Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pelindo-ASDP Hadirkan Vending Machine Produk UMK di Pelabuhan Ajibata

    Pelindo-ASDP Hadirkan Vending Machine Produk UMK di Pelabuhan Ajibata

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMK) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba, Sumatra Utara.

    Inisiatif tersebut menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal berbasis digital.

    “Melalui vending machine, kami memadukan pelayanan publik modern di pelabuhan dengan dukungan konkret bagi pelaku usaha lokal,” kata Direktur SDM dan Umum Pelindo Dwi Fatan Lilyana dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam program kolaborasi TJSL BUMN itu, Pelindo bersama ASDP secara total menyediakan dua vending machine UMK, satu di Toba dan satu lagi di Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Proyek tersebut merupakan percontohan pemanfaatan teknologi otomatis 24 jam untuk memasarkan produk-produk UMKM binaan, yang sebagian besar berasal dari wilayah Toba.

    Lokasi vending machine dipilih di kawasan strategis pariwisata nasional, yakni Pelabuhan Ajibata dan Marina Labuan Bajo untuk menjangkau arus wisatawan yang tinggi.

    Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa seluruh transaksi melalui mesin itu menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. Hal tersebut akan memudahkan wisatawan melakukan pembelian tanpa kontak fisik.

    “Kami tidak hanya menyediakan akses pasar, tetapi juga mendampingi peningkatan kualitas produk UMKM dengan memfasilitasi keberadaan vending machine di lokasi strategis,” ujarnya.

    Ia mengatakan melalui Program TJSL yang salah satu fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi lokal, Pelindo dan ASDP akan memperluas penggunaan vending machine di pelabuhan-pelabuhan lain, dengan prioritas lokasi strategis sektor pariwisata.

    Sementara, Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan program tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.

    “Vending machine ini tentunya merekam data penjualan dan minat konsumen di tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Data ini akan kami jadikan dasar sebagai strategi pembinaan ke depan. Program ini harus punya dampak nyata,” katanya.

  • PMI Manufaktur Ambrol 3 Bulan Beruntun, Kemnaker Antisipasi Gelombang PHK

    PMI Manufaktur Ambrol 3 Bulan Beruntun, Kemnaker Antisipasi Gelombang PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara mengenai tingkat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi hingga ke level 46,9 pada Juni 2025, atau menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pemerintah sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Salah satunya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Sudah jelas yang ada sekarang kita punya JKP. Itu kan antisipasi sudah dari awal bahwa manfaatnya kita perbesar,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Antisipasi lainnya, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang saat ini masih digodok aturan pembentukannya. Yassierli menyebut, sebagian dari tugas Satgas PHK tengah dilakukan oleh Kemnaker.

    Dia mencontohkan, ketika ada peringatan dini mengenai potensi PHK, Kemnaker akan terjun langsung melakukan monitoring ke dinas-dinas di daerah. 

    “Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya. 

    Kemudian untuk menjaga daya beli, Yassierli menyebut bahwa pemerintah telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang dibayar sekaligus dengan total Rp600.000 per orang untuk 17,3 juta pekerja yang memenuhi syarat.

    Dalam catatan Bisnis, PMI manufaktur Indonesia tercatat di level 46,9 pada Juni 2025. Kontraksi manufaktur yang terjadi di Indonesia terjadi beruntun sejak 3 bulan terakhir. Pada April lalu, PMI mencapai 46,7, lalu naik pada Mei ke angka 47,4. 

    Menurut Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti, penurunan PMI manufaktur Indonesia didorong oleh penurunan solid pada kondisi operasional pada pertengahan 2025 yang ditunjukkan dari penurunan output, aktivitas pembelian, dan ketenagakerjaan.  

    Penyebab utama penurunan adalah penurunan tajam permintaan atas barang produksi Indonesia. Permintaan baru turun selama 3 bulan berturut-turut dengan tingkat kontraksi paling kuat sejak Agustus 2021.  

    Dari sisi penjualan, penurunan sebagian besar dari pasar domestik, sedangkan penjualan ekspor stabil pada bulan ini.  

    “Ke depannya, perusahaan kurang begitu optimis terhadap perkiraan output, kepercayaan diri turun ke posisi terendah dalam 8 bulan,” ujarnya.  

    Terlebih, penurunan permintaan baru mendorong perusahaan menjalankan strategi retrenchment dengan mengurangi tenaga kerja dan aktivitas pembelian.

  • Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur dinilai masih memiliki peluang untuk tumbuh positif ditengah bayang-bayang tekanan kebijakan tarif Trump hingga kondisi geopolitik. 

    Kendati tak dipungkiri, purchasing managers index (PMI) manufaktur pada Mei 2025 kembali terkontraksi di level 46,9 atau turun dari bulan sebelumnya 47,4. Kontraksi indeks produktivitas ini menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad menilai laju kontraksi produktivitas industri manufaktur tiga bulan beruntun disebabkan kondisi industri dan pasar dalam negeri yang tidak kondusif. 

    “PMI kita dalam tiga bulan terakir dibawah 50 artinya industri ini menggambarkan domestiknya punya problem yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi eksternal,” kata Tauhid dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Bahkan, dia menilai dampak dari situasi daya beli masyarakat yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek kebijakan tarif. Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan daya saing industri pengolahan dalam negeri.

    Tauhid juga menuturkan permintaan domestik saat ini relatif melemah ketimbang internasional. Kebijakan tarif Trump memang sempat memberikan dampak terhadap ekspor nonmigas yang menurun, tetapi kini mulai kembali normal. 

    “Namun, tetap diperlukan diversifikasi pasar, produk, jalur rantai pasok, relokasi industri hingga diversifikasi sumber energi megurangi ketidakpastian global dan domestik,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan industri manufaktur nasional juga masih dapat bertahan mengingat tarif yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32% atau lebih rendah dibandingkan dengan China, Vietnam, dan lainnya. 

    Optimisme industri juga masih terlihat dari impor bahan baku/penolong yang naik 3,65% (year-on-year/yoy) menjadi US$69,40 miliar pada Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya US$66,96 miliar.

    Tak hanya itu, impor barang modal juga mengalami kenaikan 17,67% menjadi US$18,82 miliar pada Januari-Mei 2025 atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$15,99 miliar. Hal ini masih menunjukkan tingkat kepercayaan untuk aktivitas industri. 

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan penurunan PMI hingga ke level 46,9 menunjukkan permintaan barang manufaktur yang terus menurun dan perlu segera ditangani. 

    “Jangan sampai hal ini terjadi terus menerus sampai ke kuartal berikutnya akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak bisa tercapai, kalau tidak diantisipasi dengan berbagai kebijakan ini akan sulit dan dampaknya kalau produktivitas turun maka akibatnya PHK,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi penggunaan anggaran atau belanja negara ke arah yang lebih produktif dan berdampak besar bagi ekonomi. 

    “Belanja aggaran yang bisa menghasilkan efek domino dibanding belanja barang yang hanya penyusutan tidak menghasilkan apa-apa, akibatnya ekonomi kita tidak akan tumbuh,” pungkasnya. 

  • Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pelonggaran importasi food tray (nampan makanan) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk diketahui, food tray menjadi salah satu komoditas yang diberikan relaksasi impor sebab masuk ke dalam produk penunjang program nasional, yakni MBG. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) menjelaskan bahwa pelonggaran impor food tray itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Budi menyebut food tray sebagai wadah makanan menyajikan menu kepada penerima manfaat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

    “[Impor food tray dilonggarkan] karena kan untuk kebutuhan di dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025)

    Kendati demikian, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga menggunakan semua produk dari dalam negeri, termasuk food tray untuk MBG.

    “Ya semua, semua bisa kita pakai [termasuk food tray dari dalam negeri]. Kebutuhannya kan banyak,” ujarnya.

    Adapun, food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray (nampan makan) per bulan untuk menyajikan hidangan di program MBG.

    Dadan menyebut angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025.

    “Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Dadan, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” ujarnya.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut relaksasi impor food tray MBG menjadi alasan suatu program pemerintah, termasuk MBG, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.

    “Ini kan juga menjadi satu catatan bahwa satu program itu tidak bisa diburu-buru karena faktor upaya untuk memaksimalkan semua potensi di dalam negeri dulu,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pemerintah, kata Faisal, semestinya telah mengidentifikasi dan merancang program MBG secara komprehensif dengan melibatkan produk UMKM lokal dalam setiap komponen MBG, mulai dari makanan hingga kebutuhan alat makan food tray.

    “Jadi sebetulnya mestinya sudah diinventarisir segala kebutuhan untuk makan bergizi gratis, termasuk untuk food tray siapa [produsen] yang bisa memberikan suplainya di Indonesia diinventarisir, seberapa banyak [jumlahnya], dan dari sisi harga,” terangnya.

    Faisal menilai bahwa semestinya pemerintah tetap harus mengutamakan food tray yang diproduksi di dalam negeri.

    “Karena kalau hanya dari sisi harga kemudian lebih memilih impor [food tray], artinya dampak makan bergizi gratis terhadap ekonomi jadinya juga tidak maksimal,” imbuhnya.

    Padahal, dia melihat food tray bisa mengatasi rendahnya produktivitas industrialisasi di dalam negeri. Serta, mendongkrak pendapatan dan permintaan domestik.

    “Jadi kalau hanya food tray semestinya bisa diproduksi di dalam negeri asal dirancang dengan baik, dimobilisasi dan diinventarisasi dengan baik. Masalah harga dan juga jenisnya kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam negeri,” pungkasnya.

  • Bahlil Berencana Atur LPG 3 Kg Satu Harga di Seluruh Daerah

    Bahlil Berencana Atur LPG 3 Kg Satu Harga di Seluruh Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal memukul rata harga LPG 3 kg subsidi di seluruh Indonesia.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Bahlil pun mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan terkait penetapan harga gas melon tersebut.

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

    Namun, penetapan harga oleh Pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Bahlil menilai hal ini malah menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi puluhan triliun rupiah.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, pemerintah menggelontorkan biaya subsidi sebesar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    Karena itu, pengaturan harga di tingkat penjual pun harus diatur sehingga penerima LPG 3 kg bisa tetap sasaran. Di sisi lain, dana subsidi pun tak membengkak.

    “Kalau harga dinaikan terus, antara harapan negara dan apa yang terjadi tidak sinkron,” ucap Bahlil.

    Penataan penjualan gas melon subsidi itu memang telah lama menjadi perhatian pemerintah. Maklum, kerap ada kecurangan dalam proses distribusi maupun penjualan.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung. 

    Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung. Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung.

    Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

  • Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ternyata sudah tidak lagi melayani penerbangan domestik sejak 2 Juni 2025.

    Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati.

    Maskapai terakhir yang berhenti beroperasi di bandara berkode KTJ tersebut adalah Super Air Jet. Maskapai Grup Lion Air tersebut melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

    “Untuk penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sementara belum tersedia,” kata Deny, seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2025).

    Dia menjelaskan penghentian penerbangan domestik ini karena keterbatasan pesawat dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines.

    Menurutnya, keterbatasan ketersediaan pesawat membuat maskapai memprioritaskan melayani penerbangan dengan rate okupansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bandara Kertajati.

    Kendati demikian, lanjutnya, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    “Meski kondisi seperti ini, seluruh fasilitas di Bandara Kertajati beserta tim personel tetap hadir dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

    Adapun, untuk penerbangan haji, BIJB Kertajati masih melakukan pelayanan untuk kedatangan. Kloter 1 hingga 7 sudah terlayani, dan sisanya pelayanan kedatangan total 21 kloter sampai Jumat (11/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Pemkab Majalengka tengah bersiap menarik kembali dana cadangan investasi di Bandara Kertajati senilai Rp171 miliar.

    Dana tersebut berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Namun, hingga kini dana itu tidak pernah disalurkan ke proyek BIJB.

    Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengkonfirmasi bahwa rencana investasi di Bandara Kertajati tersebut kemungkinan besar batal. Salah satu alasannya, perkembangan BIJB yang dinilai belum optimal dan belum memberikan keuntungan bagi daerah.

    “Sejak awal, kita siapkan dana Rp150 miliar untuk investasi ke BIJB. Tapi sampai sekarang, bandara itu belum menggeliat. Kita melihat belum ada potensi profit yang bisa didapat,” ujar Eman, Senin (30/6/2025).

  • China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China resmi memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) produk billet baja tahan karat dan pelat/koil canai panas baja tahan karat impor yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. 

    Dalam situs Kementerian Perdagangan China, keputusan tersebut tertuang dalam Kementerian Perdagangan No. 33/2025 dan kembali berlaku per 1 Juli 2025. Sebelumnya, kebijakan BMAD ini telah diberlakukan sejak 2019. 

    Kementerian Perdagangan China menerapkan bea anti-dumping 5 tahun atas billet dan pelat/koil canai panas baja tahan karat dari Uni Eropa (43 %), Jepang (18,1–29 %), Korea Selatan (23,1–103,1 %), dan Indonesia (20,2 %) mulai 23 Juli 2019.

    Setelah beberapa penyesuaian pada 2021, pemberlakuan BMAD sempat dihentikan. Namun, China menegaskan kembali keberlakuan tindakan anti-dumping sesuai Pengumuman No. 31/2019 melalui Pengumuman No. 19/2024.

    “Kementerian Perdagangan melihat kemungkinan bahwa dumping billet baja tahan karat impor dan pelat/koil canai panas baja tahan karat yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia akan berlanjut atau muncul kembali,” tulis pengumuman tersebut. 

    Hal ini dilakukan lantaran terdapat kemungkinan kerugian yang disebabkan pada billet baja tahan karat Cina dan industri pelat/sabut baja tahan karat yang digulung panas akan berlanjut.

    Tarif pajak antidumping yang dikenakan untuk semua perusahaan Uni Eropa 43,0%, perusahaan Inggris 43,0%, POSCO Korporasi Korea Selatan 23,1%, perusahaan Korea lainnya 103.1%, dan perusahaan Indonesia 20,2%. 

    “Kementerian Perdagangan memutuskan untuk terus menerapkan komitmen harga untuk produk yang diselidiki yang diimpor dari POSCO Co., Ltd. sesuai dengan Pengumuman Kementerian Perdagangan No. 31 tahun 2019,” tambahnya. 

    Dengan demikian, mulai 1 Juli 2025, importir harus membayar bea anti-dumping yang sesuai ke Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok ketika mengimpor billet baja tahan karat dan pelat/sabut baja tahan karat canai panas yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, perusahaan Korea Selatan, dan Indonesia yang tidak menerima komitmen harga. 

    Bea anti-dumping dikenakan dari harga kena pajak dari barang impor yang ditentukan oleh bea cukai. 

  • Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif timbal balik hingga 35% kepada Jepang, lebih tinggi dibandingkan tarif awal untuk China.

    Melansir The Japan Times pada Rabu (2/7/2025), ancaman tersebut disampaikan Trump dalam perjalanan menggunakan Air Force One pada Selasa (1/7/2025) waktu setempat. Dia menuding Jepang enggan membuat konsesi dalam perundingan dagang dan menyebut negara sekutunya itu sebagai pihak yang manja.

    “Kami sudah berurusan dengan Jepang. Saya ragu kami bisa mencapai kesepakatan. Mereka sangat keras. Harus dipahami, mereka sangat dimanjakan,” ujar Trump kepada awak media.

    Trump kembali mengeluhkan penolakan Jepang terhadap ekspor mobil dan beras asal AS. DIa mengatakan, jika kesepakatan tidak tercapai, dia akan mengakhiri negosiasi sepihak dan langsung menetapkan tarif baru yang harus dibayar Jepang.

    “Saya akan mengirim surat kepada mereka yang intinya berbunyi: ‘Terima kasih, kami tahu Anda tidak bisa memenuhi hal yang kami butuhkan. Maka dari itu, Anda akan membayar 30%, 35%, atau berapa pun tarif yang kami tentukan,’” ucapnya.

    Saat ini, Jepang menghadapi tarif sebesar 25% untuk kendaraan dan suku cadang otomotif, 50% untuk baja dan aluminium, serta tarif timbal balik 10% yang bisa kembali naik menjadi 24% jika tidak ada kesepakatan dagang hingga 9 Juli — saat masa tenggang 90 hari berakhir.

    Trump menambahkan bahwa berbisnis di AS seharusnya dianggap sebagai sebuah kehormatan. 

    “Karena memang suatu kehormatan bisa menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Tapi selama ini, negara ini tidak pernah melihatnya seperti itu,” jelasnya.

    Pernyataan keras Trump selama tiga hari terakhir muncul setelah putaran ketujuh negosiasi dagang AS–Jepang pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, menolak mengomentari pernyataan Trump sebelumnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent — yang ditunjuk Trump memimpin negosiasi dengan Jepang — juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Jepang kecil kemungkinan tercapai dalam waktu dekat.

    “Kami sedang menyeimbangkan ulang sistem perdagangan dunia agar lebih adil bagi rakyat Amerika. Dan jika kesepakatan tidak adil bagi rakyat Amerika, Presiden Trump meminta kami untuk tidak menerimanya,” ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. 

    Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses konsultasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

  • Deregulasi Impor Food Tray MBG, BGN: Produksi Dalam Negeri Diutamakan

    Deregulasi Impor Food Tray MBG, BGN: Produksi Dalam Negeri Diutamakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan). Meskipun demikian, produk dalam negeri harus menjadi prioritas.

    Adapun, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG lantaran masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Pada semester I/2025, realisasi penerima manfaat program MBG baru menjangkau 5,58 juta orang dengan anggaran yang terserap Rp5,03 triliun dari Rp71 triliun.

    “Begini, pokoknya program ini kan baiknya tidak terhambat. Kita ingin mengutamakan produksi dalam negeri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Dadan menuturkan, food tray sebagai wadah untuk menyajikan MBG menjadi salah satu contoh hilirisasi nikel di dalam negeri. Menurutnya, keberadaan MBG bisa menggenjot produksi food tray di dalam negeri yang saat ini masih rendah.

    “Dengan adanya food tray yang digunakan di program MBG ini adalah salah satu contoh hilirisasi nikel, tapi kita harus melihat kesiapan dalam negeri. Jangan sampai program kita terhambat hanya gara-gara itu. Jadi kita ingin meningkatkan produksi dalam negeri, tapi program kita juga nggak boleh terhambat,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya memutuskan untuk melonggarkan ketentuan impor terhadap 10 komoditas yang terdiri dari 482 HS, salah satunya adalah food tray untuk program MBG yang masuk ke dalam produk penunjang program nasional.

    Budi menjelaskan bahwa food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program makan bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” ungkap Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

  • Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial.

    Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” pungkasnya.