Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Produk AS Bebas Tarif Bakal Banjiri RI, Mendag: Dukung Industri Dalam Negeri

    Produk AS Bebas Tarif Bakal Banjiri RI, Mendag: Dukung Industri Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pembebasan tarif bea masuk alias 0% atas produk impor dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan produk impor dari AS yang membanjiri pasar Indonesia merupakan barang bahan baku hingga barang modal untuk keperluan industri dalam negeri. Untuk itu, dia menjelaskan tarif bea masuk 0% dari AS ke Indonesia ini untuk mendukung industri dalam negeri.

    “Yang diimpor [dari AS ke Indonesia] itu kan banyak barang-barang bahan baku, barang modal yang kita butuh, yang kita perlu. Jadi itu bisa mendukung industri kita, bisa mendukung industri dalam negeri, ini sebenarnya kesempatan bagus buat kita,” kata Budi saat ditemui di Gedung Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Di sisi lain, Budi menuturkan bahwa beberapa produk impor dari AS sebelumnya telah dikenai 0%, seperti gandum hingga kedelai yang tidak diproduksi di dalam negeri.

    Ini artinya, dia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan produk tersebut untuk mendukung industri dalam negeri.

    “Karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan baku dan juga barang modal,” ujarnya.

    Selain itu, Budi menyebut, tarif impor yang dikenai Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 19% lebih kompetitif dibandingkan negara di kawasan Asean, seperti Vietnam yang dikenai tarif impor sebesar 20%.

    Menurutnya, tarif impor AS terhadap Indonesia yang kompetitif akan membuat sejumlah negara dengan tarif tinggi menanamkan investasinya di Tanah Air.

    “Ketika tarif kita itu kompetitif dibanding tarif [negara] yang lain, sebenarnya kesempatan besar kita untuk menarik investasi sehingga asing masuk ke Indonesia, kemudian memproduksi di sini, dan ekspor ke Amerika,” terangnya.

    Dengan demikian, Budi berharap arus investasi yang masuk ke Indonesia akan bertambah seiring adanya tarif tinggi yang dikenakan AS terhadap sejumlah negara, termasuk di kawasan Asean.

    Dia menyebut dengan Indonesia dikenakan tarif sebesar 19% dari AS, maka peluang ekspor Indonesia akan terus meningkat.

    “Jadi banyak [kesempatan], mudah-mudahan kan investasi dari negara lain yang kena resiprokal tinggi itu bisa beralih ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengamati pergerakan tarif impor dari AS, terutama terhadap negara di kawasan Asean.

    “Sementara kita masih bagus. Ini kita tunggu sampai tanggal 1 [Agustus 2025], mudah-mudahan kita terus dapat tarif yang terbaik, sehingga dengan begitu justru ini menjadi peluang baru,” terangnya.

    Adapun, Budi menyebut sederet komoditas dan produk asal Indonesia yang dikenai tarif impor 19% ke AS akan diumumkan secara resmi.

    “Nanti kan ada secara resmi [diumumkan produk yang dikenai tarif 19%] , itu kan baru dari [media sosial] X. Jadi nanti ada secara resmi, lebih rinci, setahu saya hari Kamis ini kan ada pertemuan dengan USTR [United States Trade Representative],” pungkasnya.

  • Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

    Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi utama untuk memperkuat sistem perpajakan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, tren deglobalisasi, dan proteksionisme global yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, dinamika global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap posisi fiskal Indonesia.

    Hal itu, kata dia, pada akhirnya memaksa pemerintah untuk memperkuat keuangan negara dari sisi penerimaan negara.

    Dia menjelaskan bahwa otoritas fiskal itu telah menyiapkan lima strategi untuk memperkuat sistem perpajakan nasional, yakni pertama, mendorong pertukaran data lintas institusi, baik secara internal di Kemenkeu maupun antarkementerian teknis lainnya.

    Menurut Anggito, integrasi data menjadi pondasi penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan berbasis pada kejelasan transaksi ekonomi.

