Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Temui Pemimpin Singapura, Bahas Perjanjian Pertahanan hingga Area Latihan Militer

    Prabowo Temui Pemimpin Singapura, Bahas Perjanjian Pertahanan hingga Area Latihan Militer

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya terhadap hasil pertemuan Retret Pemimpin Indonesia–Singapura tahun 2025 yang digelar di Singapura.

    Dalam keterangan resmi seusai pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya berlangsung produktif, tetapi juga menghasilkan terobosan konkret dalam banyak sektor kerja sama strategis.

    “Retret Pemimpin kali ini, menurut saya, sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil kerja sama di berbagai sektor kerja sama dalam retret tahun ini,” ujar Prabowo dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/6/2025).

    Di bidang politik dan keamanan, Prabowo menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan pertahanan. Ia menyebut bahwa kedua pihak akan mempercepat pelaksanaan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah disepakati.

    “Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian kerja sama pertahanan dan menyelesaikan semua rincian teknis untuk area pelatihan militer. Dan saya berharap ini akan dipercepat dengan sangat cepat,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menyebut adanya kemajuan signifikan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi antara kedua negara yang dinilainya akan menjadi fondasi penting bagi penegakan hukum yang lebih efektif.

    “Ini akan memperkuat penegakan hukum kami. Selain itu, kami menyambut baik pembaruan Nota Kesepahaman antara kedua Jaksa Agung kami,” ujarnya.

    Pada sektor ekonomi, Presiden Prabowo mengapresiasi posisi Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia. Ia mencatat bahwa pada tahun lalu, sepertiga dari total investasi asing langsung (FDI) di Indonesia berasal dari Singapura.

    “Singapura mungkin tetap menjadi investor utama kami. Dan tahun lalu, saya pikir investasi dari Singapura mencakup sepertiga dari semua investasi asing langsung di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada kami,” tutur Prabowo.

    Ia juga menyebutkan bahwa keenam kelompok kerja ekonomi bilateral menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk dalam bidang zona ekonomi khusus, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, dan transportasi.

    Prabowo berharap kerja sama antara Danantara dengan Temasek dari Singapura bisa diperluas ke berbagai sektor strategis.

    “Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang erat antara Temasek dan Danantara di semua sektor, terutama sektor energi terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, dan pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun pada sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting,” ungkapnya.

    Indonesia juga menaruh perhatian pada sektor ketahanan pangan, di mana Prabowo menyambut baik tawaran dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk mentransfer teknologi pertanian modern.

    “Kami menyambut baik tawaran Perdana Menteri Wong untuk membuka peluang transfer teknologi dalam teknologi pertanian modern, termasuk pertanian perkotaan dan praktik pasca panen yang berkelanjutan,” kata Prabowo.

    Kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan untuk kolaborasi strategis dalam keamanan pangan dan teknologi pertanian.

    Sementara di sektor kesehatan, Presiden Prabowo mengundang partisipasi aktif Singapura dalam proses transformasi sistem kesehatan nasional Indonesia.

    “Saya berencana untuk membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran dan lebih banyak perguruan tinggi keperawatan. Dan ini, menurut saya, merupakan area di mana pengalaman Singapura dapat bermanfaat bagi kita,” ungkapnya.

    Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo menekankan pentingnya lingkungan kerja yang baik bagi pekerja migran Indonesia di Singapura.

    “Kami menyambut baik kesempatan bagi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sini dalam lingkungan yang baik dan bersahabat. Perdana Menteri Wong dan saya sepakat bahwa ada potensi besar untuk memperkuat kerja sama dalam penempatan tenaga kerja terampil dari Indonesia dan Singapura,” katanya.

    Terkait konektivitas, Presiden menyatakan komitmennya untuk mengembalikan dan bahkan meningkatkan lalu lintas transportasi udara ke tingkat pra-pandemi.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku telah menginstruksikan masing-masing kementerian di Indonesia untuk meningkatkan pembukaan semua bandara guna mengarahkan koneksi maskapai asing ke bandara-bandara Indonesia, yang banyak di antaranya masih perlu dibuka.

    “Tentu saja, kami harus meningkatkan infrastruktur dan mekanisme keselamatan. Namun pada prinsipnya, saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kami,” ujar Prabowo.

    Dalam sesi penutupan, Presiden Prabowo juga menyinggung isu-isu geopolitik kawasan, khususnya konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

    “Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” kata Prabowo.

