Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bank Indonesia: DHE SDA Terkumpul US,9 Miliar di Rekening Khusus

    Bank Indonesia: DHE SDA Terkumpul US$22,9 Miliar di Rekening Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat setoran valas dari Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA ke rekening khusus selama Maret dan April 2025 mencapai US$22,9 miliar. 

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan bahwa setoran yang masuk usai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 tentang DHE SDA yang wajib disimpan 100% selama 12 bulan tersebut meningkat dan menambah likuiditas valas dalam negeri. 

    “Jadi PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus dan menambah likuiditas valas di dalam negeri,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Ketentuan baru tersebut mulai berlau per 1 Maret 2025. Perry menyampaikan pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi secara lengkap terkait pelaksanaan DHE SDA baru tersebut. 

    Perry menjelaskan bahwa dari total US$22,9 miliar atau setara Rp381,95 triliun (kurs JISDOR akhir April 2025 Rp16.679 per dolar AS), sejumlah US$7,6 miliar di antaranya berada dalam rekening umum valas. 

    Sementara dari US$22,9 miliar tersebut pula, telah pengusaha gunakan senilai US$14,4 miliar atau sekitar Rp240,18 triliun untuk kebutuhannya. Dari nilai US$14,4 miliar tersebut, senilai US$12 miliar dilakukan penukaran ke rupiah. 

    Dalam hal ini, penukaran dapat diterjemahkan sebagai adanya penukaran valas ke rupiah di bank atau melalui penambahan likudiitas di pasar valas. 

    “Ini menunjukkan memang peraturan baru ini meningkatkan suplai valas di pasar valas domestik dan itu meningkatkan komponen pembiayaan bagi perekonomian di dalam negeri,” lanjut Perry. 

    Selain dalam rekening tersebut, eksportir juga menempatkan DHE SDA di term deposit (TD) Valas DHE senilai US$194 juta. Jumlah tersebutlah yang masuk dalam komponen cadangan devisa melalui TD Valas.

    Peningkatan DHE SDA itu pun sedikit banyak tercermin pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) DHE SDA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 22% (year on year/YoY) hingga akhir kuartal pertama 2025.

    Tren pertumbuhan ini terjadi sejak diberlakukannya kewajiban penempatan dana minimal pada tahun lalu. Pertumbuhan ini juga terjadi seiring dengan penguatan layanan digital terintegrasi Kopra by Mandiri yaitu mempermudah implementasi penempatan DHE SDA.

    Secara umum, PP pengganti PP No.36/2023 ini memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. 

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%.  

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi. 

    Adapun, penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.  Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

  • Lagi Banyak Dicari! Ini Daftar Mobil Bekas Terlaris Tahun Ini

    Lagi Banyak Dicari! Ini Daftar Mobil Bekas Terlaris Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Minat masyarakat terhadap mobil bekas semakin tinggi setiap tahunnya. Mobil second jadi alternatif untuk memiliki kendaraan pribadi dengan bujet terbatas.

    Data internal PT Balai Lelang Serasi (IBID) menunjukkan rata-rata pembeli mobil bekas sejak bulan Januari hingga Mei 2025 meningkat sebesar 30% dibandingkan bulan yang sama tahun 2024.

    Mobil pabrikan Jepang menjadi yang paling banyak dibeli konsumen, diantaranya Toyota, Daihatsu, dan Honda. 

    Untuk diketahui, Toyota Avanza mempertahankan titel sebagai mobil bekas terlaris di IBID. Penjualan MPV sejuta umat ini mencapai lebih dari 2.500 unit.

    Peringkat selanjutnya disusul Daihatsu Sigra dan Toyota Calya dengan catatan penjualan masing-masing lebih dari 1.000 unit.

    “Konsumen IBID tertarik dengan segmen MPV, mobil niaga, dan Hatchback. Baik stok maupun penjualannya cukup banyak,” ujar Presiden Direktur IBID Daddy Doxa Manurung dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6).

    Doxa percaya penjualan mobil bekas di IBID akan mengalami peningkatan terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.  

    Sebagai rincian, berikut daftar mobil bekas terlaris di seluruh cabang nasional IBID periode Januari–Mei 2025.

