Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • BGN: Penerima MBG Hampir 5 Juta Orang pada Medio Juni 2025

    BGN: Penerima MBG Hampir 5 Juta Orang pada Medio Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program makan bergizi gratis (MBG) telah melayani hampir 5 juta penerima manfaat atau sebanyak 4,97 juta orang pada pertengahan Juni 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penerima MBG telah tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Adapun hingga saat ini, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu telah memiliki 1.785 dapur alias Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

    “Sampai hari ini sudah 1.785 SPPG di 38 provinsi dan melayani 4.974.694 penerima manfaat [MBG],” kata Dadan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Dadan menyebut setidaknya terdapat tiga kunci sukses dalam menjalankan program MBG, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur atau gedung SPPG.

    “Dari 3 kunci ini, SDM dan infrastruktur yang masih memerlukan percepatan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa BGN melakukan pengawasan terhadap dapur SPPG secara sistematis, baik untuk penggunaan anggaran dan kualitas layanan yang diberikan.

    Dalam hal penggunaan anggaran, Dadan menjelaskan bahwa setiap SPPG harus menyusun laporan secara berkala kepada BGN. Selain itu, BGN juga melakukan pengawasan terhadap SPPG dalam menyajikan menu MBG kepada penerima.

    “Untuk penggunaan anggaran kewajiban menggunakan virtual account dan siklus laporan rutin bagian yang sangat penting. Sementara untuk kualitas pelayanan pengawasan dilakukan rutin dan berkala,” terangnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, BGN bakal mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

    Target jumbo 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

    BGN memperkirakan anggaran yang diserap akan setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

    “Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap SDM masa depan Indonesia.

    “Karena Indonesia masih tumbuh enam orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

  • Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

    Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmikan Pekan Sita Serentak Tahun 2025 yang dimulai di wilayah Jawa Barat, dengan menyita 133 aset para penunggak pajak. 

    Direktur Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan aktif, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-KPP dalam bidang penagihan. 

    Selain itu, langkah ini juga untuk menyeragamkan prosedur pelaksanaan sita di seluruh wilayah, dan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada penunggak pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

    “Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tindakan penagihan aktif sebagai bagian dari aturan yang kami terapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/6/2025). 

    Pekan Sita Serentak menjadi bentuk nyata komitmen DJP dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berintegritas. Melalui kolaborasi ini, DJP tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi pembangunan nasional.

    Kick-off Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid sebagai bentuk transparansi dan pengawasan internal.

    Dalam kegiatan ini, Juru Sita dari KPP terpilih mengeksekusi penyitaan objek pajak berupa tanah secara langsung di lapangan, yang disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

    Pelaksanaan dilakukan serentak oleh empat KPP sebagai perwakilan dari masing-masing kanwil, yaitu KPP Pratama Cimahi (Kanwil DJP Jawa Barat I), KPP Pratama Cikarang Selatan (Kanwil DJP Jawa Barat II), serta KPP Pratama Depok Sawangan dan KPP Pratama Ciawi (Kanwil DJP Jawa Barat III).

    Eka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk mengoptimalkan pencairan utang pajak melalui tindakan penagihan berupa sita, serta mendorong kepatuhan pajak melalui efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak melunasi kewajibannya. 

    Adapun Pekan Sita Serentak rencananya dilaksanakan selama 5 hari, yakni pada 16—20 Juni 2025, dengan rencana penyitaan terhadap 133 aset milik penunggak pajak di wilayah Jawa Barat. 

    Secara perinci, berasal dari Kanwil DJP Jawa Barat I sebanyak 63 aset, Kanwil DJP Jawa Barat II sebanyak 24 aset, serta Kanwil DJP Jawa Barat III sebanyak  46 aset. 

    Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar menuturkan melalui Pekan Sita Serentak ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara konsisten. 

    Apalagi, tunggakan pajak masih tinggi di Kanwil DJP Jawa Barat I. Untuk itu, Nizar berharap kinerja penagihan meningkat dan wajib pajak yang tidak patuh mendapat efek jera. 

    Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah menekankan Pekan Sita Serentak ini merupakan inovasi DJP Jawa Barat. 

    “Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari sinergi penagihan yang lebih kuat antar-kanwil dan menjadi langkah nyata dalam membangun budaya patuh pajak di masyarakat,” tutur Romadhaniah.

    Bagi Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai informasi perpajakan lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran yang tersedia pada laman pajak.go.id.

  • Wacana Panglima TNI jadi Pengawas Badan Penerimaan Negara, Militerisasi Jabatan Sipil?

    Wacana Panglima TNI jadi Pengawas Badan Penerimaan Negara, Militerisasi Jabatan Sipil?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM, Imparsial, mengkritisi wacana penunjukkan Panglima TNI sebagai pengawas di Badan Otorita Penerimaan Negara karena dianggap bertentangan dengan hukum.

    Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 47 UU Nomor 3/2025 tentang TNI (UU TNI) hanya memungkinkan 14 jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Pengawas Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) tidak termasuk di dalamnya.

    Oleh sebab itu, Ardi menekankan jika Panglima TNI menjadi dewan pengawas di BOPN maka akan bertentangan dengan hukum. Selain itu, sambungnya, tugas BOPN tidak ada kaitannya dengan urusan pertahanan.

    “Kami memandang wacana tersebut adalah wujud nyata militerisasi sipil yang sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi,” ujar Ardi saat ditanya Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, pelibatan militer aktif untuk mengurusi urusan sipil dalam bidang penerimaan negara dapat merusak profesionalisme birokrasi sipil maupun TNI itu sendiri. Dia mengingatkan bahwa TNI didesain untuk menjadi alat pertahanan negara, bukan birokrat sipil.

    Ardi mencontohkan bahwa birokrasi sipil menjunjung tinggi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, transparansi, serta akuntabilitas. Dia berpendapat, nilai-nilai tersebut sangat mungkin terpinggirkan dalam struktur komando TNI yang menuntut kepatuhan absolut.

    Peneliti Imparsial Riyadh Putuhena menambahkan bahwa perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks belakangan ini juga menuntut TNI untuk fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan.

    Oleh karena itu, TNI tak seharusnya mengurusi hal di luar perang seperti penerimaan negara. Riyadh berpendapat, hal itu justru akan melemahkan dan membuat TNI menjadi tidak fokus pada tugas utamanya yaitu menghadapi ancaman perang itu sendiri.

    Dia pun meminta pemerintah berkaca pada alutsista dalam peperangan yang saat ini terjadi di Timur Tengah. Jika dibandingkan maka sistem pertahanan Indonesia masih sangat lemah.

    “Untuk itu, sebaiknya Panglima TNI fokus dalam mengawasi belanja alutsista nasional agar tidak disalahgunakan dalam rangka modernisasi memperkuat alutsista TNI, alih-alih menjadi pengawas Badan Otorita Penerimaan Negara,” tutup Riyadh.

    Bocoran Struktur BOPN

    Susunan organisasi Badan Otorita Penerimaan Negara atau BOPN terungkap. Salah satu detail menarik yaitu anggota Dewan Pengawas yang diisi oleh Panglima TNI hingga Kapolri.

    Dalam dokumen internal bertajuk Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepat yang diterima Bisnis, tampak detail rancangan struktur organisasi BOPN.

    Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto mengungkapkan bocoran struktur BOPN itu yang sudah dicek Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan struktur BOPN itu sudah disusun dalam masa kampanye Pilpres 2024. Meski sudah dicek Prabowo, Edi mengungkapkan struktur BOPN tersebut masih bisa berubah. 

    “Bisa berubah, tergantung situasi nanti ya. Kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan,” ujar Edi di Kantor PBNU, Rabu (11/5/2025).

    Baca bocoran struktur Badan Penerimaan Negara di halaman selanjutnya:

  • Kementerian Perumahan: Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Belum Final

    Kementerian Perumahan: Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Belum Final

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan aturan ambang batas luas rumah subsidi masih belum final meskipun pemerintah telah meluncurkan desain atau mock up.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP menjelaskan draf Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai) saat ini masih dalam tahap uji publik.

    Dengan demikian, Sri memastikan bahwa payung hukum pengadaan rumah subsidi masih mengacu pada aturan lama yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 yang menetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi.

    Kemudian, dalam aturan lama juga ditetapkan bahwa luas lantai rumah paling rendah sebesar 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. 

    “Tapi sekali lagi yang sekarang berlaku masih menggunakan aturan Kepmen yang lama gitu ya. Nanti kalau ini sudah disetujui kita akan masukkan sebagai tambahan fitur, sebagai tambahan opsi bagi masyarakat,” tegasnya, Senin (16/6/2025).

    Pada saat yang sama, Sri juga menegaskan bahwa apabila Kepmen baru resmi ditetapkan bukan berarti rumah subsidi ukuran tanah 60 meter persegi tidak lagi berlaku.

    Adapun saat ini, penetapan Kepmen yang mengatur batas luas bangunan dan luas tanah rumah subsidi tersebut saat ini masih berada dalam lingkup pembahasan antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

    “Aturan ini pun kita tanyakan dulu ke calon pengguna atau yang nantinya akan beli. Tanyakan juga ke asosiasi pengembang yang nantinya akan membangun. Jadi ke seluruh stakeholder kita diskusikan. Nah nanti kemudian begitu kita tahu ada yang ideal, terus ada regulasi nih ada PP yang harus kita sesuaikan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai). 

    Bahkan rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025. 

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

  • Begini Mitigasi Impor Minyak Pertamina saat Konflik Iran-Israel Memanas

    Begini Mitigasi Impor Minyak Pertamina saat Konflik Iran-Israel Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mengungkapkan memanasnya konflik antara Iran dan Israel belum memberikan efek apapun terhadap harga maupun pasokan impor minyak ke Indonesia. 

    Kendati demikian, perusahaan migas pelat merah itu bakal tetap melakukan mitigasi jika konflik kian memanas. Eskalasi konflik Iran-Israel memunculkan risiko bagi ketahanan energi nasional. Pasalnya, hingga kini Indonesia masih menjadi net importir minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pasokan dan keberlangsungan impor minyak masih aman. Perseroan pun terus melakukan pengawasan terhadap situasi yang berlangsung.

    “Sampai saat ini, belum ada informasi terkait adanya gangguan pasokan crude [minyak mentah] untuk Pertamina,” kata Fadjar kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Fadjar menekankan bahwa Pertamina tetap memiliki beberapa strategi di tengah konflik Timur Tengah. Salah satunya, mengalihkan rute jalan yang lebih aman untuk kapal jika konflik kian memanas.

    Dalam hal ini, dia menyebut, subholding Pertamina, PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Patra Niaga, yang akan menganalisis dampak lebih lanjut dari konflik Timur Tengah tersebut.

    “Tentu kapal-kapal kita akan kita cek jalur pelayarannya. Jika jalur reguler berpotensi mengalami gangguan, biasanya akan kita re-route ke jalur yang lebih aman,” ucap Fadjar.

    Selain itu, Fadjar menyebut, saat ini impor minyak mentah juga terbilang lebih fleksibel sehingga tidak terlibat dengan kontrak panjang. 

    Belakangan, pasokan minyak mentah dari Timur Tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan eskalasi konflik antara Israel dan Iran. 

    Melansir Bloomberg, Senin (16/6/2025), harga minyak berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2025 menguat 2,8% menjadi US$76,29 per barel pada pukul 05.30 WIB, setelah menguat 7% pada akhir pekan.

    Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2025 menguat 2,7% ke US$74,95 per barel.

    Tim Analis RBC Capital Markets LLC. yang termasuk Helima Croft mengatakan, kondisi Israel dan Iran yang sama-sama menargetkan infrastruktur energi satu sama lain pada serangan hari kedua menjadi perhatian utama pelaku pasar. 

    Beberapa skenario yang memungkinkan, Israel bisa saja menyerang hub di Kharg Island milik Teheran untuk membatasi aliran minyak mentah. Sementara itu, proksi Iran bisa menyerang fasilitas di Irak.

    “Gedung Putih kemungkinan sudah mencari cara untuk membujuk PM Israel Netanyahu untuk tidak menyerang Kharg Island, mengingat hal itu bisa menghapus 90% ekspor minyak Iran,” Tim Analis RBC Capital Markets LLC. dalam catatan, dikutip dari Bloomberg.

    Tim Analis RBC melanjutkan, apabila perubahan rezim menjadi agenda utama serangan Israel kali ini, sepertinya para pemimpin di Iran tidak akan terlalu mementingkan soal pasokan minyak mentah. Adapun, krisis ini dikhawatirkan bisa berujung mengganggu aliran minyak di Selat Hormuz. 

    “Kami pikir penutupan Selat Hormuz sudah menjadi skenario [yang diperbincangkan] pelaku pasar belakangan ini,” tulis Tim Analis RBC.

  • Kopdes Merah Putih Diawasi Kemenkop bukan OJK, Budi Arie Beri Penjelasan

    Kopdes Merah Putih Diawasi Kemenkop bukan OJK, Budi Arie Beri Penjelasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih yang rencananya bakal diluncurkan pada 12 Juli 2025 itu akan diawasi langsung oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop).

    Budi Arie mengatakan, usaha simpan pinjam koperasi bersifat close loop. Untuk itu, kata dia, merujuk Undang-undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan usaha simpan pinjam Kopdes/Kel Merah Putih berada dibawah Kemenkop.

