Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pertamina Pilih Rute Kapal Alternatif Hindari Perang Iran-Israel

    Pertamina Pilih Rute Kapal Alternatif Hindari Perang Iran-Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan jalur alternatif, yakni melalui pelabuhan di wilayah Oman, India, hingga Amerika Serikat (AS), sebagai respons terhadap eskalasi konflik Iran-Israel.

    “Untuk menjamin kelangsungan rantai pasok, beberapa alternatif tersebut adalah melalui wilayah Oman, atau kami cari jalur di Amerika dan India,” ucap Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Baron di Jakarta, Jumat.

    Baron memastikan bahwa PIS meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan secara intensif terhadap pergerakan operasional kapal, terutama untuk kapal-kapal yang beroperasi di rute internasional dengan tingkat keamanan tertentu, dalam hal ini yang terdampak oleh konflik Iran-Israel.

    Rute tersebut, lanjut dia, termasuk yang melintasi Laut Merah dan Terusan Suez.

    “Saat ini juga, PIS memastikan seluruh kapal yang beroperasi di rute internasional dalam kondisi aman,” kata Baron.

    Terkait dengan pembengkakan biaya kirim sebagai akibat dari pengalihan jalur, Baron menyampaikan bahwa PIS belum melakukan kalkulasi secara detail. Yang menjadi fokus dari PIS saat ini adalah menciptakan skenario-skenario yang dipengaruhi oleh dinamika kawasan itu.

    Dinamika regional Timur Tengah menuai perhatian perusahaan guna menyiapkan langkah-langkah antisipasi. PIS berkomitmen untuk menjaga keselamatan armada guna memastikan kelancaran operasional dan keamanan pengangkutan energi ke Indonesia.

    “Ini terkait dengan antisipasi kami di rute-rute internasional untuk mendukung ketahanan energi,” ucapnya.

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir.

    Serangan Israel memicu Teheran untuk melancarkan serangan balasan ke sejumlah titik di negara tersebut pada hari yang sama.

    Otoritas Israel menyebut sekurangnya 24 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan balasan Iran. Sementara, 639 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang lainnya terluka di Iran imbas serangan Israel, menurut media Iran.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (19/6), menyatakan akan memutuskan dalam waktu dua pekan apakah akan memberi lampu hijau terhadap keterlibatan AS dalam serangan ke Iran atau tidak.

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam akan Temui Trump, Finalisasi Kesepakatan Tarif Dagang

    Sekjen Partai Komunis Vietnam akan Temui Trump, Finalisasi Kesepakatan Tarif Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, tengah bersiap melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dalam beberapa pekan mendatang. 

    Langkah itu menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menyelesaikan kesepakatan dagang sebelum tarif impor baru yang lebih tinggi dari Presiden Donald Trump diberlakukan.

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (20/6/2025), sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan kunjungan Lam ditujukan untuk bertemu langsung dengan Trump guna memfinalisasi perjanjian dagang.

    Meski jadwal pasti belum dikonfirmasi, persiapan sedang dilakukan agar delegasi Vietnam bisa tiba dalam waktu dekat. Lam disebut akan memimpin rombongan pejabat tinggi dan pelaku bisnis dari Vietnam.

    Perjalanan ini merupakan bagian dari strategi Vietnam untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS dengan meningkatkan pembelian produk-produk asal AS.

    Dalam keterangan resmi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang menyatakan belum menerima informasi terkait rencana kunjungan tersebut. Sementara itu, Gedung Putih menolak memberikan komentar.

    Sebelumnya, Bloomberg juga melaporkan bahwa kedua negara hampir mencapai kesepakatan kerangka kerja. Dalam perundingan, Vietnam mendorong agar tarif impor tetap berada dalam kisaran 20%–25%, sedangkan AS menuntut penegakan yang lebih ketat terhadap praktik transshipment barang asal China dan penghapusan hambatan non-tarif.

    Pada Kamis (19/6/2025), pembicaraan lanjutan dilakukan secara virtual antara Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dengan Menteri Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Dien.

    Dalam pernyataan resminya, Dien menekankan pentingnya membentuk aturan yang “praktis dan harmonis” guna mencegah ekspor ilegal. Dia juga menyambut baik usulan dari pihak AS untuk mempercepat proses negosiasi.

