Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa sudah banyak program pemerintah yang menyasar kelompok kelas menengah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Sri Mulyani tidak menampik bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah telah ‘turun kasta’ ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024. Padahal, selama ini kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Oleh sebab itu, pemerintah ingin kembali memperkuat kelas menengah. Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah program untuk kelompok kelas menengah.

    “Koperasi Merah Putih, KUR, yang tadi kita diskusikan untuk petani tebu, ini semuanya di level kelas menengah tadi,” ujarnya di rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintah seperti hilirisasi industri dan proyek infrastruktur sosial memiliki dampak langsung terhadap pekerja di sektor yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang berada di segmen kelas menengah.

    Bendahara negara itu turut menyebut program padat karya (labor intensive), seperti perbaikan sekolah dan fasilitas rakyat, juga memberikan efek berantai pada lapangan kerja lokal terutama melalui keterlibatan kontraktor dalam negeri.

    “Kita juga mencoba untuk mendukung program-program Kementerian terkait dalam rangka mempertebal kelas menengah atau me-recover. Kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class, bisa tetap ada di kelas menengah,” tutup Sri Mulyani.

    Waswas Koperasi Merah Putih

    Adapun, program Koperasi Desa Merah Putih mendapat banyak sorotan. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam misalnya, yang meminta agar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi belajar dari pengalaman di zaman orde baru, di mana sederet KUD dan BUMDes yang mengalami kolaps hingga bangkrut.

    Untuk itu, dia meminta agar 80.000 Kopdes Merah Putih tidak bernasib sama dengan KUD dan BUMDes.

    “Bagaimana Pak Menteri [Budi Arie] bisa memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bukan monster baru yang menjadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa,” kata Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia juga mewanti-wanti sederet usaha yang dijalankan Kopdes Merah Putih berpotensi merusak ekosistem yang sudah terbentuk di desa. Terlebih, KopDes Merah Putih juga akan menjalankan usaha seperti menjual sembako, penyalur LPG/BBM bersubsidi, hingga penyalur pupuk.

    Mufti pun mempertanyakan pihak yang bakal bertanggungjawab jika warung maupun toko UMKM di desa gulung tikar di tengah kehadiran Kopdes Merah Putih.

    “Jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah untuk memberdayakan desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa,” ujarnya.

    Di samping itu, Mufti menilai Kopdes Merah Putih akan membebani bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dana desa. Menurutnya, dengan permodalan senilai Rp3 miliar untuk setiap desa atau dengan total Rp240 triliun terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih akan mengganggu stabilitas keuangan nasional, jika koperasi ini gagal.

    “Kalau gagal tentu NPL [non-performing loan/kredit bermasalah] perbankan akan bisa terancam, yang tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional,” terangnya.

    Dia kembali mempertanyakan penggunaan dana desa sebagai jaminan jika kredit tersebut macet. Menurutnya, hal tersebut akan mengganggu infrastruktur di desa.

    “Kalau dana desa disita bank lalu, siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa, siapa yang akan bangun jembatan desa, siapa yang bangun sekolah-sekolah di desa. Jangan sampai yang menjadi korban adalah rakyat, desa, perbankan BUMN,” pungkasnya.

    Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, masalah pertama adalah dari sisi bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ajib menjelaskan bahwa sektor perbankan adalah industri keuangan dengan regulasi yang tinggi (high regulated).

    Pasalnya, lanjut dia, seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dia mengkhawatirkan syarat formal kredit berupa character, capacity, capital, collateral dan condition (5C) akan sulit dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih.

    “Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan,” ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

    Bahkan, Ajib menyebut, bank Himbara juga akan kesulitan dalam menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) melalui Kopdes Merah Putih.

    “Cenderung akan terhambat kondisi para debitur di masyarakat yang sedang marak terbelit masalah pinjaman online [pinjol] dan lain-lain, yang membuat SLIK OJK juga menjadi kendala. Pemerintah harus membuat peraturan terobosan untuk mengatasi hal ini,” tuturnya.

    Potensi masalah yang kedua adalah dalam konteks keuangan negara. Dia menyebut, ketika opsi pembiayaan Kopdes Merah Putih diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik berasal dari dana desa maupun lainnya, maka koperasi akan berpotensi menjadi objek pemeriksaan dan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    Untuk itu, Ajib menuturkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Adapun, potensi masalah ketiga adalah para pengelola koperasi.

    Ajib mewanti-wanti dengan sumber daya yang ada dan literasi keuangan yang cenderung masih rendah, Kopdes Merah Putih akan menghadapi masalah yang cukup serius jika tidak bisa mengelola sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara.

    Dia menuturkan bahwa indikasi tentang pengelolaan yang belum profesional tercermin dari International Cooperative Alliance (ICA) pada 2023 yang menunjukkan tidak ada satu pun koperasi Indonesia masuk jajaran 300 koperasi dunia.

    Padahal, sambung dia, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, yakni mencapai lebih dari 130.000 koperasi.

  • Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga sebagai insentif bagi pasangan untuk memiliki anak, di tengah tren penurunan populasi yang mengancam prospek jangka panjang ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/7/2025), berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui kebijakan ini, pemerintah China akan menggelontorkan dana sebesar 3.600 yuan atau sekitar US$503 (Rp8 juta) per tahun untuk setiap anak hingga usia tiga tahun. Program ini direncanakan berlaku secara nasional mulai 2025.

    Hingga berita ini diturunkan, Kantor Informasi Dewan Negara China belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan melalui faks.

    Meski China telah menghapus kebijakan satu anak sekitar satu dekade lalu, jumlah kelahiran di negara tersebut terus mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024. Tercatat hanya 9,54 juta kelahiran pada 2024, setengah dari 18,8 juta pada 2016, tahun saat kebijakan pembatasan anak resmi dicabut.

    Turunnya angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi China, mengingat populasi usia kerja terus menyusut, yang berdampak pada pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Setelah kehilangan status negara terpadat di dunia dari India pada 2023, China diproyeksikan akan mengalami penurunan populasi hingga 1,3 miliar pada 2050, dan turun di bawah 800 juta jiwa pada 2100, menurut proyeksi demografi PBB.

    Tren ini diperparah oleh menurunnya tingkat pernikahan, yang kini berada di level terendah dalam hampir 50 tahun terakhir — kondisi yang dapat menurunkan jumlah kelahiran lebih jauh.

    Sejumlah pemerintah daerah di China telah lebih dulu mengambil langkah, mulai dari pemberian insentif uang tunai hingga subsidi perumahan, untuk meringankan beban finansial keluarga dan mendorong kelahiran anak.

    Beberapa daerah bahkan memberikan insentif cukup besar. Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional pada Maret lalu setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak kedua, dan 100.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak ketiga atau lebih.

    Namun, sebagian besar insentif tersebut hanya ditujukan bagi anak kedua atau ketiga. Sebagai contoh, Kota Hefei di China timur tahun lalu mengumumkan subsidi 2.000 yuan untuk anak kedua dan 5.000 yuan untuk anak ketiga.

    Dalam sebuah riset, Huatai Securities Co. menilai bahwa subsidi berskala nasional bagi keluarga dengan satu anak sangat diperlukan guna mendorong angka kelahiran secara keseluruhan. Disebutkan bahwa subsidi yang ada saat ini belum menyentuh anak pertama dan dinilai belum cukup efektif dalam mengatasi krisis demografis.

    Perdana Menteri China Li Qiang sempat menyampaikan komitmen untuk memberikan subsidi pengasuhan anak dalam laporan kerja pemerintah tahunan pada Maret lalu, meski belum mengungkap detail kebijakannya.

    Michelle Lam, ekonom untuk wilayah Greater China di Societe Generale SA, memperkirakan subsidi nasional ini akan menyumbang sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) China.

    “Jumlahnya memang kecil, tetapi ini sinyal perubahan cara pandang dan membuka jalan bagi stimulus lanjutan. Ini langkah ke arah yang benar,” ujarnya.

  • Prabowo Siapkan Rp251,24 Triliun untuk Impor LPG – LNG dari Amerika Serikat

    Prabowo Siapkan Rp251,24 Triliun untuk Impor LPG – LNG dari Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan komoditas energi yang bakal diimpor dari Amerika Serikat (AS) adalah LPG, LNG, dan minyak mentah.

    Rencana impor tersebut merupakan salah satu upaya negosiasi RI untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Presiden AS Donald Trump. Dalam negosiasi itu, Indonesia berencana untuk membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$).

    Dari total jumlah tersebut, sebanyak US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun dialokasikan untuk belanja energi dari Negeri Paman Sam.

    Yuliot menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan dari tim di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait rencana impor energi tersebut.

    Menurutnya, komoditas impor energi yang akan dibeli dari AS adalah LPG, minyak mentah, dan LNG.

    “Jadi untuk produk, ini kami sudah lakukan pemetaan dari ESDM. Yang pertama kan kita membutuhkan LPG, jadi untuk LPG kita juga akan meningkatkan impor dari Amerika. Kemudian crude [minyak mentah] untuk kebutuhan dalam negeri,” ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

    Khusus minyak mentah, dia mengatakan Indonesia memang sudah impor dari AS. Namun, impor itu masih dilakukan melalui negara lain alias tak langsung dari AS.

    Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal mengimpor minyak mentah secara langsung ke AS.

    Kendati, Yuliot belum bisa merinci kapan dan berapa volume impor energi dari AS tersebut. Pihaknya mengatakan masih menunggu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “LNG termasuk yang salah satu komoditas yang diimpor dari AS. Volumenya belum,” kata Yuliot.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal berencana untuk membelanjakan US$34 miliar untuk impor AS. Hal ini demi menurunkan tarif resiprokal dari AS.

    Dia menyampaikan hal tersebut dalam rangka meningkatkan impor dari AS agar menyeimbangkan surplus perdagangan AS dengan RI yang saat ini masih mencatatkan defisit. 

    Selain itu, nilai tersebut juga termasuk dengan rencana investasi yang akan Indonesia lakukan di Negeri Paman Sam. Meski demikian, saat ditanya perincian terkait kesepakatan apa saja yang akan ditingkatkan impornya dan investasi apa saja, dirinya belum dalam menyampaikannya.  

    “Detailnya sedang kita bahas, tetapi totalnya sebesar itu [US$34 miliar] untuk barang dan investasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (3/7/2025). 

    Komoditas impor yang sudah pasti, lanjut Airlangga, yakni pembelian energi yang totalnya akan mencapai US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun. Selain itu, terdapat pula rencana pembelian dari sektor agrikultur untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan AS dengan Indonesia.  

    Untuk mengamankan hal tersebut, Airlangga menyampaikan nantinya akan diadakan perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan mitra dagang di Amerika Serikat pada 7 Juli mendatang. 

    “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” tutur Airlangga. 

  • Japan Airlines Boeing 737 Malfungsi, Mendarat Darurat dari Ketinggian 26.000 Kaki

    Japan Airlines Boeing 737 Malfungsi, Mendarat Darurat dari Ketinggian 26.000 Kaki

    Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Boeing 737–800 milik maskapai Japan Airlines dilaporkan mengalami malfungsi di ketinggian 26.000 kaki dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Kansai, Osaka pada Senin (30/6/2025) malam waktu setempat.

    Pesawat dengan nomor penerbangan JL8696 yang dioperasikan oleh Spring Airlines Japan itu sedang terbang dari Shanghai, China menuju Tokyo, Jepang membawa 191 penumpang dan awak. 

    Kemudian, sistem pesawat mendeteksi gangguan tekanan kabin. Akibatnya, pesawat harus segera turun dari ketinggian jelajah 36.000 kaki ke 10.500 kaki dalam rentang 10 menit.

    Masker oksigen pun otomatis keluar, sehingga memicu kepanikan penumpang. Beberapa di antaranya bahkan sempat menulis pesan terakhir karena menyangka pesawat akan jatuh.

    Pesawat akhirnya mendarat darurat di Bandara Kansai, Osaka pada pukul 20.50 waktu setempat. Sampai saat ini, belum ada laporan cedera atau masalah kesehatan di antara penumpang atau awak pesawat.

    Japan Airlines menyatakan penurunan ketinggian tersebut merupakan prosedur standar demi keselamatan setelah sistem tekanan kabin bermasalah. Maskapai juga menegaskan tidak terjadi dekompresi cepat.

    “Pada 30 Juni 2025, Penerbangan JL8696 mengalami kerusakan pada sistem tekanan kabin, disertai dengan peringatan yang menunjukkan tingkat tekanan ketinggian kabin yang tidak normal,” ujar manajemen Japan Airlines mengutip The Independent, Jumat (4/7/2025).

    Adapun, sebagai bentuk tanggung jawab, Japan Airlines memberikan kompensasi sebesar 15.000 yen atau sekitar Rp1,8 juta serta akomodasi hotel bagi seluruh penumpang. 

    “Kami bekerja sama sepenuhnya dengan Badan Keselamatan Transportasi dan melakukan investigasi internal untuk menentukan akar penyebab kegagalan fungsi sistem, dan akan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata maskapai tersebut.

    Pemerintah Jepang melalui Kementerian Transportasi langsung membuka investigasi terkait insiden ini. Insiden tersebut terjadi di tengah sorotan global terhadap pesawat Boeing usai sejumlah kasus kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir.

    Sejak tahun 2000, berbagai versi pesawat Boeing 737 telah dikaitkan dengan setidaknya 12 kasus kecelakaan fatal di seluruh dunia, termasuk insiden China Eastern Airlines Penerbangan MU5735 pada 2022 dan kecelakaan Jeju Air di Korea Selatan tahun lalu.

  • Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan sejumlah skema kredit usaha rakyat (KUR) tambahan yang diperuntukkan bagi petani tebu, pekerja migran, hingga perumahan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Dia berharap pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Adapun, skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Pemerintah juga akan memberikan fasilitas KUR perumahan dengan plafon maksimal Rp5 miliar, terutama bagi kontraktor yang tergolong sebagai UMKM.

    Airlangga menjelaskan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar, maka kontraktor UMKM bisa membangun sekitar 38–40 unit rumah tipe 36. Sementara itu, jangka waktu pinjaman bisa hingga 4–5 tahun.

    “Itu [KUR perumahan] diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM, yaitu modal sampai Rp5 miliar,” terangnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, pemerintah juga memberikan KUR perorangan untuk renovasi rumah atau usaha senilai Rp13 triliun.

    “Untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kami akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun,” tuturnya.

    Nantinya, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa subsidi bunga untuk kontraktor UMKM dengan bunga fix sebesar 5%.

    Ini artinya, jika perbankan memberikan bunga sebesar 11%, maka kontraktor UMKM hanya membayar bunga 6%. Namun, pemberian bunga ini mengikuti kebijakan masing-masing perbankan, baik itu Himbara maupun swasta.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan KUR untuk pekerja migran tanpa jaminan senilai Rp100 juta, yang diharapkan para pekerja migran memiliki ongkos pergi maupun pelatihan.

    Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kebijakan KUR petani tebu ini membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    Amran mengatakan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menuturkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, nantinya pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Adapun, Amran berharap kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” pungkasnya.

  • Menhub Minta KNKT Investigasi Insiden Maut KMP Tunu Pratama Jaya

    Menhub Minta KNKT Investigasi Insiden Maut KMP Tunu Pratama Jaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan dilakukannya investigasi penyebab kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2/7) lalu.

    Menhub memerintahkan agar proses investigasi penyebab kecelakaan maut KMP Tunu Pratama Jaya segera dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Keselamatan penyebrangan adalah prioritas utama. Karena itu, saya sudah menginstruksikan KNKT untuk melakukan investigasi terkait penyebab kecelakaan dan berkomitmen untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa,” kata Menhub dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).

    Menhub juga menginstruksikan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI/Polri, Syahbandar, KPLP, ASDP, serta unsur terkait lainnya untuk melanjutkan dan mempercepat pencarian korban.

    Dia berharap pencarian yang dilakukan dapat menemukan lebih banyak lagi korban yang selamat. Namun demikian, ia meminta seluruh pihak untuk bersabar, sebab fokus utama yang saat ini dilakukan adalah upaya maksimal melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban.

    “Kita punya golden time yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pencarian dan pertolongan korban KMP Tunu Pratama Jaya. Kami berharap bisa menemukan lebih banyak lagi penumpang yang selamat,” ujarnya.

    Menhub menjelaskan, jumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sebanyak 53 orang, sedangkan awak kapal berjumlah 12 orang. Adapun total kendaraan yang diangkut berjumlah 22 unit.

    “Hingga malam ini, korban selamat yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan berjumlah 29 orang, sementara yang meninggal 6 orang. Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam bagi keluarga korban dan bagi korban yang selamat, saya berdoa semoga segera diberikan kesembuhan,” terang Menhub Dudy.

    Terkait penumpang kapal yang tidak terdaftar dalam manifest, Menhub Dudy menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang untuk memastikan kebenarannya. “Kami akan melakukan verifikasi untuk memastikannya, termasuk apakah ada penumpang yang selamat namun belum melaporkan,” tambahnya.

    Menhub mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan pertolongan ini. Ia pun berpesan kepada seluruh petugas untuk tetap mengutamakan keselamatan di lapangan.

    “Mengingat kondisi cuaca di Selat Bali yang kurang bersahabat, saya meminta seluruh petugas untuk tetap memerhatikan faktor keselamatan. Semoga kerja sama dari seluruh tim gabungan memberikan hasil yang maksimal,” sebutnya.

    Ke depan, Menhub mengajak seluruh pihak, termasuk operator penyebrangan dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat budaya keselamatan di sektor penyebrangan. Dia pun berjanji akan memberikan informasi terkini kepada publik seiring perkembangan penanganan insiden.

  • Jepang Bantah Negosiasi dengan AS Mandek Jelang Deadline Tarif Trump

    Jepang Bantah Negosiasi dengan AS Mandek Jelang Deadline Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba membantah anggapan bahwa negosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS) mengalami kebuntuan, menjelang tenggat pemberlakuan tarif impor sebesar 24% secara menyeluruh pada 9 Juli mendatang.

    “Pembicaraan terus bergerak maju, perlahan tapi pasti. Ada berbagai isu yang dibahas, termasuk hambatan non-tarif, dan masing-masing poin tersebut sedang dinegosiasikan secara bertahap,” ujar Ishiba dalam wawancara televisi dikutip dari Bloomberg pada Jumat (4/7/2025).

    Ishiba tampak berupaya meredam kekhawatiran bahwa Jepang tidak mampu memperoleh konsesi besar dari AS, dan dapat menjadi sasaran keputusan sepihak Washington untuk memberlakukan tarif setinggi 35%. Meski demikian, dia tidak memberikan indikasi bahwa kesepakatan bisa segera dicapai sebelum tenggat tarif timbal balik diberlakukan pekan depan.

    Pernyataan Ishiba juga berseberangan dengan komentar Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang sebelumnya menyebut bahwa pemilu majelis tinggi Jepang pada 20 Juli menjadi kendala domestik yang membatasi ruang manuver Tokyo untuk menyelesaikan kesepakatan. Komentar Bessent juga muncul setelah rentetan kritik Presiden Donald Trump terhadap Jepang dalam beberapa hari terakhir.

    Pemilu majelis tinggi Jepang yang dijadwalkan pada 20 Juli akan menjadi ajang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan minoritas Ishiba. Survei menunjukkan inflasi menjadi kekhawatiran utama pemilih, dan kesepakatan dagang yang dinilai terlalu menguntungkan Trump bisa menuai resistensi di dalam negeri.

    Salah satu kekhawatiran utama Jepang adalah potensi tarif sektoral sebesar 25% terhadap industri otomotif, sektor andalan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Negeri Sakura.  

    Negosiator Jepang bersikukuh bahwa isu tarif mobil harus menjadi bagian integral dari kesepakatan, sembari menekankan kontribusi industri tersebut terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja di AS.

    Trump dalam beberapa hari terakhir menuduh Jepang enggan membeli mobil dan beras asal AS, serta mengancam menaikkan tarif timbal balik hingga 35%. Retorika tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa Jepang bisa menjadi target utama dalam misi Trump untuk merombak tatanan dagang global.

    Menanggapi hal tersebut, Ishiba mengatakan bahwa sejumlah pemahaman Trump mengenai hubungan dagang kedua negara tidak akurat.

    “Presiden Trump menyebut tidak ada mobil AS di Jepang dan Jepang tidak mengimpor beras dari AS, namun pernyataan itu keliru. Jepang adalah investor asing terbesar di AS dan penyumbang lapangan kerja terbesar. Saya harap upaya ini juga mendapat apresiasi,” tegasnya.

  • Harga Sepatu Nike Bakal Makin Mahal Imbas Tarif Trump

    Harga Sepatu Nike Bakal Makin Mahal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan merek sepatu dan pakaian olahraga, Nike Inc. diperkirakan akan menaikkan harga lebih tinggi setelah Amerika Serikat (AS) dan Vietnam dilaporkan mencapai kesepakatan dagang baru yang meningkatkan tarif bea masuk.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/7/2025), analis Raymond James Rick Patel mengungkap bahwa Nike berencana mengerek harga produk secara selektif. Bahkan, Patel menyebut kenaikan harga Nike diperkirakan lebih tinggi dari rencana sebelumnya.

    “Nike sudah merencanakan kenaikan harga secara selektif, dan kami memperkirakan rencana ini akan tetap dijalankan, dengan kemungkinan kenaikan yang lebih tinggi dari rencana sebelumnya,” kata Patel.

    Untuk diketahui, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan, AS memberlakukan tarif sebesar 20% terhadap barang-barang yang berasal dari Vietnam. Angka ini dua kali lipat dari tarif 10% yang diberlakukan AS pada April.

    Adapun, sebelum masa jabatan kedua Trump, AS menerapkan tarif sekitar 8% untuk produk non-pertanian dari Vietnam.

    Menurut Patel, peningkatan tarif ini juga akan menurunkan margin laba kotor lebih dari yang diperkirakan.

    Namun, Patel memperkirakan penurunan laba kotor ini tidak hanya terjadi pada Nike, melainkan juga perusahaan lain yang mengandalkan pasokan dari Vietnam, seperti Under Armour Inc., Skechers USA Inc., On Holding AG, Lululemon Athletica Inc., dan Deckers Outdoor Corp.

    Sementara itu, saham Nike tidak banyak berubah pada Kamis, setelah naik sekitar 4% pada Rabu ketika Trump membahas kesepakatan tersebut di media sosial.

    Para investor tampaknya lega karena tarif terhadap produk dari Vietnam hanya sebesar 20%. Menurut Patel, pasar sebelumnya memperkirakan tarif berada di kisaran 25%–30%.

  • Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

    Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak wacana pemerintah mengubah mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi tiap 1 tahun.

    Asal tahu saja, saat ini penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menuturkan, wacana kembalinya RKAB 3 tahun menjadi 1 tahun berpotensi menghambat investasi dan efisiensi industri nikel. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang wacana tersebut.

    “Pertahankan RKAB 3 Tahun: Sistem ini tidak perlu diubah kembali menjadi 1 tahun. Kepastian jangka menengah sangat vital bagi perencanaan investasi dan operasional perusahaan,” kata Meidy melalui keterangan resmi dikutip Jumat (4/7/2025).

    Dia menuturkan, saat ini terdapat lebih dari 4.100 izin perusahaan pertambangan aktif di seluruh Indonesia. Ini terdiri dari 3.996 IUP, 15 IUPK, 31 KK, dan 58 PKP2B.

    Meidy menyebut, jika masa RKAB kembali menjadi 1 tahun, maka ribuan perusahaan harus mengajukan persetujuan setiap tahun. 

    “Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana mengevaluasi ribuan dokumen secara tepat waktu tanpa menghambat investasi, produksi, dan kontribusi industri tambang bagi perekonomian nasional?” imbuhnya.

    Dia menegaskan bahwa RKAB 3 tahun telah terbukti memberikan kepastian usaha dan efisiensi bagi pemerintah maupun perusahaan. Oleh karena itu, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan berbasis realisasi alih-alih mengubah penerbitan RKAB menjadi 1 tahun.

    Menurutnya, pemerintah dapat memperkuat evaluasi output realisasi produksi tahunan untuk memastikan kesesuaian antara target RKAB dengan permintaan riil pasar domestik dan global. Meidy menilai ini lebih efektif daripada mengubah periode RKAB.

    Dia juga merekomendasikan pemerintah untuk menghapus revisi volume semester akhir. Menurutnya, sistem penyesuaian RKAB di akhir tahun berjalan sebaiknya dihentikan. 

    “Gantikan dengan mekanisme penyesuaian berbasis realisasi output tahunan untuk mencegah proyeksi berlebihan [over-optimistic] dan memungkinkan pemantauan yang lebih terukur,” katanya.

    Meidy juga meminta pemerintah mengevaluasi Kepmen ESDM No. 84 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dia menuturkan, ketentuan produksi tidak boleh melebihi kapasitas tertinggi dalam Studi Kelayakan (Feasibility Study) perlu ditinjau ulang. Meidy berpendapat, aturan ini berpotensi mendorong perusahaan mengajukan kenaikan produksi secara agresif.

    Selain itu, aturan tersebut juga berisiko menyebabkan overproduction bijih nikel. Ini terutama saat permintaan smelter domestik stagnan atau menurun akibat pelemahan harga global dan kenaikan biaya produksi.

    “APNI meyakini bahwa kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan melibatkan stakeholders industri akan menjaga kepastian usaha, mendorong efisiensi, serta memastikan kontribusi optimal sektor tambang nikel bagi devisa dan hilirisasi nasional,” tutur Meidy.

    Asal tahu saja, Wacana mengembalikan penerbitan RKAB minerba menjadi 1 tahun sekali sejatinya merupakan usulan Komisi XII DPR RI. Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja pada Rabu (2/7/2025).

    Gayung bersambut, Bahli pun merasa sependapat dengan anggota dewan, lantaran kondisi pasar minerba khususnya batu bara global yang buruk belakangan ini.

    “Jadi menyangkut RKAB, memang kalau kita membuat 1 tahun, nanti dikirain kita ada main-main lagi. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, makanya kita lakukan. Tapi mulai hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kita buat RKAB per tahun,” ucap Bahlil

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan, saat ini jumlah batu bara yang diperjualbelikan di pasar global mencapai 1,2 miliar hingga 1,3 miliar ton per tahun, sementara Indonesia memproduksi 600 juta hingga 700 juta ton per tahun.

    Artinya, lebih dari 50% penjualan batu bara global dikuasai Indonesia. Namun, menurut Bahlil, produksi batu bara RI itu terlalu jor-joran. Hal itu tak lepas dari penerbitan RKAB yang dilakukan tiga tahun sekali. Akibatnya, produksi menjadi tak terkendali.

    “Saya mengatakan ini jor-joran, akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengatakan, anjloknya harga batu bara tentunya berimbas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba.

    “PNBP kita pun itu turun. Akibat dari apa? Kebijakan kita bersama yang membuat [RKAB] 3 tahun ini. Itu dari sisi batu bara. Nikel pun demikian. Bauksit pun demikian,” tutur Bahlil.

  • Nasib Kenaikan Tarif Ojol 15% Usai Ramai Ditolak Driver Gojek-Grab Cs

    Nasib Kenaikan Tarif Ojol 15% Usai Ramai Ditolak Driver Gojek-Grab Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menaikkan tarif ojol (ojek online) sebesar 8% hingga 15% menuai penolakan dari beberapa pihak, termasuk dari kalangan pengemudi atau driver. Lantas, bagaimana nasib wacana kebijakan tersebut?

    Penolakan terhadap rencana kenaikan tarif ojol diutarakan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Mereka meminta pemerintah kembali mengkaji rencana kenaikan tarif dasar ojol.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati bahkan mengatakan apabila memungkinkan kebijakan itu untuk dibatalkan saja. Alasannya, dikhawatirkan bakal mengganggu ekosistem transportasi online.

    “Menurut kami lebih baik dibatalkan saja,” kata Lily kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Alih-alih menaikkan tarif dasar ojek online, Lily menyebut pemerintah justru perlu menggodok kejelasan status mitra ojol menjadi pekerja. Dengan demikian, mitra ojol dapat tergolong sebagai pekerja formal yang pembayaran gajinya dibayarkan mengacu pada ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

    “Sehingga tidak lagi tergantung pada tarif dan potongan platform yang regulasinya sepotong-potong dan diserahkan pada harga pasar,” ujarnya.

    Terlebih, apabila rencana kenaikan tarif 8%-15% itu tidak dibarengi dengan ketegasan memutuskan batas potongan platform. Maka, dia memastikan keputusan penyesuaian tarif tidak akan berdampak pada kesejahteraan driver.

    Senada, penolakan terhadap wacana kenaikan tarif juga diutarakan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia.

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya menolak kenaikan tarif sebesar 8–15% karena tidak pernah dilibatkan dalam kajian tersebut dan menilai pemerintah belum menyentuh persoalan utama yang dikeluhkan para pengemudi.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dikonfirmasi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Dia menegaskan fokus utama asosiasi bukan pada besaran tarif, melainkan pada potongan biaya aplikasi yang selama ini dirasa sangat merugikan pengemudi. 

    Selama bertahun-tahun, kata Igun, aplikator telah melanggar batas maksimal potongan yang diatur pemerintah dan belum pernah mendapat sanksi tegas dari regulator. Dia pun meminta potongan biaya aplikasi menjadi 10%. 

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja dan hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan, karena aplikator sudah tidak adil namun didiamkan begitu saja,” ujarnya.

    Belum Final

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan bahwa rencana mengerek tarif dasar ojol memang belum final karena saat ini masih dilakukan kajian secara mendalam.

    Adapun, salah satu hal yang masih menjadi pertimbangan yakni besaran dampaknya terhadap aspek ekonomi nasional. 

    “Itu kan dari sisi ekonomi kami perhitungkan, bagaimana nanti kalau ini diterapkan berakibat pada inflasi atau tidak? Jadi semua perspektif kami pertimbangkan,” kata Aan saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (2/7/2025).

    Aan menjelaskan, Kemenhub masih akan melakukan diskusi dengan beberapa pihak mulai dari akademisi hingga ekonom untuk memproyeksi dampak dari kenaikan tarif itu. 

    Selain itu, dia juga menyebut terus berkomunikasi dengan intens, baik dengan aplikator maupun driver ojol selaku mitra. 

    “Nanti hasil kajiannya apa, sebelum memutuskan nanti ada semacam harmonisasi, ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini [regulasi terkait kenaikan tarif] belum final, seperti itu,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, kenaikan tarif ojol terakhir kali terjadi pada 10 September 2022. Kala itu, Kemenhub menaikkan tarif ojol dengan pertimbangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), upah pegawai, dan jasa lainnya.

    Adapun, komponen penentuan biaya jasa untuk ojol ini terdiri atas biaya langsung dan tak langsung, di antaranya yakni penaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya minimal order 4 km pertama, dan penaikan harga BBM.

    Kala itu, tarif ojol untuk Zona I dan Zona III terjadi kenaikan sebesar 6%-10% untuk biaya jasa batas bawah dan batas atas biaya jasa ojol. Adapun, untuk zona II terjadi penaikan biaya batas bawah sebesar 13,33% dan batas atas sebesar 6% dari KP No.548/2020.

    Saat ini, penetapan tarif ojol masih diatur dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No.KP 564 Tahun 2022 yang menggantikan KM No. KP348 Tahun 2019.

    Mengacu pada tarif yang masih berlaku saat ini, jika terjadi kenaikan sebesar 8%-15% maka tarif ojol yang dikenakan bakal berkisar dari Rp9.990 hingga yang tertinggi Rp15.525.

    Berikut simulasi kenaikan tarif ojol 8% – 15% per zona:

    Zona I

    Rentang biaya jasa minimal: Rp9.250 – Rp11.500
    Asumsi naik tarif 8%: Rp9.990 – Rp12.420
    Asumsi naik tarif 15%: Rp10.637 – Rp13.225

    Zona II

    Rentang biaya jasa minimal: Rp13.000 – Rp13.500
    Asumsi naik tarif 8%: Rp14.040 – Rp14.580
    Asumsi naik tarif 15%: Rp14.950 – Rp15.525 

    Zona III Rentang biaya jasa minimal: Rp10.500 – 13.000

    Asumsi naik tarif 8%: Rp11.340 – Rp14.040 
    Asumsi naik tarif 15%: Rp12.075 – Rp14.950

    Respons Aplikator

    Perusahaan aplikator layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim Indonesia merespons rencana kenaikan tarif ojol sekitar 8%-15%.

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyebut saat ini pihaknya masih melakukan kajian mendalam bersama Kemenhub mengenai rencana pemberlakuan penyesuaian tarif ojol.

    Director of Public Affairs and Communications GOTO, Ade Mulya menjelaskan bahwa hingga saat ini pengenaan tarif masih mengikuti regulasi yang berlaku dan belum ada kenaikan tarif.

    “Gojek memastikan bahwa seluruh penerapan tarif mengikuti regulasi yang berlaku dari pemerintah,” kata Ade kepada Bisnis, Selasa (2/7/2025).

    Pada saat yang sama, Ade memastikan bahwa tarif baru yang saat ini tengah digodok tidak akan memberatkan konsumen. Dia juga berkomitmen untuk menghadirkan tarif yang kompetitif. 

    Hal tersebut diklaim penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan peluang order atau permintaan tetap tinggi, sehingga mendukung penghasilan Mitra secara jangka panjang.

    “Gojek berkomitmen untuk terus memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini,” tegasnya.

    Grab Indonesia turut menanggapi rencana kenaikan tarif ojol. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan bahwa pihaknya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah termasuk penyesuaian tarif. 

    “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” kata Tirza kepada Bisnis pada Rabu (2/7/2025).

    Tirza mengatakan, pihaknya menyadari kebijakan tarif yang baru dapat memengaruhi banyak aspek mulai dari penghasilan mitra hingga sensitivitas harga di kalangan konsumen. 

    Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor ini, menurutnya, penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan dalam penyesuaian tarif ini.

    Sementara itu, Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf menuturkan bahwa rencana mengerek tarif itu dinilai masih perlu melalui pengkajian ulang.

    “Kami melihat bahwa rencana kenaikan tarif pada layanan transportasi daring harus dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pada perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi dan masyarakat selaku konsumen,” kata Rafi dalam keterangan resmi, Kamis (3/7/2025).

    Bukan tanpa alasan, Maxim berpandangan bahwa rencana untuk menaikkan tarif layanan transportasi online memiliki risiko kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekosistem digital.

    Di samping itu, tambah Rafi, kenaikan tarif transportasi online juga akan memberikan dampak destruktif yang dapat dirasakan masyarakat, mitra pengemudi, dan juga industri e-hailing di Indonesia.

    Meski demikian, Rafi mengaku selama proses penggodokan kenaikan tarif Kemenhub memang telah melibatkan aplikator. Hingga saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan diskusi insentif dengan Kemenhub.