Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR menerima usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp886,63 miliar untuk tahun anggaran 2026. Alhasil, anggaran Kemendag pada 2026 menjadi Rp1,98 triliun.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Eko Patrio dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    “Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2026, yaitu sebesar Rp886.635.770.000. Setuju, Pak Menteri [Menteri Perdagangan Budi Santoso]?” ujar Eko.

    Di samping itu, Eko menambahkan bahwa Komisi VI DPR juga telah menerima usulan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 404 unit dari 194 kabupaten/kota dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp2.424 triliun.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026. Pasalnya, Budi mengungkap Kemendag mendapatkan pagu indikatif anggaran 2026 senilai Rp1,1 triliun.

    Pagu indikatif ini dialokasikan untuk sebagian besar belanja operasional dan sebagian kecil belanja non operasional.

    Perinciannya, pertama, belanja operasional dengan total Rp1,07 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp722,12 miliar dan belanja barang sebesar Rp349,6 miliar. Kedua, belanja nonoperasional dengan total Rp28,62 miliar yang seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Dialokasikan untuk sebagian kecil anggaran layanan KDEI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, layanan Bappebti, layanan Ditjen PKTN, dan layanan BSDMP,” ungkap Budi.

    Namun, Budi menjelaskan bahwa belanja non operasional ini baru memenuhi sebagian kecil kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kemendag.

    Memperhatikan penugasan Kementerian Perdagangan pada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 untuk mengakomodir dan mengampu pencapaian target indikator kerja ekonomi nasional terkait sektor berdagangan yang sangat penting bagi kinerja berkembang nasional,

    Alhasil, Kemendag telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 melalui surat dinas Nomor PR.02.00/387/M-DAG/SD/06/2025 kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp886,63 miliar

    “… sehingga usulan anggaran tahun 2026 menjadi sebesar Rp1,98 triliun [untuk tahun anggaran 2026],” ungkapnya.

    Adapun, usulan tambahan anggaran ini terdiri dari belanja operasional senilai Rp272,57 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp14,05 miliar. Budi menjelaskan bahwa usulan ini telah dibahas dalam trilateral meeting.

    “Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodir kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non operasional dalam menunjang tupoksi Kementerian Perdagangan yang belum teralokasikan,” terangnya

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa anggaran tersebut aka dikelompokkan menjadi tiga fokus program kerja Kemendag.

    Pertama, pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk. Kemudian, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan berdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri, dan tindakan pengamanan perdagangan.

    Kedua, sambung Budi, perluasan pasar ekspor gun membuka akses pasar dan mengurangi hambatan beragangan melalui penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi dan informasi perdagangan.

    Serta ketiga, peningkatan UMKM Bisa Ekspor, yakni melalui peningkatan inovasi desain, business matching, pitching dengan perwakilan beragangan di luar negeri, pengaturan promosi beragangan di luar negeri, peningkatan peran agregator, penguatan diplomasi perdagangan internasional, serta peningkatan promosi dan informasi ekspor.

    “Melalui usulan tambahan anggaran ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan di Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja perdagangan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

  • Transaksi QRIS Melesat 148,5% Jadi Rp317 Triliun per Kuartal II/2025

    Transaksi QRIS Melesat 148,5% Jadi Rp317 Triliun per Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — QRIS terus menjadi pilihan favorit masyarakat dalam bertransaksi yang tercermin dari melesatnya volume transaksi pembayaran digital menggunakan kode QR tersebut pada kuartal II/2025 mencapai 148,50% secara tahunan.

    Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna maupun merchant atau pelaku usaha. 

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa pada dasarnya QRIS memang sangat berperan dalam mendorong akseptasi digital. Bukan hanya dari sisi volume transaksi, tetapi nominalnya juga ikut melesat.

    “Nominalnya juga meningkat sangat pesat mencapai Rp317 triliun atau secara year-on-year [YoY] 121%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/7/2025). 

    Secara perinci, Fili menjelaskan jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 57 juta, mendekati dari target 58 juta pengguna. 

    Sementara dari sisi volume yang melesat 148,50% YoY tersebut sudah mencapai 6,1 miliar transaksi. Melihat dari target transaksi tahun ini yang mencapai 6,5 miliar, artinya volume transaksi terkini telah mencapai 93%. 

    Meski demikian, volume transaksi tersebut terpantau lebih lambat dari kuartal II/2024 yang lalu yang transaksinya tumbuh hingga 226,52% YoY. 

    Di samping itu, terjadi peningkatan jumlah merchant yang Fili catat telah mencapai 39,3 juta merchant atau sekitar 83,5% hingga kuartal II/2025, dari target 40 juta untuk tahun ini. 

    QRIS ini pula menjadi pendorong kinerja transaksi keuangan digital yang melesat pada kuartal kedua tahun ini. 

    Dari sisi transaksi, pembayaran digital tumbuh 30,51% YoY sehingga mencapai 11,67 miliar transaksi didukung oleh peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 32,16% YoY dan 6,95% YoY. 

    Adapun, BI terus memperluas penggunaan QRIS, salah satunya menggunakan QRIS TAP yang memungkinkan bertransaksi saat naik transportasi tak lagi menggunakan kartu uang elektronik, namun menggunakan QRIS. 

    Saat ini QRIS menjadi opsi pembayaran bagi konsumen dalam setiap transaksi, karena kemudahan yang ditawarkan, yakni tinggal pindai dari instrumen pembayaran manapun.  

    Seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda.

    Di mana transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, fasilitas kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.

  • Realisasi Rumah Subsidi Baru Capai 37%, Kuota 350.000 Bakal Terserap Penuh Tahun Ini?

    Realisasi Rumah Subsidi Baru Capai 37%, Kuota 350.000 Bakal Terserap Penuh Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 350.000 unit bakal terserap penuh hingga Desember 2025.

    Adapun hingga 16 Juli 2025, pemerintah tercatat baru menyalurkan sebanyak 129.773 unit atau sekitar 37% dari total Kuota 350.000 unit. Artinya, dalam kurun waktu 5 Bulan tersisa pemerintah perlu menyalurkan sebanyak 220.227 unit.

    “Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini,” ujar Maruarar Sirait di Kantor BP Tapera, Rabu (16/7/2025).

    Pasalnya, tambah Ara, realisasi penyaluran rumah subsidi yang tembus 129.773 unit tersebut mengalami peningkatan sebesar 50,98% bila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di samping itu, optimisme itu juga didorong oleh besarnya minat masyarakat terhadap akses perumahan subsidi.

    Asal tahu saja, melalui KPR FLPP ini pemerintah menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau serta berkualitas. 

    Sejumlah keuntungan yang didapat masyarakat di antaranya harga rumah yang terjangkau, ketetapan uang muka atau down payment (DP) yang sangat rendah hanya 1% dari pokok, serta subsidi bunga KPR yang nantinya kreditur hanya perlu membayar bunga sebesar 5%.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho juga menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini memang mengalami tren positif bila dibandingkan dengan kinerja serapa pada 2024.

    Berdasarkan data BP Tapera, Progres Kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Semester I tahun 2024 tercatat hanya sebesar 83.720 unit. Sedangkan, bila dibandingkan dengan realisasi Semester I/2025 jumlahnya tembus 120.976 unit atau meningkat 44,5%.

    Perinciannya, pada bulan Januari BP Tapera melaporkan telah menyalurkan 2.633 unit rumah subsidi, Februari 8.797 unit rumah subsidi ,dan Maret 42.443 unit rumah subsidi.

    Kemudian pada April menyalurkan 29.013 unit, Mei sebanyak 14.988 unit dan Juni 23.102 unit.