    Terkait Myanmar, Prabowo menyampaikan harapannya agar pendekatan damai tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik.

    “Kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” pungkas Prabowo.

     

    Sekadar informasi, sebanyak lima MOU dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong, yaitu:

    1. Joint Report to Leaders dari Enam Kelompok Kerja Sama Ekonomi Bilateral;

    2. MOU Kerja Sama Keamanan Pangan dan Teknologi Pertanian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura;

    3. MOU Kerja Sama Pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan antara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

    4. MOU Perdagangan Listrik Lintas Batas Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

    5. MoU Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura

     

    Kelima kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama konkret dalam mendorong ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konektivitas energi lintas batas.

    Selain itu, sejumlah MoU lainnya juga diumumkan dalam kesempatan tersebut, di antaranya adalah:

    1. Implementasi Kesepakatan Flight Information Regional (FIR) – berupa Penempatan Personil sipil dan militer pada Singapore Air Traffic Control Center (SATCC);

    2. Implementasi Kerja Sama Ekstradisi

    3. Joint Update Kerja Sama Pertahanan;

    4. MoU Kerja Sama Pengakuan Timbal Balik Sertifikasi Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI dan Majelis Ugama Islam Singapura (akan  ditandatangani 18 Juni 2025);

    5. Kerja Sama Bilateral Pengaturan Keuangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura;

    6. MoU Kerja Sama Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai pemerintah di Bidang Kelautan antara Kementerian Perhubungan RI dan Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura;

    7. MoU Kerja Sama antara Kejaksaan Agung Indonesia dan Kejaksaan Agung Singapura;

    8. MoU Kerja Sama di Bidang Manajemen Perpustakaan dan Informasi antara Perpustakaan Nasional RI dan Dewan Perpustakaan Nasional Singapura;

    9. Kerja Sama pendirian Ciputra SMG Curie Cancer Center (CSCCC) antara Rumah Sakit Ciputra dan Singapore’s Curie Oncology, Singapore Medical Group (SMG);

    10. Investasi Nusantara Sembcorp Solar Energy Power Plant di Ibu Kota Nusantara;

    11. Kerja Sama antara Sembcorp and Panbil Group JV untuk Pengembangan 2 (dua) Kawasan Industri Rendah Karbon di Batam;

    12. Pengaturan Teknis Program Pertukaran Pemuda;

    13. Program Pengembangan Petani Muda;

    14. Launching penerbangan dari dan ke Singapura – Kertajati dan Padang oleh Maskapai Scoot.

  • Gudang Garam dkk Tak Lagi Serap Tembakau Temanggung Imbas Cukai Tinggi

    Gudang Garam dkk Tak Lagi Serap Tembakau Temanggung Imbas Cukai Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkap kondisi penyerapan hasil pertanian tembakau oleh pabrikan rokok golongan I mengalami penurunan. Bahkan, ada yang menghentikan pembelian bahan baku tahun ini, salah satunya PT Gudang Garam Tbk. (GGRM). 

    Berdasarkan hasil kunjungan ke industri hasil tembakau di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, Agus menerangkan bahwa kondisi penjualan rokok golongan I mengalami penurunan yang signifikan. 

    “Penjualan rokok seluruh Indonesia ini kan turun ini, yang paling parah itu di golongan rokok golongan satu. Salah satu golongan I yang ambil bahan baku tembakau Temanggung itu Gudang Garam dan Djarum yang paling banyak,” kata Agus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025). 

    Menurut dia, tak hanya Temanggung yang merupakan sentra tembakau Jawa Tengah, kondisi pabrikan di wilayah Kudus, Malang, dan Kediri juga mengalami hal serupa. 

    Dia bercerita, sejak tahun lalu pabrik Gudang Garam mengurangi pembelian bahan baku di Temanggung. Bahkan, tahun ini perusahaan tersebut juga tidak dapat lagi membeli tembakau di wilayah tersebut. 

    “Gudang Garam posisi saat ini memang dari manajemen mengatakan posisinya secara perusahaan tidak baik-baik saja karena pasar-pasarnya kan turun drastis,” ujarnya. 

    Adapun, hasil panen tembakau di Temanggung berkisar 10.000-11.000 ton per tahun, sementara Gudang Garam menjadi penyerap terbesar yakni 7.000-8.000 ton. 

    Dia menerangkan, berdasarkan keterangan manajemen, bahan baku di pabrikan masih banyak, sedangkan produksi kian menurun. Kondisi ini yang menyebabkan serapan tembakau petani turun. 

    “Karena kebijakan info dari pabrik karena cukai yang naik dan ini sepertinya sudah diakui oleh pasar, memang karena kenaikan cukai rokok yang luar biasa khususnya di golongan satu. Tinggi sekali,” tuturnya. 

    Permintaan pasar yang menurun disebut lantaran harga rokok yang menjulang tinggi imbas cukai, sementara daya beli masyarakat melemah. Alhasil, konsumen beralih ke rokok yang lebih murah. 

    “Ditambah lagi menurut info dari banyak pabrik rokok yang menginfokan pada kita bahwa beredar rokok non-cukai yang tanpa pita cukai itu beredarnya luar biasa. Jadi sebetulnya prevalensi merokok itu tidak menurun. Cuma mereka berganti saja dari rokok pre-golongan satu yang mahal ke rokok murah dan rokok yang tanpa cukai,” terangnya. 

    Tak hanya Gudang Garam, produsen rokok Djarum juga disebut menurunkan pembelian hingga di kisaran 4.000 ton. Di wilayah Kudus, Nojorono juga mengalami penurunan serapan tembakau. 

    “Itu Temanggung, belum daerah di sekitar Temanggung ada Wonosobo, ada Kendal, ada Magelang, ada Boyolali. Itu kan juga sebetulnya kebanyakan masuk ke Temanggung, sama kondisinya,” imbuhnya. 

    Bisnis telah mencoba untuk menghubungi Direktur PT Gudang Garam Istata Sidharta untuk meminta konfirmasi. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum ada respons dari pihaknya.

    Sementara itu, dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah, perwakilan manajemen dari pergudangan tembakau PT Gudang Garam Hartanto mengatakan, perusahaan saat ini mengalami penurunan omzet hingga 40%—45%. 

    Alhasil, pihaknya terpaksa melakukan efisiensi atau penghematan. Menurutnya, regulasi kenaikan tarif pita cukai rokok yang terus terjadi, menjadi faktor utama menurunnya omzet perusahaan. 

    Pasalnya, kenaikan harga rokok berdampak pada menurunnya daya beli konsumen sehingga stok bahan baku tembakau juga bertumpuk di dalam gudang penyimpanan.

    Kondisi ini diperparah dengan maraknya produk ilegal yang merajalela di tengah masyarakat, lantaran harganya yang cenderung lebih terjangkau.

    “Bukan kami tidak mau beli, tapi kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, karena dampak kenaikan tarif pita cukai rokok sejak tahun 2021, sangat berdampak pada menurunnya daya beli konsumen,” jelasnya.

    Wakil Direktur PT Gudang Garam Maxin Arisandi mengatakan, pihaknya juga sangat ingin membantu mewujudkan kesejahteraan para petani dan masyarakat. Dia memastikan bahwa pabrik tidak tutup, melainkan dalam kondisi kurang baik. 

    “Kami selaku pihak swasta selalu menghitung masalah supply dan demand. Semua harus tetap berimbang. Apalagi kami juga harus mematuhi seluruh peraturan yang ada,” jelasnya. 

  • SKK Migas Fokus Kejar Target Lifting Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

    SKK Migas Fokus Kejar Target Lifting Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bakal fokus mengejar target lifting minyak dan gas (migas) demi mengantisipasi dampak dari gejolak geopolitik Israel-Iran.

    Hal ini juga dilakukan demi memperkuat ketahanan energi nasional. Apalagi, eskalasi konflik Iran-Israel memunculkan risiko bagi ketahanan energi di Tanah Air. Pasalnya, hingga kini Indonesia masih menjadi net-importir minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, kebijakan terkait antisipasi perang memang di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, pihaknya juga bakal mendukung dengan fokus mengejar target lifting migas dalam APBN.

    “Kalau SKK Migas masih tetap fokus kepada pemenuhan target lifting sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Hudi kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Adapun, target lifting migas nasional 2025 dipatok sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (boepd), dengan perincian 605.000 barel minyak per hari dan 1,005 juta boepd untuk gas.

    Hudi menuturkan, upaya mengejar target lifting itu dilakukan dengan beberapa langkah seperti percepatan proyek-proyek onstream pada tahun ini.

    “Saat ini sudah tiga proyek yang onstream dari 15 yang ditargetkan,” ucap Hudi.

    Ketiga proyek itu yakni Balam GS Upgrade, NDD A14 Stage-2, dan Bentu Production Line.

    Untuk meningkatkan lifting, SKK Migas juga bakal melakukan ⁠optimalisasi aset-aset yang saat ini sudah berproduksi dan meminimalkan unplanned shutdown.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendorong produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, ini krusial untuk mengantisipasi memanasnya konflik Iran-Israel.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tak lagi bergantung pada pasokan energi global, termasuk untuk kebutuhan minyak domestik.  

    “Jadi ya kan kita ada ketahanan energi. Jadi ya kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude [minyak mentah],” kata Yuliot kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Dia menerangkan, saat ini tingkat produksi minyak nasional mulai meningkat dari rata-rata produksi tahun lalu sebanyak 560.000-570.000 barel per hari, kini di atas 600.000 barel per hari.

    “Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610.000 barel,” tegasnya.  

    Untuk mengantisipasi peningkatan harga minyak, Yuliot menyinggung terkait program renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT) yang terus digaungkan, seperti mandatori biodiesel B50 pada tahun depan.

    Dia optimistis ketahanan energi akan terus meningkat. Tak hanya itu, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga akan beralih ke peningkatan pemakaian listrik.  

    “Itu kita percepat pembangunan untuk geotermal [panas bumi]. Dalam waktu dekat, itu ada empat geotermal yang segera akan diresmikan juga masuk fase produksi komersial. Jadi ya ini juga mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak,” tuturnya.

  • Harga Minyak Dunia Memanas, Aspebindo: Swasembada Energi Tak Boleh Ditunda

    Harga Minyak Dunia Memanas, Aspebindo: Swasembada Energi Tak Boleh Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai memanasnya konflik Iran-Israel yang mengerek harga minyak dunia dapat menjadi momentum untuk percepatan swasembada energi.

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho menjelaskan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 813.000 barel minyak mentah dan produk BBM per hari.

    Sementara itu, konflik Timur Tengah saat ini membuat harga minyak mentah global naik. Tercatat, harga minyak berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2025 menguat 2,8% menjadi US$76,29 per barel pada Senin (16/6/20525), setelah menguat 7% pada akhir pekan.

    Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2025 menguat 2,7% ke US$74,95 per barel. Adapun, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) untuk Mei dipatok sebesar US$79,78 per barel.

    Fathul mengatakan, kenaikan harga minyak global tentu akan langsung berdampak pada neraca perdagangan migas dan membebani APBN. Hal ini terutama karena asumsi harga ICP dalam APBN 2025 hanya sebesar US$82 per barel.

    Menurutnya, setiap kenaikan US$1 pada ICP dapat menambah beban subsidi dan kompensasi hingga Rp1,5 triliun per tahun. Dia menyebut, ketergantungan pada impor minyak membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

    “Justru karena sejarah telah menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah kerap memicu krisis energi global, maka agenda swasembada energi tidak boleh ditunda lagi,” tutur Fathul dalam keterangannya.

    Oleh karena itu, dia menilai bahwa penting bagi Indonesia meningkatkan kapasitas penyimpanan dan cadangan strategis BBM nasional. Fathul menyebut, saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan operasional untuk sekitar 22 hari konsumsi, belum mencapai standar internasional.

    Fathul mengatakan, cadangan ini seharusnya ditingkatkan menjadi minimal 30 hari. Dengan begitu, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyerap stok ketika harga minyak sedang rendah dan mengantisipasi lonjakan harga seperti saat ini.

    “Swasembada energi bukan lagi pilihan, ini sudah jadi kebutuhan strategis bangsa. Kita tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif terhadap gejolak harga internasional,” katanya.

    Dia pun mengingatkan bahwa perang di Timur Tengah saat ini bukan hanya soal geopolitik atau militer, tetapi menyangkut stabilitas energi dan ekonomi dunia.

    “Harga BBM yang tinggi, tekanan APBN, risiko inflasi, semua itu bermuara dari satu sumber, ketergantungan kita pada minyak impor. Kalau kita tidak segera mewujudkan swasembada energi dari sekarang, krisis seperti ini akan terus berulang dan semakin menyulitkan bangsa,” tutur Fathul.

  • Treasury AS Tertekan Dampak Konflik Israel-Iran, Picu Kekhawatiran Inflasi

    Treasury AS Tertekan Dampak Konflik Israel-Iran, Picu Kekhawatiran Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — imbal hasil atau yield obligasi Treasury AS bergerak naik seiring lonjakan harga minyak akibat konflik Israel-Iran, yang turut memicu kekhawatiran inflasi.

    Dilansir dari Bloomberg, Senin (16/5/2025), yield obligasi AS tenor 10 tahun naik tiga basis poin (bps) menjadi 4,43%, bergerak lebih tinggi dibandingkan obligasi Jerman. Sementara itu, para pelaku pasar memangkas ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate, dengan proyeksi total penurunan sebesar 46 bps hingga akhir tahun, turun dari 49 bps pada akhir pekan lalu.

    Pergerakan ini makin menegaskan tekanan jual terhadap Treasury AS sejak ketegangan antara Israel dan Iran berubah menjadi konflik terbuka pada Jumat (13/6/2025). Analisis Bloomberg menunjukkan bahwa serangan langsung Iran pada April 2024 dan bentrokan ulang pada Oktober 2024 juga sempat mendorong yield obligasi AS naik tajam dan bertahan tinggi selama 30 hari berikutnya.

    “Pasar cukup volatil, dengan investor beralih ke aset safe-haven sekaligus mendorong harga minyak naik,” ujar Kepala Ekonom Asia di Union Bancaire Privée Carlos Casanova, Senin (16/6/2025).

    Adapun harga minyak sempat melonjak setelah Israel dan Iran berbalas meluncurkan rudal selama akhir pekan lalu, meski tekanan tersebut mereda menjelang penutupan pasar. Hanya saja, kekhawatiran peningkatan harga energi berkepanjangan semakin menambah tekanan inflasi, sehingga obligasi AS dan Eropa terus tertekan.

    “Dalam jangka pendek, sikap aversi risiko akan mencegah penurunan imbal hasil yang signifikan, sementara kenaikan harga minyak dan ekspektasi inflasi membatasi reli yield,” tulis Kepala Strategi Eropa di Jefferies International Mohit Kumar dalam catatan risetnya.

    Selain ketegangan geopolitik, investor Treasury kini juga dihadapkan pada tekanan inflasi akibat perang dagang yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump dan kekhawatiran utang pemerintah AS yang membengkak. Permintaan premi risiko yang lebih tinggi diperkirakan akan terus mendorong imbal hasil naik, khususnya ketika ketegangan di Timur Tengah berdampak pada pasokan energi.

    Yield di seluruh tenor AS memang naik, namun kenaikan pada tenor pendek relatif lebih kecil, sehingga kurva yield semakin menukik. Imbal hasil obligasi AS tenor 2 tahun tercatat naik dua basis poin menjadi 3,96% pada hari yang sama.

    Investor kini menantikan lelang obligasi tenor 20 tahun yang akan digelar pada hari ini, Senin (16/6/2025). Pekan lalu, lelang obligasi tenor 30 tahun mendapat permintaan yang lebih kuat dari perkiraan, meredam kekhawatiran bahwa investor akan menghindari surat utang jangka panjang pemerintah AS.

    Ahli Strategi Makro di DBS Group Holdings, Wei Liang Chang, pun meyakini tekanan lonjakan kurva yield Treasury kemungkinan akan berlanjut.

    “Investor mungkin mempertimbangkan kenaikan belanja militer jangka panjang karena lingkungan geopolitik yang lebih tidak pasti, serta risiko inflasi yang melekat jika harga minyak tetap tinggi,” jelasnya.

    Efek perang Israel-Iran terhadap imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat atau US Treasury. / dok Bloomberg

  • Alasan Utang RI Masih Aman meski Capai All Time High

    Alasan Utang RI Masih Aman meski Capai All Time High

    Bisnis.com, JAKARTA — Utang luar negeri Indonesia April 2025 disebut aman meski mencapai rekor all time high alias tertinggi sepanjang masa. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 senilai US$431,55 miliar atau sekitar Rp7.197,76 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.679 per dolar AS pada akhir April 2025). Nilai utang luar negeri itu tumbuh 8,2% secara tahunan (year on year/YoY). 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa sejauh ini ULN masih terkendali di tengah minat ULN sektor swasta sedikit menurun yang berimbang dengan kenaikan ULN pemerintah dan BI (via SRBI). Dirinya justru melihat hal positif dari kenaikan tersebut. 

    “Kenaikan ULN juga menjaga pasokan valas dalam negeri sehingga membantu stabilitas rupiah juga,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/62025). 

    Terkendalinya utang tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, dari 30,6% pada Maret 2025. 

    Selain itu, porsi ULN didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. 

    Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto justru memandang posisi ULN tersebut dapat diterjemahkan bahwa investor asing masih memilih Indonesia untuk memarkirkan dananya. 

