Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pihaknya bakal segera merumuskan aturan turunan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. 

    Usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Ara memastikan bahwa penggodokan regulasi KUR perumahan bakal dikebut rampung bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Lebih lanjut, Maruarar juga menegaskan pihaknya bakal menunjuk koordinator yang bakal mengatur jalannya penyaluran KUR perumahan ini.

    Saat dikonfirmasi nantinya KUR itu akan disalurkan kepada konsumen atau berbentuk modal kerja kepada pengembang, Ara belum dapat memastikan. Dia mengaku, masih melakukan kalkulasi mengenai hal itu.

    “Nanti kita sampaikan ya [bentuknya seperti apa]. Kita sampaikan detail jadi supaya nanti jelas. Saya sekarang mau siapkan dulu semua aturannya,” tandasnya.

    Di samping itu, dia juga masih enggan merinci berapa kucuran KUR yang bakal digulirkan untuk sektor perumahan tersebut. 

    Meski demikian, sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan Danantara berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut.

    Adapun, daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp130 triliun itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). 

     “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara. Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung bisa capai Rp130 triliun,” jelasnya.

     Sejalan dengan hal itu, Rosan meminta agar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait untuk dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga.

    “Kita akan full support tapi harapannya, tentu karena ini perbankan juga punya kriteria-kriteria yang harus dijalankan, mohon supaya ini juga bisa berjalan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

     

  • Asosiasi Ojol Minta Potongan Komisi 10%, Begini Respons Maxim

    Asosiasi Ojol Minta Potongan Komisi 10%, Begini Respons Maxim

    Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia merespons usulan sejumlah asosiasi pengemudi ojek online (ojol) untuk membatasi potongan komisi aplikasi maksimal sebesar 10%. 

    Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf mengatakan pihaknya menolak penurunan komisi aplikasi hingga 10%. Pasalnya hal tersebut menurutnya dapat menimbulkan konsekuensi lain, seperti meningkatnya biaya perjalanan dan potensi penurunan akses layanan bagi masyarakat.

    “Mengenai tuntutan pengemudi untuk menurunkan komisi aplikasi 10%, dapat kami sampaikan bahwa Maxim tidak sejalan terhadap usulan untuk menurunkan komisi aplikasi di bawah standar yang telah ditetapkan karena penurunan komisi aplikasi dapat menyebabkan kenaikan biaya perjalanan karena pengoperasian secara fungsional dan penyediaan layanan yang tersedia menjadi semakin sulit,” kata Rafi dalam keterangan resmi dikutip Kamis (3/7/2025).

    Dia juga mengingatkan potensi penyempitan layanan dan penurunan permintaan akan membuat pengemudi kehilangan kesempatan kerja. Rafi menambahkan keputusan terkait tarif dan komisi harus melibatkan diskusi bersama seluruh pihak, baik pelanggan, mitra pengemudi, maupun aplikator, dengan mengedepankan kajian yang mendalam.

    Dia pun menekankan pihaknya mendukung keseimbangan dan motivasi yang akan membantu mitra untuk membuat pesanan dengan sukses.

    “Ini adalah ide utama yang didukung Maxim. Keputusan dalam menentukan tarif, biaya komisi, dan sebagainya, hendaknya didasarkan pada kajian yang mendalam, serta mempertimbangkan dan berdiskusi dengan semua pihak, mulai dari pelanggan, mitra pengemudi, dan aplikator,” katanya.

    Rafi menyebut Maxim telah menerapkan komisi aplikasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kementerian Perhubungan No. 1001 Tahun 2022, dengan kisaran 5% hingga 15% tergantung jenis layanan dan wilayah.

    Untuk layanan Maxim Bike, komisi aplikasi adalah sebesar 9%–15% dan untuk Maxim Car, komisi aplikasi adalah sebesar 8%–15%. 

    “Pengemudi Maxim juga bisa mendapatkan komisi yang lebih rendah dengan bekerja secara aktif dengan rating yang baik dan dengan memberikan stiker khusus pada mobil mereka,” katanya.

    Maxim juga memiliki program motivasi untuk mitra pengemudi yang memungkinkan mereka mendapatkan potongan lebih rendah berdasarkan performa kerja. Pihaknya menghormati mitra pengemudi dan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. 

    “Untuk memberikan kemudahan bagi pengemudi, Maxim juga memiliki ‘motivation program for drivers’ yang merupakan program khusus yang memungkinkan pengemudi mendapatkan potongan aplikasi yang lebih rendah berdasarkan aktivitas dan performa mereka,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai kebijakan komisi saat ini belum berpihak kepada pengemudi. 

    Garda mengajukan tuntutan pembatasan potongan maksimal hanya 10% dan menolak adanya kenaikan tarif tanpa melibatkan mitra pengemudi dalam proses kajian.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Igun mengatakan sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara.  Garda mengajukan lima tuntutan, yakni pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif terhadap pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja eksploitatif. 

    Garda mengancam akan menggelar aksi mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi secara serentak pada 21 Juli 2025 jika tidak ada respons.

    Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyatakan bahwa potongan platform masih terlalu tinggi dan melebihi batas maksimal yang ditetapkan pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” katanya.

    Lily juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian pendapatan layanan pengantaran makanan dan barang.

    “Pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya,” ujar Lily. 

    SPAI mendesak agar potongan platform dihapus atau setidaknya diturunkan ke 10%, serta mendorong pemberlakuan sistem upah berdasarkan UMP. Mereka juga meminta pengakuan terhadap pengemudi sebagai “pekerja platform”, bukan sekadar mitra, sesuai hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.

    Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mengkaji rencana kenaikan tarif ojek online berdasarkan pembagian zona wilayah. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut kajian telah dilakukan untuk menentukan besaran kenaikan tarif di masing-masing zona.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Negosiasi Mandek, Korsel Terancam Tarif 25% dari Trump

    Negosiasi Mandek, Korsel Terancam Tarif 25% dari Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengakui pembicaraan dagang antara Seoul dan Washington masih belum menunjukkan tanda-tanda akan membuahkan kesepakatan. 

    Hal tersebut dia ungkapkan menjelang tenggat pada 9 Juli 2025 yang akan mengesahkan pemberlakuan tarif tinggi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam konferensi pers pertamanya sejak dilantik bulan lalu, Kamis (3/7/2025), Lee menyatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin. 

    “Namun, masing-masing pihak masih belum sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pihak lain,” tambahnya dikutip dari Bloomberg, seraya mengakui proses negosiasi sejauh ini tidak berjalan mudah.

    Korea Selatan, sebagai sekutu utama AS dan eksportir besar mobil, semikonduktor, serta baterai, kini berada dalam tekanan akibat kampanye tarif Trump. 

    Dengan ekspor yang setara lebih dari 40% PDB nasional, perekonomian Negeri Ginseng sangat rentan terhadap dampak tarif AS dan gejolak perdagangan global.

    Lee juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara serta memperbaiki hubungan dengan China dan Rusia.

    Pejabat Seoul sendiri telah mengakui peluang tercapainya kesepakatan sebelum tarif baru mulai berlaku padaa 9 Juli sangat kecil. Tanpa kesepakatan atau perpanjangan tenggat, tarif timbal balik terhadap ekspor ke AS akan melonjak dari 10% menjadi 25%. 

    Trump sebelumnya menyatakan tidak berencana memperpanjang batas waktu tersebut, menambah tekanan bagi negara-negara mitra dagang.

    Perekonomian Korea Selatan mengalami kontraksi pada kuartal I/2025. Bank of Korea (BOK) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini dari 1,5% menjadi hanya 0,8%, dengan menyebut ketidakpastian tarif sebagai faktor utama. 

    Gubernur BOK Rhee Chang-yong pekan ini menegaskan bahwa kebijakan dagang AS masih menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan moneter. Sejak akhir 2024, BOK telah memangkas suku bunga acuan sebanyak empat kali, dengan penurunan terakhir pada Mei menjadi 2,5%.

    Dalam pernyataannya dari kantor kepresidenan Blue House, Lee berjanji akan menghidupkan kembali perekonomian yang lesu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dia mengungkapkan sejumlah rencana untuk mendorong pertumbuhan dan menstabilkan pasar properti.

    “Meredakan penderitaan rakyat dan menciptakan lompatan besar dalam pertumbuhan akan menjadi prioritas utama kami,” tegas Lee. 

    Salah satu langkah awal yang dilakukannya adalah membentuk satuan tugas ekonomi darurat. Namun, kenaikan harga properti di beberapa wilayah Seoul kembali mengancam daya beli masyarakat dan dapat memicu lonjakan utang rumah tangga serta risiko gelembung aset yang membahayakan sistem keuangan.

    “Kami akan menstabilkan pasar properti dengan tetap menghormati prinsip pasar dan melindungi konsumen,” ujar Lee, sembari menyebut pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    Terkait hubungan antar-Korea, Lee mengatakan bantuan kemanusiaan dari Seoul akan membantu meningkatkan kehidupan warga Korea Utara. Dia juga mengapresiasi keputusan Pyongyang yang lebih cepat dari perkiraan dalam menghentikan siaran pengeras suara yang diarahkan ke wilayah perbatasan.

    Lee turut mengomentari hubungan dengan Jepang, menyebut kedua negara tidak dapat dipisahkan meski masih terdapat isu sensitif, termasuk sengketa wilayah. 

    “Kita mungkin bertarung dengan tangan kanan, tetapi tangan kiri tetap kita genggam. Jadi, kita perlu pendekatan yang fleksibel namun masuk akal,” ujarnya.

    Lee terpilih pada 4 Juni dalam pemilu yang digelar usai pemakzulan Presiden konservatif Yoon Suk Yeol. Kemenangannya disambut positif oleh investor global setelah Korea Selatan mengalami ketidakpastian politik selama enam bulan akibat upaya Yoon menerapkan darurat militer. Aset Korea Selatan melonjak seiring ekspektasi bahwa platform Lee yang pro-pasar akan membuka jalan bagi reformasi ekonomi.

    Pemimpin liberal itu menjabat dengan tingkat dukungan publik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Indeks kepercayaan konsumen melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun, sementara indeks acuan Kospi telah naik sekitar 25% sejak kepergian Yoon pada awal April, menjadikannya salah satu pasar saham dengan kinerja terbaik di dunia.

    Lee menyebut reli pasar saham tersebut sebagai wujud kepercayaan publik yang pulih dan kembali menegaskan ambisinya untuk membawa pasar saham Korea memasuki era Kospi pada level 5.000.

  • Spanyol & Brasil Dorong Pajak Orang Super Kaya, Usul Registrasi Kekayaan Global

    Spanyol & Brasil Dorong Pajak Orang Super Kaya, Usul Registrasi Kekayaan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua negara besar, Spanyol dan Brasil, meluncurkan inisiatif bersama untuk mendorong kontribusi pajak yang lebih tinggi dari kalangan super kaya di seluruh dunia, sebagai upaya menekan kesenjangan ekonomi yang kian melebar.

    Inisiatif tersebut disampaikan dalam Konferensi Internasional ke-4 tentang Pembiayaan Pembangunan yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sevilla, Spanyol, pekan ini.

    Kedua negara menyoroti masalah yang kian genting: orang-orang terkaya kerap membayar pajak lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat kelas menengah, akibat celah hukum dan tarif pajak efektif yang lebih ringan.

    “Negara kita semakin membutuhkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan. Kesenjangan terjadi di mana-mana, sementara orang kaya justru membayar lebih rendah dibanding kelas menengah—bahkan lebih kecil dibanding wajib pajak berpenghasilan rendah,” ujar Sekretaris Negara Urusan Pajak Spanyol Jesús Gascón, dikutip dari laman resmi PBB pada Kamis (3/7/2025).

    Otoritas Spanyol dan Brasil pun mengajak negara lain untuk bergabung dalam gerakan reformasi sistem pajak global yang lebih adil dan progresif. Keduanya kompak mengingatkan bahwa 1% penduduk terkaya dunia menguasai lebih dari 95% kekayaan global.

    Wacana Registrasi Kekayaan Global

    Inisiatif ini menekankan pentingnya berbagi data antarnegara untuk menutup celah penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan. Peningkatan kualitas data serta penguatan kapasitas analisis pajak nasional diyakini dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi konsentrasi kekayaan, potensi penerimaan, dan langkah-langkah yang perlu diambil.

    “Kita perlu mengetahui siapa pemilik manfaat sesungguhnya di balik perusahaan atau struktur hukum yang digunakan untuk menyembunyikan kekayaan,” kata Gascón.

    Program ini juga mencakup kerja sama teknis, pelatihan analisis data, hingga mekanisme kajian antarnegara untuk memperkuat sistem pajak nasional.

    Lebih jauh, Spanyol dan Brasil bahkan mewacanakan untuk membentuk global wealth registry atau registrasi kekayaan global. Meski diakui akan membutuhkan waktu, kemauan politik, serta upaya nasional yang besar, tujuan utamanya jelas: mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi pajak yang lebih adil dari kalangan terkaya.

    “Kita tidak bisa lagi mentoleransi tingkat kesenjangan yang kian menjadi-jadi dalam beberapa tahun terakhir,” tegas Menteri Konselor Brasil untuk PBB José Gilberto Scandiucci.

    Dia menegaskan, inisiatif ini bukan agenda politik ekstrem kelompok kiri seperti yang mungkin dikhawatirkan sebagian pihak. Menurutnya, inisiatif itu merupakan keniscayaan untuk menghadapi realitas ketimpangan pendapatan saat ini.

    Usulan tersebut masuk dalam Seville Platform for Action, yang mendorong aksi sukarela untuk mengejar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, yang saat ini masih jauh dari jalur pencapaian.

    Sejalan dengan Kesepakatan G20

    Inisiatif ini juga sejalan dengan kesepakatan G20 di Rio de Janeiro, Brasil tahun lalu, yang menjadi kesepakatan internasional pertama terkait agenda pajak bagi individu beraset tinggi. Saat ini, G20 tengah menyusun rencana kerja tiga bulan dengan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan, dengan target memperluas dukungan dari negara lain, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.

    “Kalau kita benar-benar ingin memajaki orang super kaya, menekan ketimpangan, dan membuat sistem pajak lebih adil serta progresif, kita butuh kemauan politik—dan kita harus bertindak sesuai kapasitas kita,” pungkas Gascón.

  • Bahlil Tegur Anak Buah di Hadapan DPR: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

    Bahlil Tegur Anak Buah di Hadapan DPR: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu terkait ketidaksesuaian data desa yang belum terlistrik oleh PT PLN (Persero).

    Teguran itu Bahlil layangkan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Mulanya, Bahlil mengatakan bahwa berdasarkan data perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM masih ada 5.600 desa yang belum terlistriki.

    Namun, itu tidak sesuai dengan data yang dia terima dari PLN. Data yang Bahlil kantongi mengungkapkan bahwa desa yang belum terlistriki mencapai lebih dari 10.000.

    “Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan [listriki]. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah. Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau dirut PLN nya yang nggak benar,” ujarnya. 

    Bahlil pun lantas berseloroh meminta Jisman dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk bertemu dengan dirinya. Pertemuan itu seolah ditujukan untuk membahas ketidak selarasan data desa yang belum terkistriki.

    “Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-ubah,” kata Bahlil dengan nada guyon. 

    Dia mengatakan mungkin data tersebut sudah terjadi perubahan. Hanya saja, dia belum mendapatkan laporan dari perubahan tersebut. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya mendata jumlah desa yang belum terlistriki. Pasalnya, pihaknya bakal membangun pembamgkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa tersebut.

    “Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari Kota Kabupaten atau Kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” tuturnya. 

    Bahlil lantas mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Menurutnya, program itu nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN. 

    “Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas,” ucapnya. 

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyentil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seiring adanya beras impor tahun lalu yang sudah lama menumpuk di gudang Perum Bulog.

    Titiek menilai tumpukan beras impor yang tersimpan di gudang Bulog selama 10 bulan membuat kualitas beras menjadi turun, bahkan berkutu alias sudah tidak segar.

    Hal ini mengingat beras yang disalurkan pemerintah lewat bantuan sosial (bansos) pangan merupakan beras sisa tahun lalu. Adapun, sebanyak 360.000 ton beras dan 1,5 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan di tahun ini.

    “Saya rasa tidak aman [dikonsumsi] ya Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], karena kalau beras itu sudah terlalu lama disimpan di gudang, itu kami lihat sendiri sudah ada kutunya, walaupun bukan kutu hitam, kutu putih, tetapi tetap saja itu bukan beras yang fresh kalau terlalu lama disimpan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Alhasil, dia pun mempertanyakan sudah berapa lama sebenarnya tumpukan beras impor itu tersimpan di gudang Bulog.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, mungkin, berarti sudah berapa bulan itu? Sudah 10 bulan ada di gudang, lebih dari 10 bulan mungkin ya hampir setahun,” katanya.

    Menurut Titiek, beras impor tahun lalu yang sudah tersimpan selama hampir satu tahun itu harus segera dikeluarkan. Namun, dia menilai jika beras impor tahun lalu itu dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat untuk bansos bukan merupakan hal yang baik.

    “Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini. Kalau kita kasih bantuan juga dengan beras yang kurang bagus kualitasnya, yang sudah ada kutu dan sebagainya, itu kan tidak baik,” ucapnya.

    Terlebih, saat ini hasil panen Indonesia melimpah. Untuk itu, dia menyarankan agar beras impor tahun lalu segera dikeluarkan. Di sisi lain, Titiek juga mengaku Komisi IV selalu mempertanyakan nasib dari beras impor itu.

    “Jadi tolong diperhatikan mengenai beras-beras yang lama, walaupun setiap kali kami tanya selalu bilang sudah ada pengobatan penyemprotan, itu kan yang disemprot di luarnya saja. Itu tumpukan yang sampai setinggi plafon itu. Yang [tumpukan] tengah-tengah kan ya nggak dapat kesemprot, jadi tolong diperhatikan,” tuturnya.

  • Jelajah Ekspor 2025: Pengusaha Furnitur Ungkap Taktik Berkelit dari Tarif Trump

    Jelajah Ekspor 2025: Pengusaha Furnitur Ungkap Taktik Berkelit dari Tarif Trump

    Bisnis.com, SLEMAN — Perusahaan dan eksportir furnitur asal Sleman, CV Seken Living mengungkapkan antisipasi terhadap kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ferryal selaku pemilik Seken Living mengatakan bahwa diversifikasi portofolio ekspor menjadi kunci dalam meminimalisir dampak kebijakan tersebut.

    “Jadi pasar kita tidak hanya Amerika, mulai dari Korea, Jepang bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” katanya kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025 di galerinya, Selasa (2/7/2025).

    Selain itu, untuk produk ekspor kayu dan kayu reclaimed, dia menilai bahwa dampak tarif Trump tidak begitu signifikan.

    “Untuk sementara memang belum terasa dampaknya. Kita punya beberapa buyer dari Amerika juga, tapi mereka belum membahas itu [dampak tarif Trump],” tuturnya.

    Dia lantas memaparkan, saat ini Seken Living mencatatkan rerata ekspor sebanyak 20 kontainer per bulan dengan jangkauan kawasan hingga benua Eropa, Asia, hingga Timur Tengah.

    Nilai ekspor yang dibukukan berada pada rentang US$40.000—60.000 per kontainer, bergantung kuantitas dan dimensi barang.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mendesak pemerintah untuk memperjuangkan tarif preferensial bagi ekspor produk mebel dan kerajinan asal Indonesia ke AS. 

    Hal ini mengingat tenggat waktu penundaan tarif resiprokal atau kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump akan berakhir pada 9 Juli 2025. Indonesia sebelumnya akan dikenakan tarif 32% oleh AS. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian akses pasar ke negeri Paman Sam, lebih lagi dengan status tarif masuk untuk produk furnitur yang belum final. 

    “Ada kekhawatiran tarif akan dinaikkan setara atau bahkan lebih tinggi dari Vietnam dan Malaysia. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing kita secara drastis,” ujar Sobur kepada Bisnis, dikutip Senin (30/6/2025).

  • Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar Perum Bulog menambah penyerapan beras dalam negeri menjadi 4,5 juta ton dari semula 3 juta ton di tahun ini.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan realisasi serapan beras yang dilakukan Bulog sudah mencapai 2,65 juta ton sampai Juni 2025. Angka ini hampir mendekati target 3 juta ton pengadaan gabah/beras dalam negeri di tahun ini.

    Sejalan dengan realisasi serapan yang hampir mencapai target, Amran meminta dukungan Komisi IV DPR dan mengusulkan agar Instruksi Presiden (Inpres) diubah.

    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menargetkan pengadaan beras dalam negeri pada 2025 adalah sebanyak 3 juta ton.

    “Kami ingin masukan, mungkin ada perubahan Inpres, kami butuh dukungan karena target kita hanya 3 juta ton [pengadaan beras dalam negeri]. Karena di luar prediksi target kita serapan beras tahun ini 3 juta ton,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Amran mengatakan dengan target 3 juta ton, maka sisa Bulog menyerap hasil panen petani tinggal sekitar 300.000 ton lagi, mengingat saat ini Bulog telah menyerap hampir 2,7 juta ton.

    “Artinya apa? 1 bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi [oleh Bulog]. Padahal masuk panen kedua,” ujarnya.

    Adapun, Amran mengaku Kementan juga telah meminta untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) guna mempercepat Inpres sebelum memasuki puncak kedua panen pada Agustus mendatang.

    “Karena Inpres kemarin mencapai saja 3 juta [ton] itu sudah luar biasa ternyata realisasinya alhamdulillah lebih baik,” pungkasnya.

  • Menteri Karding Singgung Potensi Kerja di Luar Negeri, Menaker Bilang Begini

    Menteri Karding Singgung Potensi Kerja di Luar Negeri, Menaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara mengenai peluang kerja di luar negeri di tengah tingginya kebutuhan lowongan kerja, sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Yassierli mengatakan, semua peluang kerja yang ada harus dioptimalkan oleh masyarakat. 

    “Kita harus mengoptimalkan semua peluang,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Peluang pertama yang dapat dimanfaatkan, kata Yassierli,  yakni dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) yang ditargetkan memiliki 50.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) / Kelurahan Merah Putih yang diperkirakan dapat menyerap 2 juta tenaga kerja.

    “Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata. Tapi memang ini [SPPG dan Kopdes] kan sedang berproses, disiapkan,” ujarnya.

    Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah sepakat untuk memberikan pelatihan bagi pengelola dan pekerja koperasi guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

    Peluang kedua, yakni lapangan kerja dari investasi baru. Yassierli menyebut, hadirnya Danantara telah menarik banyak investasi baru di Indonesia.

    Dalam hal ini, Kemnaker dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sepakat agar investasi yang masuk harus mempertimbangkan dengan sektor ketenagakerjaan, salah satunya serapan tenaga kerja.

    Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan kawasan-kawasan industri untuk menghimpun data, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada.

    “Yang keempat, baru nanti kita berbicara peluang untuk magang ataupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” tuturnya.

    Menteri Karding sebelumnya menyebut, kerja di luar negeri dapat menjadi alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    KemenP2MI selaku pemegang tata kelola masyarakat yang ingin dan telah kerja di luar negeri, kerap membagikan informasi terkait lowongan kerja di luar negeri.

    “Saya kampanye agar anak-anak, termasuk mahasiswa, bisa mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri,” kata Karding dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Kendati begitu, Karding menegaskan bahwa program penempatan pekerja migran bukanlah paksaan, tetapi peluang yang dapat dimanfaatkan di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja.

    “Jadi konteksnya jelas, bukan berarti di dalam negeri tidak ada pekerjaan, melainkan memberi peluang tambahan di luar negeri yang aman dan legal,” tegasnya.