    Toyota Avanza
    Daihatsu Sigra
    Toyota Calya
    Daihatsu Gran Max BV
    Toyota Innova
    Toyota Agya
    Daihatsu Xenia
    Daihatsu Ayla
    Daihatsu Gran Max PU
    Toyota Rush

    Demi mengoptimalkan layanan, khususnya area DKI Jakarta, Kantor Pusat IBID (IBID Head Office) dan IBID Jakarta berpindah alamat ke Jl. Raya Bogor Nomor 12, RT01/RW01, Pekayon, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13710. 

    Bagi Anda yang ingin membeli mobil bekas, ayo kunjungi lokasi baru tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi CS IBID melalui WhatsApp di 0812 8773 5544 atau Live Chat di situs web ibid.astra.co.id atau aplikasi IBID – Balai Lelang Astra. 

  • Ini Sederet Strategi DJP Pulihkan Kinerja Pajak setelah Penerimaan Mei 2025 Turun 10,1%

    Ini Sederet Strategi DJP Pulihkan Kinerja Pajak setelah Penerimaan Mei 2025 Turun 10,1%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak masih terkoreksi secara tahunan, walaupun pemerintah telah menggunakan Coretax alias sistem inti perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sejumlah strategi untuk memulihkan kinerja itu.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sebagai dirjen baru, dia dan jajarannya akan mengikuti pedoman yang termaktub dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di antaranya dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

    Terkait ekstensifikasi, Ditjen Pajak sedang menyelesaikan kerangka regulasi terkait pemajakan transaksi digital. Lalu terkait intensifikasi, Bimo berjanji akan memperbaiki berbagai gangguan Coretax, yang menurutnya telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif.

    “Beberapa proses bisnis utama yang bisa kami sampaikan, untuk registrasi dan pembayaran sudah sangat stabil. Kemudian yang sedang kami sempurnakan yang terkait dengan penyampaian SPT dan pelayanan,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    Bimo juga mengungkap bahwa Ditjen Pajak akan mendorong insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur, juga meninjau efektivitas harmonisasi kebijakan perpajakan internasional. Implementasi reformasi perpajakan juga akan ditinjau, sembari memeriksa kebijakan pajak ke sektor-sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian.

    “Beberapa sektor yang booming akan kami review kembali, beberapa sektor yang kinerjanya dahulu bagus, komoditas, akan kami review sesuai arahan ibu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati], untuk melihat apakah kebijakan untuk sektor tersebut sudah cukup mengoptimalisasi penerimaan dari sektor,” ujar Bimo.

    Sri Mulyani melaporkan bahwa penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025.

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

  • Mantan Penasihat Trump Sarankan Tarif Pajak RI Turun agar Penerimaan Naik

    Mantan Penasihat Trump Sarankan Tarif Pajak RI Turun agar Penerimaan Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus ekonom, Arthur Luffer, menyarankan pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi. 

    Secara prinsip, Luffer memperkenalkan teorinya—Luffer Curve—yakni meningkatkan penerimaan dengan kebijakan low rate, broad based, flat tax atau tarif rendah, cakupan luas, dan rata alias sama untuk seluruh kelas masyarakat.

    Luffer memandang dengan pajak datar dan tarif rendah, serta cakupan luas yang tidak mendiskriminasi satu kelompok atau melawan satu kelompok, menjadikannya netral. 

    “Pajak itu ada secara eksklusif untuk mengumpulkan pendapatan, untuk membiayai program pemerintah yang perlu dibiayai. Anda perlu melakukannya,” ujarnya dalam CNBC Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (18/6/2025). 

    Menurutnya, pajak ada agar mendorong kelompok bawah dapat meningkatkan taraf hidupnya tanpa menarik turun kelas atas karena pajak yang tinggi. 

    Untuk dapat membiayai program-program prioritas pun, Luffer menyarankan pemerintah untuk mengendalikan belanja negara di samping menurunkan tarif pajak.

    Mengacu teorinya, bahwa tarif pajak yang tinggi tidak serta merta memberikan penerimaan yang tinggi pula. Misalnya, kenaikan tarif sebesar 10% akan memberikan tambahan pendapatan sebesar 10% pula.

    “Itu tidak benar. Jika Anda menaikkan tarif pajak sebesar 10%, Anda mungkin hanya meningkatkan pendapatan sebesar 9%, 8%, atau 6%. Anda bahkan mungkin kehilangan pendapatan,” lanjutnya.

    Luffer menuturkan saat tarif pajak suatu negara naik, justru pelaku usaha atau Wajib Pajak (WP) akan menyewa pengacara dan spesialis bahkan lebih jauh lagi meninggalkan negara tersebut. 

    Di Indonesia, pemerintah sendiri membutuhkan tambahan pendapatan untuk membiayai belanja negara yang cukup jumbo. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 senilai Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 senilai Rp869,50 triliun.

  • Butterfly Effect Data Semu Perekonomian

    Butterfly Effect Data Semu Perekonomian

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang kembali marak di berbagai sektor pada 2024 dan awal 2025 bukanlah peristiwa biasa. Ini merupakan refleksi dari krisis struktural dalam sistem ketenagakerjaan dan perekonomian nasional.

    PHK sering dianggap keputusan logis atas tekanan pasar dan perlambatan ekonomi global. Namun, jika dicermati lebih dalam, gelombang PHK massal tidak berdiri sendiri. Kondisi ini datang bersamaan dengan tren yang jauh lebih mengkhawatirkan: penurunan produktivitas tenaga kerja dan tingginya rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yang menandakan rendahnya efisiensi investasi nasional.

    Kita tengah menghadapi kombinasi masalah sistemik yang membentuk bom waktu sosial-ekonomi. Jika tidak segera ditangani, ketiga indikator ini akan mengikis daya tahan nasional secara perlahan, memicu kemiskinan struktural, ketimpangan yang memburuk, dan bahkan potensi instabilitas keamanan.

    Produktivitas Menurun, Daya Saing Terancam

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asian Productivity Organization mencatat bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada akhir 2024 mengalami kontraksi –1,55 persen secara tahunan (YoY). Ini menjadi sinyal serius bahwa tenaga kerja kita, khususnya di sektor industri dan jasa, belum mampu beradaptasi terhadap tantangan dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Dalam jangka panjang, tren ini akan menurunkan daya saing nasional.

    Selama hampir satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan di kisaran 2,5 persen per tahun. Bandingkan dengan Vietnam yang mampu mempertahankan laju produktivitas di atas 5 persen.

    Lemahnya pertumbuhan ini antara lain disebabkan tingginya proporsi pekerja informal, rendahnya kualitas pendidikan vokasi, serta kurangnya reskilling dan upskilling yang adaptif terhadap teknologi baru.

    Investasi Mahal, Pertumbuhan Lambat

    Sementara itu, ICOR Indonesia pada awal 2025 masih berada di kisaran 6. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dibutuhkan investasi hingga enam persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan investasi yang digelontorkan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.

    Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand memiliki ICOR di kisaran 4–5. Tingginya ICOR Indonesia mencerminkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek publik, tumpang tindih kebijakan sektoral, serta minimnya adopsi teknologi dalam proses produksi.

    Produktivitas yang stagnan ditambah ICOR yang tinggi menciptakan paradoks pembangunan. Kita berinvestasi besar, tetapi pertumbuhan yang dihasilkan kecil. Sementara tekanan terhadap pembiayaan negara dan sektor keuangan semakin berat, terlebih dengan melambatnya penerimaan pajak dan meningkatnya belanja sosial.

    Gejala dan Dampak Domino

    PHK massal tidak hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan. Namun, mencerminkan dari gagalnya sistem produksi dalam menyerap dan mempertahankan tenaga kerja secara berkelanjutan. Akibatnya, beban negara meningkat karena harus menyalurkan bantuan sosial, tunjangan pengangguran, dan subsidi kebutuhan dasar.

    Pada Maret 2025, BPS mencatat bahwa angka kemiskinan naik menjadi 8,57 persen, namun dan Bank Dunia mengumumkan laporan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 68,3% (lebih baik dari Zimbabwe). Sebagian besar berasal dari rumah tangga dengan anggota usia produktif yang kehilangan pekerjaan tetap. Di sisi lain, PHK menimbulkan tekanan psikososial—stres, kecemasan, bahkan konflik keluarga—yang bisa menjalar menjadi masalah sosial yang lebih kompleks.

    Dalam skenario ekstrem, ketidakpuasan sosial akibat pengangguran dan ketimpangan ekonomi bisa menjadi lahan subur bagi radikalisasi, kriminalitas, dan konflik horizontal. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menggoyahkan stabilitas sosial dan keamanan nasional.