    Terlebih, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini dan tensi geopolitik di berbagai wilayah tidak dapat ditebak. 

    “Kita masih dipercaya oleh kreditur asing, dalam manajemen ULN Indonesia itu betul-betul prudent, hati-hati, kredibel, dan memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat seperti infrastruktur dasar,” jelasnya. 

    Kepercayaan investor asing tersebut semakin kuat karena Ryan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan rescheduling akibat terlambat bayar utang ke pihak asing. 

    Meski demikian, Ryan mengingatkan agar pemerintah, bank sentral, maupun swasta agar tidak terlena dan bergantung pada sumber dana asing. Ryan memandang, perlu pengoptimalan pendanaan dari dalam negeri seperti menerbitkan saham maupun obligasi negara.

    Sayangnya, sumber pendanaan dalam negeri tengah terbatas bahkan Bank Indonesia mempersilahkan bank untuk menarik utang luar negeri lebih banyak. 

  • Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan pasokan gas dalam negeri disebut dapat disiasati dengan mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari negara lain, alih-alih membatasi ekspor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto mengatakan, impor LNG terbatas menjadi salah satu solusi untuk menjamin pasokan gas domestik tanpa mengorbankan volume ekspor. 

    “Dalam hal ini, terbatas, misal untuk BUMN, seperti PGN karena PGN dalam hal ini kan memang menguasai lebih dari 80%—90% infrastruktur dan jaringan transmisi distribusi gas bumi di Tanah Air,” kata Pri kepada Bisnis, Senin (16/6/2026). 

    Menurut dia, pengalihan ekspor LNG dari produksi lokal untuk kebutuhan domestik tidak selalu dapat dilakukan karena volume terbatas dan sudah terikat kontrak ekspor jangka panjang.

    Terlebih, jika harga domestik lebih rendah, bisa memengaruhi keekonomian pengembangan lapangan gas dan penerimaan negara. 

    “Ekspor agar bisa tetap jalan dengan harga pasar karena dari ekspor itu ada bagian penerimaan negara, semakin tinggi harga ekspor, penerimaan negara semakin besar juga,” ujarnya. 

    Apabila keran impor LNG dibuka bagi BUMN, dalam hal ini PGN, Pri melihat akan ada peluang untuk mendapatkan LNG impor dengan harga lebih murah karena pasar LNG global saat ini sedang relatif cukup dari sisi pasokan

    “Ada LNG dari AS, Qatar, Malaysia, dan juga Australia yg sama-sama mencari peluang pasar di Asia Pasifik,” ujarnya. 

    Di sisi lain, sekalipun jika LNG impor tidak lebih murah atau harganya sama, maka dari sisi jaminan keberlanjutan pasokan bagi PGN bisa lebih baik karena tidak bergantung pada keputusan alokasi ekspor ataupun domestik dari produksi LNG nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengakui keputusan untuk mengalihkan alokasi LNG jatah ekspor demi kebutuhan domestik. Dia menerangkan bahwa pemerintah meminta agar produk gas nasional dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. 

    “Tetapi kita juga harus ingat bahwa teman-teman K3S [kontraktor kontrak kerja sama] ini sebelum melakukan develop terhadap wilayah kerja mereka itu mereka sudah mencari market captive-nya dan itu kontraknya panjang,” ujar Bahlil, belum lama ini. 

    Bahlil menilai kondisi defisit gas yang terjadi saat ini tidak perlu saling menyalahkan, kendati dia melihat memang terdapat ketidaktelitian dari stakeholder ketika merancang permintaan dan pasokan domestik beberapa tahun terakhir. 

    “Maka kemudian apa yang terjadi sekarang di 2025 ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong, ini semua dalam rangka mewujudkan apa menjadi program pemerintah,” tuturnya. 

    Namun, Bahlil menyadari bahwa pengalihan LNG ekspor untuk domestik tidak dapat dilakukan terus-menerus karena dapat mengganggu kepercayaan investor. Untuk itu, dalam hal ini, dia mendorong untuk optimalisasi potensi gas yang dapat ditingkatkan dalam negeri. 

    Sebelumnya, Bahlil juga mengakui terdapat potensi defisit gas beberapa tahun ke depan. Defisit gas terjadi lantaran meningkatnya konsumsi dalam negeri karena kurangnya perhitungan kebutuhan.

    Kendati demikian, Bahlil menyebut setelah dilakukan reviu, seharusnya produksi gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih akan terjaga. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan ada impor gas.

