Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ESDM: 8.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan KKKS

    ESDM: 8.000 Sumur Minyak Rakyat Berpotensi Dikerjasamakan dengan KKKS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat 8.000 sumur minyak rakyat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Adapun, pemetaan jumlah sumur rakyat itu telah dilakukan seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, 8.000 sumur masyarakat potensial itu tersebar di 10 provinsi. Menurutnya, jumlah itu diketahui berdasarkan data SKK Migas.

    “Berdasarkan data SKK Migas, terdapat sekitar 8.000-an sumur minyak masyarakat. Saat ini, terdapat 10 provinsi yang berpotensi terdapat sumur minyak masyarakat eksis,” kata Dwi kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Kendati demikian, Dwi belum bisa memerinci di mana saja provinsi yang dimaksud. Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pemetaan dan inventarisasi sumur rakyat tersebut.

    Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya, tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    “Ini masih kami inventarisasi melalui pemerintah provinsi, masih terus berjalan,” katanya.

    Adapun, jumlah sumur rakyat yang potensial dikerjasamakan itu bertambah dari prediksi semula. Sebab, Wamen ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan.

    Dari jumlah sumur tersebut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (bph). Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7/2025) lalu.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Pangsa Ekspor CPO RI ke AS Terancam Susut Imbas Tarif Trump

    Pangsa Ekspor CPO RI ke AS Terancam Susut Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut pangsa pasar ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Amerika Serikat (AS) bisa menyusut imbas pengenaan tarif Presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penurunan pangsa pasar ekspor CPO Indonesia ke Negara Paman Sam itu mengingat tarif yang dikenakan Trump lebih tinggi dibandingkan negara kompetitor seperti Malaysia.

    Jadi tarif yang dikenakan 32% termasuk untuk CPO, ini jelas akan berpotensi mengurangi market share kita di pasar Amerika, terlebih melihat Malaysia dikenakan tarif yang lebih rendah yakni 25%.

    “Dengan adanya perbedaan tarif ini, maka berpotensi share ekspor CPO Malaysia ke Amerika akan meningkat. Walaupun secara keseluruhan share impor Amerika terhadap CPO dari seluruh dunia tetap Indonesia lebih besar, tapi menyusut dari pangsa pasarnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Dalam kondisi seperti ini, Faisal menyebut pemerintah perlu mencari pasar alternatif untuk mengekspor komoditas unggulan Indonesia, salah satunya CPO.

    “Jadi kita lebih serius untuk menggali pasar-pasar tradisional untuk CPO kita yang sebetulnya punya jangkauan pasar yang luas karena tingkat daya saingnya yang relatif tinggi dibandingkan pesaing-pesaingnya,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebut kinerja ekspor CPO berpotensi menurun imbas kebijakan Trump yang tetap mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Berdasarkan catatan Gapki, ekspor minyak sawit Indonesia ke AS terus meningkat selama lima tahun terakhir. Adapun, volume ekspor tertinggi terjadi pada 2023, yakni mampu mencapai 2,5 juta ton. Sayangnya, volumenya turun menjadi 2,2 juta ton pada 2024 dengan pangsa pasar CPO adalah 89%.

    “Apabila tarif [AS terhadap Indonesia] tetap 32%, ada kemungkinan ekspor [CPO] akan menurun, besarnya berapa belum tahu,” ucap Eddy kepada Bisnis.

    Menurutnya, importir di Negara Paman Sam akan mengalihkan pasar ke negara dengan tarif lebih rendah, seperti Malaysia, imbas adanya tarif tinggi ini.

    “Yang paling mungkin importir di AS akan bergeser ke negara lain seperti Malaysia dan negara-negara di Amerika Latin, karena tarif mereka di bawah Indonesia,” ujarnya.

    Kendati demikian, Eddy menyebut ke depan, tren ekspor CPO Indonesia belum tentu bakal terus menurun. Sebab, kondisi ini tergantung pada kondisi minyak nabati lain, seperti minyak kedelai hingga minyak bunga matahari.

    “Belum tentu trennya turun terus, tergantung minyak nabati lain. Apabila supply mereka kurang, maka permintaan minyak sawit akan meningkat,” jelasnya.

    Dia menjelaskan bahwa harga minyak sawit harus kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Sebab, harga yang kompetitif akan mempengaruhi kinerja ekspor CPO ke depan.

    “Jangan sampai harga minyak sawit lebih mahal dari minyak nabati lain seperti bunga matahari dan minyak kedelai seperti di tahun 2024 dan di awal 2025 [sampai April], ini juga akan menurunkan ekspor minyak sawit,” jelasnya.

    Adapun untuk menghadapi tarif Trump, lanjut dia, diversifikasi ke pasar nontraditional merupakan kunci, seperti ke Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Asia Tengah.

    “Juga harus terus menjaga pasar tradisional agar jangan turun seperti China, India, Pakistan, dan Uni Eropa yang saat ini sebagai empat besar pasar minyak sawit Indonesia,” tandasnya.

  • Pabrik Lotte Chemical di Banten Bakal Pasok 350.000 Ton Etilena ke Malaysia

    Pabrik Lotte Chemical di Banten Bakal Pasok 350.000 Ton Etilena ke Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pabrik petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Banten akan memasok produk etilena sebanyak 350.000 ton dengan nilai transaksi mencapai US$3 miliar kepada Lotte Chemical Titan Malaysia. 

    Dikutip dari Reuters, Selasa (8/8/2025), Lotte Chemical Titan Malaysia dengan anak perusahaannya yang berbasis di Indonesia telah menyetujui kesepakatan pasokan etilen selama 10 tahun. 

    Adapun, pasokan etilena tersebut akan mengalir ke produsen petrokimia hilirnya, Lotte Chemical Indonesia Nusantara yang akan mulai berlangsung pada September mendatang. 

    Untuk diketahui, LCI baru-baru ini telah menuntaskan pabrik cracker di Provinsi Banten, Indonesia. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, dan 250.000 ton polipropilena. 

    Proyek LCI di Cilegon, Banten telah mulai dibangun sejak 2018 lalu dengan nilai investasi sebesar US$3,9 miliar atau sekitar Rp60 triliun. Proyek Lotte Chemical Indonesia ini bakal beroperasi secara komersial pada kuartal II/2025. 

    Selain pabrik petrokimia di Cilegon, Lotte Corporation melalui anak usahanya Lotte Chemical Corporation memiliki 75% saham Lotte Chemical Titan Holding Berhad, yang merupakan induk PT Lotte Chemical Titan Tbk. (FPNI).

    FPNI lewat keterbukaan informasi (5/6/2025), telah mengumumkan penambahan kegiatan usaha di anak usahanya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara (LCTN). FPNI memiliki 99,85% pada LCTN, sementara Lotte Chemical Titan Holding Berhad memiliki 0,15%.

    LCTN rencananya memberikan jasa pengujian laboratorium khususnya analisis produksi polimer yang dijalankan LCI, pihak yang terafiliasi dengan perseroan. 

    Adapun, pemegang saham LCI ialah Lotte Chemical Corporation sebesar 49% dan Lotte Chemical Titan Holdings sebesar 51%, sebagaimana dikutip dari brosur perusahaan.

    Sebelumnya, proyek pabrik petrokimia LCI ini telah didukung oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan didorong dukungan pendanaan lewat Danantara. 

    Chairman Lotte Group Shin Dong-bin ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada (28/4/2025), mengusulkan Indonesia berpartisipasi pada pabrik petrokimia terbaru itu. 

    Presiden Prabowo, seperti dijelaskan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam proyek Lotte Chemical yang konstruksinya telah mencapai 99% melalui Danantara. 

    “Dan diberitugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan tindak lanjut daripada investasi tersebut,” kata Airlangga. 

  • Proyek Hunian Intiland & Nindya Karya di IKN Segera Dilelang

    Proyek Hunian Intiland & Nindya Karya di IKN Segera Dilelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, sejumlah proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera dimulai dalam waktu dekat.

    Basuki menjelaskan bahwa kerja sama investasi swasta dan negara itu bakal mendukung pembangunan proyek properti. Dia menegaskan, sebanyak delapan proyek rumah susun (rusun) dan 109 rumah tapak segera dilaksanakan.

    “Tinggal [persetujuan] availability payment yang untuk delapan tower dan 109 [hunian] landed,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI Selasa (8/7/2025).

    Basuki menjelaskan, delapan rusun KPBU yang segera direalisasikan dalam waktu dekat itu merupakan inisiasi proyek PT Nindya Karya (Persero), sedangkan sebanyak 109 hunian tapak KPBU bakal digarap oleh PT Intiland Development Tbk. (DILD).

    Adapun, saat ini, Basuki menyebut, rencana realisasi proyek KPBU itu masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita menunggu, saya sudah komunikasi dengan Pak Sekjen [Kemenkeu] dengan Pak Dirjennya [Kemenkeu] sedang menunggu tanda tangan Bu Menteri habis itu baru tender,” tandasnya.

    Untuk diketahui, OIKN menyebut terdapat peluang investasi KPBU jumbo ke IKN senilai Rp130 triliun sepanjang tahun ini.

    Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, KPBU tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan hunian dan sektor jalan serta sistem multi utility tunnel (MUT) di IKN. 

    “Kalau untuk KBPU yang hunian sekitar Rp60 triliun. Kemudian [proyek] jalan dan MUT ada Rp70 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (24/2/2025).

    OIKN menjelaskan bahwa nantinya badan usaha yang berminat untuk masuk melakukan investasi itu bakal mendapat masa konsesi antara 10 tahun hingga 12 tahun. Masa konsesi yang diberikan tersebut bakal didasarkan pada pinjaman yang bakal digunakan oleh badan usaha. 

  • Prabowo Bakal Tunjuk Deputi Investasi OIKN Pekan Ini, Ini Bocoran Basuki

    Prabowo Bakal Tunjuk Deputi Investasi OIKN Pekan Ini, Ini Bocoran Basuki

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui sejumlah nama yang bakal menjabat sebagai Deputi Bidang Investasi OIKN pada pekan ini. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Deputi Investasi OIKN dijabat oleh Agung Wicaksono. Akan tetapi, Agung kini telah berpindah tugas menjabat sebagai jajaran direksi di PT Pertamina (Persero).

    “Ini nanti mau dilantik hari Jumat, sudah ada Keppresnya [Keputusan Presiden],” jelas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (8/7/2025).

    Tak hanya itu, Basuki juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui nama yang bakal menjabat sebagai Deputi Transformasi Hijau Dan Digital (THD) menggantikan sosok Mohammed Ali Berawi.

    “Dua-duanya dari pemerintahan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pindahnya Agung Wicaksono tersebut tidak akan membawa dampak buruk bagi iklim investasi di IKN. 

    Basuki optimistis seluruh pembangunan serta portofolio investasi di IKN bakal terus bergulir seiring dengan arsitektur dan sarana prasarana yang makin memadai. 

    “Dengan arsitektur investasi yang telah mapan dan kepemimpinan yang kuat, Otorita IKN menjamin seluruh proses pembangunan dan masuknya investasi tidak akan terganggu,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/5/2025).

    Pada saat yang sama, Basuki juga meminta investor untuk tidak khawatir mengenai nasib ikklim Investasi di IKN.

    “Masyarakat dan investor tidak perlu khawatir, karena pembangunan IKN akan terus berjalan. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses investasi dan pembangunan tidak terganggu, didukung oleh sistem yang sudah terbentuk dan semangat kolaborasi yang kuat dari seluruh tim,” tegasnya.

    Sementara saat ini, investasi murni yang telah tertanam di IKN diketahui telah mencapai Rp65 triliun.

  • Budi Arie Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Salurkan Dana Pensiun Taspen

    Budi Arie Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Salurkan Dana Pensiun Taspen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa menjangkau penyaluran dana pensiun (dapen) PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan PT Taspen dalam menyalurkan dapen kepada para pensiunan.

    Budi menjelaskan bahwa sebelum adanya Kopdes/Kel Merah Putih, penyaluran dana pensiun PT Taspen hanya dilakukan melalui bank dan PT Pos Indonesia.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih rencananya ke depan juga akan didorong agar dapat melaksanakan perpanjangan tangan dari PT Taspen dalam penyaluran pencairan dana pensiun, yang selama ini dapat dilakukan melalui bank dan PT Pos lndonesia,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih ini nantinya bisa bekerja sama dengan PT Taspen dalam hal mekanisme penyaluran dana pensiun.

    “Untuk itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu melakukan kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dan merancang skema penyalurannya,” terangnya.

    Merujuk data di ODS Kemenkop pada 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 Kopdes/Kel Merah Putih. Di sisi lain, secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan musyawarah desa khusus (musdesus).

    Untuk diketahui, sebanyak 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Adapun, Kopdes/Kel Merah Putih harus memiliki tujuh gerai atau unit usaha, yakni gerai sembako, apotek desa, gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan logistik (distribusi).

    Mengutip laman resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kamis (3/7/2025), mekanisme pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih meliputi tiga pendekatan, antara lain pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, dan revitalisasi koperasi tidak aktif.

    Untuk pendirian koperasi baru dimulai dari musyawarah desa/kelurahan khusus, dilanjutkan dengan rapat pendirian, penyusunan notulen rapat, dan pengajuan pembuatan, serta pengesahan Akta Pendirian melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

    Nantinya, NPAK berperan membuat dan mengesahkan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta dokumen hukum lain yang diperlukan dalam pendirian dan pengelolaan koperasi.

    Kemudian, pengesahan dilakukan oleh NPAK melalui sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan menyerahkan dokumen seperti notulen rapat, berita acara pendirian, bukti penyetoran modal, dan rencana kerja koperasi. 

  • KKP Bakal Sertifikasi Pulau Kecil Terluar Imbas Pulau RI Dijual Online

    KKP Bakal Sertifikasi Pulau Kecil Terluar Imbas Pulau RI Dijual Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap rencana pemerintah yang hendak mengeluarkan legalitas untuk sejumlah pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana menuturkan bahwa nantinya legalitas atas pulau-pulau kecil tersebut akan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

    “Saat ini untuk pulau-pulau kecil khususnya pulau-pulau kecil terluar, Kementerian KKP sedang menginisiasi untuk mensertifikasi,” kata Kartika dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Lebih lanjut, Kartika menjelaskan, apabila nantinya terdapat badan usaha yang hendak melakukan kerja sama pengolaan pulau tersebut maka pemerintah bakal menerbitkan Sertifikat Hak Usaha ataupun Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan milik pemerintah.

    Adapun, upaya legalisasi pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan imbas maraknya pulau kecil di Indonesia yang dijajakan di situs penjualan online international.

    Kartika menjelaskan, pihaknya juga saat ini tengah melakukan korodinasi lanjutan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai implementasi rencana tersebut.

    Meski belum merinci secara pasti, badan usaha yang berencana mengelola pulau kecil di Indonesia nantinya hanya boleh melakukan pembangunan pada 70% area pulau.

    Sementara sisanya sebesar 30% perlu tetap dijadikan area preservasi guna memastikan ekosistem di sekitar pulau tersebut tetap terjaga.

    “Tak semua bisa dilakukan usaha, jadi ada persentase yang memang harus dipatuhi seluruh pihak. 30% itu harus tetap di preservasi karena ini harus menjaga ekosistem di sekitarnya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sebanyak empat pulau di Anambas diketahui di jual di situs asking beberapa waktu lalu.

    Adapun, keempat pulau itu yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok yang berlokasi di Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

    Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa hal tersebut menyalahi sejumlah regulasi, diantaranya Undang-undang (UU) No.27/2007 jo 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

    Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Permen KP No.10/2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya.

    “Sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang ada, pulau-pulau kecil tidak boleh diperjualbelikan, dan itu undang-undangnya jelas,” tegas Trenggono.

  • Lengkap! Ini Isi Surat Trump ke Prabowo soal Keputusan Tarif 32%

    Lengkap! Ini Isi Surat Trump ke Prabowo soal Keputusan Tarif 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif resiprokal 32% untuk seluruh produk Indonesia yang masuk ke AS. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Keputusan Trump ini diumumkan langsung lewat surat terbuka yang diunggah melalui akun TruthSocial @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/205). Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lewat surat tersebut, Trump menyinggung kerja sama perdagangan antara AS dan Indonesia yang kuat, tapi tidak begitu menguntungkan bagi AS. Pasalnya, nilai perdagangan ini justru membuat neraca perdagangan AS defisit. 

    Kebijakan tarif impor sebesar 32% ini dinilai AS perlu dlakukan untuk menyeimbangan defisit dagang tersebut. Menurut Trump, angka yang ditetapkan ini lebih rendah dari semestinya untuk menutupi kesenjangan defisit. 

    Tak hanya Indonesia, Trump juga memberikan surat serupa dengan penetapan tarif yang berbeda ke 14 negara pada waktu yang sama. 

    Beberapa negara tersebut yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    Berikut isi lengkap surat Trump untuk Prabowo:

    Yang Mulia

    Prabowo Subianto

    Presiden Republik Indonesia

    Jakarta

    Bapak Presiden yang terhormat:

    Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengirimkan surat ini kepada Anda karena ini menunjukkan kekuatan dan komitmen Hubungan Perdagangan kami, dan fakta bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki Defisit Perdagangan yang signifikan dengan Negara Anda yang hebat. Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan PERDAGANGAN yang lebih seimbang, dan adil. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam Ekonomi Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia, sejauh ini. Kami telah memiliki waktu bertahun-tahun untuk membahas Hubungan Perdagangan kami dengan Indonesia, dan telah menyimpulkan bahwa kami harus menjauh dari Defisit Perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh Tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan membebankan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32% untuk setiap dan semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua Tarif Sektoral. Barang yang dipindahkan untuk menghindari Tarif yang lebih tinggi akan dikenakan Tarif yang lebih tinggi itu. Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda. Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada Tarif jika Indonesia, atau perusahaan di Negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat dan, pada kenyataannya, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin — dengan kata lain, dalam hitungan minggu.

    Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan Tarif Anda, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 32% yang kami kenakan. Harap dipahami bahwa Tarif ini diperlukan untuk memperbaiki Tarif Indonesia selama bertahun-tahun, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan, yang menyebabkan Defisit Perdagangan yang tidak berkelanjutan ini terhadap Amerika Serikat. Defisit ini merupakan ancaman besar bagi Ekonomi kita dan, memang, Keamanan Nasional kita!

    Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda sebagai Mitra Perdagangan Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Jika Anda ingin membuka Pasar Perdagangan yang sebelumnya ditutup ke Amerika Serikat, dan menghilangkan Tarif, dan Non Tarif, Kebijakan, dan Hambatan Perdagangan Anda, kami akan, mungkin, mempertimbangkan penyesuaian pada surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi, naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan Negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat.

    Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!

  • KA Sancaka Dilempar Batu, Pelaku Terancam Pidana Penjara 15 Tahun

    KA Sancaka Dilempar Batu, Pelaku Terancam Pidana Penjara 15 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Aksi vandalisme fasilitas kereta api, termasuk pelemparan batu, coret-coret, dan pengrusakan fasilitas, merupakan pelanggaran hukum yang membahayakan operasional dan kenyamanan penumpang.

    Hukumannya diatur dalam KUHP Pasal 194 ayat 1 dan 2, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun, bahkan seumur hidup jika menimbulkan kematian. Larangan juga tercantum dalam UU Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007, Pasal 180, yang melarang perusakan prasarana perkeretaapian.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengutuk keras aksi vandalisme berupa pelemparan batu terhadap Kereta Api Sancaka (KA 88F) rute Yogyakarta–Surabaya Gubeng, pada 6 Juli 2025, di antara Stasiun Klaten dan Srowot. Serpihan kaca akibat pelemparan mengenai dua penumpang, yang segera mendapat perawatan medis dan asuransi dari KAI.

    Dalam siaran persnya, KAI menegaskan bahwa vandalisme, termasuk pelemparan batu, coret-coret, dan pengrusakan fasilitas kereta api, merupakan pelanggaran hukum yang membahayakan operasional dan kenyamanan penumpang.

    Sebagai respons, KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta meningkatkan patroli jalur rawan, memasang kamera pengawas, dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta masyarakat setempat.

    KAI mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan vandalism, demi keselamatan bersama dan mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga keamanan transportasi publik. Masyarakat diharapkan melaporkan tindakan mencurigakan melalui Contact Center KAI 121 atau WhatsApp 08111-2111-121.

    Aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas tercatat terjadi beberapa kali. Dilansir dari Antara, sepanjang tahun 2025, KAI mencatat sedikitnya lima kejadian gangguan terhadap perjalanan kereta akibat aksi pelemparan maupun tindakan berbahaya lainnya di wilayah KAI Purwokerto.

    Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto Krisbiyantoro mengatakan, beberapa titik rawan aksi pelemparan batu di antaranya petak jalan Stasiun Kretek-Stasiun Bumiayu, petak jalan Stasiun Kebasen-Stasiun Randegan, petak jalan Stasiun Karanggandul-Stasiun Karangsari, dan petak jalan Kroya-Kemranjen.

    “Insiden terbaru terjadi pada 28 Juni 2025 terhadap KA Serayu relasi Pasarsenen–Kiaracondong-Purwokerto, tepatnya di petak jalan antara Kawunganten dan Jeruklegi,” katanya.

  • Industri Padat Karya RI Terancam Babak Belur Imbas Tarif Trump 32%

    Industri Padat Karya RI Terancam Babak Belur Imbas Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut Indonesia bisa kehilangan pasar Amerika Serikat (AS) imbas pengenaan tarif resiprokal sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengkhawatirkan kebijakan Tarif Trump berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. Imbasnya, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar di Negara Paman Sam.

    “Jika kita memang dikenakan tarif resiprokal tetap 32%, lalu Trump benar mengatakan bahwa akan mengenakan tambahan 10% untuk negara-negara BRICS, tentu saja Indonesia kehilangan pasar dari Amerika Serikat,” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Apalagi, dia mengungkap dampak tarif resiprokal 32% ini bisa mempengaruhi kinerja industri padat karya yang banyak mengekspor ke AS, seperti tekstil, alas kaki, elektronik ringan, industri perikanan, karet, hingga furniture.

    Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan stimulus atau insentif tambahan kepada industri-industri yang terdampak. Serta, melakukan diversifikasi ekspor melalui misi dagang, terutama BRICS.

    “Kementerian Perdagangan harus membawa sejumlah pengusaha yang memang terdampak atau pelaku usaha yang terdampak ke negara-negara yang potensial kita bisa bekerja sama dengan mereka, dan dorongan yang cukup kuat adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar dari BRICS,” ujarnya.

    Sebab, lanjut dia, BRICS memiliki total perdagangan yang cukup besar dibandingkan negara lain, yakni dengan kinerja ekspor dan impor sebesar 20% dari pangsa ekspor dan impor dunia.

    Selain itu, Andry menuturkan bahwa pemerintah juga perlu menjajaki pasar di Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Eropa. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera melakukan diversifikasi ekspor lantaran membutuhkan waktu yang cukup panjang.

    “Kalau kita melakukan diversifikasi tanpa adanya proses akselerasi melalui kerja sama dengan mitra dagang, melalui misi dagang juga antara pemerintah dan juga pengusaha yang terdampak,” terangnya.

    Di samping itu, dia menuturkan bahwa pemerintah harus segera melakukan upaya mitigasi, terutama mengamankan dan memasarkan pasar domestik di tengah penurunan daya beli masyarakat.

    “Karena tentunya negara-negara yang terdampak [tarif Trump] pasti akan mengirimkan produk-produknya ke Indonesia, karena dirasa cukup mudah untuk memasarkan produk mereka di Indonesia,” ungkapnya.

    Pasalnya, Andry mengkhawatirkan jika pemerintah terlambat mengangtisipasi tarif Trump, justru akan berdampak pada melonjaknya angka pengangguran di Tanah Air.

    “Jika terlambat menurut saya ancaman pengangguran ini akan semakin nyata. Ini menurut saya hal yang harus segera dilakukan dengan cepat,” pungkasnya.

    Sebagai gambaran, AS menjadi penyumbang surplus tertinggi ke perdagangan Indonesia, yakni sebesar US$7,08 miliar pada Januari—Mei 2025. AS berhasil menggeser posisi India yang selama ini berada di urutan pertama bagi perdagangan Indonesia.

    Sejak 2020–2024, neraca perdagangan Indonesia dengan AS terus menorehkan surplus di kisaran US$10 miliar—US$16,6 miliar dengan tren pertumbuhan surplus sebesar 5,32%.

    Pada Januari—Desember 2024, surplus neraca perdagangan dengan AS tercatat sebesar US$14,34 miliar. Pada periode itu, Negara Paman Sam menempati posisi kedua penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia.

    Pada 2024, AS menjadi negara tujuan ekspor utama nomor kedua bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 9,94% atau senilai US$26,3 miliar. Di sisi lain, untuk negara asal impor, AS merupakan negara pemasok utama keempat bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 5,12% atau senilai US$12 miliar.