Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kriteria UMKM yang dapat mengelola sumur rakyat yang selama ini dipandang ilegal.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, UMKM dapat mengelola sumur minyak. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Namun, kata Yuliot, tak semua UMKM dapat hak untuk dapat mengelola sumur minyak tersebut. Menurutnya, UMKM itu wajib memiliki modal minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

    “Karena kegiatan usahanya UMKM, maka permodalannya sekitar Rp5 miliar, kalau skala menengah bisa Rp10 miliar, bisa gabungan dari banyak [UMKM] permodalannya,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).

    Selain nilai minimal modal, UMKM harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT), sebelum sah menggarap sumur minyak rakyat tersebut.

    “Jadi kalau untuk badan usaha UMKM harus dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas, dengan berbentuk PT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana bisa sebagai pemegang saham,” tutur Yuliot.

    Lebih lanjut, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur rakyat yang dikelola UMKM, koperasi, atau BUMD.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Lebih lanjut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (BPH) dari pemanfaatan sumur rakyat tersebut.

    Dia mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot.

    Dia pun menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses inventarisasi sumur rakyat. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

  • Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada 2026.

    Perbedaan tersebut terungkap ketika kedua lembaga itu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 kepada Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%—5,8% pada tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila investasi tumbuh mendekati 6% secara tahunan, konsumsi tumbuh antara 5% hingga 5,5%, dan pertumbuhan ekspor terjaga stabil di 6,3% hingga 6,8%.

    “Asumsi ekonomi makro 2026 dengan demikian adalah untuk growth [pertumbuhan] 5,2%—5,8%, inflasi 1,5%—3,5%, nilai tukar antara Rp16.500—Rp16.900 per dolar, suku bunga SBN 10 Tahun: 6,6%—7,2%, harga minyak dalam rentan US$68—US$80 per barel,” ujarnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 6,3%.

    Menurutnya, dengan target tersebut maka target pertumbuhan 8% pada 2029 bisa tercapai. Kendati demikian, sambung Rachmat, pihaknya juga mempertimbangkan faktor eksternal sehingga tergat tersebut bisa turun.

    “Dengan ketidakpastian global di mana terdapat risiko ke bawah atau downside risk dengan target 5,8%,” ujarnya.

  • Jumlah Penerima MBG Hampir Setara dengan Seluruh Penduduk Singapura Juli 2025

    Jumlah Penerima MBG Hampir Setara dengan Seluruh Penduduk Singapura Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan, total penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) per 1 Juli 2025 sudah mencapai 5,59 juta penerima. Total tersebut setara dengan jumlah penduduk di Singapura.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “Alhamdulillah total ini sebetulnya kita sudah bisa memberi makan hampir seluruh penduduk Singapura. Jadi ini kalau di Indonesia baru 2% kalau Singapura sudah hampir 100%,” kata Dadan, Selasa (1/7/2025). 

    Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup PAUD sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan TK 205.860 penerima.

    Kemudian, jenjang SD sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, SMP 1,31 juta penerima, MTs 217.996 penerima, SMA 638.383 penerima, SMK 416.973 penerima, MA 111.910 penerima, dan SLB 8.706 penerima.

    Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima. 

    Diakui Dadan, realisasi penerima dari kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita masih rendah. Kendati begitu, dia meyakini penerima program di tiga kategori ini akan meningkat mulai pekan ini.

    “Angka ini akan melonjak tinggi karena mulai dari minggu ini intervensi untuk ibu hamil, busui dan anak balita kita intensifkan,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, saat ini sebagian besar anak sekolah sebagai salah satu sasaran dari program MBG, tidak bersedia datang ke sekolah untuk menerima MBG lantaran tengah memasuki musim libur panjang.

    Untuk itu, pihaknya akan secara intensif menyalurkan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dengan mengirimkan MBG ke posyandu atau langsung ke rumah masing-masing.

    “Sehingga pembagian ke sekolah itu hanya untuk sekolah-sekolah yang muridnya bersedia datang ke sekolah, sementara ibu hamil, busui, dan anak balita kita kirimkan ke posyandu atau ke rumah masing-masing,” tuturnya.

  • Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perlu minimal Rp7.500 triliun nilai investasi pada 2026 agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target. 

    Sri Mulyani memperkirakan investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% pada tahun depan demi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    Lebih Rendah dari Target Bappenas

    Hanya saja, ambang batas bawah Rp7.500 triliun nilai investasi pada tahun depan dari Sri Mulyani itu lebih rendah dari target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu sebesar Rp8.365,4 triliun.

    Sebelumnya, Bappenas telah menargetkan nilai investasi dalam lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti merincikan merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, Rp8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.

    “Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target).

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat,” jelas Siliwanti.

    Lebih lanjut, Bappenas juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 2025—2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

  • Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp14,99 Triliun Semester I/2025

    Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp14,99 Triliun Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah menyalurkan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,99 triliun sepanjang semester I/2025.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kucuran dana Rp14,99 triliun dari APBN itu untuk dilakukan untuk menyalurkan 120.976 unit rumah FLPP.

    “Hingga akhir Semester I 2025, penyaluran FLPP tercatat mencapai 120.976 unit rumah senilai Rp14,99 triliun,” kata Heru dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2025).

    Dalam penjelasannya, penyaluran rumah FLPP itu tumbuh mencapai 44,50% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebanyak 83.720 unit senilai Rp10,17 triliun.

    Heru menjelaskan, peningkatan penyaluran itu terdorong oleh semangat mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kenaikan ini tidak lepas dari semangat para pengembang dan bank penyalur dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap semangat ini terus terjaga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak,” tegasnya.

    Sejalan dengan hal itu, Heru mengaku optimistis penyaluran FLPP bakal berjalan lancar ke depan. Pada saat yang sama, Heru menyebut penambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini.

    Dengan demikian, sepanjang semester I/2025 penyaluran FLPP sudah menembus 54,98% dari target awal 220.000. Akan tetapi, jika mengacu pada kuota baru, yaitu 350.000 unit rumah, capaian saat ini baru mencapai 34,56%.

    “Dengan kuota FLPP yang naik dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah, kami berharap para pengembang dan bank penyalur bisa makin all-out memanfaatkan sisa waktu yang ada,” pungkasnya.

  • Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan program Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. 

    Kemenaker dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) sepakat berkolaborasi untuk mendukung salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    “Baru saja kita sudah melaksanakan MoU, jadi ada beberapa poin disitu,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Yassierli menyebut, kehadiran 80.000 Kopdes Merah Putih diperkirakan dapat menyerap sekitar 2 juta orang tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar koperasi ini dapat dikelola dengan baik.

    Dalam hal ini, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap provinsi akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kerja Kopdes Merah Putih sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

    “Jadi itu yang menjadi item dalam MoU kami dan ini tentu bisa dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budie Arie Setiadi menambahkan, meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci dalam keberhasilan Kopdes Merah Putih. Kendati begitu, diperlukan kerja sama lintas kementerian untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

    Untuk itu, kata dia, Kemenkop bekerja sama dengan Kemnaker guna mendukung keberlanjutan program Kopdes Merah Putih, melalui SDM yang berkualitas.

    “Kita harus kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, terutama banyak nanti keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan,” jelas Budi. 

    Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. Dia meyakini, kehadiran koperasi ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem yang paling banyak terjadi di desa.

    “Mudah-mudahan karena di Kementerian Ketenagakerjaan, dia banyak keahlian,” pungkas Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah akan meluncurkan Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan, sudah ada sekitar 70.000 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum, dari total 80.400 Kopdes yang telah terbentuk.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut saat ini sudah ada 92 mock up atau percontohan Kopdes Merah Putih yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah tersebut bertambah dari rencana sebelumnya 80 unit.

    Sebanyak 92 mock up itu akan menjadi referensi pembelajaran bagi Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

    “Nanti akan di launching tanggal 19 Juli bertepatan dengan launching oleh Bapak Presiden di Klaten,” kata Ferry kepada Bisnis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

  • Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah pemerintah melakukan deregulasi kebijakan dan ketentuan impor tak serta-merta dapat meredam dampak tekanan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hal tersebut lantaran pelonggaran impor lebih ditujukan untuk memperlancar pasokan bahan baku industri dalam negeri. 

    “Secara langsung, tidak. Deregulasi impor tidak serta-merta meredam tekanan tarif dari AS karena sifatnya lebih menyentuh sisi input domestik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Namun, Saleh tak memungkiri kebijakan pelonggaran impor secara tidak langsung bisa memperkuat daya saing ekspor produk Indonesia. Menurutnya, jika pelaku industri mendapat bahan baku lebih murah dan cepat, maka harga dan kualitas produk ekspor bisa lebih kompetitif.

    Dia menekankan bahwa strategi merespons tekanan tarif dari AS harus lebih komprehensif, mencakup perundingan bilateral, diversifikasi pasar ekspor, dan percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra lain seperti Uni Eropa agar Indonesia tidak terlalu bergantung kepada pasar AS.

    Terlepas dari kebijakan tarif Trump, Saleh menuturkan bahwa deregulasi ketentuan impor secara umum sejalan dengan kebutuhan sektor riil, terutama sektor industri pengolahan yang sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku dan barang modal.

    Terlebih, Saleh mengungkap pelaku industri menghadapi tantangan berupa kelangkaan pasokan, keterlambatan logistik, dan tingginya harga input dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dengan pelonggaran aturan impor, kelancaran pasok bisa lebih terjamin, yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kontinuitas operasional,” ujarnya.

    Selain itu, Saleh menilai deregulasi ini berpotensi menggairahkan dunia usaha karena dapat menurunkan biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri dalam memilih sumber bahan baku dan barang modal.

    “Namun, kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan sangat penting. Dunia usaha perlu kejelasan jangka menengah-panjang tentang kebijakan ini,” imbuhnya.

    Menurutnya, jika ada kepastian dan transparansi, maka investasi baru dan perluasan usaha bisa terdorong lebih cepat.

    Di samping itu, Kadin juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan langkah mitigasi bagi industri dalam negeri, agar tidak terdisrupsi oleh masuknya barang impor yang sejenis.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan menerbitkan sembilan Permendag baru berbasis klaster. Pencabutan regulasi ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16–24 Tahun 2025. Adapun, Permendag baru ini mulai berlaku dalam 2 bulan ke depan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster untuk memudahkan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” terang Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag Nol. 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Selanjutnya, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Pembagian Permendag per klaster bertujuan untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Selain itu, Kemendag juga memutuskan sebanyak 10 komoditas atau 482 HS dilakukan relaksasi terkait deregulasi kebijakan dan ketentuan impor. Salah satu komoditas yang direlaksasi adalah food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    Dalam hal pengaturan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan pakaian jadi, Kemendag memasukkan pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi ke dalam kebijakan dan pengaturan impor baru.

    “Sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS [laporan surveyor],” pungkasnya.

  • Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8–15% tidak akan memberikan dampak signifikan. Terlebih apabila potongan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi atau platform ojol tidak ikut turun. 

    SPAI menilai penurunan biaya aplikasi lebih urgen ketimbang menaikan tarif. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, saat ini potongan platform bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah ditetapkan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” kata Lily dalam keterangannya pada Selasa (1/7/2025).

    Lebih dari itu, Lily menyoroti ketidakadilan dalam layanan pengantaran barang dan makanan, di mana penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan dominasi perusahaan platform.

    Pihaknya bahkan mendapati potongan hingga 70%, di mana seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform. 

    Menurutnya, beban operasional yang harus ditanggung oleh pengemudi sangat besar. Di luar biaya bahan bakar, pengemudi juga harus menanggung ongkos parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, hingga cicilan handphone dan kendaraan.

    Karenanya, SPAI mendesak agar potongan platform diturunkan secara signifikan hingga 10% atau bahkan dihapuskan. 

    “Selanjutnya kami menuntut upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan dengan skema UMP [upah minimum provinsi] agar ada kepastian pendapatan bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir setiap bulannya,” katanyq. 

    SPAI juga menyoroti berbagai skema yang diterapkan perusahaan platform seperti sistem slot, argo murah (aceng), hub, GrabBike Hemat, serta level dan prioritas, yang menurut mereka bersifat diskriminatif.

    Tak hanya itu, SPAI mendesak pemerintah menghapus istilah “kemitraan” dalam peraturan transportasi online. Hal ini merujuk pada hasil sidang International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa yang telah menyepakati penggunaan istilah “pekerja platform” secara global.

    SPAI mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan segera mengadopsi ketentuan tersebut dalam regulasi nasional, termasuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan akan segera merevisi tarif per kilometer ojol. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah final dan kenaikan akan bervariasi berdasarkan zona.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan, ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI pada Senin (30/6/2025).

    Aan menyebut usulan kenaikan tarif ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak aplikator.

  • BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 24,97 Juta Ton pada Januari-Agustus 2025

    BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 24,97 Juta Ton pada Januari-Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri bisa mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari—Agustus 2025. Produksi beras diperkirakan naik 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 21,88 juta ton beras.

    Adapun, melimpahnya produksi beras dari dalam negeri mengacu pada angka potensi tiga bulan produksi beras, yakni Juni—Agustus 2025 yang diperkirakan naik dua digit.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan potensi produksi beras pada Juni—Agustus 2025 diperkirakan mencapai 8,09 juta ton. Angkanya naik 13,88% dibandingkan periode yang sama 2024 sebanyak 7,1 juta ton produksi beras.

    Alhasil, produksi beras diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari—Agustus 2025.

    “Produksi beras sepanjang Januari—Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,08 juta ton, atau 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS pada Selasa (1/7/2025).

    Namun, BPS menjelaskan bahwa produksi beras pada Juni—Agustus 2025 merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Juni—Agustus 2025, serta rata-rata produktivitas subround II 2023–2024.

    Adapun, potensi luas panen padi sepanjang Juni—Agustus 2025 diperkirakan mencapai 2,77 juta hektare. Angkanya mengalami peningkatan seluas 0,32 juta hektare atau 13,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, BPS mengungkap luas panen padi sepanjang Januari—Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 8,24 juta hektare, atau naik 13,22% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

    “Angka realisasi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juni—Agustus tahun ini,” terangnya.

    Sejalan dengan gambaran luas panen, Pudji menyampaikan produksi padi pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 4,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angkanya mengalami penurunan sebesar 22,74% dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton GKG.

    Sementara itu, lanjut Pudji, potensi produksi padi sepanjang Juni—Agustus 2025 diperkirakan sebesar 14,03 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 1,72 juta ton GKG atau 13,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari—Agustus tahun 2025 ini diperkirakan akan mencapai 43,34 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 5,36 juta ton GKG atau 14,11% dibandingkan dengan periode yang sama 2025,” tuturnya.

    Di sisi lain, berdasarkan analisis dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), secara umum, curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga menengah sepanjang Mei—Agustus 2025. Pudji menyebut kondisi ini mendukung kegiatan budidaya tanaman padi sepanjang Mei—Agustus 2025.

    “Namun demikian, juga perlu diwaspadai perkiraan curah hujan untuk kriteria tinggi sangat tinggi pada sejumlah wilayah yang terjadi di sepanjang Mei—Agustus tahun ini yang tentunya dapat mengganggu budidaya tanaman padi,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa perlu adanya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat ke level 5,5% dan investasi hingga Rp7.500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (1/7/2025). Pemerintah mendapatkan sejumlah masukan dari DPR terkait target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, juga target pertumbuhan ekonomi 2026 dengan batas atas 5,8%.

    Menurut Sri Mulyani, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, pemerintah harus menyelesaikan sejumlah tantangan dan mendorong dua aspek utama dalam produk domestik bruto (PDB), yakni konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Dia mengungkap bahwa aspek permintaan harus meningkat, yakni konsumsi rumah tangga harus mampu tumbuh lebih tinggi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB, sehingga kuat-lemahnya pertumbuhan konsumsi sangat berpengaruh bagi stuktur ekonomi Indonesia.

    “Untuk mencapai pertumbuhan tinggi konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada level 5,5%. Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja, sehingga income masyarakat dapat meningkat,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (1/7/2025).

    Pada kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga tercatat hanya tumbuh 4,89%, lebih rendah dari realisasi kuartal IV/2024 di level 4,98%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkap bahwa laju investasi harus tumbuh signifikan agar perekonomian bisa tumbuh optimal. Menurut perkiraannya, investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% tahun depan.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya.

    Investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    “Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani.