Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Resmikan Tambahan Produksi Minyak Blok Cepu, Total Jadi 180.000 Barel per Hari

    Prabowo Resmikan Tambahan Produksi Minyak Blok Cepu, Total Jadi 180.000 Barel per Hari

    Bisnis.com, CEPU — Presiden Prabowo Subianto meresmikan penambahan produksi minyak di Blok Cepu, yang dikelola oleh ExxonMobil.

    Tak hadir secara langsung, pada Kamis (26/6/2025), Prabowo meresmikan penambahan produksi sebanyak 30.000 barel per hari dari empat sumur baru di Blok Cepu, sehingga total produksinya bisa mencapai 180.000 barel per hari.

    “Saya minta maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir karena ketidakpastian cuaca. Padahal, saya ingin sekali hadir secara fisik, melihat proyek yang penting, bersejarah, dan membanggakan ini,” ujarnya melalui vide konferensi.

    Menyambung Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dengan diresmikannya penambahan produksi di blok minyak Cepu, sejalan dengan arahan Presiden untuk swasembada energi pada 2029 – 2030.

    “Arahan presiden untuk urusan energi, kita harus kita masuk pada swasembada di 2029-2030 dengan produksi harus antara 900.000 sampai 1 juta barel per hari,” kata Bahlil.

    Adapun, pengerjaan pengeboran untuk penambahan produksi ini hanya dilakukan dalam delapan bulan, lebih cepat 10 bulan dari perencanaan

    “Proyek ini dilakukan sejak Presiden baru dilantik 6 hari. Alhamdulillah Exxon bisa meningkatkan 30.000 barel, sehingga produksi dari Exxon menyumbang 25% dari total lifting minyak nasional. Harapannya target produkso 605.000 barel per hari bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

    Secara keseluruhan proyek di Cepu menelan investasi mencapai US$4miliar dan sudah menyumbang hingga US$35 miliar untuk pendapatan negara.

    Proyek di Cepu juga 99% memakai karyawan dalam negeri.

    “Karena itu saya apresiasi setinggi-tingginya kepada SKK Migas, ExxonMobile, yang terus menerus memenuhi target,” imbuh Bahlil.

  • Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa rencana penurunan ambang batas omzet kena pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Rp4,8 miliar menjad i Rp3,6 miliar per tahun. 

    Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas basis pajak dan menutup celah penghindaran. Namun, Hipmi mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor UMKM yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Sekjen Hipmi Anggawira membenarkan bahwa ada oknum pelaku UMKM yang menyiasati struktur usaha agar tetap di bawah threshold Rp4,8 miliar, demi menghindari tarif PPh Badan sebesar 22%. Namun, lanjutnya, dengan menyamaratakan hal ini sebagai pola umum UMKM adalah keliru dan tidak adil.

    Dia menjelaskan sebagian besar UMKM yang bertahan di bawah batas omzet lebih didorong oleh faktor keterbatasan modal, akses pasar, kapasitas manajerial, serta ketakutan administratif, bukan semata-mata karena motif menghindar pajak.

    “Alih-alih langsung menurunkan threshold, pemerintah seharusnya memperkuat literasi pajak, membina pelaku usaha kecil secara terstruktur, dan mendorong mereka untuk naik kelas melalui kemudahan, bukan tekanan,” ujarnya, kepada Bisnis dikutip, Rabu (25/6/2025).

    Terlebih, lanjutnya, jika melihat data yang ada dari 61,5 juta UMKM yang tercatat per 2024, pelaku dengan omzet Rp3,6 miliar–Rp4,8 miliar hanya sekitar 5%–10%, atau maksimal 6 juta unit usaha. Artinya, potensi tambahan penerimaan dari revisi batas omzet ini tergolong rendah dan tidak sebanding dengan risiko menambah beban psikologis dan kepatuhan bagi pelaku usaha kecil.

    Menurutnya, skema PPh Final 0,5% masih relevan bagi UMKM sebagai sarana transisi karena memberikan kepastian dan kesederhanaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

    Selain itu juga cocok untuk pelaku usaha mikro yang belum memiliki sistem akuntansi memadai, hingga membantu meningkatkan kepatuhan sukarela.

    “Jika skema ini dihentikan tanpa sistem transisi dan edukasi yang kuat, akan muncul efek ketakutan kolektif dan potensi gelapnya ekonomi informal,” imbuhnya.

    Pihaknya juga menyarankan agar insentif dalam PP No.55/2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan diperpanjang secara selektif. Misalnya, hanya berlaku untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp1 miliar atau untuk sektor strategis seperti agribisnis, manufaktur kecil, dan ekonomi digital.

    “Tanpa insentif yang ramah, justru usaha kecil akan kembali memilih jalur informal, dan target perluasan pajak pun meleset,” jelasnya.

    Untuk menghindari efek negatif dari kebijakan yang tergesa-gesa, HIPMI mengusulkan sejumlah solusi.

    Pertama terkait dengan skema tarif bertingkat dimulai dari 0,5% untuk omzet lebih kecil dari Rp2 miliar; kemudian 1% untuk omzet Rp2–4,8 miliar, dan tarif reguler baru berlaku untuk omzet lebih besar dariRp5 miliar.

    Dilanjutkan dengan insentif digitalisasi perpajakan, potongan tarif bagi UMKM yang menggunakan aplikasi pembukuan online.

    Selain itu dukungan legalitas juga diperlukan penghapusan biaya perubahan status usaha menjadi badan hukum.

    Terakhir berkaitan dengan program Nasional Edukasi Pajak UMKM yang terintegrasi dengan KUR, pelatihan koperasi, dan pelatihan usaha lainnya.

  • Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa rencana penurunan ambang batas omzet kena pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Rp4,8 miliar menjad i Rp3,6 miliar per tahun. 

    Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas basis pajak dan menutup celah penghindaran. Namun, Hipmi mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor UMKM yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Sekjen Hipmi Anggawira membenarkan bahwa ada oknum pelaku UMKM yang menyiasati struktur usaha agar tetap di bawah threshold Rp4,8 miliar, demi menghindari tarif PPh Badan sebesar 22%. Namun, lanjutnya, dengan menyamaratakan hal ini sebagai pola umum UMKM adalah keliru dan tidak adil.

    Dia menjelaskan sebagian besar UMKM yang bertahan di bawah batas omzet lebih didorong oleh faktor keterbatasan modal, akses pasar, kapasitas manajerial, serta ketakutan administratif, bukan semata-mata karena motif menghindar pajak.

    “Alih-alih langsung menurunkan threshold, pemerintah seharusnya memperkuat literasi pajak, membina pelaku usaha kecil secara terstruktur, dan mendorong mereka untuk naik kelas melalui kemudahan, bukan tekanan,” ujarnya, kepada Bisnis dikutip, Rabu (25/6/2025).

    Terlebih, lanjutnya, jika melihat data yang ada dari 61,5 juta UMKM yang tercatat per 2024, pelaku dengan omzet Rp3,6 miliar–Rp4,8 miliar hanya sekitar 5%–10%, atau maksimal 6 juta unit usaha. Artinya, potensi tambahan penerimaan dari revisi batas omzet ini tergolong rendah dan tidak sebanding dengan risiko menambah beban psikologis dan kepatuhan bagi pelaku usaha kecil.

    Menurutnya, skema PPh Final 0,5% masih relevan bagi UMKM sebagai sarana transisi karena memberikan kepastian dan kesederhanaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

    Selain itu juga cocok untuk pelaku usaha mikro yang belum memiliki sistem akuntansi memadai, hingga membantu meningkatkan kepatuhan sukarela.

    “Jika skema ini dihentikan tanpa sistem transisi dan edukasi yang kuat, akan muncul efek ketakutan kolektif dan potensi gelapnya ekonomi informal,” imbuhnya.

    Pihaknya juga menyarankan agar insentif dalam PP No.55/2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan diperpanjang secara selektif. Misalnya, hanya berlaku untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp1 miliar atau untuk sektor strategis seperti agribisnis, manufaktur kecil, dan ekonomi digital.

    “Tanpa insentif yang ramah, justru usaha kecil akan kembali memilih jalur informal, dan target perluasan pajak pun meleset,” jelasnya.

    Untuk menghindari efek negatif dari kebijakan yang tergesa-gesa, HIPMI mengusulkan sejumlah solusi.

    Pertama terkait dengan skema tarif bertingkat dimulai dari 0,5% untuk omzet lebih kecil dari Rp2 miliar; kemudian 1% untuk omzet Rp2–4,8 miliar, dan tarif reguler baru berlaku untuk omzet lebih besar dariRp5 miliar.

    Dilanjutkan dengan insentif digitalisasi perpajakan, potongan tarif bagi UMKM yang menggunakan aplikasi pembukuan online.

    Selain itu dukungan legalitas juga diperlukan penghapusan biaya perubahan status usaha menjadi badan hukum.

    Terakhir berkaitan dengan program Nasional Edukasi Pajak UMKM yang terintegrasi dengan KUR, pelatihan koperasi, dan pelatihan usaha lainnya.

  • Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menggenjot pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Targetnya, tahun ini Sekolah Rakyat dapat menampung total 20.000 siswa.

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Lokasi 100 titik Sekolah Rakyat

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

    Konsep Boarding School untuk Anak Miskin

    Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang dari SD hingga SMA. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga perpustakaan. 

    “Walaupun siswanya dari keluarga miskin, fasilitas yang diberikan setara dengan sekolah unggulan. Ini sesuai perintah Presiden,” tegas Agus.

    Benchmark sekolah ini adalah sekolah unggulan milik CT Arsa Sukoharjo dan MAN Insan Cendikia Serpong, yang terbukti mampu melahirkan lulusan berkualitas dan berkarakter. 

    Dia menekankan ada tiga hal penting yang harus didapatkan anak-anak miskin saat bersekolah di Sekolah Rakyat. 

    “Ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan dan agama, serta keterampilan hidup,” jelasnya.

    Agus mengatakan selain membangun sekolah dan karakter anak, program ini juga menyasar perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi 500.000 kepala keluarga miskin. 

    Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan menjadi landasan kuat program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat menciptakan harapan dan kebahagiaan baru bagi orang miskin. 

    “Mayoritas mereka adalah buruh informal di sektor pertanian, dengan penghasilan rata-rata Rp900.000–Rp2 juta. Program ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tapi juga memuliakan dan memberdayakan orang miskin,” tegas Agus.

  • Menko Airlangga Makin Intens Pelototi Harga Minyak Dunia

    Menko Airlangga Makin Intens Pelototi Harga Minyak Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak global.

    Pasalnya minyak menjadi salah satu komoditas yang terdampak oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. 

    “Pertama tentu bagi pemerintah dampak yang terkait dengan harga minyak menjadi perhatian. Tetapi kelihatannya harga minyak masih di antara [US$] 72 itu,” jelasnya usai menghadiri acara resepsi anak dari Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025). 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa pihaknya masih belum bisa memberikan komentar lebih lanjut. 

    “Relatif kita belum bisa memberikan komentar. Kita lihat saja,” tutur Airlangga. 

    Lebih jauh, Airlangga menyoroti pentingnya Selat Hormuz. Dijelaskan, sekitar 30% pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak pada kawasan Asia Tenggara. 

    “Kalau selat hormus tentu 30% daripada minyak melalui, itu dan yang akan berdampak itu di Asia Tenggara karena Salah satu market terbesar mereka adalah ke China,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa produksi minyak nasional (lifting) tidak secara langsung dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah.

    “Kalau lifting kan tidak terkait dengan perang. Lifting terkait dengan eksplorasi,” terangnya. 

    Meski demikian, pemerintah tetap akan mencermati perkembangan situasi.

    “Kita tunggu saja. Ketidakpastian dan unpredictability harus kita jaga,” pungkasnya.

    Mengenai Selat Hormus

    Parlemen Iran menyetujui penutupan Selat Hormuz untuk seluruh kegiatan pelayaran pada Minggu (22/6/2025). 

    “Parlemen telah mencapai kesimpulan bahwa Selat Hormuz harus ditutup,” kata Mayor Jenderal Esmaeli Kowsari, anggota Komisi Keamanan Nasional di Parlemen Iran, sebagaimana disiarkan televisi Iran Press TV. 

    Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut yang paling penting bagi lalu lintas pasokan minyak dunia.

    Kabar penutupan ini mengejutkan dan membuat sejumlah negara khawatir akan berdampak pada penyaluran minyak dunia.

    Gangguan pada aliran minyak melalui selat tersebut akan berdampak buruk pada beberapa pasar, seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan, yang mengimpor sebagian besar minyak dan gas yang melewatinya pada tahun 2024. 

    Di AS, lembaga tersebut melaporkan bahwa impor minyak melalui Selat Hormuz hanya mencapai 7% dari total impor minyak negara tersebut dan 2% dari konsumsi minyak bumi cairnya selama periode yang sama. 