    Adapun, pada Juli hingga (16/7/2025) tercatat ada 8.797 unit rumah KPR FLPP yang telah disalurkan ke masyarakat.

    “Sedangkan 3 profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama adalah buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang,” pungkas Heru.

  • Trump Getok Tarif Tembaga 50%, Bos Freeport: Permintaan Bisa Berkurang

    Trump Getok Tarif Tembaga 50%, Bos Freeport: Permintaan Bisa Berkurang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut rencana pengenaan tarif 50% untuk tembaga impor yang masuk pasar Amerika Serikat (AS) berpotensi mengurangi permintaan di pasar global. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pengenaan tarif tinggi tersebut tidak berdampak langsung terhadap produk tembaga PTFI. Hal ini lantaran produk tembaga PTFI tidak dijual ke AS, melainkan mayoritas dipasarkan ke China. 

    Hanya saja, menurut Tony, permintaan tembaga di pasar global bisa saja secara tidak langsung terdampak.

    “Mungkin itu bisa dipikirkan apakah industri turunannya dari China, atau industri turunan yang beli dari kami dikenakan tarif AS ya tentu saja demand akan berkurang,” kata Tony kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (16/7/2025). 

    Di sisi lain, Tony menegaskan komitmen PTFI melakukan hilirisasi lewat pembangunan smelter katoda tembaga di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa importasi tembaga dari Tanah Air tidak lagi berupa raw material atau konsentrat. 

    Terlebih, baru-baru ini Trump mengincar tembaga Indonesia untuk kebutuhan AS pascanegosiasi tarif berjalan mulus hingga turun ke 19%.

    Tony mengatakan, hilirisasi yang dilakukan PTFI telah berprogres dan direncanakan dapat memproduksi 441.000 ton katoda tembaga tahun ini. 

    “Kita smelternya sudah jadi, sudah beroperasi, sudah akan segera produksi katoda tembaga, mulai minggu depan emas batangan sudah diproduksi, perak batangan sudah diproduksi. Ini kan akan sangat baik buat ekosistem hilirisasi dalam negeri,” ujar Tony.

    Kapasitas produksi katoda tembaga tersebut datang dari smelter PTFI di Gresik yang baru rampung diperbaiki pascainsiden kebakaran tahun lalu. 

    Tak hanya itu, Tony juga menerangkan bahwa hilirisasi dari sektor tambang di Indonesia sudah di tahap final. Artinya, yang diperlukan saat ini yakni industrialisasi atau pengolahan ke hilir untuk komoditas yang ada, termasuk tembaga. 

    “Hilirisasi dari sektor tambang tuh sudah final. Hilirisasi lanjutan yang kita butuhkan di manufacturing side. Kami kan 99,99% metal sudah diproduksi dalam negeri,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah mendapatkan akses penuh terhadap produk Indonesia termasuk komoditas tambang. 

    Adapun, hal ini menjadi kesepakatan dalam negosiasi tarif Trump yang semula dikenakan 32% menjadi 19%. 

    “Kami memiliki akses penuh ke Indonesia, semuanya. Indonesia sangat kuat dalam tembaga berkualitas sangat tinggi yang akan kami gunakan,” kata Trump dikutip dari akun Youtube, Rabu (16/7/2025).

    “Indonesia memiliki beberapa produk hebat dan mereka juga memiliki beberapa tanah jarang yang sangat berharga dan berbagai material lainnya,” jelasnya.

  • Wacana KUR 3% untuk Peternak Sapi Butuh Kemudahan Akses

    Wacana KUR 3% untuk Peternak Sapi Butuh Kemudahan Akses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan kredit usaha rakyat (KUR) bagi peternak sapi sebesar 3% per tahun menjadi angin segar di sektor peternakan dalam negeri.

    Hanya saja, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengharapkan agar persyaratan untuk mendapatkan KUR 3% yang menjadi usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) itu nantinya tidak menyulitkan para peternak lokal.

    “Masalah utama peternak, baik sapi pedaging maupun perah adalah kepemilikan yang 2—3 ekor dan hanya sebagai usaha sambilan. Mereka akan sulit mengakses KUR kalau dipersyaratkan kelayakan usaha dan lainnya,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Hingga saat ini, Khudori menyebut bahwa lebih dari 90% produksi daging sapi berasal dari peternak kecil. Idealnya, kata dia, peternak kecil berkelompok dan dikelola oleh manajemen yang profesional.

    Menurut dia, pengelolaan berkelompok memungkinkan kelayakan usaha dan membuka peluang akses KUR untuk memperbesar jumlah ternak termasuk meningkatkan produktivitas. “Penting buat pemerintah untuk mendorong peternak berkelompok,” ujarnya.

    Selain itu, Khdori juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pendampingan intensif, mulai dari budidaya sampai akses ke pasar.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurut dia, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, bakal makin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace period-nya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya.

  • Tarif Impor AS untuk Indonesia Lebih Rendah 1% dari Vietnam, Ekonom: Sangat Tipis

    Tarif Impor AS untuk Indonesia Lebih Rendah 1% dari Vietnam, Ekonom: Sangat Tipis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 19% dinilai berpotensi menguntungkan kedua negara.

    Kendati demikian, ekonom menilai besaran tarif impor yang dipatok Trump terhadap barang-barang asal Indonesia turun menjadi 19% dari sebelumnya 32%, terbilang tipis dibandingkan dengan Vietnam.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut, jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asean seperti Vietnam, pengenaan tarif impor barang Indonesia ke AS hanya beda tipis, yakni 1%.

    “Sangat tipis perbedaannya [tarif impor Indonesia dengan Vietnam ke AS], bisa dikatakan sama. Daya saing tetap sangat ditentukan oleh daya saing produk kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Kendati demikian, dia menyebut bahwa pengenaan tarif impor yang lebih rendah dari sebelumnya akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.

    Menurut dia, pengenaan tarif dari AS ini juga menjadi momentum Indonesia mengambil peluang dari pasar Negara Paman Sam. “Ini perkembangan bagus, tentunya dampak bagi ekspor Indonesia ke AS,” ujarnya.

    Namun, Wijayanto menuturkan bahwa kesepakatan ini berpotensi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut dia, produk AS tidak akan berkompetisi dengan produk Indonesia, melainkan akan berkompetisi dengan produk dari negara lain, termasuk China, Korea, dan Jepang.

    “Justru konsumen kita berpotensi mendapatkan produk dengan harga yang lebih kompetitif,” tuturnya.

    Di sisi lain, Wijayanto memperkirakan kesepakatan Indonesia—AS ini akan sedikit berpengaruh terhadap kinerja ekspor, lantaran harga barang menjadi mahal sehingga konsumsi AS akan turun.

    “Ini berdampak ke seluruh eksportir ke AS. Bagi Indonesia, tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

    Adapun, Wijayanto menyebut Uni Eropa bisa menjadi pasar potensial bagi Indonesia. Dia berharap nilai perdagangan Indonesia ke AS dan Uni Eropa akan meningkat.

    “Sehingga surplus neraca perdagangan juga akan naik karena kita mengalami surplus dari kedua kawasan tersebut,” tuturnya.

  • Potensi Besar Pasar Uni Eropa untuk Indonesia via IEU-CEPA

    Potensi Besar Pasar Uni Eropa untuk Indonesia via IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa diyakini akan menjadi pasar baru bagi Indonesia sejalan dengan adanya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa Uni Eropa merupakan pasar yang cukup besar bagi Indonesia untuk mengerek kinerja ekspor. Terlebih, produk Indonesia yang masuk ke Eropa akan bebas dari tarif bea masuk alias 0%.

    Budi menjelaskan bahwa setelah hampir 1 dekade perjanjian dagang IEU—CEPA akan segera rampung. Adapun, perjanjian tersebut akan ditandatangani Presiden pada September 2025.

    “Mudah-mudahan itu menjadi alternatif pasar yang baru buat Indonesia karena potensi ekspor kita ke EU cukup besar, sehingga komoditas-komoditas kita banyak yang mendapatkan akses pasar dengan tarif 0%,” kata Budi saat ditemui di Gedung Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Dengan begitu, lanjut dia, produk unggulan Indonesia termasuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunan bisa segera masuk ke pasar Eropa.

    “Sehingga produk-produk unggulan kita dan tentu produk-produk lain yang potensial bisa segera masuk ke sana,” ujarnya.

    Menurut Budi, melalui perjanjian dagang ini Indonesia akan mendapatkan banyak akses pasar mengingat Uni Eropa yang mengenakan tarif bea masuk 0%. “Sehingga ini kesempatan yang besar,” tuturnya.

    Apalagi, kata Budi, perdagangan Uni Eropa lebih besar dari AS terhadap nilai impor di dunia. Jika nilai impor Uni Eropa dari dunia berada di sekitar US$6,6 triliun, imbuhnya, impor AS dari dunia hanya sekitar US$3,4 triliun.

    Sementara itu, total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa baru mencapai US$30 miliar. Dengan kata lain, Indonesia memiliki peluang lebar untuk mengerek neraca perdagangan.

    “Jadi kita mempunyai kesempatan yang besar karena kita telah mengusahakan produk-produk ekspor utama kita itu, untuk mendapatkan akses 0% dan sudah disetujui,” ujar Budi.

  • Industri Kesehatan Kumpul di Malaysia di Tengah Hambatan Tarif

    Industri Kesehatan Kumpul di Malaysia di Tengah Hambatan Tarif

    Bisnis.com, KUALA LUMPUR – Para pemain di industri kesehatan berkumpul di Malaysia, di tengah ketidakpastian dan hambatan dalam perdagangan global yang disebabkan oleh tarif Trump.

    Sebanyak 900 peserta, terdiri atas seluruh industri rantai pasok produksi farmasi (CPHI) Asia Tenggara, industri perangkat medis dan layanan rumah sakit (WHX) Kuala Lumpur, industri diagnostik dan teknologi laboratorium medis (WHX Labs) Kuala Lumpur, spesialis desain dan manufaktur perangkat medis (Medtec) Asia Tenggara, serta inovasi dan Kesehatan digital (HIMSS APAC), berpartisipasi dalam International Healthcare Week (IHW) 2025 di Kuala Lumpur, selama 16-18 Juli 2025.

    Ketua Malaysia External Trade Development Corporation (Matrade) Dato’ Seri Reezal Merican Naina Merican mengatakan, Malaysia memang termasuk negara dengan tarif terendah yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat ini, tetapi pelaku usaha harus tetap waspada.

    “Ini tidak akan menjadi jalan yang mudah bagi perdagangan kita. Ini akan menjadi perjuangan berat tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi seluruh dunia,” katanya dalam pidato sambutan saat pembukaan IHW 2025, Rabu (16/7/2025).

    Industri alat kesehatan menjadi salah satu sektor ekonomi di Malaysia yang dibayangi tarif Trump. Negara itu dikenai tarif resiprokal baru 25% oleh AS, naik 1%, berdasarkan pengumuman Trump pada 7 Juli.

    Ekspor alat kesehatan Malaysia tahun lalu meningkat 31,6% dengan realisasi 37 miliar ringgit dengan tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (37%), diikuti oleh Belgia (10%), Jerman (8,5%), dan Asean (9,4%).

    “Kita harus mampu menavigasi, dan bersikap tangkas dalam pendekatan kita terhadap dinamika perdagangan internasional, dan hubungan global yang terus berkembang,” kata Reezal.

    Dalam kegiatan yang sama, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan, lanskap perdagangan global telah diguncang oleh tarif timbal balik AS, termasuk pada beberapa ekspor Malaysia.

    Malaysia, tuturnya, aktif berkomunikasi dengan AS untuk mencari kejelasan, meminimalkan gangguan, dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Namun, ada beberapa poin yang dipegang teguh pemerintah.

    Pertama, negosiasi perdagangan merupakan proses multipihak yang kompleks –kementerian dan lembaga terkait harus diajak berkonsultasi untuk meminimalkan konflik, dan untuk memastikan kelancaran implementasi pascanegosiasi.

    Kedua, ada beberapa batasan yang tidak akan dilanggar oleh pemerintah dalam negosiasi perdagangan.

    “Kami tidak akan mengorbankan kedaulatan negara atau mengesampingkan mitra dagang lain dalam upaya mencapai kesepakatan perdagangan,” kata Zafrul.

    Ketiga, detail selalu menjadi masalah. Kesepakatan yang buruk akan berdampak jangka panjang pada rakyat, industri, dan perekonomian Malaysia.

    “Saya yakin dampak negatif jangka panjang bukanlah keinginan publik, atau yang dibutuhkan oleh para pembayar pajak saat ini dan di masa mendatang,” ujarnya.

    Zafrul mengatakan, Malaysia ingin memastikan bahwa setiap perjanjian mendukung perdagangan multilateral yang terbuka, berbasis aturan, dan adil – dengan World Trade Organization (WTO) sebagai intinya. Perjanjian itu juga harus melindungi akses pasar, sekaligus mengakui kebutuhan negara-negara berkembang seperti Malaysia untuk mengembangkan rantai pasok dan perekonomian yang berkelanjutan.

    Dia menambahkan, masalah tarif mendorong Malaysia untuk mempercepat agenda reformasi industri, termasuk pada sektor kesehatan. Hingga 2024, industri alat kesehatan dan farmasi Malaysia telah meraup investasi gabungan 2,13 miliar ringgit Malaysia, menciptakan lebih dari 2.700 lapangan kerja bernilai tinggi di sektor manufaktur, litbang, dan layanan regulasi.

    Saat ini, delapan dari 30 perusahaan alat kesehatan teratas dunia beroperasi di Malaysia. Negara itu juga merupakan rumah bagi lebih dari 300 perusahaan layanan Kesehatan, baik perusahaan multinasional maupun pemain domestik.

    Hari pembukaan IHW 2025 yang sangat interaktif menarik ribuan profesional kesehatan, pemimpin industri, dan peserta pameran dari seluruh Asean dan sekitarnya, menciptakan lingkungan yang dinamis untuk berjejaring dan berkolaborasi.

    Sebagaimana ditegaskan oleh Rungphech (Rose) Chitanuwat, Direktur Portofolio Regional Asean di Informa Markets, “Energi dan keterlibatan pada hari pembukaan benar-benar mencerminkan komitmen kolektif komunitas layanan kesehatan di kawasan ini untuk berinovasi dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih sehat.”

    Rungphech (Rose) Chitanuwat, Direktur Portofolio Regional Asean Informa Markets, penyedia platform bagi industri dan pasar spesialis untuk berdagang, berinovasi, dan berkembang, mengatakan IHW 2025 menyambut sekitar 21.000 profesional dari lebih dari 50 negara, memberikan mereka peluang untuk berjejaring, bertukar pengetahuan, dan menjalin kemitraan bisnis.

    “Kemitraan ini vital, memungkinkan kita untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan praktik terbaik, mengatasi tantangan bersama, dan mempercepat kemajuan lintas batas,” katanya.

  • Anindya Bakrie soal Tarif Trump 19%: Perdagangan RI-AS Bisa Tembus US Miliar

    Anindya Bakrie soal Tarif Trump 19%: Perdagangan RI-AS Bisa Tembus US$80 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kesepakatan dagang baru terkait tarif impor dari Amerika Serikat (AS) bisa meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan AS.

    Kini, produk Indonesia dikenai tarif 19% oleh AS, dari sebelumnya 32%. Sebagai kompensasi penurunan tarif tersebut, produk AS yang masuk pasar Indonesia dikenai tarif 0%. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut, nilai perdagangan Indonesia—AS bisa mencapai US$80 miliar dalam 5 tahun ke depan, dari semula mencapai US$40 miliar.

    Anindya menuturkan, dengan kesepakatan dagang tersebut memang Indonesia akan mengimpor lebih banyak komoditas seperti minyak dan gas (migas), gandum, kapas, hingga gula dari Negara Paman Sam. Namun, ekspor produk Indonesia ke AS juga berpotensi meningkat dengan tarif impor yang lebih rendah dibandingkan negara kompetitor. 

    “Tapi artinya juga, kita bisa mengirim lebih banyak lagi. Tentunya tekstil, garmen, lalu juga alas kaki, lalu sampai kepada elektronik. Nah, ini menurut saya US$40 miliar dalam waktu 5 tahun bisa mencapai US$80 miliar,” kata Anindya saat ditemui di Paris, Prancis, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Anindya mengatakan bahwa dalam hal bernegosiasi, setiap negara yang terlibat juga harus memikirkan keuntungan yang diperoleh.

    “Untungnya buat kita, kalau tadi kita biasanya dagangnya hanya US$40 miliar, kita bisa menjadi US$40 miliar dolar. Memang balance, tidak surplus, tapi jumlah kiriman kita akan nambah,” ujarnya.

    Namun, Anindya mengaku bahwa dunia usaha sebenarnya juga masih mempertanyakan rencana ke depan dengan adanya tarif impor 19% dari AS, termasuk perihal kapasitas, perdagangan, hingga peluang lapangan pekerjaan. Untuk itu, Kadin bakal segera duduk bersama dengan anggota untuk merumuskan rencana selanjutnya.

    “Jangan sampai kita mendapatkan suatu kemudahan [dari AS], tiba-tiba dimanfaatkan negara lain yang lebih mahal hanya karena kapasitas kita tidak ada,” tuturnya.

    Selain itu, Kadin juga akan merumuskan ke mana arah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam memanfaatkan peluang tarif impor AS terhadap Indonesia.

    “Di dalam TPT ini kita mau main di mana? Mau main di upstream, seperti tekstil, atau mau mainnya di garmen,” imbuhnya.

    Namun, Anindya mengatakan bahwa yang menjadi perhatian dunia usaha adalah kekhawatiran akan adanya banjir impor barang ilegal ke Tanah Air.

    “Yang paling penting jangan sampai ada impor yang ilegal, terutama dari negara-negara Timur. Yang kedua, kita juga mesti fokus kepada nilai tambah,” terangnya.

    Untuk itu, Kadin melihat kesepakatan tarif impor dari AS ini bisa meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia ke depan. Adapun, di tengah ketidakpastian selama masa negosiasi dengan AS, pemerintah Indonesia juga gencar membuka pasar di Uni Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) yang ditargetkan bakal ditandatangani pada September 2025.

    “Menurut saya, Uni Eropa dan Amerika itu mesti manfaatkan. Untuk informasi, data yang saya dapat bahwa untuk pasar Uni Eropa, di dunia itu dia mengimpor US$7 triliun setiap tahunnya. Ini dua kali lipat daripada Amerika,” bebernya.

    Menurut perhitungan Kadin, jika perdagangan dengan AS bisa meraup nilai hingga US$80 miliar dalam 5 tahun, dari sebelumnya hanya US$40 miliar, maka perdagangan Indonesia—Uni Eropa bisa naik menjadi US$60 miliar dari semula US$30 miliar. (Maria Yuliana Benyamin)