Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Heboh! Kementan Temukan 212 Merek Beras Premium Oplosan

    Heboh! Kementan Temukan 212 Merek Beras Premium Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 212 merek beras premium yang beredar di pasaran diduga melakukan pengoplosan, pelanggaran standar mutu, berat, hingga harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Hal ini mengacu pada investigasi selama 6–23 Juni 2025 yang melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

    Amran mengungkap untuk beras medium, sebanyak 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melampaui HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

    “Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp99 triliun per tahun,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Berdasarkan hasil investigasi Kementan bersama tim pengawasan pangan di sejumlah wilayah, menunjukkan beras bermerek dijual dengan harga premium, tapi isinya merupakan campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

    Dia menjelaskan, sesuai standar mutu beras yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, beras premium berkadar air maksimal 14%, butir kepala minimal 85%, dan butir patah maksimal 14,5%. 

    Selain itu, peraturan mutu beras juga diperkuat oleh peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

    Bahkan, Amran juga mengungkap sejumlah perusahaan justru juga terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian,” tuturnya.

    Merugikan Pedagang

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburohman menyatakan pedagang pasar juga menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang merugikan banyak pihak.

    Dia menuturkan bahwa maraknya praktik pengoplosan beras, baik dari sisi kualitas maupun kemasan, telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan konsumen terhadap pedagang pasar tradisional.

    “Pedagang pasar kerap kali disalahkan ketika konsumen mendapati kualitas beras yang tidak sesuai. Padahal, banyak dari kami tidak tahu bahwa beras yang kami terima sudah dioplos sejak dari distributor,” kata Mujiburohman.

    Menurut Mujiburohman, tindakan Kementan bersama dengan Satgas Pangan tidak hanya melindungi konsumen, melainkan juga menyelamatkan nama baik pedagang pasar.

    “Kami berharap pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi pangan, khususnya beras. Pedagang pasar butuh kepastian bahwa produk yang kami jual berasal dari sumber yang legal dan berkualitas,” pungkasnya.

  • Bos Bulog Sebut Stok Beras RI Tembus 4,2 Juta Ton, Kualitas Aman?

    Bos Bulog Sebut Stok Beras RI Tembus 4,2 Juta Ton, Kualitas Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan total stok beras yang dikuasai telah mencapai 4,2 juta ton per 14 Juli 2025. Stok tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) dan stok komersial.

    “Per 14 Juli 2025, itu cadangan beras pemerintah adalah totalnya 4.237.120 ton. Kemudian untuk stok komersialnya adalah 14.139 ton. Jadi total beras kita adalah sekitar 4.251.259 ton,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sementara itu, realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) telah mencapai 3,7 juta ton dan realisasi pengadaan beras sebesar 726.000 ton. Dengan demikian, total pengadaan beras dalam negeri pada 2025 mencapai 2.765.051 ton. 

    “Untuk pengadaan gabah menyumbang sekitar 75% dari total realisasi pengadaan beras yang mencerminkan fokus strategis Bulog dalam mendukung petani secara langsung,” tuturnya.

    Seiring dengan stok beras di gudang Perum Bulog yang melimpah, Rizal memastikan pihaknya secara rutin melakukan perawatan setiap bulan, mulai dari fumigasi, pengemasan ulang (repackaging), hingga penyemprotan.

    Dia juga memastikan Bulog melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal perawatan beras di gudang Bulog. “Supaya ini bisa long time, long term itu berasnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Rizal menyebut dana yang digelontorkan Perum Bulog untuk mengelola beras di dalam gudang tergantung dari kapasitas gudang dan jumlah beras. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi secara detail berapa dana yang digelontorkan Bulog dalam melakukan perawatan di gudang. 

    “Gudang filial hampir di seluruh provinsi ada, karena kan jumlah yang sekarang 4,2 juta ton itu kan cukup besar. Mungkin di tempat kami juga sudah full, jadi ada beberapa pihak-pihak gudang yang rekanan dan sebagainya yang harus kita pinjam atau kita sewa,” terangnya.

    Dia menuturkan penuhnya kapasitas gudang ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyerap gabah petani.

    “Karena untuk memenuhi perintah untuk menyerap gabahnya masyarakat semaksimal mungkin biar petani bisa hidup kembali, karena kan perintahnya seperti itu,” tandasnya.

