Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif timbal balik hingga 35% kepada Jepang, lebih tinggi dibandingkan tarif awal untuk China.

    Melansir The Japan Times pada Rabu (2/7/2025), ancaman tersebut disampaikan Trump dalam perjalanan menggunakan Air Force One pada Selasa (1/7/2025) waktu setempat. Dia menuding Jepang enggan membuat konsesi dalam perundingan dagang dan menyebut negara sekutunya itu sebagai pihak yang manja.

    “Kami sudah berurusan dengan Jepang. Saya ragu kami bisa mencapai kesepakatan. Mereka sangat keras. Harus dipahami, mereka sangat dimanjakan,” ujar Trump kepada awak media.

    Trump kembali mengeluhkan penolakan Jepang terhadap ekspor mobil dan beras asal AS. DIa mengatakan, jika kesepakatan tidak tercapai, dia akan mengakhiri negosiasi sepihak dan langsung menetapkan tarif baru yang harus dibayar Jepang.

    “Saya akan mengirim surat kepada mereka yang intinya berbunyi: ‘Terima kasih, kami tahu Anda tidak bisa memenuhi hal yang kami butuhkan. Maka dari itu, Anda akan membayar 30%, 35%, atau berapa pun tarif yang kami tentukan,’” ucapnya.

    Saat ini, Jepang menghadapi tarif sebesar 25% untuk kendaraan dan suku cadang otomotif, 50% untuk baja dan aluminium, serta tarif timbal balik 10% yang bisa kembali naik menjadi 24% jika tidak ada kesepakatan dagang hingga 9 Juli — saat masa tenggang 90 hari berakhir.

    Trump menambahkan bahwa berbisnis di AS seharusnya dianggap sebagai sebuah kehormatan. 

    “Karena memang suatu kehormatan bisa menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Tapi selama ini, negara ini tidak pernah melihatnya seperti itu,” jelasnya.

    Pernyataan keras Trump selama tiga hari terakhir muncul setelah putaran ketujuh negosiasi dagang AS–Jepang pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, menolak mengomentari pernyataan Trump sebelumnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent — yang ditunjuk Trump memimpin negosiasi dengan Jepang — juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Jepang kecil kemungkinan tercapai dalam waktu dekat.

    “Kami sedang menyeimbangkan ulang sistem perdagangan dunia agar lebih adil bagi rakyat Amerika. Dan jika kesepakatan tidak adil bagi rakyat Amerika, Presiden Trump meminta kami untuk tidak menerimanya,” ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. 

    Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses konsultasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

  • Deregulasi Impor Food Tray MBG, BGN: Produksi Dalam Negeri Diutamakan

    Deregulasi Impor Food Tray MBG, BGN: Produksi Dalam Negeri Diutamakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan). Meskipun demikian, produk dalam negeri harus menjadi prioritas.

    Adapun, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG lantaran masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Pada semester I/2025, realisasi penerima manfaat program MBG baru menjangkau 5,58 juta orang dengan anggaran yang terserap Rp5,03 triliun dari Rp71 triliun.

    “Begini, pokoknya program ini kan baiknya tidak terhambat. Kita ingin mengutamakan produksi dalam negeri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Dadan menuturkan, food tray sebagai wadah untuk menyajikan MBG menjadi salah satu contoh hilirisasi nikel di dalam negeri. Menurutnya, keberadaan MBG bisa menggenjot produksi food tray di dalam negeri yang saat ini masih rendah.

    “Dengan adanya food tray yang digunakan di program MBG ini adalah salah satu contoh hilirisasi nikel, tapi kita harus melihat kesiapan dalam negeri. Jangan sampai program kita terhambat hanya gara-gara itu. Jadi kita ingin meningkatkan produksi dalam negeri, tapi program kita juga nggak boleh terhambat,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya memutuskan untuk melonggarkan ketentuan impor terhadap 10 komoditas yang terdiri dari 482 HS, salah satunya adalah food tray untuk program MBG yang masuk ke dalam produk penunjang program nasional.

    Budi menjelaskan bahwa food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program makan bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” ungkap Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

  • Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial.

    Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” pungkasnya.

  • Tarif Timbal Balik Ancam RI, Pemerintah Tunggu Sinyal dari Washington

    Tarif Timbal Balik Ancam RI, Pemerintah Tunggu Sinyal dari Washington

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menunggu jawaban dari Amerika Serikat (AS) terkait proposal perdagangan menjelang tenggat pemberlakuan tarif timbal balik Presiden Donald Trump pada 9 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah Indonesia telah mengajukan proposal penawaran kedua kepada pihak AS. Dia menuturkan, proposal kedua tersebut dikirimkan setelah adanya counter offer dari AS terkait usulan pertama RI.

    Airlangga melanjutkan, tawaran dari Indonesia juga telah diterima dan dikaji oleh tim negosiator dagang AS, yaitu US Trade Representative (USTR). Menurutnya, kini Indonesia tengah menunggu respons dari tim USTR terkait proposal dagang terbaru tersebut.

    Dia memperkirakan, jawaban dari pihak AS kemungkinan baru akan keluar pada 4 Juli 2025 mendatang. Pasalnya, Pemerintahan Trump saat ini tengah sibuk membahas RUU pajak dan belanjanya yang baru saja lolos dari Senat AS.

    “Kita tunggu saja bagaimana pemerintah Amerika merespons. Hari ini mereka sibuk urusan big budget (RUU pajak dan belanja) sampai tanggal 4. Jadi mungkin sesudah itu baru masalah tarif ini bisa kembali dibahas,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (2/7/2025).

    Dia melanjutkan, melalui pembicaraan dagang, Pemerintah Indonesia berharap agar terhindar tarif timbal balik yang akan dikenakan AS pada 9 Juli mendatang jika RI tidak mencapai kata sepakat dengan AS.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiporkal tidak dikenakan terhadap Indonesia. Tetapi, tentu mereka (AS) punya kebijakan tersendiri,” jelasnya.

    Sementara itu, Trump telah menegaskan tidak akan mempertimbangkan penundaan tenggat waktu 9 Juli untuk pemberlakuan kembali tarif impor. 

    “Tidak, saya tidak memikirkan jeda itu. Saya akan mengirimkan surat ke banyak negara,” kata Trump dikutip dari Bloomberg pada Rabu (2/7/2025), ketika ditanya oleh wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One terkait kemungkinan perpanjangan masa negosiasi dengan mitra dagang. 

    Pernyataan Trump tersebut memicu pelemahan di pasar saham AS. Investor memantau dengan cermat keputusan Presiden mengenai kebijakan tarif yang sebelumnya diberlakukan pada 2 April dan ditangguhkan selama 90 hari untuk membuka ruang negosiasi.

  • Grab Indonesia Buka Suara soal Wacana Tarif Ojol Naik

    Grab Indonesia Buka Suara soal Wacana Tarif Ojol Naik

    Bisnis.com, JAKARTA— Grab Indonesia buka suara terkait rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang tengah dikaji oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan bahwa pihaknya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah termasuk penyesuaian tarif. 

    “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” kata Tirza kepada Bisnis pada Rabu (2/7/2025).

    Tirza mengatakan, pihaknya menyadari kebijakan tarif yang baru dapat memengaruhi banyak aspek mulai dari penghasilan mitra hingga sensitivitas harga di kalangan konsumen. 

    Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor ini, menurutnya, penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan dalam penyesuaian tarif ini. 

    Grab, kata Tirza, juga rutin mengadakan dialog dengan mitra pengemudi melalui kegiatan seperti Kopdar dan Forum Diskusi Mitra (Fordim), baik secara langsung maupun virtual.

    “Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan membahas isu-isu aktual di lapangan secara bersama-sama,” katanya. 

    Pihaknya pun memahami perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak. 

    “Namun, kami percaya dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, kita dapat mencari solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia,” tandasnya, 

    Adapun, rencana kenaikan tarif ojol mendapat penolakan dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Ketua Umum Garda Raden Igun Wicaksono menilai kebijakan ini belum melalui proses kajian yang melibatkan pengemudi secara langsung.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Igun, permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan adalah besarnya potongan biaya aplikasi yang dinilai tidak adil dan merugikan mitra pengemudi. Dia menyebut, aplikator telah melampaui batas maksimal potongan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan,” katanya.

    Garda mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif atas pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja yang dianggap eksploitatif. Jika tidak direspons, Garda mengancam akan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi pada 21 Juli 2025.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan memberikan dampak signifikan jika potongan platform masih tinggi. Ketua SPAI Lily Pujiati menegaskan bahwa potongan saat ini bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah diatur pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” ujar Lily dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

    Dia menyoroti ketimpangan dalam layanan pengantaran makanan dan barang, di mana pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya.

    SPAI juga mendesak penghapusan potongan platform atau setidaknya penurunan hingga 10%, serta pemberlakuan sistem upah berbasis UMP. Selain itu, mereka mendorong agar istilah kemitraan diubah menjadi pekerja platform, sebagaimana hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.

    Sementara itu, pemerintah melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengkaji rencana kenaikan tarif ojol berdasarkan tiga zona wilayah.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” ujar Aan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • BPKH Limited Raup Laba Bersih Rp15,5 Miliar

    BPKH Limited Raup Laba Bersih Rp15,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — BPKH Limited, entitas anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, berhasil mencatatkan kinerja cemerlang, meskipun baru berusia 2 tahun.

    Pada paruh kedua 2024, BPKH Limited mencatatkan laba bersih sebesar 3,6 juta riyal Saudi (SAR) atau setara dengan Rp15,5 miliar dari modal disetor sebesar 50,01 juta SAR.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyebut, perusahaan yang menjadi perpanjangan tangan BPKH untuk melakukan investasi di Arab Saudi itu layak mendapatkan apresiasi.

    “Perusahaan yang baru berusia dua tahun ini mampu menghasilkan laba dan menyetorkan dividen dari laba bersihnya sebagai Nilai Manfaat Keuangan Haji kepada BPKH,” kata Fadlul, Selasa (1/7/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Fadlul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BPKH Limited untuk Tahun Buku 2024 di Jakarta.

    Adapun, dalam laporannya Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono menjelaskan bahwa Return on Equity (ROE) BPKH Limited mencapai 9,98%, dalam mata uang Riyal Saudi jauh melampaui imbal hasil dari instrumen keuangan konvensional.

    “Nilai manfaat yang dihasilkan BPKH Limited dalam mata uang SAR juga sebagai bagian dari mitigasi risiko pasar keuangan haji sehingga matching dengan kewajiban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang didominasi mata uang SAR dan US$,” kata Sidiq.

    Menurut dia, dengan nilai manfaat tersebut menunjukkan model bisnis dan portfolio bisnis BPKH Limited sudah cukup proven sebagai entitas baru di Arab Saudi. “Dengan penuh syukur kami juga melaporkan gross profit yang diperoleh dari bisnis dan investasi di Arab Saudi dibandingkan dengan modal yang disetorkan BPKH mencapai 18,37%,” tuturnya.

    Adapun, RUPS kali ini mengagendakan sejumlah keputusan penting, antara lain persetujuan atas laporan pengelolaan dan laporan keuangan tahun buku 2024, penetapan penggunaan laba bersih perusahaan, persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik di Arab Saudi untuk audit tahun buku 2025, dan persetujuan berbagai langkah strategis lainnya.

    Anggota Pelaksana BPKH yang membawahi portofolio investasi langsung Arief Mufraini memuji kinerja baik BPKH Limited yang mampu menyetor dividen tunai pada tahun kedua berdiri senilai 9,02% dari modal disetor BPKH.

    Dia menilai, pembayaran dividen tersebut membuktikan BPKH Limited telah berkontribusi kepada nilai manfaat dana haji yang seluruhnya akan kembali digunakan untuk kepentingan jamaah haji, termasuk untuk biaya keberangkatan dalam masa tunggu maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan lainnya.

    “Sebagai bentuk komitmen membesarkan BPKH Limited, BPKH menyetujui untuk mengalokasikan sebagian dari laba bersih sebagai laba ditahan guna memperkuat modal perusahaan dalam menjalankan ekspansi bisnisnya di ekosistem haji dan umrah,” ujarnya.

    Sementara itu, Sulityowati, Anggota BP BPKH yang juga hadir dalam RUPS tersebut mendukung upaya BPKH Limited untuk terus menegaskan perannya sebagai kendaraan strategis investasi langsung keuangan haji di Tanah Suci.

    “Semoga BPKH Limited tetap fokus mengoptimalkan potensi ekosistem haji dan umrah, demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia dan negara-negara Islam lainnya,” kata Sulityowati.

    Sebagaimana diketahui, pada musim haji 1446 H ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial.

    Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner Nusantara dan layanan kargo barang untuk jemaah.

    “Kami mengharapkan adanya dignity principle sebagai landasan gerak BPKH Limited, sebagai kendaraan merah putih untuk investasi langsung di Arab Saudi. Kami siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia,” kata Iman Ni’matullah, Mudir BPKH Limited.

  • Ambisi Badan Gizi Tambah Anggaran kala Realisasi MBG Masih Mini

    Ambisi Badan Gizi Tambah Anggaran kala Realisasi MBG Masih Mini

    Bisnis.com, JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) berambisi menambah anggaran kendati realisasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mini.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp5 triliun hingga semester I/2025. Realisasi itu setara 7,1% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan masih membutuhkan dana tambahan untuk mendukung MBG hingga pengujung tahun ini. Dia menyebut tambahan dana Rp50 triliun akan menutup kebutuhan dana pada dua bulan terakhir.

    “Makanya harus ada tambahan Rp50 triliun untuk dua bulan tersisa, November dan Desember [2025],” ungkap Dadan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut anggaran yang akan terserap untuk program MBG diperkirakan sekitar Rp8 triliun dengan total perkiraan 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 20 juta penerima di Agustus 2025. 

    Jumlah serapan itu diperkirakan terus meningkat, bahkan diproyeksi mencapai Rp20 triliun pada Oktober 2025, seiring bertambahnya jumlah SPPG dan penerima program. Dengan perkiraan tersebut, Dadan menyebut diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp50 triliun, sehingga total anggaran untuk program MBG hingga akhir tahun diproyeksi mencapai Rp121 triliun.

    Rencana pengajuan tambahan anggaran untuk program MBG disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan serapan anggaran per 1 Juli 2025 sejalan dengan dukungan 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Dia meyakini bahwa penambahan anggaran akan mendorong jumlah SPPG.

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan.

    Untuk diketahui, total penerima manfaat program MBG per 1 Juli 2025 sudah mencapai 5,59 juta penerima. Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan Taman Kanak-kanak (TK) 205.860 penerima.

    Kemudian, jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1,31 juta penerima, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 217.996 penerima, Sekolah Menengah Atas (SMA) 638.383 penerima, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 416.973 penerima, Madrasah Aliyah (MA) 111.910 penerima, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) 8.706 penerima.

    Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima.

     

  • BGN Blak-blakan Food Tray Lokal Cuma Mampu Produksi 2 Juta Per Bulan

    BGN Blak-blakan Food Tray Lokal Cuma Mampu Produksi 2 Juta Per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray atau nampan makan per bulan. Adapun, food tray ini diperuntukkan untuk menyajikan makanan di dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025. Sebab, BGN membutuhkan food tray lebih banyak untuk mempercepat perluasan program MBG.

    “Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Menurutnya, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” imbuhnya.

    Untuk itu, Dadan menyebut produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Kamu tahu nggak berapa [target penerima] program ini? 82,9 juta [penerima manfaat]. Jadi artinya harus ada minimal 82,9 juta food tray. [Sedangkan] kemampuan industri dalam negeri baru 2 juta per bulan,” jelasnya.

    Alhasil, menurut Dadan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melonggarkan importasi food tray untuk MBG, mengingat produksi dalam negeri yang baru mencapai 2 juta per bulan.

    “Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tetapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” pungkasnya.

  • Serapan Anggaran MBG Cuma 7%, Bos BGN Berkilah Jumlah SPPG Minim

    Serapan Anggaran MBG Cuma 7%, Bos BGN Berkilah Jumlah SPPG Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) ungkap alasan rendahnya realisasi anggaran untuk program makan gizi bergizi (MBG). Pada semester I/2025, anggaran baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

    Untuk diketahui, total penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) per 1 Juli 2025 mencapai 5,59 juta penerima. Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup PAUD sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan TK 205.860 penerima.

    Kemudian, jenjang SD sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, SMP 1,31 juta penerima, MTs 217.996 penerima, SMA 638.383 penerima, SMK 416.973 penerima, MA 111.910 penerima, dan SLB 8.706 penerima.

    Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima.

    Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar.

    Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025.

    “Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media.

    Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025. 

    “Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Untuk diketahui, BGN telah mengantongi anggaran senilai Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG tahun ini. Kendati begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program tersebut baru mencapai Rp5 triliun hingga semester I/2025. Realisasi itu setara 7,1% dari total alokasi anggaran Rp71 triliun.

  • SKK Migas Putar Otak Dongkrak Lifting Migas 1 Juta Barel per Hari 2030

    SKK Migas Putar Otak Dongkrak Lifting Migas 1 Juta Barel per Hari 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengupayakan berbagai strategi untuk mencapai target lifting minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030. 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan target tersebut dirancang secara menyeluruh dengan mengandalkan eksplorasi, peningkatan cadangan melalui reserve to production (R2P), enhanced oil recovery (EOR), dan optimalisasi aset yang ada.

    “Untuk sampai 2029-2030 mencapai 900.000 sampai 1 juta barel. Kami sudah menyiapkan programnya secara garis besar dari eksplorasi, dari EOR, dari reserve to production, kemudian improving assisting asset,” ujar Djoko dalam RDP Komisi XII DPR RI, Selasa (1/7/2025). 

    Upaya ini dimulai dari kegiatan pengeboran masif yang dilakukan pada 2024. Tahun ini, SKK Migas menargetkan pengeboran hingga 1.000 sumur untuk menjaga tingkat produksi agar tidak menurun secara signifikan. 

    SKK Migas berharap jumlah pengeboran tersebut dapat dipertahankan pada tahun depan dengan hasil yang lebih baik. Hal ini didukung dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan data yang lebih akurat.

    “Mudah-mudahan ini keberhasilannya lebih baik karena kita sudah punya pakai AI sekarang, artificial intelligence, sama data-datanya sudah cukup baik,” tambahnya.

    Dalam jangka menengah, beberapa proyek strategis akan mulai on-stream dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi migas. Pada 2025, proyek Forel dan Terubuk diresmikan oleh Presiden dan ditargetkan dapat menambah produksi sebesar 15.593 barel per hari. 

    Selain itu, tambahan produksi minyak dari Banyu Urip sebesar 30.000 barel per hari juga disebut mendukung capaian tersebut.

    “Tahun 2026 nanti akan on-stream di Jabung, di PHE ONWJ, Salawati Oil Phase 2, dan juga mempertahankan di BUIC oleh Exxon,” ujarnya. 

    Adapun, total proyeksi lifting migas dari hasil sumur yang on-stream tahun depan mencapai 37.650 barel oil per day. 

    Pada 2027, sejumlah proyek baru seperti Geng North, Genting Oil, Ande-ande Lumut, dan Hidayah Petronas akan ikut berkontribusi dengan proyeksi lifting 42.763 bopd. 

    Pada 2028, SKK Migas menjadwalkan on-stream proyek Ubadari, EOR Minas, dan lapangan Badik, termasuk West Badik yang dikelola oleh Pertamina. Adapun, total proyeksi lifting mencapai 14.780 barel per day. 

    Sedangkan di tahun 2029, tambahan produksi berasal dari lapangan Tuna, Sadewa, Kerendan, Handil BKP, dan program EOR lainnya dengan tambahan 87.000 barel per day. 

    Target ambisius ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030, ketika proyek Masela diharapkan mulai berproduksi dan kondensat dari proyek Abadi bisa memberikan kontribusi sebesar 18.131 barel per hari. 

    “Kemudian 2030 diharapkan masalah abadi ini dapat menghasilkan kondensat sebesar 18.131 barel oil per day,” katanya.

    Sejumlah proyek saat ini masih dalam tahap Final Investment Decision (FID), termasuk proyek Andaman di Aceh. Pihaknya juga telah memasukkan lokasi-lokasi strategis seperti Ande-ande Lumut, Tuna, Kaliberau, Hidayah, hingga Masela ke dalam roadmap migas nasional. 

    “Proyek-proyeknya sudah dimulai, beberapa sedang FID Pak, seperti Andaman di Aceh, itu sedang diproses FID-nya, begitu pula untuk gas,” pungkasnya.