Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Budi Arie Samakan Pembentukan Kopdes dengan Era Covid: Tak Ada Pengalaman

    Budi Arie Samakan Pembentukan Kopdes dengan Era Covid: Tak Ada Pengalaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menganalogikan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sama seperti penanganan kasus Covid-19 yang pernah menghantam dunia pada beberapa tahun lalu.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengaku, pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih merupakan perpaduan antara insting dan teknokrasi lantaran tak ada pengalaman yang mendasari pembentukan ini.

    “Ini [Kopdes Merah Putih] sama kayak Covid, enggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi, ini setengah-setengah nih, karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana di bukunya? Kan enggak ada,” kata Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Terlebih, Budi menuturkan bahwa tidak ada acuan alias benchmark di dunia dalam membentuk 80.000 Kopdes Merah Putih. Untuk itu, dia menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan sejarah baru.

    “Kalau ngomong teorinya, ada enggak teorinya? Saya juga enggak tahu karena belum adapun satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia,” terangnya.

    Adapun, dalam hal pengelolaannya, Budi menuturkan bahwa Kopdes Merah Putih akan diimplementasikan melalui pendekatan bottom-up, meski idenya berdasar pada top-down. Pasalnya, kata dia, kopdes akan melibatkan partisipasi dari masyarakat desa.

    Budi optimistis kehadiran 80.000 Kopdes Merah Putih akan berdampak positif terhadap ekonomi desa. Menurutnya, dalam 5 tahun ke depan, kopdes bisa menjadi alat ukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk mengentaskan angka stunting.

    Budi mengklaim bahwa saat ini Kemenkop dan kementerian/lembaga melalui satuan tugas (satgas) tengah mempertajam indikator dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa.

    “Misalnya, berapa kemiskinan ekstrem, berapa peningkatan kesejahteraan, stunting, supaya kita punya alat ukur dan dampak yang tercatat, terukur, dan terdampak termasuk juga di beberapa daerah yang punya potensi-potensi kerawanan,” imbuhnya.

    Berdasarkan catatan Kemenkop, per 9 Juli 2025 pukul 08.30 WIB, menunjukkan sebanyak 77.086 atau 95,69% Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum. Sementara itu, 80.560 desa/kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Di sisi lain, Kemenkop juga telah merumuskan peta jalan (roadmap) Kopdes Merah Putih selama periode 2025–2029. Budi menuturkan bahwa pembentukan Kopdes dirancang secara bertahap dari tahun ke tahun.

    Pada 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih dimulai dengan pembentukan badan hukum/kelembagaan koperasi, pembangunan sarana dan pengoperasian, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi.

    Setahun kemudian, akan dilakukan pembangunan sarana dan pengoperasian lanjutan, digitalisasi, konsolidasi jaringan, dan pengembangan hilirisasi produk/komoditas. Pada 2027, Kopdes Merah Putih akan dilakukan konsolidasi jaringan hingga pengembangan produk unggulan ekspor.

    Selanjutnya, hilirisasi dan integrasi produk Kopdes Merah Putih ketahanan pangan regional/lokal melalui jaringan provinsi dan kabupaten/kota, serta ekspor produk/komoditas hasil jaringan akan dilakukan pada 2028 mendatang.

    Pada akhirnya, Budi menuturkan bahwa peta jalan Kopdes Merah Putih akan menjadi pilar kemandirian ekonomi desa, pondasi ketahanan pangan, dan poros pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029.

    “Tahun 2027, koperasi akan mulai masuk di tahap konsolidasi jaringan dan realisasi produk, di tahun 2028 pada pengembangan produk unggulan ekspor, dan tahun 2029 kita menargetkan hadirnya pilar ekonomi desa dengan koperasi sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

  • Produk Farmasi Kena Tarif Trump 200%, Indef: Sasarannya Bukan RI

    Produk Farmasi Kena Tarif Trump 200%, Indef: Sasarannya Bukan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Indef memproyeksi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif 200% terhadap impor produk farmasi tidak akan membuat Indonesia merugi secara signifikan. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef adalah Andry Satrio Nugroho mengatakan, kebijakan tarif tinggi tersebut menyasar ke produk farmasi yang berasal dari Irlandia. 

    “Kemungkinan akan menyasar ke negara seperti Irlandia ya, yang mana AS pada tahun 2024 mengimpor setara US$50,3 miliar dan negara-negara lain yang menyuplai produk-produk farmasi seperti Swiss, Jerman, bahkan Singapura dan India,” kata Andry kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025). 

    Untuk itu dia meyakini sasaran utama dari pengenaan tarif tersebut tidak menyasar ke Indonesia. Terlebih, ekspor produk farmasi Indonesia ke AS sangat minim. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk farmasi (HS 30) ke AS mencapai US$14.897 dengan volume 397 kg pada periode Januari-April 2025. 

    Secara nilai, angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$8.875, sedangkan secara volume lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 596 kg. 

    “Jadi, tentu kalau berbicara mengenai Indonesia, Indonesia sendiri menurut saya masih sedikit ya ekspor ke Amerika Serikat, bahkan banyak ekspor yang dilakukan oleh Indonesia itu mengarah kepada negara-negara tetangga atau negara Asia Tenggara,” jelasnya. 

    Adapun, ekspor produk farmasi Indonesia tahun lalu tercatat US$111 juta dengan negara tujuan terbesar ke India, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. 

    Kendati demikian, kebijakan Trump ini disebut dapat berdampak pada investasi AS di sektor farmasi global. Andry melihat cukup banyak investasi sektor farmasi AS di Indonesia. 

    “Hari ini produk-produk farmasi kita masih dipenuhi oleh produk-produk impor, harapannya sebetulnya kan investasi masuk dari manufaktur yang tentunya berasal dari Amerika Serikat,” tuturnya. 

    Jika diberlakukan pengenaan tarif 200%, Indonesia maupun negara lain dinilai akan kesulitan mendapatkan investasi dari perusahaan farmasi AS. 

    Diberitakan sebelumnya, Trump menyatakan akan memberi waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun agar produsen farmasi bisa memindahkan produksi mereka ke dalam negeri, sebelum memberlakukan tarif tinggi. 

    “Kami akan beri waktu sekitar setahun atau 1,5 tahun. Setelah itu, jika masih mengimpor obat-obatan dan produk terkait ke AS, mereka akan dikenakan tarif sangat tinggi, sekitar 200%. Kami beri masa transisi agar mereka bisa bersiap,” jelas Trump.

    Trump berulang kali menyebut produksi obat di luar negeri sebagai ancaman keamanan nasional dan mendorong perusahaan untuk merelokasi pabrik ke AS. Beberapa perusahaan farmasi telah menanggapi dengan mengumumkan investasi manufaktur bernilai miliaran dolar di AS. 

    Jika diberlakukan, tarif tersebut diprediksi akan sangat berdampak pada Irlandia—negara yang mencatat surplus perdagangan sebesar US$54 miliar dengan AS, sebagian besar berasal dari ekspor produk farmasi.  

    Irlandia menjadi basis produksi bagi perusahaan AS seperti Eli Lilly dan Pfizer, yang mengoperasikan hampir dua lusin fasilitas manufaktur untuk mengekspor ke AS, menurut analisis TD Cowen.

  • Darurat Rokok Ilegal, Bea Cukai Bentuk Satgas Nasional

    Darurat Rokok Ilegal, Bea Cukai Bentuk Satgas Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal sebagai upaya memperkuat pemberantasan rokok ilegal di Indonesia.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama menjelaskan satuan tugas (satgas) itu merupakan langkah menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan melindungi penerimaan negara dari kebocoran akibat peredaran rokok ilegal.

    “Satgas ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan,” ujar Djaka dalam konferensi pers di Malang, dikutip dari rilis media Bea Cukai, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan satgas akan bergerak secara nasional, dengan mengedepankan operasi terpadu yang masif dan berdampak langsung terhadap potensi penerimaan negara. Bea Cukai, sambungnya, juga akan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, hingga pemerintah daerah.

    Pembentukan satgas ini merupakan kelanjutan dari Operasi Gurita, operasi nasional Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal.

    Hingga 6 Juli 2025, Operasi Gurita telah mencatat: 4.214 kali penindakan, 195,4 juta batang rokok ilegal diamankan, 22 kasus naik ke tahap penyidikan, 11 surat tagihan cukai (STCK) senilai Rp1,2 miliar diterbitkan, 363 kasus penindakan ultimum remedium dengan potensi penerimaan negara Rp24,4 miliar.

    “Data ini membuktikan bahwa penindakan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi lintas instansi untuk memutus rantai peredaran rokok ilegal dari hulu ke hilir,” kata Djaka.

    Djaka menegaskan, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran pelaku usaha dan masyarakat. 

    Cukai Tinggi Penyebab Rokok Ilegal?

    Adapun Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho meyakini maraknya rokok ilegal merupakan imbas dari cukai tinggi yang memicu harga rokok legal mahal.

    “Peningkatan rokok ilegal itu menjadi salah satu hal yang menurut saya justru meningkatkan risiko terhadap turunnya penerimaan dari cukai,” kata Andry kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025).

    Untuk itu, dia mendukung moratorium atau penangguhan sementara kenaikan tarif cukai selama 2—3 tahun sebagai solusi untuk memperbaiki penerimaan negara yang dinilai tidak optimal dalam beberapa tahun terakhir.

    Usulan ini muncul seiring dengan kekhawatiran terhadap terus menurunnya efektivitas kebijakan cukai akibat meningkatnya peredaran rokok ilegal.

    “Pertama yang saya ingin tekankan adalah tentunya kita apresiasi kepada pemerintah yang sudah menerapkan cukai secara multi-year. Artinya perusahaan atau para pelaku industri dari tembakau ini bisa menghitung terkait dengan setoran cukai yang akan datang,” ujarnya. 

    Hanya saja, dia menyoroti bahwa kenaikan tarif cukai yang tinggi tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara. Sebaliknya, tingginya tarif justru memperlebar selisih harga antara rokok legal dan ilegal, sehingga konsumen cenderung beralih ke produk tanpa cukai.

    Di sisi lain, kebijakan moratorium juga disebut dapat memberikan ruang bagi industri untuk beradaptasi dan kembali memperkuat fondasi usahanya. 

    Sementara itu, pemerintah bisa menggunakan waktu tersebut untuk mengevaluasi kebijakan cukai secara menyeluruh agar lebih seimbang antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri.

    “Kalau hanya dari sisi law enforcement pastinya akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka yang perlu digali adalah bagaimana dari sisi regulasi kebijakan cukainya itu sendiri, mencari titik tengah,” ujarnya.

    Apabila kebijakan saat ini terus berlanjut tanpa penyesuaian, dia memperingatkan bahwa bukan hanya penerimaan negara yang terancam hilang, tetapi juga penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi di wilayah sentra industri tembakau.

  • RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

    Sejauh ini, kata Haryo, Indonesia telah menyampaikan tawaran-tawaran terbaik kepada AS, termasuk dalam bentuk second best offer yang disebut pemerintah AS sebagai tawaran yang sangat baik. Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Trump.

    “Kemudian ini belum berakhir, saya melihat keputusan ini masih menunggu respons dari setiap negara apa yang akan ditawarkan kembali. Jadi kata 32% itu belum final, kita masih akan terus respons dan berunding kembali dan menawarkan nilai-nilai lebih untuk jadi pertimbangan Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Haryo menambahkan, selain tarif, negosiasi juga mencakup aspek hambatan non-tarif. Menurutnya, Indonesia selama ini juga terus mendorong perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi, baik untuk AS maupun negara lain.

    Dia mencontohkan bahwa tim negosiasi sudah menyampaikan berbagai upaya perbaikan hambatan non-tarif yang dilakukan seperti penerapan (OSS) Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan utama saat ini tetap pada tarif, terutama terkait volume perdagangan dan komoditas prioritas.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

  • Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

    Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa jumlah transfer ke daerah alias TKD dari bendahara negara terus meningkat setiap tahunnya, tetapi ketimpangan tak kunjung berakhir.

    Dirinya menyampaikan hal tersebut di depan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/7/2025).

    Menurutnya, dalam 24 tahun terakhir atau sejak 2001 saat memasuki era desentralisasi fiskal, dana TKD naik signifikan dari Rp81,7 triliun menjadi Rp864,1 triliun pada 2025. 

    “Itu kenaikannya luar biasa. Jadi kalau tadi disampaikan masih ada ketimpangan, Ini padahal dengan transfer yang cukup besar ke daerah,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa transfer yang pemerintah lakukan pada dasarnya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan antara pusat dan daerah (vertical imbalances) maupun antardaerah (horizontal imbalances). 

    Melihat outlook 2025, pemerintah diprediksi akan mengucurkan TKD, sekaligus Dana Desa di dalamnya, senilai Rp864,1 triliun atau 93,9% dari pagu awal senilai Rp919,9 triliun.

    “[TKD] tahun 2025 ini sekarang mencapai Rp864 triliun, karena DAK Fisik untuk infrastruktur sekarang dilakukan direct dari pusat, untuk kemudian menjamin bahwa pelaksanaannya bisa dijalankan secara konsisten,” lanjut Sri Mulyani.

    Hingga 30 Juni 2025 atau semester I, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan semester I/2024 yang kala itu senilai Rp400,1 triliun. 

    Utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    Pada tahun ini, dilakukan penyaluran TKD berbasis kinerja seperti DAU specific grant (SG) yang mendukung pemerataan layanan termasuk untuk PPPK. 

    Melalui DAU SG, Sri Mulyani memberikan syarat salur sehingga tidak diberikan cek kosong, namun harus memiliki atau mencapai syarat tertentu untuk dapat menerima TKD.

    Selain itu, terdapat perubahan pola penyaluran DBH dari kuartalan menjadi bulanan, mendorong perbaikan kualitas belnja APDB melalui efisiensi—selayaknya pemerintah pusat yang juga efisiensi. 

    Kemudian pada tahun ini pula, pemerintah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung dari pusat, bukan lagi dari daerah. Hal ini imbas penyaluran TPD di daerah yang kerap tidak tepat waktu. 

    Terakhir, TKD pada tahun ini juga akan mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Adapun, secara perinci, realisasi TKD paling tinggi berasal dari Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta yang telah mencapai 66,7% hingga akhir semester I/2025. Kemudian diikuti Dana Desa yang mencapai 53,9% dari pagu, serta DAU yang telah mencapai 50,4%. 

    Sementara realisasi yang minim berasal dari Dana Otonomi Khusus yang baru mencapai 19,4% atau senilai Rp3,4 triliun dari total alokasi Rp17,5 triliun.

    Data transfe ke daerah yang mencerminkan desentralisasi fiskal. / dok Kemenkeu

  • Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan AS di tengah kebijakan proteksionis yang tengah digencarkan Presiden Donald Trump.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, meski proposal dagang yang diajukan Indonesia selama proses negosiasi dianggap baik oleh AS, pemerintah menyadari hasil akhir negosiasi tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

    “Kita juga tentu tidak bisa berharap sepenuhnya untuk keberhasilan seperti apa yang kita mau, karena ini AS ini kan sekarang bukan dengan Indonesia saja tapi dengan juga berbagai negara,” jelas Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

    Pemerintah, sambungnya, menyadari AS akan sangat sibuk dan perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Dia mencontohkan Trump yang secara tidak terduga mengumumkan tarif baru sebesar 32% ke Indonesia pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    Haryo mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025.

    “Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya akan fokus ke AS. Saat ini, Haryo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor, termasuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian dagang lainnya.

    “Karena untuk membuka pangsa pasar yang baru,” ungkapnya.

    Pengumuman Trump

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.

  • Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Melansir situs resmi PLN EPI, para pemegang saham menunjuk Rakhmad Dewanto sebagai direktur utama menggantikan Iwan Agung Firstantara. Adapun, Rakhmad sebelumnya menjabat sebagai direktur gas dan BBM.

    Lalu, posisi direktur gas dan BBM kini ditempati oleh Erma Melina Sarahwati. Selain itu, para pemegang saham juga menunjuk Hokkop Situngkir sebagai direktur biomassa. Hokkop menggantikan posisi Antonius Aris.

    Sementara itu, posisi direktur batu bara masih ditempati oleh Ary Bastari. Lalu, direktur management human capital dan administrasi masih diemban oleh Dedeng Hidayat.

    Kemudian, posisi direktur keuangan dan manajemen risiko masih ditempati oleh Efin Febriantoro.

    Selain jajaran direksi, PLN EPI juga merombak susunan komisaris. Para pemegang saham menunjuk Nikson Silalahi sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Nikson menggantikan Achmad Bakir Pasaman pada posisi tersebut.

    Para pemegang saham juga menunjuk Wamenpora Taufik Hidayat, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, dan Julizar Idris sebagai komisaris, serta Ridwan Dhani Wirianata sebagai komisaris independen.

    Berikut daftar direksi dan komisaris terbaru PLN EPI:

    Direksi PLN EPI

    – Rakhmad Dewanto: Direktur Utama

    – Erma Melina Sarahwati: Direktur Gas dan BBM

    – Hokkop Situngkir: Direktur Biomassa

    – Ary Bastari: Direktur Batu bara

    – Dedeng Hidayat: Direktur Management Human Capital dan Administrasi

    – Efin Febriantoro R: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

    Komisaris PLN EPI

    – Nikson Silalahi: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    – Anggawira: Komisaris

    – Julizar Idris: Komisaris

    – Taufik Hidayat: Komisaris

    – Ridwan Dhani Wirianata: Komisaris Independen

  • Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Pengamat menilai wacana pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui pungutan bea keluar emas dan batu bara berpotensi menekan pelaku industri.

    Wacana pungutan bea keluar itu sebelumnya muncul dari Ketua Komisi XI DPR sekaligus pimpinan Panja Penerimaan Mukhamad Misbakhun yang melaporkan hasil rapat panja, yang salah satunya menyepakati kebijakan teknis kepabeanan dan cukai sebagai implementasi kebijakan umum perpajakan.   

    DPR dan pemerintah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada pengaturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menilai kebijakan itu bakal berdampak signifikan bagi pelaku usaha, khususnya batu bara. Apalagi, harga emas hitam itu kini tengah anjlok.

    “Dampaknya akan sangat signifikan bagi industri pertambangan batu bara mengingat saat ini komoditas tersebut sedang tertekan harganya. Tentu akan berdampak kepada keuntungan bisnis tersebut,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Ucapan Rizal tentu bukan isapan jempol. Harga batu bara acuan (HBA) sepanjang tahun ini relatif turun. Tercatat HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Juli 2025 ditetapkan sebesar US$107,35 per ton. Angka itu turun dibanding Januari 2025 yang senilai US$124,01 per ton.

    Rizal menuturkan, pemerintah memang sedang menggenjot pendapatan negara di tengah gejolak geopolitik global yang saat ini terjadi. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pengenaan bea kelauar untuk emas dan batu bara itu.

    “Mengingat saat ini juga terjadi kelesuan impor batu bara oleh China yang menjadi penentu harga batu bara global,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, lesunya permintaan batu bara dari China itu membuat harga terus turun. Selain itu, dia mengatakan, para pelaku usaha juga ternah menanggung beban pengenaan royalti.

    Saat ini, kata Rizal, pemerintah juga sudah melakukan perubahan untuk prosentase royalti terhadap komoditas batu bara dan bahkan ada yang mencapai 28% terutama untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) atau kelanjutan perpanjangannya.

    “Apabila harga terus menurun dan pengeluaran tambahan meningkat tentu saja akan dilakukan rasionalisasi stripping ratio sehingga terganggunya konservasi batu bara ke depan,” ucap Rizal.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM pun buka suara terkait wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas tersebut. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi detil dari wacana tersebut. Pihaknya pun belum berbicara dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal melakukan pembahasan dengan Kemenkeu.

    “Kami akan duduk bersama Kemenkeu,” kata Yuliot di Le Meridien Hotel Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan, penetapan bea keluar untuk emas dan batu bara harus dilihat secara adil. Menurutnya, kebijakan itu pun harus mengacu pada harga di pasar internasional.

    Dengan kata lain, jika harga internasional sedang anjlok, sementara pungutan bea keluar diberlakukan, maka pelaku usaha bisa tertekan.

    “Kalau permintaanya lemah, [lalu] kenakan kenakan bea keluar, justru ini akan berdampak. Jadi ini gak ada yang beli juga. Jadi kita melihat kompetitif dari komoditas yang kita miliki,” jelas Yuliot.

  • SRC Gandeng PT Pos Perkuat Akses Logistik Nasional

    SRC Gandeng PT Pos Perkuat Akses Logistik Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Sampoerna Retail Community (SRC) menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk memperkuat logistik nasional dengan menjadi titik pengiriman dan penerimaan barang hingga menjadi distributor meterai.

    Direktur Penjualan PT HM Sampoerna Tbk., Yohan Lesmana, mengatakan kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran program distribusi produk meterai resmi yang dimulai pada 7 Juli 2025. Selain distribusi meterai, kerja sama ini juga mencakup peran baru Toko SRC sebagai Pos Aja Drop Point.

    “Dengan jaringan toko kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia, kami ingin Toko SRC yang merupakan bagian dari program pemberdayaan UMKM Toko Kelontong Sampoerna menjadi lebih dari sekadar tempat belanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Yohan dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan sejak akhir Mei 2025, toko kelontong SRC telah mulai berfungsi sebagai titik pengiriman dan penerimaan barang, khususnya di wilayah yang selama ini belum optimal terjangkau layanan kurir dan logistik.

    Sementara itu, Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS), Romulus Sutanto, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memperluas akses logistik dan distribusi, sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari sektor jasa keuangan.

    “Kami percaya program ini akan menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan,” ujar Romulus.

    Plt Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi menilai pemanfaatan jaringan ritel lokal seperti Toko SRC merupakan kunci pemerataan akses layanan publik.

    “Dengan menggandeng jaringan Toko SRC, kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak titik dan mempercepat pemerataan akses layanan,” ujarnya.

    Kolaborasi ini juga mendukung program UMKM Naik Kelas dan transformasi pelayanan publik berbasis komunitas. Dengan lebih dari 250.000 toko selama 17 tahun, ekosistem SRC kini berperan aktif dalam memperkuat ekonomi daerah dan membuka akses layanan yang sebelumnya sulit dijangkau.

    “Kolaborasi ini merupakan wujud nyata langkah maju menuju Indonesia yang lebih terhubung, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.

  • Dampak Tarif Trump, AS Berpotensi Raup Bea Masuk US0 Miliar

    Dampak Tarif Trump, AS Berpotensi Raup Bea Masuk US$300 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyebut pemerintah berpotensi mendapat penerimaan bea masuk sebesar US$300 miliar dari kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Rabu (9/7/2025), Bessent menyebut penerimaan bea masuk dari kebijakan tarif telah mencapai sekitar US$100 miliar sepanjang 2025. Dia memperkirakan penerimaan tersebut akan melonjak menjadi US$300 miliar hingga akhir tahun.

    Bessent menyampaikan,  lonjakan pendapatan tarif sebagian besar mulai terealisasi pada kuartal II/2025, setelah Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% atas seluruh impor AS, serta menaikkan bea masuk untuk baja, aluminium, dan otomotif.

    “Jadi, kami memperkirakan totalnya bisa melewati US$300 miliar pada akhir tahun,” ujarnya dalam rapat kabinet di Gedung Putih.

    Menurut juru bicara Departemen Keuangan AS, proyeksi tersebut mengacu pada akhir tahun kalender 2025, yakni 31 Desember, bukan pada akhir tahun fiskal pemerintah AS yang jatuh pada 30 September.

    Apabila target US$300 miliar tercapai, maka penerimaan tarif akan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan tarif secara signifikan dan menyeluruh terhadap berbagai produk impor.

    Bessent menambahkan, Kantor Anggaran Kongres atau Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan bahwa pendapatan dari tarif selama 10 tahun ke depan akan mencapai US$2,8 triliun. Namun, menurutnya angka tersebut masih terlalu konservatif.

    Data Departemen Keuangan menunjukkan bea masuk bruto AS mencapai rekor tertinggi sebesar US$22,8 miliar pada Mei 2025, naik hampir empat kali lipat dibandingkan US$6,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, total penerimaan bea masuk sepanjang delapan bulan pertama tahun fiskal 2025 telah mencapai US$86,1 miliar, sementara untuk lima bulan pertama tahun kalender 2025 tercatat sebesar US$63,4 miliar.

    Hasil anggaran bulan Juni dijadwalkan akan diumumkan pada Jumat (11/7/2025) waktu setempat, dan diperkirakan menunjukkan lonjakan tambahan dalam penerimaan bea masuk. 

    Berdasarkan pernyataan harian keuangan Departemen Keuangan, hingga 30 Juni 2025 total gabungan bea masuk dan pajak cukai telah menembus US$122 miliar untuk tahun fiskal berjalan.

    Trump sebelumnya menetapkan tenggat baru pada 1 Agustus 2025 untuk mulai memberlakukan tarif timbal balik yang lebih tinggi terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. 

    Namun, pemerintahannya membuka peluang negosiasi dengan beberapa negara dalam tiga pekan ke depan untuk memperoleh keringanan.

    “Uang besar akan mulai masuk pada 1 Agustus. Hal itu sudah cukup jelas melalui surat-surat yang kami kirim kemarin dan hari ini,” kata Trump.

    Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengumumkan rencana penerapan tarif sebesar 50% atas impor tembaga—logam industri yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari konstruksi perumahan, elektronik konsumen, kendaraan, jaringan listrik hingga alat-alat militer. 

    Selain itu, tarif tambahan atas produk semikonduktor dan farmasi juga tengah dipersiapkan.