Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Laporan BI: Kinerja Penjualan Eceran Terkontraksi 1,3% pada Mei 2025

    Laporan BI: Kinerja Penjualan Eceran Terkontraksi 1,3% pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penjualan eceran yang tercermin dalam Indeks Penjualan Riil/IPR tercatat kembali mengalami kontraksi secara bulanan sebesar 1,3% pada Mei 2025, dari 235,5 pada April menjadi 232,4.

    Kontraksi tersebut terpantau lebih moderat dari bulan sebelumnya yang sebesar 5,1% month to month (MtM), meski lebih banyak hari libur pada April 2025, karena normalisasi permintaan pascaperiode Ramadan dan Idulfitri. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan lebih rendahnya kontraksi pada Mei dibandingkan bulan sebelumnya karena terbantu adanya libur Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). 

    “Sejalan dengan terjaganya permintaan karena periode libur cuti bersama HBKN Waisak dan Kenaikan Yesus Kristus,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/7/2025). 

    Adapun, perlambatan ini telah diperkirakan Bank Indonesia sebelumnya. Pada bulan lalu, bank sentral memperkirakan kinerja penjualan eceran Mei 2025 turun ke level 234 pada Mei 2025, realisasinya 232,4.

    Bank Indonesia pun telah memprediksi kontraksi sebesar 0,6%, dengan realisasi 1,3%, dan tidak akan sedalam pada April 2025. 

    Secara bulanan, kinerja penjualan eceran didukung oleh Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (0,8%) dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (0,1%) yang tumbuh positif. 

    Selain itu, beberapa kelompok juga tercatat mengalami perbaikan kinerja dengan kontraksi yang lebih rendah, antara lain Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (-1,6% MtM), Makanan, Minuman, dan Tembakau (-1,0%), Peralatan Informasi dan Komunikasi (-8,9%), dan Subkelompok Sandang (-6,0%). 

    Melihat secara spasial, secara bulanan beberapa kota juga mencatatkan peningkatan kinerja penjualan eceran seperti Semarang (termasuk Purwokerto), Makassar, dan Manado yang masing-masing tumbuh sebesar 2,7% MtM, 5,9%, dan 6,1% setelah pada periode sebelumnya terkontraksi masing-masing sebesar 37,1%, 21,4%, dan 13,2%. 

    Sementara Denpasar mengalami akselerasi penjualan eceran sebesar 8,0% MtM dari 6,7%. Lebih lanjut, beberapa kota juga tercatat mengalami perbaikan penjualan eceran, antara lain Bandung (-3,4%), Jakarta (-3,9%), dan Banjarmasin (-0,8%).

    Meski kontraksi, namun IPR Mei 2025 secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 1,9% year on year(YoY) atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,3%. 

    Denny menyampaikan bahwa hal ini terutama didukung oleh pertumbuhan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi. Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu pada Agustus 2025 diperkirakan menurun, sementara pada November 2025 diprakirakan meningkat. 

    Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2025 sebesar 139,6, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 141,9. Sementara itu, IEH November 2025 diprakirakan meningkat menjadi sebesar 151,3 dari bulan sebelumnya sebesar 144,5.

  • Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjelaskan skema penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menggunakan dana operasional koperasi.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan penggajian karyawan KopDes/Kel Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dari penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berasal dari dana operasional koperasi, bukan berasal dari APBN ataupun APBD,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (9/7/2025).

    Budi Arie menjelaskan, pengaturan penggajian pengelola/karyawan KopDes/Kel Merah Putih diatur melalui kesepakatan anggota dalam rapat anggota koperasi dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan finansial dari koperasi.

    Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 2023–2024 itu menyatakan bahwa nantinya besaran gaji karyawan KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan skala usaha dan keputusan rapat anggota.

    Berdasarkan data ODS Kemenkop per 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 KopDes/Kel Merah Putih. Secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk KopDes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas mengungkap, hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Adapun ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun nggak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, agar KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan sukses maka dibutuhkan kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.

    Adapun, mockup KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Hingga, adanya perbankan yang bisa menjangkau masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang dan berasal dari pinjaman Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” tutupnya.

  • Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan melakukan perpanjangan waktu lagi untuk memberlakukan tarif impor untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dipastikan akan tetap berlaku per 1 Agustus 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump meskipun saat ini masih berlanjut proses negosiasi oleh sejumlah negara mitra dagang yang sudah ditetapkan pengenaan tarifnya, termasuk Indonesia. 

    Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/7/2025) Trump mengatakan dia tidak akan menawarkan penundaan tambahan pada tarif khusus negara, meskipun malam sebelumnya dia masih membuka peluang diskusi hingga tenggat waktu 1 Agustus. 

    “Tarif akan mulai dibayarkan pada 1 Agustus 2025. Tidak ada perubahan pada tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan,” tulis Trump di platform Truth Social-nya pada Selasa (8/7/2025).

    Dia meramalkan pembaruan status perdagangan setidaknya tujuh negara yang akan dirilis Rabu pagi, waktu Washington, dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada sore hari.

    Sebelumnya, Trump telah memberikan surat keputusan pengenaan tarif ke-14 negara. Adapun, Indonesia tetap diberlakukan tarif Trump sebesar 32% untuk seluruh produk yang masuk ke AS.

    Beberapa negara lainnya yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    “Dengan kata lain, semua uang akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tegas Trump. 

    Tarif Produk Tembaga & Farmasi

    Di sisi lain, Trump juga mengumumkan akan mengenakan tarif 50% pada produk tembaga yang dikirim ke AS. Selain itu, perusahaan obat berpotensi menghadapi tarif 200% atas impor jika mereka tidak memindahkan produksi ke AS pada tahun depan.

    Trump juga mengatakan bahwa dia masih merencanakan tarif pada industri tertentu, termasuk obat-obatan, semikonduktor, dan logam.

    “Saya percaya tarif tembaga kita akan membuatnya menjadi 50%,” kata Trump ketika ditanya oleh seorang reporter berapa tarif pada produk-produk itu.

    Trump mengatakan dia berharap untuk menawarkan produsen farmasi beberapa waktu untuk membawa produksi mereka ke AS sebelum mengenakan tarif sebesar 200% pada produk mereka.

    “Kami akan memberi orang-orang sekitar satu tahun, satu setengah tahun, untuk masuk. Dan setelah itu mereka akan dikenakan tarif jika mereka harus membawa obat-obatan ke dalam negeri, obat-obatan dan hal-hal lainnya, ke dalam negeri. Mereka akan ditarifkan pada tarif yang sangat, sangat tinggi, seperti 200%. Kami akan memberi mereka jangka waktu tertentu untuk bertindak bersama,” tuturnya. 

  • RI di Bawah Bayang-Bayang Pembengkakan Bunga Utang APBN?

    RI di Bawah Bayang-Bayang Pembengkakan Bunga Utang APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembayaran bunga utang pemerintah terpantau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2025, rencana pembayaran bunga utang pemerintah mencapai senilai Rp552,9 triliun.

    Nilai tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, lalu naik menjadi Rp343,5 triliun pada 2021.

    Nilai pembayaran bunga utang kembali naik menjadi Rp386,3 triliun pada 2022 dan Rp439,9 triliun pada 2023. Kemudian outlook realisasi pembayaran bunga utang 2024 mencapai Rp499 triliun.

    Hingga akhir Juni 2025, pemerintah telah merealisasikan pembayaran bunga utang Rp257,1 triliun hingga akhir Juni 2025 atau semester satu, dari rencana Rp552,9 triliun sepanjang tahun ini.

    Artinya, pemerintah masih harus menyiapkan anggaran senilai Rp295,8 triliun untuk melunaskan sisa pembayaran bunga utang hingga akhir tahun nanti.

    Mengutip dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester Pertama Tahun Anggaran 2025, realisasi pembayaran bunga utang tersebut telah mencakup 46,5% dari pagu.

    “Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri senilai Rp235,15 triliun atau 43,7% dari pagu,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (8/7/2025).

    Selain itu, pemerintah juga melakukan pembayaran bunga utang luar negeri senilai Rp21,9 triliun atau 39,7% dari pagu APBN tahun ini.

    Pemerintah dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, pembayaran bunga utang merupakan konsekuensi atas pengadaan utang untuk pembiayaan defisit APBN menjadi salah satu beban fiskal penting yang harus dikelola dengan cermat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara.

    Dalam hal ini, bunga utang mencakup pembayaran kupon atas Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat program pengelolaan utang pemerintah. Besaran pembayaran bunga utang mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

    Utang Jatuh Tempo 2026

    Tidak hanya bunga utang yang meningkat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menanggung beban utang jatuh tempo yang semakin membengkak pada tahun depan, yaitu senilai Rp833,96 triliun.

    Bengkaknya beban tersebut tampak apabila dibandingkan dengan profil utang jatuh tempo pemerintah per 30 April 2024 yang senilai Rp803,19 triliun untuk 2026. Sementara dalam data terbaru yang Bisnis terima, jumlah tersebut naik Rp30,77 triliun.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum merespons pertanyaan Bisnis apakah kenaikan tersebut terdorong pergerakan nilai tukar rupiah maupun penerbitan obligasi yang lebih banyak. Pasalnya, utang jatuh tempo tersebut bukan hanya dalam bentuk rupiah, namun juga valuta asing alias valas.

    Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan pun mengasumsikan nilai tukar rupiah pada tahun depan akan bertengger pada rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS. Lebih lemah dari kurs saat ini maupun pada 30 April 2024 yang lalu.

    Mengacu data tahun lalu tersebut, tercatat bahwa utang jatuh tempo 2026 terdiri dari Rp703 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp100,19 triliun sisanya merupakan pinjaman.

    Sementara dalam data terbaru, utang jatuh tempo senilai Rp833,96 triliun tersebut tidak menjelaskan porsi SBN dan Pinjaman, namun memastikan bahwa nominal itu telah termasuk SBN burden sharing dengan Bank Indonesia yang senilai Rp154,5 triliun.

    Secara tren, utang jatuh tempo tersebut mencapai puncaknya pada 2026 dan perlahan menurun namun tetap tinggi hingga 2029.

    Jatuh tempo utang pada 2027 tercatat senilai Rp821,6 triliun, kemudian pada 2028 senilai Rp794,42 triliun, pada 2029 mencapai Rp749,71 triliun, dan 2030 senilai Rp636,05 triliun.

    Menumpuknya beban ini pun telah diwaspadai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pemerintah dan Bank Indonesia telah sepakat berbagi beban alias burden sharing melalui Surat Utang Negara (SUN) yang maturitasnya maksimum 7 tahun. Adapun sebagian utang burden sharing pun mulai jatuh tempo pada 2025.

    Sementara untuk penerbitan SBN dalam rangka kesepakatan bersama yang terjadi pada 2022, maka jatuh tempo utang maksimal pada 2029 mendatang atau pada akhir pemerintahan Prabowo Subianto.

  • Pakar Desak Usulan Moratorium Cukai Rokok Libatkan Semua Sektor

    Pakar Desak Usulan Moratorium Cukai Rokok Libatkan Semua Sektor

    Bisnis.com, JAKARTA — Usulan penghentian atau moratorium cukai hasil tembakau (CHT) dalam tiga tahun ke depan dinilai harus dipertimbangkan dengan pendekatan multisektoral. Sebab, kebijakan industri ini memengaruhi berbagai sektor, tak hanya industri pengolahan. 

    Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), AB Widyanta mengatakan dominasi satu perspektif dalam kebijakan CHT berisiko mengabaikan realitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini. 

    “Ada perkebunan, ada pertanian, ada perindustrian, ada perdagangan. Libatkan mereka untuk mengkalkulasi secara legal, tentang apa-apa yang termasuk dalam kenaikan cukai itu, sekaligus juga menakar dimensi-dimensi berbagai sektor tadi secara berimbang,” kata Widyanta dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

    Menurut dia, sektor yang menyerap lebih dari 6 juta pekerja ini harus memiliki proteksi di tengah pelemahan daya beli, khususnya bagi petani dan buruh di pabrik rokok. 

    Sebab, untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini, pendapatan para pekerja pun harus stabil. Kenaikan cukai rokok dinilai tak serta merta menurunkan pravelensi konsumsi masyarakat terhadap rokok, sebab maraknya peredaran rokok ilegal murah. 

    “Itu yang mesti dipertimbangkan, diperhitungkan dengan matang dan dikelola dengan multi-sektoralitas,” tegasnya.

    Dia pun mendorong pemerintah untuk dapat mengelola isu ini secara menyeluruh dan berimbang. Perhitungan kebijakan secara menyeluruh holistik seperti itu dapat mendorong tata kelola potensi sumber daya yang Indonesia punya.

    Terlebih, pengenaan cukai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Merujuk pada data Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) kontribusi cukai rokok masih menjadi yang terbesar. Pada 2022, realisasi cukai rokok mencapai Rp218,6 triliun, kemudian turun menjadi Rp213,48 triliun pada 2023, dan mencapai Rp216,9 triliun pada 2024. 

    Pada 2024, CHT menyumbang Rp216,9 triliun dari total penerimaan cukai Rp226,4 triliun. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, penerimaan cukai mencapai Rp17,1 triliun. 

    Total penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp122,9 triliun atau 40,7% dari target APBN. Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan CHT sebesar Rp230,09 triliun dari total target penerimaan cukai sebesar Rp301,6 triliun.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama, mengatakan penentuan tarif cukai akan mempertimbangkan berbagai aspek lintas sektor.

    “Terkait usulan [moratorium cukai] tersebut akan dilihat dari pengendalian konsumsi hasil tembakau, industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan capaian negara, dan peredaran rokok ilegal yang setiap saat dilakukan pencegahan,” ujar Djaka.

    Pernyataan ini merupakan respons atas desakan dari pelaku industri dan berbagai kalangan yang meminta pemerintah tidak menaikkan tarif CHT hingga tiga tahun ke depan. 

    Kekhawatiran utama adalah bahwa kenaikan tarif yang terlalu agresif dapat menekan industri, meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatkan pergeseran konsumsi ke produk ilegal yang semakin masif akhir-akhir ini. 

    Djaka menambahkan bahwa keputusan terkait tarif CHT tidak hanya menjadi kewenangan Bea Cukai, melainkan merupakan hasil koordinasi lintas direktorat. 

    “Dalam rumusan kebijakan cukai, Bea Cukai tidak berdiri sendiri tapi berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal,” jelasnya.

  • Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pusat kembali mem­­­per­li­­hat­­­kan celah serius dalam penyelenggaraan layanan publik.

    Sejak awal 2025, program transportasi publik dengan skema buy the service (BTS), yang selama ini diandalkan untuk me­­­ngurai kemacetan dan me­­­nyediakan transportasi terjangkau, mengalami stagnasi. Sejumlah kota besar, seperti Bogor, Den­­­pasar, dan Solo terpaksa menghentikan atau me­­­mang­­­kas layanan karena subsidi pusat tidak lagi tersedia.

    Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp31 triliun menjadi sekitar Rp17,7 triliun untuk tahun 2025. Alokasi program BTS pun terpangkas signifikan. Dari 11 kota pada 2024, kini hanya 8 kota yang masih mendapat subsidi, yakni Bandung, Solo, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado (Kompas, 2024).

    Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga akhir 2023, jumlah kendaraan telah menembus 150 juta unit. Di Jabodetabek saja, pertumbuhan kendaraan mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Lonjakan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas transportasi publik yang memadai.

    Dampaknya sangat terasa. Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun (CNBC Indonesia, 2024). Di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah per tahun (Jabarinsight, 2024).

    Krisis transportasi juga berdampak pada lingkungan. KLHK melaporkan, sektor transportasi menyumbang sekitar 28% emisi karbon nasional. Data Kementerian Perhubungan menyebut total emisi CO2 Indonesia mencapai 1,3 gigaton pada 2022, sebagian besar berasal dari transportasi berbasis bahan bakar fosil (Media Indonesia, 2024).

    Fakta ini mengindikasikan persoalan lebih dalam, yaitu lemahnya perencanaan, minimnya akuntabilitas, dan absennya pengawasan yang efektif. Situasi ini sejalan dengan konsepsi Governance Failure (Stoker, 1998), yakni kegagalan tata kelola akibat ketidaksinkronan antarlembaga, lemahnya kapasitas daerah, dan rendahnya partisipasi publik.

    Buruknya tata kelola diperparah oleh lemahnya pengawasan eksternal. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki peran sentral, tidak hanya menunggu aduan masyarakat, tetapi juga secara proaktif melakukan investigasi atas potensi maladministrasi, termasuk penghentian layanan transportasi publik secara tiba-tiba tanpa solusi yang memadai.

    Krisis seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang. Penguatan pengawasan layanan publik mutlak menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tata kelola yang sehat, lembaga pengawasan eksternal perlu lebih progresif, tidak sekadar menunggu laporan resmi.

    Krisis BTS juga menjadi pengingat bahwa keputusan politik kerap kali lebih ditentukan oleh kepentingan jangka pendek ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Ini sejalan dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan kebijakan publik dikendalikan oleh logika politik elektoral, bukan kepentingan publik jangka panjang.

    Jika situasi ini dibiarkan, konsekuensinya bukan hanya stagnasi layanan publik, tetapi juga makin melemahnya kepercayaan publik terhadap negara, meningkatnya polusi, ketimpangan akses layanan antar daerah, dan penurunan produktivitas perkotaan.

    Sejalan dengan upaya membangun tata kelola layanan publik yang kredibel, beberapa langkah korektif perlu segera diambil.

    Pertama, pemerintah daerah harus mulai membangun mekanisme pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan. Ketergantungan mutlak pada subsidi pusat hanya membuat layanan publik rapuh. Dana transportasi kota, retribusi lalu lintas, dan skema pembiayaan inovatif perlu dioptimalkan.

    Kedua, pengawasan layanan transportasi publik harus diperkuat. Ombudsman bersama kementerian dan pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring berbasis data, seperti dashboard layanan yang memuat indikator kinerja, uptime, dan evaluasi real-time.

    Ketiga, partisipasi masyarakat harus dilembagakan secara sistematis. Pembentukan dewan konsultatif transportasi di tingkat kota, yang melibatkan akademisi, pengguna layanan, dan masyarakat sipil, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Keempat, transisi menuju transportasi rendah emisi harus dipercepat. Insentif fiskal, seperti penghapusan bea masuk kendaraan listrik dan penurunan pajak kendaraan ramah lingkungan, perlu diperluas agar target elektrifikasi dapat tercapai.

    Kelima, lembaga pengawasan publik perlu lebih aktif melakukan investigasi inisiatif atas layanan strategis seperti transportasi publik, sebagai bagian dari upaya preventif mencegah terulangnya maladministrasi.

    Transportasi publik adalah salah satu indikator paling nyata hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan rakyat. Penghentian layanan BTS bukan sekadar konsekuensi dari keterbatasan anggaran, melainkan cerminan lemahnya perencanaan, tata kelola, dan pengawasan.

    Penguatan pengawasan atas layanan publik, termasuk sektor transportasi, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun negara yang kredibel, akuntabel, dan benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat.

  • Tarif Trump jadi Fokus Pertemuan Para Menlu Asean di Malaysia

    Tarif Trump jadi Fokus Pertemuan Para Menlu Asean di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Para menteri luar negeri Asia Tenggara atau Asean dijadwalkan bertemu di Malaysia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) serta memanasnya sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. 

    Melansir Reuters, pertemuan di Malaysia yang diikuti oleh 10 negara anggota Asean itu akan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan pada Kamis dan Jumat bersama mitra dagang utama, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, India, dan Uni Eropa.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menlu Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan hadir dalam rangkaian pertemuan di Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga dipastikan datang dalam kunjungan perdananya ke Asia, dengan misi meredakan ketegangan dengan sekutu dan mitra yang terusik oleh kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Trump pada Senin (7/7/2025) mengumumkan tarif impor baru yang cukup besar, yakni antara 25% hingga 40% terhadap enam negara Asia Tenggara, meski sejumlah negara sebelumnya telah berupaya memberikan konsesi luas demi menegosiasikan penurunan tarif.

    Sebagai kawasan yang mengandalkan ekspor, Asean merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia. Beberapa negara anggota bahkan menjadi penerima manfaat dari pergeseran rantai pasok global yang menjauh dari China. 

    Adapun, hingga kini, baru Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS untuk menurunkan tarif dari 46% menjadi 20%.

    Indonesia, Thailand, dan Malaysia menyatakan akan mendorong pembicaraan lanjutan sebelum tarif diberlakukan pada 1 Agustus 2025.

    Tarif Dinilai Kontraproduktif

    Dalam draf rancangan komunike bersama yang dikutip dari Reuters, para menlu Asean akan menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian yang berkembang dalam lanskap ekonomi internasional, khususnya tindakan sepihak terkait tarif.

    Rancangan bertanggal 7 Juli itu disusun sebelum pengumuman tarif terbaru dan tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Bahasa yang digunakan pun serupa dengan pernyataan para pemimpin Asean pada Mei lalu, yang menilai kebijakan tarif bersifat kontraproduktif dan berisiko memperburuk fragmentasi ekonomi global.

    Pada April lalu, Asean menegaskan tidak akan mengambil langkah balasan atas kebijakan tarif dan para pemimpinnya berkomitmen bahwa setiap kesepakatan bilateral yang dicapai dengan Washington tidak akan merugikan sesama anggota Asean.

    Ekonom senior Asean dari OCBC Lavanya Ventakeswaran mengatakan negara-negara seperti Vietnam juga menghadapi ketidakpastian tambahan terkait kebijakan tarif yang menargetkan aktivitas transshipment, yaitu pengiriman barang asal China yang dialihkan melalui negara ketiga. 

    Namun, dia menilai masih banyak tanda tanya terkait implementasi dan pengawasan kebijakan ini. “Intinya, ke depan situasinya akan semakin kompleks,” kata Ventakeswaran.

  • Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif impor baru terhadap 14 negara, termasuk Indonesia.

    Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif tertinggi, yakni 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (25%) dan Vietnam (20%).

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Trump melalui akun TruthSocial pada Selasa (8/7/2025). Tarif akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025.

    Dalam surat resminya, Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan seimbang bagi Amerika Serikat.

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    Jika dibandingkan dengan sesama anggota Asean, tarif untuk Indonesia terbilang cukup besar. Tarif yang diterapkan kepada Indonesia lebih besar dibandingkan tarif untuk Malaysia yang sebesar 25% dan Vietnam yang hanya 20%.

    Myanmar dan Laos dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing 40%. Sementara itu, tarif untuk Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%.

    Sebagian besar negara mendapat sedikit penurunan tarif dibandingkan dengan bea yang diumumkan pada awal April lalu. Secara terperinci, tarif impor Laos turun dari 48% menjadi 40%; Myanmar dari 44% menjadi 40%; Kamboja dari 49% menjadi 40%;

    Sementara itu, tarif impor untuk Vietnam mendapat pemangkasan tajam dari 46% menjadi 20% usai mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Di sisi lain, tarif untuk Malaysia naik dari sebelumnya 24%.

    Berbeda dengan Vietnam dan Inggris yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS, Indonesia belum menunjukkan progres serupa. Hal ini turut mempengaruhi kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia.

    Trump mengingatkan bahwa tarif ini bisa saja meningkat bila negara-negara tersebut memberlakukan tarif tambahan terhadap barang dari AS.

    “AS akan menambahkan besaran kenaikan tersebut di atas tarif dasar 25%,” tegasnya.

    Adapun, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara negara mitra dagang dengan Amerika Serikat. 

    Dia menerangkan bahwa surat yang dikirimkan AS ini tetap mencerminkan kekuatan dan komitmen hubungan perdagangan AS terhadap negara-negara tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan mitra dagang, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan berbagai negara. 

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” terangnya. 

    Trump mengundang berbagai negara untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. Kendati demikian, tak dipungkiri, setelah bertahun-tahun untuk membahas hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    Ancaman Tarif Tambahan

    Di tengah eskalasi tarif global ini, Trump juga mengalihkan sorotan ke negara-negara berkembang anggota BRICS yang sedang menggelar pertemuan puncak di Brasil. 

    Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan “anti-Amerika”.

    “Tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan secara individual terhadap negara-negara yang mengambil langkah kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Amerika,” ungkap seorang sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.

    Kelompok BRICS terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Masih Diupayakan

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menuturkan, pemerintah masih mengkaji terkait dengan keputusan Trump untuk tetap menerapkan tarif 32% terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia. 

    Bambang menyebut pemerintah juga belum mengambil keputusan dalam menyikapi keputusan Presiden AS itu lantaran tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga saat ini tengah dalam perjalanan ke Negeri Paman Sam itu. 

    “Harapannya tuntutan kita bisa dipenuhi. Di bawah 32%, cuma itu tim masih bekerja untuk itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

    Saat ditanya mengenai apa yang menyebabkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS, Bambang mengaku yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah tim negosiator yang dipimpin Menko Airlangga itu. 

    “Selama ini [yang mengetahui] itu timnya Pak Airlangga Hartarto,” ujar Purnawirawan TNI AU itu. 

  • Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahmad Rizal Ramdhani, seorang perwira tinggi TNI, menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

    Erick menjelaskan bahwa Ahmad Rizal menggantikan posisi Dirut Perum Bulog sebelumnya, Novi Helmy Prasetya yang dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025. Novi juga merupakan perwira tinggi TNI.

    “Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya [Ahmad Rizal Ramdhani]. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat],” kata Erick setelah agenda Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sebelumnya, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. Erick sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

    Pemerintah telah mengganti pucuk pimpinan Perum Bulog sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir sejak 2019. Sosok yang menjabat di perusahaan tidak pernah bertahan lama.  

    Masa jabatan Novi sebagai Dirut tergolong singkat, yakni sekitar empat bulan. Untuk diketahui, Novi diangkat sebagai Dirut pada Februari 2025, melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025. 

    Novi kala itu menggantikan posisi Wahyu Suparyono yang juga baru menjabat selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak pertama kali ditunjuk pada September 2024. 

    Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024 bulan September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Mantan Dirut PT Asabri (Persero) itu menggantikan Bayu yang telah menduduki posisi Dirut Perum Bulog selama kurang lebih sembilan bulan lamanya. 

    Adapun, Budi Waseso menjadi Dirut dengan masa jabatan terlama sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. Di awal masa jabatan Erick, posisi Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso.  

    Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.  

    Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015. 

  • Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping

    Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping

    Bisnis.com, JAKARTA — Surya Tri Harto dikukuhkan sebagai direktur utama PT Pertamina International Shipping (PIS) pada Selasa (8/7/2025).

    Surya menggantikan Yoki Firnandi yang terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Adapun, penunjukan Surya sebagai pucuk pimpinan PIS dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    “Hari ini telah dilakukan pengukuhan jajaran direksi di Pertamina International Shipping, yang ditetapkan oleh pemegang saham,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron kepada Bisnis.

    Dia menyebut, pihaknya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

    “Kami optimistis, jajaran direksi bisa melanjutkan transformasi bisnis untuk terus mencatat kinerja positif dan meningkatkan profesionalitas pelayanan untuk masyarakat,” imbuh Baron.

    Surya sendiri bukan wajah baru di PT Pertamina (Persero) dan subholdingnya. Pria kelahiran Sumatra Barat pada 21 Oktober 1966 itu bergabung dengan Pertamina sejak 1994 dan meniti karir dari engineer staff.

    Karirnya di perusahaan pelat merah itu terbilang moncer. Surya naik jabatan menjadi asisten manajer pemasaran pada 2005. Dia kemudian menjabat manajer junior, termasuk pengembangan sistem & bisnis aviasi pada 2006.

    Berikutnya, dia ditunjuk sebagai manajer regional Jakarta pada periode 2009 hingga 2013. Setelah itu, Surya menjabat manajer jaminan kualitas pada 2013 hingga 2019.

    Surya juga pernah mencicipi jabatan sebagai VP ship chartering & performance sejak 2019 hingga 2020. Adapun, jabatan terakhirnya adalah direktur human capital & corporate services PIS.

    Di bidang pendidikan, Surya merupakan Sarjana Teknik Sipil, Universitas Andalas (1991). Lalu, dia meraih gelar Magister Teknik dalam bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia pada 2002 serta Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada 2009.

    Sementara itu, dalam pendidikan eksekutif Surya telah mengikuti General Management Program di Harvard Bussiness School, Amerika Serikat pada 2012 serta Global Executive Development Program, kerja sama Pertamina dengan INSEAD Singapore pada 2014.