Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bank Sentral Global Kian Agresif Tambah Cadangan Emas

    Bank Sentral Global Kian Agresif Tambah Cadangan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bank sentral global yang berencana menambah cadangan emasnya dalam 12 bulan ke depan mencetak rekor tertinggi, didorong oleh performa emas saat krisis serta kemampuannya melindungi nilai dari inflasi.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (17/6/2025), berdasarkan survei yang dilakukan World Gold Council (WGC) bersama YouGov terhadap 72 otoritas moneter mencatat bahwa 43% responden berniat meningkatkan cadangan emasnya. 

    Angka tersebut melonjak dari 29% pada tahun lalu dan menjadi yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Tak satu pun bank sentral dalam survei tersebut berencana mengurangi kepemilikan emas.

    Mayoritas responden memperkirakan cadangan emas bank sentral secara global akan terus meningkat selama 12 bulan ke depan. Alasan utama kepemilikan emas mencakup kinerjanya dalam masa krisis, perannya dalam diversifikasi portofolio, serta kemampuannya sebagai penyimpan nilai.

    Bank sentral menjadi pendorong utama reli harga emas dalam beberapa tahun terakhir, yang nilainya telah melonjak dua kali lipat sejak akhir 2022. Laju pembelian emas meningkat drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina, ketika cadangan devisa Moskow dibekukan, mendorong banyak negara beralih ke emas sebagai aset cadangan alternatif.

    “Terjadi pergeseran besar. Negara-negara Barat berhenti menjual, sementara pasar negara berkembang mulai membeli dan mengejar ketertinggalan dalam membangun cadangan emas,” kata Shaokai Fan, Kepala Global untuk Urusan Bank Sentral di WGC.

    Menurut konsultan Metals Focus, bank sentral telah membeli lebih dari 1.000 ton emas setiap tahun selama tiga tahun terakhir dan diperkirakan akan mempertahankan laju tersebut tahun ini. Tren pembelian ini telah berlangsung selama 15 tahun terakhir, membalikkan tren penjualan bersih yang terjadi selama dekade 1990-an.

    Gelombang pembelian emas ini bahkan membuat emas melampaui euro sebagai aset cadangan terbesar kedua di bank sentral dunia pada akhir tahun lalu. Sementara itu, porsi aset dolar AS, terutama obligasi pemerintah (Treasury), terus turun dan kini hanya mencakup 46% dari total cadangan global.

    Faktor-faktor yang berpotensi mempercepat penurunan dominasi dolar AS antara lain defisit fiskal AS yang membengkak, risiko penyitaan aset, serta spekulasi bahwa kreditur asing tidak lagi diperlakukan secara adil.

    Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi emas. Lebih dari separuh bank sentral di negara berkembang menyebut absennya risiko politik sebagai alasan mereka menambah cadangan emas. Sebanyak 78% juga menganggap emas bebas dari risiko gagal bayar (default).

    Meski demikian, dominasi dolar AS sebagai aset cadangan utama dunia masih belum tergoyahkan. “Bank sentral kini memantau dolar dan pasar Treasury dengan lebih cermat dibanding sebelumnya. Namun ini bukan berarti mereka berbondong-bondong keluar dari dolar,” ujar Fan.

  • Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang belum dapat memastikan bahwa rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi (m2) dan luas tanah 25 m2 dapat dibangun di wilayah perkotaan.

    Lippo Group melalui PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku penginisiasi desain rumah subsidi minimalis menyebut bahwa rencananya perseroan bakal melakukan konstruksi di koridor timur Kota Jakarta.

    Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo mengungkap, berdasarkan kalkulasi Perseroan, rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di daerah Cikampek hingga Purwakarta.

    “Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kami sempat hitung-hitung gitu ya dengan harga yang kemarin kami set up itu, ada di koridor timur, Cikampek, dan Purwakarta,” jelasnya saat ditemui di Lobi Bank Nobu, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Fritz juga menyebut, pihaknya mungkin saja melakukan pembangunan di wilayah Bogor. Akan tetapi, realisasi pembangunan rumah subsidi itu hanya mungkin dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor.

    Kemudian, dia juga menyebut, Lippo Group turut berencana untuk membangun hunian rumah subsidi di wilayah Tangerang. 

    Meski tergolong jauh dari Jakarta, Fritz menegaskan pengembangan rumah subsidi itu akan diterapkan menggunakan konsep transit oriented development (TOD) sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat.

    “Ya justru kita tentu utamakan dekat dengan TOD. Jadi maksudnya sekarang itu kan dia agak jauh dari tempat kerja. Nah, sekarang dengan kolaborasi ini bisa lebih dekat lagi ke area kerja sehingga sistem model TOD itu enggak harus selalu dekat stasiun karena sudah dekat area kerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memang sempat mengungkap bahwa rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di wilayah kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. 

    Pada saat yang sama, Ara juga belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara di Jakarta, Kamis (12/5/2025).

  • Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025. Konferensi pers berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memaparkan data yang berbeda dengan Sri Mulyani, dia menunjukkan data penerimaan pajak bruto. Mengacu pada angka itu, menurut Anggito, penerimaan pajak bruto tumbuh 0,2% secara tahunan sedangkan pajak neto turun 7,4% pada Mei 2025.

    Penerimaan pajak neto itu turun menurutnya karena ada faktor restitusi.

    “[Penerimaan pajak] neto tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini,” ujar Anggito.

    Turunnya penerimaan pajak ini menjadi pekerjaan rumah bagi Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang dilantik pada Jumat (23/5/2025) atau hampir sebulan yang lalu. Gangguan pada sistem inti perpajakan atau Coretax juga menjadi tanggung jawab Bimo.

    “Mungkin untuk fair-nya [adilnya] kita akan meminta nanti Pak Dirjen baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya, melihat data, fakta, realita dengan fresh perspective [perspektif baru] dari dirjen pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025) sore atau beberapa jam setelah pelantikan Bimo.

    Beberapa hari setelahnya, Bimo sempat buka suara bahwa penyelesaian gangguan Coretax menjadi salah satu tugas awal yang dia jalankan pada hari-hari pertamanya menjabat.

    Dia mengungkapkan fokusnya masih memperdalam fungsi Coretax. Bimo menyebut dalam beberapa hari pertama menjabat belum ada pembahasan sampai penyelesaian error maupun bugs dalam implementasi sistem baru tersebut.

    Bimo menyebut agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax.

    “Belum [tahu], saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP] belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

  • Produk Kayu Lapis Kena Tuduhan Dumping 84,94% dari AS, Kemendag Beri Pendampingan

    Produk Kayu Lapis Kena Tuduhan Dumping 84,94% dari AS, Kemendag Beri Pendampingan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mengenakan margin dumping terhadap ekspor produk kayu lapis Indonesia yang diperkirakan mencapai 84,94%, ditambah dengan 12 program yang terindikasi subsidi.

    Sebagai gambaran, ekspor produk Indonesia ke AS pada 2022 mencapai US$570,39 juta. Nilai ekspornya turun menjadi US$337,13 juta pada 2023, kemudian naik menjadi US$410,96 juta pada 2024.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh para pelaku usaha Indonesia dengan memberikan pendampingan dalam menghadapi penyelidikan berlapis antidumping dan antisubsidi terhadap ekspor produk kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif (hardwood and decorative plywood) asal Indonesia oleh AS.

    Penyelidikan tersebut diinisiasi Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC) pada 11 Juni 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan Kemendag akan memberi pendampingan kepada pelaku usaha Indonesia dalam menyusun pembelaan dan pengisian kuesioner.

    “Kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia ke AS dan pemerintah akan senantiasa selalu memberikan pembelaan,” kata Isy dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Adapun, penyelidikan USDOC ini juga ditujukan untuk China dan Vietnam berdasarkan petisi dari Coalition for Fair Trade in Hardwood and Plywood (CFTHP) yang disampaikan ke USDOC pada 22 Mei 2025.

    Adapun dalam dokumen inisiasi penyelidikannya, USDOC mencantumkan 204 pos tarif Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US) yang akan diselidiki.

    Isy menuturkan beberapa jenis produk yang menjadi fokus penyelidikan meliputi kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif serta panel kayu veneer (veneered panels).

    “Namun, daftar ini masih dapat berubah sesuai perkembangan penyelidikan,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, margin dumping yang akan dikenakan terhadap produk Indonesia diperkirakan mencapai 84,94%, ditambah dengan 12 program yang terindikasi subsidi.

    Lebih lanjut, salah satu hal baru dalam penyelidikan ini adalah temuan bahwa beberapa dari 12 program tersebut merupakan program pemerintah China yang dinilai sebagai subsidi transnasional oleh AS.

    Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyampaikan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, asosiasi, serta perusahaan-perusahaan yang terdampak.

    “Selain negosiasi terkait tarif sektoral dan resiprokal yang terus berjalan, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan dapat bersinergi bersama dalam menghadapi kasus antidumping dan antisubsidi ini demi menjaga kelancaran akses pasar kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif ke AS,” kata Reza.

    Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) Bambang Soepijanto menyambut baik dukungan penuh Kemendag dalam menghadapi penyelidikan terhadap produk kasus kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif oleh AS.

    “Kami harapkan dukungan ini terus dipertahankan dan berlanjut pada tahap penyelidikan selanjutnya, mengingat sepertiga produksi kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif Indonesia ditujukan ke pasar AS,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani Waspadai Risiko ke Ekonomi RI Imbas Pecahnya Perang Israel-Iran

    Sri Mulyani Waspadai Risiko ke Ekonomi RI Imbas Pecahnya Perang Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai efek rambatan dari pecahnya perang Israel-Iran yang secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada hari ketiga pecahnya perang di Timur Tengah tersebut secara cepat menyebabkan kenaikan harga minyak hampir 9% dari kisaran US$70 per barel, meski kini mulai mengalami koreksi ke level US$75 per barel.

    Pasalnya, memanasnya Israel dan Iran ini belum lagi dikombinasikan dengan ketidakpastian tarif dari AS yang terus terjadi. 

    “Hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025). 

    Bendahara Negara tersebut menjelaskan kondisi global, di mana saat ini situasi gejolak geopolitik, keamanan perdagangan antarnegara termasuk AS dalam proposal kebijakan yang disebut Trump sebagai Big and Beautiful belum lagi menambah defisit APBN AS yang sangat signfikan.

    Alhasil kondisi tersebut menyebabkan sentimen terhadap kebijakan fiskal dari negara maju menjadi relatif negatif dan mempengaruhi risiko fiskal dan imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury (UST). 

    Sri Mulyani memandang ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya ditambah dengan pecah perang menimbulkan ketidakpastian harga komoditas dan ranti pasok sehingga menimbulkan sederet risiko.

    Mulai dari kinerja ekspor, perubahan harga komoditas yang cenderung naik, volatilitas nilai tukar, serta risiko suku bunga surat utang. Di mana risiko tersebut terjadi di saat perekonomian global cenderung melemah.

    “Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik pelemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy, kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia,” jelasnya.

    Di tengah gejolak global dan moderasi harga komoditas, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan fiskal tetap ekspansif.

    Mulai dari restitusi untuk menjaga likuiditas dunia usaha agar berdaya tahan. Kemudian terdapat paket stimulus untuk UMKM, sektor padat karya, perumahan, dan otomotif.

    Selain itu, pemerintah juga memiliki Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara untuk mengakselerasi investasi, peningkatan daya saing, serta penguatan sinergi dari efisiensi aset.

    APBN pun dioptimalkan sebagai shock absorber dan mendukung agenda pembangunan melalui efisiensi dan rekonstruksi belanja sehingga menjaga program prioritas terlaksana.

    Pemerintah juga konsisten melindungi daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan dengan memberikan diskon tarif listrik, UMKM, dan sektor padat karya. 

  • Kronologi Ancaman Bom Pesawat Saudia Berisi 442 Jemaah Haji RI

    Kronologi Ancaman Bom Pesawat Saudia Berisi 442 Jemaah Haji RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan kronologi pesawat Saudia yang membawa penumpang 442 jemaah haji asal Indonesia menerima ancaman bom, Selasa (17/6/2025).

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan telah menerima laporan dari PT Angkasa Pura Indonesia soal ancaman bom yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal melalui surat elektronik (e-mail) pada pukul 07.30 WIB.

    “E-mail tersebut berisikan ancaman orang yang tidak di kenal yang akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines,” kata Lukman, Selasa (17/6/2025).

    Pesawat SV 5276 tersebut memiliki rute Jeddah – Jakarta [Bandara Soekarno Hatta] yang membawa 442 jemaah Haji Kloter 12 JKS dengan perincian penumpang laki-laki sebanyak 207 orang, dan penumpang perempuan sebanyak 235 orang.

    Pihak Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Ruang EOC (Emergency Operation Center) yang merupakan pusat komando dan pengendalian penanggulangan keadaan darurat di bandara.

    Selain itu, menghubungi anggota Komite Keamanan Bandar Udara Soekarno Hatta untuk berkumpul di ruang EOC yang untuk selanjutnya akan mengambil langkah-langkah penanganan terhadap adanya ancaman bom di dalam pesawat udara.

    Informasi terbaru yang diperoleh dari AirNav Indonesia selaku penyelenggara lalu lintas penerbangan pada pukul 10. 17 WIB bahwa Pilot in Command (PIC) menginformasikan kepada petugas Air Traffic Controller JATSC untuk memutuskan divert (mengalihkan penerbangan) yang semula menuju Bandara Soekarno-Hatta berpindah ke Bandara Kualanamu di Medan untuk penanganan lebih awal.

    Pihak Bandar Udara Kualanamu telah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dan mengaktifkan EOC serta menghubungi anggota Komite Keamanan Bandar Udara Kualanamu untuk berkumpul di ruang EOC untuk mengambil langkah-langkah penanganan terhadap adanya ancaman bom di dalam pesawat udara. Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) dari kepolisian telah dihubungi dan telah siap siaga di Bandar Udara Kualanamu untuk penanganan langkah-langkah keamanan sesuai ketentuan.

    Pukul 10.55 WIB, pesawat udara Saudia Airlines SV 5276 telah mendarat di Bandara Kualanamu, Medan dan diarahkan parkir di isolated parking position.

    Bandara Kualanamu telah melakukan evakuasi terhadap penumpang haji dan selanjutnya Tim Jihandak melakukan penyisiran terhadap keberadaan bom di dalam pesawat udara.

    Menurutnya, langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 140/2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

    “Kami terus melakukan koordinasi kepada seluruh operator penerbangan, Komite Keamanan Bandar Udara dan pihak terkait lainnya hingga kondisi aman terkendali,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap konflik panas dan ketidakpastian kondisi geopolitik dunia berdampak pada sektor manufaktur yang terkontraksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

    Bendahara negara itu juga menilai disrupsi geopolitik yang mengancam keamanan dunia menyebabkan tekanan terhadap ekspor-impor produk, inflasi yang melaju, nilai tukar yang makin berfluktuasi, hingga suku bunga dunia yang tinggi. 

    “Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik security yang makin fragile, rapuh dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi ekspor-impor manufaktur,” kata Sri Mulyani dalam Konpers APBN KiTa, Selasa (17/6/2025).  

    Dalam laporannya, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 berada di bawah ambang batas normal 50, yaitu di level 49,6. Adapun, sebanyak 70,8% negara mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Eropa, hingga Inggris. 

    Sementara itu, sebanyak 29,2% negara masih mengalami ekspansi usaha manufaktur seperti Amerika Serikat (AS), India, Arab Saudi, Rusia, dan Australia. 

    “Adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan seperti Amerika, China, Eropa, Jepang, Inggris, ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan,” tuturnya. 

    Angka kontraksi manufaktur global pada Mei lalu merupakan yang terendah sejak Desember 2024 lalu. Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, mesti diwaspadai dan segera diantisipasi. 

    “Seperti dilihat risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economy melemah kemungkinan memengaruhi terhadap barang-barang ekspor kita,” ujarnya.

    Dia juga menilai potensi harga komoditas yang akan meningkat pesat karena disrupsi geopolitik saat ini. Belum lagi, volatilitas nilai tukar rupiah yang makin tidak pasti. 

    “Dan suku bunga utang meningkat karena kebijakan fiskal di AS yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari kongres ke senat mengenai ekspansi fiskal di AS,” terangnya. 

  • Pesawat Saudia Terima Ancaman Bom Mendarat Darurat di Kualanamu

    Pesawat Saudia Terima Ancaman Bom Mendarat Darurat di Kualanamu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Saudia Airlines mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara usai mendapatkan ancaman bom, Selasa (17/6/2025).

    PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Anak Agung Ngurah Pranajaya mengatakan telah menjalankan prosedur kontingensi dalam penanganan ancaman keamanan dan keselamatan terhadap pesawat Saudia SV-5726.

    Dia menambahkan pesawat Saudia tersebut berangkat dari Jeddah, Arab Saudi, dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

    “Saat diketahui terdapat ancaman keamanan dan keselamatan, pilot memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke bandara terdekat,” katanya dalam siaran pers.

    Agung menjelaskan seluruh bandara InJourney Airports siap menangani keadaan darurat keamanan atau emergency. Bandara terdekat saat Saudia SV-5726 melintas adalah Bandara Kualanamu.

    Pesawat tersebut kemudian melakukan pendaratan di Bandara Kualanamu sekitar pukul 10.44 WIB untuk menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan.

    Di saat bersamaan, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC) terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee) untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan.

    “Fokus utama setiap saat adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan juga pengguna jasa bandara,” ujarnya.

  • Harga Beras Makin Mahal, Pengamat Endus Ulah Tengkulak

    Harga Beras Makin Mahal, Pengamat Endus Ulah Tengkulak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menduga ada permainan tengkulak di balik melambungnya harga beras di tengah stok beras yang melimpah di gudang Perum Bulog.

    Untuk diketahui, Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) mencapai 3,4 juta ton dan realisasi beras sebesar 723.000 ton, sehingga total pengadaan beras dalam negeri 2025 adalah 2,56 juta ton. Dengan begitu, saat ini stok beras Bulog telah mencapai 4,1 juta ton.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah pada minggu kedua Juni 2025 menjadi 133 kabupaten/kota. Jika dibandingkan pada pekan pertama Juni 2025, terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang bahwa semestinya harga beras tidak naik di tengah melimpahnya stok beras di gudang Bulog. Dia menduga ada permainan middleman alias tengkulak di balik mahalnya beras.

    “Seharusnya jika stok melimpah harga beras tidak naik, bahkan cenderung turun kalau memang murni teori supply demand. Berarti memang ada sesuatu hal yang itu di middleman-nya,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025).

    Apalagi, Eliza menyebut bahwa ada beberapa middleman yang menguasai rantai pasokan dan distribusi di hampir semua komoditas pangan.

    “Hampir semua komoditas pangan di Indonesia sering kali bersifat oligopolistik, di mana segelintir pelaku usaha middlemen yang menguasai rantai pasokan dan distribusi. Nah, jadinya harga jadi gampang dimanipulasi,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyarankan agar membentuk pangkalan data (database) alias transparansi data di setiap rantai, mulai dari volume, lokasi, hingga siapa yang mengendalikan komoditas pangan. Pasalnya, sambung dia, struktur pasar Indonesia saat ini masih kurang ideal, termasuk beras.

    Lebih lanjut, Eliza menyebut alasan di balik harga beras yang naik dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) lantaran dari sisi harga gabah yang memang mengalami kenaikan. Alhasil, untuk menjaga margin, pengusaha harus menyesuaikan harga beras.

    Dia menjelaskan bahwa pedagang ingin menjaga margin keuntungan lantaran harga pokok penjualan (HPP) yang gabah naik menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Hanya saja kenaikan harga gabah versus harga beras itu lebih cepat kenaikannya harga beras di level konsumen karena middleman yang akan menentukan harga mereka yang menguasai stok dan informasi [beras],” terangnya.

    Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan ke kalangan menengah, terutama menengah bawah. Sebab, mereka yang paling terdampak jika harga beras naik mengingat kontribusi beras terhadap basket inflasi cukup besar 3%. 

    Di sisi lain, Eliza menilai bahwa sebetulnya pemerintah bisa mengintervensi pasar melalui operasi pasar. Menurutnya, dengan stok beras yang dimiliki pemerintah cukup bisa mempengaruhi harga beras, dengan begitu masyarakat memiliki pilihan dalam membeli beras dengan harga yang relatif murah.

    “Karena Bulog sudah memaksimalkan penyerapan, sudah saatnya memaksimalkan penyaluran agar beras tidak menumpuk di gudang, karena jika dibiarkan terlalu lama menumpuk akibat tidak optimal penyalurannya maka kualitas beras akan menurun dan ini merugikan APBN,” tuturnya.

    Dia menilai, dengan adanya operasi pasar yang dilakukan pemerintah, maka setidaknya bisa membantu masyarakat mendapatkan harga beras yang relatif terjangkau.

    Di sisi lain, dia menuturkan jika penyaluran beras yang dilakukan belum optimal maka bisa memunculkan kekhawatiran beras yang disimpan di gudang Bulog dan akan menurunkan kualitas mutu beras,

    “Ketika turun kualitasnya ini jadi tidak layak konsumsi bagi manusia, namun msh bisa digunakan untuk pakan ternak,” tandasnya.

  • Ada Risiko RI Rugi Ekspor Listrik ke Singapura, Ekonom Ingatkan Hal Ini

    Ada Risiko RI Rugi Ekspor Listrik ke Singapura, Ekonom Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sepakat mengekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035. Ekonom pun mengingatkan jangan sampai kesepakatan itu malah balik merugikan Indonesia.

    Sebagai kesepakatan, Singapura akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). 

    Secara total, RI-Singapura menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp162,67 triliun (asumsi kurs Rp16.267 per US$) untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (carbon capture and storage/CCS) dan merintis kawasan industri hijau itu.

    Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai penjualan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura juga berpotensi mendatangkan devisa yang signifikan. Selain itu, investasi EBT dari Singapura akan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekosistem energi hijau di Indonesia.

    Namun, hal ini perlu dimitigasi agar investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) milik Singapura saja. Ishak mengingatkan, jangan sampai kerja sama itu tak menghasilkan manfaat yang optimal bagi Indonesia serta merugikan secara sosial dan lingkungan.

    “Jika ekosistem EBT tersebut nantinya dikuasai oleh investor asing, Indonesia berisiko hanya menjadi penyedia lahan tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang substansial karena produksi, pengelolaan, dan hasil listriknya dinikmati pihak asing,” kata Ishak kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Oleh karena itu, salah satu aspek penting yang perlu didorong adalah penggunaan komponen lokal, seperti panel surya, inverter, dan baterai yang diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung industri lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor produksi dan operasional PLTS.

    Dia menilai, manfaat bagi Indonesia akan minim jika pembangunan PLTS untuk ekspor ke Singapura masih mengandalkan komponen impor, sebagaimana yang terjadi pada PLTS Cirata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat mendorong keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), khususnya PT PLN Indonesia Power (PLN IP), dalam penyediaan panel surya dan komponen lainnya. 

    “Keterlibatan BUMN ini juga sejalan dengan regulasi yang menetapkan PLN sebagai pengelola distribusi kelistrikan nasional,” imbuh Ishak.

    Selain itu, partisipasi PLN dalam proyek ini dapat memastikan bahwa kepentingan domestik tetap menjadi prioritas. Misalnya, PLN dapat mengatur distribusi listrik agar kebutuhan lokal terpenuhi terlebih dahulu, terutama jika terjadi kekurangan pasokan di wilayah setempat, sebelum memenuhi kebutuhan ekspor ke negara lain. 

    Lebih lanjut, Ishak juga menyoroti terkait perjanjian pembelian tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA). Menurutnya, negosiasi PPA harus diawasi oleh pemerintah sehingga dipastikan tidak merugikan Indonesia. 

    “Sebagai contoh, klausul prioritas penggunaan domestik jika terjadi kekurangan produksi, harga yang menguntungkan, peluang renegosiasi jika terjadi perubahan komponen produksi atau risiko, dan sebagainya,” ucap Ishak.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut positif kesepakatan ekspor listrik bersih ke Singapura. Menurutnya, hal ini positif selama banyak manfaat bagi kedua belah pihak.

    Dia pun menilai kesepakatan itu bisa menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja. Apalagi, ekspor listrik itu disebut bakal dilakukan perusahaan swasta.

    “APLSI melihat ini sebagai peluang terutama dari sisi investasi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya merestui ekspor EBT ke Singapura usai sebelumnya menagih manfaatnya bagi RI. Ekspor itu akan dilakukan oleh perusahaan swasta.

    Adapun, kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 GW. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan dibutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.