    Trump sendiri menetapkan tarif dagang resiprokal atas barang impor asal Vietnam sebesar 46%. Hanya saja penerapan penuh tarif itu ditunda hingga 9 Juli 2025 guna memberi ruang bagi negosiasi lanjutan.

    Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat senior Vietnam telah aktif melobi dukungan dari berbagai pihak di AS. Menteri Pertanian Vietnam berhasil mengamankan kesepakatan sementara senilai US$3 miliar dalam lawatannya ke beberapa negara bagian.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Vietnam mengadakan pertemuan dengan para eksekutif dari Nike Inc., Gap Inc., dan Walmart Inc. untuk mendorong dukungan dari pelaku industri utama.

    Vietnam menjadi basis industri penting bagi berbagai perusahaan besar AS. Pabrik-pabrik di negara tersebut memproduksi beragam barang mulai dari kaus, celana jeans, hingga sepatu basket.

    Ketegangan dagang antara AS dan China dalam satu dekade terakhir turut mendorong peralihan basis produksi ke Vietnam, menjadikannya sebagai salah satu pusat manufaktur global terbesar.

    Hubungan dagang Vietnam dengan China—mitra dagang bilateral terbesarnya—masih menjadi titik krusial dalam negosiasi. Selama masa jabatan pertamanya, Trump kerap menyoroti surplus perdagangan besar Vietnam sebagai dampak dari relokasi produksi dari China, yang menurutnya merugikan ekonomi AS.

  • SKK Migas Klaim Produksi Migas Meningkat, Capai 583.275 BOPD per Juni 2025

    SKK Migas Klaim Produksi Migas Meningkat, Capai 583.275 BOPD per Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat produksi minyak mencapai 580.405 barel oil per day (BOPD) pada Mei dan 583.275 BOPD pada Juni 2025. Angka tersebut naik dibanding realisasi produksi tahun sebelumnya yang mencapai 580.142 BOPD.

    Adapun untuk rata-rata pencapaian lifting minyak terhadap target APBN, dalam 5 bulan sejak Januari hingga Mei mencapai sekitar 93,9%. Angka ini juga naik dibandingkan dengan capaian 2024 yang sebesar 91,3%.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menuturkan, tren produksi migas nasional terus meningkat seiring kemampuan dan keberhasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dalam melaksanakan program yang telah disepakati bersama dengan

    Dia menyebutkan saat ini tantangannya ada di minyak bagaimana bisa menjaga produksi tetap optimal dengan menekan decline rate dan mendorong penyelesaian proyek-proyek hulu migas.

    “Kami bersyukur dengan tren produksi yang mulai naik. Hal ini berkat koordinasi yang tepat serta pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada optimalisasi produksi migas seperti pengeboran sumur pengembangan, well service dan workover. Hasilnya mulai Mei 2025 tren produksi minyak mulai naik,” jelas Hudi melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Selain itu, Hudi menunjukkan proyek Forel dan Terubuk yang yang telah onstream bulan lalu akan memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 BOPD. Kedepannya, akan ada tambahan lagi produksi minyak dari lapangan Banyu Urip sebesar 30.000 BOPD.

    “Kami sedang fokus pada 2 hal untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak yaitu merealisasikan program pemboran sumur pengembangan yang akan berkontribusi menahan laju decline rate agar produksi bisa dipertahankan sebaik mungkin. Berikutnya adalah menjaga agar target onstream 15 proyek hulu migas bisa dituntaskan sesuai jadwal,” jelas Hudi.

    Dia menambahkan bahwa SKK Migas dan KKKS terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program kegiatan sepanjang Januari hingga Mei 2025 yang meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

    Hudi menyebut, kegiatan pengeboran sumur pengembangan hingga Mei 2025 telah mencapai 337 sumur atau meningkat 20% dibandingkan Mei 2024 yang sebanyak 281 sumur. Untuk pekerjaan workover telah mencapai 422 sumur atau meningkat 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 394 sumur.

    Sedangkan aktivitas well service telah mencapai 17.140 kegiatan. Angka ini naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebanyak 15.301 kegiatan.

  • Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu asal China.

    KADI sebelumnya menyelidiki antidumping sejak 2023 atas permohonan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang mewakili PT Asia Pacific Fibers Tbk. dan PT Indorama Synthetics Tbk.

    Produk yang diselidiki mencakup benang filamen sintetis tertentu yang terdiri atas dua jenis yakni partially oriented yarn (POY) dan drawn textured yarn (DTY). KADI pun menyarankan tarif BMAD bervariasi, dengan batas atas mencapai 42,3%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto pun mengatakan, keputusan pemerintah tidak memproses rekomendasi KADI itu menjadi angin segar bagi industri tekstil. Pelaku usaha dapat menghindari opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Anne mengaku menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar 3 bulan yang lalu. Perwakilan 101 pengusaha tekstil juga telah dipertemukan dengan APSyFI.

    Dirinya merasa pengenaan antidumping terhadap POY dan DTY bukanlah solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil jenis benang filamen sintetis tersebut. Sebab, kondisi dalam 2 tahun ini kebutuhan akan POY hampir 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri.

    Oleh karena itu, pengenaan antidumping akan menurunkan daya saing produksi turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional terutama 101 perusahaan yang mengajukan petisi. Lebih lanjut, efek dari pengenaan antidumping dikhawatirkan akan menambah PHK dan penutupan pabrik tekstil lebih lanjut.

    “Kekhawatiran APSyFi mengenai anggotanya yang kalah berdaya saing sebenarnya juga sudah dibahas dalam pertemuan di mana perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktik-praktik standar berbisnis,” tutur Anne melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Malah, kata Anne, perwakilan 101 pengusaha juga mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tetap dapat mengatur harmonisasi kebutuhan impor POY dan DTY berdasarkan kebutuhan dalam negeri dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri. 

    “Sehingga kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” imbuh Anne.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan tak memproses lebih lanjut rekomendasi KADI terkait BMAD atas impor benang filamen.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait. 

    Menurutnya, pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik masih terbatas, sementara kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. 

    “Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu memproduksi untuk dipakai sendiri,” ujar Budi Santoso alias Busan melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Pertimbangan lainnya, lanjut Busan, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, China, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022.

    Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir. 

    “Sektor industri TPT baik hulu maupun hilir sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geoekonomi-politik global, pengenaan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri,” imbuh Busan.

  • Layanan Pajak Coretax Cs Tidak Berfungsi Besok, Ada Apa?

    Layanan Pajak Coretax Cs Tidak Berfungsi Besok, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa semua layanan elektronik perpajakan seperti Coretax tidak akan bisa diakses pada Sabtu (21/9/2025) esok.

    Pengumuman tersebut disampaikan lewat fitur story media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri pada Jumat (20/6/2025).

    Downtime atau waktu henti sistem layanan perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak itu akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB.

    “Downtime ini berdampak tidak dapat diaksesnya aplikasi oleh wajib pajak, pihak ketiga, baik Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan [PJAP], Bank/Pos Persepsi, dan aplikasi instansi lainnya,” jelas pengumuman tersebut.

    Direktorat Jenderal Pajak pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat waktu henti sistem layanan perpajakan elektronik itu.

    Belakangan, layanan perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak memang kerap menjadi sorotan terutama usai peralihan ke aplikasi Coretax pada awal tahun ini. Masalahnya, implementasi Coretax terus bermasalah.

    Bahkan pada bulan lalu, terjadi perombakan di pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Suryo Utomo yang digeser menjadi Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan.

    Bimo Wijayanto pun meminta waktu untuk melihat permasalahan implementasi Coretax. Dia menyebut tengah melakukan pembahasan dengan anak buahnya tentang Coretax.

    “Saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP], belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/6/2025). 

    Bimo mengungkapkan agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax. 

    “Jadi sementara itu nanti tunggu, mudah-mudahan kurang dari satu bulan saya akan update ke teman-teman sekalian. Mohon dukungan ya,” tuturnya.

    Sederet Permasalahan Coretax

    Sebelumnya, Suryo Utomo, saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, melaporkan ada sembilan permasalahan dalam implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Suryo memaparkan sembilan permasalahan Coretax, yaitu pertama kendala login dan akses. Menurutnya, pada awal implementasinya diperlukan waktu rata sekitar 4,1 detik untuk login di Coretax namun kini hanya perlu sekitar 0,001 detik. 

    Kedua, kendala perubahan data profil wajib pajak. Suryo mengungkapkan, dari 1 Januari hingga 10 Februari 2025 terlapor ada sekitar 397 kasus terkait dengan perubahan data; sementara dari 1—6 Mei terlapor ada 18 kasus. 

    Ketiga, kendala pembuatan tanda tangan elektronik/kode otorisasi. Suryo menerima laporan hingga seribu kasus dari 1 Januari—10 Februari 2025, namun dari 1—6 Mei hanya ada tiga kasus.

    Keempat, kendala pengiriman One Time Password (OTP). Menurutnya, pengiriman OTP kerap di atas 5 menit dari 1 Januari—10 Februari 2025 namun kini sudah di bawah lima menit.

    Kelima, kendala penunjukkan penanggung jawab (PIC) impersonate dan role access bagi pegawai. Dari 1 Januari—10 Februari 2025 terlapor sekitar 3.281 kasus, kini terlapor 41 kasus pada 1—6 Mei.

    Keenam, kendala penerbitan faktur pajak. Dari 1 Januari sampai 10 Februari 2025, rata-rata diperlukan waktu sekitar 8—10 detik per faktur pajak; kini reratanya 0,3 detik untuk pembuatan faktur pajak pada 1—6 Mei 2025.

    Ketujuh, kendala interoperabilitas Coretax dengan sistem lain (seperti Bea Cukai, LNSW, Dukcapil). Dari 1 Januari—10 Februari 2025 ada sekitar 1.200 kasus, kini terlapor 61 kasus dari 1—6 Mei 2025.

    Kedelapan, kendala akses wajib pajak dan pegawai ke Coretax karena infrastruktur. Dari 1 Januari—10 Februari 2025, bandwidth Coretax sebesar 9 gigabyte per second, kini telah ditambah menjadi 18 gigabyte per second sehingga kini pembuatan dokumen menjadi 0,19 detik.

    Kesembilan, kendala pembuatan e-Bupot atau penerbitan elektronik bukti potong. Sebelum diperlukan sekitar 16 detik penerbitan elektronik bukti potong, tetapi kini kurang dari setengah detik.

    “Akhir bulan keempat dan bulan kelima awal ini menunjukkan progres yang luar biasa sehingga performance sistem menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan awal periode kemarin,” tutup Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

  • Pertamina EP Cepu Catatkan Kinerja Positif 2024, Laba Bersih Rp13,4 Triliun

    Pertamina EP Cepu Catatkan Kinerja Positif 2024, Laba Bersih Rp13,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024 dengan laba bersih US$817,6 juta atau sekitar Rp13,4 triliun (estimasi kurs Rp16.400), meningkat 1,46% dari capaian 2023 sebesar US$805,8 juta.

    Selain itu, perusahaan yang berada di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi, Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) tersebut berhasil mencatatkan capaian produksi gas naik 27% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Direktur Utama PEPC Muhamad Arifin mengungkapkan bahwa tahun 2024 merupakan milestone penting dalam sejarah perusahaan, sejalan dengan keberhasilan mendapatkan persetujuan Place Into Service (PIS) untuk Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru.

    Adapun, PEPC ditunjuk sebagai operator Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB), Bojonegoro, Jawa Timur.

    “Dengan didapatkannya persetujuan PIS untuk lapangan JTB, tentu berdampak positif bagi perusahaan baik secara teknis maupun finansial. Hal ini juga merupakan salah satu dorongan besar bagi PEPC untuk turut dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita swasembada energi,” kata Arifin dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Untuk diketahui, kinerja operasi positif yang diraih PEPC yang membawahi seluruh lini bisnis minyak dan gas milik Pertamina yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Blok Cepu, Jawa Tengah itu sepanjang 2024 berasal dari produksi minyak dan kondensat sebesar 24.82 juta barel minyak (Mmbo) dan gas 96.67 milliar standar kaki kubik feet (Bscf).

    Sementara itu, produksi rata-rata per hari mencapai 67.810 barel per hari (bopd) untuk minyak dan 264.13 juta kaki kubik perhari (MMscfd) untuk gas dengan tambahan cadangan reserve migas (P1) sebesar 12.99 Mmboe dari lapangan Jambaran—Tiung Biru dan Banyu Urip.

    Arifin menyebut, pencapaian kinerja PEPC berhasil diwujudkan melalui operasional migas tanpa kecelakaan kerja dengan 67.668.400 jam selamat.

    “Prestasi ini telah mendapatkan rekognisi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] pada ajang Subroto Award melalui kategori Zero Accident,” ujarnya.

    Sebelumnya, PEPC juga  telah mendapatkan penghargaan di bidang keselamatan kerja Kategori ‘Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan’ yaitu Patra Nirbhaya Karya dan kategori ‘Pembinaan Keselamatan Migas’ yaitu Patra Karya Raksa Tama.

    Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih PEPC.

    “PHE sebagai pemegang saham memberikan apresiasi atas keberhasilan PEPC dalam menjaga kinerja bisnis dan produksi di tahun 2024. PEPC berhasil menjalankan operasi migas yang aman dengan hasil produksi gas yang meningkat,” ujarnya.

    PHE, kata Muharram, mendorong inovasi dan pelaksanaan rencana strategis di 2025 dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

  • Pengembang Minta Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Pengembang Minta Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Deddy Indrasetiawan mengaku telah menyampaikan usulan perpanjangan periode PPN DTP 100% tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Mudah-mudahan sih nanti di awal Juli kita pengembang dapat berita bagus lagi, diperpanjang sampai akhir Desember 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jumat (20/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh. 

    Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang. Mengingat, rumah komersil yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    “Jadi kalau PPN DTP itu sebenarnya jangan setiap setengah tahun, setahun sekali saja. Karena ini kan perencanaan pengembang juga harus punya. Dia takut sudah bangun, bangunannya jadi tapi PPN DTP-nya hilang,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengusulkan perpanjangan pemberian PPN DTP sektor perumahan. 

    Ara menjelaskan bahwa dirinya memberikan usulan agar pengenaan bebas pajak atau PPN DTP 100% bakal dilanjutkan hingga akhir tahun 2025.

    “Kita berusaha dong [sampai akhir Desember 100%], kenapa? Karena dari pengembang ada masukan. Saya juga menampung masukan dari pengembang,” kata Ara saat ditemui di Kantor Bluebird, Jakarta, Selasa (17/66/2025). 

    Ara menyebut, usulan perpanjangan PPN DTP 100% itu dilakukan guna mempercepat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, dia berharap Menteri Keuangan dapat segera mengabulkan permohonan perpanjangan PPN DTP 100% tersebut.

    Adapun, pemerintah resmi kembali menetapkan pemberian PPN DTP untuk pembelian properti pada 2025. Insentif tersebut diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar.

    Pemberian PPN DTP sebesar 100% diberikan pada periode Januari – Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

  • Kuota FLPP Tambah jadi 350.000, Pengembang Pede Terserap Penuh hingga Akhir Tahun

    Kuota FLPP Tambah jadi 350.000, Pengembang Pede Terserap Penuh hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) optimistis tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini.

    Ketua Umum Apersi, Djunaidi Abdillah menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengebut pengadaan suplai untuk memanfaatkan panambahan kuota tersebut.

    “Bapak Menteri kan sudah mengupayakan yang informasinya sudah disetujui ditambah sebanyak 130.000 unit. Artinya, total [kuota FLPP] 350.000 unit. Ini kan sebenarnya penambahan kuota ini tugas berat kita semua artinya nambah kota ya supply harus betul-betul kita imbangi di lapangan,” tegasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Meski demikian, Djunaidi menyebut tambahan kuota tersebut belum direalisasikan lantaran kuota eksisting yakni 220.000 unit belum terserap sepenuhnya. Tambahan kuota itu baru akan disalurkan apabila kuota 220.000 unit telah benar-benar terserap sepenuhnya.

    “Sekarang kita ucapkan terima kasih terhadap Kementerian Keuangan kaitannya dengan penambahan kuota [FLPP]. Nah, ini [tambahan kuota FLPP] kan karena manuvernya Pak Menteri itu gesit jadi, ini yang kita harus akui,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut kuota rumah subsidi program FLPP resmi ditambah jadi 350.000 unit pada tahun ini. 

