Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Indef Peringatkan Lonjakan Biaya Logistik Hingga Asuransi Imbas Konflik Iran-Israel

    Indef Peringatkan Lonjakan Biaya Logistik Hingga Asuransi Imbas Konflik Iran-Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti bengkaknya biaya logistik hingga premi asuransi, imbas ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah antara Iran—Israel.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengkhawatirkan konflik Iran—Israel bisa memicu biaya logistik dan premi asuransi menjadi lebih mahal dari biasanya.

    “Perlu kita ingat bahwa harga atau ongkos logistik itu juga semakin meningkat, biaya asuransi juga semakin meningkat, sehingga biaya transportasi secara keseluruhan untuk distribusi barang atau arus barang ini juga pasti akan semakin mahal,” kata Andry kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (28/6/2025).

    Selain itu, dia juga mengkhawatirkan peningkatan biaya logistik yang sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia bakal menggerus pendapatan perdagangan Indonesia.

    Di sisi lain, konflik ini juga dapat berpengaruh pada kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara yang merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia.

    Kenaikan harga batu bara dan CPO diharapkan sejalan dengan peningkatan devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA). Dengan begitu, penerimaan negara diharapkan akan terkerek dari CPO dan batu bara.

    “Tapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak long lasting, artinya kita tidak bisa mengandalkan harga komoditas atau kenaikan dari harga komoditas saja,” terangnya.

    Untuk itu, menurut Andry, pemerintah perlu mendorong keberlanjutan perdagangan darj dua komoditas ini, terutama melalui hiliriasasi. Sebab, ungkap dia, menjual komoditas mentah tidak akan membawa keberlanjutan dibandingkan produk jadi.

    Dalam kesempatan yang berbeda, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin sebelumnya memproyeksi komoditas batu bara dan CPO akan mengalami defisit perdagangan di tengah ketegangan geopolitik Iran—Israel.

    “Keduanya [batu bara dan CPO] merupakan ekspor terbesar kita. Pasti trade deficit akan makin lebar dan current account makin mengaga,” ujar Wijayanto kepada Bisnis.

    Defisit itu diperkirakan terjadi mengingat Indonesia sangat bergantung pada ekspor batu bara dan CPO. Apalagi, Wijayanto mengungkap ekspor batu bara dan CPO mewakili sekitar 20–25% total ekspor Indonesia.

    Menurutnya, pemerintah perlu bersiap mencari pasar baru, mendiversifikasi usaha, melakukan efisiensi operasional, dan menghindari keputusan-keputusan yang berisiko seperti utang berlebih. Serta, mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan impor energi.

    Pemerintah, lanjut dia, juga perlu mempercepat hilirisasi yang berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.

    “Lalu, mendorong percepatan industrialisasi dengan memperbaiki iklim investasi agar kita tidak terjebak sebagai eksportir komoditas yang rentan terhadap siklus komoditas global,” tambahnya.

    Menurutnya, ketegangan geopolitik di Timur Tengah akan mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energi dan pangan.

    “Jika perang terus berkecamuk, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, akhirnya demand terhadap komoditas juga ikut melambat walaupun taraf perlambatan demand masing-masing komoditas berbeda, tergantung elastisitas permintaan,” pungkasnya.

  • Smelter Nikel High Grade Balikpapan Mulai Beroperasi Perdana

    Smelter Nikel High Grade Balikpapan Mulai Beroperasi Perdana

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitra Murni Perkasa (MMP) resmi memasuki tahap power on untuk smelter nikel matte high grade di kawasan industri Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (26/6/2025).

    Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan MMP sebagai smelter nikel matte yang dibangun dengan 100% penanaman modal dalam negeri (PMDN), sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan transisi energi bersih. 

    Smelter MMP menghasilkan kapasitas hingga 28.000 metrik ton high grade nickel matte per tahun, menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) 2 x 48 MVA yang dilengkapi converter modern.

    Teknologi adaptif memungkinkan proses peleburan dan pemurnian nikel berjalan lebih efisien, hemat energi, dan rendah emisi. Operasional smelter ini didukung oleh pasokan listrik dari PLN, termasuk skema Renewable Energy Certificate (REC) sebagai bentuk komitmen terhadap energi rendah karbon. 

    Presiden Direktur MMP, Adhi Dharma Mustopo, menyampaikan bahwa momen ini bukan sekadar proses teknis, tetapi juga cerminan kesiapan MMP dalam menjalankan operasi berstandar tinggi dan berkelanjutan. 

    “Smelter ini dibangun sepenuhnya 100% PMDN dengan semangat dari dan untuk negeri sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur strategis yang kompetitif secara global,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

    Smelter Nikel MMP merupakan bagian dari langkah diversifikasi MMSGI dalam memperluas kontribusi di sektor hilirisasi nikel.

    Prinsip ESG terintegrasi pada proyek ini, mulai dari penggunaan teknologi rendah emisi, pengelolaan lingkungan, tata kelola perusahaan berstandar IFC Performance Standards, hingga penyerapan dan pengembangan tenaga kerja anak bangsa. MMP menargetkan hingga 1.000 lapangan kerja. Selain itu, MMP mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk mencetak SDM yang kompeten dan sadar lingkungan. 

    Dari sisi keselamatan dan operasional, MMP menerapkan sistem Health, Safety, and Environment (HSE) yang ketat dan berbasis evaluasi berkala. Seluruh kegiatan operasional dirancang untuk memenuhi standar industri global dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasi. 

    “MMP siap berkontribusi dalam memperkuat hilirisasi nikel Indonesia serta membawa manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur dan Indonesia secara luas,” jelas Adhi. 

  • Catat, 11 Kereta Jarak Jauh Ini Besok Berhenti di Stasiun Jatinegara

    Catat, 11 Kereta Jarak Jauh Ini Besok Berhenti di Stasiun Jatinegara

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memberhentikan 11 kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara pada 29 Juni 2025 untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas karena kegiatan BTN Jakarta International Marathon 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Sabtu mengatakan KAJJ pada hari-hari biasa tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun pada hari pelaksanaan acara marathon akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani penumpang yang akan naik.

    “Rekayasa ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Minggu, 29 Juni 2025, demi memberi alternatif akses naik KA bagi para pelanggan yang terdampak pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi acara marathon internasional tersebut,” kata dia.

    Ixfan menambahkan, rekayasa ini menjadi upaya KAI untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang mungkin mengalami kesulitan akses ke Stasiun Gambir.

    “Dengan berhentinya kereta-kereta tersebut di Stasiun Jatinegara, diharapkan pelanggan tetap dapat mengakses layanan kereta api tepat waktu,” ujar Ixfan.

    Adapun pelaksanaan BTN Jakarta Internasional Marathon (JAKIM) 2025 dimulai di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Pelaksanaan lomba akan dibarengi dengan penutupan dan pengaturan sejumlah ruas jalan utama di Ibu Kota Jakarta.

    Penutupan jalan akan dimulai sejak pukul 03.00 WIB hingga 11.30 WIB, disesuaikan dengan waktu mulai (start) dan berakhir (finish) para pelari.

    Daftar 11 Kereta Api Jarak Jauh yang berhenti di Stasiun Jatinegara pada 29 Juni 2025:

    1. KA 6 Argo Semeru relasi Gambir – Surabaya Gubeng, berangkat pukul 06.20 WIB

    2. KLB KP/50A Purwojaya relasi Gambir – Kroya, berangkat pukul 06.20 WIB.

    3. KA 132 Parahyangan relasi Gambir – Bandung, berangkat pukul 06.20 WIB

    4. KA 46 Taksaka – relasi Gambir – Yogyakarta, berangkat pukul 06.20 WIB

    5. KA 2 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 06.20 WIB.

    6. KA 16 Argo Dwipangga relasi Gambir – Solo, berangkat pukul 06.20 WIB

    7. KA 118 Gunung Jati relasi Gambir – Semarang Tawang, berangkat pukul 06.20 WIB

    8. PLB 7006 Batavia relasi Gambir – Solo, berangkat pukul 06.20 WIB

    9. KA 40 Sembrani relasi Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat pukul 06.20 WIB

    10. KA 62 Manahan relasi Gambir – Solo, berangkat pukul 06.20 WIB

    11. KA 122 Cakrabuana relasi Gambir – Cirebon, berangkat pukul 06.20 WIB.

  • KKP Bidik Peningkatan Ekspor Perikanan dari Sulawesi Tenggara

    KKP Bidik Peningkatan Ekspor Perikanan dari Sulawesi Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik pertumbuhan ekspor sektor perikanan dari Sulawesi Tenggara, seiring dengan besarnya potensi yang belum dimanfaatkan dari kawasan tersebut.

    Pada Januari–Mei 2025, devisa Sulawesi Tenggara dari sektor perikanan telah mencapai Rp25,45 triliun. Adapun potensi produksi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 & 714 diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, tetapi realisasi hasilnya baru 275 ton.

    Komitmen ini dikemukakan KKP seiring dengan pelepasan ekspor sebanyak 98 ton produk perikanan senilai Rp28 miliar dari Bumi Anoa, Kendari, Sulawesi Tenggara ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Thailand.

    Kepala Badan Mutu KKP Ishartini menyatakan ekspor menjadi langkah awal untuk membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, sehingga menjadi sumber ekspor berkualitas dari timur Indonesia.

    Secara terperinci, Ishartini menjelaskan ekspor dari Kendari kali ini terdiri atas komoditas perikanan seperti gurita beku, sotong beku, dan produk pasteurized crab meat yang nilainya mencapai Rp28 miliar.

    “Sebanyak 42,4 ton gurita beku dan 10 ton sotong beku senilai Rp6,1 miliar, serta 45,6 ton produk pasteurized crab meat senilai Rp21,9 miliar, siap dikirimkan ke Amerika Serikat dan Thailand,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (28/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa ekspor yang dilepas dari Kendari pada 24 Juni 2025 telah memenuhi semua persyaratan, mulai dari Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

    Lebih lanjut, Ishartini memastikan KKP akan terus meningkatkan ekspor hasil perikanan dengan menjamin mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan sesuai standar global.

    Di samping itu, Badan Mutu KKP juga siap melakukan penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Badan Mutu KKP merupakan lembaga quality assurance komoditas perikanan di sepanjang rantai produksi (dari hulu hingga ke hilir), diversifikasi komoditas, dan negara tujuan ekspor.

    Wahyu juga menyatakan dukungan KKP terhadap program pemerintah dalam penyediaan pangan sehat asal ikan untuk mengangkat martabat masyarakat perikanan di daerah dan mencapai kesejahteraan.

  • Indonesia Ekspor Rp28 Miliar Gurita Beku Cs ke AS dan Thailand

    Indonesia Ekspor Rp28 Miliar Gurita Beku Cs ke AS dan Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor sebanyak 98 ton produk perikanan senilai Rp28 miliar dari Bumi Anoa, Kendari, Sulawesi Tenggara ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Thailand.

    Kepala Badan Mutu KKP Ishartini mengatakan 98 ton produk perikanan yang diekspor ke Negara Paman Sam dan Negeri Gajah Putih itu terdiri dari gurita beku, sotong beku, dan produk pasteurized crab meat yang nilainya mencapai Rp28 miliar.

    “Sebanyak 42,4 ton gurita beku dan 10 ton sotong beku senilai Rp6,1 miliar, serta 45,6 ton produk pasteurized crab meat senilai Rp21,9 miliar, siap dikirimkan ke Amerika Serikat dan Thailand,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (28/6/2025).

    Ishartini menyatakan ekspor ini menjadi langkah awal untuk membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, sehingga menjadi sumber ekspor berkualitas dari timur Indonesia.

    Dia menjelaskan bahwa ekspor yang dilepas dari Kendari pada 24 Juni 2025 telah memenuhi semua persyaratan, mulai dari Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

    Lebih lanjut, Ishartini memastikan KKP akan terus meningkatkan ekspor hasil perikanan dengan menjamin mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan sesuai standar global.

    Di samping itu, Badan Mutu KKP juga siap melakukan penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

    Pada Januari–Mei 2025, devisa Sulawesi Tenggara dari sektor perikanan telah mencapai Rp25,45 triliun. Adapun potensi produksi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 & 714 diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, tetapi realisasi hasilnya baru 275 ton.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Badan Mutu KKP merupakan lembaga quality assurance komoditas perikanan di sepanjang rantai produksi (dari hulu hingga ke hilir), diversifikasi komoditas, dan negara tujuan ekspor.

    Wahyu juga menyatakan dukungan KKP terhadap program pemerintah dalam penyediaan pangan sehat asal ikan untuk mengangkat martabat masyarakat perikanan di daerah dan mencapai kesejahteraan.

  • Jamin Pekerja Dapur MBG, BGN Gandeng BPJamsostek

    Jamin Pekerja Dapur MBG, BGN Gandeng BPJamsostek

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan BPJamsostek untuk memberikan jaminan bagi pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Suardi Samiran mengatakan kolaborasi ini berfokus pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ekosistem program MBG.

    Samiran menjelaskan ruang lingkup kerja sama ini mencakup penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dukungan optimalisasi kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Di samping itu, kerja sama ini juga mencakup optimalisasi pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta sinergi data dan informasi dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di SPPG dalam pelaksanaan MBG.

    “Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bertugas di SPPG. Dengan adanya jaminan sosial ini, semoga seluruh petugas SPPG semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat,” kata Samiran dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa kerja sama ini juga memungkinkan pemberian fasilitas pelayanan atas risiko kecelakaan kerja dan/atau kematian yang dialami oleh pekerja SPPG yang telah menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program yang telah disepakati oleh BGN dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Ke depan, Samiran berharap akan semakin banyak kolaborasi lintas sektor yang mendukung program MBG, baik dari sisi dukungan terhadap program MBG secara langsung maupun dukungan kepada petugas di lapangan.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap penerima manfaat program MBG telah mencapai 5,56 juta orang pada Juni 2025.

    Pada periode yang sama, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu telah memiliki 1.861 dapur SPPG.

    “Sampai hari ini, Juni sudah ada 1.861 SPPG [dan] sudah [ada] 5.560.648 orang penerima manfaat, anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” ujar Zulhas usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Zulhas mengakui bahwa penerima manfaat dari program MBG masih berjalan lambat.

    “Jadi, saudara-saudara, yang perlu kami sampaikan. Sekarang agak lambat, baru 5 juta [penerima manfaat],” ujarnya.

    Namun, Zulhas menyatakan Menko Pangan bersama dengan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, akan mempercepat program MBG dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menargetkan Perpres yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG akan rampung pada pekan ini.

    “Ini rapat kami hari ini menyelesaikan Perpres, kita akan gas, kita percepat, sehingga 82 juta [penerima manfaat] itu di Desember bisa tercapai. Jadi, anak-anak, kepala sekolah, jangan khawatir. Ini setelah Perpres, kita akan percepat sehingga 82 juta penerima manfaat itu bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Zulhas menambahkan, nantinya percepatan penerima manfaat MBG ini akan menggunakan dapur sekolah hingga pondok pesantren. Langkah ini dilakukan agar target 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada akhir 2025.

  • Hall Baru Stasiun Tanah Abang Beroperasi Besok, Bisa Tampung 300.000 Pengguna KRL

    Hall Baru Stasiun Tanah Abang Beroperasi Besok, Bisa Tampung 300.000 Pengguna KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mulai mengoperasikan hall utama bangunan baru dan peron jalur 2 Stasiun Tanah Abang seiring proses switch over kedua mulai besok 29 Juni 2025. Dengan pelaksanaan switch over kedua ini, diharapkan Stasiun Tanah Abang bisa melayani hingga 300.000 pengguna.

    Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan peron jalur 2 nantinya digunakan untuk flow kedatangan dan keberangkatan pengguna KRL Commuter Line tujuan Stasiun Manggarai dari arah Stasiun Angke/Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang.

    “Pada proses switch over kedua ini, juga akan mengubah pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung,” kata Leza dalam keterangan resmi pada Sabtu (28/6/2025).

    Leza menerangkan seluruh kedatangan perjalanan KRL Commuter Line Rangkasbitung di Stasiun Tanah Abang akan masuk di jalur 3 bangunan lama stasiun, selanjutnya rangkaian Commuter Line akan melakukan pola langsir atau proses berpindah ke jalur 5 atau 6 di bangunan lama untuk kembali berangkat menuju Serpong hingga Rangkasbitung.

    Leza menambahkan, pengguna KRL Commuter Line Rangkasbitung yang turun atau transit seluruhnya akan turun di peron jalur 3.

    “Pengguna yang akan keluar atau transit ke arah Angke/Kampung Bandan bisa mengakses JPO yang menghubungkan bangunan baru untuk menuju peron 1 atau Gate Out,” katanya.

    Sementara itu, lanjut dia, untuk pengguna Rangkasbitung yang akan transit menuju Stasiun Manggarai tidak perlu berpindah peron karena KRL Commuter Line tujuan Manggarai di jalur 2 akan membuka pintu kanan dan kiri untuk naik-turun pengguna.

    “Pintu kiri dari arah kedatangan sebagai akses keluar dan pintu kanan sebagai akses masuk ke dalam Commuter Line,” tambah Leza.

    Untuk pengguna yang akan naik KRL Commuter Line menuju Serpong/Parung Panjang hingga Rangkasbitung, tetap menunggu perjalanan KRL Commuter Line nya di Peron jalur 5 atau 6 pada bangunan lama stasiun.

    Leza mengatakan perubahan flow dan peron kedatangan KRL Commuter Line Rangkasbitung di peron 3 ini merupakan upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dengan mengurangi kepadatan pengguna di JPO dan di area peron jalur 5 dan 6 saat akan naik Commuter Line Rangkasbitung, yang sebelumnya digunakan untuk naik dan turun pengguna.

    Selain itu, hall baru Stasiun Tanah Abang juga sudah mulai bisa digunakan untuk akses keluar masuk area stasiun. Pengguna yang akan masuk ke area stasiun bisa menggunakan gate-in di lantai 2, sedangkan pengguna yang akan keluar di Stasiun Tanah Abang bisa menggunakan gate-out di lantai dasar.

    “Sementara untuk akses keluar masuk di bangunan stasiun lama, tetap masih bisa digunakan,” kata Leza.

    KAI Commuter pun mengimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line di Stasiun Tanah Abang untuk memperhatikan kembali akses untuk naik dan turun di Stasiun Tanah Abang.

    “Kami mengajak seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas-fasilitas layanan yang tersedia demi kenyamanan bersama,” tutup Leza.

    Pada 22 Februari 2025, proses switch over pertama telah dilakukan yaitu mengoperasikan peron jalur 1 di bangunan baru sebagai peron kedatangan dan keberangkatan pengguna KRL Commuter Line tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan dari arah Manggarai.

    KAI Commuter mencatat rata-rata volume pengguna KRL Commuter Line yang naik di Stasiun Tanah Abang sebanyak 54-55 ribu orang setiap hari kerja dan 41-43 ribu orang setiap hari libur. Sedangkan untuk volume pengguna transit di Stasiun Tanah Abang sebanyak 145-146 ribu pada hari kerja dan sebanyak 124-125 ribu orang pada hari libur.

  • Polemik Larangan Truk ODOL: Mencari Solusi, Bukan Cuma Sanksi

    Polemik Larangan Truk ODOL: Mencari Solusi, Bukan Cuma Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bakal melakukan penanganan angkutan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada tahun ini tanpa ada penundaan. Namun, pelaku industri logistik berharap aspek ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut Kemenhub saat ini hanya akan menjalankan Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa menerbitkan aturan baru, sekaligus mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada 2017 atau 8 tahun lalu.

    ”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” kata Dudy, dikutip Sabtu (28/6/2025).

    Dudy beralasan truk ODOL telah menimbulkan dampak kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur jalan, bahkan peningkatan polusi udara di daerah.

    Data Korlantas Polri mencatat, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada 2024. Sementara data Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua, dengan 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan pada 2024.

    Adapun terkait kerusakan infrastruktur, lanjutnya, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL.

    Dudy mengatakan pada 2025 ada beberapa langkah yang akan dilakukan Kemenhub bersama stakeholder terkait, khususnya Korlantas Polri dan Jasa Marga.

    Langkah yang dimaksud, lanjutnya, antara lain sosialisasi untuk mengingatkan kembali para stakeholder terkait komitmen zero ODOL, pengumpulan data truk ODOL yang melibatkan Jasa Marga, serta penindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian.

    ”Tahap sosialisasi dilakukan selama satu bulan, sudah berlangsung sejak awal Juni,” katanya.

    Dia menambahkan pada tahap tersebut tidak ada penindakan dan jika sudah berakhir, Kemenhub akan melakukan evaluasi. Aksi tersebut sudah mendapat dukungan dari pihak Polri dan Jasa Marga.

    Dia berpendapat para pengemudi truk perlu mendapatkan pelatihan layaknya pilot, masinis, atau nakhoda. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat akan memberikan pelatihan kepada para pengemudi truk, baik yang menyangkut hal-hal teknis hingga edukasi terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku di jalan raya.

    ”Kalau kita ingin menata sektor transportasi, perlu ada satu langkah yang harus kita mulai, daripada tidak sama sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penanganan angkutan ODOL atau ingin memberikan masukan, dirinya sangat terbuka untuk berdiskusi.

    ”Saya terbuka untuk diskusi, tapi bukan untuk menunda. Penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan justru tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu saya tekankan kembali, fokus utama kami adalah keselamatan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan angkutan Over Dimension termasuk dalam kategori pidana di pasal 277 dan bisa diproses secara hukum, sedangkan angkutan Over Loading termasuk dalam pelanggaran administratif di pasal 309 dan bisa dilakukan penilangan.

    Pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait ketertiban dan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan.

    “Kami siap mendukung penuh kebijakan zero ODOL yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berharap aksi yang dilakukan benar-benar dapat menyelesaikan masalah angkutan ODOL di Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa tidak dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perumusan kebijakan penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan merasa kecewa karena hingga saat ini Kemenhub tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

    Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. Selain itu, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menyayangkan pernyataan Menhub Dudy yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

    Menurutnya, fokus utamanya hanya pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Aptrindo berharap Kemenhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pemerintah akan terus mengawal ketat dalam mewujudkan target zero ODOL pada 2026. 

    Dia mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih.

    “Ya, yang jelas kita akan terus mengawal kebijakan menuju zero ODOL karena kita ingin benar-benar mengurangi kecelakaan akibat ODOL dan juga kerusakan jalan yang setiap tahun negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa implementasi kebijakan zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi merupakan syarat mutlak agar program ini berjalan efektif.

    Terkait perkembangan peta jalan (roadmap) zero ODOL, AHY menjelaskan bahwa prosesnya masih terus berlangsung.

  • Ada Permendag 15/2025, Ekonom: Persaingan Usaha Jadi Lebih Sehat

    Ada Permendag 15/2025, Ekonom: Persaingan Usaha Jadi Lebih Sehat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut persaingan usaha menjadi lebih sehat seiring meluncurnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Permendag 15/2025).

    Untuk diketahui, Permendag 15/2025 mulai berlaku pada 17 Juni 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen hingga daya saing mutu produk.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan iklim persaingan usaha di Indonesia akan menjadi lebih sehat jika Permendag 15/2025 diimplementasikan dengan benar, termasuk dalam hal pemberian jaminan mutu yang sesuai standardisasi.

    Menurutnya, Permendag 15/2025 bisa menciptakan persaingan yang adil dan sehat, serta mendorong peningkatan kualitas dan inovasi di sektor industri dan perdagangan.

    “Kalau persaingannya lebih merata, lebih sehat, tentu saja akan lebih bagus bagi iklim industri, iklim investasi, dan bagi masyarakat,” kata Faisal kepada Bisnis, Sabtu (28/6/2025).

    Faisal menjelaskan persaingan yang sehat ini terjadi lantaran adanya dorongan dari kalangan dunia usaha dengan memastikan sisi kualitas dan mutu produk.

    Di samping itu, dia menyebut Permendag 15/2025 merupakan regulasi yang sangat penting untuk meningkatkan daya siang produk lokal. Regulasi anyar ini juga sebagai bentuk perlindungan konsumen.

    “Perlindungan terhadap mutu barang kan semakin besar, permintaannya juga semakin besar, kesadarannya makin besar, demand juga makin besar,” terangnya

    Dengan begitu, Faisal menyebut dorongan dari sisi permintaan akan menuntut industri untuk lebih memperhatikan dari sisi jaminan mutu dan juga standardisasi produk.

    “Artinya memang perlu didorong dari sisi industri karena memang ada dorongan juga dari sisi permintaan domestik apalagi internasional, terutama di negara-negara yang maju,“ terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan Permendag 15/2025 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan jasa yang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

    Adapun, Permendag 15/2025 memiliki ruang lingkup pengaturan standardisasi yang mencakup berbagai aspek terkait barang, jasa, dan tenaga kerja di bidang perdagangan.

    “Salah satu tujuan diterbitkannya Permendag Nomor 15 Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang beredar di pasar, khususnya dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

    Dia menuturkan, beberapa tujuan lainnya dari regulasi ini adalah meningkatkan jaminan mutu produk yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kepastian usaha, mendorong inovasi dan teknologi dalam perdagangan, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

    Di samping itu, Permendag 15/2025 juga menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam membina pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor. Serta, memenuhi persyaratan mutu dan teknis produk akan mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

    Secara terperinci, beberapa kegiatan yang diatur dalam Permendag 15/2025 antara lain mencakup perumusan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jasa dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan rencana pendaftaran laboratorium uji yang melakukan pengujian barang terkait aspek K3L. Serta, penilaian risiko komoditas ekspor guna mengatasi hambatan teknis di negara tujuan ekspor.

    Untuk diketahui, ketentuan standardisasi bidang perdagangan terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebelumnya diatur melalui Permendag Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

    Namun, aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Permendag 26/2021).

    Sementara itu, Permendag 26/2021 belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa substansi penting terkait proses standardisasi terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja di sektor perdagangan.

    “Oleh karena itu, perlu pengaturan baru melalui Permendag 15/2025,” tandasnya.

  • Kemenkeu: Pajak Penjual Online Bukan Hal Baru, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas

    Kemenkeu: Pajak Penjual Online Bukan Hal Baru, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan pengenaan pajak terhadap penjual di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia bukanlah praktik baru.

    Febrio mengatakan pelibatan platform digital penyelanggara perdagangan online atau e-commerce sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut merupakan bentuk penyesuaian administrasi perpajakan.

    Hal ini disampaikannya dalam agenda Double Check bertema Stimulus Ekonomi bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).

    “Yang jelas itu bukan pajak baru. Itu adalah sebenarnya lebih kepada administrasi perpajakan. Bahwa kita meminta kemitraan dari platform untuk membantu kita menjadi pemungut. Dan selama ini sudah banyak platform yang sudah menjadi pemungut bagi pajak berbagai jenis pajak seperti Google, Netflix dan sebagainya itu sudah menjadi pemungut selama ini,” ujar Febrio kepada wartawan.

    Menurut Febrio, Kementerian Keuangan berharap e-commerce juga ikut menjadi mitra strategis dalam pemungutan pajak agar sistem administrasi perpajakan makin rapi.

    Dia pun memastikan bahwa pengenaan pajak kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap berpedoman pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Artinya, UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tetap tidak dikenakan pajak.

    “[Di bawah] Rp500 juta kan tetap, seperti yang sudah ada di Undang-Undang HPP. Kami berikan semacam PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] bagi UMKM bahwa kalau omzetnya di bawah 500 juta ke bawah itu tidak ada pajak sama sekali,” paparnya.

    Ketika ditanya soal potensi kenaikan penerimaan negara dari kebijakan ini, Febrio menyebut bahwa langkah ini bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang rutin dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan.

    “Ini bagian dari administrasi, jadi setiap tahun kami pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan administrasi supaya meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi ini adalah bagian dari administrasi dan tentunya reformasi ini akan menjadi bagian dari target penerimaan setiap tahunnya. Jadi kami lihat nanti evaluasi,” kata Febrio.