Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ekspor Indonesia Diramal Makin Tertekan Usai China Perpanjang BMAD Baja

    Ekspor Indonesia Diramal Makin Tertekan Usai China Perpanjang BMAD Baja

    Bisnis.com, JAKARTA — Perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) yang diterapkan China untuk produk Billet Baja Nirkarat dan HRC Nirkarat disebut dapat menekan pangsa pasar ekspor baja Indonesia. 

    Adapun, China menetapkan perpanjangan tarif BMAD untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar 20,2% dan berlaku pada 1 Juli 2025. 

    Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kebijakan tersebut menambah batasan perdagangan global untuk produk besi dan baja nasional. Apalagi, Indonesia cukup banyak menjual produk baja lokal ke China. 

    “Jadi tentu saja ini akan berpengaruh terhadap penetrasi pasar ekspor kita karena ekspor kita yang paling besar ke China untuk produk-produk besi dan baja ini,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (7/7/2025). 

    Apalagi, jelang keputusan kebijakan tarif Donald Trump untuk Indonesia, Faisal menuturkan pemerintah harus segera bertindak memberikan perlindungan industri yang terancam atas pengalihan ekspor. 

    Perlindungan berupa safeguard ataupun bea masuk antidumping (BMAD) serupa untuk produk baja asal China dapat dilakukan. Terlebih, China tengah mengalami kelebihan pasokan saat ini. 

    China menghadapi kelebihan kapasitas baja lebih dari 50 juta ton, yang diperkirakan akan meningkat drastis dalam dekade mendatang. Di sisi lain, permintaan baja di dalam negeri China mengalami penurunan signifikan. 

    “Sebetulnya kita sangat bisa melakukan itu apalagi dalam kondisi dimana mereka ada oversupply. Jadi oversupply itu biasanya diikuti dengan langkah menjual barang ke luar negeri lebih dengan harga yang sangat murah,” ujarnya. 

    Menurut Faisal, tak hanya baja, China juga banyak memasukkan produk-produk murah ke pasar Indonesia akibat kelebihan pasokan di dalam negeri nya. Harga yang dijual China di negara lain bahkan hanya separuh dari ongkos produksi. 

    “Jadi bisa saja diterapkan tapi tentu saja untuk hal yang sama ini kita perlu melihat safeguard dan BMAD ini sesuai dengan kondisi produk mana yang mau kita terapkan,” jelasnya. 

    Dalam menerapkan safeguard atau BMAD, dia menekankan pentingnya berhati-hati dalam menetapkan elemen perlindungan tersebut sehingga tepat sasaran. 

    “Dalam kondisi seperti ini tentu saja ada tekanan yang lebih bagi industri manufaktur kita karena pasar ekspornya khususnya untuk produk manufaktur besi baja yang banyak diekspor ke China itu berarti penetrasinya kalau kemudian berkurang tentu saja akan mempengaruhi kinerjanya juga,” jelasnya. 

  • Zulhas Tegaskan Pendanaan Kopdes Merah Putih Melalui Bank BUMN, Bukan APBN

    Zulhas Tegaskan Pendanaan Kopdes Merah Putih Melalui Bank BUMN, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Zulhas mengatakan pendanaan KopDes/Kel Merah Putih akan bersumber dari pinjaman himpunan bank milik negara (Himbara). Namun, dia menegaskan pendanaan itu baru akan dikucurkan jika KopDes/Kel Merah Putih sudah mengantongi perencanaan usaha yang matang.

    Setelahnya, ujar Zulhas, bank Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon hingga Rp3 miliar. Untuk itu, dia menegaskan pendanaan usaha KopDes/Merah Putih tidak bersumber dari dana APBN, melainkan pinjaman bank pelat merah.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman [dari Himbara],” jelas Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih, Zulhas menjelaskan bahwa nantinya masyarakat desa bisa mengakses pendanaan melalui perbankan lebih mudah.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan KopDes/Kel Merah Putih disiapkan untuk menyediakan infrastruktur logistik seperti gudang, cold storage, dan armada distribusi agar produk BUMDes tersimpan dan terdistribusi secara optimal.

    Budi Arie menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menjadi saluran penjualan langsung kepada masyarakat, seperti melalui gerai sembako, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

    “Dengan pembagian peran ini, BUMDes [Badan Usaha Milik Desa] dan KopDes/Kel Merah Putih tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi dua pilar yang saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Budi Arie kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Untuk itu, dia menjelaskan, pemerintah merancang hubungan antara BUMDes dan KopDes/Kel Merah Putih sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling melengkapi.

    “Ke depan, BUMDes akan tetap fokus pada pengelolaan usaha berbasis aset dan potensi desa. Sementara KopDes akan berperan memperkuat distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi masyarakat desa,” katanya.

  • Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih pada 19 Juli 2025. Selain itu, rencana ada total 100 model percontohan Kopdes Merah Putih di 38 Provinsi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Kepala Negara RI nantinya akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang akan diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Tanah Air.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas menuturkan hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Namun, ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih ini akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Tapi kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun gak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” terangnya.

    Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa agar koperasi bisa berjalan sukses maka perlu adanya kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa mockup dari KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, Zulhas menerangkan bahwa keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Serta, akses perbankan yang menjangkau ke masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” imbuhnya.

    Selain itu, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” pungkasnya.

  • Mendag AS: Tarif Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Deadline Negosiasi Diperpanjang

    Mendag AS: Tarif Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Deadline Negosiasi Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemberlakuan tarif impor berdasarkan negara yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi diundur ke 1 Agustus 2025 dari tenggat sebelumnya pada 9 Juli 2025.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat, saat mendampingi Trump sebelum kembali ke Washington dari New Jersey dengan Air Force One.

    “Saya kira sebagian besar negara akan selesai pada 9 Juli, entah itu melalui surat atau kesepakatan,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Trump menyebut surat pemberitahuan tarif akan mulai dikirim pada Senin dan sebagian lainnya pada Selasa. Surat tersebut berisi rincian tarif yang akan diterapkan jika tidak tercapai kesepakatan.

    “Kami juga sudah membuat beberapa kesepakatan. Jadi akan ada kombinasi antara surat dan perjanjian,” ujar Trump, tanpa merinci negara-negara atau kelompok seperti Uni Eropa yang termasuk dalam masing-masing kategori.

    Sementara itu, Lutnick mengonfirmasi perpanjangan tenggat pemberlakuan tarif impor tersebut, seraya menyatakan bahwa proses penetapan pungutan dan finalisasi kesepakatan masih berlangsung.

    “Tarif akan berlaku pada 1 Agustus, tapi Presiden sedang menetapkan besarannya dan menyusun kesepakatan saat ini,” kata Lutnick yang mendampingi Trump dalam konferensi pers tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengindikasikan bahwa negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dapat memperoleh perpanjangan waktu hingga tiga pekan untuk melanjutkan negosiasi.

    “Kami akan sangat sibuk dalam 72 jam ke depan,” ujar Bessent dalam wawancara dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025), merujuk pada waktu yang tersisa sebelum tenggat yang ditetapkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Dalam wawancara terpisah dengan dua media televisi AS pada Minggu, Bessent menyatakan bahwa surat-surat yang akan dikirim Trump kepada mitra dagangnya pekan ini bukanlah keputusan akhir terkait besaran tarif yang akan diberlakukan. 

    Menurutnya, tarif akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, sehingga masih ada waktu bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan untuk mengajukan tawaran baru.

  • Sederet Jurus RI Lobi AS Demi Redam Tarif Trump

    Sederet Jurus RI Lobi AS Demi Redam Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melancarkan sejumlah jurus diplomasi sebagai upaya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dalam meredam tarif impor tinggi. Kebijakan yang juga dikenal dengan sebutan Tarif Trump ini bakal berlaku 2 hari lagi atau tepatnya pada 9 Juli 2025.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bakal menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%, lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), TKDN, sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Kemudian pada 9 April 2025, AS menangguhkan pengenaan tarif resiprokal selama 90 hari untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia.

    Selain itu, pada 4 Juni 2025, Presiden AS menggandakan tarif sektoral (baja, aluminium, dan produk turunannya) menjadi 50% untuk semua negara, kecuali Inggris.

    Indonesia termasuk negara awal yang melakukan negosiasi dengan AS. Pasalnya, Trump menegaskan tidak akan mempertimbangkan penundaan tenggat 9 Juli untuk pemberlakuan kembali tarif impor.

    Lantas, apa saja tawaran yang disampaikan Indonesia ke AS untuk meredam tarif Trump?

    Sejauh ini, pemerintah Indonesia setidaknya memiliki tujuh penawaran ke AS agar menurunkan tarif resiprokal 32% tersebut. Seperti mengurangi tarif impor dan bea masuk untuk semua barang menjadi 0%, termasuk minuman beralkohol, teknologi informasi dan komunikasi, baja, seluler, elektronik, alat medis, dan lainnya.

    Selain itu juga meningkatkan impor dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, terutama dengan membeli minyak mentah dan sumber energi lainnya, pesawat terbang dan peralatan pertahanan, serta produk pertanian.

    Kesepakatan Dagang & Investasi

    Indonesia dan AS disebut akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS.

    Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Rencana tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang dijadwalkan ditandatangani pada 7 Juli 2025. Airlangga menuturkan, MoU ini merupakan bagian dari negosiasi tarif Indonesia dengan AS. Meski demikian, dia menekankan hal ini bukan berarti negosiasi dagang antara kedua negara sudah selesai.

    “Kita masih harus menunggu pengumuman final dari pihak AS,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7/2025) dikutip dari Bloomberg saat menjawab pertanyaan soal kesepakatan besaran tarif.

    Airlangga, yang memimpin tim negosiasi Indonesia dengan AS menyebut MoU tersebut akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta entitas swasta.

    Pemerintah juga disebut siap memborong alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pesawat dari AS sebagai bagian dari paket kesepakatan dagang komprehensif yang tengah dirundingkan kedua negara.

    Airlangga menyatakan komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS. Pada tahun lalu, USTR mencatat defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia mencapai US$17,9 miliar. Oleh sebab itu, Indonesia akan melakukan impor sejumlah barang dari AS.

    Upaya tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan ancaman tarif sebesar 32% yang akan diberlakukan AS, dengan target memperoleh tarif yang lebih rendah dibandingkan Vietnam yang sebelumnya mendapatkan tarif 20%.

    Airlangga menyebut PT Garuda Indonesia tengah menjajaki potensi kerja sama baru, termasuk pembelian pesawat dan layanan perawatan. Pada sektor pertahanan, Airlangga mengungkapkan pemerintah membuka peluang untuk memperluas pengadaan alutsista dari AS.

  • OPEC+ Sepakat Genjot Produksi Minyak Mentah Mulai Agustus

    OPEC+ Sepakat Genjot Produksi Minyak Mentah Mulai Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok produsen minyak OPEC+ menyepakati kenaikan produksi minyak mentah sebesar 548.000 barel per hari (bph) mulai Agustus 2025, dalam langkah percepatan kenaikan pasokan di tengah fluktuasi harga minyak akibat serangan Israel dan AS terhadap Iran.

    Melansir Reuters pada Senin (7/7/2025), tambahan produksi ini berasal dari delapan negara anggota, yaitu Arab Saudi, Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, Irak, Kazakhstan, dan Aljazair. Mereka mulai mengembalikan pasokan sejak April lalu dengan memangkas pengurangan sebelumnya sebesar 2,2 juta bph.

    Kenaikan pada Agustus tersebut lebih tinggi dibandingkan penambahan bulanan yang telah disetujui OPEC+ untuk Mei, Juni, dan Juli, yakni masing-masing sebesar 411.000 bph. Adapun pada April, peningkatannya hanya 138.000 bph.

    OPEC+ menyatakan keputusan menaikkan produksi didasari oleh prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat, termasuk rendahnya tingkat persediaan minyak global.

    Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan pertama OPEC+ sejak lonjakan harga minyak global yang kemudian mereda. OPEC+, yang memasok sekitar setengah dari kebutuhan minyak dunia, sebelumnya memangkas produksi sejak 2022 guna menopang harga pasar. 

    Namun, tahun ini kebijakan itu dibalik untuk merebut kembali pangsa pasar, menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar kelompok tersebut menambah pasokan demi meredam harga bensin domestik.

    Langkah percepatan ini juga dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah anggota, setelah beberapa negara seperti Kazakhstan dan Irak memproduksi melebihi kuota yang disepakati. Produksi minyak Kazakhstan bahkan kembali tumbuh dan mencetak rekor tertinggi bulan lalu.

    OPEC+, yang merupakan gabungan dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dipimpin Rusia, tengah berupaya memperbesar pangsa pasar di tengah peningkatan pasokan dari produsen pesaing seperti Amerika Serikat.

    Dengan penambahan pada Agustus, OPEC+ telah mengembalikan total 1,918 juta bph sejak April, menyisakan hanya 280.000 bph dari total pemangkasan 2,2 juta bph yang akan dipulihkan. Di luar itu, OPEC+ juga memberikan izin khusus kepada UEA untuk menambah produksi sebesar 300.000 bph.

    Meski demikian, kelompok ini masih memberlakukan lapisan pemangkasan produksi lain sebesar 3,66 juta bph. Delapan negara anggota OPEC+ yang tergabung dalam pemulihan pasokan tersebut dijadwalkan akan kembali bertemu pada 3 Agustus 2025.

  • Arah Gerak Wall Street Pekan Ini, Investor Waspadai Tenggat Tarif Trump

    Arah Gerak Wall Street Pekan Ini, Investor Waspadai Tenggat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan kebijakan tarif dari Washington akan menjadi perhatian utama bagi pasar saham Amerika Serikat (AS) pekan ini, seiring berakhirnya masa penangguhan sementara atas pungutan impor. 

    Melansir Reuters, Senin (7/7/2025), indeks S&P 500 naik 2,09% sepanjang perdagangan pekan lalu, 30 Juni – 4 Juli 2025, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 3,04% dan Nasdaq naik 1,7% dalam sepekan. 

    Indeks S&P 500 telah naik sekitar 26% sejak posisi terendah pada 8 April lalu, setelah pengumuman tarif agresif dari Trump pada 2 April.

    Setelah melewati semester pertama yang penuh gejolak, indeks S&P 500 kini memasuki periode historis yang cenderung kuat. Dalam dua dekade terakhir, bulan Juli menjadi bulan terbaik untuk indeks tersebut, dengan rerata kenaikan 2,5%, berdasarkan analisis Reuters terhadap data LSEG.

    Pergerakan Wall Street pekan ini akan dipengaruhi oleh tenggat tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Negosiator dari lebih dari selusin negara mitra dagang utama AS tengah berpacu untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump sebelum batas waktu tersebut, guna menghindari pemberlakuan tarif yang lebih tinggi. 

    Di sisi lain, Trump dan timnya terus meningkatkan tekanan dalam beberapa hari terakhir.

    Pada Rabu pekan lalu, Trump mengumumkan kesepakatan dengan Vietnam yang disebutnya akan memberlakukan tarif sebesar 20% terhadap banyak produk ekspor Vietnam — lebih rendah dari level yang sempat dijanjikan sebelumnya. 

    Sementara itu, kesepakatan dengan India masih dalam proses, sedangkan pembicaraan dengan Jepang — mitra dagang terbesar keenam AS sekaligus sekutu utama di Asia — dilaporkan mengalami hambatan.

    Kekhawatiran investor terhadap tarif sempat memudar dan berganti menjadi aksi beli yang mendorong pasar saham AS kembali mencetak rekor tertinggi. Kinerja keuangan korporasi dan ketahanan ekonomi AS sejauh ini melebihi ekspektasi banyak pihak, meskipun terjadi perubahan kebijakan yang signifikan.

    Meski indeks mencetak rekor baru, posisi kepemilikan saham masih jauh di bawah level Februari, menurut estimasi Deutsche Bank. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian investor dalam menambah eksposur terhadap ekuitas.

    Lisa Shalett, Chief Investment Officer di Morgan Stanley Wealth Management menyebut, reli pekan lalu cenderung bersifat spekulatif. Dalam satu pekan terakhir, reli lebih banyak digerakkan oleh investor ritel ketimbang institusi. Posisi institusi saat ini masih tergolong rata-rata.

    Analis menyebut meski masih banyak faktor yang membuat investor bersikap waspada — seperti kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi AS dan valuasi saham yang tinggi — tercapainya tenggat tarif tanpa eskalasi besar akan mengurangi satu risiko dalam jangka pendek.

    “Saya rasa mungkin akan tetap ada ancaman dan gertakan, tetapi itu belum tentu menjadi ancaman besar bagi pasar saat ini,” kata Irene Tunkel, Kepala Strategi Ekuitas AS di BCA Research.

    Kendati demikian, para investor tidak menganggap tenggat tarif ini akan sepenuhnya mengakhiri ketegangan perdagangan.

    Julian McManus, manajer portofolio di Janus Henderson Investors menilai, tenggat tarif tersebut bukan merupakan tenggat mutlak. Penundaan 90 hari sebelumnya dilakukan karena pasar sempat anjlok, dan pembuat kebijakan butuh waktu untuk bernapas dan merundingkan kesepakatan atau mencari jalan keluar.

    Sikap hati-hati investor dalam meningkatkan eksposur ekuitas saat ini dinilai mirip dengan perilaku mereka setelah kejatuhan pasar akibat pandemi pada Maret 2020, ketika alokasi terhadap saham tertinggal dari pemulihan indeks pasar, ujar Parag Thatte, ahli strategi Deutsche Bank.

    “Artinya, masih ada ruang bagi eksposur ekuitas untuk terus meningkat, yang merupakan sinyal positif bagi pasar saham secara keseluruhan,” kata Thatte.

    Dalam waktu dekat, investor juga akan memantau data ekonomi, khususnya inflasi dan laporan keuangan kuartal II/2025, sebagai indikator kesehatan ekonomi AS dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

    “Kita berada di titik di mana investor institusi harus mengambil keputusan, apakah mereka percaya dengan reli pasar ini atau tidak,” ujar Shalett dari Morgan Stanley.

  • Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memasang proyeksi nilai tukar rupiah 2026 di rentang Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS. Angka tersebut lebih optimistis dari asumsi rupiah pemerintah di level Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS pada tahun depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan pada 2026, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan terbantu oleh kinerja inflasi yang juga relatif rendah.

    Selain itu, faktor imbal hasil dari instrumen investasi portfolio di Indonesia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    “[Faktor terakhir] Komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik intervensi di pasar offshore Non-Deliverable Forward dan Domestic Non-Deliverable Forward. Kami memperkirakan rata-rata [kurs] rupiah 2026 di kisaran Rp16.000 sampai 16.500 per dolar AS,” ujarnya di DPR beberapa waktu lalu.

    Dalam dokumen paparan Perry yang Bisnis terima, proyeksi nilai tukar BI lebih apresiatif ketimbang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2026 karena prospek aliran modal ke emerging market lebih baik.

    Hal tersebut sejalan dengan prospek ekonomi global yang mulai membaik dan ketidakpastian pasar keuangan yang menurun pascaketidakpastian tarif Trump.

    Persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia pun tetap baik, termasuk current account deficit (CAD) yang tetap dalam level sehat.

    Sementara tabungan bank sentral untuk melakukan intervensi yang terkumpul dalam cadangan devisa pun cukup banyak. Di mana posisi cadangan devisa saat ini senilai US$152,5 miliar.

    Melihat kinerja rupiah pun mulai menguat. Di mana sejak April saat diumumkan kebijakan tarif, rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS. Pada pekan pertama Juli, rupiah sudah berada di level Rp16.185 per dolar AS.

    Pandangan Pemerintah soal Prospek Rupiah

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proyeksi Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS dari pemerintah karena dipengaruhi arus modal asing yang cenderung keluar akibat kenaikan yield US Treasury. 

    Belum lagi ditambah dengan potensi tingkat suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) tidak menurun sebagaimana perkiraan sebelumnya. 

    Sri Mulyani pun turut melihat masih terjadinya risiko peningkatan CAD di 2026 dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) cenderung stabil/flat. 

    Meski demikian terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kinerja rupiah dan menahan pelemahan rupiah lebih dalam.  

    “Inflasi yang terkendali dan perbaikan kinerja ekspor dapat mencegah depresiasi lebih lanjut,” ujarnya. 

    Di samping itu, Sri Mulyani mewaspadai faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah, seperti dampak perkiraan penurunan FFR terhadap yield, perkembangan negosiasi kebijakan tarif Trump, perkembangan risiko geopolitik, serta windfall atas trade diversion yang akan menguntungkan Indonesia, terutama dari ekspor logam dan alas kaki. 

    Di tengah kondisi terkini, Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada rentang Rp16.140-Rp16.190 pada perdagangan besok, Senin (7/7/2025).

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS pada perdagangan Jumat (4/7/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

  • Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Prancis menginvestasikan dana jumbo di Malaysia melalui sejumlah kesepakatan. Begini perbandingannya dengan investasi Prancis di Indonesia.

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (6/7/2025), sejumlah perusahaan Prancis akan menginvestasikan dananya sebesar 4 miliar ringgit atau US$947 juta di Malaysia setelah delegasi perdagangan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan 40 perwakilan pelaku industri di Prancis.

    Kementerian Investasi Malaysia dalam keterangannya menyebutkan perusahaan-perusahaan asal Prancis ini berniat berinvestasi pada beberapa sektor industri, termasuk manufaktur berteknologi tinggi, ruang angkasa, energi terbarukan, pariwisata, ekonomi digital dan infrastruktur berkelanjutan. Malaysia melihat potensi ekspor senilai 675 juta ringgit pada sektor ruang angkasa, otomotif, energi terbarukan, farmasi, ekonomi digital, gaya hidup, dan industri halal.

    Setelah mengunjungi Prancis, Anwar menuju Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri pertemuan BRICS. Dia pun akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela pertemuan pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Sebelumnya, kesepakatan investasi turut dilakukan Prancis di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025. Di sela kunjungan tersebut, terdapat pertemuan dengan lebih dari 200 pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan kedua negara untuk melakukan kerja sama di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di berbagai bidang.

    Kedua negara pun menyepakati 27 perjanjian dan komitmen kerja sama strategis senilai US$11 miliar. Kesepakatan ini menyentuh beberapa sektor, yakni energi baru dan terbarukan (EBT), manufaktur, pertanian, transportasi dan logistik, keuangan, hingga ketahanan pangan. 

    Mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I/2025, Prancis tak masuk dalam asal investor dengan realisasi penanaman modal paling tebal. Lima negara terbesar penyumbang investasi, yakni Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan Jepang. Secara terperinci, investasi dari investor asal Singapura mencapai US$4,6 miliar, diikuti oleh investor asal Hong Kong sebesar US$2,2 miliar. Lalu, China dengan US$1,8 miliar, Malaysia dan Jepang masing-masing dengan US$1 miliar.

  • PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap segera memulai pembangunan sekolah rakyat tahap 2 pada tahun ini. Dalam laporannya, sebanyak 100 sekolah rakyat ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah menjelaskan sebanyak 100 sekolah rakyat yang akan dibangun itu bakal menampung murid untuk tahun ajaran 2026/2027.

    “Tahap 2 pun kita Insya Allah akan mulai di tahun ini dengan nanti multiyears. Selesainya sebelum tahun ajaran 2026, mudah-mudahan sebelum 2026, di Juni sudah selesai,” kata Essy saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian, Essy belum dapat merinci di mana saja lokasi 100 Sekolah Rakyat yang bakal dibangun pada tahap 2 tersebut. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi kebutuhan lahan yang dinilai cukup besar.

    Berdasarkan perhitungannya, satu Sekolah Rakyat setidaknya membutuhkan luas lahan mencapai 6 hektare. Lantaran, nantinya sekolah itu bakal dilengkapi asrama untuk menampung siswa yang masuk kategori miskin ekstrem. 

    “Karena untuk tahap 2 ini kita perlu luas lahan itu cukup besar, sehingga memang lagi menyiapkan sekitar 6 hektare ke atas,” jelasnya. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica. 

    “Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025). 

    Maulidya memerinci, tak hanya membangun Sekolah Rakyat, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, hingga sosial budaya.

    Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya dia membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun.  

    “Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, kemudian madrasah Rp3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” pungkasnya.