulai memproyeksikan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada semester II/2025 dengan peluang pemangkasan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee atau FOC pada 18 Juni 2025 mendatang dinilai kecil.

    Adapun ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat kembali menjadi perhatian, terutama setelah desakan terbuka Presiden Donald Trump agar Federal Reserve memangkas suku bunga acuan. Sementara itu, Ketua The Fed Jerome Powell masih mempertahankan sikap hati-hati, menunggu data inflasi dan ketenagakerjaan yang lebih solid.  

    Analis Finex Brahmantya Himawan Financial memperkirakan jika skenario ini terjadi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ekonomi Amerika Serikat (AS) tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia.

    “Jika penurunan suku bunga The Fed terjadi berpotensi menciptakan arus modal masuk ke negara-negara dengan imbal hasil lebih tinggi, termasuk Indonesia. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta meningkatkan minat terhadap obligasi pemerintah dan instrumen investasi lokal lainnya,” ujarnya dalam riset tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Dalam konteks global, lanjutnya, penurunan suku bunga AS cenderung meningkatkan likuiditas dan memicu pergeseran portofolio investor. 

    Adapun, pengaruh suku bunga terhadap pasar sangat kompleks. Tidak hanya memengaruhi nilai tukar, tetapi juga berdampak pada harga komoditas, saham global, dan pasangan mata uang utama.

    Sejumlah instrumen yang berpotensi terdampak antara lain indeks saham AS seperti NASDAQ dan S&P 500, serta pasangan mata uang seperti EUR/USD, AUD/USD, dan GBP/USD. 

    Keputusan pasar, kata Brahmantya, sangat dipengaruhi oleh beragam indikator fundamental seperti CPI (Consumer Price Index) dan PPI (Producer Price Index), indikator tenaga kerja seperti Non-Farm Payroll (NFP) dan tingkat pengangguran, serta indikator pertumbuhan dan konsumsi seperti retail sales, indeks PMI (Purchasing Managers’ Index), dan angka pertumbuhan GDP. 

    Dengan memahami keseluruhan konteks tersebut, investor dan trader dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan menghindari respons emosional terhadap gejolak sesaat di pasar global.

    Dalam kondisi saat ini, dia menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman terhadap dinamika ekonomi global agar pelaku pasar tidak sekadar ikut-ikutan tren, tapi mampu membuat keputusan yang lebih strategis dan terukur. 

    “Banyak yang melihat suku bunga hanya dari sisi pengaruhnya terhadap pinjaman atau investasi, padahal efek dominonya jauh lebih luas. Reaksi pasar bisa sangat dinamis, terutama jika disertai kejutan data ekonomi atau tekanan geopolitik,” terangnya.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Beda Strategi Negosiasi AS-China: Xi Jinping Ulur Waktu, Trump Mau Instan

    Beda Strategi Negosiasi AS-China: Xi Jinping Ulur Waktu, Trump Mau Instan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menunjukkan sikap pendekatan yang berbeda terkait hasil negosiasi perdagangan AS-China di London pekan ini.

    Saat Trump mengumumkan hasil perundingan tersebut dengan penuh keyakinan, Xi Jinping lebih memilih pendekatan yang lebih tenang namun strategis, yakni memperpanjang proses negosiasi demi memberi ruang manuver bagi China, sekaligus meredam tekanan tarif dan pembatasan teknologi dari AS.

    Setelah dua hari perundingan, Trump dengan lantang menyatakan melalui media sosial bahwa kesepakatan telah “SELESAI” untuk memulihkan pasokan mineral tanah jarang dari China. Ia juga berjanji mencabut pembatasan visa pelajar.

    Beberapa jam sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyampaikan bahwa Washington akan melonggarkan pembatasan teknologi jika pasokan logam penting yang krusial bagi sektor otomotif dan pertahanan AS tersebut kembali stabil.

    Namun Beijing menekankan hal berbeda. Dalam komentar resmi People’s Daily pada Kamis (12/6/2025), Pemerintah China menyatakan sejauh ini menyatakan tidak ada kontrol ekspor. Media partai Komunis China itu justru menyoroti dibentuknya “jaminan institusional” di Jenewa melalui mekanisme konsultasi bilateral.