    Namun, para pejabat memperingatkan bahwa gangguan apa pun terhadap aliran minyak melalui selat tersebut dapat secara luas mengganggu pasar energi dan ekonomi internasional.

  • Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, yang terganggu akibat pendangkalan atau sedimentasi.

    Menanggapi hal itu, Trenggono menyampaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengirimkan bantuan berupa kapal agar masyarakat dapat mengakses dari dan menuju Pulau Enggano.

    “Kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, Trenggono menyebut bahwa pemerintah berencana membangun kampung nelayan di Pulau Enggano. Rencana itu sudah didiskusikan bersama Gubernur setempat.

    Nantinya dengan adanya kampung nelayan di pulau tersebut, pemerintah akan membangun dermaga. Dengan begitu, kapal-kapal dapat bersandar di kolam pelabuhan Enggano.

    “Kalau ada dermaga tentu kan kapalnya bisa menyandar juga,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyebut bahwa layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, tetap berjalan.

    Kendati begitu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan bahwa pola pelayanannya dilakukan secara khusus melalui embarkasi dan debarkasi di luar kolam pelabuhan menggunakan skema Rede Transport. 

    Hal tersebut didukung oleh kapal-kapal negara milik KSOP Kelas III Pulau Baai  bersama mitra/instansi terkait antara lain TNI AL, Basarnas, Polairud, serta bantuan dari kapal nelayan.

    Untuk mengatasi kondisi ini, Masyhud menyebut bahwa pihaknya telah menugaskan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 untuk melakukan pengerukan alur pelayaran yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025. 

    Dia menuturkan, pengerukan dilakukan berdasarkan SK KSOP Kelas III Pulau Baai dengan target kedalaman -4 meter LWS dan total volume 99.000 m³ yang saat ini sudah mencapai 95 persen dari total pekerjaan. 

    Kemudian untuk menjamin kualitas layanan, akan dilanjutkan dengan pengerukan lanjutan untuk mencapai kedalaman -6,5 meter LWS dengan volume 701.000 m³.

    “Kami berupaya keras agar pengerukan ini selesai tepat waktu dan menjadi prioritas. Kami memahami kebutuhan masyarakat Enggano dan ini menjadi prioritas pemerintah,” ujar Masyhud dalam keteranganya, dikutip Rabu (25/6/2025).

  • Indonesia Butuh Lebih Banyak Kerja Sama dan Relokasi Industri untuk Pacu Ekspor

    Indonesia Butuh Lebih Banyak Kerja Sama dan Relokasi Industri untuk Pacu Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut pemerintah perlu melakukan lebih banyak kerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan kinerja ekspor ke depan.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah perlu segera meratifikasi perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

    “Pemerintah perlu melakukan lebih banyak kerja sama dengan negara lain, perjanjian seperti EU-CEPA perlu segera diratifikasi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, Wijayanto menyebut pemerintah harus melakukan relokasi industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi.

    “Pemerintah juga perlu bekerja ekstra keras untuk menampung relokasi industri manufaktur dari negara lain, khususnya China, terutama yang berorientasi ekspor. Konsekuensinya, iklim investasi perlu diperbaiki,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis ekspor perdagangan Indonesia tak akan terganggu di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.

    Optimistis itu sejalan dengan adanya perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan beberapa negara, mulai dari IEU—CEPA hingga Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Area (I—EAEU FTA).

    “Kita optimis saja ya, karena misalnya perjanjian dagang kita dengan IEU-CEPA, dengan I-EAEU juga sudah oke, walaupun belum bisa diimplementasikan itu kan sebenarnya tanda-tanda semakin dekat kan hubungan dagangnya. Jadi itu kan sebenarnya secara psikologis itu sudah membantu peningkatan ekspor,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, seusai melakukan pelepasan Tim Jelajah Ekspor 2025, Rabu (25/6/2025).

    Terlebih, Budi mengungkap data Mei sementara menunjukkan ekspor perdagangan Indonesia yang mengalami kenaikan dibandingkan April 2025.

    Menengok data Mei sementara, Budi melihat konflik Iran—Israel hingga saat ini belum mempengaruhi laju ekspor perdagangan Indonesia.

    “Data ekspor kita sampai April naik 6,65% [Januari—April 2025]. Terus ini data sementara yang Mei, karena kalau kemarin kan April turun dibanding Maret [secara bulanan]. Nah sekarang sudah naik lagi yang Mei [sementara] dibanding April. Berarti sementara nggak ada pengaruh,” ujarnya.

    Untuk itu, Budi menyatakan hingga saat ini belum ada sektor maupun komoditas yang terdampak imbas konflik Iran—Israel.

    “Sementara sih kalau dari sektor produk sih nggak ada spesifik yang ini ya [terdampak], karena secara umum nggak ada masalah sampai sekarang,” lanjutnya.

    Budi memperkirakan surplus neraca perdagangan akan tetap tumbuh dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera selesai.

    “Sampai sekarang terbukti masih naik [surplus], ya harapan kita sih nggak ada masalah, ya mudah-mudahan konfliknya juga selesai, cepat selesai,” pungkasnya. 

  • Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah menyalurkan Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 19 Juni 2025 senilai Rp37,38 triliun dari pagu Rp69 triliun atau telah mencapai 54,17%. 

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada 75.259 desa di 37 provinsi. 

    Membandingkan dengan penyaluran hingga akhir Mei 2025 yang baru mencapai Rp30,6 triliun atau 43,1%, artinya dalam 19 hari telah mengalir tambahan Rp6,78 triliun. 

    “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemisikinan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @ditjenperbendaharaan, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung pada TA sebelum tahun anggaran berjalan dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan, yakni alokasi formula sebesar 30% dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa dari perhitungan Alokasi Dasar, Afirmasi, dan Kinerja yang belum terbagi ke desa atau sebesar Rp20,7 triliun. 

    Kemudian, Alokasi Dasar sebesar 65% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44,84 triliun, alokasi Afirmasi sebesar 1% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689 miliar, serta alokasi Kinerja sebesar 4% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2,75 triliun. 

    Sejak dialokasikan pertama kali pada  2015, Dana Desa telah berhasil menjangkau lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

    Dengan adanya Dana Desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

    Pada dasarnya Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), yakni APBD.  Sementara pemerintah mencatat realisasi TKD hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp322 triliun atau 35% dari pagu. 

    Dana Desa pula menjadi sumber penting dalam pembangunanan desa. Terkini, dana tersebut akan membantu implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

    Melansir dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah tengah mempercepat penyesuaian rencana keuangan tahunan pemerintah daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Salah satunya adalah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sembari menunggu APBD Perubahan 2025, dia mengatakan bahwa daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk program yang belum teranggarkan, seperti pembentukan Kopdes Merah Putih. Namun, untuk menggunakan anggaran BTT membutuhkan payung hukum. 

    Untuk itu, Tito akan menyiapkan Surat Edaran agar Kepala Daerah tak ragu menggunakan anggaran BTT untuk pembentukan KopDes Merah Putih.

  • Penambang Nikel Minta Dirjen Gakkum ESDM Prioritaskan 3 Hal Ini

    Penambang Nikel Minta Dirjen Gakkum ESDM Prioritaskan 3 Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkap tiga prioritas langkah yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM setelah resmi terbentuk.

    Dewan Penasihat APNI Djoko Widayatno mengatakan, Ditjen Gakkum di lingkup sektor ESDM merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dia pun menaruh harapan besar terhadap Direktur Jenderal Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae yang baru saja dilantik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas posisi baru tersebut. Rilke dikenal memiliki karir di kejaksaan berbagai wilayah. 

    “Pengalaman panjangnya di bidang hukum diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di sektor ESDM, khususnya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal dan penyelewengan sumber daya alam,” kata Djoko kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dia pun memaparkan, sejumlah tugas yang harus dilakukan Ditjen Gakkum sebagaimana arahan dari Menteri ESDM Bahlil yakni terkait penataan izin usaha pertambangan (IUP). 

    Menurut Djoko, langkah penataan ulang izin tambang ini penting, termasuk perbaikan sistem dan koordinasi dalam penerbitan dan pengawasan IUP. 

    Tugas kedua yakni penindakan tambang ilegal (PETI) dan pengeboran ilegal. Secara langsung Ditjen Gakkum harus mulai menindak pelaku tambang ilegal dan illegal drilling. 

    “Ini termasuk identifikasi lokasi, penghitungan pelanggaran, hingga penyidikan dan penegakan hukum,” jelasnya. 

    Ketiga yakni mobilisasi aparat penegak hukum eksternal. Sebelumnya, Menteri Bahlil menekankan pentingnya melibatkan aparat dari KPK, TNI (purnawirawan), dan Polri/Jaksa untuk mengisi posisi-posisi strategis seperti direktur pencegahan, penyelesaian sengketa, dan penanganan aset. 

    “Kalangan ini dibutuhkan agar penegakan hukum berjalan efektif dan independen,” imbuhnya. 

    APNI optimistis dengan mengeksekusi ketiga tugas tersebut sebagai langkah awal, pembentukan Ditjen Gakkum dapat memperbaiki iklim investasi di sektor industri ekstraksi karena penegakan hukum akan menciptakan konsistensi hukum dan jaminan berusaha.

    Di sisi lain, Djoko juga melihat pembentukan Ditjen Gakkum memiliki potensi untuk memperkuat sektor ESDM nasional melalui kepastian hukum dan tata kelola perizinan yang lebih baik.

    Kemudian, sistem penegakan hukum yang terfokus, cepat, dan tegas terhadap pelanggaran, lalu mendorong investasi lebih sehat, lingkungan terlindungi, serta keadilan sosial di daerah tambang.

    Terakhir, menumbuhkan rasa aman pelaksana teknis dari Kementerian ESDM, yang mengedepankan good corporate governance (GCG) dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan Hukum

    “Namun, keberhasilannya tergantung erat pada kejelasan mandat operasional dan koordinasi antarlembaga, keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan,” terangnya. 

    Tak lupa, Ditjen Gakkum disebut akan makin efektif jika penyusunan SDM profesional berintegritas dengan kapasitas memadai.

    “Jika ketiga faktor ini dijalankan, maka Ditjen Gakkum bisa menjadi katalis nyata bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ESDM nasional. Apabila tidak, risikonya hanya akan menambah birokrasi tanpa memberikan dampak nyata,” pungkasnya. 

  • Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi beroperasi seiring dengan terisinya posisi direktur jenderal dan jajarannya.

    Adapun, Rilke Jeffri Huwae resmi menjabat sebagai dirjen gakkum Kementerian ESDM setelah dilantik di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Rabu (25/6/2025). 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto memandang terbentuknya Ditjen Gakkum ESDM berpotensi membawa angin positif di sektor energi. 

    “Pembentukan Ditjen ini bisa kemudian memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian ESDM dengan masalah-masalah energi, migas, minerba yang berkaitan dengan penegakan aturan dengan lebih baik,” kata Pri kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Selama ini, Pri melihat dalam regulasi di sektor migas maupun minerba memang sudah terbentuk landasan mengenai penegakan hukum dari aparat pemerintah di instansi sipil seperti halnya Kementerian ESDM. 

    Namun, pembentukan Ditjen Gakkum ESDM ini dinilai akan lebih fokus dan memperkuat kinerja sektoral karena ada pihak yang secara khusus menangani dari sisi penegakan hukumnya. 

    “Harapannya yang ditangani bisa meliputi persoalan terkait tambang ilegal, sumur migas ilegal, pengawasan teknik-volume-kandungan produksi tambang, penerapan aturan baku mutu lingkungan di lingkup bidang ESDM, sampai pada masalah terkait penyalahgunaan atau oplosan produk BBM dan LPG subsidi,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, berdirinya Ditjen Gakkum ESDM juga dapat mempermudah koordinasi dalam hal penegakan aturan/hukum di lingkup Kementerian ESDM dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, KPK.

    “Dari situ harapannya penertiban-penertiban terhadap permasalahan-permasalahan terkait sebagaimana di atas kemudian dapat diterapkan dengan lebih efektif,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, Menteri Bahlil Lahadalia telah melantik Rilke Jeffri Huwae menjadi dirjen gakkum Kementerian ESDM dan Ma’mun sebagai direktur penindakan pidana Ditjen Gakkum. 

    Rilke sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Dia juga sempat menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri di Fak-fak, Bangka, dan Ternate, serta asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

    Sementara itu, Kombes Pol. Ma’mun sebelumnya menjabat sebagai kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri, Markas Besar Kepolisian RI. 

    Berdasarkan keterangan dalam akun resmi Instagram @dittipideksus_bareskrim, Ma’mun dilantik sebagai kasubdit V IKNB (industri keuangan nonbank) oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri pada 2020 lalu.