Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Trump Beri Kisi-Kisi Ketua The Fed Pengganti Jerome Powell

    Trump Beri Kisi-Kisi Ketua The Fed Pengganti Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan memilih pengganti Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang sejalan dengan keinginannya untuk memangkas suku bunga, sebuah langkah yang dinilai mengancam independensi bank sentral AS.

    “Kalau saya pikir seseorang ingin mempertahankan suku bunga seperti sekarang atau tidak melakukan apa pun, saya tidak akan memilihnya. Saya akan memilih orang yang ingin memangkas suku bunga. Ada banyak kandidat seperti itu,” kata Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/7/2025).

    Trump juga meningkatkan tekanannya terhadap Powell atas keputusan The Fed yang kembali menahan suku bunga acuannya. Dia menyebut dirinya akan senang jika Powell mau mengundurkan diri.

    Trump kemudian juga menyebut Powell bagaikan keledai keras kepala dan orang bodoh karena tak mendukung pelonggaran kebijakan moneter.

    Selama beberapa waktu terakhir, Trump gencar menekan The Fed agar menurunkan suku bunga, dan menilai kebijakan Powell membuat biaya pinjaman pemerintah tetap tinggi.

    Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026. Trump menyebut dirinya telah mengantongi tiga hingga empat nama calon pengganti, namun Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis spekulasi bahwa Trump akan segera melakukan pergantian.

    Meski begitu, Bessent mengindikasikan bahwa Trump bisa saja mengumumkan kandidat pengganti Powell pada akhir tahun ini, menjelang pembukaan kursi dewan pada Januari mendatang, dengan niatan agar kandidat tersebut kelak menjabat sebagai ketua.

    “Ada kemungkinan kandidat yang akan menjadi ketua akan ditunjuk Januari nanti, yang berarti bisa diumumkan pada Oktober atau November,” kata Bessent kepada CNBC International.

    Adapun, masa jabatan Powell sebagai anggota dewan The Fed sendiri berlangsung hingga 2028.

    Pernyataan Trump kali ini kembali menimbulkan keraguan atas independensi The Fed yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan. Dalam dua acara publik pada Jumat, Trump kembali melontarkan kritik terhadap Powell.

    “Kita punya orang di The Fed yang tidak tahu apa yang sedang terjadi,” ujarnya. Bahkan dalam konferensi pers sebelumnya di sela KTT NATO, Trump menyebut Powell sebagai orang dengan IQ rendah untuk pekerjaannya.

    Sementara itu, sejumlah pejabat The Fed pada pekan lalu mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada akhir tahun, yang mengindikasikan dua kali pemangkasan masing-masing 25 bps.

    Namun, beberapa pejabat juga menyatakan masih memerlukan data tambahan selama beberapa bulan ke depan untuk memastikan bahwa tarif tidak menyebabkan inflasi yang persisten, sehingga memperkecil kemungkinan pemangkasan pada pertemuan Juli.

    The Fed mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 4,25%–4,5% sejak awal tahun ini. Powell mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemangkasan suku bunga mungkin sudah dilakukan bila hanya berdasarkan pada tren penurunan inflasi, namun ketidakpastian akibat tarif membuat bank sentral perlu lebih berhati-hati.

    Data terbaru pada Jumat menunjukkan inflasi AS masih terkendali pada Mei. Namun, banyak ekonom memperkirakan laju inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan meningkatnya biaya impor yang dibebankan ke konsumen.

  • Menkeu AS: Trump Tunggu Waktu Copot Bos The Fed Jerome Powell

    Menkeu AS: Trump Tunggu Waktu Copot Bos The Fed Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent meredam spekulasi bahwa Presiden Donald Trump akan segera mengumumkan calon pengganti Ketua Federal Reserve Jerome Powell dalam waktu dekat.

    Melansir Bloomberg pada Sabtu (28/6/2025), Bessent menyebut skenario yang paling mungkin adalah pencalonan Ketua The Fed dilakukan pada Oktober atau November tahun ini, untuk mengisi posisi yang lowong pada awal 2026.

    “Saya rasa saat ini belum ada pembicaraan yang serius soal itu,” ujarnya ketika ditanya apakah Trump akan menunjuk ‘shadow chair’ atau ketua bayangan untuk The Fed.

    Saat ditanya kemungkinan dirinya menjadi kandidat Ketua The Fed berikutnya, Bessent menjawab dirinya akan melakukan apa yang diinginkan Presiden Trump. Meski demikian, dirinya merasa sudah memiliki pekerjaan terbaik di Washington sebagai Menteri Keuangan AS.

    Bessent menjelaskan ada dua posisi yang akan lowong di Dewan Gubernur The Fed awal tahun depan, yakni kursi Adriana Kugler yang habis masa jabatannya pada Januari dan kursi Powell sebagai Ketua yang berakhir pada Mei.

    Namun, Powell masih memiliki masa jabatan terpisah sebagai anggota dewan hingga 2028.

    “Jadi, Ketua Powell tidak harus pergi. Dia bisa tetap duduk sebagai anggota dewan, meski bukan sebagai ketua,” ujar Bessent.

    Jika skenario itu terjadi, dan Trump tidak memilih anggota dewan yang saat ini menjabat sebagai ketua baru, maka pemerintahan harus menggunakan posisi yang ditinggalkan Kugler untuk menunjuk ketua baru. Skenario tersebut juga disinggung oleh Bessent.

    “Artinya, ada kemungkinan calon ketua The Fed yang baru ditunjuk pada Januari, dan itu berarti pengumumannya mungkin terjadi sekitar Oktober atau November,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Bessent juga mengatakan bahwa Trump jelas khawatir The Fed kembali tertinggal karena belum juga melanjutkan pemangkasan suku bunga, meskipun inflasi telah turun signifikan.

  • Kebijakan Truk ODOL, Aptrindo Klaim Tak Pernah Dilibatkan

    Kebijakan Truk ODOL, Aptrindo Klaim Tak Pernah Dilibatkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa tidak dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perumusan kebijakan penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan merasa kecewa karena hingga saat ini Kemenhub tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

    Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. Selain itu, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menyayangkan pernyataan Menhub Dudy yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

    Menurutnya, fokus utamanya hanya pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Aptrindo berharap Kemenhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Sebelumnya, Kemenhub memastikan bakal melakukan penanganan angkutan truk ODOL pada tahun ini tanpa ada penundaan lagi.

    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada 2017 atau 8 tahun lalu.

    Kemenhub saat ini hanya akan menjalankan Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa menerbitkan aturan baru.

    ”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” kata Dudy dalam siaran pers, dikutip Sabtu (28/6/2025).

  • Trump Siap Ganti Ketua The Fed, Prioritaskan yang Pro Pangkas Suku Bunga

    Trump Siap Ganti Ketua The Fed, Prioritaskan yang Pro Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan mengunggulkan kandidat Ketua Federal Reserve (The Fed) yang bersedia memangkas suku bunga acuan. Langkah ini dikhawatirkan memperkuat kekhawatiran atas potensi intervensi presiden terhadap independensi bank sentral.

    Trump terus mengkritik kebijakan Ketua The Fed, Jerome Powell, sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Negeri Paman Sam.

    Dia berjanji akan memilih pengganti Powell—yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2026—dari kalangan yang mendukung pemangkasan suku bunga, ketimbang kandidat yang ingin suku bunga tetap stabil.

    “Kalau saya merasa seseorang akan mempertahankan suku bunga tetap seperti sekarang, saya tidak akan memilih dia untuk posisi itu. Saya akan memilih orang yang mau menurunkan suku bunga. Ada banyak orang seperti itu di luar sana,” kata Trump kepada wartawan pada Jumat, dikutip Bloomberg, Sabtu (28/4/2025).

    Dalam konferensi pers saat menghadiri KTT NATO di Den Haag, Belanda pada Kamis, Trump mengatakan sudah mengantongi tiga hingga empat nama untuk menggantikan posisi Powell.

    Trump tidak menyebutkan nama-nama calon pengganti Powell maupun jadwal pasti pengumuman resminya. Namun, laporan Wall Street Journal menyebut Trump mempertimbangkan untuk mempercepat pengumuman tersebut.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent memberi sinyal bahwa Trump akan mengumumkannya pada akhir tahun ini, sebelum pembukaan dewan berikutnya pada Januari 2026.

    “Ada kemungkinan orang yang akan menjadi ketua akan ditunjuk pada bulan Januari, yang mungkin berarti nominasi pada bulan Oktober atau November,” kata Bessent kepada CNBC.

    Powell tetap menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed hingga 31 Januari 2028. Artinya, jika tidak diangkat kembali, Powell akan tetap menjabat sebagai ketua hingga 15 Mei 2026, dan setelahnya masih menjadi anggota dewan hingga awal 2028.

    Trump mendesak pemangkasan suku bunga hingga 2,5 poin persentase dan menuduh The Fed sebagai penyebab tingginya biaya pinjaman pemerintah AS. Ia bahkan berulang kali menjuluki Powell sebagai “Terlambat” (Too Late) dan sempat menggertak akan memecatnya, meskipun kemudian menyatakan tidak akan melakukannya.

    The Fed sebelumnya menahan suku bunga di kisaran 4,25%–4,5% sejak awal 2025 dan belum menunjukkan sinyal pemangkasan dalam waktu dekat. Namun, mayoritas pembuat kebijakan memperkirakan adanya penurunan sekitar 50 basis poin sebelum akhir tahun. (Lorenzo Anugrah Mahardhika)

  • 80.000 Kopdes Merah Putih Diklaim Jadi Solusi Pengangguran di Desa

    80.000 Kopdes Merah Putih Diklaim Jadi Solusi Pengangguran di Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa menyerap tenaga kerja di desa. Hal ini lantaran hampir sebagian besar anak muda di desa sulit mencari lapangan pekerjaan.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mensejahterakan warga desa, termasuk di Papua Barat.

    Ferry menjelaskan koperasi sejatinya didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama.

    “Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari ekonomi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/06).

    Terlebih, kata dia, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk di Papua Barat. Salah satunya lantaran keuntungan yang diambil para tengkulak atau middleman.

    Namun, Ferry meyakini keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Dengan begitu, masyarakat desa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

    Lebih lanjut, Ferry berharap Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat meminimalisir masyarakat desa yang terjebak di lingkaran rentenir, tengkulak, maupun pinjaman online (pinjol).

    “Dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online bisa dihapus atau diminimalisir,” ujarnya.

    Selain itu, Ferry mengungkap 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih nantinya akan menyerap tenaga kerja di desa. Pasalnya, ungkap dia, hampir sebagian besar anak muda di desa kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan berpindah ke kota.

    “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik agar tidak urbanisasi lagi,” terangnya.

    Ke depan, selama Juli—Oktober 2025, Ferry menuturkan tahapan yang akan dilakukan adalah mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerja sama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” pungkasnya.

  • Trump Isyaratkan Perpanjangan Tenggat Tarif, Pasar Global Bersiap

    Trump Isyaratkan Perpanjangan Tenggat Tarif, Pasar Global Bersiap

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka peluang untuk memperpanjang atau memberi kelonggaran terkait dengan tenggat tarif timbal balik yang akan berakhir pada awal Juli 2025.

    “Tidak, kami bisa melakukan apa pun yang kami inginkan. Kami bisa memperpanjangnya. Bisa juga memperpendek,” ujar Trump, saat ditanya apakah batas waktu tersebut bersifat tetap, dikutip dari CNBC International pada Sabtu (28/6/2025)

    Pertanyaan tersebut awalnya merujuk pada tenggat 9 Juli, yakni batas waktu bagi AS dan Uni Eropa untuk menyelesaikan perjanjian dagang, sebelum tarif impor sebesar 50% terhadap produk Uni Eropa diberlakukan.

    Namun, pernyataan Trump juga tampak mengarah pada 8 Juli, saat masa penangguhan selama 90 hari atas tarif timbal balik akan berakhir, dan tarif per negara kembali melonjak ke level awal yang jauh lebih tinggi.

    Meski Trump menyampaikan fleksibilitas soal waktu, perintah eksekutif yang dia tandatangani pada 9 April tidak bersifat fleksibel kecuali direvisi secara resmi.

    Perintah itu menurunkan tarif per negara menjadi rata-rata 10% untuk masa penangguhan 90 hari, dan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Jika tidak ada revisi, maka tarif tinggi akan kembali berlaku otomatis dalam 12 hari ke depan.

    Kebijakan tersebut berisiko memicu gejolak ekonomi global yang serupa dengan kondisi ketika Trump pertama kali mengumumkan tarif masif pada 2 April, dalam momen yang dia sebut sebagai Hari Pembebasan

    Kala itu, negara-negara mitra dagang dikejutkan oleh tarif impor setinggi hampir 50% atas berbagai produk. Langkah ini memicu kepanikan pasar global, kritik dari para investor, pemimpin dunia, dan pelaku usaha.

    Satu pekan setelahnya, Trump mengumumkan penangguhan selama 90 hari untuk memberikan ruang negosiasi.

    Gedung Putih sebelumnya menyatakan akan menyusun perjanjian dagang bilateral dengan puluhan negara selama masa tenggat. Namun, hingga kurang dari dua pekan menjelang berakhirnya masa penangguhan, hanya China dan Inggris yang telah mencapai kesepakatan parsial.

    Kedua kesepakatan tersebut lebih menyerupai kerangka awal (framework) ketimbang perjanjian final. Kementerian Perdagangan China mengatakan pada Jumat bahwa kedua negara telah menyepakati rincian kerangka kerja tersebut dalam pembicaraan sebelumnya.

    Trump menyebut, AS telah membuat kesepakatan dengan mungkin empat atau lima negara. Tetapi, dia menyebut, pihaknya kami punya sekitar lebih dari 200 negara dalam daftar target tarif per negara sejak April.

    “Jadi, dalam sekitar satu setengah minggu ke depan — atau bisa jadi lebih cepat — kami akan mengirim surat kepada negara-negara itu. Kami sudah bicara dengan banyak dari mereka, dan akan memberitahu berapa tarif yang harus mereka bayar untuk bisa berbisnis di Amerika Serikat. Prosesnya akan sangat cepat,” lanjutnya.

    Pernyataan Trump menegaskan sinyal dari para pejabat pemerintah bahwa batas waktu tarif tersebut bisa berubah.

    Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis (26/6/2025) waktu setempat menyebut tenggat waktu itu mungkin akan diperpanjang. Tetapi, dia menegaskan hal itu merupakan keputusan Trump.

    Sebelumnya, pada akhir Mei, pengadilan dagang federal telah membatalkan tarif tersebut, menyatakan bahwa undang-undang yang digunakan Trump tidak memberikan kewenangan sebagaimana diklaimnya. Akan tetapi, putusan tersebut masih ditangguhkan oleh pengadilan banding federal dan belum berlaku efektif.

  • Tenggat Tarif Trump, Korsel Genjot Negosiasi Dagang dengan AS

    Tenggat Tarif Trump, Korsel Genjot Negosiasi Dagang dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan mendorong tercapainya kesepakatan dagang yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, menjelang tenggat penerapan kembali tarif tinggi Presiden Donald Trump pada 9 Juli 2025.

    Menteri Perdagangan Korea Selatan yang baru, Yeo Han-koo, melakukan kunjungan kerja ke Washington pekan ini dan menggelar serangkaian pertemuan hingga Jumat (27/6/2025) waktu setempat dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Dalam Negeri Doug Burgum, serta sejumlah anggota parlemen AS.

    Menurut pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Korea Selatan yang dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/6/2025), Yeo memperkenalkan kebijakan Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung dan menegaskan komitmennya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    “Negosiasi yang tengah berlangsung bukan hanya soal tarif, tetapi juga menjadi peluang untuk membentuk kerangka kerja sama baru di masa depan,” kata Yeo dalam pernyataannya.

    Yeo melanjutkan, pihaknya akan bernegosiasi secara intensif untuk memastikan momentum kerja sama antara kedua negara tidak tergerus akibat tarif, serta mengubah krisis tersebut menjadi peluang.

    Dalam pertemuannya, Yeo juga menyampaikan kekhawatiran industri terhadap pengetatan kebijakan kontrol ekspor AS, terutama terkait pembatasan transfer teknologi ke negara pesaing seperti China.

    Korea Selatan merupakan sekutu strategis AS sekaligus pusat manufaktur utama global, khususnya di sektor otomotif, semikonduktor, dan baterai. Jika tarif menyeluruh sebesar 25% kembali diberlakukan, tekanan terhadap ekonomi Korea Selatan yang tengah lesu akan semakin berat.

    Sebelumnya, bank sentral Korea Selatan telah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2025 dari 1,5% menjadi hanya 0,8%.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan Bloomberg Television, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan bahwa Washington tengah memfinalisasi kesepakatan dagang dengan 10 negara lainnya menjelang tenggat 9 Juli, meski tidak merinci negara mana saja yang dimaksud.

    Lutnick menambahkan, Presiden Donald Trump berpotensi memperpanjang tenggat waktu tersebut untuk membuka ruang negosiasi, dan mitra dagang akan mendapat respon dari pihak AS.

    Namun, menurut pejabat senior Korea Selatan yang berbicara kepada wartawan di Washington seperti dikutip Yonhap News, hingga saat ini Seoul belum menerima pemberitahuan resmi terkait kemungkinan perpanjangan dan belum berada pada posisi yang dapat merasa aman.

  • Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha, Jalur Udara Qatar Aman?

    Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha, Jalur Udara Qatar Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia (GIAA) kembali mengoperasikan layanan penerbangan rute Jakarta – Doha pulang pergi (PP) usai jalur udara menuju Qatar telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan penerbangan.

    Direktur Operasi Garuda Indonesia, Tumpal M. Hutapea mengatakan penerbangan kembali tersebut merupakan hasil dari asesmen menyeluruh dan koordinasi intensif Garuda Indonesia dengan Qatar Airways sebagai mitra operasional juga didukung dengan informasi dari otoritas terkait lintas-negara.

    Dia menambahkan keputusan ini turut mempertimbangkan perkembangan kondisi geopolitik regional di wilayah udara Timur Tengah yang kini menunjukkan situasi yang semakin kondusif.

    “Sejumlah maskapai internasional lain juga telah memulai kembali melayani penerbangan menuju wilayah tersebut,” kata Tumpal dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025)

    Garuda Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi secara cermat & intensif bersama otoritas penerbangan terkait, guna memastikan terjaganya keamanan penerbangan pada operasional rute ini.

    Hal ini, lanjutnya, dilakukan bersama otoritas penerbangan di Indonesia dan Qatar, serta dengan Qatar Airways. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan agar penerapan service recovery dapat berjalan secara optimal.

    Garuda Indonesia mengimbau seluruh penumpang yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju Doha untuk secara berkala melakukan pengecekan terhadap status penerbangan melalui kanal informasi resmi Garuda.

    Garuda Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh pengguna jasa.

    Sebelumnya, Garuda Indonesia menutup rute penerbangan Jakarta-Doha, Qatar, selama sepekan akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran.

    Melansir laporan resmi Kementerian Perhubungan, beberapa wilayah Flight Information Region (FIR) di kawasan Timur Tengah memang mengalami penutupan sebagai imbas eskalasi konflik Iran–Israel.

    Sejumlah FIR yang sempat terdampak meliputi Kairo (Mesir), Tel Aviv (Israel), Baghdad (Irak), Suriah, Tehran, Bahrain, dan Doha (Qatar). Namun, untuk saat ini, hanya ruang udara Bahrain dan Qatar yang sudah kembali dibuka. 

  • Pemungutan Pajak UMKM oleh Marketplace Perlu Hati-hati

    Pemungutan Pajak UMKM oleh Marketplace Perlu Hati-hati

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, rencana pemungutan pajak oleh e-commerce dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform mereka perlu diikuti dengan pemberian insentif dan edukasi kepada para pelaku usaha. 

    Kepala Bidang UMKM Ronald Walla menyampaikan, pemberian insentif dan edukasi harus beriringan dengan kebijakan pemungutan pajak. Pasalnya, ada kemungkinan sebagian pelapak, terutama yang belum terdaftar secara resmi atau merasa terbebani akan memilih pindah ke kanal informal seperti media sosial atau kembali ke penjualan offline untuk menghindari pungutan pajak.

    “Ini justru bisa kontraproduktif terhadap upaya digitalisasi UMKM yang selama ini didorong oleh pemerintah,” katanya kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025).

    Saat ini, Ronald menyebut bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang perpajakan, apalagi jika pengenaan dilakukan secara otomatis oleh platform tanpa sosialisasi yang memadai. 

    Selain itu, kata dia, pelapak khawatir kebijakan ini akan mengurangi daya saing harga mereka, terutama di tengah persaingan yang ketat dengan pelaku usaha besar dan barang impor murah.

    Asosiasi memahami niat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan merata, termasuk dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh. 

    Kendati begitu, menurutnya kebijakan pemungutan pajak oleh e-commerce dari pelapak UMKM harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas para pelaku usaha kecil. 

    “Kami berharap pemerintah melibatkan asosiasi dan pelaku UMKM dalam perumusan teknis implementasinya, agar tidak menimbulkan beban tambahan yang justru menghambat pertumbuhan sektor UMKM,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).  

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk. 

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online.

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Jutaan Seller Shopee, Tokopedia Cs Mau Dipajaki, Ini Respons Asosiasi e-Commerce

    Jutaan Seller Shopee, Tokopedia Cs Mau Dipajaki, Ini Respons Asosiasi e-Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang (seller) di platform tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan, kebijakan ini perlu diterapkan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM, serta kesiapan infrastruktur, baik di sisi platform maupun pemerintah.

    “Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital,” ujar Budi kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025).

    Adapun, platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia akan ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform mereka. 

    Ketentuan ini akan berlaku bagi penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, yang dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pemungutan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang memburuk.

    “Sampai saat ini, aturan resminya memang belum diterbitkan, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan secara teknis. Namun, kami memahami bahwa wacana ini sudah mulai disosialisasikan secara terbatas oleh Direktorat Jenderal Pajak [DJP] kepada beberapa marketplace sebagai bagian dari proses persiapan implementasi,” katanya.

    Selain itu, Budi mengatakan pentingnya sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat. Dia menyebut bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan inklusif agar tidak menimbulkan disrupsi pada pertumbuhan ekosistem digital nasional.

    Alhasil, Asosiasi e-Commerce sebagai ekosistem berkomitmen untuk memastikan kesiapan sistem, dukungan teknis, serta komunikasi yang memadai kepada para seller.

    “Apapun kebijakan dari pemerintah, kami tentu akan patuh dan siap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pelaku industri e-commerce dalam mendukung ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang di platform tersebut.

    Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyebut kebijakan ini didasari tugas pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM yang berjualan secara daring dan UMKM yang berjualan secara luring.

    “Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/6/2025).

    Hanya saja, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani belum memastikan kapan aturan baru tersebut akan berlaku. Rosmauli meminta setiap pihak bersabar karena pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai aturan resminya terbit.