Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menko Airlangga Sebut Program Diskon Libur Sekolah Incar Omzet Rp60 Triliun

    Menko Airlangga Sebut Program Diskon Libur Sekolah Incar Omzet Rp60 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mendukung insentif diskon pada periode libur sekolah untuk mendorong konsumsi masyarakat yang dilaporkan turun pada Mei 2025.

    Airlangga menyebut di tengah perlambatan ekonomi global, masyarakat melakukan pengaturan pengeluarannya sehingga konsumsi tertahan. 

    Untuk memuluhkan daya beli masyarakat di tengah situasi tersebut, pemerintah meluncurkan program diskon selama masa libur sekolah selain stimulus ekonomi yang sudah berjalan. 

    “Makanya tadi pagi kami dorong [konsumsi] dengan [meluncurkan] program diskon dari Hippindo dan Aprindo, diskon selama masa liburan sekolah ini,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025). 

    Adapun, Airlangga baru saja meluncurkan Program Belanja Nasional Holiday Sale yang diselenggarakan selama Juni dan Juli tahun ini yang ditargetkan dapat menarik penjualan hingga Rp60 triliun. 

    Seperti diketahui, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan optimisme masyarakat untuk melakukan spending atau belanja yang tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen terhadap kondisi ekonomi turun per Mei 2025. 

    Secara perinci, keyakinan konsumen pada Mei 2025 kompak menurun pada seluruh kelompok pengeluaran. Penurunan terdalam pada responden dengan pengeluaran (spending) Rp4,1 juta hingga Rp5 juta dengan IKK yang susut 7,5 poin menjadi 117,7. 

    Masyarakat yang termasuk kategori pengeluaran terendah, yakni Rp1 juta higga Rp2 juta, justru mengalami penurunan IKK yang lebih tipis sebesar 2,4 poin ke level 112,3. 

  • Pertamina Proyeksi Kinerja Keuangan 2025 Melandai, Ada Apa?

    Pertamina Proyeksi Kinerja Keuangan 2025 Melandai, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memprediksi kinerja keuangan tahun ini akan melandai seiring dengan melemahnya harga minyak mentah global sejak tahun lalu. 

    Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, Perseroan tengah menggodok strategi untuk mengantisipasi tren penurunan kinerja tersebut yang segera diimplementasikan pada semester kedua tahun ini. 

    “Namun, kita lihat bahwa ini terhindarkan dari sisi ICP [Indonesian crude price], kalau kita lihat dari posisi year to date saja sekarang di level sudah di US$70 dan saat ini Mei itu levelnya sudah di US$62,” kata Emma dalam konferensi pers, Jumat (13/6/2025). 

    Tak hanya dari segi harga, kinerja Pertamina juga berpotensi melemah lantaran bisnis upstream atau hulu yang sedang tertekan. Emma juga menyinggung dari sisi investasi yang berpotensi terhambat. 

    “Jadi kalau kita lihat ini di samping investasi akan menjadi terhambat karena kalau tidak disikapi dengan regulasi yang harus ada breakthrough secara fundamental,” tuturnya. 

    Untuk itu, Pertamina akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah untuk menyikapi volatilitas dari harga minyak mentah agar tidak berdampak pada produksi dan lifting. 

    “Ini yang ke depan kita akan sikapi betul bagaimana reform dari regulatory framework dari sisi upstream dan oil and gas sektor ini yang harus kita sikapi betul untuk tidak menghambat percepatan dan target pemerintah 1 juta barel di tahun 2028 ini ke depan,” jelasnya. 

    Adapun, tren pelemahan kinerja dan parameter global di sektor migas juga terjadi pada tahun lalu. Kendati demikian, Pertamina masih membukukan net profit yang positif. 

    Pertamina membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sekitar US$3,13 miliar atau Rp49,5 triliun. Pencapaian tahun lalu tercatat turun 34,38% yoy dibandingkan laba tahun 2023 yang tercatat sebesar US$4,77 miliar. 

    “Dan revenue di US$75 miliar dan juga di EBITDA di level US$10,7 miliar. Ini sudah memperhitungkan angka impairment kilang. Tadi yang disampaikan karena crack spread-nya tidak memungkinkan untuk kita bisa membukukan positif di some holding kilang,” ujarnya. 

  • Pertamina Cari Rute Aman, Antisipasi Dampak Konflik Panas Israel-Iran

    Pertamina Cari Rute Aman, Antisipasi Dampak Konflik Panas Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) akan memitigasi dampak dari konflik Israel dan Iran yang tengah memanas dengan melakukan pengalihan rute jalan yang lebih aman. 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga saat ini dampak langsung yang dirasakan terhadap harga maupun pasokan minyak belum terpengaruh. 

    “Itu kita mitigasi kan Timur Tengah memang selalu fluktuatif di sana dan sudah terjadi beberapa kali jadi kita mitigasi dengan biasanya kalau kapal kita re-route melalui rute-rute yang aman,” kata Fadjar kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

    Dalam hal ini, dia menyebut Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Patra Niaga yang akan menganalisis dampak lebih lanjut dari konflik Timur Tengah tersebut. 

    “Biasanya kalau kemaren kemaren yang beberapa konflik, biasanya caranya reroute, cari jalur pelayanan distribusi yang aman, kemudian mencari sumber-sumber negara lain yang bisa kita impor,” jelasnya. 

    Selain mitigasi dengan mengambil rute perjalanan impor minyak yang lebih aman, menurut dia, saat ini impor minyak mentah juga terbilang lebih fleksibel sehingga tidak terlibat dengan kontrak panjang. 

    “Jadi kita tidak terlibat kontrak panjang, kita bisa modifikasi kalau ada gangguan di satu titik, bisa shift misalnya dari Afrika,” ujarnya. 

    Diberitakan Bisnis, harga minyak mentah melonjak lebih dari 12% pada Jumat (13/6/2025), setelah serangan Israel ke Iran yang meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. 

    Melansir Reuters, harga minyak berjangka Brent melonjak 11,66% atau US$8,09 ke level US$77,45 per barel pada pukul 10.03 WIB, tertinggi sejak Februari 2025. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik US$8,47 atau 12,45% menjadi US$76,51 per barel.

    Reli harga minyak dipicu oleh serangan Israel pada Jumat dini hari waktu setempat terhadap Iran. Media Iran juga melaporkan adanya ledakan di ibu kota Teheran. 

    Ketegangan meningkat seiring upaya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan agar Iran menghentikan produksi material nuklir yang berpotensi digunakan untuk senjata atom. 

  • 53% Kopdes Merah Putih Belum Berbadan Hukum Juni 2025

    53% Kopdes Merah Putih Belum Berbadan Hukum Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap, sebanyak 37.300 dari total 79.882 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum. Jumlah tersebut setara dengan 47% dari total koperasi. Sisanya 53% belum berbadan hukum.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan, per 13 Juni 2025 sudah ada sekitar 37.300 Kopdes/Kelurahan Merah Putih telah mendapatkan legalitas Badan Hukum Koperasi.

    “Dari 79.882 [Kopdes] itu, hari ini 37.300 legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Berarti sudah hampir 47% [berbadan hukum],” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Zulhas menyebut bahwa pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. 

    Rencananya, seremoni peluncuran Kopdes/Kelurahan Merah Putih akan dilaksanakan di empat wilayah di Indonesia. Kendati begitu, Zulhas belum dapat mengungkap empat daerah tersebut lantaran hal itu akan dibahas dalam rapat pekan depan.

    Dia juga mengungkap, sejauh ini sudah ada sekitar 140 unit yang mengajukan sebagai mock up Kopdes/Kelurahan Merah Putih. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menetapkan 80 mock up Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi percontohan secara nasional.

    Percontohan ini meliputi bangunan fisik koperasi, ekosistem koperasi, hingga skema bisnis yang dijalankan. 

    “Jadi sudah banyak sekali yang mengajukan mock up, sudah 140. Nanti kita akan tampung semua,” ujarnya. 

    Pemerintah sebelumnya menargetkan pengesahan badan hukum koperasi di seluruh wilayah dapat diselesaikan pada akhir Juni 2025. 

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Fery Juliantono mengatakan, salah satu solusi percepatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk posko khusus guna memfasilitasi segala permasalahan di tingkat desa/kelurahan yang dimoderasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam mengakselerasi itu, saya kira butuh dukungan dari Kemendagri untuk menginstruksikan perangkat di wilayah untuk membentuk posko,” kata Ferry dalam rapat koordinasi pekan lalu. 

  • Pertamina Berencana Tambah Produksi LPG 1 Juta Metrik Ton Imbas Defisit Migas

    Pertamina Berencana Tambah Produksi LPG 1 Juta Metrik Ton Imbas Defisit Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) berencana meningkatkan produksi Liquid Petroleum Gas (LPG) sebanyak 1 juta metrik ton sehingga diperkirakan tahun ini dapat menghasilkan total 2,6 juta metrik ton guna mengurangi impor dan menekan defisit migas yang terjadi saat ini.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan kebutuhan impor LPG masih cukup besar seiring dengan kebutuhan LPG di Indonesia yang mencapai 8 juta metrik ton per tahun. 

