Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Momen Prabowo Terkesima Lihat RS Estetika di Bali: Saya Diam-diam Mau Ke Situ

    Momen Prabowo Terkesima Lihat RS Estetika di Bali: Saya Diam-diam Mau Ke Situ

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku terkesima dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali. Dia pun menyatakan tertarik untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut. 

    Pada peresmian KEK Sanur dan Bali International Hospital, Rabu (25/6/2025), Prabowo menyatakan masyarakat harus berbangga dengan kehadiran KEK Sanur yang dinilainya sebagai terobosan. Dia mengaku sempat berkeliling ke beberapa fasilitas di sana dan menyebut alat-alat medis yang digunakan berteknologi canggih. 

    “Saya lihat dua rumah sakit hari ini, Rumah Sakit Wellness dan Estethic Center dari Universitas Ngoerah Sun. Luar biasa di situ teknologi dan pengobatan yang cukup canggih taraf internasional untuk kulit, plastik, gigi, dan mata, dan sebagainya,” ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/6/2025). 

    Prabowo memuji teknologi medis yang digunakan di fasilitas-fasilitas tersebut. Dia bahkan menyebut tertarik untuk secara diam-diam mengunjunginya. 

    “Sampai saya sendiri tertarik. Mungkin diam-diam saya mau juga ke situ. Tapi diam-diam nyamar, dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas, katanya,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Fasilitas kesehatan yang dimaksud Prabowo adalah Ngoerah Sun Wellness and Esthetic Centre, yang terletak di RSUP Prof. Ngoerah. Rumah sakit itu bekerja sama dengan Sun Medical Center asal Korea Selatan. 

    Tidak hanya itu, Prabowo turut mengunjungi Bali International Hospital. Dia menggambarkan rumah sakit bertaraf internastional itu bernuansa hotel. 

    “Waktu saya masuk saya kira hotel, memang rumah sakit nuansa hotel. Lantainya marmer. Maksudnya adalah bahwa Indonesia adalah negara besar, negara bekemajuan, dinamis, sehingga kita juga harus punya fasilitas terbaik sehingga kita bisa jadi pusat, kita bisa terima pasien dari kawasan kita, kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan sebagainya,” tuturnya. 

  • Jurus Kemendag Dorong Ekspor Lewat Program UMKM Bisa Ekspor

    Jurus Kemendag Dorong Ekspor Lewat Program UMKM Bisa Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong produk UMKM untuk bisa dikenal di mancanegara melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, program UMKM Bisa Ekspor diharapkan bisa meningkatkan kontribusi ekspor yang dilakukan UMKM.

    “Program kami adalah memfasilitasi agar para UMKM ini bisa memperluas pasarnya secara global. Nah, itu yang kami upayakan dan kita selalu lakukan dan hasilnya juga sangat positif, dan so far juga ada hasilnya,” kata Punto saat ditemui Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, seusai melakukan pelepasan Tim Jelajah Ekspor 2025, Rabu (25/6/2025). 

    Dalam hal peningkatan ekspor, Punto menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan Kemendag adalah melalui perluasan pasar ekspor seperti perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA).

    Dia menjelaskan, dengan adanya FTA, maka produk UMKM bisa lebih bersaing termasuk dari sisi tarif. Dengan begitu, produk lokal bisa diterima lebih luas di mancanegara.

    “Kebayang enggak kalau misalnya kita nanti bisa masuk ke pasar Eurasia. Terus Eropa, ini kan sebentar lagi Uni Eropa. Kemudian misalnya dari Amerika Latin, dan Kanada kan juga sudah selesai. Amerika Latin, Peru itu juga sedang digarap. Artinya, market access-nya juga semakin luas,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, Indonesia memiliki potensi yang lebar untuk mengekspor ke pasar internasional. Namun, masalah yang terjadi adalah para UMKM tidak mengetahui cara mengekspor. Kendati demikian, dia menilai, media juga memiliki peran yang penting untuk membuka pasar ekspor.

    “Kita [Indonesia] itu potensi ekspornya banyak, potensi ekspor besar. Tetapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara ekspor dan sebagainya sehingga menurut kami peran media itu sangat penting,” kata Budi.

    Menurutnya, media bisa memberikan informasi mengenai informasi pasar hingga peluang pasar terhadap UMKM. Dengan informasi tersebut, maka akan memudahkan UMKM untuk mengekspor produk.