    “Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas,” kata Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).  

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, pada 2026 dan 2027, diperkirakan lifting gas akan meningkat. Oleh karena itu, pada 2026, sebisa mungkin tidak ada impor gas, kecuali bila terdapat situasi mendesak.  

    “Terkecuali sudah sangat emergency banget, kita harus yakin bahwa yang dihasilkan dari dalam negeri bisa memenuhi dalam negeri kita,” katanya. 

    Di samping itu, Bahlil menyebut, pihaknya tidak akan melakukan revisi terhadap target produksi minyak dan gas bumi (migas), 1 juta barel per hari (bopd) pada 2030

  • Ikut Prabowo ke Singapura, CEO Danantara Rosan Roeslani Temui Bos Temasek

    Ikut Prabowo ke Singapura, CEO Danantara Rosan Roeslani Temui Bos Temasek

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Daya Anagata Nusantara atau Danantara Rosan Perkasa Roeslani telah bertemu dengan Chairman Temasek di tengah agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan rombongan ke Singapura, Senin (16/6/2025). 

    Rosan menyebut telah bertemu dengan Chairman Temasek di Singapura, dan pertemuan itu akan dilanjutkan dengan timnya. Menurut Rosan, kedua sovereign wealth fund (SWF) itu akan memiliki banyak kolaborasi. 

    “Saya yakin, akan banyak sekali beberapa kolaborasi antara Danantara dan juga Temasek, dalam hal ini saya sudah sempat ketemu Chairman-nya [Temasek] juga,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (16/6/2025). 

    Pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengatakan, kerja sama dengan Temasek salah satunya akan berfokus pada investasi pada sektor energi hijau atau terbarukan. 

    Rosan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan agar kerja sama investasi antara Indonesia dan negara sahabat harus saling menguntungkan, dan tidak hanya satu pihak saja. 

    Oleh sebab itu, Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura dalam berinvestasi pada pembangunan kawasan industri energi hijau. Investasi itu sejalan dengan bakal dilakukannya ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura. 

    “Potensi investasi yang dijalankan salah satunya yang paling besar saat ini yang sudah menjadi pembicaraan selama ini dan akhirnya bisa difinalisasi oleh Menteri ESDM, Pak Bahlil dalam rangka kita melakukan ekspor ke Singapura tapi bersama-sama kita juga membangun industri kita di Indonesia ini melalui, tadi sampaikan, Batam, Bintan, Karimun dan ini adalah yang zero emission,” terang Rosan. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menyampaikan amanat Prabowo agar ekspor energi bersih ke Singapura turut menguntungkan Indonesia, alias win-win solution. 

    Menurut Bahlil, kesepakatan antara kedua negara itu telah melewati proses panjang komunikasi dan negosiasi yang saling menguntungkan. Tidak hanya soal permintaan ekspor energi bersih, Singapura juga disebut meminta agar Indonesia bisa menerima Carbon Capture and Storage (CCS). 

    Menurut Bahlil, nilai tambah dari kawasan industri itu nantinya adalah kehadiran industri solar panel di Indonesia. 

    “Nilai tambah yang kita bangun adalah solar panel itu, industrinya nanti di Indonesia. Bahkan untuk kabel, itu juga akan dibangun di Indonesia. Inilah nilai tambah yang katakan saya bilang itu win-win. Jangan hanya kita kirim ekspor, jangan kita hanya ekspor listriknya. Karena industrinya kalau kita enggak bangun kan enggak bisa,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo menghadiri Leaders’ Retreat di Singapura untuk bertemu dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Dia juga telah bertemu dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. 

    Singapura merupakan negara dengan penanaman modal asing atau PMA terbesar di Indonesia. Per 2024, realisasi Penanaman Modal Asiang (PMA) dari Singapura mencapai US$20,1 miliar, mengalahkan Hong Kong, China dan Amerika Serikat (AS). 

    Saat menghadiri Parliament House Singapura, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa pembentukan Danantara terinspirasi dari Singapura. Prabowo mengaku bahwa kesuksesan SWF milik Singapura yakni Temasek menjadi cikal bakal kelahiran dari superholding BUMN itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa meniru praktik terbaik bukanlah hal tabu dalam kehidupan nyata.

    “Di sekolah, kita tidak diizinkan meniru pekerjaan rumah teman. Namun dalam kehidupan nyata, mengapa tidak meniru praktik terbaik? Itu disebut meniru dengan bangga,” tegasnya.

  • BGN: Penerima MBG Hampir 5 Juta Orang pada Medio Juni 2025

    BGN: Penerima MBG Hampir 5 Juta Orang pada Medio Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program makan bergizi gratis (MBG) telah melayani hampir 5 juta penerima manfaat atau sebanyak 4,97 juta orang pada pertengahan Juni 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penerima MBG telah tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Adapun hingga saat ini, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu telah memiliki 1.785 dapur alias Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

    “Sampai hari ini sudah 1.785 SPPG di 38 provinsi dan melayani 4.974.694 penerima manfaat [MBG],” kata Dadan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Dadan menyebut setidaknya terdapat tiga kunci sukses dalam menjalankan program MBG, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur atau gedung SPPG.

    “Dari 3 kunci ini, SDM dan infrastruktur yang masih memerlukan percepatan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa BGN melakukan pengawasan terhadap dapur SPPG secara sistematis, baik untuk penggunaan anggaran dan kualitas layanan yang diberikan.

    Dalam hal penggunaan anggaran, Dadan menjelaskan bahwa setiap SPPG harus menyusun laporan secara berkala kepada BGN. Selain itu, BGN juga melakukan pengawasan terhadap SPPG dalam menyajikan menu MBG kepada penerima.

    “Untuk penggunaan anggaran kewajiban menggunakan virtual account dan siklus laporan rutin bagian yang sangat penting. Sementara untuk kualitas pelayanan pengawasan dilakukan rutin dan berkala,” terangnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, BGN bakal mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

    Target jumbo 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

    BGN memperkirakan anggaran yang diserap akan setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

    “Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap SDM masa depan Indonesia.

    “Karena Indonesia masih tumbuh enam orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

  • Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

    Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmikan Pekan Sita Serentak Tahun 2025 yang dimulai di wilayah Jawa Barat, dengan menyita 133 aset para penunggak pajak. 

    Direktur Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan aktif, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-KPP dalam bidang penagihan. 

    Selain itu, langkah ini juga untuk menyeragamkan prosedur pelaksanaan sita di seluruh wilayah, dan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada penunggak pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

    “Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tindakan penagihan aktif sebagai bagian dari aturan yang kami terapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/6/2025). 

    Pekan Sita Serentak menjadi bentuk nyata komitmen DJP dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berintegritas. Melalui kolaborasi ini, DJP tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi pembangunan nasional.

    Kick-off Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid sebagai bentuk transparansi dan pengawasan internal.

    Dalam kegiatan ini, Juru Sita dari KPP terpilih mengeksekusi penyitaan objek pajak berupa tanah secara langsung di lapangan, yang disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

    Pelaksanaan dilakukan serentak oleh empat KPP sebagai perwakilan dari masing-masing kanwil, yaitu KPP Pratama Cimahi (Kanwil DJP Jawa Barat I), KPP Pratama Cikarang Selatan (Kanwil DJP Jawa Barat II), serta KPP Pratama Depok Sawangan dan KPP Pratama Ciawi (Kanwil DJP Jawa Barat III).

    Eka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk mengoptimalkan pencairan utang pajak melalui tindakan penagihan berupa sita, serta mendorong kepatuhan pajak melalui efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak melunasi kewajibannya. 

    Adapun Pekan Sita Serentak rencananya dilaksanakan selama 5 hari, yakni pada 16—20 Juni 2025, dengan rencana penyitaan terhadap 133 aset milik penunggak pajak di wilayah Jawa Barat. 

    Secara perinci, berasal dari Kanwil DJP Jawa Barat I sebanyak 63 aset, Kanwil DJP Jawa Barat II sebanyak 24 aset, serta Kanwil DJP Jawa Barat III sebanyak  46 aset. 

    Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar menuturkan melalui Pekan Sita Serentak ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara konsisten. 

    Apalagi, tunggakan pajak masih tinggi di Kanwil DJP Jawa Barat I. Untuk itu, Nizar berharap kinerja penagihan meningkat dan wajib pajak yang tidak patuh mendapat efek jera. 

    Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah menekankan Pekan Sita Serentak ini merupakan inovasi DJP Jawa Barat. 

    “Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari sinergi penagihan yang lebih kuat antar-kanwil dan menjadi langkah nyata dalam membangun budaya patuh pajak di masyarakat,” tutur Romadhaniah.

    Bagi Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai informasi perpajakan lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran yang tersedia pada laman pajak.go.id.