Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Rohan Hafas: Danantara Pangkas Birokrasi, Percepat Investasi Nikel di Daerah

    Rohan Hafas: Danantara Pangkas Birokrasi, Percepat Investasi Nikel di Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — BPI Danantara menegaskan komitmennya untuk mempercepat masuknya investasi asing di sektor strategis seperti nikel, dengan memotong rantai birokrasi lintas kementerian/lembaga yang selama ini menghambat proses perizinan.

    Managing Director Stakeholders Management BPI Danantara Rohan Hafas mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret untuk desentralisasi pengambilan keputusan, khususnya dalam proyek-proyek investasi nikel yang selama ini terhambat di tingkat pusat.

    “Keputusan teknikal yang sudah tiga tahun belum bisa tereksekusi karena terhambat birokrasi antar-kementerian, sekarang sudah dialihkan ke daerah. Daerah kini punya kewenangan untuk memutuskan langsung,” ujar Rohan dalam sambutannya di malam penganugerahan Bisnis Indonesia Award 2025, Senin (30/6/2025).

    Eks direktur Bank Mandiri itu mengklaim bahwa langkah ini sudah berhasil mempercepat realisasi investasi perusahaan asing di Indonesia, yang sebelumnya tersandera proses birokrasi berlapis.

    Menurutnya, keputusan yang tadinya harus melalui koordinasi panjang, kini bisa langsung diambil di level daerah. Akibatnya, sambung Rohan, investasi bisa berjalan sangat segera.

    Dia meyakini kepastian regulasi dan kemudahan perizinan menjadi kunci utama untuk menarik investasi jangka panjang, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Lebih lanjut, Rohan menjelaskan Danantara saat ini mengelola portofolio strategis yang luas, mencakup 889 entitas BUMN, dari induk hingga anak dan cucu perusahaan, melalui dua lengan utama: Holding Operasional dan Holding Investasi.

    “Di Holding Operasional, kami fokus memastikan performa dan efisiensi operasional BUMN. Di sisi lain, Holding Investasi mencari peluang-peluang baru, baik domestik maupun global,” jelasnya.

    Danantara juga disebut berperan aktif dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, termasuk saat terjadi volatilitas pasar. Selain itu, lembaga investasi negara itu turut ikut mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendorong inovasi.

    Danantara pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan investor domestik dan internasional dalam berbagai skema, termasuk co-investment.

    “Kita akan terus berkomitmen untuk memastikan investasi yang memasuk ke negeri kita ini membawa manfaat nyata bagi rakyat, bagi ekonomi, dan bagi generasi masa depan. Mari kita terus kerjasama membangun investasi yang tangguh, modern, dan berdaya,” ujarnya.

  • Bisnis Indonesia Award 2025: Ketidakpastian Bukan Hambatan, tapi Katalis Inovasi dan Strategi

    Bisnis Indonesia Award 2025: Ketidakpastian Bukan Hambatan, tapi Katalis Inovasi dan Strategi

    Bisnis.com, JAKARTA — Volatilitas ekonomi global yang memengaruhi kondisi RI dinilai sebagai katalis bagi dunia usaha untuk menyusun solusi inovatif dan strategi bisnis yang adaptif untuk bisa menjaga kinerja moncer.

    Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit Bisnis Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani dalam sambutan gelaran Bisnis Indonesia Award 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Senin (30/6/2025).

    Hariyadi menekankan bahwa 2024 hingga 2025 menjadi periode yang menguji ketangguhan dunia usaha dan perekonomian, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi, lalu terdapat arus modal keluar atau capital outflow sejak November 2024. Tekanan geopolitik membuat ekonomi dunia menjadi volatil.

    Konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan di Timur Tengah, hingga kebijakan perdagangan berdampak luas bagi perekonomian. Di dalam negeri, pelaku usaha menghadapi fluktuasi harga komoditas, digitalisasi yang begitu cepat, hingga efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri.

    Menurut Hariyadi, ketidakpastian menjadi cerminan dari perjalanan yang dilalui bersama beberapa waktu ini. Oleh karena itu, Bisnis Indonesia Award 2025 mengusung tema Resilience Towards Uncertainty.

    “Ketidakpastian bukan lagi menjadi hambatan, tetapi telah menjadi katalis untuk menciptakan solusi-solusi inovatif dan strategi bisnis yang lebih adaptif. Sebagai media ekonomi terbesar di Indonesia, Bisnis Indonesia memiliki komitmen untuk terus mendampingi perjalanan dunia usaha,” ujar Hariyadi pada Senin (30/6/2025).

    Bisnis Indonesia Award dimulai sejak 2002, bertujuan untuk mendorong dunia usaha agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyerahan penghargaan itu menjadi bentuk tanggung jawab Bisnis Indonesia terhadap publik dalam menilai korporasi yang memiliki performa baik secara kredibel.

    “Penentuan korporasi yang layak menerima penghargaan Bisnis Indonesia Award adalah poin esensial sekaligus substansial dari keseluruhan proses penyelenggaraan,” ujar Hariyadi.

    Pada 14 Desember 2025, Bisnis Indonesia akan memasuki usia ke-40 tahun, yang menandai perjalanan media ekonomi terbesar di Tanah Air ini dalam membersamai para pelaku usaha.

    “Melalui penghargaan ini, kami berharap dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarpelaku usaha. Tanganan masa depan membutuhkan solusi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi harus jalan bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih maju,” ujar Hariyadi.

  • KCIC Catat 120.000 Orang Naik Whoosh pada Libur Tahun Baru Islam

    KCIC Catat 120.000 Orang Naik Whoosh pada Libur Tahun Baru Islam

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 120.854 orang menggunakan Kereta Cepat WHOOSH Indonesia di seluruh stasiunnya, selama periode libur panjang peringatan Tahun Baru Islam pada 25-29 Juni 2025.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan peningkatan jumlah penumpang terutama dipicu oleh momen libur sekolah yang bersamaan dengan libur nasional Tahun Baru Islam, serta tingginya minat masyarakat bepergian di akhir pekan.

    “Lonjakan penumpang tertinggi tercatat pada Jumat, 27 Juni 2025, dengan total 26.770 penumpang dalam satu hari. Angka ini menjadi rekor tertinggi harian sejak Whoosh mulai beroperasi secara komersial,” ujar Eva dalam keterangan, di Bandung, Jawa Barat, Senin.

    Eva mengatakan dalam periode ini, Stasiun Halim tetap menjadi titik keberangkatan paling padat dengan total 60.131 penumpang, disusul oleh Stasiun Padalarang sebanyak 43.372 penumpang, kemudian Tegalluar 13.584 penumpang, dan Karawang 3.767 penumpang.

    Untuk kedatangan, Stasiun Halim juga mencatat angka tertinggi yaitu 55.929 penumpang, diikuti oleh Padalarang 45.142 penumpang, Tegalluar 16.654 penumpang, dan Karawang 3.129 penumpang.

    “Puncak arus balik terjadi pada 29 Juni dengan total 25.930 penumpang dilayani. Pada hari tersebut, seluruh jadwal perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Halim mulai pukul 11.00 WIB hingga keberangkatan terakhir pukul 21.23 WIB ludes terjual,” ujarnya pula.

    Sebagian penumpang juga tercatat memilih kembali ke Jakarta pada pagi hari Senin, 30 Juni 2025, dengan memanfaatkan kereta pagi dari Tegalluar dan Padalarang.

    Setibanya di Stasiun Halim, penumpang langsung berangkat ke lokasi kerja dengan berbagai intermoda yang tersedia seperti LRT Jabodebek, Bus Transjakarta, maupun taksi dari area kedatangan Stasiun Halim.

    “Whoosh menjadi pilihan utama masyarakat untuk mobilitas antarwilayah, terutama saat libur panjang. Kami berkomitmen menjaga standar pelayanan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan seluruh penumpang,” ujar Eva pula.

  • Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyoroti rencana pemerintah yang hendak mengerek tarif minimum ojek online (ojol) yang dinilai tak membawa dampak besar terhadap pendapatan pengemudi.

    Ketua SPAI, Lily Pujiastuti menjelaskan bahwa upaya mengerek tarif itu dinilai percuma apabila pemerintah tidak benar-benar merevisi potongan tarif yang dibebankan aplikator kepada pengemudi ojol.

    “SPAI menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan berdampak pada pendapatan pengemudi bila potongan platform tidak diturunkan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Terlebih, Lily menambahkan, potongan platform yang dibebankan aplikator kepada pengemudi saat ini tidak mengikuti aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%.

    SPAI menyebut, pihaknya mendapati potongan platform yang ditanggung pengemudi dapat mencapai 70%. Artinya, pemotongan itu melambung 3 kali lipat dari batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform,” tambahnya.

    Lily memberikan gambaran, dengan pendapatan minim tersebut pengemudi ojol, taksol (taksi online) dan kurir masih harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, pergantian spare parts, cicilan handphone, cicilan kendaraan dan biaya lainnya.

    Untuk itu, SPAI menuntut potongan platform dapat di pangkas menjadi 10% saja atau bahkan dihapuskan.

    Pada saat yang sama, Lily juga menyampaikan aspirasi para driver ojol yang ingin upahnya tidak lagi dibayarkan secara satuan order. Melainkan mengikuti ketetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Kami meminta upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan secara bulanan dengan skema upah minimum provinsi [UMP],” tandasnya.

    Sementara itu, hingga saat ini pihak aplikator baik itu Gojek maupun Grab masih belum memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa  tarif ojol akan naik dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan seiring dengan rampungnya kajian penyesuaian tarif baru yang  disusun pemerintah.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus hingga 15% untuk kendaraan Ojol roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan. 

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Mendag Ungkap Alasan di Balik Pemecahan Permendag 8/2024 jadi 8 Klaster

    Mendag Ungkap Alasan di Balik Pemecahan Permendag 8/2024 jadi 8 Klaster

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap alasan di balik pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan memecahnya menjadi 8 klaster.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah melalui Kemendag resmi mencabut Permendag 8/2024 dengan menerbitkan beberapa Permendag baru. Pencabutan beleid ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    “Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag Nomor 8 Tahun 2024, kami cabut dan kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,” kata Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Selain itu, Budi menjelaskan Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster dari Permendag 8/2024 untuk memudakan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” ujarnya.

    Secara terperinci, pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Kemudian, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Budi menjelaskan pembagian Permendag per klaster untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya,dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 (Permendag 21/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Serta, kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Lebih lanjut, Permendag baru yang mengatur kebijakan impor ini akan mulai berlaku dua bulan sejak diundangkan.

    “Untuk Permendag impor tadi berlaku dua bulan sejak diundangkan, karena kita harus mempersiapkan untuk sistem dan sebagainya,” pungkasnya.

  • Proyeksi Neraca Perdagangan Mei 2025: Surplus Naik ke US,39 Miliar

    Proyeksi Neraca Perdagangan Mei 2025: Surplus Naik ke US$2,39 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan masih akan kembali surplus pada Mei 2025 atau melanjutkan tren surplus hingga 61 bulan beruntun.

    Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Mei 2025 pada Selasa (1/7/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 16 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Mei 2025 diproyeksikan sebesar US$2,39 miliar.

    Proyeksi tersebut lebih tinggi dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau pada April 2025 senilai US$160 juta.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh ekonom Mega Capital Indonesia Lionel Priyadi dengan nominal US$4,9 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh ekonom Oversea-Chinese Banking Lavanya Venkateswaran dengan angka -US$1,8 miliar.

    Sementara Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual memproyeksikan surplus dagang mencapai US$4,01 miliar pada Mei 2025. Hanya saja, kenaikan surplus dagang itu lebih karena nilai impor yang melambat tajam.

    Perinciannya, ekspor naik 5,52% secara tahunan (year on year/YoY) dan naik 13,58% secara bulanan (month on month/MoM). Sementara impor naik 0,74% (YoY) dan turun 5,06% (MoM).

    “Secara keseluruhan terms of trade Indonesia turun dibandingkan bulan lalu, terutama karena harga CPO turun relatif lebih dalam dibandingkan minyak atau batubara,” jelas David kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Dari big data, sambungnya, belanja importir maupun penerimaan eksportir sama-sama melambat. Hanya saja, dia mengungkapkan importir turun lebih jauh (-20%).

    “Dari rilis data ekspor-impor negara lain terhadap Indonesia, impor Indonesia memang jauh lebih melambat dibandingkan ekspor sehingga surplus membesar,” ungkap David.

  • Sekolah Rakyat Tahap I Capai 83%, Menteri PU Pastikan Juli Rampung

    Sekolah Rakyat Tahap I Capai 83%, Menteri PU Pastikan Juli Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap progres rata-rata nasional konstruksi renovasi program Sekolah Rakyat Tahap I saat ini telah mencapai 83%.

    Dody menjelaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari proyek strategis yang dipastikan bakal rampung pada Juli 2025.

    “Kami terus memastikan progres renovasi berjalan sesuai jadwal. Secara nasional, renovasi Sekolah Rakyat Tahap I telah mencapai 83%,” tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa percepatan pembangunan sekolah rakyat tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang bertujuan menyediakan pendidikan bermutu bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Dody merinci, khusus untuk sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, saat ini progres fisiknya telah mencapai 92%.

    Dalam penjelasannya, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk renovasi 200 titik Sekolah Rakyat Tahap I yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Kemudian, pada tahap II pemerintah baru benar-benar membangun sekolah baru yang nantinya bakal diperuntukkan menjadi Sekolah Rakyat. 

    “Untuk Sekolah Rakyat Tahap II, kami sedang memverifikasi kelayakan lokasi satu per satu, yang nantinya akan menyerap ribuan tenaga kerja,” pungkas Dody.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica mengungkap indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026.

    Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran itu diperlukan guna merealisasikan target 100 Sekolah Rakyat pada 2026 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” tambahnya.

  • Daikin Rilis Produk AC Terbaru Buatan Lokal, Bidik Pangsa Pasar 30%

    Daikin Rilis Produk AC Terbaru Buatan Lokal, Bidik Pangsa Pasar 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — Daikin Indonesia menargetkan penguasaan pangsa pasar air conditioner (AC) di pasar domestik mencapai 25%—30% pada tahun ini setelah meluncurkan produk terbaru 100% buatan lokal di pabrikan Indonesia. 

    Setelah mengoperasikan pabrik AC skala penuh pertama di Indonesia dengan nilai investasi Rp3,3 triliun, Daikin merilis seri perdana AC hunian yakni Nusantara Prestige yang membawa tiga model. 

    Asisten General Manager PT Daikin Airconditioning Indonesia Alexander Eko Wibowo mengatakan, pihaknya akan fokus penjualan untuk domestik pada produk baru tersebut mengingat potensi pasar yang cukup besar di Tanah Air. 

    “Market share Daikin sekitar 24%–25%, itu harapannya bisa naik. Kan sekarang yang impor sudah kita setop jadi yang baru ini kita menggantikan yang impor, mungkin bisa naik 25%–30%,” kata Alex saat ditemui di Jakarta, Senin (30/6/2025). 

    Hingga saat ini, Daikin telah memperluas jaringan distribusi ke seluruh wilayah seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi secara keseluruhan, dan sebagian di wilayah Papua. 

    Adapun, produk Nusantara Prestige ini menggantikan produk AC yang selama ini diimpor dari Malaysia dan Thailand. Dua dari tiga model AC yang ada di series ini telah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40%.

    “Sebelumnya produk kita banyak dari Thailand waktu itu ke Indonesia, kemarin dari Thailand mungkin sekitar 70% sisanya dari Malaysia,” tuturnya. 

    Produk ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. Adapun, kapasitas produksi saat ini mencapai 1 juta unit set per tahun. 

    Tiga model AC seri Nusantara Prestige di antaranya merupakan AC inverter yaitu ALPHA Inverter dan BETA Inverter, sementara satu model merupakan AC standar dinamai SMS (Super Mini Split). 

    Terkait ketersediaan AC Nusantara Prestige, Daikin menyatakan, ketersediaannya akan berjalan simultan di berbagai toko elektronik maupun platform penjualan daring mulai Juli 2025. Mengenai tingkat harga yang ditetapkan, akan diumumkan seturut dengan ketersediaannya nanti.

  • Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menjabarkan peran dalam kerja sama di proyek baterai kendaraan listrik (EV) bersama dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.

    Adapun, proyek baterai di sisi hulu tambang hingga pabrik pemurnian dengan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leaching (HPAL) akan dikembangkan di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH merupakan perusahaan patungan antara cucu usaha CATL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan Antam.

    Sementara itu, di sisi hilir berupa pabrik sel baterai akan dibangun di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan, pabrik RKEF yang dibangun mengadopsi teknologi pemurnian atomasi feronikel pertama di dunia yang dikembangkan Brunp. Pabrik berkapasitas 88.000 ton nikel per tahun ini menciptakan model peleburan hijau baru dengan konsumsi energi yang rendah.

    “Sejalan dengan praktik ESG, kami bersama mitra strategis bertekad menghadirkan ekosistem baterai listrik yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional yang berkelanjutan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Sementara untuk pabrik HPAL, dibangun dengan kapasitas 55.000 ton nikel per tahun. Pabrik itu juga menggunakan teknologi generasi ketiga yang terdepan, dengan tata letak inovatif bertingkat yang memanfaatkan gravitasi alami untuk aliran material.  

    “Kami merencanakan proyek terintegrasi yang akan memasok energi hijau ini dapat memperkuat posisi Indonesia di sektor energi global yang berkelanjutan,” imbuh Ardianto.

    Sementara itu di Karawang, IBC dan CBL membangun pabrik sel baterai lithium. Pabrik ini merupakan bagian dari proyek terintegrasi meliputi pembangunan pabrik material aktif baterai yakni prekursor dan katoda, dan fasilitas daur ulang baterai.

    Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan, di Kawasan Industri Buli (KIB) Halmahera, IBC bersama mitra global menyiapkan lini produksi material aktif baterai berkualitas tinggi. Pabrik tersebut dirancang memproses 16.000 ton nikel sulfat per tahun, sekaligus memproduksi 30.000 ton prekursor, dan 30.000 ton material aktif katoda.

    “Fasilitas hulu ini diharapkan menutup ketergantungan impor bahan baku katoda—komponen dengan kontribusi paling signifikan dalam sel baterai—sekaligus meningkatkan nilai tambah nikel di dalam negeri,” ujar Toto.

    Dia menjelaskan, dari Halmahera Timur, aliran bahan setengah jadi akan bergerak ke barat menuju Karawang. Di kawasan industri strategis ini, IBC bersama CBL sedang membangun pabrik sel baterai berkapasitas awal 6,9 GWh (fase 1) dan akan berkembang menjadi 15 GWh dalam 5 tahun. 

    Menurut Toto, lini produksi berteknologi mutakhir itu ditargetkan beroperasi pada 2026, memproduksi sel untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Toto menuturkan, IBC yang terdiri atas PT Pertamina (Persero), MIND ID, dan PT PLN (Persero) bersama CBL, berkomitmen menjadikan pabrik sel baterai di Karawang sebagai Asean Regional Hub. Ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan baterai EV dan BESS di kawasan. 

    Dia menyebut, komitmen ini telah ditegaskan melalui perjanjian perusahaan patungan yang telah disepakati. Menurut Toto, inisiatif ini mencerminkan peran strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem EV di Asean.

    Di samping itu, proyek ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu menyediakan bahan baku, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok baterai global.

    Ke depannya, rantai siklus baterai IBC dan CBL ditutup oleh pabrik daur ulang baterai dengan kapasitas 20.000 ton baterai bekas per tahun untuk menjadi input material baterai kembali. Teknologi yang digunakan nantinya diklaim mampu memulihkan lebih dari 95% logam berharga sehingga emisi karbon dapat ditekan dan prinsip ekonomi sirkular terjaga.

    “Daur ulang adalah kunci keberlanjutan. Baterai yang selesai tugasnya hari ini harus kembali menjadi sumber daya esok hari,” kata Toto. 

  • BKPM Pede Target Investasi Rp1.905 Triliun Tercapai usai PP 28/2025 Terbit

    BKPM Pede Target Investasi Rp1.905 Triliun Tercapai usai PP 28/2025 Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menilai implementasi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28/2025 akan memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno pun menyampaikan bahwa pihaknya optimistis target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025 makin mudah tercapai usai adanya beleid baru tersebut.

    “Alhamdulillah, realisasi [investasi] kuartal I sudah di atas 24%. Dengan adanya PP 28 [2025] ini, keyakinan kami semakin tinggi untuk bisa mencapai target sesuai arahan Presiden dalam RPJMN,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

    Dia menilai regulasi yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini dinilai menjadi game changer dalam menciptakan kepastian hukum dan waktu bagi pelaku usaha. 

    Riyatno menjelaskan, dengan PP 28/2025, sistem perizinan kini tidak hanya lebih sederhana tetapi juga lebih terukur melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan kebijakan fiktif positif.

    “Semua jenis perizinan—mulai dari perizinan dasar, perizinan usaha, hingga perizinan penunjang—sudah memiliki batas waktu layanan. Ini memberikan kepastian bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

    Dengan diberlakukannya SLA, setiap tahapan permohonan perizinan kini memiliki tenggat waktu. Jika instansi terkait tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan maka sistem OSS-RBA (online single submission-risk based approach) akan secara otomatis menerbitkan izin, terutama untuk usaha berisiko rendah.

    Misalnya, jika SLA 10 hari dan tidak ada respons dari kementerian/lembaga terkait maka sistem akan menerbitkan izin secara otomatis.

    “Ini terutama untuk usaha risiko rendah dan menengah-rendah yang tidak memerlukan verifikasi aparatur,” ungkapnya.

    Sementara untuk sektor berisiko tinggi dan menengah-tinggi, sistem tetap memberlakukan verifikasi oleh instansi teknis, tetapi tetap dalam koridor batas waktu yang ketat.

    Ke depan, implementasi penuh PP 28/2025 akan dimulai pada 5 Oktober 2025, setelah masa transisi 4 bulan sejak regulasi ini diterbitkan. BKPM sendiri, sambung Riyatno, juga akan menerbitkan aturan turunan PP 28/2025 pada Juli 2025.

    Perbedaan PP 28/2025 dengan Aturan Lama

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement.

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan—baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang—diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu: persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    “Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif,” ujar Susiwijono.