Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan

    Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor akan diumumkan pada pekan depan.

    Prasetyo mengatakan bahwa revisi Permendag 8/2024 sejatinya sudah rampung dan kini tinggal menunggu diumumkan.

    “Sudah selesai juga [revisi Permendag 8/2024]. Minggu depan. Rencananya minggu depan akan disampaikan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dia juga mengungkap alasan penundaan pengumuman revisi Permendag 8/2024 yang memuat deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha pada Rabu (25/6/2025) merupakan perihal mencari waktu yang tepat.

    “Hanya masalah waktu. Kita cari hari baik,” ujarnya.

    Namun, dia memastikan nantinya revisi Permendag 8/2024 akan memuat perlindungan industri tekstil padat karya dalam negeri. Dengan begitu, dunia usaha tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadinya banjir barang impor di pasar Tanah Air.

    “Nanti dalam [revisi] Permendag [8/2024] itu dilindungi. Untuk beberapa komoditi2 dan bidang-bidang tertentu. Contoh Garmen, tekstil, sepatu di industri kita,” ujarnya.

    Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha semestinya diumumkan pada Rabu (25/6/2025) bersama dengan kementerian terkait, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    “Deregulasi kan seharusnya kemarin [diumumkan]. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemarin itu karena kan yang mengumumkan Pak Menko [Airlangga Hartarto], terus beberapa Menteri,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Saat ini, Kemendag dengan beberapa kementerian terkait tengah menyusun ulang jadwal pengumuman deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha kepada publik. Dalam hal ini, deregulasi itu akan diumumkan bersama dengan Menko Airlangga.

    “Kebetulan waktunya ada yang nggak bisa bareng. Jadi kita hanya nyari waktu bareng. Jadi akan kita umumkan nanti dengan Pak Menko, dengan kami, dengan beberapa Menteri terkait. Jadi cuma nyari waktu aja, nyari waktu yang pas,” jelasnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya terkait poin dan kapan beleid itu diteken. Namun yang jelas, dia hanya meminta agar masyarakat menunggu pengumuman deregulasi itu.

    “Ya pokoknya deregulasi ya nanti tunggu pengumuman saja ya. Secepatnya ini lagi komunikasi, nyari waktu yang pas,” pungkasnya.

  • Miris! Mentan Sebut Banyak Beras SPHP Dioplos dan Dijual Mahal

    Miris! Mentan Sebut Banyak Beras SPHP Dioplos dan Dijual Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terkait praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum penyalur beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

    Amran mengatakan, pemerintah mendapat informasi bahwa sekitar 20%-40% beras SPHP yang dijual ke penyalur, dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Selebihnya, beras dibongkar dan dikemas ulang, untuk kemudian dijual dengan harga premium dan medium.

    “Selebihnya dibongkar, kemudian dikemas ulang, dijual dengan harga premium, medium, Bukan [harga] SPHP,” ungkap Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025). 

    Untuk diketahui, penyaluran beras SPHP sendiri dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen melalui penyaluran beras sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500-15.800/kg berdasarkan zonasi.

    HET beras SPHP untuk Zona 1 ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram (kg), Zona 2 Rp13.100 per kg, dan Zona 3 dipatok sebesar Rp13.500 per kg. 

    Kemudian, HET beras premium untuk Zona 1 dipatok sebesar Rp14.900 per kg, Zona 2 Rp15.400 per kg, dan Zona 3 Rp15.800 per kg. Sementara, HET beras medium dipatok sebesar Rp12.500 per kg untuk Zona 1, Rp13.100 per kg untuk Zona 2, dan Rp13.500 per kg untuk Zona 3.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Helfi Assegaf menambahkan, praktik menjual beras tidak sesuai dengan komposisi, kualitas, mutu, serta penggelembungan harga merupakan tindak pidana. Hal tersebut bahkan telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-undang (UU) No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

    Melalui beleid itu, pemerintah juga telah mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar. Dalam pasal 62 ayat 1 UU No.8/1999, disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar akan dipidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

    “Apabila rekan-rekan masih melakukan hal tersebut, tentunya kita akan melakukan penegakan hukum dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar,” tegas Helfi. 

  • Soal Shopee Cs Bakal Bantu DJP Pungut Pajak Penjual Online, Menteri Maman Bilang Begini

    Soal Shopee Cs Bakal Bantu DJP Pungut Pajak Penjual Online, Menteri Maman Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman angkat bicara mengenai rencana pemerintah melibatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut.

    Maman mengatakan, sejauh ini Kementerian UMKM belum bisa berkomentar banyak mengenai rencana tersebut.

    “Ini saya belum bisa jawab,” kata Maman ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025).

    Kendati belum dapat memberikan komentar, Maman memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai rencana tersebut.

    Dia menyebut, Kementerian UMKM kemungkinan baru dapat memberikan tanggapan usai berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara itu.

    “Nanti Saya akan sampaikan setelah kita koordinasi dengan Kemenkeu,” ujarnya.

    Reuters sebelumnya melaporkan, pemerintah Indonesia dikabarkan akan mewajibkan perusahaan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk memungut pajak atas penjualan dari para UMKM yang berjualan di masing-masing platform.  

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Rosmauli menyampaikan, pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, bukan jenis pajak baru, atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

    Otoritas fiskal memandang langkah ini turut mendorong pedagang yang berjualan secara daring untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.  

    “Ketentuan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan menutup celah shadow economy, khususnya dari pedagang online yang belum menjalankan kewajiban perpajakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).  

  • Penerima MBG Sudah 5,5 Juta Orang, Anggaran Terserap Rp5 Triliun

    Penerima MBG Sudah 5,5 Juta Orang, Anggaran Terserap Rp5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap hingga saat ini penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai 5,56 juta orang pada Juni 2025.

    Selain itu, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto telah memiliki 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per Juni 2025.

    “Sampai hari ini, Juni sudah ada 1.861 SPPG [dan] sudah [ada] 5.560.648 orang penerima manfaat, anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” kata Zulhas usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Zulhas juga mengakui bahwa penerima manfaat dari program MBG masih berjalan lambat. Adapun, penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta orang pada 2025.

    “Jadi, saudara-saudara, yang perlu kami sampaikan. Sekarang agak lambat, baru 5 juta [penerima manfaat],” ujarnya.

    Meski begitu, Zulhas menyatakan bahwa Menko Pangan bersama dengan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, akan mempercepat program MBG dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menargetkan Perpres yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG akan rampung pada pekan ini.

    “Ini rapat kami hari ini menyelesaikan Perpres, kita akan gas, kita percepat, sehingga 82 juta [penerima manfaat] itu di Desember bisa tercapai. Jadi, anak-anak, kepala sekolah, jangan khawatir. Ini setelah Perpres, kita akan percepat sehingga 82 juta penerima manfaat itu bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa nantinya percepatan penerima manfaat MBG ini akan menggunakan dapur sekolah hingga pondok pesantren. Langkah ini dilakukan agar 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai.

    “Jadi, dapur sekolah bisa kita pakai. Dapur yang pondok untuk mempercepat perlaksanaan sehingga 82 juta itu bisa tercapai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025), 

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya akan mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

    “Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu di bulan November akhir,” kata Dadan.

    Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

    Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

    “Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” tandasnya.

  • Mensesneg: Satgas PHK Meluncur Juli 2025

    Mensesneg: Satgas PHK Meluncur Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) tengah memasuki tahapan finalisasi dan akan segera meluncur.

    Prasetyo mengatakan Satgas PHK akan meluncur bersama dengan Dewan Kesejahteraan Nasional Buruh pada Juli 2025.

    “Bulan depan, bulan depan [Juli] InsyaAllah selesai. Satgas PHK dengan Dewan Kesejahteraan Buruh [meluncur],” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Nantinya, kata dia, pengurus Satgas PHK akan meluncur pada Juli 2025, atau bersamaan dengan peresmian Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh.

    Sayangnya, Prasetyo enggan memberikan informasi terkait siapa saja struktur pengurus yang akan mengisi kursi di Satgas PHK.

    “Jangan dulu dong [bocoran pengurus Satgas PHK],” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan susunan pengurus Satgas PHK tetap melibatkan serikat buruh/pekerja. “Pasti, pasti [melibatkan serikat buruh],” sambungnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengumumkan akan segera membentuk Satgas untuk menangani kasus PHK.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo.

    Pada kesempatan itu, Kepala Negara RI juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, dia menjelaskan bahwa penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor.

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” kata Prabowo.

    Prabowo menjelaskan, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air, maka tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia yang merupakan sumber lapangan kerja, sehingga buruh tak bisa bekerja.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

  • Respons Zulhas Soal Anggaran MBG Jadi Rp121 Triliun

    Respons Zulhas Soal Anggaran MBG Jadi Rp121 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara ihwal anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi Rp121 triliun.

    Untuk diketahui, mulanya pemerintah menargetkan penerima manfaat di 2025 sebanyak 17,9 juta orang dengan anggaran senilai Rp71 triliun.

    Namun, target penerima manfaat MBG pada tahun ini dinaikkan dan menuju 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Alhasil, pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dari pagu awal menjadi Rp171 triliun.

    Menko Zulhas mengatakan pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program MBG hingga Desember 2025. 

    “Kita setelah ini, kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp121 triliun,” kata Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Zulhas menjelaskan anggaran MBG yang kini ditetapkan Rp121 triliun nantinya akan dikejar hingga mencapai Rp171 triliun, setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG rampung pekan ini

    “Kesanggupannya [melaksanakan MBG]. Kan [awalnya] Rp171 triliun ya [anggaran untuk MBG], tapi kalau lihat dari sekarang mungkin bisa Rp121 triliun, begitu kan. Makanya setelah Perpres [selesai], kita kejar, bisa juga sampai Rp171 triliun,” jelasnya.

    Pasalnya, Zulhas menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi program MBG baru menyerap Rp5 triliun pada Juni 2025.

    “Sekarang kan baru Rp5 triliun kan. Ini sudah bulan Juni. Ini mau digas kita agar percepat penyalurannya,” tandasnya.

  • Kilang Pertamina Olah 320 Juta Barel Bahan Baku Minyak Sepanjang 2024

    Kilang Pertamina Olah 320 Juta Barel Bahan Baku Minyak Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengolah bahan baku minyak sebanyak lebih dari 320 juta barel sepanjang 2024. 

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen menuturkan, sebagian besar produk yang dihasilkan atau sekitar 250 juta barel menjadi produk BBM yang terdiri dari produk gasoline (bensin) series, gasoil (diesel) series, dan bahan bakar pesawat (avtur).

    KPI juga mampu memproduksi produk Non-BBM sekitar 31 juta barel di antaranya Smooth Fluid, Propylene, LPG, Polytam, Breezon MC-32 dan beragam produk Green Refinery. Selain itu, KPI juga menghasilkan produk lainnya sebanyak 28 juta barel, seperti aspal, sulfur, dan petroleum coke.

    Menurut Hermansyah, produksi tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Apalagi, ketersediaan BBM merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk menggerakkan roda ekonomi. 

    “Karena itu, KPI terus berupaya mempertahankan kehandalan kilang dan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri,” ujar Hermansyah melalui keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

    Di samping itu, dia menyebut KPI berhasil mengoptimalkan hasil produksi kilang pada kinerja tahun buku 2024.

    Salah satu indikator pencapaian itu terlihat dari angka Yield Valuable Produk (YVP) yang berhasil diraih KPI di angka 83,2%. YVP sendiri merupakan perbandingan volume total produk yang memiliki nilai lebih tinggi terhadap total volume intake termasuk minyak mentah dan intermedia. 

    “Salah satu inovasi yang mendukung pencapaian YVP KPI di tahun 2024 adalah inovasi Block Mode CDU I di Kilang Cilacap,” kata Hermansyah.

    Dia menjelaskan, inovasi Block Mode CDU I di Kilang Cilacap merupakan inovasi untuk meningkatkan fleksibilitas Kilang Fuel Oil Complex I, sehingga dapat beroperasi pada mode Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun mode Non Bahan Bakar Minyak (NBBM) untuk meningkatkan konversi YVP Kilang Cilacap. 

    “Inovasi ini bahkan membawa kilang Cilacap meraih capaian YVP tertinggi selama beroperasi. Melalui inovasi ini, kilang Cilacap juga mampu menghasilkan produk Marine Fuel Oil [MFO] dengan kandungan sulfur yang rendah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Hermansyah menuturkan, kinerja operasi tersebut tidak terlepas dari kemampuan KPI dalam menjaga kehandalan operasi kilang. Kehandalan kilang KPI diukur melalui indikator Plant Availability Factor (PAF) dan tercatat mencapai angka 99,2%. 

    Dia menyebut, kehandalan kilang ini didukung oleh pencapaian angka kecelakaan kerja yang nihil.

    Untuk terus memastikan hal tersebut, pada pertengahan 2024 lalu, KPI juga telah melakukan groundbreaking program Area Penyangga (Bufferzone) di seluruh unit operasi KPI yang secara simbolis dilakukan di Kilang Balongan. 

    “Saat ini program area penyangga ini masih terus berproses dan menunjukkan perkembangan yang baik. Untuk memastikan hal tersebut, tentu saja kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan,” kata Hermansyah.

    Tak hanya itu, operasional KPI juga turut mendukung aspek keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan efisiensi penggunaan energi atau Energy Intensity Index (EII).

    KPI berhasil mencatatkan pencapaian EII di angka 105,5% membaik dibanding tahun sebelumnya di angka 107%. Angka index intensitas penggunaan energi ini semakin kecil semakin baik.

    “Pencapaian ini diperoleh melalui beberapa upaya diantaranya memaksimalkan pemakaian gas alam pada operasional kilang, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di unit-unit operasi, serta melakukan inovasi dan modifikasi pada peralatan agar penggunaan energinya semakin efisien,” ungkap Hermansyah.

    Aspek keberlanjutan lain yang juga menjadi perhatian KPI, lanjut Hermansyah, adalah program dekarbonisasi. Melalui program dan inovasi-inovasi yang dilakukan, KPI berhasil mengurangi emisi karbon lebih dari 430 ribu ton CO2e, atau setara dengan serapan karbon dari lebih 19 juta pohon.

    Pencapaian ini turut mendongkrak rating ESG (Environment, Social & Governance) KPI ke peringkat BB, yang menandakan kemajuan dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

  • Dekati Deadline, Begini Update Negosiasi Dagang dengan AS dari Sri Mulyani

    Dekati Deadline, Begini Update Negosiasi Dagang dengan AS dari Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang melanjutkan perundingan intensif dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan, usai Presiden AS Donald Trump ingin menetapkan bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia.

    Adapun, waktu negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan AS akan berakhir pada 8 Juli 2025. Jika tidak ada kesepakatan antardua negara maka tarif 32% itu akan berlaku.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengaku komunikasi dengan otoritas perdagangan AS berjalan baik dan positif, terutama setelah kunjungannya ke Washington DC pada April 2025.

    “Kami berkomunikasi intensif dengan USTR, Departemen Perdagangan, dan Departemen Keuangan AS. Mereka sangat menghargai niat Indonesia dalam menyampaikan proposal yang komprehensif,” ujar Sri Mulyani seperti yang disiarkan kanal YouTube Bloomberg Television, dikutip Kamis (26/6/2025).

    Proposal yang dimaksud mencakup sejumlah isu penting seperti tarif impor, hambatan teknis perdagangan, akses pasar produk pertanian AS, peluang kerja sama di sektor mineral kritis, hingga investasi strategis.

    Bendahara negara mengungkapkan salah satu perhatian utama dari pihak AS adalah standar karantina dan kesehatan terhadap produk pangan, seperti daging sapi, yang dinilai menjadi hambatan non-tarif dalam memasuki pasar Indonesia.

    “Tujuannya agar tidak menciptakan risiko bagi Indonesia, tetapi tetap membuka peluang yang adil bagi produk AS,” kata Sri Mulyani.

    Selain sektor pertanian, kedua negara juga membahas potensi kemitraan di bidang mineral strategis, termasuk rare earth dan baterai kendaraan listrik. Indonesia menawarkan pendekatan kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga pengembangan industri dalam negeri.

    Meski belum mencapai kesepakatan final, Sri Mulyani mengaku optimistis arah negosiasi akan mengarah pada kerja sama yang saling menguntungkan.

    “Ini bukan soal konsesi sepihak, tetapi kemitraan. Kami membuka diri terhadap semua peluang, selama tetap sesuai dengan kepentingan nasional,” ucapnya.

    Di samping itu, dia menyatakan perundingan dengan AS tidak akan merusak hubungan Indonesia dengan China. Sri Mulyani mencontohkan terkait kemitraan di baterai kendaraan, China dan AS sama-sama memiliki dan pengetahuan sehingga keduanya bisa masuk ke Indonesia.

    Pada kesempatan berbeda, Kementerian Perdagangan menyatakan proses negosiasi tarif resiprokal Trump hingga saat ini masih berjalan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan dua negara masih mencari kesepakatan seiring dengan batas akhir negosiasi.

    “Ya pasti ada kesepakatan lah. Artinya cepat ada kesepakatan, karena sampai sekarang dia juga belum memutuskan kan. Artinya negosiasinya masih berjalan terus,” terangnya saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

  • Genjot Swasembada Energi, Prabowo Tambah Lifting Minyak Blok Cepu

    Genjot Swasembada Energi, Prabowo Tambah Lifting Minyak Blok Cepu

    Bisnis.com, BANYUWANGI – Presiden Prabowo Subianto meresmikan penambahan lifting minyak sebesar 30.000 barel per hari (bph) yang dioperasikan oleh Exxonmobil pada hari ini, Kamis (26/6/2025).

    Adapun, peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan rangkaian peresmian pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan di Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen, Jawa Timur.

    “Peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produk minyak 30.000 barel Blok Cepu adalah momentum yang sangat penting dalam pembangunan kita sebagai bangsa,” jelasnya saat melakukan peresmian secara daring, Kamis (26/6/2025). 

    Prabowo menjelaskan, upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target swasembada energi. Pemerintah berkomitmen menghadirkan energi yang jauh lebih efisien dan ekonomis.

    Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa peresmian peningkatan lifting minyak sebesar 30.000 bph Blok Cepu menjadi bagian penting.

    Terlebih, Presiden Prabowo sendiri menargetkan lifting minyak nasional dapat mencapai 900.000 hingga 1 juta barel per hari pada periode 2028-2029. Sementara itu, lifting minyak sepanjang tahun lalu baru mencapai rata-rata 579.700 bph.

    “Nah ini dalam rangka kita mendorong untuk mengoptimalisasi dan menerjemahkan apa ini perintah kami Bapak Presiden, bahwa 2029–2030 lifting kita harus mencapai 900 ribu barel atau 1 juta barel,” jelas Bahlil.

    Sejalan dengan peresmian tersebut, Bahlil optimistis target lifting minyak sepanjang tahun ini bakal mencapai 605.000 bph

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis.com, Bahlil sempat menuturkan bahwa lifting minyak dari ExxonMobil saat ini berada di kisaran 155.000 bph – 160.000 bph. Dengan adanya penambahan lifting 30.000 bph, maka ditargetkan bisa mencapai 185.000 bph – 190.000 bph. 

    Tak hanya dari ExxonMobil, Bahlil juga sempat menyebut lifting minyak nasional juga akan bertambah 90.000 bph pada 2027, dengan sumber lifting itu berasal dari Eni S.p.A. 

    Eni telah memposisikan diri sebagai operator utama blok-blok migas di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur. Perusahaan berharap dapat memproduksi hingga 2 miliar kaki kubik per hari (Bcfd) gas dan 90.000 barel minyak per hari kondensat dengan dimulainya produksi di North Hub dan Lapangan Gendalo-Gandang.

  • Menko Pangan: Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini

    Menko Pangan: Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan rampung pekan ini.

    Adapun, percepatan Perpres yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Zulhas menyatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg Prasetyo Hadi memerintahkan untuk mempercepat pelaksanaan MBG agar 82,9 juta penerima manfaat terealisasi hingga akhir 2025.

    “Jelas arahan dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto], melalui Mensesneg, kita disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat, anak-anak kita yang menikmati makan bergizi [MBG], sangat diperlukan mereka untuk pertumbuhan atau gizi yang baik,” kata Zulhas usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Sejalan dengan perintah Kepala Negara RI, Zulhas menargetkan Perpres terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal rampung pekan ini.

    “Hari ini, kami tadi rapat, Perpres [Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG] mudah-mudahan minggu ini selesai. Setelah itu, ada perintah tidak langsung melalui Mensesneg tadi untuk kita gas, kita percepat,” ujarnya.

    Tercatat, per 26 Juni 2025, Zulhas mengungkap program MBG baru menjangkau 5,56 juta penerima manfaat dan memiliki 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adapun, anggaran yang terserap dari program ini baru mencapai Rp5 triliun.

    “Sampai hari ini, Juni sudah ada 1.861 SPPG, sudah [ada] penerima manfaat 5.560.648 orang penerima manfaat, anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” ungkapnya.

    Adapun, pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program MBG sampai Desember 2025. 

    “Kita setelah ini, kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp121 triliun,” tandasnya.