    “Untuk usaha simpan pinjam koperasi bersifat close loop, karenanya berdasarkan UU No. 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan USP Kopdeskel Merah Putih di bawah Kementerian Koperasi,” tutur Budi kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Sebagai informasi, koperasi close loop merupakan koperasi simpan pinjam murni.

    Merujuk Undang-undang No.25/1999 tentang Perkoperasian, sejatinya koperasi hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan; koperasi lain dan/atau anggotanya. 

    Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

    Adapun, pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi close loop sepenuhnya akan tetap berada di bawah Kementerian Koperasi.

    Sementara itu, koperasi open loop atau koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat UU No.4/2023.

    Dalam Pasal 202 UU PPSK, koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

    a. menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan; 

    b. menghimpun dana dari anggota koperasi lain; 

    c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain; 

    d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau 

    e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak mengawasi maupun mengatur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang tidak memenuhi kriteria koperasi di sektor jasa keuangan (open loop).

    Kriteria open loop diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

  • Gabung OECD, Indonesia Dinilai Bakal Jadi Magnet Investasi Baru

    Gabung OECD, Indonesia Dinilai Bakal Jadi Magnet Investasi Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia disebut akan mendapat sejumlah keuntungan ekonomi jika resmi menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Wakil Menteri Urusan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers memaparkan pihaknya mendukung penuh upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD. Dia menyebut, Indonesia telah menyerahkan initial memorandum (IM) yang merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD sekitar 2 pekan lalu.

    Sweers mengatakan, Belanda telah menawarkan bantuan teknis kepada Indonesia untuk mengakselerasi proses aksesi. Menurutnya, Indonesia akan mendapat dampak positif dari keanggotaannya di OECD nantinya.

    Dia menambahkan, dampak tersebut juga akan dirasakan oleh negara-negara anggota OECD saat melakukan kerja sama atau kemitraan ekonomi, termasuk Belanda.

    “Karena keanggotaan OECD akan membuat iklim bisnis Indonesia lebih stabil dan menarik, itu berarti lebih banyak perdagangan dan investasi antara kita [Indonesia dan Belanda],” kata Sweers seusai acara Kick-Off Misi Ekonomi Belanda ke Indonesia pada Senin (16/6/2025) di Jakarta.

    Sweers menambahkan bahwa pemerintah Belanda berkomitmen untuk terus memberikan bantuan teknis kepada Indonesia selama proses aksesi OECD berlangsung. Dia menuturkan, Indonesia merupakan salah satu mitra utama Belanda yang memegang teguh prinsip multilateralisme dalam hubungan ekonomi.

    “Saya pikir ini sangat penting bagi Indonesia. Ini akan semakin meningkatkan akses Indonesia ke pasar dunia,” tambahnya.

    Adapun, melansir dari keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) yang merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD.

    Dokumen IM diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada 3 Juni 2025 di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.

    “Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Airlangga.

    Proses aksesi tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola global yang inklusif dan berbasis aturan. Airlangga menyampaikan, penyerahan IM menjadi langkah krusial menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD.

    “Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Initial Memorandum,” ujarnya.

    Adapun, dokumen IM mencakup 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan dalam 32 topik dan merupakan hasil self-assessment Indonesia terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD.

    Proses penyusunannya dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Nasional Aksesi OECD, yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pascaadopsi Roadmap Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024.

  • Tak Biasa, Ekspor Batu Bara Kokas China ke RI Tiba-tiba Melonjak

    Tak Biasa, Ekspor Batu Bara Kokas China ke RI Tiba-tiba Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – China dilaporkan mengekspor tiga kargo batu bara kokas ke pabrik-pabrik pengolahan di Sulawesi pada Mei 2025. Pengiriman batu bara ini terbilang langka lantaran pasar batu bara kokas biasanya didominasi oleh pasokan dari Australia dan Indonesia.

    Sebagai importir batu bara kokas terbesar di dunia, China bukanlah pengekspor utama bahan bakar pembuatan baja tersebut. Data bulanan bea cukai China menunjukkan bahwa China hanya mengekspor batu bara kokas ke Indonesia sebanyak tiga kali sejak awal 2024.

    China tercatat mengekspor 78.030 metrik ton batu bara kokas ke Indonesia pada April 2025, pengiriman pertama sejak Juli 2024. Volume ekspor tersebut melonjak bila dibandingkan Juli 2024 yang mencapai sekitar 20.000 metrik ton dan Januari 2024 yang kurang dari 40.000 metrik ton. Data untuk bulan Mei belum tersedia.

    Melansir Reuters, Senin (16/6/2025), Shanxi Coking Coal Group menjual batu bara kokas kepada China Risun Group yang kemudian diekspor ke Indonesia pada bulan lalu, ungkap tiga orang narasumber. Risun mengoperasikan salah satu pabrik pengolahan kokas terbesar di wilayah Sulawesi.

    Seorang sumber mengatakan bahwa BUMN China tersebut juga menjual kargo kokas lainnya ke Hong Kong Jinteng Development Ltd untuk diekspor ke Indonesia. Sementara itu, sumber kedua menambahkan bahwa Shanxi juga menjual kargo ketiga ke pabrik Dexin Steel di Indonesia.

    Shanxi Coking Coal, China Risun, dan Dexin Steel tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar. Reuters juga tidak dapat menghubungi Hong Kong Jinteng Development Ltd.

    Konsultan independen Lawrence Yan mengatakan bahwa langkah tersebut dirancang untuk menguji kelayakan ekonomi dari pasokan China dan menunjukkan kepada penjual tradisional, seperti Australia, bahwa pabrik-pabrik di Indonesia memiliki alternatif pasokan lain.

    Namun, dia menilai dengan tingginya biaya dan persaingan ketat dari Rusia serta Mongolia membuat ekspor batu bara kokas ini kecil kemungkinan akan menjadi arus utama perdagangan China.

    Sementara itu, menurut seorang eksekutif di perusahaan perdagangan China Winsway, dalam jangka panjang, kokas berpotensi menjadi produk eskpor reguler China seiring lemahnya permintaan domestik lantaran perlambatan industri baja China.

    Adapun, pabrik pengolahan kokas di Sulawesi telah berkembang menjadi pusat pasokan kokas metalurgi — bahan baku yang digunakan oleh produsen baja — sehingga mendorong meningkatnya permintaan batu bara kokas yang digunakan untuk membuat kokas tersebut.

    Ekspor kokas metalurgi Indonesia mencapai rekor tertinggi pada 2024, menurut data dari Kpler. Namun, menurut salah satu sumber, kawasan tersebut kini menghadapi masalah kelebihan kapasitas, dengan tingkat pemanfaatan hanya sekitar 60% hingga 70%.

    Ekspor kokas metalurgi Indonesia juga terdampak oleh pembatasan impor yang diberlakukan India — salah satu pembeli utama — sejak Desember lalu.

  • Kadin Usul Ukuran Luas Rumah Subsidi Minimal 30 Meter Persegi

    Kadin Usul Ukuran Luas Rumah Subsidi Minimal 30 Meter Persegi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali ukuran rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan minimal 18 meter persegi.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Kadin Indonesia Thomas Jusman mengatakan bahwa Kadin mengusulkan agar ukuran rumah subsidi 18 meter persegi dapat diperluas hingga 30 meter persegi.

    “Dari teman-teman asosiasi dan teman-teman mengharapkan kalau memang dimungkinkan itu bisa 18 [meter persegi] mungkin ukurannya sampai luasnya mungkin bisa 30 meter, itu barangkali itu boleh di-sounding,” jelasnya saat ditemui di Lobi Nobu Bank, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Thomas mengaku pihaknya siap melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah.

    Meski demikian, Thomas menyebut, Kadin Indonesia tetap bakal mendukung seluruh rencana pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pasar perumahan. Terlebih, guna mencapai target program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pada prinsipnya Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan sebagai payung dari dunia usaha sangat mendukung iklim perumahan ini dengan 3 juta rumah,” tambahnya.

    Thomas menjelaskan, pemerintah dan pelaku usaha perlu secara serius merealisasikan program 3 juta rumah. Pasalnya, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect terhadap 115 sektor industri lain.

    “Ini [program 3 juta rumah] kalau terealisasi saya kira industri properti bangkit dan itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mengingat ada 115 sektor [dampak turunan] di dalam perumahan itu,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun desain contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2). 

    Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak. 

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara.

  • Konflik Iran-Israel Hingga Negosiasi Tarif Trump Bayangi KTT G7 di Kanada

    Konflik Iran-Israel Hingga Negosiasi Tarif Trump Bayangi KTT G7 di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara maju yang tergabung dalam G7 akan berkumpul di kawasan pegunungan Rocky, Kanada, mulai Minggu (15/6/2025) waktu setempat. Pembahasan konflik Iran-Israel hingga negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mendominasi pertemuan tersebut.

    Melansir Reuters pada Senin (16/6/2025), Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan prioritas utamanya dalam KTT ini adalah memperkuat perdamaian dan keamanan global, membangun rantai pasok mineral kritis, serta menciptakan lapangan kerja. Meski begitu, isu tarif AS, konflik di Timur Tengah, serta perang di Ukraina dipastikan turut mendominasi agenda pertemuan.

    Ketegangan meningkat menjelang KTT setelah Israel dan Iran kembali melancarkan serangan satu sama lain pada Minggu dini hari waktu setempat, menewaskan puluhan orang hanya beberapa jam sebelum para pemimpin negara-negara G7 bertemu.

    Seorang pejabat G7 mengatakan para pemimpin berencana mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan deeskalasi konflik Iran.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan bahwa target utama negaranya dalam KTT ini antara lain mencegah Iran mengembangkan atau memiliki senjata nuklir, menjamin hak Israel untuk membela diri, mencegah eskalasi konflik, serta menciptakan ruang bagi diplomasi.

    “Isu ini akan menjadi prioritas utama dalam agenda KTT G7,” kata Merz kepada wartawan.

    KTT ini digelar di resor pegunungan Kananaskis, sekitar 90 km sebelah barat Kota Calgary.

    Kanada terakhir kali menjadi tuan rumah G7 pada 2018, saat itu Trump keluar dari KTT lebih awal dan menyebut Perdana Menteri Kanada saat itu, Justin Trudeau, sebagai seseorang yang sangat tidak jujur dan lemah. Trump bahkan memerintahkan delegasi AS untuk menarik dukungannya terhadap komunike akhir.

    “Pertemuan ini bisa disebut sukses jika Trump tidak membuat kegaduhan yang merusak seluruh forum. Kalau lebih dari itu, ya anggap saja bonus,” ujar Roland Paris, profesor hubungan internasional di Universitas Ottawa yang pernah menjadi penasihat kebijakan luar negeri Trudeau.

    Trump, yang beberapa kali berkelakar soal mencaplok Kanada, akan tiba di tengah meningkatnya ketegangan dagang. PM Carney bahkan telah mengancam akan memberlakukan tindakan balasan jika Washington tidak mencabut tarif impor terhadap baja dan aluminium Kanada.

    “Skenario terbaik adalah jika pertemuan ini tidak berakhir dengan ledakan konflik diplomatik,” kata Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di lembaga pemikir Atlantic Council dan mantan pejabat Gedung Putih.

    Kantor PM Kanada menolak mengomentari bagaimana dampak serangan Israel terhadap Iran terhadap agenda KTT.

    Sejumlah diplomat mengatakan Kanada telah meninggalkan rencana penerbitan komunike bersama yang komprehensif seperti biasanya, dan akan menggantinya dengan ringkasan pernyataan ketua (chair summary) guna menghindari krisis diplomatik serta menjaga keterlibatan AS.

    Seorang pejabat senior Kanada mengatakan bahwa Ottawa ingin fokus pada aksi nyata yang dapat diambil bersama oleh tujuh negara anggota – Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Senator Kanada Peter Boehm, mantan diplomat senior yang menjadi perwakilan pribadi Trudeau dalam KTT G7 tahun 2018, mengatakan bahwa KTT kali ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya untuk memberi ruang bagi pertemuan bilateral dengan Presiden Trump.

    Selain anggota tetap, sejumlah pemimpin dari negara mitra juga dijadwalkan hadir dalam sebagian sesi KTT, termasuk dari Ukraina, Meksiko, India, Australia, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Brasil.

    “Banyak pemimpin yang ingin berbicara langsung dengan Presiden Trump untuk menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran masing-masing,” ujar Boehm melalui sambungan telepon.

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berharap dapat meyakinkan Trump untuk mencabut tarif perdagangan yang telah mengancam industri otomotif Jepang, menyusul pertemuan putaran keenam negosiasi dagang tingkat tinggi di Washington pada Jumat lalu.

    Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa diskusi selama KTT akan mencakup isu perdagangan dan ekonomi global, mineral kritis, penyelundupan migran dan narkotika, kebakaran hutan, keamanan internasional, kecerdasan buatan (AI), dan ketahanan energi.

    “Presiden sangat antusias untuk mendorong pencapaian dalam semua isu tersebut, termasuk memastikan hubungan dagang Amerika berlangsung secara adil dan timbal balik,” ujar pejabat tersebut.