Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Rumah Subsidi Diubah jadi 18 Meter, Apersi Pertanyakan Serapan Pasar

    Rumah Subsidi Diubah jadi 18 Meter, Apersi Pertanyakan Serapan Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) mempertanyakan kejelasan kebutuhan pasar apabila pemerintah benar-benar merevisi batas luas bangunan minimum rumah subsidi menjadi 18 meter persegi.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi, Deddy Indrasetiawan mengaku pihaknya siap untuk segera menjalankan regulasi tersebut sejauh pemerintah dapat meyakinkan bahwa produk tersebut bakal diserap pasar.

    “Kita siap-siap saja kalau harus disuruh bangun 18/25 [tipe 18 dengan luas tanah 25 m2], atau tipe 18/30 m2 ya, permasalahannya apakah pasar ini akan menyerap?” jelasnya saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Di samping itu, Deddy juga turut menyoroti rencana pemerintah yang hendak membangun rumah minimalis tersebut di wilayah perkotaan. Dalam kalkulasinya, hal itu sulit untuk masuk apabila dibanderol menjadi rumah subsidi.

    Dengan mempertimbangkan harga tanah di perkotaan yang sudah cenderung tinggi, Deddy menyebut rencana membangun rumah minimalis di perkotaan itu bakal menyasar masyarakat menengah.

    “Jadi sebenarnya yang 18/25 atau 18/30 ini sebenarnya masuk nih [kalau dijual secara komersil], kalau bicara di tengah kota masuknya di MBT masyarakat berpenghasilan tanggung. Jadi mungkin di sekitaran kisaran harga di bawah [Rp]500 juta,” tegasnya.

    Untuk diketahui, pemerintah saat ini tengah dalam tahap sosialisasi dan uji publik yang hendak mengubah batas luas lantai rumah subsidi untuk di revisi menjadi 18 m2 (luas bangunan) dan 25 m2 (luas tanah). 

    Rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025. Dalam rumusan beleid itu, juga ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2, sedangkan luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2. 

    Pada aturan yang lama, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. 

    Kemudian, luas lantai rumah paling rendah sebesar 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi.

  • Toyota dan Tokio Marine Gugat Pemerintah di Afsel Karena Tak Antisipasi Banjir

    Toyota dan Tokio Marine Gugat Pemerintah di Afsel Karena Tak Antisipasi Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA – Toyota South Africa Motors, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance mengajukan gugatan hukum sebesar 6,5 miliar rand (US$361 juta) ke pengadilan Afrika Selatan atas kerusakan akibat banjir 2022. Kala itu, pabrik Toyota di Afrika Selatan di dekat Durban harus tutup lama akibat banjir. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (20/6/2025), gugatan oleh Toyota dan perusahaan asuransi yang mendukungnya dilakukan terhadap Transnet SOC Ltd., Departemen Transportasi KwaZulu-Natal, dan Kotamadya eThekwini.

    Dalam gugatan disebutkan akibat banjir pabrik Prospecton tutup selama 4 bulan. Kondisi ini disebut merugikan perusahaan 4,5 miliar rand untuk perbaikan dan rehabilitasi pabrik. Selanjutnya terdapat kerugian 2 miliar rand untuk gangguan bisnis.

    Pengajuan gugatan didasari keyakinan Toyota bahwa pemerintah tidak memelihara saluran air dan sistem drainase yang mengakibatkan bajir. Ketiga pihak yang dituntut diminta berbagi tanggung jawab atas kerusakan tersebut.

    “Kasus yang berhasil atas nama Toyota dapat mendorong pihak lain untuk mencari kompensasi dari pemerintah kota dan perusahaan milik negara yang mengalami kerugian akibat kegagalan mereka dalam memenuhi kewajiban,” Ulas seorang pengacara yang tidak terkait dengan kasus tersebut.

    Segera setelah banjir, Toyota memperkirakan penurunan produksi kendaraan yang direncanakan sebesar 33% pada 2022 dan potensi kerugian pendapatan penjualan lebih dari 27 miliar rand tulis Bloomberg mengutip Business Day.

    Prospecton membangun truk pikap Hilux, SUV Fortuner, mobil Quest dan Corolla Cross, minibus HiAce, serta truk dan bus Hino. Sekitar setengah dari produksi diekspor, terutama ke Eropa.

    Banjir dan tanah longsor KwaZulu-Natal tahun 2022 dinyatakan sebagai bencana nasional dan menewaskan lebih dari 400 orang.

