Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bank Sentral Negara Ini Minta Perbankan Setop Bagi Dividen dan Bonus

    Bank Sentral Negara Ini Minta Perbankan Setop Bagi Dividen dan Bonus

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Nigeria (The Central Bank of Nigeria) telah meminta perbankan di bawah pengawasannya untuk menyetop pembagian dividen, bonus untuk direksi, serta investasi ke negara lain.

    Dilansir Bloomberg pada Minggu (15/6/2025), kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan penyangga dan memperkuat resilien perbankan di tengah berbagai tantangan ekonomi.

    Menurut surat edaran Bank Sentral, bank-bank yang terdampak harus menangguhkan dividen pemegang saham dan bonus direktur serta menghindari investasi di anak perusahaan asing hingga mereka sepenuhnya keluar dari masa penangguhan.

    Perbankan juga harus memenuhi standar modal dan penyisihan yang diverifikasi oleh penilaian independen.

    Langkah tersebut bertujuan untukmemastikan bahwa bank mempertahankan sumber daya internal untuk memenuhi kewajiban.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat sektor keuangan, karena negara Afrika Barat tersebut bergulat dengan inflasi yang tinggi, ekonomi yang melemah, dan devaluasi mata uang setelah reformasi tahun 2023.

    Sebelumnya, bank sentral juga melarang bank menggunakan keuntungan revaluasi mata uang asing untuk dividen dan memberikan keringanan regulasi kepada mereka yang melanggar batasan pinjaman.

    Bank Sentral juga telah menaikkan persyaratan modal minimum sepuluh kali lipat pada tahun 2024 dan memberi bank waktu dua tahun untuk mematuhinya.

  • ASDP Buka Lintas Gunung Sitoli–Sibolga, Ini Tarif Tiket Resminya

    ASDP Buka Lintas Gunung Sitoli–Sibolga, Ini Tarif Tiket Resminya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka layanan penyeberangan lintasan strategis Gunung Sitoli – Sibolga untuk membuka konektivitas dan arus logistik di kawasan Kepulauan Nias.

    Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan layanan tersebut akan menggunakan KMP Jatra II. Adapun, sebelumnya kapal tersebut beroperasi di lintasan Jangkar–Lembar.

    “Relokasi KMP Jatra II dari lintasan Jangkar–Lembar ke Gunung Sitoli–Sibolga merupakan respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi besar kawasan Nias, baik dari sisi logistik, pariwisata, maupun mobilitas,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (15/6/2025).

    Dia menjelaskan KMP Jatra II adalah kapal jenis Ro-Ro Ferry (Roll-on/Roll-off) yang memiliki panjang 90,79 meter dan lebar 15,6 meter. Kapal ini mampu mengangkut hingga 425 penumpang dan 100 unit kendaraan, mulai dari mobil pribadi hingga truk logistik.

    Dengan kecepatan operasi rata-rata 10 knot, kapal ini dirancang untuk menempuh perjalanan antarpulau dengan stabil, aman, dan efisien.

    Lintasan Sibolga – Gunung Sitoli menjadi salah satu rute vital dalam mendukung distribusi barang dan jasa antarwilayah di Sumatera Utara, terutama menuju Pulau Nias yang kaya potensi wisata dan hasil bumi. Kehadiran KMP Jatra II diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar rantai pasok logistik, serta menurunkan biaya distribusi barang kebutuhan pokok.

    Adapun fasilitas layanan yang tersedia di atas KMP Jatra II dapat dinikmati seluruh pengguna jasa, tanpa dikenakan biaya tambahan (gratis).

    ASDP juga telah membuka akses pembelian tiket penyeberangan ini secara daring melalui kanal resmi mulai 13 Juni 2025. Sistem digitalisasi ini memungkinkan proses reservasi tiket menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa.

