Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kementerian PU Bakal Bangun 2.200 Dapur MBG di 2025, Ini Lokasinya

    Kementerian PU Bakal Bangun 2.200 Dapur MBG di 2025, Ini Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap pihaknya resmi akan memulai pembangunan 2.200 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut bakal difokuskan pada wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

    “Pertemuan ini menindaklanjuti nota kesepahaman yang ditandatangani pada Maret lalu. Sekaligus menjajaki bentuk dukungan baru yang dapat diberikan Kementerian PU terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut,” kata Dody dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).

    Dody menjelaskan, program MBG merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Sejalan dengan hal itu, dia mengaku pihaknya memegang peran penting dalam mendukung program ini melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti dapur SPPG yang akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Dia juga memastikan, pihaknya tak hanya akan melakukan dukungan konstruksi, melainkan bakal turut serta melakukan pembentukan panduan teknis serta standarisasi bangunan dalam pembangunan dapur SPPG.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis ini bakal dilaksanakan dengan skema swakelola atau pelaksana dan pengerjaan barang dan jasa dilakukan langsung oleh Kementerian. 

    Adapun, pada tahap pertama pihaknya akan fokus melakukan pengembangan pada lokasi 3T yang ditargetkan bakal mulai beroperasi pada tahun ini.

    “Kementerian PU dan BGN ke depan berencana membentuk tim koordinasi teknis guna menyusun langkah konkret menuju implementasi penuh, dengan target pembangunan 2.200 dapur SPPG yang akan siap digunakan di tahun 2025,” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Dadan sebelumnya menyebut pemerintah menargetkan bakal segera membangun dan mengoperasikan sebanyak 1.542 unit SPPG.

    “Nah, khusus untuk daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal termasuk pembangunan SPPG di sekolah, ini kami sedang dalam tahap pembuatan perencanaan oleh konsultan perencana yang membangun 1.542 unit SPPG,” jelasnya di DPR RI, Selasa (6/5/2025). 

    Dadan menegaskan, pihaknya baru akan melaksanakan proses lelang pengerjaan selambat-lambatnya pada akhir Mei 2025. Apabila proses lelang berjalan lancar, BGN menargetkan dapat mengantongi identitas kontraktor yang bakal mengeksekusi proyek tersebut pada Agustus 2025.

    Adapun, untuk membangun 1.542 SPPG baru tersebut, Dadan mengungkap anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp6 triliun. 

    “Ya alokasi anggarannya kurang lebih sekitar Rp6 triliun. Hanya untuk yang baru ya,” tegasnya.

  • Pengusaha Usul DMO Gas Demi Penuhi Kebutuhan Domestik

    Pengusaha Usul DMO Gas Demi Penuhi Kebutuhan Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan pengkajian domestic market obligation (DMO) gas alam diterapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira mengatakan DMO gas alam menjadi langkah strategis guna memastikan pasokan gas yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri domestik, pembangkit listrik, hingga transportasi.

    “Selama ini, ketergantungan pada skema harga ekspor atau mekanisme pasar penuh cenderung menyulitkan sektor industri nasional untuk mendapatkan harga gas yang kompetitif,” kata Anggawira kepada Bisnis, Kamis (17/7/2025). 

    Menurut dia, penerapan DMO gas dapat menjadi mekanisme kontrol sekaligus memastikan bahwa sebagian dari produksi gas nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang wajar.

    Terlebih, kebutuhan gas domestik terus mengalami peningkatan. Merujuk data SKK Migas, pemanfaatan gas bumi didominasi untuk industri 25,44% dan ekspor 23,4%. 

    Selanjutnya, untuk domestik LNG sebesar 13,09%, kelistrikan 12,93%, pupuk 12,25%, dan lainnya. Permintaan gas dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat. 

    “Jadi, ya secara prinsip, DMO gas sangat efektif untuk menjamin kebutuhan domestik dan mengurangi tekanan terhadap opsi impor,” tuturnya. 

