Category: Bisnis.com Ekonomi

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK yang batal pada tahun ini, kembali direncanakan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun depan. 

    Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengungkapkan memang rencana tersebut diagendakan untuk tahun depan, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa mendatang. 

    “Ya tergantung situasinya tahun depan seperti apa. DPR kan sudah setuju, tinggal aturannya kami buat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/7/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun memilih tidak berkomentar terkait cukai MBDK. 

    Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyampaikan terus mundurnya kebijakan ini karena butuh sosialisasi yang komprehensif dari mulai hulu hingga hilir ekosistem MBDK. 

    Dirinya tidak ingin kebijakan ini jadi multitafsir oleh khalayak ramai, tetapi dirinya tetap berharap cukai MBDK dapat diwujudkan pada tahun depan. 

    Apabila mana objek cukai tersebut tidak diperluas, maka pemerintah perlu menghadapi kenyataan penurunan penerimaan negara. Sebagaimana penerimaan pajak tahun ini yang proyeksikan hanya akan mencapai 94,9% dari target. 

    “Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu dengan objek pajaknya [termasuk cukai], maka penerimaan negara kita.. turun. Tetapi kalau menteri keuangannya melakukan kreativitas menambah objek baru, dengan dirjen yang baru, otomatis pendapatan negara kita dapat bertambah,” ungkapnya. 

    Pada rapat kerja tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati kebijakan penerimaan negara untuk tahun depan. 

    Salah satunya, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) melalui penambahan objek cukai baru berupa MBDK untuk mendukung penerimaan negara. 

    Untuk tahun depan, kedua pihak menyepakati penerimaan bea cukai sebear 1,18% hingga 1,30% dari produk domestik bruto (PDB). Kesepakatan tersebut lebih tinggi dari usulan awal pemerintah yang sebesar 1,18%—1,21%. 

    Bercermin pada tahun ini, meski telah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara senilai Rp4,39 triliun, tetapi batal dilakukan. 

    Dirjen Djaka pun tidak menjelaskan secara perinci terkait alasan tertundanya cukai minuman manis tersebut pada tahun ini. Bos baru di bea cukai tersebut pun sebelumnya meminta awak media dan masyarakat mendoakan Ditjen Bea Cukai untuk bisa mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini senilai Rp301,6 triliun, meskipun tidak akan ada sumber pendapatan baru dari cukai minuman manis. 

    “Bagaimana cara menutupi [potensi penerimaan cukai minuman manis yang hilang]? Tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, saya mohon doanya dari para awak media bahwa Bea Cukai bisa memenuhi target,” ujar Djaka bulan lalu. 

  • Plus Minus Rencana RI Impor Energi Rp251 Triliun dari AS

    Plus Minus Rencana RI Impor Energi Rp251 Triliun dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$) untuk belanja impor LPG, LNG, dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini dinilai menguntungkan sekaligus dapat menjadi tantangan. 

    Adapun, rencana impor energi dari Negeri Paman Sam itu merupakan salah satu upaya negosiasi RI untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang akan dikenakan Presiden AS Donald Trump. Dalam negosiasi itu, Indonesia secara total berencana untuk membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun untuk impor dari AS.

    Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai langkah Indonesia untuk meningkatkan impor energi dari AS merupakan pilihan rasional. Menurutnya, selama ini RI memang mengimpor LPG dan minyak mentah dalam jumlah besar. Untuk itu, mengalihkan impor ke AS tak menjadi masalah besar.

    “Jadi akan positif saja bagi kita, setidaknya netral saja karena toh kalau bukan dari AS kita juga masih tetap harus mengimpornya dalam besaran nominal yang kurang lebih juga akan setara, tergantung fluktuasi harga migas dan kurs US$ juga,” tutur Pri Agung kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Pri Agung pun menuturkan, karena menjadi bagian dari paket negosiasi, sebaiknya pemerintah juga mendorong investasi migas di AS. Apalagi, AS memiliki kekuatan dalam pengembangkan teknologi, eksplorasi, dan produksi migas.

    Oleh karena itu, investasi di sektor hulu maupun hilir migas di AS cukup potensial. Menurutnya, PT Pertamina (Persero) sangat berpeluang untuk bisa mengakuisisi lapangan atau proyek yang sudah masuk tahap eksplorasi maupun produksi di AS.

    “Hulu migas AS, khususnya pengembangan dan produksi shale oil shale gas itu para pemainnya banyak dari perusahaan migas AS kelas independen, yang secara skala ukuran korporasi sebenarnya jauh di bawah Pertamina,” imbuh Pri Agung.

    Pri Agung pun berpendapat, jika Pertamina berinvestasi di AS, maka akan mendukung ekspansi perusahaan pelat merah itu di ranah global. Di samping itu, upaya itu juga dapat mendukung lifting migas nasional dan ketahanan energi RI.

    “Hasil produksi migasnya kan bisa dibawa, seperti impor dari AS, tetapi itu dari produksi kita sendiri,” katanya.

    Lebih lanjut, Pri Agung menuturkan bahwa kebijakan tarif Trump memang bagian dari upaya AS untuk ekspansi pasar LNG ke Asia Pasifik. Hal ini pun berpotensi memperketat persaingan dan keekonomian LNG global.

    Selain itu, kata Pri Agung, proyek-proyek pengembangan lapangan LNG di Indonesia akan mendapatkan persaingan yang lebih ketat untuk bisa mendapatkan pasar.

    “Monetisasi pengembangan lapangan-lapangan gas di Indonesia skala besar bisa terkena dampaknya, bisa makin mundur atau batal, jika tidak segera mendapatkan market,” ucap Pri Agung.

    Kendati demikian, secara umum tentu juga ada peluang di dalam tantangan tersebut. Menurut Pri Agung, market gas domestik RI yang terus naik mestinya harus dimaksimalkan dengan percepatan pengembangan infrastruktur.

    “Kalau bisa sekalian menggandeng AS di situ atau bahkan langsung ke sisi hulunya, mengajak industri migas AS untuk masuk sebagai investor di dalam memonetisasi lapangan-lapangan gas di kita, tentu akan positif,” kata Pri Agung.

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara BRICS tetap ‘berkepala dingin’ merespons ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan menambah tarif 10% kepada negara-negara yang disebut “anti-Amerika”.

    Sejauh ini, kesepuluh negara anggota ekonomi negara berkembang tersebut enggan merespons ancaman tambahan tarif Trump sebesar 10% saat meninggalkan hotel mereka di Rio de Janeiro. Adapun, Brasil menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak untuk memberikan komentar saat ditanyai wartawan. Dia mengatakan baru akan berbicara setelah KTT. Sedangkan penasihatnya Celso Amorim juga menghindari untuk memberikan komentar.

    “Ancaman [Trump] itu hanya menunjukkan bahwa organisasi seperti BRICS, yang memiliki kapasitas untuk bereaksi, harus bertemu dan mencapai kesepakatan,” kata Amorim dalam wawancara, sambil menambahkan bahwa BRICS tidak mengancam AS dalam hal apapun, dikutip Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Beberapa pejabat dari negara anggota BRICS mengatakan saat ini tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Trump. Ancaman terbaru Trump itu bisa saja benar-benar ancaman atau hanya retorika saja.

    BRICS sepakat untuk saat ini akan wait and see mencermati apa yang akan disepakati lewat KTT.

    Adapun, negara-negara BRICS mewakili 49% dari total populasi dunia dan 39% dari total PDB dunia. Posisi BRICS berada di tempat yang canggung karena pemerintahan Trump menyinggung dari segala sisi seperti perang dan perdamaian, perdagangan, dan tata kelola global.

    Walaupun negara-negara BRICS menanggapi dengan serius tentang tarif, anggaran pertahanan, dan mencela serangan udara AS ke anggota BRICS yaitu Iran, negara-negara ini menolak untuk menyebut nama AS.

    Trump pun merespons lewat ancaman bakal menambah tarif 10% kepada negara-negara yang menggabungkan diri ke kelompok “Anti-Amerika yaitu BRICS.” Saham-saham di negara berkembang pun anjlok pada awal pekan ini menyusul ancaman Trump tersebut.

    “Semua orang saat ini bertopang pada BRICS dalam rangka multilateralisme,” kata Amorim.

  • Dear Me Beauty Pesat Berkat Seller Center Tokopedia & TikTok Shop

    Dear Me Beauty Pesat Berkat Seller Center Tokopedia & TikTok Shop

    Bisnis.com, JAKARTA – Integrasi Seller Center Tokopedia dan TikTok Shop turut membawa dampak positif bagi Dear Me Beauty. Brand kecantikan lokal yang didirikan Nikita Wiradiputri pada 2017 ini mencatat peningkatan penjualan hingga 50%. Dengan visi memberdayakan perempuan Indonesia, Dear Me Beauty konsisten menghadirkan produk kecantikan inklusif, cruelty-free, dan bersertifikasi BPOM.

    Setelah lebih dari 8 tahun membangun bisnis, kerja keras Nikita membuahkan hasil. Dear Me Beauty makin dikenal luas, kapasitas produksi meningkat, dan telah memberdayakan ratusan karyawan. Brand ini juga aktif menggelar pelatihan untuk UMKM serta menjalankan program daur ulang kemasan.

    Memasuki era discovery commerce, Dear Me Beauty terus mengandalkan platform digital seperti Tokopedia dan TikTok Shop untuk mengembangkan bisnis. “Kami memanfaatkan kedua platform ini untuk meningkatkan visibilitas produk dan menjangkau pasar lebih luas. Integrasi seller center juga mempermudah operasional sehingga kami bisa makin #JualanNyaman,” ujar Nikita.

    Sejak integrasi, operasional Dear Me Beauty jadi lebih efisien. Sebelumnya, proses upload produk, pelaporan, hingga promosi harus dilakukan terpisah di dua platform, yang memakan waktu. “Sekarang semua bisa dikelola lewat satu dashboard terpusat dengan informasi lengkap dari kedua platform,” tambah Nikita.

    Berkat berbagai fitur dan promosi lewat seller center terbaru, Dear Me Beauty mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. “Penjualan naik 50% dibandingkan sebelum integrasi. Hal ini didorong oleh promosi lintas platform, konten yang konsisten, dan strategi pemasaran yang aktif,” ujar Nikita.

    Fitur live streaming, short video, dan kolaborasi dengan affiliate content creator di TikTok turut memberikan dampak positif terhadap penjualan Dear Me Beauty. Brand ini rutin melakukan live streaming, mengunggah 3-4 video pendek setiap hari, dan aktif bekerja sama dengan affiliate untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas produk.

    Kolaborasi dengan affiliate content creator menyumbang hingga 60% dari total penjualan. Dear Me Beauty berencana melanjutkan kolaborasi ini dengan kreator dari berbagai daerah, termasuk Jabodetabek, Bandung, dan Kalimantan, untuk memperluas jangkauan audiens.

    Berbagai kemudahan dan fitur yang dihadirkan lewat integrasi seller center Tokopedia dan TikTok Shop sangat membantu Dear Me Beauty. Ke depannya, Dear Me Beauty berharap integrasi ini terus dikembangkan, termasuk menghadirkan fitur maupun tools lain yang bisa makin mendukung pertumbuhan bisnis lokal.

  • Budi Arie Ungkap Peran Kopdes Merah Putih di Program 3 Juta Rumah

    Budi Arie Ungkap Peran Kopdes Merah Putih di Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut KopDes/Kel Merah Putih bisa ikut terlibat dalam program 3 juta rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yakni 1 juta unit rumah di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.

    Dia menjelaskan, nantinya KopDes/Kel Merah Putih akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian PKP untuk melakukan pendataan warga desa.

    “Nanti kan pengkonsolidasiannya, pengorganisirannya, termasuk mendata warga-warga desa yang perlu rumah di desa-desa,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Budi menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih bisa memasok bahan baku material untuk pembangunan 3 juta unit rumah.

    “Ya semuanya [termasuk material], nanti itu belum dibicarakan baru pikiran yang bagus, karena sinergi ini penting. Nah tetapi nanti soal skema-skema detailnya nanti kita bicarakan,” ujarnya.

    Terlebih, Budi menyampaikan bahwa keberadaan KopDes/Kel Merah Putih bisa ikut terlibat dalam banyak hal, termasuk dalam hal mengorganisir masyarakat desa sebagai untuk ekonomi usaha rakyat desa.

    “Nanti kami diskusikan sama kami rapatkan dulu, ya. Semua pasti akan kami diskusikan. Yang penting semuanya untuk rakyat nggak boleh lambat-lambat,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut bakal menggandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk merealisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Nah, saya sudah bicara sama Pak Ferry [Wamen Koperasi] beliau lagi menyiapkan sistemnya. Kita nanti mau presentasikan bagaimana teknisnya,” ungkap Fahri saat ditemui di The Energy Building, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Adapun, Kementerian PKP telah mendapat komitmen guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyukseskan renovasi 2 juta rumah senilai Rp43,6 triliun.

  • Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

    Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

    “Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

    Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

    Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

    Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

    “Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.

    Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

    “Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.

  • Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Muhammadiyah untuk mendirikan bank syariah Muhammadiyah kini memasuki tahap realisasi.

    Muhammadiyah sedang memproses pendirian Bank Syariah Muhammadiyah setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat ‘lampu hijau’ pendirian bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Langkah tersebut dengan mengonversi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari Artha Daya, sebuah unit usaha milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan.

    PP Muhammadiyah melaporkan bahwa memiliki sebanyak 17 BPRS sehingga lang-kah yang ditempuh dengan menyatukannya atau merger memiliki tantangan yang tidak mudah. Oleh karena-nya, dipilih satu BPRS untuk menjadi cangkang untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) atau bank syariah Muhammadiyah.

    Strategi ini memberikan keleluasaan bagi Muhammadiyah dalam mengarahkan pengembangan perbankan yang selaras dengan identitas organisasinya yang khas dan bero-rientasi komunitas.

    Hal ini sejalan dengan dukungan OJK kepada Muhammadiyah untuk membangun ekosistem perbankan syariah yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga responsif terhadap tantangan ekonomi masyarakat umat.Inisiatif Muhammadiyah ini mendapatkan respons positif dan dukungan yang luas, karena dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kemandiri-an ekonomi umat dengan prinsip syariah.

    Selain itu, kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah juga dinilai dapat menambah pilihan layanan keuangan syariah yang inklusif di Indonesia.Kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah bukan hanya sekadar penambahan jumlah institusi keuangan syariah, tetapi merupakan representasi nyata dari sema-ngat kemandirian ekonomi umat.

    Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, dominasi sistem keuangan konvensional, dan maraknya praktik riba yang menjerat masyarakat bawah, sebagaimana Muhammadiyah secara organisatoris telah bersikap bahwa bunga (interest) adalah riba yang hukumnya ada-lah haram dalam Islam.

    Pendirian bank syariah merupakan amanat dari Muktamar ke-47 Muham-madiyah di Makassar tahun 2015 dan masih diamanat-kan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, tahun 2022. Muhammadiyah telah mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu keti-ka pernah memiliki bank, yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) pada 2003.

    Kala itu, akibat krisis dan lemahnya tata kelola, BPI secara bertahap diambil alih oleh PT Bank Bukopin Tbk. antara tahun 2005 hingga 2008, dan kemudian bertransformasi menjadi Bank Bukopin Syariah.Kegagalan tersebut sempat meninggalkan trauma bagi banyak kalangan di Muhammadiyah. Namun, seiring perkembangan saat ini, Muhammadiyah dinilai lebih siap karena telah memiliki dukungan yang lebih kuat, baik dari segi sumber daya manusia, keahlian, maupun jumlah penyertaan modal yang cukup signifikan.

    Muhammadiyah selama ini dikenal luas lewat ribu-an amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, kekuatan besar ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebu-ah sistem keuangan yang so lid. Melalui Bank Syariah Muhammadiyah, ekosis-tem amal usaha dan umat Muhammadiyah dapat terhubung dalam satu jaringan ekonomi yang inklusif dan berbasis syariah.

    Bank Syariah Muhammadiyah berpotensi menjadi pusat pengelolaan dana umat yang sehat, trans-paran, dan produktif. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga simpanan masyara-kat Muhammadiyah dapat dioptimalkan untuk pembia-yaan sektor riil, khususnya UMKM berbasis jemaah, koperasi masjid, pesantren, serta usaha milik warga Muhammadiyah.

    MAQASID SYARIAH

    Bank Syariah Muham-madiyah ke depan harus mendorong dan menjunjung tinggi orientasi nilai dan etika sebagai pembeda dari bank lainnya, sebagaimana banyak bank mengejar keuntungan bank dengan produk-produk yang kurang ramah dalam pelayanan dan membebani nasabah.

    Tujuan utama bank syariah tetap profit tetapi mendorong dan menjunjung keadilan dalam transaksi, transparansi dalam akad, dan maslahat dalam pembiayaan serta mencapai tujuan Maqasid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.Bank Syariah Muhammadiyah harus mendorong pemberdayakan eko-nomi umat.

    Melalui produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha. Dengan sistem pembiayaan yang adil, sehingga dapat membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh riba, yang sering kali menjadi ken-dala di lembaga keuangan konvensional.

    Dengan kekuatan keuang-an Umat model ini sangat relevan di tengah krisis kepercayaan masyarakat ter-hadap lembaga keuangan. Bank syariah yang dikelola Muhammadiyah dapat men-jadi alternatif utama bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan berkontribusi terhadap pembangunan umat. Selain itu Bank Syariah Muhammadiyah harus berperan dalam mening-katkan kesadaran finansial di kalangan umat.

    Melalui program edukasi dan inklusi, yang mengajarkan masya-rakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang ber-tanggung jawab yang sesuai dengan syariah. Tantangan Bank Syariah Muhammadiyah tidak kecil, di tengah tantangan ekonomi global yang makin kom-pleks, mulai dari peningkat-an modal secara bertahap, infrastruktur teknologi, persaingan pasar, hingga SDM yang perlu terus diperkuat.

    Namun, dengan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, bank tersebut harus membangun jangkauan layanan dan inovasi produk, sehingga mampu menjawab kebutuhan finan-sial yang beragam.

    Selain itu, dengan kekuatan Muhammadiyah pada jaringan sosial dan dukungan kader, simpatisan, serta amal usaha Muhammadiyah, bank tersebut memiliki potensi menjadi ikon kekuatan keuangan ummat dan ekonomi Islam modern di Indonesia.

    Dengan komitmen untuk menerapkan prinsip syariah dan fokus pada pemberda-yaan ekonomi, Bank Syariah Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya umat bersatu untuk mendukung dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah ini demi ekonomi yang lebih baik

  • Tenggat Tarif Diperpanjang, RI hingga Uni Eropa Berpacu Kebut Negosiasi dengan AS

    Tenggat Tarif Diperpanjang, RI hingga Uni Eropa Berpacu Kebut Negosiasi dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara terus melakukan perundingan atau negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) di tengah kabar perpanjangan tenggat tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Senin (7/7/2025), Trump menyatakan pemerintahannya sedang dalam tahap akhir finalisasi sejumlah perjanjian dagang yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. 

    Pemberitahuan tarif baru kepada negara mitra dagang akan disampaikan paling lambat 9 Juli, dengan tarif berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Meski sebelumnya menjanjikan 90 kesepakatan dalam 90 hari, Trump dan timnya baru menyelesaikan kesepakatan terbatas dengan Inggris dan satu perjanjian yang belum jelas dengan Vietnam. Sementara itu, kesepakatan dengan India masih belum tercapai.

    Berikut perkembangan perundingan dagang AS dengan sejumlah mitra menjelang tenggat waktu:

    Uni Eropa

    Pejabat AS mengklaim ada kemajuan dalam pembicaraan dengan Uni Eropa (UE) usai kunjungan negosiator perdagangan utama blok tersebut, Maros Sefcovic, ke Washington pekan lalu. Namun, para diplomat Eropa menyatakan belum ada terobosan signifikan hingga Jumat.

    Salah satu diplomat mengatakan regulasi UE terhadap media sosial dan perusahaan teknologi, yang lebih ketat daripada di AS, tidak dapat dinegosiasikan. Selain itu, tarif AS sebesar 17% terhadap produk pertanian dan makanan menjadi ganjalan utama.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, UE bersedia menerima tarif universal 10% atas banyak ekspornya, namun menginginkan pengecualian untuk sektor farmasi, alkohol, semikonduktor, dan pesawat komersial. Blok ini juga mendesak kuota dan pengecualian untuk menurunkan tarif AS atas mobil, suku cadang, baja, dan aluminium.

    Jepang

    Jepang menyatakan tetap ingin mencapai kesepakatan dagang sambil menjaga kepentingan nasional. Negosiator Jepang Ryosei Akazawa mengadakan pembicaraan telepon intensif dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Kamis dan Sabtu pekan lalu.

    Trump sebelumnya menuding Jepang enggan mengimpor beras AS dan menyebut perdagangan otomotif Jepang tidak adil. Dia juga meminta Tokyo membeli lebih banyak minyak AS. Trump mengatakan Jepang mungkin termasuk negara yang akan menerima surat pemberitahuan tarif, dengan potensi tarif hingga 35%.

    India

    Negosiasi dagang dengan India masih mandek akibat perbedaan pandangan terkait tarif AS atas komponen otomotif, baja, dan produk pertanian. India saat ini menghadapi tarif 26% dan telah menawarkan pemangkasan tarif untuk produk AS, namun menolak membuka pasar pertanian dan susu.

    New Delhi juga mengajukan tarif balasan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menyebut tarif 25% AS atas mobil dan suku cadang dapat berdampak terhadap ekspor India senilai US$2,89 miliar.

    Indonesia

    RI menawarkan pemangkasan tarif atas impor utama dari AS hingga mendekati nol dan komitmen pembelian gandum AS senilai US$500 juta untuk menghindari tarif 32%. Maskapai Garuda Indonesia juga berencana membeli lebih banyak pesawat Boeing sebagai bagian dari paket kerja sama US$34 miliar yang akan diteken pekan ini.

    Sebagai bentuk itikad baik, pemerintah Indonesia telah melonggarkan perizinan impor untuk produk plastik, bahan kimia, dan bahan baku industri sejak 30 Juni. Jakarta juga mengundang AS untuk berinvestasi bersama dalam proyek mineral milik BUMN.

    Korea Selatan

    Meski telah melalui beberapa perundingan dan kesepakatan awal, Korea Selatan meminta perpanjangan tenggat 9 Juli. Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac dijadwalkan mengunjungi Washington pada 6–8 Juli untuk membahas isu bilateral dan pengaturan pertemuan pertama antara Presiden Lee Jae Myung dan Trump.

    Korea Selatan nyaris tidak mengenakan tarif atas barang impor dari AS berkat perjanjian dagang bebas. Fokus AS kini bergeser ke isu nilai tukar dan biaya pertahanan, khususnya pembagian beban atas 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korsel.

    Thailand

    Thailand tengah melakukan upaya terakhir untuk menghindari tarif 36% dengan menawarkan akses pasar yang lebih besar bagi produk pertanian dan industri AS, serta komitmen pembelian energi dan pesawat Boeing. 

    Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira menyatakan bahwa proposal ini mencakup pengurangan tarif, peningkatan investasi, dan langkah penegakan aturan untuk menghindari pelanggaran reekspor.

    Thailand juga berkomitmen mengimpor lebih banyak gas alam cair (LNG) dari AS dan memangkas tarif atas impor jagung asal AS.

    Swiss

    Swiss sedang menjajaki konsesi untuk menghindari tarif 31%, termasuk memberikan akses pasar lebih besar untuk produk seperti hasil laut dan buah sitrus. Namun, sebagai basis perusahaan farmasi raksasa seperti Roche dan Novartis, Swiss juga ingin memastikan sektor farmasi tak dikenai tarif AS di kemudian hari.

  • Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025). 

    Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    Ancaman tersebut memicu ketertarikan negara-negara BRICS untuk mengembangkan sistem pembayaran lokal dan instrumen keuangan lain guna mendukung aktivitas perdagangan dan investasi di antara mereka.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil pekan ini. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi. 

    Proyek tersebut telah didiskusikan selama satu dekade, meski kemajuannya dinilai masih lambat. Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri India Narendra Modi termasuk di antara pemimpin yang menghadiri KTT BRICS.

    Sebelumnya, negara-negara BRICS mengecam keputusan Trump yang dalam waktu dekat hendak mengimplementasikan tarif baru pada 9 Juli 2025.

    BRICS dikabarkan siap mengambil posisi yang berseberangan dengan Donald Trump. Tak hanya sebagai langkah menyikapi Tarif Trump, melainkan juga sebagai langkah yang diambil imbas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dalam sebuah rancangan pernyataan terbarunya, BRICS menyampaikan kesepakatan untuk menyampaikan keprihatinan serius usai meningkatnya tarif unilateral dan langkah-langkah non-tarif yang dinilai mendistorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO). 

    Para kepala pemerintahan juga sepakat untuk mengutuk pengenaan tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Khususnya terkait sanksi-sanksi ekonomi.