Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • BGN: Penerima MBG Naik Hampir 7 Juta Orang Pekan Depan

    BGN: Penerima MBG Naik Hampir 7 Juta Orang Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa penerima manfaat program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah sebanyak 1,2 juta pada pekan depan. Dengan demikian, total penerima manfaat program yang telah dilayani mencapai 7 juta orang.

    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara BGN Reddy Hendra dalam update mingguan, sebagaimana dipantau melalui Youtube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Minggu (6/7/2025).

    “Pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta sehingga total yang akan kami layani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta penerima manfaat,” kata Reddy dalam konferensi pers, Minggu (6/7/2025).

    Penambahan jumlah penerima manfaat ini sejalan dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

    Reddy melaporkan, per 6 Juli 2025 total SPPG yang telah beroperasi mencapai 1.873 unit SPPG. Dalam pekan depan, Reddy menyebut akan ada penambahan sebanyak 473 unit SPPG sehingga total SPPG yang beroperasi mencapai 2.346 unit.

    Dia menyebut, total SPPG yang beroperasi itu telah melampaui target yang ditetapkan BGN. Lembaga itu sebelumnya menargetkan 1.994 SPPG beroperasi di Juli 2025.

    “Ini sudah melebihi target dari Badan Gizi Nasional,” ujar Reddy. 

    Dari total 2.364 unit yang bakal beroperasi pekan depan, Reddy menyebut bahwa SPPG yang ada tersebut setidaknya akan menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di SPPG.

    Selain itu, akan ada sekitar 10.000 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang terlibat dalam menyuplai bahan baku ke SPPG yang ada.

    Reddy memastikan, BGN akan tetap melaksanakan operasional SPPG dengan standar-standar yang telah ditentukan guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

    Pihaknya juga tengah melakukan percepatan verifikasi mitra SPPG. Dia mengatakan per 6 Juli 2025 sudah ada sekitar 4.000-an SPPG yang mengantri untuk kemudian diverifikasi oleh BGN.

    “Mudah-mudahan percepatan verifikasi ini akan dilaksanakan sehingga target Badan Gizi Nasional di bulan Agustus akan tercapai dengan cepat,” pungkasnya. 

    Pekan lalu, BGN mencatat total penerima manfaat MBG mencapai lebih dari 5,5 juta orang dengan penyerapan tenaga kerja melebihi 72.000 pekerja. 

  • Pengusaha Sawit RI Menanti Hasil Nego Tarif Trump Jelang Tenggat 9 Juli

    Pengusaha Sawit RI Menanti Hasil Nego Tarif Trump Jelang Tenggat 9 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah menanti hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal menjelang ambang batas negosiasi yang jatuh pada 9 Juli 2025.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Kendati begitu, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah sudah ada kesepakatan penurunan tarif impor atau belum.

    “Kita belum mendapatkan informasi apakah tarif resiprokal sudah diturunkan atau belum,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Negara di Asia Tenggara seperti Vietnam telah berhasil mendapatkan kesepakatan penurunan tarif ekspor dari Presiden AS Donald Trump dari 46% menjadi 20%.

    Eddy mengatakan, Gapki sebelumnya telah mengusulkan ke pemerintah agar AS mendapat perlakuan khusus dalam pajak ekspor, domestic market obligation (DMO), dan pungutan ekspor agar lebih murah. 

    Dengan begitu, kata dia, Indonesia tetap dapat mempertahankan pangsa pasar minyak sawit di AS yang saat ini mencapai 89%. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan pasar AS terhadap produk sawit Indonesia, utamanya untuk industri makanan. 

    Adapun, ekspor minyak sawit Indonesia ke AS mencapai 2,5 juta ton pada 2023 dan turun sedikit menjadi 2,2 juta ton di 2024. Menurutnya, ekspor minyak sawit ke AS dapat mencapai 3 juta ton dalam 2 tahun ke depan, jika tidak ada masalah di masa mendatang.

    “Kalau tidak ada masalah kedepan saya meyakini dalam 2 tahun kedepan bisa mencapai 3 juta ton,” ujarnya.

    Pada 2 April 2025, Trump mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Alasannya, karena Indonesia dinilai menghambat laju perdagangan Negeri Paman Sam, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Sepekan kemudian, AS menangguhkan pengenaan tarif resiprokal selama 90 hari untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia untuk memberikan waktu negosiasi. Lalu pada 4 Juni 2025, Trump menggandakan tarif sektoral (baja, aluminium, dan produk turunannya) menjadi 50% untuk semua negara kecuali Inggris.

  • DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM lewat marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pasaalnya, wacana tersebut dinilai dapat menambah beban pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, kebijakan ini perlu dikaji ulang.

    Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri untuk menerapkan kebijakan tersebut, lantaran hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah [pajak] itu kan,” kata Chusnunia, mengutip laman DPR RI, Minggu (6/7/2025).

    Komentar senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Menurutnya, penghasilan para usaha mikro belum tentu memiliki profit mengingat pelaku usaha ini sebagian besar berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah agar tidak membebani para pelaku UMKM, dengan wacana tersebut.

    “Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” ujar Novita.

    Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Jika tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak, dia khawatir pelaku UMKM sulit bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.

    Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan ini justru membuat angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di Tanah Air semakin meningkat.

    “Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli sebelumnya menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).   

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.  

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. 

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.   

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan pelabuhan impor khusus untuk masuknya produk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat berdampak baik dan buruh bagi pelaku usaha industri nasional. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan pemerintah akan mengatur tempat pemasukan barang impor TPT. Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor TPT. 

    “Aturan ini dapat memusatkan pengawasan di pelabuhan tertentu sehingga lebih mudah diawasi Bea Cukai,” kata David kepada Bisnis, Minggu (6/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tercantum pada Bab IV tentang Tempat Pemasukan Barang Impor ayat (1-3). 

    Pada ayat pertama disebutkan bahwa impor atas TPT untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor. Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.

    Dalam lampiran Permendag 17/2025, impor produk tekstil sudah jadi yang diimpor oleh produsen ataupun importir umum hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon. 

    Kemudian, produk pakaian jadi hanya dapat diimpor lewat pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi, serta pelabuhan udara yaitu Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.

    Meskipun pengawasan disebut dapat lebih ketat, pengusaha melihat ada potensi kelemahan dari aturan ini, lantaran pilihan pelabuhan terbatas.

    “Artinya importir di daerah tanpa pelabuhan yang ditunjuk harus trans-shipment sehingga ongkos logistik naik,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengevaluasi aturan pengaturan impor terbaru ini sebagai revisi dari aturan relaksasi impor sebelumnya dalam Permendag 8/2024 yang kini resmi dicabut. 

    Sebagaimana diketahui, peraturan impor terbaru ini menambah persyaratan importasi TPT dengan mewajibkan penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian. 

  • KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau yang dikenal dengan MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tepat waktu.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyampaikan, laporan KKPRL merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

    “Ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku,” kata Kartika dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Kartika juga meminta perusahaan yang tergabung dalam MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan tepat waktu. Mengingat, perusahaan yang terlambat melapor KKPRL akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp5 juta per hari.

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP.

    “Sampaikan laporan tahunan secara tepat waktu jangan sampai telat, karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi,” ujarnya.

    Untuk membantu dan mempermudah akses penyampaian laporan tahunan KKPRL, Kartika menyebut bahwa KKP telah menyiapkan sistem aplikasi e-Sea https://e-sea.kkp.go.id/ yang dapat diakses oleh pemegang KKPRL.

    Adapun hingga 2025, KKP setidaknya telah menerbitkan persetujuan KKPRL untuk MIND ID dengan total PNBP mencapai lebih dari Rp165 Miliar yang berasal dari kegiatan pertambangan di laut, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) guna mendukung kegiatan pertambangan yang berada di darat.

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Ardi terbit pada 24 Agustus 2023. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Agustus setiap tahunnya.

  • Lahan Jadi Kendala BGN Bangun SPPG untuk Program MBG

    Lahan Jadi Kendala BGN Bangun SPPG untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut lahan menjadi kendala dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tempat produksi makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara BGN Reddy Hendra untuk menanggapi penyerapan anggaran program MBG yang rendah yakni 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun tahun ini, lantaran jumlah SPPG yang masih sedikit. 

    “Proses ini terkendala lahan, karena lahan nya masih proses pinjam pakai dengan pemerintah daerah. Saat ini masih berprogres,” kata Reddy kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Reddy menyebut, pihaknya berencana membangun 1.542 unit SPPG di 2025 dengan menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BGN.

    Per 10 Juli 2025, Reddy mengungkap setidaknya sudah ada 1.868 SPPG yang terbentuk, atau melampaui target yang ditetapkan BGN sebanyak 1.542 unit tahun ini.

    Adapun guna mempercepat sekaligus memastikan SPPG yang dibangun berkualitas, dia menyebut bahwa BGN telah membuat seluruh sistem verifikasi mitra hingga operasional SPPG.

    “Ini bagian dari jaminan kualitas pelaksanaan [MBG],” ujarnya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, anggaran program MBG pada semester I/2025 baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah SPPG yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. 

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

    Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar. 

    Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025. 

    “Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media. 

    Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. 

    Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025.  

    “Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Mitra Dagang AS Berpacu dengan Tenggat Tarif Trump

    Mitra Dagang AS Berpacu dengan Tenggat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) berpacu dengan tenggat pemberlakuan tarif Trump, 9 Juli 2025.

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (6/7/2025), sejumlah negara tercatat menggunakan akhir pekan untuk melakukan pembahasan soal tarif Trump atas barang ekspor mereka. Negara seperti, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, India, dan Vietnam memilih akhir pekan untuk menentukan nasib tarif yang berlaku bagi komoditas ekspor yang menyasar AS.

    Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba bersiap terhadap kemungkinan skenario tarif. Dalam Program Sunday News The Prime di Fuji TV, dia menyebutkan bahwa negara produsen otomotif utama berupaya menghindari tarif Trump, bersiap kokoh dan menjaga kepentingannya sambil mengantisipasi kemungkinan situasi apa pun.

    Kekhawatiran tentang tarif produk otomotif turut dirasakan Korea Selatan yang telah berdiskusi dengan AS terkait dengan perpanjangan tenggat untuk menghindari pungutan lebih tinggi. Kemudian, negara anggota Uni Eropa menyebutkan status negosiasi setelah pembicaraan beberapa ronde menyebut bahwa kesepakatan secara teknis makin dekat.

    Kesepakatan awal dengan India sebelumnya diharapkan tercapai kendati masih berhadapan dengan sikap yang lebih sulit beberapa hari belakangan, mengancam pungutan terhadap produk asal AS sebagai aksi balasan Washington yang menerapkan tarif lebih tinggi pada komoditas seperti kendaraan roda empat dan komponen.

    Dengan Vietnam, Setelah Trump mengumumkan kesepakatan, negosiator pun masih berkoordinasi untuk memfinalisasikan detailnya. Negara lainnya, Kamboja menyebutkan dalam keterangannya pada Jumat (4/7/2025), waktu setempat bahwa Kamboja dan AS telah menyepakati kerangka kesepakatan yang akan dirilis dalam waktu dekat, dengan janji untuk melanjutkan kerja sama secara erat. Kamboja mendapatkan tarif 49%, tertinggi di kalangan mitra dagang AS lainnya. Kamboja merupakan negara pengekspor tekstil dan alas kaki ke AS.

    Terlepas dari itu, Presiden AS Donald Trump menyebut akan memberitahukan sejumlah negara melalui surat yang dikirimkan pada Senin (7/7/2025) tentang tarif barang yang dikirim ke Negeri Paman Sam.

    “Saya menandatangani sejumlah surat dan ini semua akan dikirim pada Senin, kemungkinan 12 (negara),” ujarnya kepada reporter.

    Dia pun menambahkan bahwa surat ini mengindikasikan perbedaan nilai, tarif, dan pernyataan kepada mitra dagangnya. Namun, dia enggan membeberkan negara mana yang akan menerima surat darinya.

    “Saya harus mengumumkannya pada Senin,” katanya.

    Pidato Trump terakhir menyebutkan bahwa perbincangan tetap cair dan kesepakatan sulit dicapai, tiga hari sebelum tenggat diumumkan, yakni 9 Juli 2025. Surat ini seharusnya dikirimkan pada 4 Juli 2025 dengan tarif berlaku pada 1 Agustus, mengacu pada pernyataan Trump sebelumnya.

    Bloomberg menyebutkan Trump kerap mengeluarkan ancaman sepihak ketika negosiasi mencapai tahap penting. Alhasil, sulit untuk memastikan bahwa surat yang dimaksud memang ada atau hanya aksi gertak sambal agar mitra dagang yang enggan memberikan penawaran pada kesempatan akhir.

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 2026 dari Kementerian Keuangan tak ada yang senada dengan estimasi Bank Indonesia maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

    Sepekan terakhir, pemerintah dan bank sentral wara-wiri di kompleks parlemen untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%. 

    Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8%—6,3% pada 2026.

    Beda halnya dengan bank sentral, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

    Melihat kondisi ekonomi hingga kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, impor, hingga investasi hanya mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,87%.

    Bahkan pemerintah dan BI mengikuti langkah sejumlah lembaga internasional untuk menurunkan outlook alias proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke level yang lebih rendah.

    Mana Lebih Realistis?

    Melilhat target dan proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka paling realistis terllihat pada batas bawah BI yang sebesar 4,7%—jauh di bawah target pemerintah.

    “Mempertimbangkan kondisi eksternal, outlook harga komoditas ekspor masih rendah, sisi permintaan dalam negeri juga tumbuh terbatas, serta berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis,Minggu (6/7/2025).

    Bhima memandang sebaiknya asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 dibuat lebih moderat dengan tujuan target penerimaan perpajakan tidak kontradiktif dengan kondisi riil pelaku usaha dan masyarakat.

    Selain itu, pemerintah dapat menambah anggaran perlindungan sosial untuk antisipasi tekanan ekonomi pada 2026.

    Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam memandang bahwa target maupun proyeksi dari ketiganya tersebut telah sesuai dengan asumsi masing-masing K/L.

    Misalnya, Kementerian Keuangan menjunjung strategi ekonomi dan fiskal yang fokus pada kedaultan pangan, energi, dan ekonomi serta akselerasi investasi maupun perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Dengan kata lain, apabila seluruh asumsi dan strategi tersebut dapat seluruhnya terwujud, harapan tumbuh sesuai target pun di depan mata.

    “Apapun targetnya dapat dicapai apabila semua prasyarat dipenuhi, program-program kerja dijalankan secara efektif dan efisien,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selayaknya proyeksi dari Gubernur BI Perry Warjiyo yang memberikan estimasi lebih rendah dari target pemerintah.

    Bukan tanpa sebab, dalam paparan Perry di DPR, tercantum bahwa proyeksi PDB dari BI memang lebih rendah dibandingkan milik Kemenkeu dengan asumsi penyerapan APBN tidak sampai 100%. Selain itu, strategi stimulus fiskal masih banyak dalam bentuk belanja barang.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai titik tengah kisaran pemerintah bila penyerapan dilakukan secara optimal, strategi stimulus dilakukan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi,” ungkap Perry.

    Estimasi Lembaga Internasional 

    Lembaga internasional telah mengeluarkan analisis terbarunya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, untuk periode 2025 di tengah ancaman tarif Trump dan disrupsi dagang.

    Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027.  

    Berdasarkan GEP Juni 2025 ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan perdagangan, penurunan kepercayaan, dan dampak dari melemahnya permintaan eksternal di negara-negara maju utama dan China kemungkinan akan menghambat ekspor dan investasi swasta di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.  

    “Meskipun beberapa perekonomian akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal—seperti program pengeluaran sosial dan investasi publik di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—dampak makroekonomi penuh dari peningkatan hambatan perdagangan, yang sulit diprediksi, dapat menghambat pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Rabu (11/6/2025).

    Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%.  

    Pada awal April lalu, Asian Development Bank (ADB) juga mengeluarkan proyeksi terbarunya di angka 5%, tetapi belum memperhitungkan dampak tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump. 

    Hanya Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

  • Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

    Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp43,6 triliun untuk mendorong program renovasi rumah tak layak huni (RTLH). 

    Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa alokasi anggaran jumbo untuk renovasi rumah itu bakal dijalankan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

    “Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa,” kata Fahri dalam keterangan resmi, Minggu (6/7/2025).

    Nantinya, tambah Fahri, masing-masing penghuni yang bakal mendapat fasilitas pembiayaan renovasi rumah itu akan mendapat anggaran sebesar Rp21,8 juta. Di mana, uang itu bakal digunakan untuk melakukan pembelian material hingga pembayaran tukang.

    Fahri menjelaskan, alokasi APBN untuk program BSPS pada tahun ini diklaim menjadi yang paling besar. Pasalnya, umumnya kapasitas renovasi rumah yang dikucurkan oleh pemerintah paling tinggi hanya mencapai 140.000 unit atau di kisaran Rp3,05 triliun. 

    “Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140.000 rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ujarnya.

    Adapun, untuk mendukung laju pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Fahri menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah mendorong investasi untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. 

    Dalam penjelasannya, pemerintah akan mendorong peran swasta dan menerapkan skema kemitraan publik-swasta (PPP), namun dengan intervensi negara melalui kebijakan pertanahan dan pembentukan lembaga off-taker.

    Sementara di kawasan pesisir, pemerintah tengah menyiapkan program revitalisasi permukiman terpadu. 

    “Kalau kita perbaiki pesisir, maka wajah Indonesia akan berubah, dan kawasan pesisir sangat strategis secara ekonomi dan wisata,” pungkasnya.

  • Trump Umumkan Tarif Baru AS untuk 12 Negara Besok 7 Juli, Ada RI?

    Trump Umumkan Tarif Baru AS untuk 12 Negara Besok 7 Juli, Ada RI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani surat penetapan tarif baru kepada 12 negara atas barang ekspor ke AS akan disebarkan pada Senin, (7/7/2025) besok. 

    Mengutip dari Reuters, Minggu (6/7/2025) dengan menetapkan tarif resiprokal tersebut, Trump memberikan penawaran ‘terima atau tinggalkan’ pasar AS. Kendati demikian, Trump masih enggan menyebutkan negara mana saja yang telah ditetapkan tarifnya. 

    “Saya menandatangani beberapa surat dan surat-surat itu akan dikirim pada hari Senin, mungkin dua belas [negara mitra dagang]. Beda jumlah uangnya, beda jumlah tarifnya,” ujar Trump. 

    Sebelumnya, pada hari Kamis Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia memperkirakan gelombang pertama surat akan dikirim pada hari Jumat lalu pada hari libur nasional di Amerika Serikat, tapi rencana tersebut tertunda dan tanggalnya kini telah berubah.

    Sebagaimana diketahui, Trump pada April mengumumkan tarif dasar sebesar 10% dan jumlah tambahan untuk sebagian besar negara, beberapa di antaranya berkisar hingga 50%.

    Akan tetapi, semua tarif kecuali tarif dasar 10% kemudian ditangguhkan selama 90 hari untuk memberikan lebih banyak waktu bagi negosiasi guna mengamankan kesepakatan.

    Periode tersebut berakhir pada tanggal 9 Juli, meskipun Trump pada hari Jumat pagi mengatakan tarif bisa lebih tinggi lagi yang berkisar hingga 70% dengan sebagian besar akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    Perang dagang global ini telah menjungkirbalikkan pasar keuangan dan memicu perebutan di antara para pembuat kebijakan untuk menjaga ekonomi.

    Semula, Trump mengatakan pihaknya akan meluncurkan negosiasi dengan sejumlah negara mengenai tingkat tarif. Namun, Presiden AS itu telah kecewa dengan proses tersebut setelah berulang kali mengalami kemunduran dengan mitra dagang utama, termasuk Jepang dan Uni Eropa.

    Dia menyinggung hal itu secara singkat pada hari Jumat malam, dengan mengatakan, “Surat-suratnya lebih baik… jauh lebih mudah untuk mengirim surat,” tuturnya. 

    Perubahan jadwal penetapan tarif dalam strategi Gedung Putih mencerminkan tantangan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan pada segala hal mulai dari tarif hingga hambatan non-tarif seperti larangan impor pertanian, dan terutama pada jangka waktu yang dipercepat.

    Sebagian besar perjanjian perdagangan masa lalu membutuhkan negosiasi bertahun-tahun untuk diselesaikan.

    Untuk diketahui, satu-satunya perjanjian perdagangan yang dicapai hingga saat ini adalah dengan Inggris, yang mencapai kesepakatan pada Mei untuk mempertahankan tarif 10% dan memperoleh perlakuan istimewa untuk beberapa sektor termasuk otomotif dan mesin pesawat terbang. 

    Kemudian, dengan Vietnam, AS memutuskan memangkas tarif pada banyak barang Vietnam menjadi 20% dari yang sebelumnya diancam sebesar 46%. Banyak produk AS akan diizinkan masuk ke Vietnam tanpa bea.

    Sementara itu, kesempatan yang diharapkan dengan India telah gagal terwujud. Di sisi lain, pekan lalu diplomat Uni Eropa mengatakan mereka telah gagal mencapai terobosan dalam negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump, dan sekarang mungkin berusaha untuk memperpanjang status quo untuk menghindari kenaikan tarif.