Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemendag Dorong Cita Rasa Keripik Tempe Arva Tembus Pasar Dunia

    Kemendag Dorong Cita Rasa Keripik Tempe Arva Tembus Pasar Dunia

    Bisnis.com, SLEMAN — Kementerian Perdagangan terus berupaya mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai penjuru Tanah Air agar dapat menembus pasar dunia melalui ekspor.

    Dukungan ini telah berjalan untuk sekian banyak UMKM, salah satunya CV Arva Indonesia yang berasal dari Sleman, DI Yogyakarta yang memiliki produk andalan keripik tempe premium.

    Arnold Wirakusuma selaku Pendiri Arva Indonesia bertutur bahwa usahanya bermula dari skala rumah tangga, yakni tak lama sebelum pandemi Covid-19. Dia memulai ide bisnis dengan sang istri, Valencia, yang memiliki ketertarikan di bidang makanan dan minuman.

    “Ide kami muncul di saat dunia sedang mengalami krisis kesehatan. Sehingga produk-produk yang kami ciptakan merupakan pilihan sehat untuk snacking,” katanya saat ditemui Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025 di kantor Arva Indonesia, Rabu (2/7/2025).

    Seiring waktu, usaha tersebut ternyata tumbuh pesat. Dia menjelaskan hal ini tak terlepas dari keunggulan produk kripik tempe premium Arva yang mencakup pengolahan berbasis organik, tanpa bahan monosodium glutamat (MSG) maupun pengawet lainnya.

    Berawal dari distribusi dalam negeri, permintaan untuk memenuhi pasar ekspor akhirnya datang. Situasi ini turut mendorong perkembangan Arva untuk memenuhi standar ekspor makanan, salah satunya Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

    Dia lantas menggarisbawahi peran Kemendag dalam menjembatani proses tersebut. Pabrik perdana Arva yang dibangun pada 2022 akhirnya dapat beroperasi penuh dua tahun kemudian dengan kelayakan yang terjamin.

    Selain itu, Arnold membeberkan bahwa Kemendag juga mendorong partisipasinya pada ekshibisi di dalam maupun luar negeri.

    Arva Indonesia telah berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Kemendag pada 2024 lalu, dan tengah bersiap untuk ekshibisi di Foodex Japan di Tokyo, Jepang pada tahun mendatang.

    Ajang tersebut menjadi kesempatan Arva menjaring calon pembeli baru, yang beberapa di antaranya tengah melakukan penjajakan transaksi.

    “Jadi dari Kementerian Perdagangan memberikan cukup banyak komitmen kepada kami, seperti sertifikasi dan expo. Karena fokus kami ingin mengembangkan produk-produk Indonesia untuk bisa kami pasarkan di beberapa negara,” jelasnya.

    Saat ini, negara tujuan ekspor Arva Indonesia mencakup sejumlah negara utama yakni Amerika Serikat, Australia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand hingga Kuwait. Arnold mengaku tengah melakukan penetrasi pasar ke berbagai tempat seperti Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

    Kapasitas ekspor yang mencapai 600.000 packs per bulan menjadi bekalnya untuk memperluas jangkauan pasar. Jumlah tersebut setara dengan 20 kontainer.

    Dia menyebut bahwa kapasitas nilai ekspor per kontainer itu mencapai US$30.000, sehingga potensi nilai ekspor kumulatif per bulannya berkisar US$600.000. Namun, nilai itu bergantung pada permintaan dan fluktuasi pasar.

    Ke depannya, Arnold berharap agar perusahaannya dapat melakukan ekspansi baik dari sisi jangkauan ekspor maupun skala usaha. Dia mengungkapkan ketertarikan untuk memasarkan produk ke kawasan lain seperti Afrika, Amerika Latin, hingga negara-negara Eropa.

    “Harapan kami terhadap Kementerian Perdagangan yaitu semoga dapat terus memfasilitasi kami di berbagai promosi dagang agar kami dapat mempromosikan produk-produk unggulan kami,” tutupnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kemendag saat ini memiliki berbagai strategi untuk terus mendorong produk UMKM Tanah Air dapat dikenal di lingkup mancanegara, salah satunya melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi berharap bahwa program ini dapat mengerek kontribusi sektor UMKM terhadap keseluruhan ekspor nasional.

    “Program kami adalah memfasilitasi agar para UMKM ini bisa memperluas pasarnya secara global. Itu yang kami upayakan dan kita selalu lakukan, dan hasilnya juga sangat positif,” katanya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/6/2025).

    Data Kemendag juga mencatat nilai ekspor berbagai produk UMKM tumbuh positif hingga pertengahan tahun ini. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, nilai ekspor UMKM mencapai US$68,61 juta atau lebih dari Rp1 triliun.

  • Daftar Bank yang Disanksi dalam Kasus Pencucian Uang Terbesar di Singapura

    Daftar Bank yang Disanksi dalam Kasus Pencucian Uang Terbesar di Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapura mengenakan denda sebesar S$27,5 juta atau sekitar Rp350 miliar kepada sembilan perusahaan keuangan, termasuk beberapa bank terbesar di dunia atas kelalaian yang menjadikan negara itu tempat tujuan pencucian uang. Kasus ini sendiri sudah diungkapkan ke publik pada 2023 lalu. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/7/2025), beberapa bank yang dijatuhi yakni kantor cabang Credit Suisse Singapura yang dikenai denda tertinggi sebesar S$5,8 juta. Kantor cabang lokal UBS Group AG dan Citigroup Inc. juga dikenai denda karena melanggar peraturan anti pencucian uang.

    Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang dikutip Bloomberg menyatakan sanksi ini menjadi tindakan regulasi terbesar yang pernah dilakukan oleh MAS sejauh ini sejak kasus 1MDB Malaysia pada 2016 lalu. Kala itu, MAS menetapkan sanksi kepada sejumlah bank dan menutup unit lokal BSI SA.

    Langkah terbaru ini menggarisbawahi upaya Singapura untuk memperbaiki reputasinya sebagai surga pencucian uang. Skandal ini terkait pencucian uang sebesar S$3 miliar atau sekitar Rp38,15 triliun. Para tersangka berasal dari China yang memanfaatkan kelemahan sistem keuangan negara itu. Uang hasil penipuan hingga judi online dari China kemudian dimasukkan ke Singapura melalui sejumlah transaksi seperti properti, mobil mewah, aset kripto, hingga surat berharga.

    MAS mengatakan langkah tersebut mengakhiri tinjauan pengawasan selama dua tahun terkait kasus pencucian uang yang terungkap ke publik pada Agustus 2023. Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar S$3 miliar.

    Terdapat sepuluh orang asal China, yang dijuluki geng Fujian, ditangkap dalam kasus ini. Sementara itu, dua mantan bankir didakwa pada tahun 2024 atas peran mereka dalam pemanfaatan sistem keuangan Singapura tersebut.

    MAS menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh implementasi yang buruk atau tidak konsisten terhadap pengendalian anti pencucian uang. Saat ini, bank yang terlibat disebut sedang memperbaiki kekurangan dan otoritas akan memantau kemajuan mereka dengan saksama. Selain sanksi keuangan, MAS juga mengeluarkan perintah larangan antara tiga dan enam tahun terhadap empat orang.

    United Overseas Bank Ltd., pemberi pinjaman terbesar ketiga di Singapura, dan manajer aset Blue Ocean mengatakan mereka telah mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

    Daya tarik Singapura sebagai pusat kekayaan global telah mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai bank, mulai dari DBS Group Holdings Ltd. hingga UBS. Aset yang dikelola oleh perusahaan keuangan di Singapura naik 10% menjadi S$5,41 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Skala kasus ini mengguncang negara kota yang kaya tersebut dan mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakannya terhadap pencucian uang. Singapura juga menjadi titik fokus penipuan di perusahaan pembayaran Jerman Wirecard AG.

  • Kasus Pencucian Uang Rp38 Triliun, Singapura Jatuhkan Denda ke Credit Suisse Hingga Citi

    Kasus Pencucian Uang Rp38 Triliun, Singapura Jatuhkan Denda ke Credit Suisse Hingga Citi

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapura mengenakan denda sebesar S$27,5 juta atau sekitar Rp350 miliar kepada sembilan perusahaan keuangan, termasuk beberapa bank terbesar di dunia atas kelalaian yang menjadikan negara itu tempat tujuan pencucian uang. Kasus ini sendiri sudah diungkapkan ke publik pada 2023 lalu. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/7/2025), beberapa bank yang dijatuhi yakni kantor cabang Credit Suisse Singapura yang dikenai denda tertinggi sebesar S$5,8 juta. Kantor cabang lokal UBS Group AG dan Citigroup Inc. juga dikenai denda karena melanggar peraturan anti pencucian uang.

    Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang dikutip Bloomberg menyatakan sanksi ini menjadi tindakan regulasi terbesar yang pernah dilakukan oleh MAS sejauh ini sejak kasus 1MDB Malaysia pada 2016 lalu. Kala itu, MAS menetapkan sanksi kepada sejumlah bank dan menutup unit lokal BSI SA.

    Langkah terbaru ini menggarisbawahi upaya Singapura untuk memperbaiki reputasinya sebagai surga pencucian uang. Skandal ini terkait pencucian uang sebesar S$3 miliar atau sekitar Rp38,15 triliun. Para tersangka berasal dari China yang memanfaatkan kelemahan sistem keuangan negara itu. Uang hasil penipuan hingga judi online dari China kemudian dimasukkan ke Singapura melalui sejumlah transaksi seperti properti, mobil mewah, aset kripto, hingga surat berharga.

    MAS mengatakan langkah tersebut mengakhiri tinjauan pengawasan selama dua tahun terkait kasus pencucian uang yang terungkap ke publik pada Agustus 2023. Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar S$3 miliar.

    Terdapat sepuluh orang asal China, yang dijuluki geng Fujian, ditangkap dalam kasus ini. Sementara itu, dua mantan bankir didakwa pada tahun 2024 atas peran mereka dalam pemanfaatan sistem keuangan Singapura tersebut.

    MAS menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh implementasi yang buruk atau tidak konsisten terhadap pengendalian anti pencucian uang. Saat ini, bank yang terlibat disebut sedang memperbaiki kekurangan dan otoritas akan memantau kemajuan mereka dengan saksama. Selain sanksi keuangan, MAS juga mengeluarkan perintah larangan antara tiga dan enam tahun terhadap empat orang.

    United Overseas Bank Ltd., pemberi pinjaman terbesar ketiga di Singapura, dan manajer aset Blue Ocean mengatakan mereka telah mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

    Daya tarik Singapura sebagai pusat kekayaan global telah mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai bank, mulai dari DBS Group Holdings Ltd. hingga UBS. Aset yang dikelola oleh perusahaan keuangan di Singapura naik 10% menjadi S$5,41 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Skala kasus ini mengguncang negara kota yang kaya tersebut dan mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakannya terhadap pencucian uang. Singapura juga menjadi titik fokus penipuan di perusahaan pembayaran Jerman Wirecard AG.

  • Kementan Sanksi Korporasi Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP di Malang

    Kementan Sanksi Korporasi Penjual Ayam Hidup di Bawah HPP di Malang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menjatuhkan sanksi kepada pihak yang menjual ayam hidup (livebird) di bawah harga pokok produksi ayam hidup (HPP livebird) Rp18.000 per kilogram. Potensi kerugian ditimbulkan mencapai Rp1 triliun.

    Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak mandiri di sektor perunggasan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya menemukan perusahaan terintegrasi berinisial NH di kabupaten Malang, Jawa Timur yang menjual livebird di bawah Rp18.000 per kilogram. 

    “Kami telah menemukan satu perusahaan terintegrasi berinisial NH yang menjual livebird di bawah Rp18.000 per kilogram. Terhadap perusahaan tersebut, sanksi langsung diberikan sesuai kewenangan Ditjen PKH,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Agung menyatakan komitmen harga ayam hidup bukan hanya sekadar persoalan angka, melainkan juga bentuk perlindungan nyata terhadap peternak rakyat.

    “Komitmen harga ini bukan sekadar angka teknis, melainkan bentuk perlindungan nyata terhadap peternak. Tanpa itu, ekosistem sumber protein hewani nasional bisa rapuh,” terangnya.

    Berdasarkan perhitungan Kementan, penerapan harga minimal Rp18.000 per kilogram berpotensi menyelamatkan peternak di Pulau Jawa dari kerugian lebih dari Rp1 triliun per bulan.

    Asumsinya, selisih harga ayam hidup Rp3.000 per kilogram dengan produksi bulanan sekitar 38 juta ekor di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Agung menuturkan bahwa Kementan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan komitmen harga ayam hidup melalui monitoring dan evaluasi terpadu.

    Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun skema sanksi administratif bertahap bagi perusahaan yang tidak patuh, termasuk penundaan rekomendasi bahan baku pakan.

    Adapun, jika ditemukan unsur pidana, maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. 

    Untuk itu, Agung mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi menjaga ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan. 

    “Ketahanan pangan tidak akan tercapai jika peternaknya terus merugi. Kami hadir di lapangan untuk memastikan ekosistem usaha unggas sehat, transparan, dan berpihak,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Kementan telah menetapkan HPP ayam hidup di tingkat peternak di level Rp18.000 per kilogram mulai per 19 Juni 2025. Keputusan ini diambil seiring dengan harga ayam hidup di tingkat peternak yang jauh di bawah HPP, yakni rata-ratanya dijual di level Rp14.500 per kilogram.

    Di samping itu, penetapan HPP ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan keberlangsungan usaha ayam ras broiler, terutama di Pulau Jawa.

    Terlebih, harga ayam hidup jatuh di tingkat peternak mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah yang merupakan sentra broiler. Begitu pula dengan ayam hidup di Jawa Barat dan Banten juga berada di bawah HPP.

    Ke depan, HPP di level Rp18.000 per kilogram ini akan secara bertahap mendekati harga acuan pembelian (HAP) di tingkat peternak seharga Rp25.000 per kilogram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024.

  • Bapanas Rilis Regulasi Baru Tata Kelola Distribusi Pangan, Jaga Stabilitas Harga

    Bapanas Rilis Regulasi Baru Tata Kelola Distribusi Pangan, Jaga Stabilitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. 

    Regulasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan peraturan yang ditetapkan pada 26 Juni 2025 ini menjadi payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

    Arief menerangkan, regulasi ini hadir sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang inklusif, responsif, dan berbasis data. 

    “Kami ingin memastikan distribusi pangan berjalan secara adil, efisien, dan merata, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan seperti krisis, bencana, atau gejolak harga,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Menurutnya, pendistribusian pangan yang tepat, cepat, dan terpantau akan berdampak langsung terhadap keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah terpencil.

    Arief memerinci, regulasi ini mengatur secara komprehensif tata kelola distribusi pangan, mulai dari peran pelaku usaha, kegiatan pemerintah pusat dan daerah, hingga sistem pelaporan dan pemantauan digital. 

    Adapun, pengelolaan sistem distribusi pangan dalam Peraturan Bapanas 5/2025 ini mencakup paling sedikit 12 komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia dan unggas, telur, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan.

    Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaturan untuk komoditas lain sesuai perkembangan kebutuhan dan regulasi nasional.

    Arief mengatakan salah satu poin yang ditekankan dalam peraturan ini adalah penguatan peran pelaku usaha pangan, baik produsen, distributor, maupun pengecer, dalam menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan antarwilayah serta antarwaktu.

    Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan pelaku usaha didorong untuk menjunjung tinggi prinsip keamanan, mutu, dan nilai gizi pangan, serta kesesuaian produk dengan norma budaya, agama, dan keyakinan masyarakat.

    “Data ini menjadi basis formulasi kebijakan pangan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat,” ujar Rachmi.

    Untuk memastikan pelaksanaan distribusi yang efektif, Bapanas melaksanakan enam pilar pengelolaan distribusi. Perinciannya, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

  • Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

    Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak swasta dan petani di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas perkebunan jagung.

    Camat Wonosari Said Nikmatul Amri menekankan pentingnya pola kemitraan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemasaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitas produksi petani. Dia juga menyoroti kondisi geografis Kecamatan Wonosari, di mana sekitar 80%–85% lahan merupakan tadah hujan, sedangkan sisanya menggunakan irigasi teknis.

    “Namun, petani juga menghadapi tantangan serius berupa serangan hama tikus serta alih fungsi lahan akibat fluktuasi harga jagung,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).

    Oleh karena itu, dia menyambut kegiatan Gebyar Teknologi Better Life Farming (BLF) – Corn Edu Center (CEC) yang dilakukan di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

    Kegiatan yang digelar Bayer Indonesia bersama PT Seger Agro Nusantara (bagian dari PT Sumber Energi Pangan Group) ini menjadi momentum untuk mendorong penguatan dan pengembangan budidaya jagung berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan kemitraan yang inklusif.

    Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wonosari Twiningsih, mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, menyampaikan potensi lahan jagung di wilayahnya mencapai lebih dari 2.000 hektare (ha) per musim tanam. Namun, sebagian besar budidaya masih belum mengacu pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP).

    “Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas dari rata-rata 6–7 ton/ha menjadi hanya 1–4 ton/ha,” imbuhnya.

    Da juga mengingatkan pentingnya persiapan menyambut musim tanam kesatu yang diperkirakan berlangsung pada Oktober 2025 hingga Maret 2026.

    Manajer PT SAN Gorontalo, Andyka Fernadi Lesmana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan standar kualitas untuk jagung yang akan diserap oleh pabrik pengolahan di Pulubala. Perusahaan berkomitmen untuk membeli hasil panen petani mitra sesuai dengan mutu dan harga pasar yang berlaku, sebagai bagian dari jaminan dalam sistem kemitraan yang dibangun.

    Sesi materi dari Bayer Indonesia turut memperkenalkan pendekatan Better Life Farming (BLF), yang mencakup penyediaan benih unggul dan produk perlindungan tanaman (crop protection), fasilitasi akses pembiayaan ke lembaga perbankan, serta pengembangan demoplot varietas jagung.

    Di sisi lain, PT SAN melalui Corn Edu Center (CEC) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan GAP dan paska panen serta program Training of Trainers, juga keterjaminan akses input dan pasar.

    Bank BRI Unit Wonosari juga mengambil bagian dengan menyosialisasikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani, yang memberikan peluang pembiayaan hingga 2 ha per petani, lengkap dengan syarat dan mekanisme pengajuan.

  • ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

    ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan bakal menjual LPG 3 kg satu harga untuk seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi setiap warga di pelosok Tanah Air. Pasalnya, saat ini disparitas harga gas melon subsidi itu cukup tinggi antar daerah.

    Menurut Yuliot, masih ada masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk membeli LPG 3 kg. Karenanya, mereka lebih memilih menggunakan minyak tanah.

    “Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah. Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota. 

    Yuliot pun mengatakan, saat ini pihaknya masih mengodok harga yang cocok untuk LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia. Dia menegaskan, ke depan harga LPG 3 kg itu bakal ditentukan pemerintah pusat.

    “Ini [harga] ditetapkan oleh pemerintah, karena ini LPG satu harga maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga,” jelas Yuliot.

    Dia menambahkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga akan ikut pengawasi implementasi kebijakan LPG 3 kg tersebut.

    “Jadi untuk mekanisme pengawasan, ini kan untuk pengadaan LPG ini kan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung.  Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung.

    Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung. Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

  • Alert! Sri Mulyani Sebut Kinerja Manufaktur RI Terancam, Ini Pemicunya

    Alert! Sri Mulyani Sebut Kinerja Manufaktur RI Terancam, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui industri manufaktur dalam negeri terancam melemah lantaran konflik geopolitik di Timur Tengah yang memanas.

    Selain itu, kebijakan tarif resiprokal ala Presiden AS Donald Trump juga turut memiliki andil pada ambrolnya kinerja industri manufaktur RI.

    “Sekarang kalau kita masuk triwulan kedua yang baru saja selesai yaitu April, Mei, Juni, kita lihat aktivitas manufaktur di dunia memang mengalami perlemahan. Itu juga nanti dirasakan di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Kamis (3/7/2025).

    Berdasarkan bahan paparannya, Sri Mulyani mencatat PMI manufaktur global jatuh ke level di bawah 50 sejak Mei 2025. Khusus PMI manufaktur Indonesia, merosot ke posisi 46,9 pada Juni 2025.

    Angka itu pun melanjutkan pelemahan PMI manufaktur pada bulan sebelumnya yang sudah berada di level 47,4.

    Menurut Sri Mulyani, pelemahan manufaktur itu mulai terasa di beberapa industri, salah satu diantaranya penjualan mobil turun 15,1%. 

    Di samping itu, penjualan semen juga turun 3,8% pada Mei. Padahal, pada bulan sebelumnya penjualan semen sempat meningkat 29,5%.

    “Aktivitas manufaktur Indonesia semuanya masuk dalam zona kontraktif. Ini menggambarkan bahwa sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap pertumbuhan komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

    Sebelumnya, indeks produktivitas manufaktur di sejumlah negara Asean mengalami penurunan signifikan. Laporan terbaru S&P Global pada awal Juni ini menunjukkan tingkat PMI manufaktur Indonesia berada di level terendah dibandingkan negara tetangga. 

    Berdasarkan rilis PMI manufaktur yang dikeluarkan S&P Global, Selasa (1/7/2025), Indonesia tercatat mengalami kontraksi mendalam hingga ke level 46,9 pada Juni 2025 atau jauh diambang batas ekspansi di angka 50.  

    Kontraksi manufaktur yang terjadi di Indonesia terjadi beruntun sejak 3 bulan terakhir. Pada April lalu, PMI mencapai 46,7, lalu naik pada Mei ke angka 47,4.

    S&P Global juga melaporkan secara keseluruhan PMI manufaktur Asean anjlok selama 3 bulan berturut-turut. Pada Juni 2025, PMI manufaktur Asean berada di angka 48,6, turun dari 49,2 pada bulan Mei.

  • Skema Baru KUR Pekerja Migran dan Petani Tebu, Cek Bunganya!

    Skema Baru KUR Pekerja Migran dan Petani Tebu, Cek Bunganya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan meluncurkan skema kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu hingga para pekerja migran.

    Pertama, KUR petani tebu. Pemerintah akan memberikan KUR petani tebu dengan plafon hingga Rp500 juta.

    Nantinya, skema KUR petani tebu diberikan kepada petani individual, kelompok, maupun kelompok/individu yang memiliki komitmen pembelian dari pabrik gula, termasuk pabrik gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    Pasalnya, Airlangga menjelaskan, selama ini tanaman tebu sering digunakan melebihi umur sehingga produktivitas dari komoditas ini menurun. Dia berharap, para petani bisa mengakses pembiayaan untuk peremajaan (replanting) tanaman tebu sehingga hasil panen bisa meningkat.

    Dengan begitu, dia menyebut, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian tebu di Indonesia.

    “Maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Kedua, KUR untuk pekerja migran. Airlangga mengatakan para pekerja migran akan mendapatkan KUR dengan pinjaman senilai Rp100 juta.

    Adapun, KUR ini disiapkan agar para pekerja migran dapat memanfaatkannya sebagai biaya keberangkatan seperti pembuatan dokumen, visa, maupun tiket. Di samping itu, pinjaman KUR ini bisa digunakan untuk biaya pelatihan atau keterampilan sebelum pekerja migran berangkat ke luar negeri.

    “Pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” terangnya.

    Secara keseluruhan, Airlangga mengungkap penyaluran KUR telah mencapai Rp131,84 triliun per Juni 2025, atau sekitar 45% dari target Rp300 triliun di tahun ini.

    Dia menambahkan, 60% penyaluran dialokasikan untuk sektor produksi. Sedangkan program KUR telah menjangkau 1.007.101 debitur baru dan graduasi telah mencapai target 1,1 juta debitur.

  • Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM

    Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan belum membahas skema LPG 3 kilogram satu harga, meski Kementerian ESDM merencanakan akan menerapkan kebijakan itu mulai 2026.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Itu kan model mereka, belum ke kita. Nanti kita bahas, itu belum masuk ke Kemenkeu,” ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025) malam.

    Dia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait skema tersebut. Menurutnya, pembahasan detail baru akan dilakukan apabila dokumen resminya sudah diterima Kemenkeu.

    Luky juga belum bisa memastikan apakah skema LPG 3 kg satu harga tersebut akan efektif dalam menekan anggaran subsidi, terutama mengingat persoalan salah sasaran selama ini.

    “Soal itu saya no comment dulu, karena saya belum dengar detailnya, yang di lapangan kan mereka [Kementerian ESDM],” tuturnya.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg tercatat mengalami penurunan 29,5% secara tahunan dari Rp42,9 triliun menjadi Rp30,3 triliun. Meski demikian, secara volume penyaluran LPG 3 kg mencapai 3,5 juta metrik ton atau naik 3,8% secara tahunan.

    Luky menjelaskan penurunan anggaran subsidi LPG 3 kg tersebut lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta nilai tukar rupiah.

    Oleh sebab itu, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menegaskan, jika harga ICP mengalami kenaikan maka besaran anggaran subsidi LPG juga akan disesuaikan.

    “Volume itu salah satu, tapi nanti ada harga ICP dan nilai tukar. Angka tengahnya nanti akan muncul di APBN 2026-nya,” ungkap Luky.

    Wacana Kementerian ESDM

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menegaskan skema penjualan LPG 3 kg akan dibuat satu harga alias pukul rata di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut rencananya mulai diterapkan tahun depan.

    “Pak Menteri bilang satu harga. Harga itu [LPG 3 kg] berarti satu, tidak ada [perbedaan] wilayah. Satu Indonesia, satu,” kata Dadan ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dia pun mengibaratkan penjualan LPG bersubsidi itu akan sama seperti Pertalite. Artinya, harga eceran tertinggi (HET)-nya bakal sama di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, hal ini penting lantaran di beberapa daerah harga jual LPG ada yang mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.

    Oleh karena itu, Dadan menegaskan bahwa implementasi LPG 3 kg satu harga sangat bisa dilakukan. Dia juga menilai hal itu bukan masalah bagi PT Pertamina (Persero).

    “Kan ada LPG yang harganya keterlaluan itu [mencapai Rp50.000 per tabung], di beberapa tempat suka ada seperti itu. Sekarang kami kaji supaya itu [harga] sama. Kan bisa itu, bisa, kan yang melakukan Pertamina,” tutur Dadan.

    Adapun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

    Hanya saja, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.