    Budi menyebut, perlu dilakukan kolaborasi bersama pelaku usaha, termasuk media. Dengan begitu, diharapkan target pertumbuhan ekspor nasional yang akan mencapai 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau senilai US$294,45 miliar pada 2025.

    “Kami pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri, jadi kami bersama pelaku usaha dan media tentunya bisa mendorong program ekspor kita itu bisa berjalan dengan baik sesuai target 7,1%,” pungkasnya.

  • DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR akan menggelar uji kelayakan atau fit and proper test untuk dua kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia pengganti Doni P. Joewono pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit membenarkan bahwa uji kelayakan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan rapat internal yang pagi tadi dilakukan. 

    “[Fit and proper test BI] Selasa [1 Juli 2025],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menambahkan bahwa fit and proper test tersebut berlangsung untuk Deputi Gubernur BI pada tanggal 1 Juli 2025 dan tanggal 2 Juli 2025 untuk uji kelayanan calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Fauzi juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan diuji sebagai calon pengganti Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono adalah Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana. “InsyaAllah tanggal 2 [Juli 2025] sudah ada keputusan dan nanti di bawa ke Paripurna,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) sejak 2023.  

    Dalam penelusuran Bisnis, minim informasi terkait Dicky. Menelisik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. 

    Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar. 

    Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

    Sementara itu, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah dan pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.  Pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar.  

    Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

    Sebelumnya pun Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan bahwa dalam masa sidang kali ini akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, salah satunya Deputi Gubernur BI. 

    “Pada masa sidang ini DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner LPS,” ujarnya dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, Selasa (24/6/2025). 

  • AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO Annual Consultation Report Indonesia 2025 yang terbit Juni, dan berisi hasil pantauan dan evaluasi lembaga tersebut terkait kondisi makroekonomi dan kesehatan keuangan Indonesia. 

    “Ekonomi diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% pada 2025 dalam skenario dasar,” tulis AMRO, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Lembaga tersebut menilai keberlanjutan momentum pertumbuhan bergantung pada implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan pendukung pertumbuhan, termasuk program-program prioritas baru pemerintah. Meski demikian, AMRO melihat prospek jangka pendek Indonesia rentan terhadap dampak eksternal. 

    Selayaknya negara emerging market lainnya, prospek pertumbuhan Indonesia menghadapi risiko dan tantangan yang berasal dari kebijakan perdagangan proteksionis pemerintah AS yang baru dan ketegangan perdagangan global yang meningkatkan ketidakpastian pertumbuhan di mitra dagang utama, terutama China, AS, dan Eropa. 

    Di samping itu, risiko volatilitas aliran modal dan biaya pinjaman yang tinggi tetap ada di tengah kemungkinan pengetatan keuangan global. 

    Selain itu, kondisi fiskal pemerintah diperkirakan memikul beban yang lebih berat, di mana pembiayaan secara bruto diramal bakal mencapai 6,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. 

    Kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah diperkirakan tetap tinggi dalam jangka menengah, dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika pemerintahan baru sepenuhnya menerapkan program pengeluaran yang diusulkan.

    “Mencapai target fiskal jangka menengah mungkin menantang karena defisit anggaran diperkirakan akan melebar akibat meningkatnya kebutuhan belanja dari program prioritas baru,” lanjut AMRO. 

    Adapun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh tipis setiap tahunnya hingga 2029, di mana pada 2026 diperkirakan tumbuh 5,1% dan meningkat ke 5,2% pada 2027, namun stagnan hingga 2029. 

    Proyeksi dari AMRO ini terpantau berbeda dengan lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang kompak memangkas pertumbuhan ekonom Indonesia ke angka 4,7% untuk tahun ini. 

    Menyusul kedua lembaga tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD bahkan sudah dua kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. 

    Mengacu OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025, ekonomi Indonesia direvisi ke bawah dari 5,2% menjadi 4,9%. Kemudian pada OECD Economic Outlook June 2025, kembali dipangkas sebesar 0,2%, menjadi 4,7%. Sementara pemerintah saat ini belum mau mengubah asumsi tersebut dan masih mempertahankan proyeksi ekonomi sebesar 5,2% untuk 2025.

  • Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membutuhkan dana senilai Rp6 triliun untuk pengadaan 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025. Tercatat, per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton.

    Untuk diketahui, pemerintah membidik pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri sebesar 1 juta ton pada 2025 dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dan kadar air 18–20%.

    “Dana yang dibutuhkan Rp6 triliun, [dan target] 1 juta [ton jagung pipilan kering] sampai Desember sesuai tren masa panen,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Wiwiet itu menjelaskan bahwa untuk sementara ini Bulog akan menggunakan dana dari kredit bank.

    “Pendanaan pasti diperlukan, untuk sementara menggunakan dana dari kredit bank sambil menunggu dana OIP [operator investasi pemerintah] dari pemerintah yang sedang berproses,” ujarnya.

    Nantinya, Wiwiet menjelaskan skema mekanisme pengadaan jagung kering pipilan ini sama dengan pengadaan beras.

    “Bisa melalui tim jemput jagung, kemudian sebagian akan diolah sendiri, sebagian lain bekerja sama dengan mitra pengolah,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Adapun, Inpres ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung.

    Dalam hal ini, Perum Bulog akan melaksanakan pengadaan tersebut yang berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah strategis pemerintah melalui Inpres No. 10/2025 ini merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi harga sekaligus perlindungan terhadap petani jagung. Dia menuturkan, Presiden Prabowo juga telah mengarahkan agar Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan dunia.

    “Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan, kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Arief menambahkan upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri. 

    Adapun, Bapanas diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan CJP yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung. 

    Selain itu, Bapanas juga bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme kompensasi serta koordinasi lintas kementerian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

    “Langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Bank Sentral Thailand Solid Putuskan Tahan Suku Bunga

    Bank Sentral Thailand Solid Putuskan Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Kebijakan Moneter (MPC) Bank of Thailand (BOT) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan hari ini. Rabu (26/6/2025). Komite juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025, meskipun masih menghadapi sejumlah risiko eksternal seperti tarif AS dan konflik di Timur Tengah.

    Dalam rapat kebijakan moneter, tujuh anggota MPC BOT memilih dengan suara 6 berbanding 1 untuk mempertahankan suku bunga repo satu hari di level 1,75%. Keputusan ini setelah dua kali pemangkasan berturut-turut sejak Oktober 2024. Bloomberg melaporkan keputusan BOT untuk menahan suku bunga mencerminkan keterbatasan ruang kebijakan di tengah ketidakpastian global. 

    Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput sebelumnya memperingatkan bahwa cadangan amunisi kebijakan bank sentral sudah menipis setelah pemangkasan total 75 basis poin sejak akhir tahun lalu. MPC menilai bahwa pelonggaran suku bunga sebelumnya telah memberikan bantalan terhadap risiko yang ada. 

    “Kebijakan moneter sebaiknya tetap akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi,” tulis MPC dalam pernyataan resminya dikutip dari Bloomberg.

    Adapun, BOT kini memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2025 akan mencapai 2,3%, sedikit membaik dari perkiraan sebelumnya pada April di kisaran 1,3%–2%. 

    Sakkapop Panyanukul, Asisten Gubernur BOT mengatakan revisi tersebut didorong oleh membaiknya ekspor dan sektor manufaktur pada paruh pertama 2025, terutama akibat percepatan pengiriman barang sebelum tarif diberlakukan.

    Adapun, untuk 2026, BOT memproyeksikan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 1,7%.

    “Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada paruh kedua tahun ini karena ekspor barang menghadapi tekanan dari tarif AS, serta konsumsi domestik cenderung melemah seiring penurunan pendapatan dan kepercayaan konsumen,” tulis MPC

    BOT menyatakan pandangan optimistis terhadap pertumbuhan tahun ini juga ditopang oleh asumsi bahwa perang dagang dengan AS tidak akan separah perkiraan sebelumnya. Skenario dasar BOT memperkirakan tarif terhadap Thailand hanya sebesar 18%, atau setengah dari tarif 36% yang diumumkan pada April.

    Meski begitu, dewan mencatat bahwa konsumsi dalam negeri mulai melemah, jumlah wisatawan asing menurun, dan pelaku usaha menghadapi tekanan dari masuknya barang impor murah.

    Meskipun demikian, krisis politik dalam negeri turut menambah ketidakpastian. Retaknya koalisi pemerintahan pekan lalu bertepatan dengan negosiasi pemerintah Thailand guna menghindari ancaman tarif 36% dari AS. 

    Di sisi lain, ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Israel turut memicu lonjakan harga minyak dunia—sebuah risiko besar bagi Thailand yang bergantung pada impor energi.

    UBS Group AG baru-baru ini memangkas rekomendasi atas saham Thailand menjadi netral dari overweight karena kekhawatiran arah kebijakan dan melemahnya sentimen investor.

    Dari sisi harga, tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah. Inflasi utama diproyeksikan hanya sebesar 0,5% pada 2025 dan 0,8% pada 2026—jauh di bawah target BOT sebesar 1%–3%. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan berada di level 1% pada 2025 dan 0,9% pada 2026.

    “MPC menilai prospek ekonomi masih sangat tidak pasti. Kami siap menyesuaikan kebijakan moneter sesuai perkembangan risiko ekonomi dan inflasi di masa depan,” jelas MPC

    Thailand masih menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling lambat di kawasan Asia Tenggara. Namun, ekspor negara tersebut melonjak tajam pada Mei 2025—tertinggi sejak awal 2022—karena perusahaan mempercepat pengiriman barang sebelum tarif AS diberlakukan.

    Keputusan suku bunga hari ini menjadi salah satu yang terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput, yang masa jabatannya akan berakhir pada 30 September. 

    Panel seleksi independen telah menyaring dua kandidat kuat pengganti Sethaput, yakni Presiden Government Savings Bank Vitai Ratanakorn dan Deputi Gubernur BoT Roong Mallikamas dari enam pelamar yang diwawancarai kemarin.

  • Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Perum Bulog menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan bisa menggunakan alokasi program anggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis (MBG). Hal ini mengingat dibutuhkan dana jumbo untuk menyerap jagung tersebut.

    Adapun, perintah serapan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Diketahui, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog baru mencapai 50.490,03 ton per 20 Juni 2025.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut Bulog membutuhkan pendanaan untuk menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan hingga akhir 2025. Pasalnya, kata dia, beban operasional Bulog akan semakin bertambah, mengingat sudah mengelola cadangan beras pemerintah (CBP).

    Eliza menuturkan bahwa kebutuhan dana tersebut untuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran jagung yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, gudang, dan fasilitas pengeringan. Menurutnya, pemerintah bisa merealokasi anggaran dari program besar yang realisasinya masih minim, seperti MBG.

    “Jadi ya tinggal bagaimana kapasitas fiskal kita, apakah bisa dari realokasi anggaran program-program anggaran jumbo, tetapi belum berjalan optimal seperti MBG,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Eliza mengasumsikan rata-rata serapan bulanan hanya sekitar 10.000–15.000 ton dan dikhawatirkan tidak akan tercapai 1 juta ton pada akhir tahun. Untuk itu, kata Eliza, Bulog perlu meningkatkan serapan menjadi 150.000–200.000 ton per bulan dimulai sejak Juli hingga akhir tahun agar target rampung.

    “Artinya perlu bekerja keras untuk capai target. Target tersebut cukup menantang, jika ada percepatan operasional jemput bola seperti serap gabah terus juga didukung HPP [Harga Pembelian Pemerintah] Rp5.500 per kilogram mungkin bisa mempercepat serapan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyerapan 1 juta ton jagung pipilan kering itu bisa dilakukan di tengah berbagai tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai lantaran keterbatasan gudang Bulog, keterbatasan mesin pengering Bulog di sentra-sentra produksi, dan infrastuktur jalan untuk kelancaran distribusi.

    Selain itu, tantangan lain yang harus bisa ditangani pemerintah adalah bagaimana jagung harus memenuhi standar kadar air 18–20% saat dibeli Bulog dan diolah dengan kadar air di level 14% untuk CJP.

    Dia menjelaskan proses pengeringan ini memerlukan teknologi dan biaya tambahan, yang mungkin tidak merata tersedia di semua wilayah. Terlebih, variasi kualitas panen akibat cuaca atau teknik pascapanen petani dapat menyulitkan Bulog memenuhi standar CJP, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar kualitas jagung petani bisa memenuhi standar Bulog.

    “Karena jika tidak memenuhi standar, petani produknya tidak terserap dan Bulog sulit mencapai target. Jadi bukan masalah kurang jumlah panen, melainkan apakah kualitas produknya sesuai atau tidak,” terangnya.

    Ini artinya, ungkap dia, untuk bisa mencapai target Inpres 10/2025 membutuhkan kolaborasi. Terlebih, sambung dia, gudang Bulog juga sudah dipenuhi CBP.

    “Maka untuk bisa menampung jagung bulog harus bekerjasama dgn pemerintah daerah atau BUMD/BUMN yang memiliki gudang dan bisa digunakan, sehingga jagung dapat disimpan dengan baik,” tandasnya.

  • KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam mengelola proyek revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Agrinas Jaladri Nusantara diharapkan dapat menjadi operator untuk kegiatan on-farm dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat.