    Daftar tarif tiket resmi kapal feri Gunung Sitoli–Sibolga:

    Tarif Penumpang

    Dewasa: Rp93.100
    Bayi: Rp9.500

    Tarif Kendaraan

    Golongan I: Rp114.000
    Golongan II: Rp190.000
    Golongan III: Rp332.500
    Golongan IVA: Rp1.662.500
    Golongan IVB: Rp1.284.400
    Golongan VA: Rp2.357.900
    Golongan VB: Rp2.568.800
    Golongan VIA: Rp3.382.000
    Golongan VIB: Rp4.278.800
    Golongan VII: Rp4.943.800
    Golongan VIII: Rp7.318.800
    Golongan IX: Rp10.592.500

  • Bahlil: RI-Singapura Siapkan Rp162 Triliun Investasi Energi Hijau

    Bahlil: RI-Singapura Siapkan Rp162 Triliun Investasi Energi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Singapura menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp162,67 triliun (asumsi kurs Rp16.267 per US$) untuk pengembangan energi berbasis ramah lingkungan. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CCS), dan merintis kawasan industri hijau.

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) di kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/6/2025).

    “Penandatanganan 3 MoU Indonesia dan Singapura hari ini membawa keuntungan kedua negara. Investasi yang dibutuhkan merealisasikan kerja sama tersebut diperkirakan di atas US$10 milar,” kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (15/6/2025).

    Besaran angka investasi tersebut, sambung Bahlil, menegaskan komitmen kedua pemerintah dalam menempatkan isu energi bersih sebagai prioritas kebijakan dan peluang bisnis di kawasan Asia Tenggara.

    Dia menjelaskan, skema modal hingga US$10 miliar tersebut terbagi dalam tiga langkah strategis. Pertama, pembangunan instalasi besar-besaran panel surya.

    Kedua, investasi pada fasilitas CCS yang menjanjikan posisi Indonesia dan Singapura sebagai pionir regional. Ketiga, pendirian kawasan industri hijau yang akan menyatukan rantai pasok manufaktur, teknologi, dan logistik dengan standar rendah emisi karbon.

    Menurut Bahlil, suntikan investasi ini diproyeksikan mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru. Puluhan ribu lapangan kerja akan tercipta, mulai dari tahap manufaktur panel dan Battery Energy Storage System (BESS), hingga operasional dan pemeliharaan.

    Di sisi fiskal, pemerintah memperkirakan tambahan devisa hingga US$6 miliar per tahun serta peningkatan penerimaan negara senilai ratusan juta dolar dari sektor pajak.

    Untuk menjamin realisasi investasi, Indonesia dan Singapura membentuk satuan tugas bersama, Satuan Tugas (Satgas) Energi Baru Terbarukan (EBT) Lintas Batas, yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura.

    Nantinya, tim ini bertugas merumuskan rencana aksi, mulai detail teknis pembangunan, skema pendanaan, hingga tata kelola kawasan industri hijau yang berkelanjutan.

  • Pelindo Buka Layanan Bongkar Muat Peti Kemas di Terminal Kijing

    Pelindo Buka Layanan Bongkar Muat Peti Kemas di Terminal Kijing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah membuka layanan bongkar muat peti kemas di Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana mengatakan rencana pengoperasian pelayanan peti kemas di Terminal Kijing akan berdampak positif terhadap kelancaran logistik bagi Provinsi Kalimantan Barat.

    Dia menambahkan Terminal Kijing menjadi solusi yang diberikan Pelindo atas adanya keterbatasan kedalaman alur pelayaran di Sungai Kapuas yang menghambat masuknya kapal-kapal berukuran besar ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.

    “Tentunya hal tersebut akan semakin memudahkan pengguna jasa logistik, karena dengan semakin besarnya ukuran kapal yang dilayani pelabuhan, maka kapasitas muatan kargonya pun semakin banyak, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menekan biaya logistik menjadi lebih efisien,” katanya dalam siaran pers, Minggu (15/6/2025).

    Sementara itu, Asosiasi Nasional Pengusaha Pemilik Kapal Indonesia (INSA) Pontianak mendukung rencana pengoperasian Terminal Kijing untuk kegiatan bongkar muat peti kemas.

    Ketua DPC INSA Pontianak, Tju Fo Phin, mengatakan, pelabuhan sungai memiliki kecenderungan terjadinya sedimentasi yang berakibat pada kedalaman alur dan kolam pelabuhan.

    “Pengoperasian Terminal Kijing menjadi salah satu langkah maju, sebagai mitigasi atas Pelabuhan Dwikora yang berada di Sungai Kapuas,” ujarnya.

    General Manager Pelindo Pelabuhan Pontianak Kalbar Yanto, mengatakan, pada tahap awal akan disiapkan peralatan berupa 2 unit Harbour Mobile Crane (HMC). Selain itu, disiapkan juga alat untuk penumpukan peti kemas di lapangan, jenis reach stacker (RS) dan juga truk untuk pengangkutan di terminal.

    “Secara bertahap pada 2026, Pelindo juga akan mendatangkan quay container crane [derek peti kemas di dermaga] dan juga rubber tyred gantry [RTG atau derek peti kemas] di lapangan penumpukan,” katanya.

    Layanan peti kemas di Pelabuhan Kijing tersebut merupakan kolaborasi pada grup usaha Pelindo, yakni Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), Sub Holding PT Pelindo di bidang peti kemas dan Pelindo Multi Terminal (SPMT), Sub Holding PT Pelindo di bidang multipurpose. Sebelumnya Terminal Kijing telah melayani kargo non-peti kemas seperti curah kering, curah cair, dan general cargo.

  • Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Bisnis.com, JEDDAH — Dua abad sebelum gagasan kampung haji Indonesia di Makkah tercetus, orang Aceh sudah punya tempat berteduh di atas sebidang tanah milik sendiri di Tanah Suci. Ratusan tahun kemudian, sebidang tanah itu memberi manfaat dan senyum semringah bagi jemaah haji Tanah Rencong setiap tahun.

    Wajah-wajah semringah itu tampak pada suatu siang di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Wakaf produktif Habib Bugak mengalirkan manfaat yang tahun ini dinikmati oleh 4.738 jemaah haji asal Aceh, berupa uang saku sebesar 2.000 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp8,6 juta.

    Tak hanya manfaat langsung yang diterima masyarakat Aceh, kemasyhuran wakaf Habib Bugak juga menyediakan teladan tentang bagaimana aset wakaf produktif digagas dan dikelola sampai jauh melampaui zamannya.

    Baitul Asyi atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Rumah Aceh, adalah wakaf yang diberikan Habib Abdurrahman bin Alwi alias Habib Bugak Asyi, khusus untuk jemaah haji asal Aceh. Saat ini, wakaf Baitul Asyi berwujud beberapa hotel di Makkah yang sebagian keuntungannya dibagikan setiap musim haji kepada jemaah asal Bumi Serambi Makkah.

    Habib Bugak datang ke Makkah sekitar 1.222 Hijriah atau 1809 Masehi dan membeli sebidang tanah di sekitar bukit Marwah dengan uang hasil patungan bersama saudagar dan masyarakat Aceh.

    Habib Bugak kemudian membangun rumah yang diwakafkan atau dapat digunakan sebagai tempat tinggal orang Aceh atau jemaah haji Aceh selama di Makkah. Tanah dan bangunan itu kemudian dibeli untuk proyek perluasan Masjidil Haram.

    Uang hasil ganti rugi itu, kemudian dibelikan tanah di sekitar Masjidil Haram. Pengembang kemudian membangun sejumlah hotel di atas tanah wakaf itu. Keuntungan dari hotel-hotel itulah yang dijadikan wakaf bagi jemaah haji asal Aceh setiap tahunnya.

    Koordinator Pendistribusian Uang Wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan Al Asyi mengatakan selain rutin membagikan uang saku setiap tahun kepada jemaah haji Aceh, wakaf ini juga ditargetkan bisa membiayai pembangunan hotel khusus untuk jemaah haji Aceh nantinya.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu (kanan) memberikan bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Pada 2025, jemaah haji embarkasi Aceh yang berjumlah 4.378 orang menerima dana hasil kelola wakaf dari lembaga wakaf Habib Bugak Asyi sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,6 juta per orang. /Dok. Media Center Haji

    Jamaluddin menjelaskan saat ini ada dua hotel yang pengelolaannya berada di bawah Baitul Asyi, yakni Grand Al Massa dan Prestige Hotel. Namun tahun ini, Grand Al Massa sudah akan sepenuhnya kembali ke wakaf setelah lebih dari 22 tahun dikelola pengembang.

    “Kemudian, kemarin juga Syekh Balthu [Nazhir wakaf Habib Bugak] berkeinginan ada peningkatan terus seiring dengan pemasukaan uang dari hasil dua hotel tersebut. Malahan titik akhir yang kami targetkan, beliau akan mencoba membangun hotel yang layak untuk ditempati jemaah haji Aceh,” kata Jamaluddin ditemui di Makkah, belum lama ini.

    Peningkatan yang ditargetkan juga termasuk nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah Aceh setiap tahun. Tahun lalu misalnya, jumlah uang saku yang diterima sebesar 1.500 riyal, meningkat menjadi 2.000 riyal tahun ini.

    Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif tidak hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tetapi juga keuntungan yang berkelanjutan untuk kepenting masyarakat yang lebih luas.

    Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasyim berharap praktik wakaf produktif seperti Baitul Asyi ini juga bisa dipraktikkan secara masif di Tanah Air. Baitul Asyi menjadi teladan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan amanah, dengan manfaat besar yang mengular panjang.

    Faisal mengatakan pihaknya berminat mengundang Syekh Balthu berkunjung ke Tanah Air untuk membagikan pengalamannya mengelola wakaf produktif Baitul Asyi.

    “Saya sudah sampaikan ke pengelola Wakaf Habib Bugak, Syekh Balthu agar beliau berkenan men-share bagaimana pengalaman Habib Bugak ini yang Alhamdulillah sudah memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau,” jelasnya.

    Kementerian Agama, lanjutnya, menyambut perkembangan ini dengan positif agar pemberdayaan wakaf produktif dapat direalisasikan dengan baik di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan potensi aset wakaf Tanah Air mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu menghitung uang riyal bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). /Dok. Media Center Haji

    Namun demikian, realisasinya masih mini. Hingga akhir 2024, total aset wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp2,9 triliun. BWI juga mencatat ada sekitar 440.500 titik tanah wakaf dengan luas total 57,2 hektare.

    Kampung haji berbasis wakaf

    Pemerintah baru-baru ini diketahui kembali mencuatkan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli mendatang untuk membicarakan niat tersebut.

    Nur Hidayah Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef mengusulkan skema wakaf produktif untuk realisasi rencana tersebut.

    “[Proyek ini] Idealnya bersifat produktif jangka panjang perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer,” katanya, dihubungi dari Jeddah.

    Bisa pula dipertimbangkan skema bisnis wakaf hybrid, seperti waqf-asset leasing. Wakaf hybrid adalah sebuah konsep yang menggabungkan wakaf tunai dan wakaf produktif, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk mengembangkan aset produktif, dan hasil pengembangannya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

    Jika terealisasi, Nur Hidayah mengatakan proyek ini berpeluang menjadi hub logistik layanan haji dan umrah di luar musim haji. Bisa pula menjadi pusat diplomsi budaya dan ekonomi Indonesia di dunia Islam, serta simbol kemandirian dan martabat bangsa dalam melayani warganya di Tanah Suci.

  • Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Mimpi Kampung Haji dan Belajar Wakaf dari Warga Aceh

    Bisnis.com, JEDDAH — Dua abad sebelum gagasan kampung haji Indonesia di Makkah tercetus, orang Aceh sudah punya tempat berteduh di atas sebidang tanah milik sendiri di Tanah Suci. Ratusan tahun kemudian, sebidang tanah itu memberi manfaat dan senyum semringah bagi jemaah haji Tanah Rencong setiap tahun.

    Wajah-wajah semringah itu tampak pada suatu siang di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Wakaf produktif Habib Bugak mengalirkan manfaat yang tahun ini dinikmati oleh 4.738 jemaah haji asal Aceh, berupa uang saku sebesar 2.000 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp8,6 juta.

    Tak hanya manfaat langsung yang diterima masyarakat Aceh, kemasyhuran wakaf Habib Bugak juga menyediakan teladan tentang bagaimana aset wakaf produktif digagas dan dikelola sampai jauh melampaui zamannya.

    Baitul Asyi atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Rumah Aceh, adalah wakaf yang diberikan Habib Abdurrahman bin Alwi alias Habib Bugak Asyi, khusus untuk jemaah haji asal Aceh. Saat ini, wakaf Baitul Asyi berwujud beberapa hotel di Makkah yang sebagian keuntungannya dibagikan setiap musim haji kepada jemaah asal Bumi Serambi Makkah.

    Habib Bugak datang ke Makkah sekitar 1.222 Hijriah atau 1809 Masehi dan membeli sebidang tanah di sekitar bukit Marwah dengan uang hasil patungan bersama saudagar dan masyarakat Aceh.

    Habib Bugak kemudian membangun rumah yang diwakafkan atau dapat digunakan sebagai tempat tinggal orang Aceh atau jemaah haji Aceh selama di Makkah. Tanah dan bangunan itu kemudian dibeli untuk proyek perluasan Masjidil Haram.

    Uang hasil ganti rugi itu, kemudian dibelikan tanah di sekitar Masjidil Haram. Pengembang kemudian membangun sejumlah hotel di atas tanah wakaf itu. Keuntungan dari hotel-hotel itulah yang dijadikan wakaf bagi jemaah haji asal Aceh setiap tahunnya.

    Koordinator Pendistribusian Uang Wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan Al Asyi mengatakan selain rutin membagikan uang saku setiap tahun kepada jemaah haji Aceh, wakaf ini juga ditargetkan bisa membiayai pembangunan hotel khusus untuk jemaah haji Aceh nantinya.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu (kanan) memberikan bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Pada 2025, jemaah haji embarkasi Aceh yang berjumlah 4.378 orang menerima dana hasil kelola wakaf dari lembaga wakaf Habib Bugak Asyi sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,6 juta per orang. /Dok. Media Center Haji

    Jamaluddin menjelaskan saat ini ada dua hotel yang pengelolaannya berada di bawah Baitul Asyi, yakni Grand Al Massa dan Prestige Hotel. Namun tahun ini, Grand Al Massa sudah akan sepenuhnya kembali ke wakaf setelah lebih dari 22 tahun dikelola pengembang.

    “Kemudian, kemarin juga Syekh Balthu [Nazhir wakaf Habib Bugak] berkeinginan ada peningkatan terus seiring dengan pemasukaan uang dari hasil dua hotel tersebut. Malahan titik akhir yang kami targetkan, beliau akan mencoba membangun hotel yang layak untuk ditempati jemaah haji Aceh,” kata Jamaluddin ditemui di Makkah, belum lama ini.

    Peningkatan yang ditargetkan juga termasuk nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah Aceh setiap tahun. Tahun lalu misalnya, jumlah uang saku yang diterima sebesar 1.500 riyal, meningkat menjadi 2.000 riyal tahun ini.

    Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif tidak hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tetapi juga keuntungan yang berkelanjutan untuk kepenting masyarakat yang lebih luas.

    Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasyim berharap praktik wakaf produktif seperti Baitul Asyi ini juga bisa dipraktikkan secara masif di Tanah Air. Baitul Asyi menjadi teladan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan amanah, dengan manfaat besar yang mengular panjang.

    Faisal mengatakan pihaknya berminat mengundang Syekh Balthu berkunjung ke Tanah Air untuk membagikan pengalamannya mengelola wakaf produktif Baitul Asyi.

    “Saya sudah sampaikan ke pengelola Wakaf Habib Bugak, Syekh Balthu agar beliau berkenan men-share bagaimana pengalaman Habib Bugak ini yang Alhamdulillah sudah memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau,” jelasnya.

    Kementerian Agama, lanjutnya, menyambut perkembangan ini dengan positif agar pemberdayaan wakaf produktif dapat direalisasikan dengan baik di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan potensi aset wakaf Tanah Air mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu menghitung uang riyal bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). /Dok. Media Center Haji

    Namun demikian, realisasinya masih mini. Hingga akhir 2024, total aset wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp2,9 triliun. BWI juga mencatat ada sekitar 440.500 titik tanah wakaf dengan luas total 57,2 hektare.

    Kampung haji berbasis wakaf

    Pemerintah baru-baru ini diketahui kembali mencuatkan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli mendatang untuk membicarakan niat tersebut.

    Nur Hidayah Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef mengusulkan skema wakaf produktif untuk realisasi rencana tersebut.

    “[Proyek ini] Idealnya bersifat produktif jangka panjang perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer,” katanya, dihubungi dari Jeddah.

    Bisa pula dipertimbangkan skema bisnis wakaf hybrid, seperti waqf-asset leasing. Wakaf hybrid adalah sebuah konsep yang menggabungkan wakaf tunai dan wakaf produktif, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk mengembangkan aset produktif, dan hasil pengembangannya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

    Jika terealisasi, Nur Hidayah mengatakan proyek ini berpeluang menjadi hub logistik layanan haji dan umrah di luar musim haji. Bisa pula menjadi pusat diplomsi budaya dan ekonomi Indonesia di dunia Islam, serta simbol kemandirian dan martabat bangsa dalam melayani warganya di Tanah Suci.

  • Gojek Catat 200.000 Lebih Mitra Pengemudi Sudah Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Gojek Catat 200.000 Lebih Mitra Pengemudi Sudah Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). mendorong para mitranya untuk menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

    Direktur Utama GOTO Patrick Walujo menyampaikan, perusahaan terus membantu para mitra untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, perlindungan sosial merupakan hak semua orang, termasuk mitra pengemudi Gojek.

    “Kami bantu para mitra menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, karena perlindungan sosial itu adalah hak semua mitra,” kata Patrick dalam sambutannya pada agenda Mitra Juara Gojek & Gopay di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur/Presiden, Layanan On-Demand GOTO Catherine Hindra Sutjahyo menyebut bahwa Gojek merupakan institusi yang paling banyak membantu pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya.

    Dalam hal ini, perusahaan memfasilitasi pendaftaran mitra pengemudi dalam program jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Tercatat pada 2024, lebih dari 200.000 mitra Gojek secara aktif berkontribusi dalam program ini.

    “Sudah 200.000 ya [ mitra Gojek jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan]. Udah 200.000 lebih mitra yang sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Catherine.

    Kendati menjadi perusahaan yang paling banyak membantu mitra mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Catherine mengakui bahwa masih banyak mitranya yang belum mendaftar program jaminan sosial pemerintah.

    Untuk itu, selain bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya agar makin banyak mitra yang terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial. 

    “Tapi seperti saya bilang kita semua masih berproses berdasarkan masukan, baik dari mitra-mitra kami maupun dari BPJS kita akan terus mengembangkan supaya lebih baik lagi dan semakin cepat juga penetrasi ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mengungkap sebanyak 1,7 juta pengemudi ojek online (ojol) dari total 2 juta pengemudi belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial.

    Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, dari total 2 juta pengemudi yang ada, baru 250.000 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

    “Masih ada di luar sana teman-teman kita yang bekerja, 1,7 juta orang bekerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi, tapi tidak ada perlindungan sosialnya,” kata Anggoro dalam sambutannya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (8/5/2025).

    Dari total 250.000 ojol yang sudah mendaftar, Anggoro menyebut sudah ada 7.200 ojol yang mendapat manfaat klaim, baik JKK maupun JKM, dengan nilai total sebesar Rp104 miliar per hari ini, Kamis (8/5/2025). Kemudian, sebanyak 223 anak mendapat beasiswa dengan nilai total Rp600 juta.

    “Jadi ini sudah banyak dinikmati oleh teman-teman semua yang memang kita tahu kecelakaan kerja itu yang terbanyak di jalan raya,” ujarnya. 

    Melihat masih ada 1,7 juta ojol yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro meminta semua pihak, dalam hal ini ojol yang sudah terdaftar dan pengusaha platform untuk mendorong rekannya agar mendaftar sebagai peserta program jaminan sosial. 

    Anggoro menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan telah mendorong dengan aplikator untuk membuat program sederhana seperti mendebitkan langsung iuran para pengemudi setiap hari.  

    Menurutnya, cara itu dapat menjadi solusi dari salah satu tantangan yang kerap ditemui oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni lupa mengiur. 

    Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua paket program. Paket pertama sebesar Rp16.800 per bulan untuk dua program yakni JKK dan JKM. Paket kedua sebesar Rp36.800 per bulan untuk tiga program yaitu JKK, JKM, dan JHT. 

    “Sehingga sebulan terkumpul lah Rp16.800 plus JHT-nya Rp36.800. Itu yang kita dorong kepada aplikator,” ungkapnya.

  • Langkah Strategis UMKM Tembus Pasar Internasional

    Langkah Strategis UMKM Tembus Pasar Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Data menunjukkan UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai mencapai sekitar Rp9.580 triliun pada tahun 2023.

    UMKM juga tercatat mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta orang, dan berkontribusi sebesar 15,7% terhadap ekspor nasional. Karena itu, sektor UMKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi nasional jika terus tumbuh positif.

    Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menegaskan pentingnya perubahan cara pandang dalam memajukan sektor UMKM.

    “Kita tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai pelaku UMKM. Mereka adalah pengusaha UMKM, dan harus berpikir sebagai pengusaha yang menargetkan pasar global, bukan hanya lokal. Dengan pemikiran itu, maka cara bertindak, strategi, dan semangatnya juga akan berbeda,” ujar Bagus Rachman dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesian Marketing Association (IMA) 2025, dengan tema ”Agile Marketing in Times of Global Disruption,” Sabtu (14/6) dikutip dari keterangannya.

    Bagus juga menyoroti langkah strategis pemerintah dalam memisahkan unit kerja kementerian antara koperasi dan UMKM. Dia mengatakan Presiden Prabowo meminta pemisahan ini dilakukan agar keduanya bisa mendapatkan fokus pengembangan yang lebih tajam dan tepat sasaran.

    “Komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM juga tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan, hampir Rp1.000 triliun untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan sektor ini secara menyeluruh,” pungkas Bagus.

    Sementara itu, President IMA Suparno Djasmin menyampaikan ada beberapa strategi yang bisa mendorong UMKM untuk bisa maju ke pasar global.

    “Kami percaya bahwa UMKM Indonesia tidak hanya perlu didukung dengan pelatihan dan pembiayaan, tetapi juga dengan strategi pemasaran yang unggul, koneksi lintas sektor, jejaring ekspor dan eksposur media yang kuat. Inisiatif dukungan IMA untuk UMKM ini sejalan dengan semangat IMA dalam menjadikan Marketing for a Better Indonesia,” jelas Suparno.

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Benny Soetrisno mengatakan untuk menembus pasar ekspor, UMKM harus memahami lebih dari sekadar produksi, UMKM harus memiliki storytelling produk yang kuat agar mampu menarik pasar global.

    “Storytelling yang kuat akan memperkuat daya jual produk. Dalam dunia ekspor, bukan hanya kualitas produk yang penting, tetapi juga kisah dan nilai yang dibawanya,” ujar Benny.

    Benny juga menekankan bahwa pelaku UMKM perlu fokus pada peningkatan kualitas terlebih dahulu, sebelum mengejar volume produksi.

    “Kalau kualitas sudah terjaga, maka kuantitas akan mengikuti dengan sendirinya. Ini mindset yang perlu ditanamkan oleh para pengusaha UMKM yang ingin menembus pasar ekspor. Jangan terburu-buru mengejar volume sebelum memastikan produk kita benar-benar siap bersaing secara mutu di pasar global,” ungkap Benny.

    Dengan kombinasi antara kualitas dan kuantitas produk serta narasi dan pemahaman pasar yang baik, Benny optimistis bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di kancah internasional.

    Senada dengan Benny, Bagus Rachman menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong UMKM naik kelas.

    “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan komunitas, asosiasi seperti IMA, dan sektor swasta agar program pemberdayaan UMKM bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” ungkapnya.

    Sedangkan Erik Hidayat menyoroti pentingnya literasi digital dan kesiapan mental UMKM dalam menghadapi pasar global.

    “Digitalisasi adalah kunci. UMKM harus mulai aktif memanfaatkan media sosial, marketplace, dan video testimoni sebagai strategi pemasaran. Selain itu, kami di IMA terus membuka akses jejaring, pelatihan, dan pendampingan agar UMKM lebih siap dan percaya diri untuk ekspor,” jelas Erik.

  • Mitra Ojol Tuntut Ubah Status Jadi Pekerja Tetap, Grab Wanti-wanti Hal Ini

    Mitra Ojol Tuntut Ubah Status Jadi Pekerja Tetap, Grab Wanti-wanti Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Grab Indonesia menyebut, adanya perubahan status dari mitra pengemudi transportasi online menjadi pekerja tetap dapat menimbulkan efek domino.

    Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan, jika mitra pengemudi diubah statusnya menjadi pekerja, maka peluang untuk mendapatkan kesempatan berusaha melalui platform digital menjadi terbatas. Hanya sebagian kecil dari mitra dengan kinerja terbaik yang masih dapat terserap.

    “Kalau jadi karyawan, berapa persen yang bisa diserap?” kata Neneng dalam diskusi bersama media di Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Pada 2021, Neneng menuturkan bahwa Spanyol telah mengeluarkan Riders Law yang menjadikan mitra online delivery menjadi karyawan. Kendati begitu, hanya 17% mitra yang dapat terserap menjadi karyawan tetap. 

    Kondisi ini terjadi pada salah satu aplikasi yang masih bertahan di Spanyol, Glovo, yang hanya bisa menyerap 17% dari jumlah mitra terdaftar, sedangkan 83% mitra diputus mitra dan tidak memiliki kesempatan pendapatan.

    Sementara itu, aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi dan aplikasi Deliveroo memilih untuk hengkang dari Spanyol. 

    “Kebayang kalau di Indonesia ternyata hanya 17% saja yang bisa diserap. Yang lain mau kemana? Bagaimana cara mereka mendapatkan income?” ujar Neneng.

    Terlebih, lanjut Neneng, ada hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh pekerja. Neneng menyebut, para mitra yang telah berubah statusnya ini tidak dapat memilih jam kerja atau jenis layanan sesuai keinginan.

    Selain itu, ada persyaratan administratif dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan perusahaan.

    Di sisi lain, Neneng menyebut bahwa menyusutnya jumlah mitra pengemudi juga dapat menimbulkan efek domino terhadap UMKM di Indonesia.

    Neneng mengatakan, menyusutnya jumlah mitra pengemudi dapat mengurangi layanan pengantaran makanan dan barang dari UMKM. 

    Dia mencontohkan, setelah pengadilan di Jenewa, Swiss menerapkan kebijakan serupa, jumlah pengemudi menurun menjadi 67%, terutama mereka yang membutuhkan fleksibilitas dikarenakan perusahaan menetapkan syarat yang lebih ketat.

    Akibatnya, kata Neneng, permintaan terhadap layanan pemesanan makanan turun sebesar 42%. Potensi pendapatan yang hilang bagi restoran diperkirakan mencapai 16 juta Euro atau setara Rp260 miliar.

    “Kalau kita lihat 90% dari Merchant Grabfood itu adalah UMKM. Nah, penyusutan jumlah mitra, itu akan menggerus arus ekonomi UMKM yang mayoritasnya mengandalkan pesanan online,” tuturnya. 

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.