  • Bulog Tegaskan Oknum Judol dan Kelompok Radikal Tidak Akan Dapat Beras Bansos

    Bulog Tegaskan Oknum Judol dan Kelompok Radikal Tidak Akan Dapat Beras Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menegaskan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan judi online (judol) tidak boleh menerima bantuan pangan beras dari pemerintah.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan masyarakat yang terlibat judol hingga kelompok radikal atau terorisme tidak dapat menerima bantuan pangan.

    “Yang terlibat judol atau judi online, dan terlibat kegiatan terorisme, tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk itu, Rizal meminta agar setiap Kepala Daerah, termasuk kantor wilayah Bulog, melakukan pengecekan data ulang terhadap penerima bansos beras. Dia menekankan, langkah ini dilakukan untuk memastikan agar penerima bansos bukan merupakan oknum judol maupun kelompok terorisme.

    “Nah ini tolong masing-masing Kepala Daerah yang ada di wilayah, ini jadi penekanan, termasuk teman-teman Bulog yang ada di wilayah sudah saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang menerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal atau terorisme, ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan selama dua bulan.

    Adapun, sumber data penerima bansos beras ini berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 (Inpres 4/2025) tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

    Bantuan pangan beras ini juga menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025, sebagaimana mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

  • Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan Amerika Serikat demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Peningkatan impor produk asal Negeri Paman Sam hingga investasi jumbo telah disiapkan oleh Indonesia untuk memuluskan upaya tersbeut

    Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR), Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

    Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

    Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

    “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Senin (14/7/2025).

    Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

    Selain itu, Indonesia dan AS juga melihat potensi besar untuk memperluas kembali kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis (critical minerals). Airlangga menuturkan, AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals.

    “Indonesia memiliki cadangan besar nikel, mangan, kobalt, dan tembaga. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerjasama dan investasi dalam pengolahan critical minerals tersebut bersama-sama,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers terpisah, Airlangga juga mengungkap Pemerintah Indonesia be melakukan investasi besar-besaran ke Negeri Paman Sam melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus meningkatkan impor dari AS guna menekan surplus neraca perdagangan Indonesia.

    Airlangga menyampaikan, Indonesia menyiapkan anggaran hingga US$34 miliar atau sekitar Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) untuk menopang strategi ini.

    Nilai tersebut mencakup pembelian komoditas dari AS dan investasi, termasuk melalui BUMN serta Danantara yang baru dibentuk pada Februari 2025.

    “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” ujar Airlangga.

    Prabowo Bakal Temui Trump?

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

  • Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Tarif Impor AS Ditunda Lagi, ini Langkah Prabowo Rayu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan Amerika Serikat demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Peningkatan impor produk asal Negeri Paman Sam hingga investasi jumbo telah disiapkan oleh Indonesia untuk memuluskan upaya tersbeut

    Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR), Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

    Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

    Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

    “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Senin (14/7/2025).

    Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

    Selain itu, Indonesia dan AS juga melihat potensi besar untuk memperluas kembali kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis (critical minerals). Airlangga menuturkan, AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals.

    “Indonesia memiliki cadangan besar nikel, mangan, kobalt, dan tembaga. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerjasama dan investasi dalam pengolahan critical minerals tersebut bersama-sama,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers terpisah, Airlangga juga mengungkap Pemerintah Indonesia be melakukan investasi besar-besaran ke Negeri Paman Sam melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus meningkatkan impor dari AS guna menekan surplus neraca perdagangan Indonesia.

    Airlangga menyampaikan, Indonesia menyiapkan anggaran hingga US$34 miliar atau sekitar Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) untuk menopang strategi ini.

    Nilai tersebut mencakup pembelian komoditas dari AS dan investasi, termasuk melalui BUMN serta Danantara yang baru dibentuk pada Februari 2025.

    “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” ujar Airlangga.

    Prabowo Bakal Temui Trump?

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

  • Sri Mulyani Bakal Lirik Potensi Pajak dari Media Sosial, Pengguna TikTok cs Siap-Siap

    Sri Mulyani Bakal Lirik Potensi Pajak dari Media Sosial, Pengguna TikTok cs Siap-Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan, salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial alias medsos.

    Wacana penggalian potensi penerimaan pajak dari medsos itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (14/7/2025).

    Dalam rapat itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan rencana kerja dan anggaran 2026 ke DPR. Potensi penggalian pajak dari medsos sendiri termasuk dalam perumusan kebijakan administrasi Kemenkeu pada tahun depan.

    “Mengenai output [keluaran] perumusan kebijakan di sisi administrasi, pertama penggalian potensi melalui data analytic [analisis data] maupun media sosial,” ungkap Anggito dalam rapat.

    Selain itu, ada rencana pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium (P2OB), penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis ekspor impor dan logistik.

    Dari sisi ekstensifikasi penerimaan negara, lanjut Anggito, Kemenkeu ingin mengintegrasikan data dan informasi perpajakan dan penerimaan negara, analisis bersama data perpajakan dan penerimaan negara, serta perluasan basis penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar.

    Kemudian dari pengawasan dan penegakan hukum, Kemenkeu akan melakukan kerja sama penyidikan tidak pidana perpajakan dalam negeri maupun lintas negara, sinergi patroli laut, satgas bersama untuk penanganan barang ilegal, serta penguatan pengawasan PNBP.

    Lalu, Anggito menjelaskan pihaknya akan melakukan penanganan keberatan/banding/gugatan melalui keputusan perkara, penyelesaian banding terkhususnya di Direktorat Jenderal Pajak, dan penegakan fungsi hukum perpajakan.

    Terakhir dari pelayanan, komunikasi, dan edukasi, Kemenkeu akan mendorong inklusi kesadaran perpajakan, promosi ekspor UMKM, hingga kemitraan perpajakan internasional.

    “Ini total kebutuhan Rp1,99 triliun, pagu yang tersedia itu adalah Rp1,63 triliun. Ada usulan tambahan yang tidak terlalu signifikan jumlahnya, mudah-mudahan Rp366 miliar yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan program tersebut di atas,” ungkap Anggito menutup paparan.

  • Mentan Amran Geram, Ada Perusahaan Besar Jual Beras Premium Oplosan

    Mentan Amran Geram, Ada Perusahaan Besar Jual Beras Premium Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar praktik pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah yang merugikan masyarakat dan petani. Bahkan, sejumlah perusahaan besar juga terindikasi tidak mematuhi standar mutu.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik curang ini dinilai merugikan konsumen sekaligus mencoreng tata niaga pangan nasional.

    Berdasarkan hasil investigasi Kementan bersama tim pengawasan pangan di sejumlah wilayah menemukan beras bermerek dijual dengan harga mahal, yang nyatanya merupakan campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

    Atas temuan itu, Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku pengoplosan beras.

    “Kami akan menindak tegas praktik seperti ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).

    Terlebih, Amran mengungkap sejumlah perusahaan justru juga terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian,” tuturnya.

    Padahal, Amran menjelaskan, standar mutu beras diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, yakni beras premium berkadar air maksimal 14%, butir kepala minimal 85%, dan butir patah maksimal 14,5%. 

    Selain itu, peraturan mutu beras juga diperkuat oleh peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

    Adapun, registrasi produk beras sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pada Pasal 2 disebutkan, registrasi bertujuan melindungi konsumen serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing pangan segar asal tumbuhan.

    Ini artinya, Amran menjelaskan bahwa pelaku usaha yang mengemas PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan. Dalam hal ini, label minimal harus memuat nomor pendaftaran, nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor PSAT ke Indonesia.

    Amran menyatakan registrasi produk beras sangat penting dan wajib diterapkan oleh seluruh pelaku usaha penggilingan serta distribusi. Salah satunya untuk memastikan beras yang beredar memenuhi standar mutu dan uji keamanan, sehingga terhindar dari produk kedaluwarsa, busuk, atau terkontaminasi bahan berbahaya.

    Di samping itu, registrasi produk juga menjamin konsumen memperoleh produk sesuai label, mencegah mereka tertipu membeli beras campuran atau kualitas rendah yang dikemas seolah premium.

    “Produk beras teregistrasi dapat ditelusuri hingga ke sumber produksi, mendukung sistem pangan yang akuntabel dan siap diaudit,” tambahnya.

    Selain itu, data registrasi memudahkan pemerintah memantau pasar dan merumuskan kebijakan pangan yang tepat sasaran. Serta, setiap beras yang diperdagangkan wajib memiliki registrasi dan izin edar. Bahkan, pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada sanksi administratif hingga pidana.

    “Langkah registrasi merupakan pondasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi semua pihak dalam rantai pasok beras,” pungkasnya.

  • RI Bisa Untung Besar dari IEU-CEPA, Asal Aturan Asal Bahan Baku Fleksibel

    RI Bisa Untung Besar dari IEU-CEPA, Asal Aturan Asal Bahan Baku Fleksibel

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Uni Eropa mencapai perjanjian perdagangan melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Indonesia dinilai bisa untung banyak dari kesepakatan itu apabila ada fleksibilitas dalam aturan asal bahan baku.

    Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai tercapainya kesepakatan IEU-CEPA menjadi kabar positif, terutama bagi sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

    Dia menjelaskan pasar Uni Eropa merupakan salah satu yang terbesar di dunia untuk produk tekstil dan alas kaki. Hanya saja, selama ini, negara-negara Afrika lebih dominan sebagai mitra dagang utama kawasan tersebut karena mendapat akses preferensial.

    “IEU-CEPA akan membantu levelling the playing field [menyetarakan kondisi persaingan] dengan negara-negara yang selama ini sudah mendapatkan akses khusus ke Uni Eropa seperti negara-negara Afrika,” ujar Riandy kepada Bisnis Senin (14/7/2025).

    Dia pun menyoroti pentingnya fleksibilitas aspek rules of origin (ROO) atau aturan asal barang dalam implementasi IEU-CEPA. Dalam kasus ini, ROO akan menentukan apakah produk Indonesia layak mendapatkan tarif rendah atau bahkan 0% di Eropa.

    Menurutnya, perlu ada fleksibilitas dalam pengakuan asal bahan baku agar industri domestik bisa tetap kompetitif.

    Masalahnya, bahan baku untuk tekstil dan alas kaki produk Indonesia selama ini banyak bergantung dari pasokan negara kawasan Asean fan China. Misalnya, catat Riandy, impor bahan baku Indonesia dari China mencapai 25%.

    Dia mengaku mendengar bahwa ROO untuk tekstil akan mengizinkan kumulasional bahan baku dari negara yang juga memiliki perjanjian dagang bebas dengan Uni Eropa.

    “Jadi ini berita bagus buat kita, karena artinya semakin fleksibel dalam sourcing [mencari sumber] bahan baku,” kata Riandy.

    Selain manfaat dagang, Riandy menilai IEU-CEPA juga membuka peluang penting dalam diversifikasi sumber investasi asing langsung (FDI). Dia menggarisbawahi pentingnya peran Eropa dalam investasi hijau. 

    Oleh sebab itu, Riandy mendorong agar pemerintah bisa menarik investasi Uni Eropa terutama untuk memperkuat agenda transisi ke energi hijau.

    “Ini utamanya sangat relevan buat investasi di hilirisasi nikel. Saat ini pangsa terbesar nikel olahan kita adalah China. Investasi dari Uni Eropa akan membantu mendorong nikel kita lebih punya standar hijau dan diterima di negara-negara maju,” tutupnya.

    Pasar Besar Uni Eropa

    Secara historis, hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara Eropa memang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data Harvard Growth Lab, nilai ekspor produk asal Indonesia ke Eropa tak pernah melebihi US$29 miliar atau sekitar Rp469,8 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS) sejak 1995.

    Data terbaru pada 2023 misalnya, nilai ekspor ke Eropa hanya sebesar US$24,3 miliar atau setara 8,46% dari total nilai ekspor Indonesia secara global (US$287 miliar). Sebagai perbandingan, nilai ekspor ke Asia mencapai US$188 miliar atau 65,5% dari total nilai ekspor Indonesia secara global.

    Padahal, Uni Eropa merupakan wilayah pengimpor produk-produk yang banyak diproduksi di Indonesia. Contoh nyata adalah tekstil dan agrikultur.

    Dua sektor itu kini terancam tarif impor 32% yang diterapkan AS untuk produk asal Indonesia. Masalahnya, sejak 1995, sektor tekstil dan agrikultur selalu berkontribusi lebih dari 50% dari nilai total barang ekspor Indonesia ke AS (pengecualian pada krisis finansial Asia 1997 dan 1998).

    Ancaman tarif tinggi Presiden AS Donald Trump memaksa eksportir produk tekstil dan agrikultur asal Indonesia mencari pasar baru. Tak berlebih rasanya menyebut Eropa sebagai wilayah paling strategis sebagai pasar ekspor baru itu.

    Dari tahun ke tahun, Eropa merupakan wilayah pengimpor produk tekstil dan agrikultur terbesar secara global.

    Pada 2023 misalnya, Eropa mengimpor produk tekstil sekitar US$521 miliar atau setara 40% dari total nilai impor global sebesar US$1,3 triliun. Eropa turut mengimpor produk agrikultur sekitar US$969 miliar atau setara 38,76% dari total nilai impor global sebesar US$2,5 triliun.

    Sementara pada 2023, nilai ekspor produk tekstil Indonesia ke Eropa senilai US$3,49 miliar. Jumlah itu hanya setara 0,66% dari total nilai impor produk tekstil Eropa secara global (US$521 miliar) dan 17,48% dari total nilai ekspor produk tekstil Indonesia secara global (US$20 miliar).

    Artinya, peluang membuka pasar ekspor produk tekstil dan agrikultur asal Indonesia ke Eropa sangat besar, terlebih usai tercapai perjanjian IEU-CEPA.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, Belgia pada Minggu (13/7/2025) waktu setempat. Pada pertemuan tersebut, kedua pimpinan negara resmi merampungkan negosiasi dan menyepakati Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA.

    Perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh antara kedua negara itu memakan waktu selama satu dekade dalam rangka negosiasi dan akhirnya baru disepakati melalui perundingan panjang.

    Dalam keterangan pers bersama di Brussel, Prabowo berterima kasih kepada Presiden von der Leyen yang telah menerimanya pada Minggu siang ini. Dia menyampaikan bahwa pertemuan itu menunjukkan kedua negara memiliki hubungan baik.

    Prabowo lalu mengumumkan bahwa pada hari ini kedua negara juga telah mencapai kesepakatan pada IEU-CEPA, yang dinilainya merupakan suatu terobosan.

    “Setelah 10 tahun negosiasi, kami telah menyelesaikan kesepakatan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” ujarnya kepada awak media, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

  • Pemprov Jakarta Blak-blakan soal Mutu Beras Subsidi dan Investigasi PT Food Station

    Pemprov Jakarta Blak-blakan soal Mutu Beras Subsidi dan Investigasi PT Food Station

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) memastikan bahwa beras yang digunakan dalam program pangan murah, yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya, sesuai dengan standar mutu.

    Penegasan ini disampaikan menyusul adanya dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan beras oleh beberapa produsen yang saat ini tengah diselidiki oleh Satgas Pangan Polri. Salah satu perusahaan yang dimintai klarifikasi adalah PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan menyatakan bahwa pihaknya menggunakan beras merek Setra Pulen dan Setra Ramos produksi PT Food Station untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal Program Pangan Bersubsidi Beras dengan kelas mutu Premium.

    Dikatakan, bahwa terhadap dua merk tersebut, pihaknya secara periodik (sedikitnya tiga kali dalam setahun) melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS (Food Station) dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi, yakni Lab Saraswanti dan Lab PPSH DKPKP, untuk memastikan kesesuaian mutunya.

    Kemudian, pada 2025, dikatakan telah dilakukan pengambilan sampel beras kedua merek tersebut di gudang FS selama dua kali, yakni pada 24 Januari 2025 dan 16 Juni 2025. 

    Hasil pengambilan sampel tersebut kemudian diujikan ke Laboratorium Saraswanti (SIG) Jakarta Pusat dengan hasil sesuai kelas Premium. Kemudian, menanggapi soal berita indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, dikatakan bahwa pihak produksi telah memenuhi panggilan Bareskrim. 

    “PT Food Station Tjipinang telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (14/7/2025).

    Lanjutnya, dia juga menyebut bahwa Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jakarta saat ini tengah melakukan pengujian mutu 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Selain itu, Pemprov Jakarta terus memberikan jaminan keamanan pangan yang beredar di pasaran kepada masyarakat Jakarta. 

    “Diimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli beras dan diharapkan agar menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar pada saat ini,” pungkasnya. 

  • Kementerian PU Kaji Kembali Proyek Tol Getaci, Panjang Ruas Bakal Dipangkas

    Kementerian PU Kaji Kembali Proyek Tol Getaci, Panjang Ruas Bakal Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mengungkap kelanjutan rencana konstruksi Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap (Getaci) yang semula ditargetkan untuk dapat mulai di lelang ulang pada tahun ini.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan saat ini pemerintah berencana melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    “Sedang review, memang lama [prosesnya]. Getaci kita nunggu Alokasi uangnya untuk melakukan review,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025).

    Lebih lanjut, Rachman Arief memberi sinyal bahwa pemerintah berencana kembali memangkas panjang ruas Tol Getaci yang bakal dibangun pada tahap awal hanya sampai Tasimalaya saja. Padahal semulanya, tahap awal dibidik dibangun hingga Ciamis.

    Rachman menjelaskan, revisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat dan kesanggupan investor untuk mengeksekusi proyek tersebut

    “Iya [sampai Tasikmalaya],” jelasnya singkat.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tol Getaci yang digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia belum Kunjung mendapat investor setelah dua kali dilelang. 

    Tol Getaci nantinya bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah. 

    Asal tahu saja, Tol Getaci terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara – Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). 

    Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangya diperkirakan hanya ada di kisaran 95,52 kilometer.