    “Agrinas Jaladi diharapkan nanti sebagai operator disini untuk kegiatan on-farm. Kemudian produksinya, industrialisasi, bisa dilakukan oleh semua pelaku swasta yang ada,” kata Trenggono dalam agenda talkshow di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Untuk diketahui, komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi ini yakni nila salin. Nilai salin dipilih lantaran sifatnya yang tahan akan penyakit dan pertumbuhannya yang cepat.

    Trenggono mengatakan, saat ini ada sekitar 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan nila salin. Sayangnya, kapasitas industri-industri yang ada masih rendah lantaran bahan baku yang masih minim.

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya keterlibatan Agrinas Jaladri Nusantara dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat. 

    KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 20.000 hektare tambak ini diperkirakan sekitar Rp26 triliun.

    Untuk mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, persiapan pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jawa Barat akan dimulai tahun ini dan akan mulai dibangun pada 2026. Lahan tambak revitalisasi nantinya akan mencakup area budi daya, area pendukung, dan area penghijauan.

    Selain itu, KKP juga akan memberikan dukungan pembangunan fasilitas hulu dan hilir perikanan budi daya. 

  • Sri Mulyani Bahas Konflik Timur Tengah saat Bertemu Menkeu Arab Saudi dan Qatar

    Sri Mulyani Bahas Konflik Timur Tengah saat Bertemu Menkeu Arab Saudi dan Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari. Mereka membahas terkait konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.

    Pembicaraan tersebut berlangsung di sela Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Beijing, China, Selasa (24/6/2025).

    “Kami membicarakan situasi perang yang sedang terjadi di Timur Tengah dan dampak pada negatif pada aspek kemanusiaan dan ketidakpastian yang diakibatkan yang akan sangat negatif pada ekonomi seluruh dunia,” ujarnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (25/6/2025). 

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak membagikan lebih perinci terkait pembicaraan yang dilakukan dengan dua menteri Timur Tengah tersebut. 

    Dirinya bersama Menkeu Al Jadaan dan Menkeu Ali berharap kondisi di Timur Tengah segera mereda dan mencapai kesepakatan perdamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia.

    Adapun, Sri Mulyani tengah berada di China sejak kemarin dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan AIIB, sebuah lembaga keuangan multilateral dibidang pendanaan infrastruktur yang didirikan atas prakarsa Pemerintah RRT yang beranggotakan 110 negara. Indonesia termasuk negara pendiri dan anggota.

    AIIB tercatat memiliki total aset seniali US$57,1 miliar dengan jumlah loan investment mencapai US$16,6 miliar.

    Sementara itu, pecahnya perang Israel dan Iran sejak pekan lalu, serta melibatkan AS, memberikan dampak secara langsung terhadap harga minyak global dan nilai tukar.

    Kabar terkini, Trump telah mengumumkan gencatan senjata per Selasa (24/6/2025) pukul 07.00 waktu setempat. Namun, Israel dan Iran memanfaatkan waktu sebelum Selasa pagi dengan saling kirim rudal.

    Harga minyak global merosot hingga 6% setelah pasar memperkirakan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan meredakan risiko gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Namun, gencatan senjata tersebut dinilai rapuh setelah Presiden AS Donald Trump menuduh kedua belah pihak telah melanggarnya hanya beberapa jam setelah diumumkan.

    Berdasarkan data Reuters pada Rabu (25/6/2025), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak Agustus turun US$4,34 atau 6,1% menjadi US$67,14 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$4,14 atau 6,0% ke level US$64,37 per barel. 

    Kedua harga acuan tersebut mencatat penutupan terendah masing-masing sejak 10 Juni 2025 untuk Brent dan 5 Juni 2025 untuk WTI, atau sebelum Israel melancarkan serangan kejutan terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran pada 13 Juni 2025 lalu.

  • Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan berinvestasi pada program revitalisasi 20.000 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk merevitalisasi 20.000 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dibutuhkan investasi sekitar Rp26 triliun. 

    “Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp26 triliun,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyebut, Danantara akan masuk untuk membiayai revitalisasi 20.000 hektare tambak di keempat kabupaten di Jawa Barat itu.

    “Investasi dari Danantara,” ujar Trenggono.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, untuk pelaksanaan program tahap awal seperti pembersihan lahan, akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar. 

    “Rp8 miliar-Rp10 miliar dari APBN [untuk tahap awal],” ujar Tb.

    Untuk diketahui, KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Guna mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.

    Pemerintah mengharapkan, pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tambak yang sebelumnya tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan.