Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Iran-Israel Gencatan Senjata, Kadin Wanti-wanti Industri RI Tetap Siaga

    Iran-Israel Gencatan Senjata, Kadin Wanti-wanti Industri RI Tetap Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih mewaspadai konflik Iran-Israel yang dinilai berisiko besar terhadap stabilitas rantai pasok global, meskipun saat ini kedua negara dikabarkan telah sepakat gencatan senjata. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini dapat meningkatkan volatilitas harga minyak dan gas dunia hingga ketidakpastian pasar. 

    “Konflik ini juga berpotensi mengganggu arus logistik internasional, khususnya rute-rute pelayaran utama,” ujar Saleh kepada Bisnis, dikutip Rabu (25/6/2025). 

    Dalam hal ini, dia menyoroti ancaman penutupan selat Hormuz, kendati Iran telah membatalkan langkah tersebut saat ini. Wilayah Teluk itu merupakan jalur utama perdagangan minyak global, di mana sekitar 20 juta barel minyak serta 20% LNG global melewati jalur ini setiap harinya. 

    Saleh juga mengkhawatirkan ketidakpastian pasar yang memengaruhi keputusan investasi, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor.

    “Industri dalam negeri, seperti industri petrokimia dan logam, sangat terdampak karena sebagian besar bahan baku masih tergantung impor,” tuturnya. 

    Meski kondisi perang saat ini telah mereda, industri manufaktur, pelayaran maupun sektor energi tetap harus bersiap. Pasalnya, masih terdapat potensi keterlambatan pasokan bahan baku karena terganggunya rute pelayaran dan peningkatan biaya logistik.

    “Hambatan logistik sangat nyata karena banyak perusahaan pelayaran internasional mengalihkan jalur pengiriman untuk menghindari kawasan konflik sehingga waktu tempuh bertambah dan biaya pengapalan meningkat,” tuturnya. 

    Bahkan, dia menyebut, biaya asuransi maritim naik signifikan, terutama untuk kapal yang melewati zona merah (high-risk area). Semula tarif 0,125% menjadi rata-rata 0,2% dari nilai kapal untuk zona Teluk dan sekitar 0,7% untuk rute Red Sea/Israel.

    Belum lagi, kenaikan harga energi yang sempat melonjak dan berdampak langsung pada biaya transportasi logistik internasional dan domestik. 

    “Tarif sewa kapal tanker VLCC ke Jepang naik 20%, biaya spot container naik 55% dari Shanghai ke Jebel Ali,” ujarnya. 

    Kadin mendorong pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi negara asal impor (misal dari kawasan Asia Tenggara atau Afrika), penguatan substitusi bahan baku dalam negeri, meskipun ini butuh waktu dan insentif, serta kolaborasi antar industri dengan membentuk sistem logistik bersama untuk menjamin ketersediaan bahan baku strategis.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan berupa insentif impor bahan baku strategis, jaga stabilitas logistik, dan fasilitasi akses pembiayaan.

    Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi industri, membangun cadangan bahan baku strategis, dan perluasan kerja sama perdagangan non-tradisional.

  • Petani Sawit Menjerit: Harga Buah Fluktuatif, Penertiban Lahan Tidak Transparan

    Petani Sawit Menjerit: Harga Buah Fluktuatif, Penertiban Lahan Tidak Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Petani kelapa sawit kian nelangsa menghadapi tekanan ganda dari fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) serta ketidakpastian akibat penertiban kawasan hutan yang berlangsung masif.

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius, yang bukan hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga memengaruhi posisi strategis Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    “Petani saat ini menjadi bagian dari rantai pasok domestik dan global, sehingga apapun yang terjadi pada harga CPO [crude palm oil] akan sangat berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani,” kata Mutiara Panjaitan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo dalam Bisnis Indonesia Forum: Sembelit Industri Sawit, Masihkan Prospektif jadi Penopang? pada Selasa (24/6/2025). 

    Menurutnya, setidaknya ada dua isu utama yang menjadi sorotan petani. Pertama adalah ketidakpastian sosial-ekonomi akibat harga CPO yang sangat fluktuatif, membuat petani ragu apakah sektor sawit masih dapat menopang kesejahteraan mereka ke depan. 

    Kondisi ini juga diamini oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Mereka memperkirakan 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri kelapa sawit, baik dari sisi produksi, ketersediaan ekspor, maupun harga.  Gapki secara khusus menyoroti tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang mencapai 32%. 

    Ilustrasi kelapa sawit / JIBI

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) – salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia – mengenakan tarif impor yang lebih besar terhadap Indonesia dibandingkan dengan pesaing Indonesia yaitu Malaysia sebesar 24%.

    Menurut perhitungan Gapki, beban ekspor sawit Indonesia saat ini mencapai US$221,12 per ton, lebih tinggi dari beban ekspor minyak sawit Malaysia sebesar US$140 per ton.

    “Jadi kita bisa melihat daya saing kita kalah,” kata Mukthi dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Kemudian, memasuki Maret 2025, Gapki melihat adanya keseimbangan kembali harga minyak nabati, yang ditunjukkan dengan menurunnya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil /CPO) di bawah harga minyak rapeseed maupun sunflower oil. 

    Geopolitik Memanas hingga Tumpang Tindih Aturan

    Industri sawit Tanah Air juga ikut terbebani dengan perkembangan geopolitik yang tidak menentu. Mukthi menyebut, perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, India-Pakistan, dan Timur-Tengah yang semakin meningkat eskalasinya mendorong harga energi meningkat. 

    Kendati begitu, ada kekhawatiran terhadap kinerja ekspor minyak sawit jika negara tujuan mengalami krisis ekonomi imbas kondisi geopolitik saat ini.

    “Jadi kalau kita melihatnya 2025 sebagai tahun yang penuh tantangan,” ujarnya.

    Dari dalam negeri, industri ini juga menemui sejumlah tantangan. Mulai dari produksi dan produktivitas yang relatif stagnan dan cenderung turun; kebutuhan dalam negeri, baik untuk pangan, energi, dan industri oleokimia yang terus meningkat; hingga ketidakpastian hukum dan berusaha.

    Terkait ketidakpastian hukum dan berusaha, Mukthi menuturkan bahwa saat ini sekitar 37 instansi mengatur atau terlibat dalam industri sawit. Selain itu, banyak peraturan perundangan yang tumpang tindih, hingga kebijakan yang mudah berubah-ubah.

    Penertiban Lahan

    Selain harga yang fluktuatif, Apkasindo dan Gapki menyoroti soal penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara intensif belakangan ini. 

    Mutiara menyebut pendekatan yang dipakai oleh pemerintah dan otoritas terkait belum sepenuhnya diterima dengan utuh oleh petani di lapangan. 

    “Efek psikologisnya besar. Informasi soal siapa subjeknya, apa objeknya, dan berapa luas kawasan yang ditertibkan itu tidak tersampaikan secara utuh ke seluruh anggota,” katanya.

    Dia menambahkan, petani bukan hanya bagian dari rantai pasok, tetapi juga menjadi subjek penting dalam penyelesaian status lahan dan bagian dari program ketahanan nasional, baik pangan maupun energi. 

    “Karena itu, penting sekali agar komunikasi kepada petani dilakukan dengan lebih transparan dan inklusif,” tegasnya.

    Kondisi yang dialami petani juga menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengingatkan posisi Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia tak boleh tergeser hanya karena persoalan lahan.

    “Kalau industri sawit kita menurun, maka perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga akan terdampak. Dunia butuh sawit Indonesia. Jika pasokan terganggu, harga pangan global bisa melonjak,” kata Eugenia.

    Menurutnya, pemerintah bersama pelaku industri perlu segera merumuskan arah kebijakan dan konsep jangka panjang agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.

    “Jangan sampai Malaysia menggantikan posisi kita hanya karena kita tidak menyelesaikan persoalan di dalam negeri,” kata Eugenia.

    Senada, Gapki juga meminta pemerintah segera menyelesaikan penguasaan lahan sawit di kawasan hutan. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi sawit jika tidak segera ditangani dengan cepat.

    Ilustrasi kelapa sawit / JIBI

    Adapun, Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, dari target penguasaan lahan seluas 1,17 juta hektare, baru sekitar 1 juta hektare yang telah dilakukan penguasaan kembali, dari total 369 perusahaan. Adapun data tersebut diperoleh Gapki dari Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) per 23 Maret 2025.

    “Yang jadi concern kita adalah bagaimana pengelolaan selanjutnya, karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, berpotensi turunnya produksi,” kata Mukthi, Selasa (24/6/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Melalui beleid itu, diatur bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan dengan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.

    Gapki, merujuk laporan dari Ketua Satgas per 23 Maret 2025 menyebut bahwa dari target penguasaan lahan seluas 1,27 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan penguasaan kembali baru sekitar 1.001.674 hektare atau 1 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan verifikasi mencapai 710.057 hektare, dan luas lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan 467.136 hektare.

    Kemudian, luas lahan yang telah diserahkan ke PT Agrinas 221.868 hektare dan luas lahan yang siap diserahkan ke PT Agrinas 216.997 hektare.

    “Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini akan memengaruhi tingkat produksi, kemudian terjadinya PHK, dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha menilai perlu adanya strategi dari pemerintah dalam meningkatkan produksi kelapa sawit di Tanah Air, usai 1 juta hektare lahan sawit yang ada telah dikuasai oleh pemerintah.

    Menurut dia, pemerintah perlu menggenjot produksi sawit di lahan yang tidak bermasalah untuk mengantisipasi hilangnya produksi dari lahan sebelumnya.

    “Karena begini, kalau 1 juta hektare di kali 4 ton berarti 4 juta ton lahan sawit tidak berproduksi sehingga harus digantikan supaya secara produksi tidak turun,” tutur Eugenia.

    Sebagai produsen nomor satu kelapa sawit di tingkat dunia, Eugenia menyebut bahwa Indonesia harus memiliki prospek sawit yang cerah. Pasalnya, jika produksi kelapa sawit merosot, perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan ikut turun hingga memicu melonjaknya harga pangan secara global.

    “Oleh karena itu, pemerintah dan pengusaha harus buat industri ini punya prospek cerah,” ujarnya. 

  • Negosiasi Buntu, Uni Eropa Bersiap Kenakan Tarif Balasan untuk Donald Trump

    Negosiasi Buntu, Uni Eropa Bersiap Kenakan Tarif Balasan untuk Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa bersiap memberlakukan tarif balasan terhadap impor dari Amerika Serikat, karena Presiden Donald Trump tetap mengenakan tarif dasar atas produk-produk dari blok tersebut seperti yang diperkirakan banyak pihak.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (25/6/2025), pejabat UE memperkirakan Amerika Serikat (AS) akan tetap mempertahankan sebagian tarif meskipun negosiasi dagang selesai. Hingga kini, Komisi Eropa—yang bertanggung jawab atas urusan perdagangan UE—belum memberikan sinyal apakah hal itu akan memicu aksi balasan.

    “Kami perlu melakukan pembalasan dan penyeimbangan di sejumlah sektor utama jika AS tetap ngotot pada kesepakatan yang timpang, termasuk jika hasil negosiasi tetap mempertahankan tarif 10%,” ujar Komisaris Industri UE Stephane Sejourne.

    UE kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum hampir seluruh ekspor ke AS dikenakan tarif hingga 50% pada 9 Juli. Trump sebelumnya mengkritik keras UE yang menurutnya diciptakan untuk merugikan AS, serta menyebut surplus barang dan hambatan dagang sebagai alasan utama kebijakan tarifnya. 

    UE memperkirakan bahwa saat ini tarif AS telah mencakup 380 miliar euro (US$439 miliar), atau sekitar 70% dari total ekspor UE ke AS.

    Menurut seorang pejabat UE yang enggan disebutkan namanya, negosiasi belakangan ini menunjukkan percepatan, dan Komisi Eropa tengah berupaya keras mencari solusi yang saling menguntungkan.

    Namun, pekan lalu Komisi Eropa juga menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa AS masih mengajukan tuntutan yang berpotensi menciptakan kesepakatan yang tidak adil.

    Komisi Eropa akan mengevaluasi hasil akhir dan menentukan sejauh mana ketimpangan yang dapat diterima, jika ada. Keputusan soal aksi balasan harus dikonsultasikan dan disepakati bersama negara-negara anggota.

    Beberapa permintaan AS termasuk kuota ekspor perikanan yang dinilai bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), langkah-langkah tarif yang tidak bersifat timbal balik, serta tuntutan terkait keamanan ekonomi yang oleh pejabat UE disebut tidak realistis.

    Banyak pihak di UE memprediksi bahwa sebagian besar tarif AS akan tetap berlaku, termasuk tarif dasar 10%, meskipun kesepakatan dicapai. Inggris pun telah menandatangani kesepakatan dengan AS bulan ini yang tetap membebankan tarif 10% atas hampir seluruh ekspor dari Inggris.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan pihaknya memahami bahwa AS menggunakan tarif 10% sebagai baseline. Oleh karena itu, dia menyebut Uni Eropa juga sedang menyiapkan langkah penyeimbangan yang akan melindungi bisnis dan pekerja Eropa apabila kesepakatan yang adil tidak tercapai.

    Sektor Terdampak Tarif Trump

    Salah satu sektor yang rentan dalam konflik dagang ini adalah industri penerbangan sipil. Sejourne menekankan bahwa Airbus SE yang berbasis di Toulouse, Prancis, tidak boleh dirugikan oleh kompetisi tidak adil dari Boeing yang berbasis di Virginia, AS, terutama karena tambahan tarif 10% terhadap Airbus.

    “Jika kita tidak melakukan penyeimbangan, maka kita akan membiarkan sektor-sektor utama tidak terlindungi. Maka dari itu, langkah ini juga penting dari sisi ekonomi,” ujarnya.

    Meskipun negosiasi berjalan positif, sejumlah pejabat Eropa memandang skenario terbaik adalah tercapainya kesepakatan prinsip sebelum tenggat 9 Juli, yang memungkinkan negosiasi diperpanjang dan gencatan tarif tetap berlaku.

    Adapun, Uni Eropa telah menyetujui tarif atas 21 miliar euro produk AS sebagai tanggapan atas tarif Trump terhadap ekspor baja dan aluminium. Tarif tersebut menyasar negara bagian yang sensitif secara politik, termasuk produk kedelai dari Louisiana—kampung halaman Ketua DPR AS Mike Johnson—serta produk pertanian, unggas, dan sepeda motor.

    Selain itu, blok tersebut juga menyiapkan daftar tambahan tarif terhadap produk AS senilai 95 miliar euro, sebagai respons atas kebijakan tarif timbal balik dan bea masuk otomotif Trump. Daftar ini masih dapat berubah sesuai masukan dari negara-negara anggota dan pelaku industri yang ingin melindungi sektor mereka.

    AS telah lebih dahulu mengenakan tarif terhadap mobil Eropa, baja, dan aluminium, serta mengumumkan rencana ekspansi tarif ke sektor lain seperti farmasi, semikonduktor, dan pesawat komersial.

    Kepada wartawan bulan ini dalam perjalanan pulang dari KTT G7 di Kanada, Trump menyatakan belum melihat tawaran yang adil dari UE.

    “Mereka harus membuat kesepakatan yang bagus, atau mereka akan membayar sesuai dengan apa yang kami tentukan,” ujarnya.

  • Tarif Trump Berisiko Dorong Inflasi, Bos The Fed Tahan Pelonggaran Suku Bunga

    Tarif Trump Berisiko Dorong Inflasi, Bos The Fed Tahan Pelonggaran Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell memperingatkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang lebih tinggi dapat mulai mendorong inflasi pada musim panas ini. Periode tersebut akan menjadi kunci bagi pertimbangan bank sentral AS dalam memangkas suku bunga.

    Hal tersebut disampaikan Powell saat menjawab pertanyaan anggota Kongres AS dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Selasa (24/6/2025) waktu setempat.

    Powell mendapat tekanan dari anggota Partai Republik terkait alasan The Fed belum memangkas suku bunga, seperti yang didesak oleh Presiden Donald Trump. Menurut Powell, dirinya dan banyak pejabat The Fed memperkirakan inflasi akan mulai naik dalam waktu dekat, sehingga bank sentral belum merasa perlu segera menurunkan biaya pinjaman.

    “Saya tidak ingin mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga pada pertemuan Juli, atau pertemuan mana pun untuk saat ini,” ujar Powell, dikutip dari Reuters pada Rabu (25/6/2025).

    Menurutnya, kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat serta ketidakpastian besar atas dampak dari kebijakan tarif menjadikan The Fed tidak berada dalam posisi tergesa-gesa untuk bertindak.

    “Kita akan mulai melihat dampak kenaikan harga akibat tarif ini pada data Juni dan Juli [2025]. Jika tidak, kami terbuka pada kemungkinan bahwa efek limpahan terhadap konsumen lebih kecil dari yang diperkirakan. Namun jika terjadi, itu akan menjadi faktor penting dalam kebijakan,” ujarnya.

    Powell menambahkan, jika tekanan inflasi ternyata tetap terkendali, maka peluang pemangkasan suku bunga bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

    Selama sidang, Powell beberapa kali dicecar terkait The Fed yang terlihat begitu terfokus pada persoalan tarif dan belum juga memangkas suku bunga, padahal laju inflasi sejauh ini masih tergolong moderat.

    Dia menegaskan kebijakan The Fed tidak bertujuan untuk mendukung ataupun mengkritik pendekatan pemerintahan Trump terkait perdagangan, melainkan untuk merespons dampaknya terhadap inflasi.

    “Kami tidak berkomentar tentang tarif. Tugas kami adalah menjaga inflasi tetap terkendali, dan ketika kebijakan pemerintah memiliki dampak jangka pendek dan menengah yang signifikan, maka itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” jelas Powell.

    Menurutnya, hampir semua peramal ekonomi profesional memperkirakan bahwa inflasi akan meningkat secara signifikan sepanjang tahun ini.

    Pasar Tak Berekspektasi Pemangkasan Bunga

    Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke DPR AS, Powell menyebut efek inflasi dari tarif bisa bersifat sementara karena hanya menaikkan harga satu kali. Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa efeknya bisa lebih persisten.

    “Untuk saat ini, kami merasa berada dalam posisi yang tepat untuk menunggu dan melihat perkembangan ekonomi sebelum mempertimbangkan perubahan sikap kebijakan moneter,” ujarnya.

    Setelah pernyataan Powell dipublikasikan, investor mulai mengurangi ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan Juli 2025. Namun, peluang penurunan suku bunga pada September 2025 meningkat, dengan kemungkinan lanjutan pemangkasan pada akhir tahun.

    Testimoni Powell secara garis besar sejalan dengan pernyataan kebijakan yang dirilis pekan lalu, di mana seluruh anggota FOMC memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25%—4,5%. 

    Proyeksi ekonomi yang dirilis juga menunjukkan bahwa mayoritas pejabat memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis poin hingga akhir tahun ini.

    Namun, dua gubernur The Fed yang merupakan pilihan Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa suku bunga bisa turun sedini pertemuan Juli, mengingat inflasi belum terlihat naik. Sebaliknya, tiga presiden bank sentral wilayah menyampaikan kekhawatiran bahwa inflasi masih berisiko meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

    Presiden Trump sendiri secara terbuka menyerang Powell melalui media sosial sebelum sidang berlangsung.

    “Kita seharusnya sudah 2 sampai 3 poin lebih rendah. Saya harap Kongres bisa benar-benar ‘menyadarkan’ orang yang keras kepala dan bodoh ini,” tulis Trump.

  • Ramalan Menteri Rosan soal Dampak Konflik Israel-Iran Terhadap Iklim Investasi RI

    Ramalan Menteri Rosan soal Dampak Konflik Israel-Iran Terhadap Iklim Investasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani meyakini tensi geopolitik antara Israel, Iran, maupun AS, tidak mempengaruhi arus investasi yang masuk ke Indonesia.

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini appetite atau selera dari investor yang melakukan foreign direct investment (FDI) tak berubah dan tetap tinggi, sekalipun di tengah gejolak yang terjadi.

    Terjaganya aliran investasi tersebut disebabkan negara utama yang menanamkan modal di Indonesia berasal dari kawasan Asia, utamanya Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Korea.

    “Saya melihat dampaknya [dari segi FDI] boleh dibilang belum kita lihat sampai sejauh ini. Jadi semua masih berjalan,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPM, Selasa (24/6/2025).

    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tersebut juga menuturkan bahwa dalam enam bulan ini pun realisasi investasi cenderung baik dan positif, meski terdapat gejolak ekonomi global dari berbagai sumber.

    “Jadi buat kami kelihatannya tidak ada pengaruh yang besar ya. Jadi semuanya oke kok, perjalanan baik,” lanjutnya.

    Adapun, realisasi investasi hingga kuartal I/2025 tercapai senilai Rp465,2 triliun, mengalami pertumbuhan 15,9% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi investasi itu juga naik 2,7% secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ).

    Realisasi investasi kuartal I/2025 setara dengan 24,4% dari total target investasi tahun ini senilai Rp1.905,6 triliun.

    Artinya, pemerintah perlu mengejar Rp1.440,4 triliun lagi untuk mencapai target atau realisasi per kuartalnya setidaknya harus mengantongi FDI senilai Rp480,13 triliun pada sisa tahun ini.

    Selain itu, Rosan juga memaparkan bahwa realisasi investasi luar Jawa pada kuartal I/2025 mencapai Rp235,9 triliun atau 50,7% dari total investasi. Sementara itu, realisasi investasi di Jawa pada kuartal yang sama mencapai Rp229,3 triliun atau 49,3%.

    Investasi yang masuk itu, berdasarkan catatan Rosan, menghasilkan penyerapan tenaga kerja hingga 594.104 orang, tumbuh 8,5% (YoY).

    Adapun, kondisi investasi langsung atau FDI cukup berbalik dengan investasi lainnya seperti portofolio maupun emas yang kabur ke aset aman atau safe haven.

    Sebut saja harga emas menguat seiring meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang mendorong lonjakan permintaan terhadap aset safe haven.

  • Laba KAI 2024 Naik jadi Rp2,21 Triliun, Pendapatan Angkutan Penumpang Moncer

    Laba KAI 2024 Naik jadi Rp2,21 Triliun, Pendapatan Angkutan Penumpang Moncer

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp2,21 triliun sepanjang 2024.

    Berdasarkan laporan keuangan KAI 2024, perolehan laba tersebut naik 18,18% dibandingkan perolehan pada 2023 yang mencapai Rp1,87 triliun.

    Sepanjang 2024, KAI mencatatkan pendapatan senilai Rp36,11 triliun, naik tipis 2,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35,11 triliun.

    Pendapatan KAI ditopang oleh pendapatan angkutan dan usaha lainnya senilai Rp35,93 triliun. Pos pendapatan ini meningkat signifikan sebesar 29,43% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp27,76 triliun.

    Jika diperinci, pendapatan angkutan paling besar disumbang dari pendapatan angkutan barang yang mencapai Rp12,8 triliun. Kontributor terbesar pendapatan angkutan barang adalah angkutan komoditas batu bara yang mencapai Rp11,33 triliun. Pendapatan angkutan batu bara naik 11,19% dibandingkan 2023 sebesar Rp10,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan dari angkutan penumpang pada 2024 mencapai Rp11,92 triliun, naik Rp19,91% dibandingkan perolehan pada 2023 sebesar Rp9,94 triliun. Kontributor terbesarnya berasal dari penumpang kelas ekonomi yang mencapai Rp6,43 triliun.

    Adapun, pendapatan dari penumpang kelas ekonomi naik 25,09% dibandingkan perolehan pada 2023 yang mencapai Rp5,14 triliun.

    Pendapatan angkutan KAI juga disumbang dari pendapatan pendukung angkutan yang terdiri atas prapurna dan bongkar; muat; service on train dan restorasi KA; dan lainnya sebesar Rp1,01 triliun.

    Pada pos pendapatan angkutan dan usaha lainnya, KAI juga membukukan kompensasi pemerintah berupa pendapatan pelayanan publik (PSO) Rp4,68 triliun, pemeliharaan infrastruktur operasi (IMO) Rp3,48 triliun, dan angkutan perintis Rp126,19 miliar.

    Dari sisi beban, beban pokok pendapatan KAI pada 2024 mengalami penurunan 13,87% menjadi Rp23,27 triliun dari sebelumnya pada 2023 sebesar Rp27,02 triliun.

    Per 31 Desember 2024, KAI mencatatkan total aset senilai Rp97,09 triliun, naik 19,32% dibandingkan 2023. Sementara itu, total liabilitas perseroan tercatat senilai Rp61,77 triliun atau naik 22,38% dibandingkan posisi pada akhir 2023.

  • Pencairan Gaji ke-13 PNS Pemda, Kemenkeu Estimasi 425 Daerah Rampung Akhir Juni 2025

    Pencairan Gaji ke-13 PNS Pemda, Kemenkeu Estimasi 425 Daerah Rampung Akhir Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran gaji ke-13 belum akan selesai pada bulan ini, khususnya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyampaikan bahwa hingga 24 Juni 2025 pukul 08.00 WIB, realisasi penyaluran gaji ke-13 telah mencapai Rp41,03 triliun. Anggaran yang disiapkan untuk ASN dalam bonus gaji ke-13 ini total mencapai Rp49,4 triliun.

    Terperinci, gaji ke-13 ASN daerah, realisasi penyaluran mencapai Rp11,85 triliun bagi 2.425.296 pegawai di 379 pemerintah daerah (Pemda). Sementara itu, penyaluran yang direncanakan pada 25–30 Juni 2025 sebesar Rp1,62 triliun untuk 278.851 pegawai di 46 Pemda.

    Artinya, hingga akhir bulan ini penyaluran untuk ASN Daerah hanya akan mencapai Rp13,47 triliun untuk 425 Pemda dari 546 Pemda atau mencakup 77,7% dari target.

    Deni pun mengonfirmasi bahwa penyaluran yang belum rampung tersebut akan berlanjut dan diselesaikan pada Juli mendatang.

    “Iya begitu [belum akan 100% hingga akhir Juni, dan akan dilanjutkan pada Juli],” ujar Deni kepada Bisnis, Selasa (24/6/2025).

    Meski demikian, Deni enggan menanggapi pertanyaan terkait alasan lambatnya penyaluran bonus gaji di daerah. Gaji ke-13 yang diberikan menjelang tahun ajaran baru bertujuan untuk membantu biaya pendidikan keluarga ASN dan pensiunan.

    Meski demikian, jika dibandingkan dengan realisasi per 17 Juni 2025, penyaluran pekan ini mengalami peningkatan dari 48,4% menjadi 77,7% untuk ASN Pemda.

    Sementara itu, penyaluran gaji ke-13 di lingkungan pemerintah pusat telah rampung sepenuhnya.

    Jumlah realisasinya senilai Rp15,85 triliun untuk 2.002.401 pegawai/personil, dengan rincian untuk PNS/Pejabat Negara sejumlah Rp8,65 triliun untuk 848.168 pegawai, dan PPPK senilai Rp420,6 miliar untuk 109.099 pegawai.

    Penyaluran gaji ke-13 unttuk Anggota Polri terlaksana senilai Rp3,4 triliun untuk 490.083 personel/pegawai sementara untuk Prajurit TNI sejumlah Rp3,16 triliun untuk 519.333 personel/pegawai. Kemudian pembayaran gaji ke-13 untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) senilai Rp222,6 miliar untuk 35.718 pegawai.

    Deni mengungkapkan bahwa secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan Gaji Ketiga Belas ASN/TNI/Polri sebanyak 9.235 satker (100%) dan 97 K/L. 

    Di samping itu, pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan hampir rampung atau telah mencapai 98,6% dengan nilai mencapai Rp11,7 triliun 3.610.436 pensiunan. Dana itu tersalur melalu PT Taspen sejumlah Rp10,32 triliun untuk 3.122.670 pensiunan (98,7%) dan PT Asabri senilai Rp1,39 triliun untuk 487.766 pensiunan (97,9%). 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Pemda untuk segera merampungkan pembayaran gaji ke-13. 

    “Kami berharap seluruh APBD akan menyelesaikan gaji ketiga belas ASN Daerah, pada Juni ini diselesaikan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

  • Kerja Sama Migas RI – Rusia, Prabowo Diminta Tak Gentar Hadapi Sanksi Barat

    Kerja Sama Migas RI – Rusia, Prabowo Diminta Tak Gentar Hadapi Sanksi Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai pemerintah tak perlu khawatir jika ingin bekerja sama dengan Rusia sektor energi, khususnya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas). Meski Rusia masih mendapat sanksi negara Barat, Indonesia merupakan negara non blok.

    Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, sebagai negara non blok, Indonesia berhak bermitra dengan negara mana saja, selama sama-sama menguntungkan.

    “Hal-hal tersebut tidak perlu khawatir, tapi memang perlu disikapi. Ya ada caranya lah. Misalkan pembiayaan,” ucap Moshe kepada Bisnis, Selasa (24/6/2025).

    Dia menjelaskan, banyak perusahaan-perusahaan Rusia punya afiliasi atau punya perusahaan-perusahaan di luar dari negeri. Oleh karena itu, walaupun induknya masih di Rusia, tapi RI bisa bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan di luar negerinya.

    “Itu semua bisa disikapi, diantisipasi. Jadi itu tidak ada masalah,” katanya.

    Moshe juga menjelaskan, saat ini memang banyak sekali negara-negara Barat yang memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksi itu seperti embargo dan lain sebagainya.

    Kendati demikian, Rusia tetap tidak terisolir. Transaksi Rusia dengan India justru setelah perang Ukraina malah meningkat. Selain itu, transaksi Rusia dengan negara-negara Eropa Timur justru meningkat juga. 

    Moshe menyebut, sampai sekarang Eropa juga masih membeli gas Rusia. Dia mencatat, pada 2024 justru ada peningkatan transaksi beli gas dari Eropa.

    “Di mana Eropa itu membeli gasnya itu lebih besar, naik sekitar 20% dari tahun 2023. Kalau mereka bisa bertransaksi, kenapa kita tidak?” tutur Moshe.

    Lebih lanjut, Moshe manilai prospek kerja sama Indonesia dengan Rusia cukup besar. Apalagi, Negeri Beruang Merah merupakan salah satu negara yang terdepan di produksi migas. Rusia juga merupakan bagian dari OPEC+.

    Dia juga berpendapat bahwa keterlibatan teknologi Rusia untuk membantu Indonesia meningkatkan produksi migas sangat besar. 

    “Jadi semoga ini bisa terjalin dengan erat, untuk bisa dikembangkan kemudian hari ini,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Indonesia-Rusia menjajaki peluang kerja sama untuk mengerjakan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau (liquefied natural gas/LNG) hingga pasokan minyak usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negara itu.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menginisiasi langkah modernisasi infrastruktur migas. Adapun, modernisasi yang dimaksud mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk mengoptimalkan sumur yang selama ini dianggap kurang produktif.

    “Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” ujar Putin saat konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Asal tahu saja, relasi Indonesia-Rusia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batu bara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi.

    Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Model kolaborasi ini diharapkan pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.

  • Produksi Sawit RI Hanya 3,8 Juta Ton, Kementan Putar Otak Genjot Produksi

    Produksi Sawit RI Hanya 3,8 Juta Ton, Kementan Putar Otak Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, industri sawit Indonesia pada masa depan penuh tantangan. Kendati begitu, pemerintah telah menyiapkan sederet strategi guna menggenjot produksi kelapa sawit Tanah Air. 

    Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementan Haris Darmawan menyampaikan, produktivitas kelapa sawit Indonesia saat ini masih rendah, dengan rata-rata sekitar 3,8 ton per hektare per tahun. 

    “Padahal kita punya potensi bisa mencapai 5-6 ton per hektare per tahun,” kata Haris dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Menjawab tantangan tersebut, Haris menyebut bahwa pemerintah telah memiliki Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang fokus pada kebun petani rakyat yang tidak produktif, dengan target replanting sekitar 120.000 hektare per tahun.

    Selain itu, pemerintah melakukan intensifikasi dan menerapkan good agriculture practices (GAP). Dalam hal ini, kata Haris, pemerintah mendorong para petani untuk menggunakan benih unggul.

    “Jadi penggunaan benih unggul mutlak dilakukan,” ujarnya.

    Pihaknya juga mendorong pemupukan berimbang, serta digitalisasi pertanian dan pemantauan produktivitas melalui teknologi citra satelit.

    Upaya selanjutnya yakni perluasan lahan secara legal dan berkelanjutan, dengan membatasi ekspansi lahan baru dan mendorong peningkatan produktivitas di lahan eksisting untuk mengurangi deforestasi.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menyebut, produksi dan produktivitas minyak sawit Indonesia relatif stagnan dan cenderung turun selama lima tahun terakhir. 

    Merujuk data Gapki, produksi minyak sawit (CPO dan PKO) sampai dengan Februari 2025 mencapai 8,26 juta ton atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 8,89 juta ton.

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, menurunnya produksi minyak sawit di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diantaranya, tidak ada perluasan areal tanam baru, produktivitas yang stagnan, hingga program peremajaan pemerintah yang tidak berjalan bagus.

    Selain itu, biaya produksi yang terus meningkat turut menjadi salah satu pemicu menurunnya  produksi minyak sawit dalam beberapa tahun terakhir.

    “Produktivitas yang bisa jadi 4 ton, sekarang turun 3,5 ton. Inilah yang kita hadapi sekarang ini,” ujar Mukhti.

    Menurutnya, perlu ada upaya dalam meningkatan produktivitas dan penguatan huluisasi. Diantaranya, dengan memastikan program PSR dapat berjalan sesuai dengan target, peremajaan sawit PB dengan klon-klon unggul dan tahan ganoderma, serta implementasi GAP dan GMP (Good Manufacturing Practices).

  • Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025

    Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto mengungkap program Sekolah Rakyat direncanakan meluncur pada Juli 2025.

    Menurutnya, program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya melalui model pendidikan berasrama (boarding school).

    “Ya mungkin sudah disampaikan sama Wamendikti sama Mendikdasmen untuk Sekolah Rakyat, mungkin bulan Juli ya akan di-launching. Banyak, kurang lebih sekitar 200 mungkin ya itu Sekolah Rakyat. Itu sifatnya boarding school,” ujar Aris kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi pendidikan inklusif yang menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu dan wilayah-wilayah terpencil.

    Sementara itu, terkait perkembangan Sekolah Garuda—yang juga merupakan bagian dari agenda pendidikan nasional—Aris menyebut bahwa informasi lebih detail sebaiknya disampaikan langsung oleh kementerian yang membidangi.

    “Sekolah Garuda nanti mungkin menteri yang terkait aja yang lebih enak ya,” ucapnya singkat.

    Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda merupakan bagian dari transformasi sektor pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang mengusung kurikulum nasional dengan penguatan standar pendidikan global.

    Program ini ditujukan untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia.

    “Sekolah Garuda merupakan sebuah program strategis nasional yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri agar mampu melanjutkan studi di perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi penggerak utama kemajuan bangsa,” ujar Teddy lewat rilisnya, Senin (23/6/2025).

    Seleksi masuk ke Sekolah Garuda pun akan dilakukan melalui sistem yang sangat kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik dan uji kompetensi. Seluruh siswa yang diterima akan mendapatkan beasiswa penuh tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

    “Sekolah Garuda mengusung model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi masuk dilakukan berbasis rekam prestasi dan uji kompetensi yang ketat, dengan skema beasiswa penuh bagi seluruh siswa terpilih tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,” ucapnya.

    Sementara itu, sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambungnya.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” tandas Teddy.