    “Sementara produksi nasional kita kurang lebih sekitar 1,6 juta ton, sehingga untuk menutupi gap itu kita perlu impor. Namun dalam beberapa kesempatan juga, kami berkoordinasi juga dengan Kementerian SDM, memang masih juga ada potensi yang bisa lebih dimaksimalkan,” kata Simon dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Pertamina, Jumat (13/6/2025). 

    Berdasarkan laporan SKK Migas, terdapat 2 lapangan gas yang mempunyai potensi kandungan campuran propana (C3H8) dan butana (C4H10) sebagai bahan baku LPG. 

    Adapun, 2 lapangan tersebut berada di Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang dan WK Offshore North West Java (ONWJ). Keduanya merupakan WK yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE). 

    Kapasitas produksi LPG di WK Jambi Merang sebesar 200 metrik ton per hari, sedangkan untuk lapangan di WK ONWJ, kapasitas produksinya mencapai 180 metrik ton per hari.

    Tak hanya itu, pihak Pertamina juga mendorong program hilirisasi batu bara yang mengubahnya menjadi dimethyl ether (DME) sebagai upaya subtitusi impor dari LPG. Simon juga menambahkan upaya penguatan infrastruktur jaringan gas. 

    “Jaringan gas yang apabila ini diwujudkan tentunya akan semakin banyak gas kita yang termanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga mengurangi impor kita untuk kebutuhan LPG,” jelasnya. 

    Adapun, salah satu kendala untuk jaringan gas yaitu untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan. 

    Dia meyakini untuk wilayah Jawa dan Sumatra penambahan jargas telah optimal untuk menghadirkan energi alternatif bagi kebutuhan rumah tangga. 

    Simon menerangkan dari target jaringan gas rumah tangga 200.000 sambungan rumah (SR) tahun ini, yang terealisasi mencapai 60.000 SR. 

    “Tentunya dengan dukungan dari pemerintah kami akan terus meningkatkan agar supaya infrastruktur gas ini bisa semakin maksimal dan bisa menjadi alternatif sumber energi yang lebih murah bagi masyarakat,” tuturnya. 

  • Harga Singkong Anjlok, Kementan Minta Petani Fokus pada Kualitas

    Harga Singkong Anjlok, Kementan Minta Petani Fokus pada Kualitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong petani untuk menanam varietas singkong dengan kadar pati tinggi agar dapat diserap oleh industri.

    Pernyataan itu disampaikan Sudaryono guna menanggapi harga singkong yang anjlok di tingkat petani. Harga komoditas ini dilaporkan masih di jual di bawah Rp1.000 per kilogram (kg).

    “Kita ingin mengedukasi petani untuk menanam singkong, bukan gede-gedean, berat-beratan jumlah, tapi menanam singkong dengan kandungan tapiokanya itu tinggi,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sudaryono mengatakan, singkong yang dihasilkan oleh para petani sebagian besar akan diserap oleh industri dalam negeri. Sayangnya, kata dia, selama ini petani di Indonesia kerap menanam singkong tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri.

    Dia mengatakan, petani di Indonesia kerap menanam varietas singkong dengan ukuran yang besar, alih-alih varietas singkong dengan kandungan pati yang tinggi.

    Sebagai informasi, industri membutuhkan singkong dengan kandungan pati yang tinggi sehingga memungkinkan industri untuk memproduksi tepung tapioka dalam jumlah besar.

    “Petani kita nanam [singkong] yang gede-gede. Sementara kandungan [pati]  dalam singkong yang besar tadi, kandungannya itu presentasenya kecil,” jelasnya. 

    Belajar dari kondisi ini, Sudaryono menyebut bahwa pemerintah ingin mengedukasi para petani untuk menanam varietas singkong sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, petani dapat menikmati harga yang baik, dan industri bisa mendapat singkong sesuai dengan kebutuhannya.

    “Jadi, ini juga menjadi pelajaran juga bagi petani kita, dan juga dari penyuluh kita di lapangan, termasuk juga Kementerian Pertanian,” ujarnya. 

    Kementan sebelumnya telah menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kg. Kebijakan ini mulai berlaku 31 Januari 2025 sebagai upaya pemerintah melindungi petani singkong.

    Keputusan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menghadiri pertemuan dengan pelaku industri serta petani singkong dari Lampung di Kantor Kementan, Jumat (31/1/2024).

    “Saya putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

    Kementan juga telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pengendalian impor komoditas ubi kayu (singkong) dan produk turunannya. Usulan itu disampaikan Amran melalui surat permohonan Nomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025.

    Melalui suratnya, Amran menyampaikan perlu adanya perlindungan untuk para petani komoditas ubi kayu dalam negeri. Dia mengemukakan petani singkong saat ini kesulitan menjual hasil panennya akibat meningkatnya produk impor.

    “Untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, perlu adanya langkah strategis dalam bentuk pengendalian impor, termasuk opsi penetapan larangan terbatas terhadap komoditas ubi kayu dan beberapa bentuk produk turunannya,” jelas Amran dalam suratnya, dikutip Sabtu (17/5/2025).

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Ini Kata Wamen ESDM soal Lonjakan Harga Minyak Imbas Israel Serang Iran

    Ini Kata Wamen ESDM soal Lonjakan Harga Minyak Imbas Israel Serang Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatan produksi produksi minyak dan gas (migas) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini krusial untuk mengantisipasi dampak dari gejolak geopolitik, seperti serangan Israel ke Iran.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tak lagi bergantung pada pasokan energi global, termasuk untuk kebutuhan minyak domestik. 

    “Jadi ya kan kita ada ketahanan energi. Jadi ya kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude [minyak mentah],” kata Yuliot kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

    Dia menerangkan, saat ini tingkat produksi minyak nasional mulai meningkat dari rata-rata produksi tahun lalu sebanyak 560.000-570.000 barel per hari, kini di atas 600.000 barel per hari. 

    “Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610.000 barel,” tegasnya. 

    Untuk mengantisipasi peningkatan harga minyak, Yuliot menyinggung terkait program renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT) yang terus digaungkan, seperti mandatori biodiesel B50 pada tahun depan. 

    Dia optimistis ketahanan energi akan terus meningkat. Tak hanya itu, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga akan beralih ke peningkatan pemakaian listrik. 

    “Itu kita percepat pembangunan untuk geotermal [panas bumi]. Dalam waktu dekat, itu ada empat geotermal yang segera akan diresmikan juga masuk fase produksi komersial. Jadi ya ini juga mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak,” tuturnya. 

    Diberitakan Bisnis, harga minyak mentah melonjak lebih dari 12% pada Jumat (13/6/2025), setelah serangan Israel ke Iran yang meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. 

    Melansir Reuters, harga minyak berjangka Brent melonjak 11,66% atau US$8,09 ke level US$77,45 per barel pada pukul 10.03 WIB, tertinggi sejak Februari 2025. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik US$8,47 atau 12,45% menjadi US$76,51 per barel.

    Reli harga minyak dipicu oleh serangan Israel pada Jumat dini hari waktu setempat terhadap Iran. Media Iran juga melaporkan adanya ledakan di ibu kota Teheran. 

    Ketegangan meningkat seiring upaya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan agar Iran menghentikan produksi material nuklir yang berpotensi digunakan untuk senjata atom. 

    “Serangan Israel terhadap Iran telah semakin memperbesar premi risiko di pasar minyak,” ujar Saul Kavonic, analis energi senior di MST Marquee.

  • Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengusulkan agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu diturunkan menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Usulan itu dilakukan guna mendukung percepatan swasembada gula.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, usulan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Kamis (13/6/2025) untuk mendukung pencapaian swasembada gula.

    “Kalau bisa, [KUR] jangan 6% tapi 3%, itu usulan Pak Mentan [dalam rakortas],” kata Arief kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Usulan tersebut telah disepakati dalam rakortas yang digelar bersama Kemenko Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait pada Kamis (13/6/2025).

    Selanjutnya, kata Arief, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengingat skema KUR diatur oleh kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu.

    “KUR itu kan skemanya ada di Kementerian Perekonomian, nanti mesti dibahas dulu kan di sana,” ujarnya.

    Selain mengusulkan pemangkasan suku bunga KUR untuk petani tebu, pemerintah juga tengah merombak sejumlah aturan untuk mendorong swasembada gula.

    Aturan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

    “Oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres No.40/2023 mengenai swasembada gula. Kemudian, Keppres No.15/2024 mengenai satgas percepatan swasembada gula,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menyebut, proses revisi kedua aturan ini tengah berlangsung. Dia mengharapkan adanya perubahan dalam peraturan tersebut dapat membantu Indonesia untuk mencapai swasembada gula dalam waktu dekat.

    Selain itu, kata dia, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada gula dalam 3 tahun mendatang atau pada 2028, dengan produksi mencapai sekitar 5 juta ton. 

    “Semoga dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada [gula], jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.

  • Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026, Berikut Hasil Perundingan Terkini

    Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026, Berikut Hasil Perundingan Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA baru dapat selesai pada akhir 2026, mundur dari rencana awal kuartal I/2025. 

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan target baru tersebut pun merupakan target paling ambisius untuk saat ini. 

    Djatmiko menyampaikan bahwa mundurnya penyelesaian ini karena pihak Uni Eropa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perundingan. 

    “Pak Menko [Menko Perekonomian Airlangga Hartarto] ijin, mungkin tidak bisa tahun ini [selesai] … Kemudian kalau penandatanganan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Setelah itu baru masuk ke tahapan ratifikasi,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025). 

    Djatmiko menjelaskan hal yang menjadi tantangan adalah proses ratifikasi di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama melalui DPR, baik menggunakan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. 

    “Jadi, skenario paling ambisius, ini sudah entry into force [implementasi] di akhir tahun depan, itu sangat ambisius, atau paling tidak di kuartal pertama 2027,” lanjutnya. 

    Untuk diketahui, proses penyelesaian IEU-CEPA telah berlangsung sejak 2016 atau sudah berlangsung sembilan tahun silam dan belum kunjung rampung. 

    Hasil perundingan terkini, utamanya yakni melalui implementasi IEU-CEPA dapat memperluas akses pasar barang.  Apabila telah mulai implementasi, komoditas Indonesia yang masuk ke Uni Eropa bisa mendapatkan tarif hingga 0%. 

    Uni eropa akan memberikan komitmen kurang lebih 98,61% dari seluruh total pos tarif mereka. Artinya, 100% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan mendapatkan preferensi dan 99% diantaranya diberikan tarif nol secara bertahap. 

    Sementara Indonesia, pemerintah akan memberikan komitmen sebanyak 97,4% dari seluruh total pos tarif diberikan preferensi untuk Uni Eropa. 

    “Artinya, 98% impor kita dari Uni Eropa juga akan menikmati preferensi. Nah ini suatu angka yang, menurut saya lebih daripada mitra Uni Eropa yang lain, bahkan dengan Vietnam,” lanjut Djatmiko.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan IEU-CEPA sehingga ekspor dapat meningkat hingga 50% dalam kurun waktu 3 tahun usai implementasi. 

    Utamanya komoditas prioritas Indonesia ke Uni Eropa, berupa sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan. 

    “Makanya bapak-bapak yang ada di ruangan ini [pengusaha] itu untuk siap-siap. Begitu ini langsung efektif, terutama kalau industri tekstil garmen kan harus bicara dengan buyer-nya. Dan ini sudah dijanjikan nol,” jelas Airlangga. 

    Dalam pembicaraannya dengan Uni Eropa, Airlangga juga telah meminta agar membuat level playing field atau keadilan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Asean.

    Berikut Hasil Perundingan IEU-CEPA:

    Akses Pasar 

    Liberalisasi Akses Pasar Barang
    Uni Eropa komitmen akses pasar optimal untuk produk prioritas Indonesia (sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan)
    Indonesia komitmen peningkatan akses pasar produk pertaninan dan manufaktur untuk Uni Eropa
    Ekspor Jasa tenaga profesional Indonesia ke Uni Eropa (penasihat hukum, arsitek, konsultan manajemen)

    Kerja Sama

    Ekonomi dan peningkatan kapastias di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan manufaktur) khususnya UMKM
    Dukungan produk ekspor Indonesia dapat memenuhi kebijakan lingkungan di pasar Uni Eropa
    Bidang ketahanan dan keamanan pangan
    Dukungan kimotmen trade and sustainable development
    Dukungan implementasi trade related-sustainability measure (sistem sertifikasi, ketertelusuran, kepatuhan)
    Asistensi teknis, pengembangan kapasitas, business matching, perdagangan suku cadang, dan investasi sektor maintenance-repaired-overhauled (MRO) pesawat terbang

    Fasilitasi 

    Mendorong investasi Uni Eropa ke Indonesia di sektor prioritas termasuk sektor yang mendukung hilirisasi
    Pembentukan mutual recognition arrangement (MRA) di berbagai sektor jasa
    Fasilitasi kemudahan prosedur ekspor impor (deklarasi asal barang)