    Peningkatan Produktivitas dan Inklusivitas

    Kita membutuhkan perubahan pendekatan. Pertama, pemerintah harus memperbesar investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri. Reskilling dan upskilling tenaga kerja, terutama korban PHK, harus menjadi prioritas nasional.

    Kedua, efisiensi investasi publik harus ditingkatkan. Proyek-proyek besar harus dievaluasi tidak hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari kontribusinya terhadap produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

    Ketiga, insentif fiskal dan regulasi perlu diarahkan untuk mendorong perusahaan mempertahankan pekerja, misalnya melalui skema kerja fleksibel, pengurangan jam kerja, atau pelatihan internal. PHK seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan pertama.

    Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lokal yang berbasis potensi wilayah. Ketergantungan pada satu sektor atau industri membuat daerah rentan terhadap krisis. Sektor pertanian modern, perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis budaya, dan ekonomi digital dapat menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja yang berdaya saing.

    Mengatasi Government Failure

    PHK massal, produktivitas yang melemah, dan ICOR yang tinggi adalah tiga gejala dari satu penyakit: rapuhnya struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada pertumbuhan nominal dan kurang peduli pada kualitas pertumbuhan. Indonesia tidak bisa selamanya berharap pada ekspansi investasi dan konsumsi semata. Kita harus beralih ke strategi pembangunan yang produktif, efisien, dan inklusif.

    Pada Q1-2025 menjadi bukti adanya kegagalan Pemerintah (Government Failure) dalam mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh sebesar 4,87% YoY. Berdasarkan berbagai perlambatan tersebut, tidak adanya seasonal event seperti hari raya keagamaan dan panen raya serta sebanyak 16 hari libur maka pada Q2-2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak pada rentang 4,65 – 4,8%.

    Apabila Pemerintah tetap nyaman dengan rasionalisasi data perekonomian maka dapat dipastikan akan terjadinya butterfly effect pada perekonomian nasional ditengah dunia yang sedang bergejolak. Maka insentif yang lebih pro-pasar, dukungan pada inovasi, dan menciptakan kepastian dalam ekosistem perindustrian nasional sangat dibutuhkan. 

  • Kondisi Terkini Haji Kloter 12 Usai Pesawat Saudia Kena Teror Bom

    Kondisi Terkini Haji Kloter 12 Usai Pesawat Saudia Kena Teror Bom

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan dan keamanan 442 penumpang jemaah haji Kelompok Terbang (kloter) 12 Debarkasi Jakarta – Bekasi dari ancaman bom.

    Pilot Pesawat Saudia Airlines SV 5276 rute Jeddah – Jakarta telah memutuskan untuk mengalihkan rute penerbangan atau divert ke Bandar Udara Kualanamu di Medan setelah mendapat ancaman bom melalui surat elektronik e-mail. Keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih awal.

    Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II-Medan Asri Santosa dalam laporannya menjelaskan bahwa setelah Pesawat Saudia Airlines mendarat di Bandar Udara Kualanamu, dilakukan penanganan darurat atau emergency treatment.

    “Setelah pesawat mendarat di Bandar Udara Kualanamu, maka dilakukan emergency treatment berupa pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dan kru pesawat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kabin pesawat dan cargo compartment atau barang penumpang di bagasi,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Selasa (17/6/2025).

    Asri menambahkan pemeriksaan dilakukan secara gabungan oleh Tim Gegana POLRI, Tim Penjinak Bom dari Polda, TNI AD, TNI AU dan Petugas Keamanan bandar udara atau aviation security serta Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) bandar udara.

    Dia menegaskan operasional penerbangan dari dan ke Kualanamu tidak terganggu. Bandar Udara Kualanamu tetap beroperasi dan penanganan dilakukan di area isolasi sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pergerakan tinggal landas dan mendarat pesawat terbang lainnya.

    “Pemeriksaan selesai pada pukul 18.47 WIB dan tidak ditemukan bom atau indikasi bahan peledak lainnya. Seluruh penumpang dan kru saat ini telah diinapkan di penginapan terdekat,” terangnya.

    Direncanakan pesawat akan diterbangkan kembali Rabu (18/6/2025) pagi ke Bandar Udara Soekarno-Hatta.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan ancaman bom tersebut.

    Dia memberikan apresiasi kepada segenap pihak yang terlibat baik operator penerbangan, Komite Keamanan Bandar Udara Kualanamu, Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait lainnya yang melakukan langkah cepat sehingga kondisi menjadi aman terkendali dan kondusif.

    Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

  • Kata Gapasdap soal Stimulus Diskon Tiket Angkutan Laut, Berat untuk Pelaku Usaha?

    Kata Gapasdap soal Stimulus Diskon Tiket Angkutan Laut, Berat untuk Pelaku Usaha?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyampaikan sejumlah catatan penting agar implementasi kebijakan diskon tarif tiket tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pelayaran penyeberangan nasional.

    Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyambut baik semangat pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus tarif transportasi, termasuk diskon 50% tiket angkutan laut selama awal Juni hingga akhir Juli 2025.

    Dia juga dapat memahami bahwa kebijakan ini bertujuan mulia. Namun menurutnya masih ada beberapa catatan penting agar implementasinya tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pelayaran penyeberangan nasional.

    Pertama, kata dia, terkait dengan tarif yang tidak seimbang sedangkan beban operasional terus meningkat.

    “Perlu diketahui bahwa tarif kapal penyeberangan saat ini masih berada di bawah biaya operasional wajar. Berdasarkan perhitungan resmi Tim Tarif Kementerian Perhubungan, terdapat kekurangan sekitar 31,81% dari Harga Pokok Produksi [HPP],” katanya kepada Bisnis, dikutip, Selasa (17/6/2025).

    Perhitungan ini, lanjutnya, masih merujuk pada formula tarif tahun 2019, dengan asumsi biaya seperti UMR dan kurs rupiah yang jauh lebih rendah dari realisasi saat ini.

    Sesuai regulasi, penyesuaian tarif seharusnya berlaku sejak 1 Oktober 2024, namun sampai saat ini masih tertunda tanpa kejelasan implementasi. Artinya, operator kapal penyeberangan selama ini, tegasnya, sudah secara tidak langsung memberi ‘diskon besar’ kepada masyarakat dan menanggung beban biaya operasional yang berat.

    Selanjutnya, kata dia, adalah terkait dengan hari operasi kapal di bawah 50% akibat izin berlebih.

    Menurutnya kondisi memberatkan industri penyeberangan nasional saat ini adalah turunnya hari operasi kapal ke bawah 50% per bulan di banyak lintasan utama. Salah satu contoh nyata adalah di lintasan Merak–Bakauheni, di mana banyak kapal hanya mendapat jadwal operasi 12 hari dalam sebulan akibat padatnya jumlah kapal berizin operasi.

    Artinya kapal hanya dapat menghasilkan pendapatan selama 12 hari tetapi tetap menanggung biaya tetap penuh selama 30 hari, antara lain biaya bahan bakar untuk genset kapal yang wajib hidup 24 jam, meskipun kapal tidak beroperasi. Selanjutnya juga biaya kru jaga atau Anak Buah Kapal (ABK) yang wajib berjaga selama 24 jam, sesuai regulasi keselamatan pelayaran. Belum lagi, imbuhnya, terkait dengan biaya pelabuhan, asuransi, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, dan lainnya.

    “Kami menilai bahwa pemberian izin kapal yang berlebihan telah menciptakan overcapacity tidak sehat. Padahal, lintasan-lintasan penyeberangan utama antarpulau telah dinyatakan dalam status moratorium perizinan oleh pemerintah sendiri,” terangnya.

    Namun pada kenyataannya, dia menyesalkan bahwa izin tambahan masih terus dikeluarkan yang jelas-jelas melanggar prinsip keteraturan, keselamatan, dan kesinambungan usaha.

    Alhasil dengan diberlakukannya diskon tarif 50% pada masa puncak nanti saat biaya naik tetapi jadwal operasi terbatas, pendapatan pelaku akan semakin menurun, sementara beban biaya tetap meningkat.

    Pelaku usaha penyeberangan, sebutnya, tidak menerima insentif langsung, yang berbeda dengan moda angkutan udara yang mendapatkan insentif pembebasan PPN, pengurangan biaya navigasi dan bandara, hingga stimulus operasional.

    Gapasdap pun meminta agar pemerintah dapat kembali menegakkan moratorium perizinan kapal di lintasan utama, jangan lagi menambah izin yang memperburuk daya saing dan keselamatan. Sisi lain, pemerintah juga diminta segera memberlakukan penyesuaian tarif sesuai hasil perhitungan tim tarif oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Berikan subsidi langsung kepada operator kapal atas diskon tarif dan minimnya hari operasi dan ringankan beban fiskal dan biaya pelabuhan seperti biaya PNBP, biaya tambat dan labuh serta biaya pelabuhan,” terangnya.

    Pemerintah, lanjutnya, juga masih perlu memfasilitasi pembiayaan berbunga rendah dan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan armada.

  • Bapanas: 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat KopDes Merah Putih

    Bapanas: 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat KopDes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan melalui 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    Nantinya, pemerintah akan menggelontorkan beras SPHP mulai Juni—Desember dengan total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton. Untuk diketahui, target 1,5 juta ton ini merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024). 

    Sementara itu, realisasi SPHP beras di 2025 baru mencapai 181.100 ton. Dengan demikian, sekitar 1,318 juta ton beras SPHP bakal disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ke depan. Adapun, daerah sasaran beras SPHP akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa keterlibatan KopDes Merah Putih untuk menyalurkan beras SPHP sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 12 Juni 2025.

    Ketut menuturkan bahwa penggelontoran beras SPHP ini agar masyarakat dapat mengonsumsi beras yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Langkah ini juga diambil untuk mengintervensi fluktuasi harga beras di pasar.

    “Bayangkan nanti saat 80.000 koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (18/6/2025).

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meyakini penyaluran beras SPHP melalui KopDes/Kel Merah Putih ini akan mampu menjadi pengungkit ekonomi perdesaan.

    Arief menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita bentuk di dalam KopDes nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage sampai penjualan elpiji 3 kilogram. Termasuk SPHP beras, jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi,” terang Arief.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa langkah pemerintah dengan memasifkan KopDes/Kel Merah Putih agar masyarakat bisa menikmati pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

  • Buruh Pabrik Rokok Waswas Badai PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    Buruh Pabrik Rokok Waswas Badai PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pekerja di sektor industri hasil tembakau (IHT) mulai waswas dengan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal imbas makin tingginya ongkos produksi rokok. Kondisi ini disebut dapat memicu efisiensi dan penghematan produksi di pabrik.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Sudarto AS mengatakan awal tahun ini hampir seluruh pabrik rokok yang memproduksi Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) melakukan efisiensi. 

    “Tentunya ada [efisiensi] terutama di sektor SKM, SPM. Hampir semuanya khusunya yang memproduksi SKM dan SPM,” kata Sudarto kepada Bisnis, Rabu (18/6/2026). 

    Adapun, dua produk tersebut khususnya yang termasuk dalam rokok golongan I dengan kenaikan tarif cukai yang tinggi beberapa tahun terakhir. Rata-rata cukai yang dikenakan tahun lalu sebesar 10%. 

    Alhasil, produk rokok tersebut kini terlampau mahal imbas pita cukai yang meningkat dengan total 70% disumbangkan ke penerimaan negara. Dia pun mengusulkan moratorium cukai hasil tembakau (CHT) untuk tiga tahun ke depan. 

    “Sudah seharusnya cukai tidak naik, terlebih di kondisi saat ini dan ke depan yang sama sama seharusnya kita perlu menjaga stabilitas,” jelasnya. 

    Dia menerangkan, produk rokok yang kini mahal mulai tergeser dengan rokok murah yang tidak menggunakan cukai atau cukai palsu alias rokok ilegal. 

    “Rokok ilegal tanpa cukai dan/atau cukai palsu yang sekarang ini tumbuh subur, itu yang harusnya digusur atau dibasmi. Jangan menambah beban yang legal,” tuturnya.

    Sudarto menilai kebijakan fiskal yang terlalu agresif, khususnya dalam bentuk kenaikan cukai, telah berdampak langsung pada kinerja industri padat karya dan ancaman PHK di sektor ini. 

    “Di situasi ekonomi yang stagnan bahkan melemah dan PHK besar-besaran, otomatis daya beli ikut stagnan, bahkan menurun, harga rokok sudah tinggi dan mahal, serta peredaran rokok ilegal meningkat,” ujarnya.

    Sudarto menekankan bahwa kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat berdampak pada IHT sebagai sektor padat karya strategis, khususnya berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan keberlangsungan industri domestik. 

    Untuk diketahui, sebelumnya kondisi pabrikan rokok di Jawa Tengah memutuskan untuk menahan produksi, salah satunya PT Gudang Garam Tbk (GGRM). 

    Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkap kondisi penyerapan hasil pertanian tembakau oleh pabrikan rokok golongan I mengalami penurunan. 

    “Penjualan rokok seluruh Indonesia ini kan turun ini, yang paling parah itu di golongan rokok golongan satu. Salah satu golongan I yang ambil bahan baku tembakau Temanggung itu Gudang Garam dan Djarum yang paling banyak,” kata Agus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025). 

    Dia bercerita, sejak tahun lalu pabrik Gudang Garam mengurangi pembelian bahan baku di Temanggung. Bahkan, pada tahun ini perusahaan tersebut juga tidak dapat lagi membeli tembakau di wilayah tersebut. 

    “Gudang Garam posisi saat ini memang dari manajemen mengatakan posisinya secara perusahaan tidak baik-baik saja karena pasar-pasarnya kan turun drastis,” ujarnya. 

    Adapun, hasil panen tembakau di Temanggung berkisar 10.000-11.000 ton per tahun, sementara Gudang Garam menjadi penyerap terbesar yakni 7.000-8.000 ton. 

    Tak hanya Gudang Garam, produsen rokok Djarum juga disebut menurunkan pembelian hingga di kisaran 4.000 ton. Di wilayah Kudus, Nojorono juga mengalami penurunan serapan tembakau. 

    “Itu Temanggung, belum daerah di sekitar Temanggung ada Wonosobo, ada Kendal, ada Magelang, ada Boyolali. Itu kan juga sebetulnya kebanyakan masuk ke Temanggung, sama kondisinya,” imbuhnya. 

  • Dilema Kenaikan Harga BBM Pertalite di Tengah Konflik Timur Tengah

    Dilema Kenaikan Harga BBM Pertalite di Tengah Konflik Timur Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewanti-wanti harga BBM subsidi seperti Pertalite berpotensi naik imbas harga minyak dunia yang mendidih. Melonjaknya harga minyak dunia itu tidak lepas dari memanasnya konflik di Timur Tengah seperti Iran-Israel.

    Kondisi ini pun layaknya makan buah simalakama; peribahasa yang menggambarkan situasi sulit, di mana setiap pilihan yang diambil akan membawa dampak negatif. Dalam konteks harga minyak, kenaikan harga BBM subsidi juga berimbas pada inflasi dan menekan daya beli.

    Mengutip laporan Reuters pada Rabu (18/6/2025), harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Agustus naik US$3,22 atau 4,4% menjadi US$76,45 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat US$3,07 atau 4,28% ke level US$74,84 per barel.

    Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menuturkan, sebagai net-importer, kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. 

    Menurutnya, jika eskalasi konflik Israel-Iran meluas, tidak bisa dihindari harga minyak dunia akan melambung, bahkan diperkirakan bisa mencapai di atas US$ 100 per barel. 

    Bahkan, JP Morgan memperkirakan harga minyak dunia bisa melonjak hingga US$130 per barel jika eskalasi perang meluas hingga Iran menutup Selat Hormuz, yang menjadi lalu lintas pengangkutan minyak dunia. 

    “Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada dilema dalam penetapan harga BBM di dalam negeri. Kalau harga BBM Subsidi tidak dinaikan, beban APBN akan membengkak,” kata Fahmy dalam keterangannya.

    Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia akan semakin menguras devisa untuk membiayai impor BBM. Ujung-ujungnya, kata dia, makin memperlemah kurs rupiah terhadap dolar AS yang sempat menembus Rp17.000 per dolar AS. 

    Fahmy mengamini bahwa jika harga BBM subsidi dinaikan, sudah pasti akan memicu inflasi. Pasalnya, kenaikan harga BBM subsidi akan menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hingga berimbas pada penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pemerintah jangan menganggap enteng ancaman ekonomi imbas perang Iran-Israel.

    Menurut Fahmy, pemerintah sebaiknya bersikap realistis dengan mengantisipasi penetapan harga BBM Subsidi berdasarkan indikator terukur. 

    “Kalau harga minyak dunia masih di bawah US$100 per barel, harga BBM subsidi tidak perlu dinaikan. Namun, kalau harga minyak dunia mencapai di atas US$100 per barel, pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM subsidi, agar beban APBN untuk subsidi tidak memberatkan,” jelas Fahmy.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi energi dan non-energi mencapai US$66,1 triliun per 31 Mei 2025. Angka ini turun 15,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Penurunan subsidi energi salah satunya disebabkan acuan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) melemah hingga Mei 2025 ini.

    Kemenkeu mencatat patokan harga minyak mentah internasional Brent menurun sebesar 15% secara tahunan (yoy) dan 0,5% sepanjang Januari-Mei 2025 (ytd). Pelemahan ini terjadi sebelum saling serang Iran-Israel, pekan lalu.

    Meski realisasi anggaran menurun, volume belanja subsidi energi naik secara tahunan. Tercatat subsidi BBM naik 4,3% menjadi 5.807 ribu KL, LPG 3 kg naik 3,5% menjadi sebesar 2.782 juta kg, dan listrik subsidi naik 4,2% menjadi sebanyak 42,1 juta pelanggan.

    Mitigasi Impor Minyak Pertamina

    Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan memanasnya konflik antara Iran dan Israel belum memberikan efek apapun terhadap harga maupun pasokan impor minyak ke Indonesia. Kendati demikian, perusahaan migas pelat merah itu bakal tetap melakukan mitigasi jika konflik kian memanas. 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pasokan dan keberlangsungan impor minyak masih aman. Perseroan pun terus melakukan pengawasan terhadap situasi yang berlangsung. 

    “Sampai saat ini, belum ada informasi terkait adanya gangguan pasokan crude [minyak mentah] untuk Pertamina,” kata Fadjar.

    Fadjar menekankan bahwa Pertamina tetap memiliki beberapa strategi di tengah konflik Timur Tengah. Salah satunya, mengalihkan rute jalan yang lebih aman untuk kapal jika konflik kian memanas. 

    Dalam hal ini, dia menyebut, subholding Pertamina, PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Patra Niaga, yang akan menganalisis dampak lebih lanjut dari konflik Timur Tengah tersebut. 

    “Tentu kapal-kapal kita akan kita cek jalur pelayarannya. Jika jalur reguler berpotensi mengalami gangguan, biasanya akan kita re-route ke jalur yang lebih aman,” ucap Fadjar.

    Selain itu, Fadjar menyebut, saat ini impor minyak mentah juga terbilang lebih fleksibel sehingga tidak terlibat dengan kontrak panjang.

    Pengembangan EBT

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun bakal mendorong percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di tengah konflik Timur Tengah yang memanas.

    Juru bicara (jubir) Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pemerintah sangat menyadari bahwa eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi tidak hanya Indonesia tapi juga secara global. 

    “Untuk itu Indonesia tentu perlu menyiapkan langkah antisipatif yang matang,” kata Dwi.

    Dia menuturkan saat ini dampak dari konflik sudah terasa. Harga minyak global naik.

    Menurut Dwi, kenaikan harga tersebut akan memengaruhi harga ICP. Namun, belum melebihi Asumsi Makro ICP dalam APBN 2025 yang ditetapkan yakni sebesar US$82 per barel. 

    Pihaknya pun berjanji terus memantau perkembangan. Di satu sisi, situasi saat ini pun mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. 

    Pengembangan EBT, termasuk biofuel pun kembali menghangat, karena Indonesia memiliki sumber daya yang mumpuni. 

    “Peristiwa geopolitik ini juga menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Konflik di luar negeri adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan,” jelas Dwi.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendorong produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, ini krusial untuk mengantisipasi memanasnya konflik Iran-Israel. 

    Dia mengatakan, pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tak lagi bergantung pada pasokan energi global, termasuk untuk kebutuhan minyak domestik.   

    “Jadi ya kan kita ada ketahanan energi. Jadi ya kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude [minyak mentah],” katanya.

    Dia menerangkan, saat ini tingkat produksi minyak nasional mulai meningkat dari rata-rata produksi tahun lalu sebanyak 560.000-570.000 barel per hari, kini di atas 600.000 barel per hari.

    “Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610.000 barel,” tegasnya.