    Ara menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun. 

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggaranya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” kata Ara saat ditemui di Kantor DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

  • Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah rampung dibangun pada tahun ini. 

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bendungan tersebut menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp475,3 miliar dan siap dioperasikan untuk mendukung target Swasembada Pangan.

    “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Untuk diketahui, Bendungan Marangkayu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama mendukung Swasembada Pangan, Energi dan Ketahanan Air.

    Adapun, konstruksi Bendungan Marangkayu saat ini telah selesai 100% dan telah dilakukan impounding (penggenangan awal) sejak Desember 2024. 

    Dengan kapasitas tampung sebesar 12,24 juta m3, Bendungan Marangkayu diproyeksikan akan memberikan manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air bagi sektor pertanian, air baku, hingga pengendalian banjir dan potensi wisata.

    Lebih lanjut, pemerintah juga membangun pengembangan sistem jaringan irigasi teknis. Ke depan, Bendungan Marangkayu diharapkan dapat menyuplai air ke lahan irigasi seluas 1.200 hektare dan mendorong efisiensi pemanfaatan air area fungsional seluas 579 hektare sehingga memungkinkan petani meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    “Bendungan Marangkayu dibangun pada Sungai Marangkayu yang merupakan gabungan dari Sungai Perangat dan Sungai Marangkayu dengan luas catchment area atau daerah tangkapan air 134,3 Km2,” tambah Dody.

    Kehadiran bendungan ini juga diperlukan sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah hilir seluas 142,69 m3/detik dan sumber energi listrik PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) sebesar 0,14 Megawatt (MW).

    Dody menyebut, Bendungan Marangkayu itu tak hanya diperuntukkan bagi irigasi dan sistem pengendalian banjir, bendungan ini juga dirancang sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air baku sebesar 450 liter per detik untuk Kota Bontang dan Kabupaten Kutai kartanegara di Kalimantan Timur.

    “Ke depan, bendungan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis air, sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal,” pungkasnya.

  • Rumah Subsidi Diubah jadi 18 Meter, Apersi Pertanyakan Serapan Pasar

    Rumah Subsidi Diubah jadi 18 Meter, Apersi Pertanyakan Serapan Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) mempertanyakan kejelasan kebutuhan pasar apabila pemerintah benar-benar merevisi batas luas bangunan minimum rumah subsidi menjadi 18 meter persegi.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi, Deddy Indrasetiawan mengaku pihaknya siap untuk segera menjalankan regulasi tersebut sejauh pemerintah dapat meyakinkan bahwa produk tersebut bakal diserap pasar.

    “Kita siap-siap saja kalau harus disuruh bangun 18/25 [tipe 18 dengan luas tanah 25 m2], atau tipe 18/30 m2 ya, permasalahannya apakah pasar ini akan menyerap?” jelasnya saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Di samping itu, Deddy juga turut menyoroti rencana pemerintah yang hendak membangun rumah minimalis tersebut di wilayah perkotaan. Dalam kalkulasinya, hal itu sulit untuk masuk apabila dibanderol menjadi rumah subsidi.

    Dengan mempertimbangkan harga tanah di perkotaan yang sudah cenderung tinggi, Deddy menyebut rencana membangun rumah minimalis di perkotaan itu bakal menyasar masyarakat menengah.

    “Jadi sebenarnya yang 18/25 atau 18/30 ini sebenarnya masuk nih [kalau dijual secara komersil], kalau bicara di tengah kota masuknya di MBT masyarakat berpenghasilan tanggung. Jadi mungkin di sekitaran kisaran harga di bawah [Rp]500 juta,” tegasnya.

    Untuk diketahui, pemerintah saat ini tengah dalam tahap sosialisasi dan uji publik yang hendak mengubah batas luas lantai rumah subsidi untuk di revisi menjadi 18 m2 (luas bangunan) dan 25 m2 (luas tanah). 

    Rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025. Dalam rumusan beleid itu, juga ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2, sedangkan luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2. 

    Pada aturan yang lama, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. 

    Kemudian, luas lantai rumah paling rendah sebesar 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi.