Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Deadline 1 Agustus, Airlangga Sebut Tarif 32% AS untuk RI Masih Nego

    Deadline 1 Agustus, Airlangga Sebut Tarif 32% AS untuk RI Masih Nego

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proses negosiasi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif impor sebesar 32% masih berproses jelang batas akhir 1 Agustus 2025. 

    Untuk diketahui, Airlangga baru saja selesai menemui Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk melanjutkan proses negosiasi di Washington DC. 

    Upaya negosiasi dilanjutkan usai Presiden AS Donald Trump menyampaikan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui situs Truth Social miliknya, bahwa produk dan barang-barang dari Indonesia akan tetap dikenakan tarif impor 32%. 

    Airlangga menyebut pihak AS menyepakati bahwa proposal negosiasi dagang yang diajukan Indonesia masih berproses lanjutan. Harapannya, apa yang ditawarkan Indonesia di atas meja negosiasi itu bisa difinalisasi dalam waktu tiga pekan ke depan sebelum deadline awal bulan depan. 

    “Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Secretary Lutnick maupun Ambassador Greer dari USTR [United States Trade Representative] itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal, dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan,” ujarnya di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Meski demikian, Airlangga tidak memerinci lebih lanjut apa saja yang ditawarkan Indonesia dalam proposal negosiasi guna menurunkan tarif impor 32% itu. 

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump. 

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meyakini bahwa proposal negosiasi perdagangan yang dibawa Indonesia sudah cukup dan menjawab tuntutan dari pihak AS. 

    “Apa yang sejak beberapa waktu yang lalu disampaikan tawaran tersebut kita merasa sebenarnya itu sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari atau kehendak dari teman-teman AS,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

  • Mendag Sebut IEU-CEPA Segera Diumumkan Presiden Prabowo

    Mendag Sebut IEU-CEPA Segera Diumumkan Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan sudah tak ada lagi substansi yang menjadi permasalahan dalam perundingan IEU—CEPA.

    Budi menjelaskan bahwa dalam hal bernegosiasi, semua pihak melakukan tawar-menawar, termasuk Indonesia dan Uni Eropa. Apalagi, ungkap dia, terkadang untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan memang bukan sesuatu hal yang mudah.

    Meski demikian, Budi memastikan semua substansi yang menjadi permasalahan dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai.

    “Semua sudah selesai, secara substansi sudah tidak ada masalah [terkait perundingan IEU-CEPA]. Jadi besok Presiden [Prabowo Subianto] tinggal mengumumkan. Jadi nggak ada masalah,” kata Budi dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Sejalan dengan perundingan negosiasi IEU—CEPA yang telah rampung, Budi menyatakan Uni Eropa bisa menjadi pasar baru sekaligus pasar alternatif bagi Indonesia untuk memasarkan produk lebih luas.

    “Dan ini alternatif baru buat pasar kita. Impor EU ke dunia kan US$6,6 triliun, kalau kita bandingkan Amerika US$3,3 something triliun. Jadi, kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain,” ujarnya.

    Di sisi lain, Budi menyatakan bahwa ketika proses IEU—CEPA segera rampung, maka kebijakan produk bebas deforestasi alias European Deforestation Regulation (EUDR) yang berisiko menjadi hambatan rantai internasional akan mulai mereda.

    “Jadi nanti harapan kita, ini kita menyelesaikan EU—CEPA dulu yang lain itu sebenarnya sudah soft, sudah mulai melunak karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo menemui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa untuk membahas perundingan IEU—CEPA.

    Menko Airlangga menuturkan, negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah memasuki tahun ke-10 alias satu dekade dengan lebih dari 19 putaran. Namun, Airlangga memastikan perundingan IEU—CEPA akan rampung dan segera ditandatangani Presiden.

    “IEU—CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai. Dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” ujar Airlangga.

    Airlangga menyatakan bahwa melalui perjanjian dagang ini, maka produk Indonesia yang akan masuk ke Eropa tidak akan dikenakan bea masuk alias tarif 0%.

    “Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0%,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, rencananya perjanjian IEU—CEPA ini akan ditandatangani pada kuartal III/2025 di Jakarta. Namun, untuk jadwal pasti, akan langsung diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti akan ada penandatanganan di kuartal ke-3 tahun ini dan di Jakarta. Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak, tidak spill-spill,” bebernya.

    Airlangga memastikan semua isu dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai, meski dia juga tak memungkiri perundingan ini sempat berjalan alot selama 10 tahun lamanya. “Tapi tentu situasi global geopolitik itu semuanya berubah,” pungkasnya.

  • Marak Kecurangan di SPBU, Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM

    Marak Kecurangan di SPBU, Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) dan BPH Migas menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan terhadap distribusi BBM dan gas bumi.

    Kerja sama ini khususnya untuk mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) dalam pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi atau SPBU.

    Dirjen PKTN Moga Simatupang mengatakan kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.

    Pihaknya pun terus berupaya memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang metrologi legal dengan menjamin akurasi takaran dan volume dalam transaksi.  

    “Keakuratan alat ukur menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan transaksi antara penyedia dan pengguna energi. Untuk itu, pengawasan yang konsisten merupakan bentuk perlindungan nyata kepada konsumen,” ujar Moga melalui keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    Dia menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik pengurangan volume yang merugikan konsumen.

    “Untuk itu, mekanisme pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan agar praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti pengurangan volume BBM tidak terjadi lagi ke depannya,” ucap Moga.

    Dia merinci, Ditjen PKTN telah menangani 19 kasus tindak pidana di bidang metrologi legal terkait pelanggaran penggunaan pompa ukur BBM dan tangki ukur mobil BBM.

    Menurutnya, seluruh kasus tersebut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Banten. Seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap.

    Moga pun menegaskan pentingnya keselarasan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku di bidang metrologi legal.

    “Dengan kerja sama ini, alat ukur, takar, timbang,dan perlengkapannya, serta pipa hilir dan minyak gas bumi diharapkan dapat sesuai dengan aturan alat ukur takar timbangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” ungkap Moga.

    Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi secara menyeluruh. Untuk itu, BPH Migas juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ditjen PKTN Kemendag yang memiliki kewenangan dalam metrologi legal.

    Erika berharap, pengawasan bersama ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dan gas bumi sesuai dengan yang dibayarkan.

    Kerja sama antara Ditjen PKTN dan BPH Migas bukanlah hal baru. Pada 2016–2019, Ditjen PKTN dan BPH Migas juga telah menjalin kemitraan serupa dalam pengawasan alat ukur BBM.  

    Melalui kesepakatan terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

    Sebagai langkah konkret, Ditjen PKTN dan BPH Migas akan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) teknis dalam waktu tiga bulan ke depan. PKS tersebut akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan, di antaranya pertukaran data dan/atau informasi, sosialisasi dan penyampaian informasi, peningkatan kompetensi SDM, pengawasan, dan hal-hal lain yang disepakati.

  • Trump Tabuh Genderang Perang Dagang, Uni Eropa dan Meksiko Kena Tarif 30%

    Trump Tabuh Genderang Perang Dagang, Uni Eropa dan Meksiko Kena Tarif 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melanjutkan ancaman perang dagangnya dengan berbagai negara mitra sampai dengan akhir pekan ini. Pada Sabtu (12/7/2025), dia mengancam penerapan tarif 30% terhadap barang atau produk impor dari Uni Eropa dan Meksiko.

    Dilansir Reuters, ancaman tarif itu disampaikan Trump melalui situs Truth Social miliknya dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula on der Leyen dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

    Trump mengancam tarif impor 30% itu berlaku mulai 1 Agustus 2025, apabila kedua negara gagal gagal untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang komprehensif dengan AS. 

    Uni Eropa dan Meksiko merupakan dua di antara negara-negara mitra dagang terbesar AS. Kedua negara itu telah menyatakan bahwa tarif yang diterapkan pemerintahan Donald Trump tidak adil dan disruptif. 

    Meski demikian, mereka juga menyatakan bakal terus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang lebih luas dengan AS sebelum batas waktu 1 Agustus 2025.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum misalnya, meyakini bahwa suatu kesepakatan bisa tercapai. Pada suatu acara di negara bagian Sonora, Meksiko, dia menyampaikan bahwa yang harus dilakukan adalah tenang untuk menghadapi masalah apa pun. 

    “Kami juga sudah memahami dengan jelas atas apa yang bisa kami kerjakan dengan pemerintah Amerika Serikat, dan kami juga jelas atas apa saja yang tidak bisa. Dan ada sesuatu yang tidak pernah bisa dinegosiasikan: kedaulatan negara kami,” ujarnya 

    Adapun Trump mengirimkan surat ke beberapa pimpinan negara lain dalam pekan ini mengenai kebijakan tarif impor. Jumlahnya mencapai 23 surat, yang disampaikan kepada negara-negara seperti di antaranya Kanada, Jepang dan Brasil.  

    Presiden dari Partai Republik AS itu menetapkan tarif yang menyasar ke berbagai produk atau barang-barang yang diimpor dari negara tersebut, mulai dari sebesar 20% hingga 50%. Sementara itu, produk khusus tembaga diganjar tarif 50%.

    Mengenai tarif yang baru disampaikan kepada Uni Eropa dan Meksiko, Trump menyebut tarif 30% itu terpisah dengan beberapa tarif sektoral yang tetap akan berlaku sendiri seperti 50% untuk impor baja dan aluminium, serta 25% untuk impor otomotif.  

    Jadwal penerapan tarif impor pada 1 Agustus 2025 itu memberikan waktu kesempatan bagi negara-negara terdampak mitra dagang AS untuk bernegosiasi. Beberapa kalangan investor maupun ekonom melihat pola yang ditunjukkan Trump untuk mundur dari berbagai ancamannya.

    Batas akhir 1 Agustus 2025 itu sejatinya juga telah mundur dari sebelumnya yakni 9 Juli 2025. Pada saat itu, Trump pertama kali mengumumkan pada April 2025 sederet tarif impor ke berbagai negara-negara mitranya atas dalih defisit neraca dagang AS dan tidak adanya timbal balik perdagangan. 

  • Airlangga Bantah Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump ke Negara-negara BRICS

    Airlangga Bantah Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump ke Negara-negara BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya tambahan tarif impor sebesar 10% yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia di atas tarif resiprokal 32%. 

    Hal itu merujuk pada ancaman Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara yang menjalankan kebijakan dianggap Anti-Amerika dari BRICS. Pada saat ancaman itu disampaikan, Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.

    Meski demikian, saat dimintai konfirmasi, Airlangga membantah adanya tambahan tarif tersebut kepada Indonesia yang saat ini sudah diganjar tarif impor 32%.

    “Jadi pertama, tambahan itu tidak ada,” kata Airlangga di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Selain itu, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut saat ini Indonesia dan AS masih memasuki periode pause, alias penundaan dalam penerapan tarif impor tersebut. Kedua pihak, katanya, tengah menyelesaikan perundingan perdagangan. 

    Tim yang dipimpin Airlangga pun belum lama ini bertolak ke AS untuk kembali bernegosiasi dengan Departemen Perdagangan dan Perwakilan Dagang AS, utamanya setelah Presiden Trump mengumumkan akan tetap mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%.

    Tarif terhadap barang maupun produk impor dari Indonesia itu rencananya akan diterapkan 1 Agustus 2025 apabila tidak tercapat negosiasi antara kedua negara. Beberapa negara lain pun juga diancam tarif impor dengan besaran berbeda. 

    “Jadi penundaan, penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut membantah bahwa negosiasi antara Indonesia dan AS berlangsung alot lantaran keanggotaan Indonesia di BRICS. Apalagi, ancaman tarif impor tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja. 

    “Pengenaan tarif 32% itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir enggak ada hubungannya gitu,” paparnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Meski demikian, kalangan pengusaha telah mewanti-wanti pemerintah agar bisa dengan tepat mengantisipasi ancaman Trump itu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan kondisi ini disebut sebagai sinyal negosiasi geopolitik yang harus segera dimitigasi dan diperhitungkan risikonya. 

    “Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sejatinya adalah langkah strategis untuk memperluas jejaring Global South, akses pendanaan alternatif, dan diversifikasi pasar ekspor,” ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Shinta mewaspadai ancaman tarif proteksionis AS terhadap negara-negara BRICS yang disebut Trump sebagai anti-Amerika. Hal ini menunjukkan kondisi dinamika perdagangan global semakin sarat dengan bargaining politik. 

    Dia menuturkan, negosiasi dengan pihak AS, khususnya di era Presiden Trump perlu dilakukan dengan kewaspadaan tinggi karena keputusan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan kepentingan politik domestik AS.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, Apindo sejak awal telah aktif mengawal jalannya negosiasi kebijakan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, yang kini memasuki tenggat penting pada 9 Juli 2025,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam pemberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg Senin (7/7/2025).

  • Satu Dekade IEU-CEPA, Menko Airlangga Sebut Produk RI Bakal Bebas Tarif ke Eropa

    Satu Dekade IEU-CEPA, Menko Airlangga Sebut Produk RI Bakal Bebas Tarif ke Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan negosiasi terkait perundingan Indonesia (European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) atau IEU—CEPA akan rampung di tengah ketidakpastian geopolitik.

    Menko Airlangga mengungkap bahwa negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah berlangsung selama 10 tahun alias satu dekade dengan lebih dari 19 putaran.

    “IEU—CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” kata Airlangga dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Bukan hanya itu, Airlangga juga menyatakan bahwa melalui perjanjian dagang ini, maka produk Indonesia yang masuk ke Eropa tidak akan dikenakan bea masuk alias tarif 0%.

    “Berarti antara Indonesia dan EU itu produk kita akan bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0%,” ungkapnya.

    Adapun, Airlangga menjelaskan bahwa rencananya perjanjian IEU—CEPA ini akan ditandatangani dan diratifikasi pada kuartal III/2025 di Jakarta. Namun, untuk jadwal pasti, akan langsung diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak, tidak spill-spill,” imbuhnya.

    Untuk itu, Airlangga memastikan semua isu dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai, meski dia juga tak memungkiri perundingan ini sempat berjalan alot selama 10 tahun lamanya. “Tapi tentu situasi global geopolitik itu semuanya mengubah,” sambungnya.

    Selain itu, Airlangga mengungkap bahwa Indonesia kini menjadi mitra strategi Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa melihat Indonesia sedang dalam proses untuk masuk menjadi anggota OECD.

    “Indonesia menjadi mitra strategis untuk Eropa karena kita dilihat juga dalam proses masuk menjadi OECD, sehingga kita dianggap sudah mulai menjadi like-minded countries,” tuturnya.

    Kemudian, lanjut dia, Indonesia diramal akan menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dia menyebut, Uni Eropa melihat Indonesia menjadi negara paling strategis di kawasan Asean.

    “Sesudah Indonesia di belakang, antre nih, Malaysia ingin, Thailand ingin. Jadi Indonesia menjadi pelopor lah untuk bekerja sama dengan berbagai negara,” pungkasnya.

  • Pemkab Bekasi Sulap Wuling Confero jadi Angkot AC Modern, Tarif Rp5.000

    Pemkab Bekasi Sulap Wuling Confero jadi Angkot AC Modern, Tarif Rp5.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menghadirkan sistem transportasi umum modern Swatantra S01 Jababeka. Armadanya menggunakan Wuling Confero yang disulap menjadi angkot AC. 

    Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengatakan, peluncuran ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemacetan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    Adapun, transportasi modern Swatantra S01 Jababeka ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Bekasi dengan PT Commuter Anak Bangsa dan Jababeka.

    “Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dengan hadirnya Swatantra S01, diharapkan mobilitas warga semakin meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asep dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/7/2025).

    Saat ini, rute yang dilayani menghubungkan Jababeka dengan Stasiun Cikarang, serta terintegrasi dengan layanan bus Trans Wibawamukti.

    Untuk kemudahan transaksi, penumpang dapat membayar tarif senilai Rp5.000 melalui uang elektronik seperti e-Money, Flazz hingga Gopay. Adapun, saat ini tersedia 16 unit angkot yang siap melayani penumpang di kawasan Jababeka.

    Terkait jam operasional layanan pada hari kerja mulai pukul 05.30 WIB-20.43 WIB dengan kedatangan per 11 menit.

    Sementara itu, pada akhir pekan, angkot AC tersebut beroperasi mulai pukul 06.00 WIB-19.45 WIB dengan kedatangan 15 menit sekali.

    Layanan transportasi Swatantra S01 Jababeka memiliki kapasitas 10 penumpang per unit. Setiap kendaraan dilengkapi dengan pendingin udara (AC) ganda dan tempat duduk yang nyaman untuk meningkatkan pengalaman perjalanan penumpang.

    Menurutnya, ke depan, Pemkab Bekasi akan terus berinovasi dalam pengembangan transportasi berbasis teknologi dan integrasi layanan guna memastikan aksesibilitas yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

    Sebagai tambahan informasi, armada Swatantra S01 Jababeka di Bekasi ini sama seperti layanan angkot AC di Depok, unit yang digunakan adalah Wuling Confero.

    Spesifikasi Wuling Confero

    Wuling Confero merupakan model MPV berkapasitas hingga 8 penumpang. Mobil ini mengusung mesin 1.485 cc berkonfigurasi 4 silinder DOHC yang mampu menghasilkan tenaga hingga 98 HP dan torsi maksimum 135 Nm.

    Secara dimensi, Wuling Confero memiliki panjang 4.493 mm, lebar 1.691 mm dan tinggi 1.715 mm. Jarak sumbu roda (wheelbase) 2.720 mm, memberikan ruang kabin yang lapang untuk seluruh penumpang. 

    Dari sisi kenyamanan, Confero dilengkapi AC double blower, port USB di semua baris, serta kursi ergonomis. Pada varian Confero S, tersedia head unit layar sentuh 8 inci, konektivitas Bluetooth, hingga fitur kamera mundur. 

    Fitur keselamatan juga disematkan seperti dual airbag, sistem pengereman ABS dan EBD, serta sensor parkir. Beberapa tipe juga telah dilengkapi dengan Tire Pressure Monitoring System (TPMS) dan fitur ISOFIX untuk keamanan anak.

    Berbekal spesifikasi tersebut, harga Wuling Confero dibanderol mulai Rp188,3 juta OTR Jakarta, menjadikannya salah satu MPV termurah di kelasnya. Alhasil, Wuling Confero dinilai mampu bersaing langsung dengan pemain lama seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia.

  • Cara Daftar MyPertamina hingga Dapat QR Code untuk Beli BBM Subsidi Juli 2025

    Cara Daftar MyPertamina hingga Dapat QR Code untuk Beli BBM Subsidi Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah cara daftar MyPertamina untuk bisa mendapatkan BBM subsidi dengan harga murah, terupdate Juli 2025.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah melakukan pembatasan kriteria penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024.

    Mengacu pada aturan ini, masyarakat perlu mendaftarkan dirinya dan kendaraannya di MyPertamina agar bisa terus mendapatkan dan bisa membeli BBM subsidi.

    Jika masyarakat dan kedaraannya sudah terdaftar, maka mereka bisa membeli BBM jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi.

    Cara mendaftar MyPertamina dan mendapatkan QR Code untuk beli BBM Subsidi:

    1. Kunjungi laman subsiditepat.mypertamina.id

    2. Siapkan dokumen yang dibutuhkan (Foto KTP, Foto STNK depan belakang, dan Foto Kendaraan tampak depan dan samping)

    3. Klik “Daftar Akun Baru”

    4. Baca seluruh syarat dan ketentuan lalu klik tombol “Daftar Sekarang”

    5. Isi Form Pendaftaran (Lengkapi nama, NIK, nomor ponsel, hingga email aktif)

    6. Periksa email yang didaftarkan sebelumnya lalu lakukan aktivasi

    7. Login ke Subsidi tepat dan masukan NIK dan Kata Sandi yang telah dibuat sebelumnya

    8. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email Anda

    9. Isi data diri dan domisili

    10. Daftarkan kendaraan

    11. Pilih jenis kendaraan dan cek data kendaraan

    12. Unggah foto kendaraan

    13. Tambah pegguna kendaraan dan masukkan data pengguna kendaraan lain jika kendaraan Anda digunakan lebih dari 1 orang

    14. Cek hasil verifikasi (dapat dilakukan melalui email maupun situs resmi MyPertamina.id

    15. Terakhir, unduh Kode QR

    16. QR Code inilah yang harus Anda tunjukkan ke petugas ketika membeli BBM Subsidi di SPBU.

    Cara Mendaftar secara Offline

    Meski demikian, untuk beberapa masyarakat yang terkendala, bisa melakukan pendaftaran secara offline di sejumlah SPBU pilihan.

    Silahkan datang ke SPBU terdekat rumah Anda dan tanyakan apakah di sana menyediakan pendaftaran MyPertamina atau tidak.

    Jika iya, maka minta bantuan ke petugas untuk mendaftarkan Anda dan kendaraan Anda.

    Itulah cara daftar MyPertamina hingga dapat QR Code untuk membeli BBM Subsidi.

  • Pengeboran Sumur Pengembangan Capai 337 Sumur Mei 2025, Naik 20% YoY

    Pengeboran Sumur Pengembangan Capai 337 Sumur Mei 2025, Naik 20% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat sebanyak 337 sumur pengembangan sudah di bor per Mei 2025. Jumlah ini meningkat 20% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 281 sumur.

    Pengeboran sumur pengembangan merupakan kegiatan pengeboran yang dilakukan di area lapangan minyak dan gas bumi yang sudah terbukti mengandung cadangan, dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi hidrokarbon dari lapangan tersebut.

    Artinya, berbeda dengan sumur eksplorasi yang mencari cadangan baru, sumur pengembangan difokuskan pada eksploitasi cadangan yang sudah ada.

    SKK Migas mengatakan, keberhasilan kegiatan pengeboran sumur pengembangan menjadi salah satu kontributor pada naiknya produksi dan lifting minyak dan gas pada Juni 2025. Tercatat pada Juni 2025 lifting minyak sudah berada di atas target APBN yang sebesar 605.000 barel per hari (bph).

    “SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS] agar target pengeboran sumur pengembangan 2025 yang sebanyak 993 sumur dapat dituntaskan,” ucap SKK Migas melalui keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    Oleh karena itu, SKK Migas terus mendorong KKKS untuk melakukan percepatan kegiatan pengeboran sumur pengembangan.

    Berdasarkan data histori kegiatan pengeboran sumur pengembangan setelah terus mengalami penurunan dari 2014 hingga 2017, mulai 2018 realisasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan terus meningkat hingga saat ini.

    SKK Migas mencatat, ketika pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022, kegiatan pengeboran sumur pengembangan juga justru meningkat. Lihat saja, pada 2020 sebanyak 395 sumur yang sudah dibor, lalu naik di 2021 menjadi 616 sumur, dan di 2022 sebanyak 780 sumur.

    Menurut SKK Migas, capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, dengan di 2023 mencapai 799 sumur dan di 2024 mencapai 899 sumur.

    “Pada semester kedua 2025, SKK Migas dan KKKS terus berkoordinasi dan melakukan upaya-upaya out of the box untuk dapat merealisasikan target kegiatan pengeboran sumur pengembangan di tahun 2025 yang mencapai 993 kegiatan pengeboran sumur pengembangan,” katanya.

  • ASDP Raih Pendapatan Rp5 Triliun di 2024, Laba Susut 30%

    ASDP Raih Pendapatan Rp5 Triliun di 2024, Laba Susut 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meraih pendapatan sebesar Rp5,02 triliun sepanjang 2024 dengan laba bersih Rp447,31 miliar.

    Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan laba bersih pada 2024 mengalami penurunan 30% dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp636,54 miliar. Kendati demikian, laba saat ini mencerminkan ketahanan bisnis ASDP di tengah tekanan eksternal dan dinamika industri.

    “Pendapatan ASDP pada 2024 telah melampaui angka pendapatan sebelum pandemi 2019 yang sebesar Rp3,33 triliun. Bahkan naik 2% dibandingkan dengan pendapatan 2023 yang sebesar Rp4,92 triliun,” kata Heru dalam siaran pers, Minggu (13/7/2025).

    Dia menjelaskan 2024 bukan tahun yang mudah karena perusahaan menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang melemah, stagnasi tarif penyeberangan, dan dinamika perilaku pengguna jasa yang menuntut kecepatan dan digitalisasi.

    Kontribusi pendapatan terbesar, lanjutnya, berasal dari layanan penyeberangan baik komersial maupun perintis. Total produksi penumpang tercatat sebanyak 6,12 juta orang, kendaraan roda dua dan tiga sebanyak 3,88 juta unit, kendaraan roda empat atau lebih sebanyak 4,31 juta unit, serta barang yang diangkut mencapai 1,16 juta ton.

    Menurutnya, meski beberapa komponen mengalami penurunan volume, namun efisiensi dan manajemen beban operasi yang ketat mampu menopang profitabilitas perusahaan.

    ASDP juga mencatat efisiensi operasional yang tecermin dari operating ratio sebesar 67%, meningkat dari 2023 yang berada di angka 65%. Demikian pula Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 89%, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun tetap terkendali berkat pengendalian terhadap beban pokok usaha.

    “Langkah efisiensi dan digitalisasi proses bisnis menjadi kunci kami dalam menjaga performa perusahaan di tengah tekanan biaya operasional,” ujarnya.

    Fokus pengendalian keuangan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah tekanan eksternal.
    Rasio likuiditas ASDP juga menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, di mana perusahaan memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

    Hal ini turut didukung dengan capaian EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) positif yang mencapai Rp1,14 triliun.