Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tok! RI-AS Capai Kesepakatan Tarif Dagang Usai Prabowo Telepon Trump

    Tok! RI-AS Capai Kesepakatan Tarif Dagang Usai Prabowo Telepon Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait dengan tarif dagang. Kesepakatan tersebut diperoleh melalui proses negosiasi yang cukup panjang antara kedua negara. 

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump terkait dengan kebijakan tarif impor hingga akhirnya tercapai kesepakatan.

    Kesepakatan antara RI-AS tercapai lewat sambungan telepon di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo pada Selasa (15/7/2025). Adapun, Prabowo telah menjnggalkan Paris, Prancis pada Selasa pagi pukul 09.00 waktu Paris.

    Diberitakan sebelumnya, Trump melalui akun Truth Social pada Selasa (15/7/2025) mengumumkan kesepakatan baru dengan Indonesia terkait dengan rencana penerapan tarif impor.

    Meskipun demikian, belum ada informasi detail dari Trump terkait dengan kesepakatan apa saja yang dimaksud.

    “Kesepakatan yang luar biasa, untuk semuanya, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya telah berdialog langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Detailnya akan dilanjutkan!!!” tulis Trump melalui akun media sosialnya seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/7/2025).

    Pengumuman ini muncul setelah presiden AS pekan lalu mengancam akan mengenakan tarif 32% terhadap barang-barang Indonesia mulai 1 Agustus. Indonesia kemudian mengirimkan tim negosiasi untuk bertemu dengan pejabat Kabinet Trump guna mengamankan kesepakatan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan adanya beberapa kesepakatan bisnis dari hasil pertemuan dengan para pejabat AS, termasuk Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan menjadi kerangka kerja perdagangan keempat yang diumumkan Trump dengan pemerintah asing, setelah Vietnam dan Inggris.

    Sebelumnya, AS dan China juga telah sepakat meredam sentimen perang tarif yang mencakup rencana dimulainya kembali perdagangan mineral dan teknologi penting antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

  • IEU-CEPA Hampir Rampung, Kadin Gaspol Tangkap Peluang Pasar Eropa

    IEU-CEPA Hampir Rampung, Kadin Gaspol Tangkap Peluang Pasar Eropa

    Bisnis.com, PARIS — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha untuk segera memperluas pasar ekspor ke Uni Eropa. Hal ini seiring dengan ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) yang ditargetkan rampung September 2025. 

    Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie saat berkunjung ke perhelatan Bastille Day di Paris, Prancis pada Senin (14/7/2025). Kunjungan ini juga menjadi ajang pertemuan dengan pelaku usaha di Prancis, Movement des Entreprises de France International (MEDEF). 

    Anindya menerangkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat dan resmi menandatangani secara prinsip perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang berbentuk IEU-CEPA dan akan disahkan pada September mendatang untuk kerja sama satu tahun. 

    “Yang menarik EU ini yang mau ditandatangan bulan September, ratifikasi setahun, bisnis tidak perlu menunggu. Bisnis bisa mulai dari sekarang, setahun itu kan cepat,” kata Anindya di Prancis, Selasa (15/7/2025). 

    Anindya menuturkan bahwa nilai perdagangan dengan EU mencapai US$30 miliar. Menurut dia, angka tersebut hampir setara dengan Amerika Serikat yang mencapai US$40 miliar. 

    Dengan kondisi pengenaan tarif Trump saat ini, pasar Eropa disebut dapat menjadi pasar tambahan atau alternatif. Adapun, beberapa produk yang potensial dieskpor dari Indonesia ke Eropa yaitu tekstil, alas kaki, palm oil, karet, hingga elektronik. 

    “Jadi ini pangsa sangat menarik buat Indonesia, terutama untuk menciptakan pasar baru yang ujungnya investasi dan lapangan kerja,” jelasnya. 

    Dalam kunjungannya ke Prancis, Anin bersama pengusaha Indonesia juga bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar Prancis yang aktif di Indonesia, mulai dari Total Energy yang kini fokus di sektor gas, Eramet di bidang pertambangan, Danone dengan Aqua, hingga L’Oréal. 

    Di sisi lain, Kadin juga mengajak sejumlah pengusaha dari berbagai provinsi di Indonesia untuk dapat menangkap peluang yang ada di Eropa. Menurut dia, kesempatan ini tak hanya dapat dinikmati perusahaan besar di Jakarta. 

    “Di sini ada teman-teman dari Kadin Sultra, NTB, Jawa Tengah, dari Aceh. Mereka kemarin berjualan langsung. Mengatakan jangan lupa bahwa pertama, apa yang Anda sudah punya di Indonesia, di plosok-plosok, harus ditingkatkan,” tuturnya. 

    Bagi perusahaan atau investor yang berminat masuk ke Indonesia, Anin menerangkan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah membuka skema kerja sama untuk model 80:20, yaitu 80% di luar negeri dan 20% di dalam negeri. 

    Di sisi lain, Anin menuturkan bahwa nilai impor dari Uni Eropa mencapai US$7 triliun atau dua kali lipat lebih besar dari Amerika Serikat. Untuk itu, pihaknya mendorong menjadikan negara mitra sebagai model kerja sama kawasan. 

    “Saya tidak mengatakan Amerika tidak penting, sangat penting, tapi Amerika hanya 13% dari trade dunia 87%-nya tempat lain,” jelasnya. 

  • Trenggono Klaim Sampah Plastik RI Kiriman dari Luar Negeri, Tertinggi Kedua di Dunia

    Trenggono Klaim Sampah Plastik RI Kiriman dari Luar Negeri, Tertinggi Kedua di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeklaim sampah plastik yang berada di perairan Indonesia merupakan gabungan dari beberapa negara yang bergeser ke wilayah Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Trenggono menuturkan bahwa Indonesia seringkali disebut sebagai negara dengan sampah plastik terbesar kedua di dunia. Alhasil, Indonesia menjadi sorotan di mata dunia dari sisi sampah plastik.

    “Kalau kita bicara marine pollution, sebetulnya tidak hanya plastik. Namun demikian plastik ini menjadi sebuah sorotan yang begitu besar di dunia. Kita selalu ditanya bahwa Indonesia ini adalah sampah plastiknya terbesar nomor dua di dunia,” kata Trenggono.

    Namun, Trenggono menyebut bahwa berdasarkan hasil kajian dengan beberapa universitas di Australia Barat menunjukkan bahwa tidak semua sampah plastik berasal dari dalam daratan Indonesia.

    “Plastik itu tidak semuanya berasal dari dalam daratan Indonesia, tapi juga dari negara-negara yang lain yang terus bergeser juga ke wilayah Indonesia,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti sejumlah kapal yang berlalu-lalang melintasi perairan Indonesia yang membawa kantong plastik. Untuk itu, dia menekankan para kapal pencari ikan harus kembali membawa kantong plastik saat tiba di daratan.

    “Kami buat gerakan yang namanya Bulan Cinta Laut, yang setiap tahun selalu ada kegiatan itu. Kegiatan ini terus dilakukan, ini tentu perlu dukungan dari para kepala daerah, terutama pesisir. Kegiatan ini harus selalu dijalankan,” tuturnya.

    Selain itu, Trenggono mengatakan kapal juga dilarang membuang sampah plastik ke laut, sebab bisa berdampak buruk dan akan mengganggu kesehatan masyarakat.

    “Kalau dia [sampah plastik] menjadi mikroplastik, lalu dimakan oleh ikan, ikannya ditangkap, dikonsumsi oleh manusia, itu akan menyebabkan tingkat kesehatan yang tidak baik,” pungkasnya.

  • Menkeu Sri Jawab Kritik Belanja APBN untuk Pendidikan, Tak Harus Habis!

    Menkeu Sri Jawab Kritik Belanja APBN untuk Pendidikan, Tak Harus Habis!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan strategi penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari penerimaan negara. 

    Dia menyebut anggaran yang menjadi mandatory spending sebesar 20% dari APBN itu tak perlu dipaksakan habis seluruhnya. “Jangan sampai mandatory dianggap sebagai sesuatu yang harus kemudian dihabiskan hanya sekedar karena mandatory,” ujar Sri di Gedung DPR, Selasa (15/7/2025).

    Menteri Keuangan berpengalaman dalam tiga pemerintahan presiden berbeda itu menyampaikan bahwa selama ini negara telah melaksanakan amanat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan setiap tahunnya sesuai ketentuan. Selanjutnya, dia menyebut pemerintah tidak akan membelanjakan seluruh anggaran pendidikan hanya karena dialokasikan sedemikian banyak. Namun, akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas anggaran jumbo tersebut. 

    Adapun, berbagai upaya tata kelola Sri Mulyani janji tingkatkan, termasuk dana abadi pendidikan yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan beasiswa LPDP. Dana abadi pendidikan ini sekarang telah mencapai lebih dari Rp150 triliun. 

    “Kami juga terus berkomitmen meningkatkan upaya kualitas pendidikan, penelitian, riset dasar dan kebudayaan serta berbagai cabang pendidikan yang begitu beragam,” lanjutnya. 

    Pernyataan Sri Mulyani tersebut menjawab kritik dari sejumlah fraksi terkait realisasi anggaran pendidikan dalam Rapat Paripurna pekan lalu. 

    Salah satunya, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sabam Rajagukguk yang mendukung fokus pemerintah untuk terus melakukan perbaikan penganggaran, perencanaan, dan implementasi program kebijakan terkait mandatory spending 20%.

    “Agar [anggaran pendidikan] berdampak besar terhadap kualitas manusia Indonesia,” tuturnya, Selasa (8/7/2025). 

    Dirinya berharap, anggaran pendidikan dapat tersalurkan secara efektif, juga melalui program makan bergisi gratis, cek kesehatan gratis di sekolah, membangun sekolah rakyat, menaikkan gaji guru dan tunjangan profesi guru, program Sekolah Garuda, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

    Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta juga menyoroti belanja yang pemerintah lakukan untuk pendidikan rata-rata hanya tercapai 16% bahkan kurang. 

    Dirinya meminta pemerintah untuk menjaga kualitas belanja semakin baik saat belanja semakin besar—begitu pula dengan anggaran pendidikan yang mengikuti besaran alokasi belanja setiap tahunnya. 

    “Nilai belanja negara yang terus meningkat hal ini harus disertai dengan kualitas belanja yang semakin baik. Belanja negara yang semakin efisien efektif dan diarahkan sebesar-besarnya kepada rakyat,” lanjutnya. 

     

    Realisasi Anggaran Pendidikan

    Anggaran pendidikan untuk tahun 2024 yang senilai Rp665 triliun atau tepat 20% dari APBN 2024. Dari anggaran ini, nyatanya hanya terserap Rp550,4 triliun.  

    Sementara pada tahun ini, anggaran pendidikan direncanakan senilai Rp724,26 triliun dengan rincian melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp297,17 triliun, anggaran pendidikan melalui TKD Rp347,09 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan Rp80 triliun.

    Hingga semester I/2025, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp259,3 triliun atau 35,8% dari pagu. Penyaluran anggaran pendidikan tercatat Rp82 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan melaluiu transfer ke daerah (TKD) senilai Rp177,3 triliun. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk tahun depan, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun. 

  • BRIN Temukan bukti Tsunami Purba di Sekitar Bandara NYIA Kulon Progo

    BRIN Temukan bukti Tsunami Purba di Sekitar Bandara NYIA Kulon Progo

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim riset dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan endapan tsunami purba berusia sekitar 1.800 tahun di beberapa lokasi selatan Jawa, salah satunya di area pantai selatan Kulon Progo.

    Berdasarkan temuan tersebut, Periset Sedimentologi BRIN, Purna Sulastya Putra dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menyoroti berbagai perkembangan pembangunan di sekitar kawasan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, endapan tsunami purba tersebut ditemukan pada jarak sekitar dua kilometer dari bandara YIA.

    “Kami juga menemukan lapisan-lapisan yang lebih muda di Kulon Progo. Lapisan-lapisan yang lebih muda ini sebelumnya sudah kami temukan di lokasi lain, seperti di Lebak dan Pangandaran, yang menunjukkan bahwa kejadian tsunami besar kemungkinan telah berulang lebih dari sekali di wilayah ini,” katanya.

    Purna mengatakan peningkatan aktivitas pembangunan berbagai fasilitas, seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya dapat memberikan dampak positif dari sisi ekonomi kepada masyarakat. Namun, secara tidak langsung menambah kerentanan wilayah terhadap potensi bencana.

    Ia menilai perkembangan yang berlangsung secara masif tanpa memperhitungkan risiko kebencanaan justru dapat memperbesar dampak bila terjadi peristiwa ekstrem seperti tsunami.

    Menurutnya, setiap pembangunan yang dilakukan tentu memiliki manfaat yang besar. Namun, dalam konteks wilayah rawan bencana, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun dengan kesadaran risiko dan berpijak pada data ilmiah.

    “Dengan pesatnya pembangunan di wilayah ini, riset kebencanaan geologi menjadi semakin penting untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan mitigasi risiko. Salah satunya adalah melalui kajian paleotsunami,” ujar Purna.

    Melalui kajian kebencanaan seperti ini, Purna menekankan pihaknya terus mendorong agar sains menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan dan pembangunan, khususnya di wilayah rawan bencana.

    Dengan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, hasil riset seperti ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, melainkan menjadi pijakan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang adaptif, aman, dan berkelanjutan.

  • Kopdes Merah Putih Meluncur 21 Juli, Perangkat Desa jadi Dewan Pengawas

    Kopdes Merah Putih Meluncur 21 Juli, Perangkat Desa jadi Dewan Pengawas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diawasi langsung oleh perangkat desa. 

    Zulhas mengatakan, kepala desa akan menjadi ketua dewan pengawas Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ada di masing-masing daerah. Hal ini mengingat koperasi-koperasi ini dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    “Karena koperasi ini dibentuk oleh pemerintah desa, kepala desa itu sebagai dewas, ketua dewan pengawas,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (15/7/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah akan meluncurkan 80.000 Kopdes/Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Hingga 13 Juli 2025, sebanyak 81.147 Kopdes/Kel Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan, persiapan peluncuran program Kopdes/Kel Merah Putih ini sudah mendekati final.

    Dia mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan atau mock up yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 103 mock up itu sudah siap diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring.

    “Satgas Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Budi menjelaskan, 103 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Skema pembiayaan dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah, tetapi tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usahanya. 

    Adapun, pembiayaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid itu tengah dimatangkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat terbit dalam waktu dekat.

    Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.

    “Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.

  • CITA: Target Pajak Harus Mengacu Kondisi Lapangan, Bukan berdasarkan Tax Ratio

    CITA: Target Pajak Harus Mengacu Kondisi Lapangan, Bukan berdasarkan Tax Ratio

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai pemerintah perlu menetapkan target penerimaan pajak secara bottom-up atau berdasarkan kondisi lapangan, bukan melalui pendekatan top-down yang berangkat dari target rasio pajak atau tax ratio terhadap PDB.

    Manajer Riset CITA Fajry Akbar mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan risiko besar dari pendekatan top-down, yang mana target tax ratio yang terlalu ambisius justru tidak tercapai dan menimbulkan kegaduhan di sektor usaha.

    “Dulu kita pernah menggunakan pendekatan top-down, dari target tax ratio lalu diturunkan ke target penerimaan pajak tahunan. Namun, realisasinya jauh meleset, hanya 81,5% dari target, padahal sudah dilakukan revisi,” ujar Fajry kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Dia menekankan pentingnya penetapan target penerimaan yang objektif sekaligus realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas basis perpajakan dan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Menurutnya, pendekatan bottom-up memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan minim risiko politik maupun ekonomi.

    “Pertama, basis penerimaannya seperti apa? lalu program atau kebijakan apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan, berapa besar potensinya? Lalu diperhitungkan juga feasibility dari kebijakan tersebut terutama dari sisi risiko politik. Barulah kita bicara target tax ratio,” jelasnya.

    Dalam konteks rencana pemerintah menaikkan target tax ratio di atas 11%, Fajry menilai hal tersebut sulit tercapai dalam jangka pendek, terutama untuk tahun depan.

    Menurut Fajry, pengalaman kegagalan penerimaan pajak di masa lalu merupakan pelajaran penting agar penyusunan target fiskal tidak lagi dilakukan secara sepihak atau mengabaikan kondisi riil di lapangan.

    “Saya selalu menolak kalau target tax ratio sebagai ukuran target penerimaan. Kita sudah punya pengalaman buruk di masa lalu,” tegasnya.

    Target Tax Ratio Tembus 11%

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan target tax ratio 11% untuk tercapai dalam waktu dekat, yang dia sampaikan dalam peringatan Hari Pajak 2025.

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperingati Hari Pajak 2025 dengan menggelar upacara nasional secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini, Senin (14/7/2025). Pada kesempatan itu, Bimo menegaskan kembali komitmen terhadap reformasi sistem perpajakan nasional dan penguatan integritas institusi.

    Dia menyerukan komitmen kolektif para pemegang kepentingan untuk menjaga keberlanjutan reformasi dan memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan target tax ratio sebesar 11% dari produk domestik bruto (PDB) dalam waktu dekat.

    Adapun sejak 2014, tax ratio selalu berada di bawah 11%. Bahkan, Bank Dunia mencatat tax ratio Indonesia menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang lainnya.

    Lebih lanjut, Bimo menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan agenda reformasi perpajakan yang telah berjalan sejak 1980-an, termasuk pembangunan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax yang diluncurkan pada awal tahun ini, tetapi wajib pajak masih kerap menemukan keluhan implementasinya.

    Dalam rangka optimalisasi penerimaan dan penguatan tata kelola, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak turut membentuk tim khusus bersama Polri, Kejaksaan, KPK, dan kementerian teknis lainnya. Tim ini diarahkan untuk menyisir sektor-sektor prioritas seperti pertambangan dan perikanan.

    Bimo menyampaikan bahwa Hari Pajak memiliki akar historis dari sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945, saat kata “pajak” untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam naskah UUD 1945. Dia mengingatkan bahwa sistem perpajakan merupakan fondasi utama dalam pembiayaan negara.

    “Pajak adalah wujud gotong royong bangsa dalam membiayai kesejahteraan bersama. Kita tidak hanya mengelola penerimaan negara, kita mengelola kepercayaan rakyat,” kata Bimo dalam pidatonya, dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pajak pada Senin (14/7/2025).

  • Pengusaha Sepatu RI Tak Tinggalkan Pasar AS Meski Ada IEU-CEPA

    Pengusaha Sepatu RI Tak Tinggalkan Pasar AS Meski Ada IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyambut peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

    Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai kesepakatan perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di Asean yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

    Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat (AS). 

    “Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA, apabila berhasil diharapkan disepakati September, meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak,” kata Billie kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025). 

    Menurut dia, pemerintah saat ini masih berjuang melalui negosiasi agar AS mau menurunkan tarif timbal balik yang dikenakan 32% terhadap produk Indonesia dan berharap lebih rendah dari yang sementara yang berlaku saat ini 10%. 

    Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    “Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta,” ungkapnya. 

    Aprisindo menargetkan jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

    Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

    “Jadi bisa dibayangkan [potensi] peningkatan positif ini agar industri padat karya alas kaki ini selalu menjadi industri sunsrise yang terus mampu berkembang pesat dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Minta Ecommerce China Hingga Amerika Pungut Pajak PPh dari Seller

    Pemerintah Minta Ecommerce China Hingga Amerika Pungut Pajak PPh dari Seller

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menunjuk ecommerce luar negeri seperti Amazone Amerika Serikat hingga Alibaba China sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang online asal Indonesia.

    Direktur Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa langkah ini menyasar platform digital di negara seperti Singapura, China, Jepang, dan Amerika Serikat yang banyak digunakan oleh pelaku usaha asal Indonesia.

    “Ada lokapasar seperti di Singapura, China, Jepang, atau Amerika yang ternyata banyak orang Indonesia yang berjualan. Kita bisa menunjuk mereka untuk memungut PPh 22 sebesar 0,5%,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (15/7/2025).

    Menurut Yoga, DJP telah menerapkan pendekatan serupa sejak 2020 dalam penunjukan platform digital luar negeri sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan pengalaman tersebut, DJP meyakini penerapan PPh 22 juga bisa dilaksanakan secara efektif.

    “Supaya di dalam negeri tidak teriak, lalu pindah semuanya pakai lokapasar luar negeri,” kata Yoga, menyinggung kekhawatiran munculnya kecemburuan sosial antarpenjual domestik dan yang memanfaatkan marketplace asing.

    Yoga menyebutkan bahwa DJP telah berdiskusi dengan sejumlah marketplace besar dan meminta mereka mulai menyiapkan sistem pendukung untuk pemungutan PPh ini. Dia optimistis prosesnya tidak akan memakan waktu lama.

    “Kalau berkaca dari yang tahun 2020 lalu, tidak butuh waktu lama. Kalau tidak salah, dua bulan sudah selesai penyelesaian sistem. Yang di luar negeri, seperti Amerika dan Eropa, itu saja bisa siap dan akhirnya ditetapkan. Kami yakin tidak ada masalah dengan itu dan bisa dilaksanakan dengan cepat,” jelas Yoga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

    Dalam aturan itu, marketplace asing yang ditunjuk sebagai PPMSE akan memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan pedagang Indonesia yang berjualan di platform mereka. Pungutan ini terpisah dari kewajiban PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Kewajiban pungutan hanya berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Penjual perlu menyampaikan surat pernyataan penghasilan ke marketplace bersangkutan. Sementara itu, pelaku usaha dengan omzet di bawah ambang batas tersebut dibebaskan dari pungutan. Adapun beberapa jenis transaksi dikecualikan dari skema ini, antara lain layanan ekspedisi, transportasi daring (ojek online), penjualan pulsa, hingga perdagangan emas.

  • DPR Sebut Keputusan Investasi Kilang Tuban RI-Rusia Rampung Agustus 2025

    DPR Sebut Keputusan Investasi Kilang Tuban RI-Rusia Rampung Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan proses final investment decision (FID) Rosneft pada megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban akan rampung pada Agustus 2025.

    Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Namun, proyek di Jawa Timur itu masih jalan di tempat lantaran Rusia masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Adapun, progres terakhir proyek strategis nasional (PSN) itu masih dalam proses FID dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya. 

    Sugeng mengatakan, FID Kilang Tuban bisa rampung pada Agustus atau September 2025. Janji itu disampaikan kepada anggota dewan tatkala mengunjungi langsung proyek tersebut pada Jumat (11/7/2025) lalu.

    “FID dari Kilang Tuban, kalau enggak Agustus, September antara itu,” ungkap Sugeng di Kompleks Parlemen, Senin (14/7/2025) malam.

    Berdasarkan hasil kunjungannya, Sugeng mengungkapkan secara teknis Kilang Tuban sudah siap dibangun. Apalagi, dari total lahan seluas 840 hektare (ha), KPI sudah melakukan pembebasan lahan seluas 380 ha. 

    “Kami duduk bersama adakah aspek-aspek teknis dan non-teknis [yang menghambat] di mana? Secara teknis semuanya sudah siap,” ujar Sugeng.

    Lebih lanjut, Sugeng menyebut, proyek Kilang Tuban bakal masuk daftar salah satu PSN prioritas. Pasalnya, Kilang Tuban akan menggunakan teknologi terbaru.

    “Kami rapat dengan Menteri Investasi Pak Rosan [Roeslani], maka kita akan bicara tentang proyek strategis nasional prioritas dan itu [Kilang Tuban] masuk,” terang Sugeng.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih mengevaluasi ulang rencana investasi Kilang Tuban. Menurutnya, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

    “Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah,” kata Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025). 

    Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. 

    Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak. Tercatat,nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

    “Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.