  • Negosiasi dengan AS Buntu, Kanada Ancam Naikkan Tarif Baja dan Aluminium

    Negosiasi dengan AS Buntu, Kanada Ancam Naikkan Tarif Baja dan Aluminium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kanada mengancam menaikkan tarif impor terhadap baja dan aluminium asal Amerika Serikat (AS) mulai bulan depan jika negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak mencapai kemajuan.

    Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (20/6/2025), pemerintah Kanada menyampaikan akan menyesuaikan tarif balasan terhadap produk baja dan aluminium AS pada 21 Juli 2025. 

    Penyesuaian ini akan didasarkan pada sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam pembahasan perjanjian dagang yang lebih luas antara kedua negara.

    Saat ini, AS menerapkan tarif sebesar 50% terhadap baja dan aluminium asing, sementara Kanada memberlakukan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk logam asal AS. Namun, kedua negara tengah melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang, dengan tenggat sementara ditetapkan pertengahan Juli.

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah konferensi pers mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan negosiasi ini secara itikad baik. 

    “Namun, pada saat yang sama, kami juga harus memperkuat ketahanan dalam negeri dan melindungi pekerja serta bisnis Kanada dari tarif yang tidak adil dari AS,” ujar Carney.

    Pemerintah Kanada juga akan menerapkan aturan baru untuk proyek-proyek federal, yang mewajibkan penggunaan baja dan aluminium yang diproduksi di Kanada atau oleh mitra dagang yang dianggap terpercaya dan memberikan akses resiprokal melalui perjanjian dagang.

    Kanada juga menetapkan kuota tarif baru untuk membatasi impor baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang resmi dengan Kanada. Pemerintah berencana mengumumkan langkah tarif tambahan dalam beberapa pekan mendatang guna mengantisipasi praktik dumping baja dan aluminium. 

    Carney dan jajaran kabinetnya khawatir bahwa tarif logam 50% dari AS akan mendorong produsen global untuk mengalihkan pengiriman ke pasar Kanada.

    Carney menegaskan bahwa kuota baru tersebut bukanlah permintaan dari pihak AS dalam perundingan dagang, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan AS.

    Dalam kesempatan yang sama, Carney juga menyoroti fasilitas pinjaman federal senilai C$10 miliar yang ditujukan untuk memberi likuiditas bagi perusahaan besar yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari pasar konvensional.

    Pengumuman ini disampaikan Carney bersama Menteri Dominic LeBlanc dan Menteri Luar Negeri Melanie Joly. Carney menyebut dirinya cukup rutin berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump.

    Adapun, LeBlanc mengaku tengah melakukan diskusi berkelanjutan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan dijadwalkan berbicara dengan Perwakilan Dagang Jamieson Greer pada Jumat.

    Saat ditanya apakah Kanada bersedia menerima sebagian tarif dari AS sebagai bagian dari kesepakatan, Carney menjawab bahwa perdagangan bebas sejati adalah kepentingan bersama kedua negara.

    “Ini adalah proses negosiasi. Jika itu menguntungkan bagi Kanada, kami akan menandatanganinya. Jika tidak, kami tidak akan melakukannya,” katanya.

  • Peternak Menjerit Harga Ayam Turun Drastis 4 Bulan Terakhir

    Peternak Menjerit Harga Ayam Turun Drastis 4 Bulan Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga ayam hidup (livebird) yang terus mengalami penurunan drastis dalam 4 bulan terakhir atau pascalebaran Idulfitri 2025, membuat hidup para peternak makin tertekan. 

    Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan harga ayam hidup di tahun ini jatuh di level ekstrem, meski sebenarnya fluktuatif harga ayam bukanlah sesuatu yang baru.

    “Tahun lalu harga ayam hidup fluktuatif sama [naik-turun], tapi tidak seekstrem ini. Sebenarnya naik turunnya ayam ini sesuatu yang tidak asing. Cuma ini kan turunnya ekstrem [pasca Idulfitri 2025],” kata Sugeng saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Terlebih, Sugeng mengungkap harga ayam hidup yang turun drastis ini sudah terjadi dalam empat bulan terakhir di tahun ini.

    “Ini [penurunan harga ayam hidup turun] seperti berlarut-larut. Ini kan dari habis lebaran sudah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, kan 4 bulanan ini yang tahun ini saja ya,” ujarnya.

    Berdasarkan perhitungan kasar, Sugeng menuturkan harga ayam hidup di tingkat peternak dijual fluktuatif pasca lebaran, yakni di kisaran Rp11.000–Rp15.000 per kilogram.

    Adapun jika rata-rata harga ayam hidup dijual di level Rp15.000 per kilogram, lanjut Sugeng, kerugian peternak diperkirakan bisa mencapai di kisaran Rp5.400 per ekor.

    Namun, dia menjelaskan kerugian yang dirasakan setiap peternak bervariasi, tergantung populasi ayam hidup yang dipelihara.

    “Jika peternak pelihara 10.000 ekor [ayam hidup], maka kerugiannya Rp5.400 dikali 10.000 ekor [ayam hidup],” terangnya.. 

    Menanggapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga pokok produksi ayam hidup (HPP livebird) menjadi Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya di level Rp17.500 per kilogram. Kebijakan ini mulai berlaku per 19 Juni 2025.

    Ayam hidup salah satu peternak di Jawa Timur

    Kebijakan HPP Rp18.000 per kilogram ini diambil lantaran peternak yang menjerit imbas harga ayam hidup yang rata-ratanya dibanderol di level Rp14.500 per kilogram. Harganya kian jatuh di bawah HPP.

    Keputusan ini disambut baik oleh para pelaku peternak unggas dan diharapkan bisa terimplementasi dengan baik.

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami menyebut penetapan HPP menjadi Rp18.000 per kilogram bisa menggairahkan para peternak, termasuk menstabilkan harga anak ayam. Namun, menurutnya, angka ideal untuk HPP ayam hidup berada di level Rp19.000–Rp20.000 per kilogram.

    Meski begitu, GPPU berharap keputusan HPP menjadi Rp18.000 per kilogram ini membuat para peternak tak lagi mengalami kerugian dan diperkirakan kenaikan HPP ini baru diterima sekitar 2–3 hari ke depan oleh masyarakat.

    “Hanya saja memang setiap perubahan itu pasti ada prosesnya. Tidak bisa seketika kayak membalik tangan. Nah pasti ada perlawanan dari beberapa pembeli, karena naiknya kan begitu drastis,” kata Dawami saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Di sisi lain, Dawami menuturkan bahwa selama ini peternak mengalami kerugian imbas harga jual yang anjlok di tingkat peternak. 

    “Kalau sudah terlalu lama rugi seperti ini ya pasti menderita lah peternak. Semuanya menderita, bukan hanya peternak saja, sampai ke industri juga menderita kan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda berharap penetapan HPP bisa menjaga stabilisasi harga dan keberlangsungan usaha ayam ras broiler, terutama di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

    “Harga Rp18.000 [per kilogram] ini adalah harga HPP atau harga minimal. Jadi kalau dijual di atas itu lebih bagus,” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Dia menjelaskan, penetapan HPP ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogram ini berasal dari perhitungan rata-rata antara HPP PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dengan HPP peternak mandiri.

    Adapun ke depan, HPP di level Rp18.000 per kilogram ini akan secara bertahap mendekati harga acuan pembelian (HAP) di tingkat peternak seharga Rp25.000 per kilogram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024.

    “Ada Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2024, di mana harga acuan penjualan ayam hidup di tingkat produsen itu Rp25.000 per kilogram. Ini Rp18.000 [per kilogram], itu masih jauh dari Rp25.000 [per kilogram], masih [ada gap] Rp7.000 lagi,” terangnya.

    Di samping itu, Kementan juga akan memangkas jalur distribusi ayam hidup broiler lantaran keuntungan yang dikantongi middleman alias tengkulak bisa mencapai 67%.

    Saat ini, Kementan bersama dengan kementerian/lembaga terkait tengah menyusun langkah untuk mengurangi rantai pasok ayam hidup.

    Agung mengakui jalur distribusi ayam broiler terlalu panjang ke tangan konsumen. Bahkan, ada campur tangan middleman di dalam pendistribusian ayam hidup ini. 

    “Saat ini rantai tata niaganya terlalu panjang dari mulai peternakan, begitu dijual di peternakan, sampai ke rumah potong itu melalui banyak middlemen. Ada di sana broker, kemudian pengepul, distributor 1, [distributor] 2. Nah di sinilah porsi margin itu tentu akan bertambah terus,” ujarnya.

    Peternak ayam

    Berdasarkan kalkulasi Kementan, pihaknya memperkirakan middleman mampu meraup keuntungan hingga 67% dari peternakan hingga ke tangan konsumen.

    “Kami sudah coba menghitung dari mulai broker sampai dengan karkas yang dijual ke konsumen, karena dari rumah potong itu sampai ke konsumen itu ada pengepul juga, ada lapak lagi. Itu margin-nya bisa 67%. Jadi itulah yang mau kita kurangi,” tuturnya.

    Agung menuturkan Kementan akan memangkas margin yang dikantongi middleman agar para peternak meraup untung. Dengan begitu, harga daging ayam di tingkat konsumen tidak melambung tinggi.

    Kementan mendorong agar para peternak rakyat alias peternak mandiri membentuk koperasi atau bergabung ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih untuk memasok daging ayam, sehingga akses distribusi menjadi lebih efisien.

    “Jadi porsi yang 67% margin tadi itu bisa dikurangi hanya maksimum di 10%. Sehingga sisa margin tadi itu bisa diberikan kepada peternak kita, tetapi di sisi lain konsumen kita tetap mendapatkan harga karkas yang masih relatif wajar dan terjangkau. Itu yang kami harapkan,” terangnya.

    Nantinya, keberadaan koperasi juga bisa sebagai perantara untuk memasok kebutuhan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG). 

  • Putin Dukung Proyek Kilang Minyak Pertamina Bersama Zarubezhneft

    Putin Dukung Proyek Kilang Minyak Pertamina Bersama Zarubezhneft

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyatakan kesediaan negaranya untuk meningkatkan pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) ke Indonesia. 

    Pernyataan ini disampaikan Putin saat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Saint Petersburg pada Kamis (19/6/2025), menandai potensi penguatan signifikan dalam kerja sama energi antara kedua negara.

    “Perusahaan-perusahaan Rusia beroperasi secara efektif di pasar Indonesia. Kami siap untuk memperluas pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia,” tegas Putin saat memberikan keterangan resmi dalam pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    Tidak hanya sebatas pasokan, Putin juga menyoroti keterlibatan aktif perusahaan energi Rusia, Zarubezhneft, yang saat ini bekerja sama dengan Pertamina dalam mengembangkan proyek kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. 

    Komitmen Rusia pun meluas hingga rencana partisipasi dalam proyek-proyek lepas pantai baru di Indonesia, serta modernisasi infrastruktur guna mendongkrak produksi minyak dari ladang-ladang tua.

    Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Rusia, terutama di sektor energi. Menurut Putin, kesepakatan ini menunjukkan peningkatan substansial dalam kemitraan bilateral.

    Volume perdagangan antara Rusia dan Indonesia juga menunjukkan tren positif. Putin mengatakan bahwa pada 2024, nilai perdagangan mencapai US$4,3 miliar. 

    Angka ini terus melonjak, dengan peningkatan mencolok sebesar 40% selama empat bulan pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra dagang utama Federasi Rusia di kawasan Asia Tenggara,” pungkas Putin.

  • KAI Beri Diskon 20% Selama Jakarta Fair, Cek Perjalanannya!

    KAI Beri Diskon 20% Selama Jakarta Fair, Cek Perjalanannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI memberikan potongan harga khusus sebesar 20% untuk perjalanan kereta api komersial kelas Eksekutif dan Bisnis dalam rangka menyemarakkan Jakarta Fair Kemayoran 2025

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan efisien.

    Promo ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk terus hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai momentum strategis, termasuk keikutsertaan dalam perhelatan tahunan terbesar di ibu kota. 

    “Potongan harga ini berlaku untuk pembelian langsung di booth KAI selama Jakarta Fair Kemayoran 2025, yang digelar mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/6/2025).

    Anne juga menjelaskan bahwa program ini tak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi aktif KAI dalam mendorong mobilitas nasional dan memperkuat pariwisata domestik melalui penyediaan layanan transportasi berkualitas. 

    “Jakarta Fair adalah momen yang dinantikan jutaan pengunjung. Kami ingin memberi nilai tambah bagi masyarakat yang hadir dengan memberikan kemudahan akses perjalanan menggunakan kereta api,” ujar Anne.

    Adapun tarif diskon 20% ini hanya dapat diperoleh secara langsung di booth KAI yang berada di area Jakarta Fair, selama acara berlangsung. 

    Tiket yang dibeli berlaku untuk keberangkatan hingga H-45 dari tanggal pembelian, dengan ketersediaan sesuai kuota yang disediakan.

    Diskon ini berlaku untuk perjalanan menggunakan kereta api komersial kelas Eksekutif dan Bisnis di Pulau Jawa dan Sumatera. 

    Namun demikian, tiket promo ini tidak berlaku untuk layanan premium seperti Kereta Kompartemen, Luxury, Priority, Imperial, Panoramic, dan kereta wisata lainnya.

    Anne menambahkan bahwa promo ini juga memiliki ketentuan tambahan, seperti tidak berlaku pada tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan diskon atau reduksi lainnya. 

    Namun, tiket yang dibeli tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai regulasi yang berlaku.

    “KAI ingin menghadirkan pengalaman bepergian yang tak hanya efisien, tapi juga menyenangkan. Kami mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memanfaatkan potongan harga ini, khususnya bagi mereka yang hendak berlibur, pulang kampung, atau mengunjungi destinasi budaya dan kuliner di berbagai wilayah,” lanjut Anne.

  • GIPI Kalkulasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Kunjungan Wisatawan ke RI

    GIPI Kalkulasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Kunjungan Wisatawan ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut, konflik yang tengah terjadi antara Iran dan Israel tidak memengaruhi sektor pariwisata Indonesia, khususnya dari pasar wisatawan asal Timur Tengah.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani menyampaikan, mayoritas wisatawan dari kawasan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia berasal dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang secara geografis tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.

    “Kalau tamu dari Iran mungkin nggak ada atau kecil banget populasinya. Jadi menurut saya sih nggak ada pengaruh [ke pariwisata Indonesia],” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Kendati begitu, Hariyadi justru melihat adanya potensi penurunan jumlah wisatawan dari kawasan Eropa ke Indonesia. Mengingat, sebagian besar penerbangan dari Eropa ke Indonesia melakukan transit di wilayah Timur Tengah, seperti Dubai, Doha, atau Abu Dhabi.

    Adapun, sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah, termasuk Bandara Internasional Dubai, dilaporkan mengalami gangguan operasional imbas memanasnya ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai terpaksa mengubah jadwal, termasuk pembatalan, pengalihan rute, dan penundaan penerbangan. 

    “Yang long haul dari Eropa mungkin pada takut, karena mereka transit di kawasan itu. Tapi kalau dari Timur Tengah-nya sendiri, harusnya nggak ada pengaruh,” ujarnya. 

    Long haul flight merupakan penerbangan jarak jauh yang memakan waktu lebih dari 6 jam.

    Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Hariyadi mengharapkan agar pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan yang memberatkan sektor usaha, termasuk pariwisata. 

    Dia menyebut, sektor usaha selama ini telah terbebani sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah (pemda) serta tarif air bersih dari PDAM.

    Hariyadi menilai, seharusnya pemerintah justru memberikan relaksasi atau insentif, alih-alih menambah tekanan bagi pelaku usaha. “Saat ekonomi global sedang berkontraksi, bukan waktunya membuat regulasi yang bikin dunia usaha tambah susah,” pungkasnya.

  • Diskon PPN Tiket Pesawat Disambut Positif, Tapi Industri Masih Terbang Rendah

    Diskon PPN Tiket Pesawat Disambut Positif, Tapi Industri Masih Terbang Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association atau INACA menyambut positif kebijakan terbaru pemerintah yang memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik. 

    Namun, sejumlah tantangan struktural masih menjadi pekerjaan rumah untuk mengembalikan gairah industri penerbangan nasional pasca pandemi.

    Sekjen INACA Bayu Sutanto menilai kebijakan ini masih dapat diterima oleh pelaku usaha selama tidak menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) yang berlaku sejak 2019. 

    Skema diskon PPN ini disebutnya mirip dengan yang diterapkan saat Nataru 2024/2025 dan Lebaran 2025 kemarin, meski kali ini tanpa diskon Passenger Service Charge (PSC) bandara.

    Meski demikian, Bayu menyebut perlu waktu untuk melakukan penyesuaian sistem agar prosedur diskon PPN dapat berjalan mulus. Ia menilai, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan sisi permintaan di tengah kecenderungan daya beli masyarakat yang menurun. 

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan insentif ini masih harus dilihat dari dampaknya dalam beberapa waktu ke depan terhadap pertumbuhan industri.

    “Kami masih melihat nanti seberapa besar dampaknya bagi pertumbuhan industri. Tapi dari tujuannya adalah untuk meningkatkan sisi permintaan dengan adanya kecenderungan daya beli yang menurun,” katanya kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa struktur biaya operasional maskapai yang terus meningkat tidak lagi terakomodasi oleh TBA yang berlaku sejak 2019. 

    Dia melihat perlunya urgensi dari pemerintah agar segera merevisi kebijakan TBA agar lebih mencerminkan realitas biaya operasi dan perawatan yang kini jauh lebih tinggi.

    Selain soal tarif, pelaku usaha juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung.

    “Untuk sisi efisiensi biaya, perlu kebijakan duty free regulation untuk importasi suku cadang yang 100% masih diimpor sesuai dengan Trade on Civil Aircraft Agreement yang diatur melalui Tokyo Round WTO,” imbuhnya.

    Selebihnya, dia juga berharap ada pembebasan PPN untuk bahan bakar dan tiket penerbangan domestik,sebagaimana yang berlaku untuk penerbangan internasional.

    Bayu juga menyoroti kapasitas armada industri penerbangan nasional yang mencerminkan masih belum pulih sepenuhnya. Adapun dari sekitar 700 pesawat sebelum pandemi, saat ini hanya sekitar 350 pesawat yang laik operasi. 

    Hal ini mencerminkan bahwa pendapatan industri belum cukup untuk menghidupkan kembali armada yang menganggur.

    Selain itu, rendahnya tingkat pengembalian investasi dan ketidakpastian rasio pendapatan terhadap biaya usaha juga membuat investor baru belum tertarik masuk ke industri ini.

  • PHRI Mengapresiasi Mendagri Tito Izinkan Pemda Gelar Agenda di Hotel

    PHRI Mengapresiasi Mendagri Tito Izinkan Pemda Gelar Agenda di Hotel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. 

    Hal ini lantas menjadi angin segar bagi industri perhotelan yang sebelumnya sempat terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, industri perhotelan dan restoan menyambut baik kebijakan ini. 

    Mengingat selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kebutuhan untuk mengadakan rapat atau kegiatan lain di hotel dan restoran.

    “Kita menyambut positif sekali ya,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Hariyadi mengakui, sejak awal tahun industri ini cukup terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, yang telah diberlakukan sejak awal 2025. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. 

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

    Sementara itu kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Dengan adanya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dia mengharapkan kegiatan pemerintah, termasuk dari kementerian/lembaga dapat kembali berjalan meski dengan anggaran yang terbatas.

    Kendati mendapat angin segar, Hariyadi menyebut bahwa kebijakan ini tidak cukup membantu mengerek tingkat okupansi dan pendapatan hotel maupun restoran, yang sebelumnya terdampak kebijakan hemat anggaran pemerintah.

    Sebelum adanya kebijakan hemat anggaran, sektor pemerintah menyumbang sekitar 40% dari total pasar hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas hingga 50%, berarti kontribusi pemerintah tinggal 20%.

    “Jadi misalnya tahun lalu kisarannya kira-kira 54% sekian okupansinya, itu kurangin 20% jadi kira-kira sekitar 34% [tingkat okupansinya],” jelas Hariyadi. 

    Adapun, PHRI melihat pertumbuhan industri hospitality di semester II/2025 lebih baik dari semester sebelumnya. Mengingat di semester I/2025 kegiatan pemerintah di industri ini nyaris tidak ada.

    Namun secara tahunan, pertumbuhan industri untuk tahun ini diperkirakan negatif. “Kalau bandingin semester I [2025] tumbuh ya karena semester berikutnya harus spending. Jadi kalau bandingin sama tahun lalu, tetap negatif [pertumbuhannya],” pungkasnya.

    Mendagri Tito Karnavian sebelumnya telah mengizinkan pemda melaksanakan rapat di hotel dan restoran. Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Kepala Negara untuk menghidupkan industri hospitality di Tanah Air. 

    Dia meyakini, efisiensi anggaran yang dilakukan pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah sehingga Tito mengizinkan pemda untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran.

    “Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Tito menuturkan, mayoritas industri hospitality di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Di sisi lain, industri ini juga menyerap tenaga kerja dan memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.

    Untuk itu, dia melihat sektor ini perlu didukung agar terus hidup, salah satunya dengan mengizinkan pemda untuk menggelar kegiatan di hotel maupun restoran.

    “Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” tuturnya.

  • India Selangkah Menuju Rumah Produksi Falcon 2000

    India Selangkah Menuju Rumah Produksi Falcon 2000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan pesawat asal Prancis, Dassault Aviation SA mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal India, Reliance Infrastructure Ltd., untuk menjadikan Kota Nagpur sebagai basis produksi pesawat jet kelas bisnis Falcon 2000 LXS bagi pasar global.

    Kesepakatan tersebut diumumkan pada Rabu (18/6/2025) di sela-sela ajang Paris Air Show. Ini adalah kali pertama Dassault Aviation akan memproduksi jet Falcon 2000 di luar Prancis. Hal tersebut bakal memosisikan India sebagai pusat penerbangan global yang strategis.

    Kesepakatan yang diumumkan oleh anak usaha patungan keduanya yakni Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) menjadi momen epik bagi India lantaran bergabung dengan negara-negara yang memproduksi jet bisnis generasi terkini setelah Amerika Serikat, Prancis, Kanada, dan Brasil.

    DRAL akan menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellece (CoE) untuk seri Falcon, termasuk program Falcon 6X dan Falcon 8X yang pertama di luar Prancis.

    Chairman dan CEO Dassault Aviation Eric Trappier mengatakan bahwa perjanjian baru ini akan memungkinkan pembentukan jalur perakitan akhir untuk Falcon 2000.

    “Ini menggambarkan niat kuat kami untuk memenuhi komitmen ‘Buatan India’ kami, dan berkontribusi pada pengakuan India sebagai mitra utama dalam rantai pasokan kedirgantaraan global,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (18/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hal ini menandai peningkatan DRAL, sejalan dengan visi strategis yang dibagikan dengan Reliance, yang mengarah pada pembentukannya pada 2017. “Ini merupakan bukti keyakinan kami yang teguh pada masa depan kami di India dan melayani India.”

    Sementara itu, Founder Chairman Reliance Group Anil D. Ambani mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut mencerminkan komitmennya terhadap visi Perdana Menteri Shri Narendra Modi tentang ‘Atmanirbhar Bharat (India yang Mandiri)’ dan ‘Buat di India untuk Dunia’.

    “Kemitraan kami dengan Dassault Aviation untuk memproduksi Falcon Business Jets di India merupakan momen yang menentukan bagi negara, industri penerbangan, dan Reliance Group. Ini akan membantu memosisikan India sebagai kekuatan utama dalam rantai nilai kedirgantaraan global,” katanya.

    Dalam keterangan resminya, Dassault Aviation mengungkapkan bahwa pengalihan operasi perakitan badan pesawat dan sayap secara penuh yang dipadukan dengan peningkatan fasilitas utama, akan membuka jalan bagi penerbangan perdana Falcon 2000 ‘Buatan India’ dari fasilitas DRAL di Mihan, Kota Nagpur yang berada di Negara Bagian Maharashtra bagian Barat, India pada 2028.

    Dassault Aviation meyakini bahwa kemitraan ini merupakan langkah penting dalam memajukan kemampuan manufaktur kedirgantaraan India, sekaligus berintegrasi secara strategis ke dalam rantai pasokan penerbangan global.

    Adapun, kemitraan ini akan menjadi sejarah bahwa untuk pertama kalinya Dassault Aviation akan memproduksi jet Falcon 2000 di luar Prancis. Dassault juga akan mentransfer perakitan bagian depan Falcon 8X dan Falcon 6X, selain sayap dan perakitan badan pesawat Falcon 2000 secara lengkap ke DRAL.

    Perusahaan meyakini bahwa prakarsa penting ini akan menjadikan India sebagai pusat strategis untuk pembuatan jet bisnis kelas atas, yang menggarisbawahi makin menonjolnya negara ini dalam ekosistem kedirgantaraan global. Lini perakitan akhir yang baru akan memenuhi permintaan yang meningkat di India dan pasar internasional lainnya.

    Bisnis.com mencatat bahwa DRAL didirikan pada 2017. Operasionalnya dimulai dengan pendirian fasilitas manufaktur canggih di Mihan, Nagpur, pada akhir tahun tersebut. Sejak mengirimkan bagian depan Falcon 2000 pertamanya pada 2019, DRAL telah merakit lebih dari 100 subbagian utama untuk Falcon 2000, yang menggarisbawahi kemampuan manufaktur presisi kelas dunia dan memainkan peran integral dalam program produksi global Falcon.