Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Perdagangan Global Tumbuh Positif pada Semester I/2025, Meski Ada Ancaman Tarif Trump

    Perdagangan Global Tumbuh Positif pada Semester I/2025, Meski Ada Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan global terus menunjukkan tren pertumbuhan pada semester I/2025, di tengah ancaman tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

    Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat nilai perdagangan barang dan jasa meningkat sekitar US$300 miliar sepanjang paruh pertama tahun ini.

    Dalam publikasi bertajuk Global Trade Update periode Juli 2025, UNCTAD menyebutkan pada kuartal I/2025 nilai perdagangan global tumbuh sebesar 1,5% secara kuartalan, sementara secara tahunan tumbuh sebesar 3,5%.

    Pertumbuhan serupa tercatat baik pada sektor barang (1,5%) maupun jasa (1,7%) selama kuartal I/2025. Sementara secara tahunan, jasa tumbuh jauh lebih tinggi yakni sekitar 9%, mencerminkan pergeseran struktur permintaan dan mobilitas global pascapandemi.

    Pada kuartal pertama 2025, tren perdagangan global melanjutkan laju kenaikan bertahap yang telah dimulai sejak paruh kedua tahun 2023.

    UNCTAD memperkirakan pertumbuhan perdagangan tetap positif pada kuartal II/2025, dengan proyeksi kenaikan 2% baik untuk barang maupun jasa. Secara agregat, perdagangan global diperkirakan tumbuh sekitar US$300 miliar selama semester I/2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor barang senilai US$230 miliar, dan jasa sebesar US$70 miliar.

    Kenaikan Harga Dorong Nilai Perdagangan

    UNCTAD juga mencatat adanya kenaikan harga barang yang diperdagangkan secara global pada kuartal I/2025, yang diperkirakan berlanjut pada kuartal berikutnya. Kenaikan harga ini menjadi salah satu faktor utama pendorong peningkatan nilai perdagangan barang, meskipun volume perdagangan hanya tumbuh sekitar 1%.

    Kondisi ini mencerminkan dinamika global yang masih dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, penyesuaian rantai pasok, dan fluktuasi harga energi dan komoditas.

    “Secara keseluruhan, pertumbuhan perdagangan pada paruh pertama tahun 2025 menunjukkan tren positif, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian kebijakan perdagangan yang meningkat, ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, dan kondisi ekonomi global yang menantang,” tulis laporan UNCTAD, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Meski outlook jangka pendek tetap positif, UNCTAD mengingatkan sejumlah risiko yang dapat membayangi pertumbuhan perdagangan global, antara lain ketidakpastian kebijakan tarif, konflik geopolitik, dan fragmentasi ekonomi global.

    UNCTAD menilai stabilitas perdagangan barang dan ekspansi kuat di sektor jasa menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global, namun menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dan keterbukaan pasar untuk menjaga momentum ini.

  • PTPN I dan Farm Fresh Nusantara Bakal Bangun Peternakan Sapi Perah di Garut

    PTPN I dan Farm Fresh Nusantara Bakal Bangun Peternakan Sapi Perah di Garut

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dan PT Farm Fresh Nusantara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bersyarat untuk pengembangan peternakan sapi perah terintegrasi di atas lahan seluas 237 hektare di Cisaruni, Garut, Jawa Barat.

    Direktur PT Farm Fresh Nusantara Ilyas Pratama Putra mengatakan pihaknya menargetkan populasi sapi perah sebanyak 3.000 ekor pada tahun ini sebagai bagian dari komitmen investasi jangka panjang di Indonesia.

    “Komitmen kami jelas, melakukan investasi nyata di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar akan susu,” kata Ilyas, mengutip laman resmi Kementerian Pertanian (Kementan), Sabtu (12/7/2025).

    Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas menyampaikan, kolaborasi ini merupakan momentum penting dalam membangun kawasan peternakan terintegrasi berbasis aset negara.

    Menurutnya, pengembangan lahan di Cisaruni tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

    “Kami akan mengawal penuh agar kerja sama ini berjalan baik dan memberikan dampak nyata,” ujar Teddy.

    Untuk diketahui, penandatanganan kerja sama ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat peningkatan populasi sapi perah dan ketersediaan susu segar.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, subsektor peternakan, khususnya sapi perah, memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional dan memperkuat rantai pasok pangan asal hewan.

    “Kerja sama seperti ini sangat penting untuk mendukung program makan bergizi gratis, penciptaan lapangan kerja, dan industrialisasi peternakan,” kata Agung.

    Pemerintah mengharapkan, kerja sama serupa tidak hanya dilakukan di Cisaruni, tetapi dapat diperluas di berbagai wilayah potensial lainnya sebagai upaya membangun ekosistem sapi perah nasional yang mandiri dan berdaya saing.

  • Harga Pangan 12 Juli: Beras Premium dan Daging Ayam Naik, Cabai Anjlok

    Harga Pangan 12 Juli: Beras Premium dan Daging Ayam Naik, Cabai Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Rata-rata harga komoditas pangan secara nasional mengalami penurunan pada Sabtu pagi (12/7/2025), menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hanya beras premium, daging ayam ras, ikan kembung, dan ikan tongkol yang tercatat mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen.

    Menyitir Panel Harga Bapanas, Sabtu (12/7/2025), pukul 08.53 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen dibanderol sebesar Rp16.007 per kilogram (kg) atau naik 0,07% dibandingkan dengan hari sebelumnya Rp15.996 per kg.

    Harga daging ayam ras naik 0,32% menjadi Rp35.492 per kg. Kendati mengalami peningkatan, harga komoditas ini masih di bawah harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp40.000 per kg. 

    Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis ikan, yakni ikan kembung dan ikan tongkol. Bapanas merekam harga rata-rata ikan kembung di tingkat konsumen pagi ini naik 1,5% menjadi Rp41.671 per kg dan ikan tongkol naik 0,74% menjadi Rp34.412 per kg.

    Sementara itu, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga. Pagi ini, Bapanas mencatat harga beras jenis medium dan SPHP turun dibanding hari sebelumnya.

    Harga beras medium dibanderol sebesar Rp14.198 per kg atau turun 0,63% dibanding hari sebelumnya. Harga beras SPHP turun 0,88% menjadi Rp12.421 per kg.

    Kemudian, harga jagung di tingkat peternak turun 2,03% menjadi Rp5.982 per kg dan kedelai biji kering impor turun 0,65% menjadi Rp10.776 per kg.

    Harga bawang merah di tingkat konsumen turun signifikan 4,21% menjadi Rp42.686 per kg dan bawang putih bonggol turun 4% menjadi Rp37.529 per kg.

    Harga rata-rata berbagai jenis cabai juga tercatat turun. Bapanas merekam, harga cabai merah keriting turun 5,15% menjadi Rp42.738 per kg, cabai merah besar turun 6,53% menjadi Rp40.281 per kg, dan cabai rawit merah turun 2,81% menjadi Rp66.796 per kg.

    Selanjutnya, daging sapi murni turun 0,91% menjadi Rp133.933 per kg, telur ayam ras turun 0,54% menjadi Rp29.356 per kg, dan gula konsumsi turun 1,01% menjadi Rp18.213 per kg.

    Minyak goreng turut masuk dalam daftar komoditas yang mengalami penurunan harga. Bapanas melaporkan harga minyak goreng kemasan turun 2,03% menjadi Rp20.423 per liter, minyak goreng curah turun 1,33% menjadi Rp17.284 per liter, dan Minyakita turun 0,59% menjadi Rp17.478 per liter.

    Selanjutnya adalah tepung terigu curah yang harga rata-ratanya turun 3,02% menjadi Rp2.542 per kg dan tepung terigu kemasan turun 2,15% menjadi Rp12.719 per kg. Harga rata-rata garam konsumsi tercatat berada di level Rp11.479 per kg, turun 1,64% dari harga sebelumnya.

    Terakhir, harga daging kerbau juga menunjukkan penurunan. Di tingkat konsumen, harga daging kerbau beku impor turun 5,53% menjadi Rp99.594 per kg dan daging kerbau segar lokal turun 6,58% menjadi Rp132.273 per kg. 

  • Menjaga Keberlangsungan White List Maritim RI

    Menjaga Keberlangsungan White List Maritim RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia lima kali berturut-turut sejak 2020 tercatat dalam daftar White List Tokyo MoU, yaitu daftar negara yang kapal-kapalnya dinilai memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi internasional dalam bidang pelayaran.

    Indonesia lima kali berturut-turut sejak 2020 tercatat dalam daftar White List Tokyo MoU, yaitu daftar negara yang kapal-kapalnya dinilai memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi internasional dalam bidang pelayaran. White List Tokyo MoU merupakan ajang bergengsi di sektor maritim karena mencerminkan pengakuan komunitas internasional atas standar keselamatan, keamanan, dan pengelolaan kapal berbendera Indonesia.

    Pencapaian ini sekaligus menunjukkan peningkatan kredibilitas pelabuhan-pelabuhan Indonesia di mata dunia yang akan berdampak positif terhadap industri pelayaran Tanah Air. Prestasi ini sebaiknya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk menunjukkan Indonesia cukup diperhitungkan di kancah global.

    Dalam kurun 2020 hingga 2024, predikat White List tidak hanya menjadi simbol keberhasilan teknis, melainkan juga mencerminkan kepercayaan global terhadap kualitas pelaut serta kelayakan operasional kapal Indonesia. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif Kementerian Perhubungan dalam memperketat pengawasan, melaksanakan pembinaan, serta menerapkan sanksi bagi pelanggaran standar internasional.

    Manfaatnya terasa langsung: proses inspeksi di pelabuhan menjadi lebih cepat, biaya operasional menurun, dan kesempatan kapal Indonesia untuk memasuki lintasan pelayaran internasional semakin terbuka lebar.

    Namun keberhasilan ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai prestasi akhir. Justru, predikat White List harus menjadi awal dari proses transformasi menyeluruh sektor maritim nasional. Di balik status ini, terdapat tantangan besar yang harus dijawab—terutama menyangkut kondisi pelaut Indonesia yang sebagian besar justru mengabdi di kapal asing karena keterbatasan armada dalam negeri, khususnya kapal niaga dan kapal perikanan berskala besar. Hal ini diperburuk oleh kebijakan pembatasan ukuran kapal sejak 2020 yang menghambat ekspansi armada nasional.

    Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 1,4 juta pelaut aktif yang tersebar di berbagai belahan dunia, menjadikan kita sebagai salah satu dari lima besar negara penyumbang pelaut secara global. Dari jumlah itu, lebih dari 143.000 orang bekerja di kapal berbendera asing, dengan sekitar 51.000 merupakan perwira dan sisanya awak kapal. Kementerian Perhubungan mencatat sekitar 28% dari seluruh pelaut Indonesia—hampir 390.000 orang—berkarier di kapal milik perusahaan asing, mulai dari anak buah kapal hingga perwira di kapal.

    Di balik data yang impresif ini, tersimpan potensi kerentanan: biaya penyaluran yang tinggi, status hukum yang tidak selalu jelas, hingga risiko menjadi korban perdagangan manusia. Maka dari itu, tanggung jawab untuk melindungi pelaut Indonesia di luar negeri menjadi isu yang mendesak dan tidak bisa diabaikan.

    Peran institusi pendidikan pelayaran, terutama yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan ini. Sejak tahun 2012 secara bertahap, berbagai institusi pendidikan pelayaran di Indonesia telah menerapkan kurikulum berbasis standar STCW 1978 (amandemen Manila 2010). Kolaborasi mereka dengan lembaga internasional seperti IMO serta keterlibatan tokoh-tokoh diplomatik dan praktisi maritim global dalam perkuliahan turut memperkaya perspektif para taruna dan taruni.

    Hasilnya cukup menjanjikan. Ribuan lulusan baru setiap tahunnya siap mengemban tanggung jawab sebagai perwira kapal dengan kompetensi teknis yang mumpuni. Namun yang lebih penting, pendidikan yang mereka terima kini tidak lagi semata-mata berfokus pada keterampilan teknis seperti navigasi dan rekayasa mesin, tetapi juga mencakup aspek hukum ketenagakerjaan, perlindungan hak asasi manusia, serta literasi terhadap regulasi migrasi tenaga kerja.

    Kemitraan antara lembaga pelayaran dengan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri menjadi sangat strategis untuk menciptakan pelaut yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga paham akan hak-haknya sebagai pekerja migran. Dengan begitu, mereka dapat melindungi diri sendiri ketika di luar negeri, sekaligus menjaga nama baik Indonesia sebagai negara maritim.

    Keberadaan pelaut Indonesia di kapal-kapal internasional bukan sekadar menjadi representasi teknis, tetapi juga mencerminkan wajah dan reputasi bangsa. Oleh karena itu, White List Tokyo MoU semestinya dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas. Kita memerlukan pendekatan menyeluruh: memperkuat armada nasional agar pelaut tidak bergantung pada pasar luar, memperluas jangkauan advokasi dan perlindungan hukum, serta meningkatkan kualitas dan integritas lembaga pendidikan pelayaran.

    Pelaut Indonesia bukan hanya penyumbang devisa, melainkan simbol ketangguhan bangsa di panggung global. Untuk itu, pendidikan pelayaran harus terus berkembang menjadi wadah pembentukan pelaut yang tidak hanya terampil, tetapi juga sadar akan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat profesi. Dengan demikian, mereka akan menjadi agen perubahan dalam upaya memperkuat kedaulatan maritim dan menjadikan Indonesia benar-benar sebagai poros maritim dunia.

  • Bulog Siap Salurkan Beras ke 18,27 Juta Penerima Bantuan Pangan

    Bulog Siap Salurkan Beras ke 18,27 Juta Penerima Bantuan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan siap untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

    Seperti dilansir Antara, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog M Suyamto mengatakan penyaluran segera dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025.

    “Bantuan pangan ini merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan inflasi pangan, khususnya beras,” kata Suyamto dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

    Penyaluran bantuan pangan dilaksanakan berdasarkan data PBP yang telah ditetapkan oleh Bapanas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna memastikan bantuan tepat sasaran.

    Sesuai arahan Bapanas, kata Suyamto, distribusi bantuan pangan dilakukan secara one shoot atau satu kali pengiriman untuk alokasi 2 bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025. Setiap PBP akan menerima 10 kg beras per bulan, dengan total 20 kg per penerima.

    “Kami telah menerima penugasan resmi dari Bapanas, dan seluruh lini distribusi Bulog siap bergerak. Kami memastikan kualitas beras yang disalurkan adalah beras terbaik dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini kami jaga,” ujarnya.

    Perum Bulog telah mempersiapkan distribusi bantuan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan stok CBP di gudang seluruh Indonesia, armada logistik yang memadai, hingga sistem distribusi berbasis teknologi informasi untuk pemantauan real-time.

    Sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial, Bulog terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Bapanas, Kemensos, dan pemerintah daerah.

    Proses distribusi dirancang untuk berjalan secara efisien dan akuntabel, dengan mengutamakan ketepatan jumlah, lokasi, dan waktu penerimaan bantuan.

    “Bulog berkomitmen menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan sinergi. Kami akan terus mendukung pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial serta menjaga akses pangan masyarakat,” tambah Suyamto.

  • Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia kembali mencatat aliran modal keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada minggu kedua Juli 2025 dan mendorong pelemahan rupiah dalam sepekan terakhir, usai pada minggu lalu mengalir masuk cukup deras. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan berdasarkan data transaksi tanggal 7-10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,90 triliun. 

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN [Surat Berharga Negara],” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp56,24 triliun di pasar saham, Rp35,08 triliun di SRBI. 

    Berbeda dengam obligasi pemerintah alias SBN yang masih menjadi primadona dan terus mencatatkan aliran modal masuk dengan beli neto senilai Rp59,27 triliun sepanjang pekan ini. 

    Pada saat yang sama, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 Juli 2025 sebesar 73,03 bps, turun stabil dibandingkan dengan 4 Juli 2025 sebesar 73,74 bps. 

    Tingkat imbal hasil atau yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,56% dan stabil hingga akhir perdagangan pekan ini.

    Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, membuat rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (10/7/2025), dan dibuka pada level yang sama keesokan harinya. 

    Seperti diberitakan Bisnis, mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS pada Jumat (11/7/2025) dibandingkan pembukaan Rp16.228 per dolar AS.

    Mengutip data Bloomberg pada penutupan rupiah pekan lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

    Sementara itu, mengacu data BI, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,350% diikuti dengan kenaikan indeks dolar yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) alias DXY ke level 97,65.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • PGE Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Kehutanan Sosial

    PGE Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Kehutanan Sosial

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan energi baru terbarukan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) berupaya memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis kehutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

    Kegiatan tersebut digerakkan oleh emiten berkode saham PGEO itu melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Margo Rukun Bestari bekerja sama dengan PKK di sekitar Wilayah kerja Area Ulubelu, Lampung.

    KUPS aktif mendampingi dan membina para peserta dalam seluruh proses penanaman, mulai dari pemilihan bibit, teknik budi daya, hingga pemanfaatan hasil panen.

    Wakil Ketua KUPS Margo Rukun Bestari, Wastoyo, mengatakan program penanaman hortikultura difokuskan pada budi daya tanaman cabai dan bawang karena bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga serta memberikan nilai ekonomi tambahan masyarakat.

    “Harapannya, kegiatan ini tidak hanya mencukupi kebutuhan dapur, tetapi juga membuka peluang usaha kecil yang mendukung ekonomi rumah tangga,” ujar Wastoyo, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Sementara itu, General Manager PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Ulubelu Hadi Suranto mengatakan penanaman cabai dan bawang ini menjadi langkah awal dari rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan terus dikembangkan di wilayah perhutanan sosial Ulubelu.

    Menurut dia, program ini akan diperluas dengan pelatihan lanjutan seperti pengolahan hasil tani, pengelolaan pupuk organik, dan strategi pemasaran melalui koperasi lokal.

    “Ini adalah bentuk kemandirian masyarakat yang perlu terus kita dukung,” ungkap Hadi.

    KUPS Margo Rukun Bestari menjadi salah satu program CSR unggulan dari PGE Area Ulubelu, yang sukses mengubah upaya konservasi hutan menjadi gerakan produktif berbasis perhutanan sosial, melalui pembibitan, kompos, dan budi daya madu yang memperkuat ekonomi warga sekaligus menjaga kelestarian alam.

    Selain itu, ada beberapa program CSR PGE Area Ulubelu di antaranya Kopi Beloe, Kemassari, dan Ulubelu Triumphant.  

    ⁠Kopi Beloe yang merupakan inisiatif transformasi sektor kopi Ulubelu dari hulu ke hilir, mencakup pembibitan, produksi, hingga pemasaran. Program ini didukung oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga Kopi Beloe berhasil menghubungkan hasil pertanian lokal dengan pasar nasional, mendorong produktivitas dan daya saing petani kopi Ulubelu.

    ⁠Adapun, program Kemassari merupakan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pendampingan perempuan dan lansia di bidang kesehatan melalui usaha preventif dan partisipatifdalam menciptakan keluarga yang mandiri, sehat, sejahtera, dan lestari.

    Selain itu, ada ⁠Ulubelu Triumphant yang merupakan inisiatif unggulan PGE Area Ulubelu yang menggabungkan pemanfaatan energi panas bumi melalui teknologi direct use geothermal dengan inovasi pertanian modern budi daya melon.

    Kegiatan ini didukung infrastruktur PLTS sehingga dapat menghadirkan model ekonomi hijau yang berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar.

    Hadi mengatakan bahwa PGE percaya bahwa keberhasilan program CSR bukan semata diukur dari angka, tetapi dari bagaimana program tersebut mampu menginspirasi, memberdayakan, dan menciptakan nilai bersama bagi masyarakat sekitar. Melalui pendekatan yang terintegrasi, PGE berkomitmen mendukung agenda transisi energi bersih nasional dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.

    “Setiap inisiatif yang kami jalankan dirancang untuk menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih hijau, adil, dan seimbang—sebuah warisan yang kami persembahkan untuk generasi mendatang,” kata Hadi.

  • Uap Panas Bumi PGEO untuk Pertanian Raih Prestasi Internasional

    Uap Panas Bumi PGEO untuk Pertanian Raih Prestasi Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi pemanfaatan uap panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) Area Kamojang berhasil meraih prestasi di tingkat internasional.

    Dalam ajang Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 yang diselenggarakan oleh Enterprise Asia di Bangkok, Thailand, Jumat (27/6/2025), PGE Area Kamojang meraih penghargaan sebagai The Winner kategori Social Empowerment melalui program unggulannya, Gemah Karsa (Geothermal Empowerment for Maximizing Agriculture through KamojangResponsible and Sustainable Farming).

    General Manager PGE Area Kamojang I Made Budi Kesuma Adi Putra mengatakan bahwa perseroan melalui Gemah Karsa telah menghadirkan solusi pertanian berkelanjutan yang mendorong pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

    “Kami percaya bahwa energi panas bumi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Adapun, Program Gemah Karsa merupakan inisiatif pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

    Program ini mencakup pembibitan tanaman dengan memanfaatkan uap panas bumi sebagai pemanas alami, pengembangan sistem air bersih pertanian melalui jaringan perpipaan dan teknologi penyaringan ultrafiltrasi bertenaga surya (PLTS), produksi pupuk organik GeO-Fertyang diolah dari limbah pertanian dan dikeringkan menggunakan uap panas bumi.

    Ketiga komponen tersebut dirancang secara terintegrasi untuk membentuk ekosistem pertanian yang tangguh, efisien, dan rendah emisi karbon.

    Gemah Karsa tidak hanya membawa inovasi teknologi terbarukan, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur di antaranya mengurangi emisi hingga 4.556,2 ton CO₂ serta mengolah 24,96 ton sampah organik pertanian menjadi pupuk organik.

    Program ini juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memberikan akses air bersih kepada lebih dari 900 warga lokal.​

    Untuk diketahui, Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Asia atas praktik bisnis bertanggung jawab yang memberi dampak sosial positif. Kategori Social Empowerment ditujukan bagi inisiatif yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

    Penghargaan ini memperkuat komitmen PGE Area Kamojang dalam mendukung transisi energi bersih, yang tidak hanya berfokus pada pembangkitan listrik, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui pemanfaatan energi secara berkeadilan dan berkelanjutan.