    Xi, dalam percakapan telepon dengan Trump yang terjadi sebelum pertemuan London, disebut menegaskan pentingnya jalur tersebut.

    Sikap bertolak belakang ini menunjukkan betapa berbeda pendekatan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam mengelola konflik dagang dan hubungan bilateral yang kerap naik-turun. Trump menginginkan kesepakatan cepat lewat jalur langsung antar pemimpin, sementara Xi memilih kerangka kerja yang dijalankan para pembantunya untuk menghindari kejutan tak terduga.

    Pendekatan seperti ini bisa memakan waktu panjang, seperti yang terjadi dalam kesepakatan ”Fase Satu” yang baru tercapai di penghujung masa jabatan pertama Trump.

    Wakil Direktur Riset China Gavekal Research Christopher Beddor mengatakan Xi Jinping tengah memainkan strategi jangka panjang dalam perdagangan AS-China. Hal ini karena masa jabatannya jauh lebih panjang dari Trump.

    “Bukan berarti tak ada pertimbangan jangka pendek, namun ketiadaan batasan masa jabatan menciptakan insentif yang jauh berbeda dibanding Trump,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Jumat (13/6/2025).

    Strategi China

    Lambannya negosiasi juga memberi waktu bagi China untuk menilai seberapa keras tekanan yang diberikan Trump terhadap negara lain. Namun di sisi lain, ketidakpastian berkepanjangan membawa dampak negatif bagi pelaku usaha.

    Xi sendiri menunjukkan fleksibilitas pekan lalu dengan langsung menghubungi Trump, sebuah langkah tak lazim yang memotong protokol diplomatik. Di era Biden, dialog tingkat tinggi biasanya diatur lewat pertemuan panjang antara pejabat senior seperti Jake Sullivan dan Wang Yi di lokasi netral.

    Meski perundingan di Jenewa bulan lalu ditutup dengan pernyataan bersama yang identik dari kedua pihak, kesepakatan itu langsung runtuh setelah AS menuduh China mengingkari komitmen melepas pengiriman logam tanah jarang. Beijing bersikukuh bahwa proses perizinan tetap diberlakukan, meski perusahaan AS menilai prosesnya terlalu lambat hingga menghentikan produksi.

    Minimnya rincian dari pertemuan terbaru membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama soal sejauh mana China bersedia melepas logam-logam langka yang vital bagi jet tempur hingga kendaraan listrik.

    Dalam wawancara dengan CNBC International, Lutnick menyatakan bahwa China akan menyetujui semua permohonan magnet dari perusahaan AS secara langsung. Klaim ini dipandang terlalu luas dan membuka peluang kekecewaan.

    Sementara itu, juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong mengatakan negaranya akan mempertimbangkan secara menyeluruh kebutuhan dan kekhawatiran wajar semua negara dalam sektor sipil dan menyebutkan bahwa proses persetujuan sedang diperkuat.

    Co-founder sekaligus kepala riset Gavekal Arthur Kroeber mengatakan China memang memiliki insentif untuk merahasiakan strateginya dan enggan mengumbar pernyataan soal komitmen yang telah atau belum diambil,”

    “Mereka memiliki keleluasaan besar dalam mengatur seluruh rezim perizinan ekspor,” jelasnya.

    Salah satu taktik yang bisa diterapkan, tambahnya, adalah membuka kembali izin ekspor dalam jumlah yang cukup agar pembeli komersial tetap bisa beroperasi—namun tidak terlalu longgar hingga memungkinkan perusahaan menimbun pasokan, yang bisa menggerus pengaruh strategis Beijing ke depan.

    Masih ada kebingungan, terutama setelah Trump mengklaim China kini menghadapi tarif 55%. Tarif ini menggabungkan tarif lama dari masa jabatannya terdahulu serta tambahan 20% untuk isu fentanyl.

    Lutnick sendiri meragukan fleksibilitas tarif dan menyebutkan bahwa tarif yang berlaku “pasti” akan dipertahankan, membuat masa tenggang 90 hari hingga Agustus praktis tak berlaku lagi. Hal ini dapat melemahkan insentif Beijing untuk memberikan konsesi lebih jauh ke depan.