    “Kami baru memulai tahun ini dan ingin memperluasnya. Saya pikir kita punya ide untuk mengintegrasikan semua informasi bersama-sama sehingga dapat melihat di mana letak transaksi untuk memberikan kebijakan pajak yang adil dan transparan,” ujarnya dalam pembukaan 16th Asia Pacific Tax Forum di Jakarta, dikutip dari rilis media Kemenkeu, Rabu (16/7/2025).

    Strategi kedua, imbuhnya, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital, baik yang bersumber dari domestik maupun luar negeri. Anggito menjelaskan bahwa strategi itu sejalan dengan transformasi ekonomi digital dan perlunya instrumen pengawasan fiskal yang adaptif.

    Ketiga, lanjut Guru Besar UGM itu, dilakukan penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung agenda penghiliran industri serta mendukung tujuan kesehatan dan lingkungan.

    Keempat, menyasar optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam (SDA). Anggito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan setiap pelaku usaha yang melakukan ekstraksi SDA wajib memberikan kontribusi fiskal yang adil bagi perekonomian nasional.

    Adapun, strategi kelima adalah pengembangan sistem inti perpajakan dan kepabeanan yang terintegrasi seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan fiskal nasional.

    “Dengan deglobalisasi dan proteksionisme, masing-masing negara harus memiliki perlindungan yang baik. Itulah sebabnya kami memperkenalkan banyak solusi perdagangan dan hilirisasi industri. Jadi, kita dapat menggunakan berbagai jenis instrumen pajak, bea dan cukai untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi,” kata Anggito.

  • Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA – Usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) agar peternak sapi bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah 3% per tahun menjadi angin segar bagi para peternak. 

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyampaikan, selama ini pembiayaan kerap menjadi masalah utama peternak dalam memperluas usahanya. 

    “Pembiayaan menjadi vital karena peternak ini butuh sumber dana untuk membeli sapi,” kata Agus kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Meski pemerintah telah meluncurkan KUR khusus bagi peternak dengan bunga 6% per tahun hal ini tidak cukup membantu para peternak lokal. Apalagi, tenornya dinilai pendek yakni hanya 5 tahun dan tanpa grace period atau masa tenggang.

    Saat ini tidak banyak peternak sapi yang mengakses KUR 6% per tahun itu. Hanya peternak sapi menengah yang mampu mengakses fasilitas tersebut.

    “Itu hanya peternak tertentu yang mampu. Peternak-peternak gurem, kecil nggak mampu. Mereka ngambil itu malah tambah miskin nanti,” ungkapnya. 

    Seiring adanya usulan KUR 3% per tahun bagi para peternak sapi, hal tersebut lantas menjadi kabar gembira bagi asosiasi. Dengan suku bunga yang menarik ini, Agus meyakini banyak peternak sapi yang akan menggunakan KUR untuk meningkatkan usaha peternakannya.

    “Yang paling tepat ya ini ketika diusulkan KUR diturunkan untuk peternakan 3%, itu luar biasa. Kita tunggu-tunggu betul,” ujarnya.

    Pihaknya juga mengharapkan agar usulan KUR 3% itu dilengkapi dengan masa tenor 7 tahun dan grace period selama 1 tahun. 

    Menurutnya, seiring dengan meningkatnya minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya berkat adanya KUR 3% ini, target pemerintah untuk mendatangkan 150.000-200.000 ekor sapi indukan tahun ini sangat mungkin terwujud.

    Tentunya, wacana KUR 3% juga perlu ditanggapi dengan cepat oleh pihak perbankan agar target mendatangkan hingga 200.000 ekor sapi indukan tersebut dapat tercapai.

    “Di koperasi kita ya, yang ngajukan itu ada tidak kurang dari 2.000 peternak yang mana target kita, kita datangkan sampai angka 4.500 ekor sapi perah. Tapi kendalanya kadang ada di banknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurutnya, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, semakin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace periodnya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah menargetkan mendatangkan 1 juta ekor sapi hidup ke Indonesia dalam lima tahun ke depan. Hal itu dilakukan guna mengurangi impor sekaligus mewujudkan swasembada susu dan daging di 2029.

    Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sektor swasta untuk merealisasikan target tersebut. Khusus tahun ini, pemerintah berencana mendatangkan sekitar 150.000-200.000 ekor sapi indukan.

    Hingga Juli 2025, Agung mencatat sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah masuk ke Indonesia. Sapi-sapi ini didatangkan oleh sekitar 100-an perusahaan swasta yang telah menyatakan komitmennya untuk mendatangkan sapi indukan ke Tanah Air.

    Perusahaan itu diantaranya Greenfields dan PT Global Dairi Alami (GDA), termasuk feedloter. Pemerintah juga mendorong para importir bahan baku susu untuk berpartisipasi mendatangkan sapi hidup melalui joint shipment.

    “Saya sampaikan saat ini realisasinya baru 25.097 ekor [sapi indukan],” ungkapnya.

  • Pabrik Emas Raksasa Antam di Gresik Mulai Produksi 2027

    Pabrik Emas Raksasa Antam di Gresik Mulai Produksi 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam akan membangun pabrik pengolahan logam mulia di Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan mulai produksi pada kuartal IV/2027. 

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan, rencana pembangunan pabrik baru tersebut merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. 

    “Kami sudah mempunyai proyek yang namanya proyek Avere itu berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi kepingan-kepingan emas yang kita jual ke masyarakat,” kata Achmad dalam RDP Komisi XII DPR RI, Rabu (16/7/2025). 

    Proyek tersebut diberi nama Avere dengan investasi senilai US$70 juta atau setara Rp1,14 triliun. Adapun, pabrik baru ini direncanakan memiliki kapasitas produksi hingga 30 ton emas yang akan diolah menjadi 5 juta keping emas berbentuk gold minted dan gold coins. 

    Pihaknya berharap sumber bahan baku akan dipasok dari tambang-tambang eksis dalam negeri. Dalam hal ini, Antam juga bekerja sama dengan anak usaha MIND ID, PT Freeport Indonesia untuk bahan baku emas. 

    “Saat ini kita juga sudah bekerjasama dengan anak perusahaan MIND ID juga yaitu Freeport untuk bisa memanfaatkan secara maksimal emas yang dihasilkan oleh Freeport dan untuk dimanfaatkan juga oleh bangsa Indonesia dibeli dalam bentuk kepingan-kepingan emas yang merupakan produk asli dari bangsa Indonesia,” tuturnya. 

    Adapun, Antam mencatatkan laba bersih Rp2,32 triliun pada kuartal I/2025 atau melonjak 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp210,59 miliar. 

    Selain itu, Antam mencatatkan peningkatan EBITDA sebesar 518% menjadi Rp3,26 triliun, naik signifikan dari Rp527,61 miliar pada kuartal pertama 2024.

  • Wamentan Sebut AS Tertarik Telur Indonesia meski Ada Tarif Impor 19%

    Wamentan Sebut AS Tertarik Telur Indonesia meski Ada Tarif Impor 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengapresiasi hasil negosiasi tarif antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Indonesia dapat mengekspor produk telur saat ke Paman Sam yang saat ini tengah krisis. 

    Sudaryono menyampaikan, tarif yang dikenakan AS ke Indonesia sebesar 19%, dari sebelumnya 32% merupakan kesepakatan yang bagus. Pasalnya, tarif yang diberikan AS ke Indonesia merupakan yang terendah di antara semua negara Asean.

    “Di antara semua negara Asean, saya kira Indonesia termasuk yang paling rendah,” kata Sudaryono kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Menurutnya, adanya penurunan tarif dapat menguntungkan produk Indonesia yang masuk ke AS. Apalagi, Sudaryono menyebut bahwa AS sempat meminta Indonesia untuk memasok telur, di tengah krisis telur yang tengah melanda Negeri Paman Sam itu.

    Kendati begitu, Sudaryono tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana ekspor telur ke AS. Dia mengatakan, pemerintah akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum memutuskan untuk mengekspor ke negara lain seperti AS dan Uni Emirat Arab.

    “Kita tentu saja melihat kondisi di dalam negeri ya,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Trump mengumumkan akan mengenakan tarif impor 19% terhadap produk asal Indonesia yang masuk ke AS. Besaran tarif itu lebih rendah dari sebelumnya 32%.

    Hal itu diumumkan Trump usai melakukan proses negosiasi yang cukup panjang antara pemerintah Indonesia dan AS hingga akhirnya dicapai kesepakatan pada Selasa (15/7/2025). 

    Dalam kesepakatannya, Trump menyebut bahwa AS tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan. 

    Sementara, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 19%. 

    “Mereka akan membayar 19% dan kami tidak akan membayar apa pun … kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” kata Trump seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/7/2025).

  • Ada 212 Merek Beras Bermasalah, Mentan: Sebagian Sudah Sesuai Standar

    Ada 212 Merek Beras Bermasalah, Mentan: Sebagian Sudah Sesuai Standar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap, sebagian besar dari total 212 merek beras yang bermasalah kini sudah menjual beras sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

    Amran mengatakan, pemerintah telah melakukan pengecekan ulang terhadap sejumlah merek beras yang sempat diumumkan ke publik beberapa waktu lalu. Hasilnya, sebagian merek telah menarik produk yang tidak sesuai standar dari pasar dan mulai menjual beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, itu menarik dan mengganti harganya sesuai standar dan kualitasnya, Ini sudah ada perubahan,” kata Amran dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, mengutip Youtube TVR Parlemen, Rabu (16/7/2025).

    Dalam rapat tersebut, Amran juga mengungkap awal mula pemerintah melakukan investigasi terhadap merek beras yang beredar di pasar rakyat.

    Investigasi ini bermula dari adanya anomali meningkatnya harga beras di tingkat konsumen. Padahal, harga beras baik di tingkat petani maupun penggilingan justru menunjukkan penurunan.

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Amran, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 sebesar Rp12.744 per kilogram (kg) atau turun 0,01% dibanding bulan sebelumnya Rp12.734 per kg.

    Sementara, harga di tingkat grosir dan eceran justru menunjukkan peningkatan. Tercatat, harga beras di tingkat grosir naik 0,05% dari bulan sebelumnya, menjadi Rp13.735 per kg dan di tingkat eceran naik 0,20% menjadi Rp14.784 per kg.

    “Harusnya kalau petani naik baru bisa naik di tingkat konsumen sehingga kami mencoba mengecek,” ujarnya.

    Pemerintah lantas melakukan pemeriksaan terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dan diuji oleh 13 laboratorium.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. 

    Lalu, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan. 

    Sementara untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg). HET beras medium di cakupan wilayah yang sama sebesar Rp12.500 per kg. 

    Untuk Sumatra selain Sumsel dan Lampung, HET beras premium di Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras premium Rp14.900 per kg dan beras medium Rp12.500 per kg. 

    Lalu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras premium Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Terakhir, wilayah Maluku dan Papua HET beras premium Rp15.800 per kg dan beras medium Rp13.500 per kg.

    Sebagai tindak lanjut, Amran lantas telah melaporkan secara resmi 212 merek beras bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.

    “Tanggal 10 [Juli] sudah diperiksa ada 26 merek, dan menurut laporan yang kami terima bahwa mereka mengakui. Sekarang terjadi pergeseran dari yang tidak sesuai [menjadi sesuai standar]. Kita bersyukur,” tuturnya.

  • Wamen Investasi Soal Tarif Trump Turun jadi 19%: Indonesia Strategis

    Wamen Investasi Soal Tarif Trump Turun jadi 19%: Indonesia Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu ikut buka suara soal keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menurunkan tarif resiprokal untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

    Menurut Todotua, hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Negeri Paman Sam.

    “Artinya, kalau mau berbicara begitu kan negara kita strategis, artinya Amerika sudah mau untuk menurunkan dari 32% ke 19%,” ucapnya di St Regis, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Todotua pun mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi. Sebab, keputusan Trump menurunkan tarif untuk RI menjadi 19% baru saja diumumkan.

    Namun, dia memastikan bahwa Indonesia memiliki kedudukan istimewa, khususnya di Asia Tenggara. Pasalnya, tarif resiprokal dari AS untuk RI terbilang paling rendah dibanding negara di Asia Tenggara lainnya.

    “Kalau saya lihat secara strategis di wilayah Asia Tenggara ini yang signifikan sangat turun. Artinya, Amerika pun sendiri sangat mempertimbangkan daripada keberadaan negara Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa Indonesia bakal dikenakan tarif sebesar 19% atau lebih rendah dari yang sebelumnya 32%.

    Dengan kata lain, barang-barang Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 19%, sementara barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia, tidak akan dikenai tarif sama sekali.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump usai dilakukannya serangkaian proses negosiasi antara kedua negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Namun, ada sejumlah syarat yang diajukan AS ke Indonesia.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

  • Penerbangan Langsung Paris Indonesia, Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan Asing

    Penerbangan Langsung Paris Indonesia, Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar mengungkapkan bahwa penerbangan Paris-Indonesia bisa menambah wisatawan asing untuk berwisata ke Bali.

    Mohamad Oemar mengungkapkan bahwa angka kunjungan wisatawan dari Prancis dari tren meningkat, bila dibandingkan dengan masa pandemic Covid. Pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan asing sekitar 208.000 wisatawan, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan.

    Dia mengatakan bahwa jumlah wisatawan Prancis yang datang ke Indonesia sudah menembus angka 302.000 wisatawan. Dia memprediksikan bahwa angka tersebut bisa terus meningkat, bila ada penerbangan Paris-Jakarta-Bali. 

    “Seyogyanya, direct dari Paris ke Denpasar, bisa menambahkan wisatawan, karena itu akan meningkatkan kompetitif dari flight garuda, dibandingkan dengan penerbangan yang lewat negara ketiga maupun Singapura,” ungkapnya, Selasa (15/7/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, jumlah wisatawan dari Prancis mencapai 346.337 pengunjung, naik dari posisi 273.682 kunjungan pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa turis dari Prancis suka berkunjung ke negara khatulistiwa.

    “Saya kira potensi wisatawan mancanegara dari Prancis sangat tinggi, kami yakin akan bisa meningkat lebih tinggi lagi, dari Paris ke Indonesia,” tuturnya.

    Dia menyebutkan bahwa rata-rata jumlah wisatawan Prancis ke Indonesia mayoritas big spender atau orang yang suka berfoya-foya, sebab mata uang di negara mereka besar, sehingga wisatawan asing menilai segala yang ada di Indonesia, sangat murah.

    Oemar juga berharap agar kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis bisa meningkatkan hubungan bilateral, memperkuat dan memperluas kerja sama strategi di kedua negara termasuk dalam bidang budaya, ekonomi dan investasi.

    Dia berharap agar Garuda bisa melihat peluang ini, setidaknya bisa memiliki rute penerbangan 2x dalam seminggu untuk Prancis Indonesia. Dia juga mengungkapkan bahwa maskapai-maskapai asal Indonesia juga melirik peluang ini. 

  • Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

    Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak mengawasi aktivitas di media sosial atau medsos, terutama bagi wajib pajak yang suka pamer barang mewah hingga menerima banyak endorsement.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya melihat medsos sebagai sumber informasi untuk mencari ketidakcocokan gaya hidup dengan profil perpajakan seseorang.

    “Misalnya siapa tahu ada aset yang belum dilaporkan, yang beda sama SPT [surat pemberitahuan tahunan], beda sama LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara]. Itu sudah sejak lama kita lakukan,” ungkap Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden itu mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi potensi pajak di medsos. Menurutnya, AI sangat mudah dilatih untuk mendeteksi penyimpangan.

    Dia mencontohkan dari data yang ada, misalnya laporan SPT yang disampaikan 5—10 tahun terakhir, AI akan melihat pola profilnya perpajakan. Setelahnya, AI mencocokan aktivitas wajib pajak itu di medsosnya.

    “Jadi, ya, generally [umumnya], prinsipnya seperti machine learning [pembelajaran mesin], ya,” jelas Bimo.

    Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pihaknya ingin menangkap semua potensi penerimaan yang ada, salah satunya dari media sosial di tengah akselerasi perkembangan digital.

    “Kita sudah melakukan crawling, data-data, ya. Kalau suka pamer mobilnya di medsos gitu, pasti diamati sama teman-teman pajak,” ungkap Hestu dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Hanya saja, dia mengakui pihaknya belum membuat satu regulasi yang memungkinkan pemungutan pajak secara langsung dari aktivitas pamer harta hingga endorsement di medsos. Pemungutan hanya dilakukan melalui pemeriksaan pajak.

  • Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengungkap progres konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Paket 6 Pelabuhan Patimban saat ini telah mencapai 64,72% hingga periode Juli 2025.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan pengerjaan pada konstruksi area berth dan proses reklamasi sand filling.

    “Salah satu inovasi utama dalam proyek ini adalah penggunaan silt curtain frame dalam pekerjaan dredging (pengerukan). Teknologi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pengerjaan dari segi waktu dan biaya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

    Lebih lanjut Agung BW menjelaskan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu infrastruktur penting yang bakal mendukung sistem transportasi laut dan meningkatkan efisiensi perdagangan nasional maupun internasional.

    Dalam penjelasannya, kehadiran pelabuhan ini bakal memperlancar arus ekspor-impor, memperkuat konektivitas antardaerah, dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah Subang dan sekitarnya.

    “Pelabuhan Patimban adalah simpul penting dalam rantai logistik nasional. Melalui percepatan pembangunan Paket 6 ini, WIKA berkomitmen menghadirkan pelabuhan modern yang efisien dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

    Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi sebelumnya membuka opsi pemindahan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan di Banten dan Pelabuhan Patimban. 

    Hal tersebut merespons kemacetan parah yang terjadi di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 hingga 18 April 2025. Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok sendiri memiliki kapasitas maksimum sebesar 65% baik di pelabuhan maupun jalan. 

    “Kapasitas [Priok] tidak boleh lebih dari 65%. Priok itu kalau saya lihat, kapasitas yang di pelabuhan dengan kapasitas jalan itu sudah sudah tidak memadai,” jelas Dudy kepada media, Kamis (8/5/2025).

    Sebagai informasi, pada 2024 Pelabuhan Patimban telah menangani 200.631 unit kendaraan atau setara 82,3% dari kapasitas terpasang sebesar 218.000 unit. Rata-rata terdapat 7 hingga 8 kapal domestik per bulan yang membongkar 500 hingga 600 unit kendaraan per kapal. 

    Sementara untuk rute internasional, rata-rata terdapat 4 kapal per bulan dengan aktivitas bongkar muat sekitar 2.000 hingga 2.500 unit kendaraan per kapal. 

    Apabila konstruksi Pelabuhan Patimban telah ramping sepenuhnya, kapasitas terminal kendaraan pelabuhan tersebut bakal bertambah menjadi 600.000 unit per tahun. Sementara itu, kapasitas peti kemas akan bertambah dari 250.000 TEUs menjadi 1,9 juta TEUs. 

    Dengan demikian, peningkatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban operasional dari Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menjadi pelabuhan utama ekspor-impor Indonesia.