Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • BKPM Pede Target Investasi Rp1.905 Triliun Tercapai usai PP 28/2025 Terbit

    BKPM Pede Target Investasi Rp1.905 Triliun Tercapai usai PP 28/2025 Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menilai implementasi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28/2025 akan memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno pun menyampaikan bahwa pihaknya optimistis target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025 makin mudah tercapai usai adanya beleid baru tersebut.

    “Alhamdulillah, realisasi [investasi] kuartal I sudah di atas 24%. Dengan adanya PP 28 [2025] ini, keyakinan kami semakin tinggi untuk bisa mencapai target sesuai arahan Presiden dalam RPJMN,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

    Dia menilai regulasi yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini dinilai menjadi game changer dalam menciptakan kepastian hukum dan waktu bagi pelaku usaha. 

    Riyatno menjelaskan, dengan PP 28/2025, sistem perizinan kini tidak hanya lebih sederhana tetapi juga lebih terukur melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan kebijakan fiktif positif.

    “Semua jenis perizinan—mulai dari perizinan dasar, perizinan usaha, hingga perizinan penunjang—sudah memiliki batas waktu layanan. Ini memberikan kepastian bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

    Dengan diberlakukannya SLA, setiap tahapan permohonan perizinan kini memiliki tenggat waktu. Jika instansi terkait tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan maka sistem OSS-RBA (online single submission-risk based approach) akan secara otomatis menerbitkan izin, terutama untuk usaha berisiko rendah.

    Misalnya, jika SLA 10 hari dan tidak ada respons dari kementerian/lembaga terkait maka sistem akan menerbitkan izin secara otomatis.

    “Ini terutama untuk usaha risiko rendah dan menengah-rendah yang tidak memerlukan verifikasi aparatur,” ungkapnya.

    Sementara untuk sektor berisiko tinggi dan menengah-tinggi, sistem tetap memberlakukan verifikasi oleh instansi teknis, tetapi tetap dalam koridor batas waktu yang ketat.

    Ke depan, implementasi penuh PP 28/2025 akan dimulai pada 5 Oktober 2025, setelah masa transisi 4 bulan sejak regulasi ini diterbitkan. BKPM sendiri, sambung Riyatno, juga akan menerbitkan aturan turunan PP 28/2025 pada Juli 2025.

    Perbedaan PP 28/2025 dengan Aturan Lama

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement.

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan—baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang—diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu: persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    “Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif,” ujar Susiwijono.

  • Harga Beras di Maluku-Papua Lampaui HET, Rata-rata Rp19.798/Kg

    Harga Beras di Maluku-Papua Lampaui HET, Rata-rata Rp19.798/Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata harga beras dari seluruh kualitas mengalami peningkatan pada pekan keempat Juni 2025. 

    Rata-rata harga di wilayah Maluku dan Papua yang masuk dalam Zona 3 bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, harga beras di Zona 3 sudah berada di atas rentang HET. Untuk diketahui, HET untuk wilayah Maluku dan Papua dipatok sebesar Rp15.800 per kilogram (kg) untuk beras premium dan beras medium Rp13.500 per kg.

    “Untuk harga beras di Zona 3 perlu menjadi perhatian karena harga beras di Zona 3 sudah berada di atas rentang harga eceran tertinggi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengutip Youtube Kemendagri, Senin (30/6/2025).

    Merujuk data yang diolah BPS dari SP2KP Kemendag, rata-rata harga beras, baik medium maupun premium, hingga 26 Juni 2025 berada di level Rp19.798 per kg. 

    Nominal tersebut jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah untuk Zona 3, yakni Rp15.800 per kg untuk beras premium dan Rp13.500 per kg untuk beras medium.

    “Kalau dibanding secara umum, di minggu keempat Juni 2025 harga beras di Zona 3 ini naik 0,82% dibanding sebulan yang lalu,” ungkapnya.

    Secara terperinci, Amalia menyebut bahwa rata-rata harga beras tertinggi di Zona 3 terjadi di Kabupaten Intan Jaya, dengan rata-rata harga beras mencapai Rp54.772 per kg, diikuti Kabupaten Puncak Rp45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp40.000 per kg. 

    Peningkatan harga juga terjadi di Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Amalia menyebut, terjadi peningkatan harga beras di seluruh kabupaten/kota yang ada di Zona 1.

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, rata-rata harga beras di Zona 1 pada pekan keempat Juni 2025 sebesar Rp14.211 per kg atau berada di antara rentang HET yang dipatok pemerintah.

    Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No.5/2024 tentang HET Beras menetapkan HET beras premium untuk Zona 1 sebesar Rp14.900 per kg dan beras medium sebesar Rp12.500 per kg.

    Rata-rata harga beras tertinggi untuk Zona 1 terjadi di Kabupaten Wakatobi Rp17.549 per kg, diikuti Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Rp17.022 per kg, dan Kabupaten Buton Utara Rp16.863 per kg.

    Kondisi serupa juga terjadi pada harga beras di Zona 2 yang mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    “Untuk beras di Zona 2 secara nasional harga rata-rata beras di Zona 2 berada sedikit tipis di bawah harga eceran tertinggi beras premium,” ujarnya.

    Masih dalam paparannya, rata-rata harga beras dari seluruh kualitas di Zona 2 mencapai Rp15.293 per kg, atau hampir mendekati HET beras premium sebesar Rp15.400 per kg.

    Amalia mengatakan, harga beras tertinggi di Zona 2 ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yakni sebesar Rp18.162 per kg, Kabupaten Kutai Barat Rp18.035 per kg, dan Kabupaten Kepulauan Meranti Rp18.000 per kg. 

  • Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag No. 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan impor merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi, unpredictable atau tidak bisa diperkirakan, terkait dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian di dunia, di global,” kata Airlangga dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Airlangga menuturkan bahwa Kepala Negara meminta agar pemerintah memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri, sekaligus memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara Asean.

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing.

    Selain itu, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk, serta mendorong sektor padat karya agar bisa menarik investasi dan menjaga investasi yang ada.

    “Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Sejalan dengan arahan itu, pemerintah telah mempersiapkan beberapa regulasi, yakni melalui Keputusan Presiden (Keppres) Satuan Tugas (Satgas) Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Kemudian, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, Instruksi Presiden (Inpres) tentang Deregulasi Percepatan Kemudahan Perizinan Perusahaan, serta Keppres tentang Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Perusahaan.

    “Salah satu yang dideregulasi adalah revisi Permendag 36 Tahun 2023 juncto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengaturan Impor,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian, llembaga, asosiasi para stakeholder dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan.

    “Oleh karena itu, seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas [larangan dan pembatasan] itu mencakup relaksasi 10 komoditas,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merelaksasi impor 10 komoditas atau 482 HS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi terbatas (Ratas) pada 6 Mei 2025, telah diputuskan aturan impor produk kehutanan, alas kaki, hingga food tray akan dideregulasi.

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program Makan Bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” kata Budi.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap produk kehutanan dengan 441 HS, yakni tetap memerlukan dekorasi impor dari Kementerian Kehutanan.

    “Produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari kementerian teknis,” ujarnya.

    Kemudian, deregulasi kebijakan dan ketentuan impor untuk bahan baku atau penolong industri, seperti pupuk bersubsidi, bahan bakar lain, bahan baku plastik.

    Untuk pupuk bersubsidi, Budi menjelaskan bahwa impor komoditas ini tidak ada lartas. “Karena sejak 2021 sudah tidak ada impor pupuk bersubsidi,” terangnya.

    Berikutnya, bahan bakar lainnya dan bahan baku plastik yang merupakan bahkan baku penolong dan bahan baku untuk industri diputuskan tidak ada lartas.

    “… sehingga kami ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan deregulasi terhadap samarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol, bahan kimia tertentu, dan mutiara yang hanya menggunakan laporan surveyor (LS).

    Selanjutnya, alas kaki dengan 6 HS juga hanya menggunakan LS tanpa PI. “Ini [alas kaki] hanya untuk sepatu sport, biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri,” imbuhnya.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi kebijakan terhadap sepeda roda dua dan roda tiga. Menurut Budi, industri di sektor ini sudah cukup bagus di dalam negeri.

    “Sepeda roda dua dan rida tiga ini juga industri kita sudah cukup bagus di dalam negeri, bahkan kecenderungan ekspor kita unutk sepeda itu terus meningkat,” tandasnya.

  • Airlangga: Peraturan Baru Pengganti Permendag 8/2024 Mulai Berlaku 2 Bulan Lagi

    Airlangga: Peraturan Baru Pengganti Permendag 8/2024 Mulai Berlaku 2 Bulan Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan baru yang merupakan pengganti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Kebijakan dan Pengaturan Impor akan mulai berlaku dalam dua bulan ke depan.

    Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    “[Permendag baru mulai] 60 hari lagi, transisi 60 hari, 2 bulan,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan kebijakan deregulasi ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi perdagangan dan perekonomian di dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global,” ujarnya.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengganti Permendag 8/2024 dengan 9 Permendag baru.

    Dengan begitu, Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag 8/2024 akan dicabut, dan selanjutnya akan diterbitkan beberapa Permendag baru.

    Sementara itu, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit menjelaskan penerbitan Permendag baru ini merupakan langkah awal dari deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengeliminasi beberapa hambatan-hambatan ekspor dan impor.

    “Artinya, deregulasi ini akan diikuti lagi oleh deregulasi-deregulasi yang lain,” sambung Satya.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, Satya mengatakan deregulasi yang dilakukan saat ini harus bisa menjadi acuan bagi kementerian/lembaga untuk melakukan self-assessment dan kembali melihat proses perizinan yang selama ini dilakukan.

    Ke depan, Satya menyatakan pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, termasuk melakukan review lebih lanjut terhadap persyaratan-persyaratan atas perizinan berusaha, termasuk perizinan ekspor dan impor seperti rekomendasi, pertimbangan teknis, atau bentuk lainnya yang serupa.

    Terlebih, Kepala Negara RI juga memberikan arahan agar seluruh kementerian/lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan berusaha tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang panjang dan biaya tinggi.

    “Dalam melakukan deregulasi ini tentunya nanti pemerintah akan berkaca pada negara peers. Kita harus dapat melakukan hal yang sama, bahkan harus bisa lebih cepat, mudah, dan murah dalam proses perizinan berusaha di Indonesia,” tuturnya.

    Berikut adalah 9 Permendag baru yang akan diterbitkan:

    1. Permendag Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    2. Permendag Per Cluster Komoditi, dengan rincian sebagai berikut:

    a. Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    b. Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    c. Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    d. Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya,dan Bahan Tambang.

    e. Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    f. Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    g. Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    h. Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

  • Bank Sentral Korsel Tunda Pengembangan Mata Uang Digital demi Stablecoin Swasta

    Bank Sentral Korsel Tunda Pengembangan Mata Uang Digital demi Stablecoin Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Korea Selatan menghentikan sementara program uji coba mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC).

    Penundaan tersebut dilakukan di tengah menguatnya dorongan Presiden Lee Jae Myung untuk memperluas peran sektor swasta dalam penerbitan stablecoin berbasis mata uang won.

    Melansir Bloomberg pada Senin (30/6/2025), seorang pejabat Bank of Korea (BOK) mengatakan bahwa lembaga tersebut menunda persiapan fase kedua uji coba CBDC yang semula dijadwalkan berlangsung pada kuartal IV tahun ini.

    Langkah ini diambil seiring munculnya masa depan pasar stablecoin sebagai salah satu agenda prioritas Presiden Lee, yang baru dilantik awal bulan ini. Lee mendorong lebih banyak perusahaan dapat terlibat dalam penerbitan stablecoin.

    RUU yang diusulkan partai berkuasa akan membuka peluang bagi perusahaan dengan modal minimal 500 juta won (sekitar US$370.000) untuk menerbitkan stablecoin berbasis won.

    Keputusan BOK sejalan dengan tren global di mana sejumlah bank sentral mulai mempertanyakan urgensi penerbitan CBDC, sembari mendorong kerangka aturan baru guna memastikan stablecoin tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

    Pada pertengahan Juni lalu, Senat AS meloloskan rancangan undang-undang penting yang menjadi kerangka regulasi bagi stablecoin yang didukung dolar AS, menjadi kemenangan politik bagi industri kripto sekaligus Presiden Donald Trump. Hong Kong dan Taiwan juga termasuk yurisdiksi Asia yang tengah mengkaji aturan stablecoin.

    CBDC dan stablecoin sama-sama berbentuk uang digital, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam struktur dan pengawasan. Stablecoin diterbitkan oleh entitas swasta dan dirancang untuk mempertahankan nilai tetap, biasanya dipatok pada mata uang fiat.

    Sementara itu, CBDC merupakan representasi digital mata uang kedaulatan yang diterbitkan dan diawasi langsung oleh bank sentral.

    Dalam sebuah konferensi internasional yang digelar BOK awal bulan ini, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyebut stablecoin membuka peluang bagi lembaga non-bank untuk masuk ke industri pembayaran, sehingga memicu persaingan dengan perbankan yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya transaksi. Waller menegaskan dirinya tidak melihat kebutuhan mendesak untuk menerbitkan CBDC.

    Gubernur BOK Rhee Chang Yong sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap stablecoin berbasis won, selama penerbitannya diawasi secara ketat. Pandangan senada juga disampaikan Wakil Gubernur Senior BOK Ryoo Sangdai pekan lalu. Menurutnya, penerbitan stablecoin sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dipimpin oleh bank-bank yang telah teregulasi, dengan pengamanan untuk mencegah gejolak pasar dan melindungi konsumen.

    Debat kebijakan dan antusiasme industri terkait stablecoin berbasis won Korea Selatan terus berkembang. Sejumlah bank komersial terbesar di Negeri Ginseng tengah menginisiasi rencana penerbitan stablecoin won yang nilainya dipatok 1:1 terhadap mata uang fisik, dan beroperasi dalam kerangka kerja yang dirancang serta diawasi sektor swasta, bukan bank sentral.

    Korea Selatan tercatat sebagai salah satu pasar aset digital paling aktif di dunia, mendorong lonjakan harga saham perusahaan yang terafiliasi dengan stablecoin. Lebih dari sepertiga populasi negara tersebut, atau sekitar 18 juta orang, tercatat aktif bertransaksi di pasar aset digital. Pada hari-hari tertentu, volume perdagangan kripto di bursa lokal bahkan melampaui nilai transaksi di indeks saham Kospi dan Kosdaq.

    Presiden Lee terus menggaungkan penerbitan stablecoin berbasis won sebagai bagian dari strategi modernisasi sistem keuangan Korea Selatan. 

    Bursa kripto di negara itu mencatat aliran keluar dana sebesar 56,81 triliun won (US$41,8 miliar) pada kuartal I/2025, dengan hampir separuhnya terkait stablecoin berbasis dolar AS seperti USDT milik Tether dan USDC milik Circle, menurut data regulator yang dikutip seorang anggota parlemen bulan ini.

  • Pemerintah Terbitkan PP 28/2025, Permudah Perizinan Usaha dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA

    Pemerintah Terbitkan PP 28/2025, Permudah Perizinan Usaha dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyosialisasikan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang secara resmi diterbitkan pada 5 Juni 2025.

    Beleid anyar ini menjadi pengganti PP 5/2021 dan menandai penyempurnaan sistem perizinan usaha berbasis risiko yang lebih terukur, digital, dan terpadu melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

    “PP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Susiwijono menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement (SLA).

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan—baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang—diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu: persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    “Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif,” ujar Susiwijono.

    Berlaku Penuh Mulai 5 Oktober 2025

    Pemerintah memberikan masa transisi selama 4 bulan, di mana sistem OSS-RBA akan disesuaikan dengan ketentuan baru PP 28. Implementasi penuh dijadwalkan berlaku efektif mulai 5 Oktober 2025.

    “Dalam masa transisi ini, kami akan lakukan sosialisasi tematik bersama kementerian/lembaga sektoral terkait, untuk memastikan pemahaman dan kesiapan semua pihak,” kata Susiwijono.

  • Bukan Cuma soal Minyak, Indef Wanti-wanti Konflik Iran–Israel Bikin Ekspor RI Anjlok

    Bukan Cuma soal Minyak, Indef Wanti-wanti Konflik Iran–Israel Bikin Ekspor RI Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperingatkan bahwa eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel dapat berdampak serius terhadap ekspor Indonesia, terutama ke kawasan Timur Tengah dan Eropa.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah berperan sebagai jalur penting perdagangan global, khususnya dalam pengiriman barang dari Asia ke Eropa. Potensi terganggunya jalur logistik, seperti Selat Hormuz, akan mendorong lonjakan biaya pengapalan dan mempersulit akses ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan.

    “Kalau Selat Hormuz terganggu, ekspor Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa bisa terdampak langsung. Logistik jadi mahal, dan pasokan pun terhambat,” ujar Heri dalam diskusi publik Indef secara daring, Minggu (29/6/2025).

    Meski secara agregat porsi ekspor Indonesia ke Timur Tengah tergolong kecil, yaitu sekitar 4,6% dari total ekspor nasional, dampak tidak langsung dari konflik tetap patut diwaspadai. Menurut Heri, kawasan tersebut merupakan hub logistik penting yang menghubungkan pasar Asia, Eropa, dan Afrika.

    Selain Timur Tengah, ekspor ke Eropa juga berpotensi terdampak karena ketergantungan terhadap jalur laut yang melewati wilayah konflik.

    Jika jalur perdagangan terganggu, maka biaya logistik akan melonjak, terutama untuk pengiriman ekspor ke kawasan yang melewati jalur Teluk dan Laut Merah. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor Indonesia, terutama dari sektor manufaktur dan makanan olahan.

    “Dalam simulasi model ekonomi GTAP yang kami lakukan, biaya input akan meningkat karena lonjakan harga energi dan logistik. Ini bisa menurunkan ekspor kita, bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke negara-negara mitra seperti China, India, bahkan Jepang,” jelas Heri.

    Dampak tidak langsung juga dapat terjadi apabila mitra dagang utama Indonesia ikut terdampak, misalnya penurunan permintaan dari China karena terganggunya ekspornya ke Timur Tengah.

    Dalam simulasi kuantitatif menggunakan model GTAP (Global Trade Analysis Project), Heri memaparkan bahwa perang Iran–Israel dapat menekan ekspor Indonesia di berbagai sektor, antara lain produk pertanian dan peternakan; barang makanan olahan; tekstil dan produk kertas; serta industri kimia dan besi baja

    “Impor naik, biaya input naik, dan pada akhirnya ekspor turun. Ini yang kami perkirakan dalam berbagai skenario konflik,” ungkapnya.

    Untuk meredam dampak penurunan ekspor, Heri menyarankan empat strategi utama yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek. Pertama, menjaga stabilitas harga BBM dan LPG, agar inflasi dan biaya produksi tetap terkendali.

    Kedua, diversifikasi pasar ekspor dan menjajaki kerja sama bilateral baru di luar kawasan konflik. Ketiga, diversifikasi rantai pasok industri agar pelaku usaha tidak terlalu tergantung pada kawasan Timur Tengah.

    Keempat, identifikasi sektor dan komoditas terdampak, guna memberikan insentif dan dukungan fiskal secara lebih terarah.

    “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, potensi penurunan ekspor bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

  • Rencana Tambah Saham di Proyek Dragon, Danantara: Masih Diskusi dengan CATL

    Rencana Tambah Saham di Proyek Dragon, Danantara: Masih Diskusi dengan CATL

    Bisnis.com, KARAWANG — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih berdiskusi dengan perusahaan China, Contemporary Ampherex Technology Co. Ltd. (CATL) terkait dengan keinginan Indonesia untuk menambah porsi kepemilikan saham pada proyek ekosistem baterai listrik terintegrasi, Proyek Dragon. 

    Proyek tersebut digarap oleh konsorsium CATL, PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM), dan Indonesia Battery Corporation (IBC). 

    Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, saat ini porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN pada megaproyek baterai EV itu sebesar 30%. Indonesia tengah berdiskusi dengan CATL agar porsi kepemilikan saham bisa ditingkatkan. 

    “Kemungkinan kita menambah porsi kepemilikan kita di joint venture baterai ini. Saat ini kita punya 30%. Kita harap ke depannya hasil negosiasi kedua belah pihak harus memiliki satu kesepahaman,” katanya saat ditemui usai acara groundbreaking proyek tersebut di Kawasan Industri Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). 

    Dony menjelaskan bahwa proses penambahan kepemilikan saham itu dilakukan melalui penyetoran modal ke IBC melalui holding MIND ID yang saat ini sudah di bawah Danantara. 

    Dia enggan memerinci lebih lanjut bagaimana langkah selanjutnya dari holding BUMN pertambangan itu. 

    Penyetoran modal juga bisa dilakukan oleh Antam, sebagaimana MIND ID, yang berada di masing-masing joint venture (JV) subproyek ekosistem baterai listrik hulu ke hilir itu. 

    Namun demikian, pria yang juga Wakil Menteri BUMN itu mengatakan Danantara tidak akan secara langsung menyetorkan dana untuk menambah porsi kepemilikan saham di Proyek Dragon. 

    “Jadi ada yang memang dilakukan sendiri oleh perusahaan. Bagi itu berupa equity mereka sendiri, bisa juga dalam bentuk loan dan lain sebagainya. Tetapi untuk kasus ini tidak dari Danantara,” tutur Dony. 

    Menurut Dony, pemerintah Indonesia berharap agar kerja sama dengan CATL dalam ekosistem baterai listrik itu bisa juga mendorong transfer knowledge. Harapannya adalah Indonesia bisa mengembangkan teknologi baterai kendaraan listrik sendiri. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa superholding BUMN itu akan masuk ke proyek pengembangan baterai mobil listrik atau electric vehicle (EV) hulu ke hilir yang digarap oleh dua konsorsium asal China, CATL (Proyek Dragon), sekaligus Huayou (Proyek Titan).

    Sovereign wealth fund (SWF) baru itu rencananya akan masuk ke dalam konsorsium Indonesia pada dua proyek baterai EV itu guna menambah kepemilikan saham nasional. 

    “Ada Danantara yang kita akan ikut masuk dalam rangka memperkuat dari konsorsium ini sehingga diharapkan kepemilikan dari proyek ini mayoritas bisa berada di konsorsium Indonesia, baik itu melalui BUMN maupun juga bersama-sama dengan Danantara langsung,” terang Rosan konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). 

    Untuk diketahui, porsi kepemilikan saham Indonesia pada proyek baterai berbasis nikel, baik yang digarap Huayou (Proyek Titan) maupun CATL (Proyek Dragon), di sisi hulu atau proyek tambang sebesar 51% atau mayoritas. 

    Pada tahapan selanjutnya yang terbagi dalam beberapa joint venture (JV), porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN baru mencapai 30%. Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan agar porsi itu ditambah hingga 40% sampai dengan 50%. 

    Rosan menjelaskan Proyek Titan yang kini resmi diambil alih Huayou dari LG Energy Solution, memiliki nilai investasi US$9,8 miliar. LG telah mengucurkan investasi sebesar US$1,2 miliar dan sisanya sebesar US$8 miliar bakal dilanjutkan oleh Huayou. 

    Sementara itu, Proyek Dragon yang digarap CATL memiliki nilai investasi sekitar US$6 miliar dan juga meliputi hulu-hilir pengembangan baterai mobil listrik. Rosan mengaku dengan masuknya Danantara, kendala pendanaan proyek tersebut bisa diatasi. 

    “Memang kalau dulu mungkin ada kendala pendanaan tapi sejak ada Danantara ini pendanaan ini kita yang membantu karena kita melihat pekerjaan ini, proyek ini memang sangat-sangat baik baik dari segi return-nya, baik dari segi pekerjaannya dan juga baik dari segi dampak perekonomiannya ke depan untuk Indonesia,” ujar pria yang juga menjabat menteri investasi dan hilirisasi itu. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan agar Indonesia bisa menambah porsi kepemilikan saham pada proyek baterai EV itu.  

    “Nah, ini ada arahan Bapak Presiden kita akan memaksimalkan untuk di atas 40% bahkan sampai dengan 50%. Tapi itu semua dalam proses negosiasi. Tapi yang sudah firm, sekarang adalah di angka 51% di hulu, kemudian JV berikutnya 30%,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

  • Menteri PU: Sekolah Rakyat Sentra Handayani Beroperasi Pertengahan Juli 2025

    Menteri PU: Sekolah Rakyat Sentra Handayani Beroperasi Pertengahan Juli 2025

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah menjamin 100 bangunan Sekolah Rakyat gratis sudah siap dioperasikan mulai pertengahan Juli 2025 nanti.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan sekolah rakyat yang ada di Sentra Handayani akan menjadi satu sekolah dari 100 sekolah rakyat yang siap beroperasi saat tahun ajaran 2025/2026 nanti.

    Dia juga memastikan Pembangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani akan rampung dalam waktu dekat.

    “Jadi ini di [Sentra Handayani] sudah 92% ya. Beberapa tempat lain ada yang 80-88%, 83% rata-rata,” tuturnya di Jakarta, Minggu (29/6).

    Menurutnya, sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Handayani akan memiliki ruang kelas sekaligus asrama para murid. Dia juga menjelaskan total ada 75 siswa tingkat SMP yang akan menempuh pendidikan di tempat seluas 1,2 hektare tersebut.

    “Jadi ini yang bikin lama [pembangunannya] itu mebel, karena mebel harus di-custom,” katanya.

    Dia menjelaskan sekolah rakyat di Sentra Handayani kini masuk dalam proyek yang digarap konsorsium Nindya Karya-Adhi Karya di mana biaya pembangunan 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia disebut menelan anggaran Rp1 triliun.

    Menurutnya, setelah membangun sekolah rakyat gelombang pertama, Pemerintah juga akan mendirikan 60 sekolah lain untuk sekolah rakyat gelombang kedua.

    “Kemudian, untuk yang bangun baru, biaya pembangunan satu sekolah Rp200an miliar dan akan memiliki luas 6 hektare. Jadi ada sekitar 60 sekolah yang dibangun,” ujarnya.

  • Pengusaha Sambut Baik Pabrik Baterai EV CATL, Ciptakan Insentif Pasar Hilirisasi Nikel

    Pengusaha Sambut Baik Pabrik Baterai EV CATL, Ciptakan Insentif Pasar Hilirisasi Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik mega proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV). Ekosistem itu dinilai dapat menciptakan insentif pasar bagi hilirisasi nikel.

    Adapun proyek yang dimaksud adalah proyek hasil investasi bersama perusahaan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Industri Baterai Indonesia (IBC). CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Proyek tersebut pun baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (29/6/2025).  proyek hilirisasi nikel ini dibangun di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu.

    Sementara untuk hilir, dibangun pabrik di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai, ekosistem pabrik itu dapat mendukung industri EV yang sedang berkembang di Indonesia. Pabrik itu juga menjadi katalisator untuk  percepatan industrialisasi pada sektor-sektor lainnya di Tanah Air.

    “Kehadiran ekosistem baterai EV bisa dipastikan akan sangat membantu dan menciptakan insentif pasar bagi hilirisasi nikel dan barang tambang lainnya di Indonesia,” ucap Shinta kepada Bisnis.

    Namun, lanjut Shita, perlu dipahami bahwa ekosistem baterai EV hanya bisa menciptakan insentif pasar yang tinggi, apabila dikelola dengan mengindahkan prinsip berkelanjutan/sustainable, minim dampak lingkungan, dan rendah emisi.

    Oleh karena itu, seluruh supply chain ekosistem EV perlu memperhatikan dan mengedepankan implementasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh proses bisnisnya. Ini mulai dari penambangan nikel hingga proses manufaktur baterai.

    “Kami berharap agar seiring dengan terbentuknya ekosistem baterai EV, praktik penambangan, supply chain dan proses produksi EV di Indonesia juga semakin mengadopsi sustainability excellence,” kata Shina.

    Menurutnya, hal ini menjadi keniscayaan agar dampak ekonomi yang ingin diciptakan lebih optimal. Shinata juga mengatakan, nilai ini dapat dilakukan secara nasional, pihaknya meyakini hilirisasi pada sektor-sektor lain di luar EV, bisa lebih mudah dan lebih cepat direplikasi.

    Terkait dampaknya, dia meyakini kehadiran ekosistem baterai EV di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Ini khususnya di sektor EV nasional.

    “Ini karena bila baterai EV bisa diproduksi sepenuhnya di Indonesia, supply chain EV di Indonesia bisa menjadi jauh lebih efisien dan kompetitif,” ujarnya.

    Kendati, Shinta mengatakan hal itu dilakukan dengan catatan. Menurutnya, pemerintah harus bisa memastikan kepastian berusaha dan efisiensi iklim investasi Indonesia di sektor terkait. Hal ini bisa dilakukan dengan simplifikasi regulasi, debirokratisasi, dan harmonisasi berbagai peraturan industri serta peraturan perdagangan supply chain terkait.

    “Kami berharap pemerintah juga fokus melakukan upaya-upaya upskilling atau reskilling pekerja agar penyerapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ekosistem EV bisa lebih mudah dan cepat dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri yang ada,” tutup Shinta.

    Asal tahu saja, proyek hilirisasi nikel ini dibangun di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH sendiri merupakan perusahaan patungan antara Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan ANTAM.

    Sementara untuk hilir, dibangun pabrik di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 3.023 hektare (Ha) itu memiliki masa pembangunan selama lima tahun (2024-2029). Sedangkan khusus di hilir atau pabrik di Karawang dibangun di lahan seluas 43 Ha.

    Proyek ini ini mencakup enam sub proyek utama. Perinciannya, lima sub proyek di Halmahera yakni pengembangan tambang nikel laterit, peleburan pirometalurgi, peleburan hidrometalurgi, produksi material baterai, dan daur ulang baterai. Sedangkan, satu sub proyek di Karawang, yakni manufaktur baterai. 

    Khusus proyek pabrik baterai lithium ion di Karawang, IBC dan CBL membentuk perusahaan patungan bernama PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

    Pabrik ini direncanakan memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 GWh per tahun pada fase pertama yang akan mulai beroperasi pada akhir 2026, dan akan diekspansi hingga mencapai kapasitas total 15 GWh per pada fase kedua. Adapun total investasi dari proyek ini mencapai US$5,9 miliar atau setara Rp96,04 triliun (asumsi kurs Rp16.278 per dolar AS).