    Dari sisi keekonomian, dia menilai DMO gas akan menciptakan kepastian harga di pasar domestik. Hal ini penting bagi pelaku usaha karena volatilitas harga gas saat ini seringkali mengganggu perencanaan produksi dan investasi, terutama di sektor hilir.

    Namun, Anggawira mewanti-wanti agar implementasi DMO harus tetap mempertimbangkan insentif bagi produsen agar tidak mengurangi minat investasi di sektor hulu. 

    Dalam hal ini, skema harga DMO gas perlu disusun secara transparan dan adil, baik bagi konsumen domestik maupun produsen, agar tetap terjadi keseimbangan antara daya saing industri dan keberlanjutan proyek migas.

    Sebagai solusi jangka pendek, pihaknya melihat kebutuhan impor LNG tidak bisa dihindari, terutama mengingat adanya ketimpangan antara lokasi sumber gas dan pusat permintaan (mismatch spatio-temporal), serta keterbatasan infrastruktur distribusi domestik. 

    “Maka impor LNG menjadi jembatan solusi sementara,” imbuhnya.

    Dia juga tak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan kerja sama pasokan LNG dari AS. Hal ini terungkap dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, termasuk agenda bilateral baru-baru ini.

    “Namun, ini masih dalam tahap penjajakan. Tentunya kami mendorong agar setiap kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, serta tidak mengganggu upaya Indonesia mencapai kemandirian energi jangka menengah-panjang,” pungkasnya. 

  • Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sepakat menambah penugasan serapan Perum Bulog sebesar 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan demikian, jumlah beras yang harus diserap BUMN Pangan hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton setara beras.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani.

    “Cadangan beras yang tadinya di Inpres 3 juta [ton] perlu kita naikkan menjadi 4 juta [ton] agar harga tidak turun lagi harga gabahnya,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, usulan tersebut awalnya disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Dalam rapat koordinasi hari ini, Kamis (17/7/2025), Amran mengusulkan agar penyerapan beras oleh Perum Bulog ditambah sekitar 1 – 1,5 juta ton hingga akhir tahun.

    “Tadi Pak Menko [Zulhas] menyetujui untuk penambahan 1 juta [ton],” ujarnya.

    Seiring adanya penugasan tambahan tersebut, Arief menyebut, akan ada revisi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    Arief mengatakan, penyerapan tambahan akan mulai dilakukan oleh Perum Bulog usai Inpres terbaru terbit. Pihaknya juga akan mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Perum Bulog dapat melaksanakan penyerapan 1 juta ton setara beras. 

    Adapun, anggaran yang akan diajukan sekitar Rp12 triliun. “Ya otomatis 1 juta [ton] kali aja berapa sekarang harga beras Rp12.000 [per kilogram],” ungkapnya.

    Mengenai kondisi gudang Bulog, Arief menyebut, saat ini pemerintah tengah menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton dan beras program SPHP 1,3 juta ton.

    Dengan demikian, dia memastikan gudang-gudang yang ada cukup mampu untuk menyimpan beras yang diserap oleh Perum Bulog.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Inpres No.6/2025 menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras petani lokal sebanyak 3 juta ton hingga akhir 2025.

    Menurut data Perum Bulog, hingga Mei 2025, stok CBP yang dikuasai BUMN Pangan itu telah melampaui 3,6 juta ton, atau melampaui pencapaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya perusahaan.

  • Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah untuk Impor Minyak AS

    Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah untuk Impor Minyak AS

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) meminta dukungan regulasi dari pemerintah untuk segera merealisasikan impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS).

    Adapun, impor minyak mentah dari Negeri Paman Sam tidak lepas dari upaya negosiasi RI yang akhirnya membuat Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan baru itu Indonesia setuju untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar atau setara Rp244,28 triliun (asumsi kurs Rp16.285 per US$), termasuk minyak mentah.

    VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya telah menekan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa mitra AS untuk impor minyak mentah. Namun, untuk mengeksekusi hal tersebut pihaknya masih menunggu regulasi atau payung hukum dari pemerintah.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses impor itu dilakukan sesuai koridor tidak melawan hukum.

    “Untuk melakukan itu [impor minyak mentah], kami perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi, untuk melakukan pengadaan dari sana [AS],” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati, Fadjar belum bisa merinci berapa volume minyak mentah yang bakal diimpor tersebut. Selain itu, dia juga belum bisa mengungkapkan MoU itu dijalani dengan perusahaan AS mana.

    Namun, Fadjar mengungkapkan bahwa Pertamina juga bakal mengimpor Liquified Petroleum Gas (LPG) dari AS. Dia menuturkan Pertamina sampai 2024 lalu telah mengandalkan AS sebagai pemasok utama dengan porsi sekitar 57%.

    Adapun, pasca-kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Pertamina berencana menggeser porsi impor LPG dari beberapa negara menjadi ke AS. Dengan begitu, AS bakal memegang porsi 60% terhadap pasokan LPG di Indonesia.

    “LPG sampai per 2024 kita sudah porsi impor LPG dari AS sudah cukup besar ya, 57% dan memang ada penjajakan untuk peningkatan ke 60%, itu akan kita jajaki,” kata Fadjar.

    Lebih lanjut, Fadjar menuturkan, pengalihan impor tersebut juga bakal mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kebutuhan di dalam negeri, kapasitas fiskal, hingga kesiapan kilang-kilang kelolaan Pertamina untuk menampung minyak mentah dari AS.

    “Jadi nanti akan terlihat kebutuhan, kapasitas fiskal kita juga, dan kesiapan kilang untuk menampung. Tapi intinya, peluangnya ada untuk peningkatan mulai dari minyak mentah dan LPG,” jelasnya.

    Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Indonesia bakal dikenakan tarif sebesar 19% atau lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Dengan kata lain, barang-barang Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 19%, sementara barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia, tidak akan dikenai tarif sama sekali.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump usai dilakukannya serangkaian proses negosiasi antara kedua negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Namun, ada sejumlah syarat yang diajukan AS ke Indonesia. 

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

  • Respons Pemprov Jakarta Usai Kementan Sebut Sampel Beras Food Station Tak Penuhi Mutu

    Respons Pemprov Jakarta Usai Kementan Sebut Sampel Beras Food Station Tak Penuhi Mutu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Jakarta Syaefuloh Hidayat merespons hasil uji mutu sampel beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya dari Kementerian Pertanian baru-baru ini.

    Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan hasil itu diperoleh usai pemerintah menguji sampel beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya di lima laboratorium yang berbeda.

    Menanggapi hal ini Syaefuloh menuturkan pihaknya akan mempelajari hasil pengujian itu sebelum melakukan tindakan lanjutan.

    “Saya pelajari dulu, ya,” kata Syaefuloh ketika ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025). 

    Selain itu, dia mengaku akan memberikan informasi lebih detail jika kasus tersebut sudah didalami. 

    “Kalau saya sudah tahu, saya pasti cerita,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumhya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menuturkan jika Food Station membutuhkan salinan data hasil labotarium, pihaknya dapat menghubungi Satgas Pangan Polri. 

    “Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025). 

    Arief juga mengungkap bahwa hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Kendati begitu, Kementan belum bisa merilis hasil uji laboratorium ke publik, lantaran akan dijadikan barang bukti dan telah diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan. 

    Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg).

  • RI Fix Kena Tarif Trump 19% atau Bisa Turun? Begini Kata Mendag

    RI Fix Kena Tarif Trump 19% atau Bisa Turun? Begini Kata Mendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penurunan tarif impor terhadap Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Lantas, apakah tarif impor AS terhadap Indonesia bisa kembali turun?

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan pemerintah masih menunggu tanggal berlakunya tarif impor barang asal Indonesia, termasuk negara lain ke AS pada 1 Agustus 2025.

    “Ya kan kita nunggu, kita nunggu mulai berlakunya 1 Agustus [tarif Trump]. Ya mudah-mudahan jadi,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Sayangnya, saat kembali ditanya apakah negosiasi tarif Trump tetap berlanjut dan tarif berpotensi turun lagi, Budi hanya mengatakan pihaknya berharap tarif impor Trump tetap berjalan lancar sampai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

    “Ya pokoknya tanggal 1 Agustus [2025] mulai berlaku. Ya Mudah-mudahan semua lancar. Mohon doanya,” tuturnya.

    Sebelumnya diberitakan, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Besaran tarif tersebut lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya 32%.

    Di sisi lain, AS tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia alias bebas dari tarif dan hambatan non-tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan AS—Indonesia. 

    Presiden Trump menyatakan kesepakatan ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Negara Paman Sam untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Perinciannya, Indonesia akan mengimpor energi dari AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,56 triliun (asumsi kurs Rp16.304 per dolar AS). Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73,36 triliun.

    Selain itu, Indonesia juga bakal mengimpor 50 pesawat Boeing yang mayoritas merupakan tipe Boeing 777.

    “Sebagai bagian dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya tipe [Boeing] 777,” kata Trump, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

    Trump mengaku bahwa untuk pertama kalinya, AS mengantongi akses penuh mengekspor produk peternak, petani, dan nelayan ke Indonesia.

    “Untuk pertama kalinya, peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa,” ungkapnya.

    Namun, Trump mengancam bahwa jika ada pengiriman ulang (transshipment) dari negara dengan tarif lebih tinggi, maka tarif tersebut akan ditambahkan ke tarif yang dibayarkan oleh Indonesia.

    “Terima kasih kepada rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmennya dalam menyeimbangkan defisit Perdagangan kita. Kami akan terus memberikan hasil bagi rakyat Amerika, dan rakyat Indonesia!” tutupnya.

  • Pengusaha Ritel Tunggu Instruksi Pihak Berwenang, Siap Tarik Beras Oplosan

    Pengusaha Ritel Tunggu Instruksi Pihak Berwenang, Siap Tarik Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal temuan beras kemasan premium oplosan yang beredar di ritel.

    Untuk diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan.

    Keempat produsen beras tersebut di antaranya Wilmar Group, PT Belitang Panen Raya, PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan pihaknya akan menarik beras premium jika telah menerima instruksi dari pihak yang berwenang. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi secara detail siapa pihak yang akan memberikan instruksi.

    “[Ritel tidak akan menarik beras premium] selama tidak ada instruksi [dari pihak berwenang],” kata Solihin saat ditemui seusai acara Launching Hari Ritel Nasional 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Untuk itu, Solihin menjelaskan bahwa peritel masih harus menunggu instruksi untuk menarik beras kemasan premium.

    “Lah iya dong [harus menunggu instruksi], siapa yang punya hak dong? Pokoknya pihak yang berwenang, ya,” tuturnya.

    Namun, Solihin memastikan peritel yang tergabung dalam Aprindo akan menarik semua beras kemasan premium jika terbukti ditemukan beras kemasan premium dijual tak sesuai mutu dan dioplos.

    “Wah kita akan turun paling pertama. Tapi sekarang ini Anda tahu nggak kalau beras premium itu jenis apa. Anda bisa ngecek nggak? Kalau kami, kami nggak punya kemampuan [untuk mengecek kualitas beras]. Coba Anda tahu nggak? Saya kasih 5 kilogram, coba ini [beras] premium apa medium? Nggak bisa,” ujarnya.

    Terlebih, Solihin menekankan bahwa Aprindo tidak bisa mengetahui kualitas beras yang dijual di toko ritel. Sebab, dia menegaskan bahwa sejatinya, peritel tidak memproduksi barang, termasuk beras, kepada konsumen.

    Seiring ditemukannya beras oplosan, Solihin mengatakan peritel kini mewajibkan para pemasok (supplier) untuk membuat surat pernyataan yang mencantumkan bahwa beras kemasan yang dijual adalah jenis premium. Adapun saat ini, Solihin mengeklaim sebagian besar produsen sudah membuat surat pernyataan tersebut.

    “Kalau ada supplier [termasuk beras] yang tidak membuat surat pernyataan, saya hilangkan dari display,” terangnya.

    Sebab, dia menjelaskan bahwa dalam pemasok harus jelas memasarkan produk sesuai dengan kontrak perjanjian, termasuk beras jenis premium.

    “Andaikan ada [beras premium oplosan], tentunya sekali lagi, kalau terbukti dan tadi ada larangan bahwa produk ini terbukti dan sebagainya, berarti yang dibohongin bukan konsumen kita juga dibohongin kalau memang benar ada [beras oplosan],” tuturnya.

    Sebelumnya, mengacu temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Alhasil, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    “Kemudian juga melakukan pengecekan khususnya kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan,” ujarnya.

    Adapun, Mentan Amran pernah mengungkap masyarakat mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun imbas penjualan beras yang tak sesuai mutu.

    “Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Mengacu investigasi yang berlangsung pada 6–23 Juni 2025, melibatkan sebanyak 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

    Dari hasil tersebut, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

  • RI Butuh 5 Pabrik Biodiesel Baru Jelang Implementasi B50 di 2026

    RI Butuh 5 Pabrik Biodiesel Baru Jelang Implementasi B50 di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia membutuhkan 5 pabrik Biodiesel baru untuk mengimplementasikan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 50 (B50) pada 2026.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, dari 5 pabrik baru yang ditargetkan, saat ini sudah ada 3 pabrik yang sedang dibangun.

    “Kita perlu 5 [pabrik baru] dengan kapasitas besar, yang kalau ukur-ukur kapasitasnya 1.000.000 kita perlu 5 gitu,” ucap Eniya dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati demikian, Eniya tak merinci 3 pabrik yang sedang dibangun itu. Namun, menurutnya, pabrik biodiesel baru itu diperlukan di daerah Timur Indonesia.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan Indonesia siap mengimplementasikan B50 pada tahun depan.

    Menurutnya, ketersediaan kuota Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sudah mencukupi untuk memproduksi B50. FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol.

    “Untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah siap untuk masuk di B50 tahun depan. Mudah-mudahan awal tahun [2026] bisa ditetapkan,” ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/5/2025).

    Dia mengaku, keyakinan tersebut dilandasi oleh evaluasi implementasi B40 yang berlaku sejak awal 2025. Menurut Yuliot, implementasi B40 berjalan dengan baik untuk public service obligation (PSO) maupun non-PSO.

    Yuliot menyampaikan bahwa Indonesia masih membutuhkan sekitar 2 juta ton metanol untuk mengimplementasikan program bauran biodiesel berbasis sawit 50% atau B50 pada 2026.

    Dia menyampaikan bahwa ketersediaan metanol dalam negeri masih terbatas. Untuk mengimplementasikan B50, Indonesia membutuhkan sekitar 2,3 juta ton metanol, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 300.000 ton.

  • Mendag: Tarif Trump 19% Bakal Dongkrak Investasi Asing di RI

    Mendag: Tarif Trump 19% Bakal Dongkrak Investasi Asing di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut pengenaan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 19% terhadap Indonesia berpeluang mendatangkan lebih banyak investor asing masuk ke Tanah Air.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan peluang akan adanya investasi asing yang membanjiri Indonesia itu lantaran tarif impor Indonesia ke AS yang jauh lebih rendah di kawasan Asean.

    Untuk diketahui, Indonesia berhasil memperoleh pengenaan tarif Trump yang lebih rendah dibandingkan negara Asean lain, seperti Vietnam yang dikenai tarif 20%.

    Namun, Budi berharap Indonesia akan tetap dikenai tarif impor rendah dari Trump hingga 1 Agustus 2025. Pasalnya, pengenaan tarif impor barang ke AS ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    “Kalau dulu kita bersaing ekspor ke Amerika itu kan dengan tarif yang sama. Sekarang berarti kita mempunyai kelebihan. Kalau kita mempunyai kelebihan kan berarti ini bisa menarik investasi asing datang,” kata Budi seusai acara Launching Hari Ritel Nasional 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Dalam hal ini, Budi menjelaskan bahwa nantinya investasi asing memiliki peluang masuk ke Indonesia untuk kemudian mengekspor barang maupun jasa ke pasar AS. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia akan terdongkrak dengan adanya guyuran investasi asing ini.

    “Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, pertama, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat. Jadi daya saing kita juga semakin meningkat, kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar. Jadi kita memanfaatkan [tarif Trump 19%] dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Terlebih, Budi mengatakan bahwa Kemendag juga telah mengidentifikasi 10 produk utama unggulan Indonesia untuk diekspor ke AS. Selain itu, pemerintah juga telah memetakan daftar 10 negara yang menjadi pesaing Indonesia ke pasar AS.

    Budi menjelaskan dengan identifikasi ini, maka Indonesia bisa memetakan arus investasi yang akan mengalir ke Indonesia.

    “Kami sampai dengan 1 Agustus ini masih melihat terus pesaing kita itu mau dapat berapa [tarif dari AS], misalnya produk alas kaki, siapa saja kan ada 10 pesaingnya itu dapat berapa. Itu kita lihat posisi pesaing kita seperti apa. Jadi itu otomatis yang 10 [negara pesaing] juga akan berkaitan dengan investasi, investasinya yang kita harapkan yang 10 [produk yang telah diidentifikasi],” terangnya.

    Selain pasar AS, Budi menambahkan bahwa pemerintah juga akan merampungkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) yang bakal ditandatangani pada September 2025.

    Dia menjelaskan, perjanjian dagang IEU—CEPA ini akan membuka akses pasar Indonesia semakin luas, di samping ke Negara Paman Sam.

    Bahkan, Budi mengeklaim pemerintah juga telah mengidentifikasi produk yang bisa membanjiri pasar Eropa. Dengan begitu, Budi optimistis kinerja ekspor Indonesia akan terus meningkat.

    “Jadi yang masuk ke EU kita sudah identifikasi, yang masuk ke Amerika sudah kita identifikasi, mudah-mudahan investasi masuk [kemudian] ekspor kita meningkat,” pungkasnya.

  • Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Eco RunFest 2025 bertajuk Energizing The Unity dengan konsep Gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan akan diselenggarakan pada 23 November 2025 di Istora Senayan Jakarta.

    Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan, konsep energi bersih, ramah lingkungan berkelanjutan berangkat dari keberhasilan menyelenggarakan Pertamina Eco RunFest tahun 2024, dengan mengelola hampir 7 ton sampah dan diolah menjadi produk baru yakni kompos dan pakan ternak serta bahan bakar alternatif untuk residu yang tidak dapat di daur ulang melalui kerja sama Waste4Change.

    “Selama penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2025 dipastikan sampah dikelola dengan baik, sehingga lingkungan bersih,” jelas Arya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami turut mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Kami turut memberikan edukasi limbah organik dan anorganik di area rute lari maupun area festival bersama mitra Waste4Change,” ujar Fadjar.

    Tahun ini, lanjut Fadjar, Pertamina Eco RunFest 2025 juga menggandeng komunitas Greeners dengan menghadirkan kelas kreatif daur ulang limbah plastik, tekstil, dan organik untuk para pengunjung, serta menampilkan Art Installations dari bahan recycle.

    “Pertamina Eco RunFest 2025 juga ikut mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses upcycling dengan merubah sisa-sisa kain pada industri garmen dan limbah plastik menjadi produk yang lebih bermanfaat,“ terang Fadjar.

    Jadi, lanjut Fadjar, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami mengajak peserta dan pengunjung untuk menjadi bagian dalam mewujudkan energi bersih dengan mengolah dan menjadikan limbah-limbah seperti celana bekas, kain perca, dan plastik bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat.

    Masyarakat dapat membeli tiket Pertamina Eco RunFest 2025 mulai 21 Juli 2025 melalui aplikasi My Pertamina.

    Informasi lebih lanjut seputar kegiatan Pertamina Eco Runfest 2025 silahkan kunjungi platform media sosial @pertamina.ecorunfest