    Meski ekspor China ke AS anjlok 34% pada Mei 2025, tekanan tampaknya lebih dirasakan Trump yang dikejar tenggat internal hingga 9 Juli untuk menuntaskan kesepakatan dagang dengan puluhan negara atau kembali memberlakukan tarif besar-besaran.

    Ia bahkan mengancam akan mengirim surat peringatan ke negara-negara terkait: “Ini kesepakatannya, terima atau tinggalkan.”

    Sebagai sinyal kesediaan berkompromi, tim Trump kali ini bahkan bersedia membahas kontrol ekspor—sebuah topik yang sebelumnya dianggap tabu karena menyangkut keamanan nasional.

  • Profil Agung Wicaksono, dari Otorita IKN Kini Jadi Direksi Baru Pertamina

    Profil Agung Wicaksono, dari Otorita IKN Kini Jadi Direksi Baru Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) resmi menunjuk Agung Wicaksono sebagai direktur transformasi dan keberlanjutan bisnis perseroan. Sosok Agung selama ini santer dikenal di berbagai sektor bisnis maupun lembaga pemerintah. 

    Adapun, Agung ditunjuk menjadi jajaran direksi Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025). Hal ini menjadi bagian dari restrukturisasi serta perubahan nomenklatur jabatan di tubuh Pertamina.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina, Agung dipercaya lantaran jejak karir dan akademik yang mumpuni. Dia mengantongi gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (2000), serta dua gelar Magister dari Technical University Hamburg-Harburg dan Northern Institute of Technology di Hamburg, Jerman (2002). 

    Tak hanya itu, Agung juga meraih gelar Doktor bidang International Management dari University of St. Gallen, Swiss pada 2009.

    Di luar akademik, Agung menyandang gelar Insinyur Profesional Utama dari Persatuan Insinyur Indonesia sejak 2021. 

    Karier profesionalnya mencakup berbagai posisi strategis, seperti deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023–2025, managing director PT Jababeka Infrastruktur (2021–2023), hingga direktur utama PT Transportasi Jakarta (2018–2020).

    Agung juga pernah menjabat direktur operasi dan pemeliharaan PT MRT Jakarta, serta berkontribusi di Kementerian ESDM sebagai staf ahli kabinet. 

    Selain di sektor publik, pengalamannya meliputi posisi strategis di firma konsultan internasional seperti A.T. Kearney, Ernst & Young, dan Roland Berger. Agung juga aktif di dunia akademik sebagai dosen dan peneliti di berbagai institusi ternama di Indonesia, Singapura, dan Eropa.

    Daftar Direksi dan Komisaris Baru PT Pertamina (Persero): 

    Direksi Pertamina 

    1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri 

    2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza 

    3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin 

    4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra 

    5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin 

    6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini 

    7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto 

    8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono 

    9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto 

    Dewan Komisaris Pertamina 

    1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan 

    2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu 

    3. Komisaris Independen: Condro Kirono 

    4. Komisaris Independen : Raden Ajeng Sondaryani 

    5. Komisaris Independen : Nanik S. Deyang  

    6. Komisaris : Bambang Suswantono 

    7. Komisaris : Heru Pambudi

  • Alarm Permintaan Batu Bara dari China, Pengusaha Ancang-ancang Efisiensi

    Alarm Permintaan Batu Bara dari China, Pengusaha Ancang-ancang Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha batu bara ancang-ancang melakukan efisiensi imbas harga anjlok dan lesunya permintaan dari China.

    China berpotensi memangkas impor batu bara kalori rendah dari Indonesia. Hal ini tak lepas dari kondisi kelebihan pasokan dan upaya pemerintah Negeri Tirai Bambu itu menekan emisi karbon.

    Adapun, impor batu bara RI ke China turun secara tahunan (yoy) dalam 3 bulan berturut-turut. Bea Cukai China mencatat impor batu bara dari Indonesia mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Volume impor itu merosot 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Analis Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China Li Xuegang menilai penurunan impor itu bakal makin parah pada sisa 2025 ini.

    “Pengendalian emisi yang lebih ketat dari pemerintah akan memangkas permintaan untuk jenis batu bara yang pemanasannya rendah dan kualitasnya buruk,” kata Li dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/6/2025).

    Sementara itu, China Huadian Corp., salah satu pembangkit listrik terbesar di negara itu, memperkirakan total impor batu bara kalori rendah akan turun menjadi sekitar 400 juta ton tahun ini. Padahal, pada tahun sebelumnya, impor batu bara kalori rendah itu berada di level 543 juta ton.

    Menurut Wakil Direktur Produksi China Huadian Corp Zhang Aipei, batu bara dengan mutu yang lebih murni dan berkalori tinggi seharusnya cukup untuk mengisi kesenjangan pasokan musiman atau regional.

    Tercatat, produksi batu bara dalam negeri China mencapai 4,7 miliar ton pada tahun lalu. Ini merupakan sumber pasokan utama Negeri Tirai Bambu untuk pembangkit listrik.

    Antisipasi Pengusaha Batu Bara Indonesia

    Direktur Eksekutif Indonesia Coal Mining Association (ICMA) Hendra Sinadia mengamini permintaan batu bara, khususnya kalori rendah atau termal ke China melemah.

    “Iya, impor batu bara termal Tiongkok tahun ini diprediksi akan menurun karena inventory [cadangan] China cukup tinggi,” kata Hendra kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Dia juga menyebut, produksi batu bara China mencatat rekor tertinggi pada 2024 lalu. Oleh karena itu, Hendra menyebut, para pengusaha mulai melakukan efisiensi untuk menjaga arus kas di tengah kondisi tersebut.

    Apalagi, biaya operasional perusahaan batu bara saat ini dinilai cukup tinggi.

    “Sejauh ini perusahaan-perusahaan emiten fokus untuk memaksimalkan produksi sesuai dengan RKAB [rencana kerja dan anggaran biaya] dan melakukan efisiensi untuk menjaga arus kas/profit margin karena harga turun dan biaya operasional meningkat,” tutur Hendra.

    Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) belum memiliki rencana untuk melakukan revisi target produksi dan penjualan tahun 2025 di tengah kondisi pasar yang lesu.

    Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan, PTBA masih menargetkan produksi batu bara sebesar 50 juta ton dan penjualan batu bara 50 juta ton.

    “Terhadap tekanan yang datang, kami lakukan diversifikasi supaya produksi dan penjualan kami tetap dengan rencana kerja dan anggaran biaya [RKAB],” ucap Arsal pada konferensi pers PTBA di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Arsal mengamini bahwa kondisi pasar batu bara cukup menantang ke depan. Selain harga batu bara yang tengah dalam tren penurunan, dinamika perang dagang juga menjadi tantangan. 

    Menurutnya, apabila perang dagang memengaruhi China, maka pertumbuhan ekonomi dapat mengalami penurunan dan berdampak ke sektor batu bara. 

    Di tengah ancaman pelemahan permintaan batu bara dari China, PTBA menyiasatinya dengan melakukan perluasan pasar ekspor ke Vietnam, Thailand, Korea, dan Jepang.

    “Jadi kami diversifikasi agar produk yang kami hasilkan bisa terjual,” kata Arsal. 

    Adapun, sampai kuartal I/2025, penjualan ekspor PTBA mencapai 5,09 juta ton atau naik 34% secara tahunan, sedangkan penjualan domestik sebesar 5,19 juta ton. 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengawasi dinamika ekspor batu bara ke China tersebut.

    Sekretaris Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan, ekspor batu bara merupakan urusan business-to-business (B2B) yang berada di luar intervensi pemerintah.

    Namun, pemerintah bakal tetap melakukan pengawasan terkait dinamika masar batu bara itu. Siti juga menyebut pihaknya terbuka untuk berdiskusi mengenai kebijakan harga batu bara acuan (HBA) yang kini menjadi patokan transaksi ekspor.

    “Pemerintah terus memantau dinamika pasar dan terbuka untuk berdiskusi dengan pelaku usaha terkait evaluasi HBA agar tetap kompetitif,” kata Siti.

    Agar tidak tergantung pada satu negara, kata dia, pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor batu bara melalui kerja sama bilateral, promosi dagang, dan penyediaan data pasar global. (Annisa Kurniasari Saumi)