Category: Bisnis.com Ekonomi

  • UNCTAD Wanti-wanti Risiko Perlambatan Perdagangan Global pada Semester II/2025

    UNCTAD Wanti-wanti Risiko Perlambatan Perdagangan Global pada Semester II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan global pada sidang tahun ini dibayangi risiko perlambatan, meski terjadi pertumbuhan positif sepanjang paruh pertama 2025 berdasarkan laporan terbaru dari United Nations Conference on Trade and Development alias UNCTAD.

    Dalam publikasi bertajuk Global Trade Update periode Juli 2025, UNCTAD mencatat baik perdagangan barang maupun jasa tumbuh konsisten dalam beberapa kuartal terakhir, terutama didorong oleh kinerja kuat negara-negara berkembang.

    Secara agregat, perdagangan global diperkirakan tumbuh sekitar US$300 miliar selama semester I/2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor barang senilai US$230 miliar dan jasa sebesar US$70 miliar.

    Hanya saja pada kuartal I/2025, negara maju mencatatkan laju pertumbuhan perdagangan yang lebih tinggi (impor naik 4% dan ekspor naik 2% secara kuartalan), seiring dengan lonjakan impor Amerika Serikat menjelang penerapan tarif baru dan ekspor yang solid dari Uni Eropa.

    Di sisi lain, perdagangan antar negara berkembang atau South-South trade masih menunjukkan kinerja landai (0%), meski ekspor dari Afrika meningkat tajam. Sementara itu, proyeksi atau nowcast untuk kuartal II/2025 menunjukkan tren pertumbuhan akan terus berlanjut.

    Ekspor China dinilai tetap tangguh sepanjang April dan Mei, didorong oleh penguatan perdagangan intra-kawasan serta peningkatan ekspor ke Afrika. Ekspor Amerika Serikat juga tercatat naik pada April.

    Kendati demikian, impor AS anjlok secara kuartalan, yang mencerminkan dampak tarif baru dan aksi borong pelaku usaha pada awal tahun guna menghindari lonjakan bea masuk.

    Tantangan Paruh Kedua 2025

    Ke depan, UNCTAD mengingatkan bahwa ketahanan perdagangan global pada paruh kedua 2025 akan sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, perkembangan geoekonomi, dan kemampuan adaptasi rantai pasok. Perlambatan ekonomi global di berbagai wilayah turut memperbesar risiko perlambatan perdagangan.

    “Ancaman utama saat ini berasal dari potensi kenaikan tarif tambahan oleh Amerika Serikat serta risiko konflik dagang yang lebih luas,” tulis UNCTAD dalam laporannya, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Sinyal negatif juga datang dari data terbaru Purchasing Managers Index (PMI) China yang menunjukkan potensi penurunan aktivitas manufaktur dan pelemahan permintaan ekspor-impor.

    Kendati demikian, UNCTAD melihat peluang dukungan dari meningkatnya integrasi regional serta rebound sejumlah indikator utama seperti Shanghai Containerized Freight Index dan Baltic Dry Index. Namun, kedua indeks itu masih berada di bawah rata-rata 2024.

    UNCTAD mengidentifikasi empat faktor utama yang memicu ketidakpastian perdagangan global pada semester II/2025.

    Pertama, ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. Sebelumnya, Trump sudah menetapkan tarif dasar sebesar 10% serta bea tambahan untuk baja dan aluminium. Hanya saja, ketidakpastian meningkat seiring potensi jeda, pengecualian, atau penambahan tarif baru untuk negara-negara tertentu maupun sektor-sektor spesifik seperti otomotif.

    Kedua, risiko retaliasi. Meski sejauh ini langkah balasan dari negara mitra masih terbatas, potensi retaliasi bisa meningkat seiring meluasnya kebijakan perdagangan unilateral, yang dapat menimbulkan efek limpahan (spillover) ke negara ketiga.

    Ketiga, meningkatnya subsidi dan proteksionisme industri. Strategi industrialisasi yang berorientasi ke dalam negeri dan kebijakan subsidi domestik dinilai akan makin masif, terutama di sektor teknologi tinggi dan strategis.

    Keempat, disrupsi rantai nilai global. Ketidakpastian kebijakan perdagangan yang menyasar segmen tertentu dari rantai nilai global turut berdampak pada seluruh jaringan produksi internasional sehingga berpotensi menimbulkan pergeseran besar dalam struktur pasok dunia.

  • Bulog akan Salurkan 1,3 Juta Beras SPHP pada Juli-Desember 2025

    Bulog akan Salurkan 1,3 Juta Beras SPHP pada Juli-Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog memastikan siap menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    “Penyaluran ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebutkan penugasan itu tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.

    Menurutnya, program SPHP menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang saat ini mengalami tren kenaikan.

    Dia menyampaikan pelaksanaan SPHP berjalan seiring dengan program bantuan pangan,

    “SPHP dan bantuan pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” katanya.

    Penyaluran SPHP oleh Perum Bulog dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi, seperti pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (yang bakal diresmikan pada 19 Juli 2025).

    Sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP, terdapat ketentuan teknis yang wajib dipatuhi mitra penyalur, antara lain dilarang mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain.

    Selanjutnya maksimal pembelian konsumen 2 pak atau 10 kg, beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali dan kemasan 50 kg hanya untuk wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).

    Harga penjualan beras SPHP dari gudang Bulog ke mitra penyalur ditetapkan Rp11.000/kg untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Kemudian Rp11.300/kg untuk Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan. Terakhir Rp11.600/kg untuk Maluku dan Papua.

    Bagi pelanggaran seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), akan dilakukan penindakan tegas oleh Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri.

    Perum Bulog berkomitmen melaksanakan program secara efisien, transparan, dan akuntabel, sambil menjunjung tata kelola yang baik serta membuka kolaborasi dengan pemda, Satgas Pangan, dan masyarakat.

    “Penugasan ini memperkuat komitmen Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengendalian harga dan penyediaan beras terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Suyamto.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir Jakarta, Sabtu pukul 17.38 WIB, rata-rata harga beras premium mencapai Rp16.014 per kilogram, lalu Rp14.277 per kg untuk jenis medium. Sedangkan beras SPHP mencapai Rp12.540 per kg.

  • Diskon 20% Tol Jasa Marga Berlaku Sampai Besok 13 Juli 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Diskon 20% Tol Jasa Marga Berlaku Sampai Besok 13 Juli 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang akhir liburan sekolah, Jasa Marga memberikan diskon sebersar 20% yang berlaku dari tanggal 11 Juli 2025 pukul 00.00 WIB hingga 13 Juli 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Dikutip dari laman resmi instagram Jasa Marga, diskon ini berlaku pada seluruh golongan kendaraan.

    Diskon tidak akan berlaku jika pengguna kartu elektronik yang digunakan tidak mencukupi. 

    Berikut daftar 12 Ruas Tol Jasa Marga Group yang mendapat diskon 20% hingga besok 13 Juli 2025

    Diskon Tarif Tol di Jabotabek

    Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta
    Jalan Tol Jagorawi

    Diskon Tarif Tol di Trans Jawa

    Jalan Tol Jakarta-Cikampek, 
    Jalan Tol Layang MBZ, 
    Jalan Tol Palimanan-Kanci, 
    Jalan Tol Batang-Semarang,
    Jalan Tol Semarang Seksi ABC, 
    Jalan Tol Surabaya-Gempol
    Jalan Tol Gempol-Pandaan, 
    Jalan Tol Pandaan-Malang

    Diskon Tarif Tol di Trans Sumatra

    Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), dan
    Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

  • Pemanggilan Wilmar-Japfa Cs Oleh Polisi Disebut Rugikan Dunia Usaha, Mengapa?

    Pemanggilan Wilmar-Japfa Cs Oleh Polisi Disebut Rugikan Dunia Usaha, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar menilai tindakan polisi memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan dapat merugikan dunia usaha.

    Abdul mengatakan, pemanggilan terhadap sejumlah produsen beras oleh polisi dinilai kurang tepat. Mengingat, berkaitan dengan mutu barang, pihak yang berwenang untuk melakukan pemanggilan adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    “Kesan yang muncul terhadap kehadiran polisi itu seolah-olah ada kejahatan besar, dan ini merugikan dunia usaha pada umumnya,” kata Abdul kepada Bisnis, Sabtu (12/7/2025).

    Menurutnya, kesalahan yang terjadi di dunia perdagangan merupakan urusan administratif yang tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum kejahatan. Jika terjadi pelanggaran di sektor ini, kata dia, hukuman kepada pelaku yakni administratif perizinan dan denda.

    Untuk itu, dia menilai bahwa kepolisian tidak perlu dilibatkan untuk bidang-bidang yang tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum kejahatan.

    “Jangan melibatkan kepolisian untuk bidang-bidang yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan,” tegasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Satgas Pangan Polri diketahui memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan. 

    Empat produsen yang dipanggil untuk diklarifikasi, yakni Wilmar Group atas merek Sania, Sovia, Fortune, Siip; ⁠PT Belitang Panen Raya atas merek Raja Platinum, Raja Ultima; dan PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group dengan merek Ayana. 

    Lalu, ⁠PT Food Station Tjipinang yang merupakan produsen beras dengan kemasan Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf yang juga merupakan Ketua Satgas Pangan mengatakan, saat ini keempat produsen tersebut masih dalam pemeriksaan.

    Kendati begitu, dia tidak menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan terhadap empat produsen beras tersebut. 

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).

  • Beras SPHP Resmi Disalurkan, HET Rp12.500 per Kg untuk Konsumen Wilayah Jawa

    Beras SPHP Resmi Disalurkan, HET Rp12.500 per Kg untuk Konsumen Wilayah Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersama Perum Bulog mulai menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Harga beras SPHP mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No.5/2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai dengan HET yang berlaku dalam beleid tersebut. 

    “Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada HET beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5/2024,” kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Perinciannya adalah Rp12.500 per kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. 

    Selanjutnya, Rp13.100 per kg untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan. Rp13.500 per kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Sementara itu, harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp11.000 per kg. Harga tersebut berlaku bagi mitra penyalur di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harga ditetapkan sebesar Rp11.300 per kg. Untuk wilayah Maluku dan Papua, harga bagi mitra penyalur dipatok sebesar Rp11.600 per kg.

    Dia memastikan, beras SPHP sudah dapat ditemui dan dibeli masyarakat di pasar-pasar dan gerakan pangan murah (GPM) mulai 12 Juli 2025. Secara gradual, dia mengatakan bahwa pemerintah juga akan mulai menyalurkan dan terus memasifkan beras SPHP, termasuk ke Koperasi Desa (Kopdes) / Kelurahan Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah. 

    Arief menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. 

    Untuk itu, dia menilai penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outlet-nya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memerolehnya,” tegasnya. 

  • Ketepatan Waktu Penerbangan Haji 2025 Garuda Indonesia Capai 96,2%

    Ketepatan Waktu Penerbangan Haji 2025 Garuda Indonesia Capai 96,2%

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia resmi menyelesaikan operasional penerbangan haji tahun 2025 (1446 Hijriah), dengan mencatatkan tingkat ketepatan waktu (on-time performance/ OTP) kumulatif sebesar 96,2% atau capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

    Pada operasional penerbangan haji fase pemulangan tahun ini, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan OTP sebesar 96%, dengan empat debarkasi—Balikpapan, Banda Aceh, Lombok dan Medan—mencapai 100% tingkat ketepatan waktu. Sebelumnya pada fase keberangkatan, Garuda Indonesia turut mencatatkan OTP sebesar 96,4%.

    Pada 2024, secara keseluruhan Garuda Indonesia mencatatkan OTP sebesar 77,6%, sedangkan pada 2023 adalah 84,92%.

    Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani menyampaikan bahwa keberhasilan dalam perbaikan layanan penerbangan haji tahun 2025 merupakan kerja sama seluruh lini operasional perusahaan.

    Hal tersebut juga merefleksikan langkah perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan pada aspek pelayanan dan ketepatan jadwal penerbangan.

    “Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh elemen operasional—dari awak kabin dan kokpit, teknisi, petugas haji, hingga petugas darat—yang senantiasa menunjukkan karya terbaiknya bagi perusahaan. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, otoritas bandara, regulator, serta mitra layanan darat dan udara,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (12/7/2025).

    Fase kepulangan penerbangan haji Garuda Indonesia ditutup dengan penerbangan kelompok terbang (kloter) 94 embarkasi Solo yang mengangkut 353 jemaah melalui nomor penerbangan GA-6494, yang telah tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, pada Jumat (11/7) pukul 04.10 WIB. Sebelumnya, kloter 95 Solo yang merupakan kloter terakhir juga telah mendarat dengan selamat di Solo pada Jumat (11/7) pukul 03.56 WIB.

    Lebih lanjut Wamildan menegaskan bahwa terselesaikannya operasional penerbangan haji tahun ini menjadi bukti komitmen Garuda Indonesia untuk terus menghadirkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, yang telah menjadi bagian fundamental perusahaan selama lebih dari tujuh dekade sebagai national flag carrier.

    “Kesuksesan tahun ini bukan semata capaian operasional, tetapi juga wujud semangat para insan Garuda Indonesia untuk terus bersama-sasma memberi makna dalam setiap layanan yang kami hadirkan. Ke depannya, Garuda Indonesia akan terus memperkuat langkah transformasi melalui perbaikan berkelanjutan dan beragam inovasi untuk memastikan terjaganya standar layanan terbaik kami sebagai maskapai kebanggaan bangsa,” tutupnya.

  • Buntut Pemanggilan Wilmar hingga Japfa, Pengamat: Distributor Beras Harus Diperiksa

    Buntut Pemanggilan Wilmar hingga Japfa, Pengamat: Distributor Beras Harus Diperiksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Hukum dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf menilai aparat penegak hukum (APH) perlu bekerja secara profesional dan detail guna mengungkap dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan beras yang kini menyeret sejumlah nama produsen.

    Hudi mengatakan, kegiatan mengoplos beras dapat dikatakan sebagai kejahatan rakyat dan kejahatan kepada negara, lantaran di tengah kondisi sulit saat ini, para pelaku pengoplos beras telah menyebabkan biaya hidup semakin tinggi dan beras yang diperoleh rakyat tidak sesuai kualitas yang disyaratkan oleh pemerintah.

    “Kejahatan ini perlu dihentikan segera agar rakyat tidak terus mengalami kerugian,” kata Hudi kepada Bisnis, Sabtu (12/7/2025).

    Menurutnya, tindakan pengoplosan ini bukanlah suatu kesalahan administrasi, tetapi suatu kesengajaan untuk meraup keuntungan yang sangat banyak. Untuk itu, dia mengharapkan APH dapat bekerja secara detail dan profesional untuk mengungkap kejahatan terhadap rakyat dan negara ini.

    “Termasuk yang harus diperiksa distributornya juga apakah ikut terlibat karena distributor ini menyalurkan sampai pengecer,” ujarnya.

    Hudi mengatakan, para pelaku pengoplosan harus dijatuhkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Misalnya, kata dia, dengan menutup permanen usahanya dan bagi pelaku dilarang melakukan usaha serupa.

    Selain itu, dia meminta agar pelaku tidak diberikan keringanan sedikitpun dalam menjalani hukuman.

    “Pengoplosan ini bukan sekedar perbuatan curang tetapi kejahatan kepada negara sehingga tidak pantas dihukum ringan,” tegasnya.

    Dia mengharapkan, pemerintah dapat memiliki aturan tegas dalam memilih mitra kerja terkait masalah pangan. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki aturan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh mitra.

    Kepada pengusaha lain yang memiliki usaha serupa, menurutnya, perlu adanya pengawasan ketat agar kejadian ini tak kembali terulang.

    “Masalah beras ini merupakan hajat hidup orang banyak dibuat satu pintu, Bulog mengambil alih tidak apa monopoli karena ada baiknya juga yang penting menguntungkan rakyat agar dapat beras murah dan berkualitas dan dapat menekan biaya hidup terhadap kebutuhan pangan agar tidak tinggi,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri diketahui memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan. 

    Empat produsen yang dipanggil untuk diklarifikasi, yakni Wilmar Group atas merek Sania, Sovia, Fortune, Siip; ⁠PT Belitang Panen Raya atas merek Raja Platinum, Raja Ultima; dan PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group dengan merek Ayana. 

    Lalu, ⁠PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan produsen beras dengan kemasan Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf yang juga merupakan Ketua Satgas Pangan mengatakan, saat ini keempat produsen tersebut masih dalam pemeriksaan. Kendati begitu, dia tidak menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan terhadap empat produsen beras tersebut. 

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).

  • Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir 2025

    Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama periode Juli – Desember 2025.

    Penugasan itu tercantum dalam Surat Kepala Bapanas No.173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Penyaluran ditargetkan sebanyak 1,31 juta ton beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah di Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, pelaksanaan SPHP berjalan seiring dengan dilaksanakannya program bantuan pangan beras.

    “SPHP dan bantuan pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” kata Suyamto dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Untuk diketahui, program SPHP menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang saat ini dalam tren kenaikan. 

    Perum Bulog, menyitir data Panel Harga Bapanas per 9 Juli 2025 menyebut, harga rata-rata beras medium telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam  Peraturan Bapanas No.5/2024.

    Melalui beleid itu, pemerintah menetapkan HET untuk beras medium berdasarkan zona wilayah. Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel), pemerintah menetapkan HET beras medium sebesar Rp12.500 per kilogram (kg).

    Kemudian, wilayah Sumatra selain Sumsel dan Lampung, HET beras medium dipatok sebesar Rp13.100 per kg. Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras medium sebesar Rp12.500 per kg.

    Lalu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.100 per kg, dan wilayah Maluku dan Papua Rp13.500 per kg.

    Suyamto menjelaskan Perum Bulog melakukan penyaluran beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi resmi, seperti pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai tahun ini resmi dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi.

    Sesuai Keputusan Kepala Bapanas No.215/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP, Suyamto menyebut terdapat ketentuan teknis yang wajib dipatuhi mitra penyalur.

    Ketentuan itu antara lain melarang mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain, maksimal pembelian konsumen 2 pack atau 10 kg, Beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali, dan kemasan 50 kg hanya untuk wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

    Harga penjualan beras SPHP dari gudang Bulog ke mitra penyalur ditetapkan sebagai berikut: 

    Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi – Rp11.000 per kg
    Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan – Rp11.300 per kg
    Maluku dan Papua Rp11.600 per kg

    Dia mengatakan, masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai HET beras medium yang ditetapkan pemerintah. 

    “Untuk pelanggaran seperti penjualan di atas HET, akan dilakukan penindakan tegas oleh Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri,” pungkasnya.

  • Diskon 30% Tiket KAI Masih Berlaku Sampai Akhir Juli, Ini Daftar Keretanya

    Diskon 30% Tiket KAI Masih Berlaku Sampai Akhir Juli, Ini Daftar Keretanya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan program potongan harga 30% untuk tiket KA Ekonomi Komersial masih berlangsung hingga 31 Juli 2025.

    VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan masyarakat masih memiliki waktu untuk memanfaatkan perjalanan hemat ini.

    Data KAI hingga Jumat (11/7/2025) mencatat sebanyak 2.648.993 tiket telah terjual dari total 3.529.612 tempat duduk pada periode (5 Juni -31 Juli 2025), atau setara 75% okupansi.

    “Program diskon ini merupakan stimulus mobilitas yang dirancang KAI agar masyarakat tetap bisa bepergian dengan harga terjangkau baik untuk keperluan kerja, liburan sekolah, maupun aktivitas sosial dan ekonomi lainnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (12/7/2025).

    Anne meyakini dengan tarif yang terjangkau, perseroan ingin memperkuat konektivitas dan membuka akses bagi masyarakat luas.

    Dia berharap kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penggerak ekonomi mendorong aktivitas UMKM, pariwisata lokal, hingga sektor informal di sekitar stasiun.

    “Setiap kursi kereta adalah peluang untuk bertemu keluarga, mengembangkan usaha, atau menjelajahi tempat baru. Lewat program ini, KAI ingin memperluas manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

    Pemesanan tiket diskon dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Access by KAI dan situs resmi booking.kai.id. Semua proses tentunya dilakukan secara digital dan aman.

    Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, berikut adalah 10 kereta api dengan ketersediaan kursi yang masih cukup banyak:

    1. KA Tambahan Lempuyangan – Pasarsenen

    2. KA Tambahan Pasarsenen – Lempuyangan

    3.KA Tambahan Pasarsenen – Solo

    4. KA Tambahan Solo – Pasarsenen

    5.KA Lodaya Tambahan (Solo Balapan – Bandung pp)

    6. KA Cirebon Fakultatif (Cirebon – Gambir pp)

    7. KA Sribilah Utama (Medan – Rantau Prapat pp)

    8. KA Kaligung (Cirebon Prujakan – Semarang Poncol pp)

    9. KA Batavia (Gambir – Solo Balapan pp)

    10. KA Sancaka (Surabaya Gubeng – Yogyakarta pp)

  • Marak Penipuan, Ini Tips Aman Transaksi Pakai QRIS buat Pelaku UMKM

    Marak Penipuan, Ini Tips Aman Transaksi Pakai QRIS buat Pelaku UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik UMKM harap waspada dan teliti kembali sebelum menyelesaikan transaksi dengan pelanggan, karena belakangan marak terjadi penipuan QRIS oleh pelanggan. 

    Kewaspadaan menjadi penting agar dari transaksi yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha maupun konsumen. 

    Pasalnya, belakangan ini ada oknum yang memanfaatkan kelengahan dengan membayar menggunakan bukti QRIS palsu. 

    “Pemilik usaha, jangan asal terima hasil transaksi scan QRIS dari pelanggan! Pastikan cek ulang sebelum bertransaksi! Karena, selalu ada saja oknum yang memanfaatkan celah dari kelengahan kita,” tulis Bank Indonesia dalam unggahan Instagram @bank_indonesia, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Saat ini QRIS menjadi opsi pembayaran bagi konsumen dalam setiap transaksi, karena kemudahan yang ditawarkan, yakni tinggal pindai dari instrumen pembayaran manapun. 

    Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, fasilitas kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca “Kris”) merupakan standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. 

    QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH). Semua Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

    Saat ini, seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda.

    Penggunaan QRIS pun terus mencatatkan peningkatan pesat. Per Mei 2025, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tumbuh tinggi sebesar 151,70% (year on year/YoY) didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

     

    Tips Aman Transaksi QRIS bagi Pelaku UMKM 

     Pastikan pelanggan scan QRIS menggunakan aplikasi pembayaran jangan pakai kamera

    Kode QRIS tidak akan dapat diproses jika dipindai menggunakan kamera ponsel karena hanya akan terbaca sebagai teks 

     

    Sebelum mengonfirmasi pembayaran, selalu periksa nama penerima yang tertera di aplikasi pembayaran maupun bukti bayar yang ditunjukkan. Sejumlah merchant menggunakan notifikasi suara untuk setiap transaksi yang masuk melalui QRIS. 

     

    Jangan pernah membagikan data pribadi seperti PIN, OTP, atau informasi login aplikasi pembayaran kepada siapapun.