Bisnis.com,JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penambangan di pulau-pulau kecil.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan bahwa empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang dicabut oleh pemerintah, masih berada pada tahap eksplorasi. Tersisa satu IUP yang tidak turut dicabut yakni di Pulau Gag.
Menurut Bhima, memang IUP di pulau itu sudah terbit sejak lama dan PT Gag Nikel merupakan subholding dari PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM). Lanjutnya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pulau kecil tidak boleh ditambang, seharusnya Kementerian ESDM langsung menyatakan bahwa semua aktivitas pertambangan itu dihentikan di pulau-pulau kecil.
“Problemnya masih berpaku pada, oh izinnya sudah ada sebelum aturan itu dikeluarkan. Kan seharusnya tidak bisa begitu ya. Ya ke depan tidak boleh lagi di pulau kecil ada tambang,” dalam program Broadcast, di kanal youtube Bisniscom, dikutip Selasa (17/6/2025).
Bhima melanjutkan persoalan penambangan di Raja Ampat mesti menjadi momentum untuk mengevaluasi program hilirisasi, karena hasil tambang di kepulauan itu dialirkan ke smelter yang berada di wilayah Maluku Utara. Di sana, katanya, sedang dibangun pula beberapa smelter sehingga saat ini di Indonesia terdapat 44 smelter.
Evaluasi hilirisasi, tuturnya, mesti menjawab pertanyaan mengenai jumlah pasokan nikel terhadap jumlah smelter sebanyak itu. Dia menilai, dengan jumlah smelter sebanyak itu, pada akhirnya menyebabkan bahan galian nikel tidak terserap, yang berujung pada jatuhnya harga nikel di mana harga saat ini, terangnya, sama dengan harga pada 2022.
Menurutnya, jika produksi nikel Indonesia mayoritasnya diarahkan menjadi ekosistem kendaraan listrik, maka smelter sebanyak itu merupakan suatu kewajaran. Akan tetapi, produksi nikel Indonesia lebih banyak digunakan untuk memproduksi stainless steel atau baja tahan karat.
“Sudah beda itu hilirisasinya ya. Sebagian besar investasi dan pasar dari smelter nikel, ini tujuannya ke China yang ekonominya sedang menurun sektor propertinya. Itu pengaruhnya bukan kepada mobil listrik secara langsung tapi pengaruhnya adalah baja tahan karat yang dipakai bahan baku konstruksi di sana, sementara kita juga melihat ini buat apa izin smelter baru lagi ada,” ucapnya.
Bhima melanjutkan nikel yang paling baik adalah nikel yang tidak pernah ditambang. Filosofi ini disebut juga dengan nikel yang berkelanjutan. Sebagai alternatif, tuturnya, bisa memanfaatkan daur ulang limbah baterai alat elektronik seperti ponsel dan laptop.
“Ada mineral kritis di barang-barang elektronik. Kenapa kita tidak fokus untuk melakukan daur ulang. Kalau dikumpulkan dengan jumlah konsumsi elektronik yang sangat besar itu pemurnian ulang dari nikel yang ada di sana tembaga termasuk timah itu juga bisa menghambat izin tambang baru,” ujarnya.
Jika pendaurulangan limbah elektronik itu sudah dijalankan dan dinilai belum cukup kapasitasnya, bisa melakukan penambangan tetapi harus diukur secara cermat, mulai dari lokasi penambangan, tata kelola serta komunikasi dengan masyarakat adat setempat.
Pada kesempatan itu dia mengataan Indonesia mestinya berpikir jauh ke depan untuk menyertakan sektor pertambangan sebagai penopang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kalau caranya disokong oleh sektor pertambangan, Indonesia bisa mendapatkan sekitar Rp1.000-an triliun sampai 2045. Tapi, bebernya, kalau menggunakan ekonomi hijau, Indonesia bisa mendapatkan Rp2.000-an triliun.
“Selain itu, kita membandingkan dengan data 75.000 desa di Indonesia, desa tambang versus desa non-tambang. Jadi untuk melihat dari sisi ekonomi iya, tapi bagaimana dari sisi kesehatan, akses kesehatan, kemudian dampak lingkungan, bencana alam. Itu hasilnya desa yang ada basis pertambangannya, itu lebih susah akses ke puskesmas daripada desa yang tidak ada tambangnya. Desa yang tidak ada tambangnya, itu prevalensi gizi buruknya lebih tinggi daripada desa tanpa tambang. Desa yang punya basis tambang, akses untuk ke sekolahnya, terutama sekolah menengah pertama, itu jauh lebih susah daripada desa yang non-tambang. Ini data di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
