Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Peluncuran KopDes Merah Putih Digelar 21 Juli, Prabowo Hadir di Klaten

    Peluncuran KopDes Merah Putih Digelar 21 Juli, Prabowo Hadir di Klaten

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan perkembangan terbaru terkait peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dijadwalkan pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir secara langsung dalam peluncuran nasional yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dan diikuti secara daring oleh seluruh Indonesia.

    Berdasarkan data  Direktorat Jenderal Administrasi Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum, dengan mayoritas berada di Provinsi Jawa Barat. “Pelaksanaan launching sudah sangat siap dengan dukungan dari berbagai pihak tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (19/7/2025).

    Peluncuran KopDes/Kel Merah Putih merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2025 yang memberi mandat kepada 18 kementerian/lembaga serta kepala daerah untuk mempercepat pembentukan KopDes/Kel dari sisi kelembagaan, usaha, hingga pembiayaan.

    Budi menekankan bahwa koperasi desa ini menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi, sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    KopDes/Kel Merah Putih akan menjalankan berbagai lini usaha seperti gerai sembako untuk menjaga stabilisasi harga pangan pokok dan barang bersubsidi pemerintah, seperti gas LPG, pupuk, dan obat-obatan. Selain itu, akan tersedia layanan simpan pinjam untuk membantu permodalan petani dan menekan peran tengkulak.

    “Kegiatan ekonomi di desa akan lebih hidup, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini bisa menjadi solusi menekan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

    Dalam hal pembiayaan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah merampungkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum penyaluran dana melalui bank-bank Himbara dengan skema intersepsi dana desa.

    Aktivasi dan Tantangan Usaha

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menjelaskan bahwa sekitar 8.000 kepala desa di Jawa Tengah akan hadir secara langsung dalam peluncuran, dan seluruh kepala daerah di Indonesia akan bergabung secara daring.

    “Alhamdulillah, 80.000 kelembagaan sudah terbentuk dan berbadan hukum. Selanjutnya adalah aktivasi usaha koperasi yang jadi tantangan besar,” kata Panel.

    Aktivasi usaha dijadwalkan selesai pada akhir 2025. Namun, tantangannya mencakup skema pembiayaan, kepemilikan aset (seperti gudang dan toko sembako), pelatihan SDM, serta pengembangan sistem digitalisasi.

    “Tanpa digitalisasi, KopDes tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.

    Panel juga menyampaikan pentingnya pembentukan koperasi sekunder di tingkat kabupaten sebagai pusat koordinasi, karena KopDes/Kel merupakan koperasi primer di tingkat desa.

  • Tarif Trump 19% untuk RI, Pengusaha Mamin Genjot Ekspor

    Tarif Trump 19% untuk RI, Pengusaha Mamin Genjot Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) optimistis akan terus mendorong pertumbuhan ekspor makanan dan minuman seiring dengan kebijakan tarif ke Amerika Serikat yang turun menjadi 19%. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan penurunan tarif ini memberikan angin segar bagi pelaku industri makanan dan minuman Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan ekspor non-migas.

    “Kami menyambut baik hasil kesepakatan ini. Ini adalah langkah konkret yang akan membantu menjaga keberlanjutan ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke pasar Amerika Serikat, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” kata Adhi dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025). 

    Adapun, makanan dan minuman merupakan sektor unggulan ekspor non migas Indonesia yang menyumbang kontribusi sekitar 8% dari total ekspor ke Amerika Serikat, utamanya didominasi oleh produk pertanian dan perkebunan.

    Ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke pasar AS mencapai US$1 miliar atau 18% dari total ekspor sektor ini ke pasar global. Ekspor ke AS tahun 2024 tercatat meningkat sebesar 4% dari tahun lalu.

    “Meski begitu, kami berharap Pemerintah Indonesia melindungi pelaku usaha yang telah berinvestasi di Indonesia,” tambahnya. 

    Dia juga mendorong proses implementasi dari kesepakatan ini dapat berjalan sesuai harapan dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis yang mendukung kelancaran ekspor.

    “Gapmmi siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memastikan industri makanan dan minuman Indonesia terus tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” terangnya. 

    Sebelumnya, Adhi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara dan didukung hasil kerja keras Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai ketua tim negosiasi, atas keberhasilan dalam melakukan negosiasi dagang dengan Pemerintah Amerika Serikat. 

    Adhi melihat upaya tersebut telah menghasilkan penurunan tarif impor produk Indonesia menjadi 19% dari rencana awal sebesar 32%. 

    Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil dari diplomasi ekonomi yang strategis dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi dan memperkuat daya saing industri nasional di pasar global. 

  • Sederet Catatan Kopdes Merah Putih Jelang Beroperasi 21 Juli

    Sederet Catatan Kopdes Merah Putih Jelang Beroperasi 21 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah merealisasikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih hanya tinggal selangkah lagi. Sekitar lebih dari 80.000 Kopdes rencananya bakal resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Merujuk data teranyar, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mengungkap sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebagian besarnya berasal dari provinsi Jawa Barat.

    Adapun, perinciannya sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Selain itu, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada sebanyak 83.762 desa dan kelurahan di Tanah Air.

    Rencananya, momen peluncuran KopDes/Kel Merah Putih ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Asal tahu saja, KopDes/Kel Merah Putih juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) 2026, yang tertuang melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026.

    Kehadiran KopDes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Koperasi ini juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional pada 2026. Namun, masih terdapat sederet catatan terhadap KopDes/Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih sejalan dengan tujuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) untuk mendukung kemandirian bangsa dan swasembada pangan berkelanjutan.

    “Kami ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional, melalui peningkatan ketahanan pangan,” kata Budi Arie kepada Bisnis, Sabtu (19/7/2025).

    Dia menjelaskan, kehadiran koperasi desa ini justru untuk menggerakkan ekonomi di desa, akses pangan dan kesehatan bagi masyarakat desa lebih dekat dan terjangkau serta memperpendek rantai pasok. Sehingga, pemerintah berharap koperasi ini dapat menekan inflasi pangan di desa.

    Nantinya, KopDes/Kel Merah Putih ini akan menghadirkan beragam unit, termasuk gerai sembako sebagai sarana untuk menjaga stabilisasi harga dari pangan pokok, mulai dari beras, minyak, gula, telur, hingga daging.

    Koperasi ini juga akan menyediakan gas/LPG, pupuk, dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Serta, juga ada modal kerja yang tersedia bagi petani melalui gerai simpan pinjam untuk menekan pergerakan tengkulak.

    Budi berharap melalui KopDes/Kel Merah Putih, kegiatan ekonomi desa berputar dan tumbuh sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan.

    “Dampak akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat kemiskinan ekstrem,” terangnya.

    Dengan mengembangkan potensi lokal, lanjut dia, program ini justru akan menempatkan desa sebagai pelaku utama ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan, melainkan motor penggerak.

    Aturan Pendanaan

    Dalam hal skema pendanaan, Budi menjelaskan kucuran pembiayaan bakal melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta menggunakan intersep dana desa. Namun, payung hukum pembiayaan KopDes Merah Putih lewat Himbara ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    “Saat ini draft PMK [Peraturan Menteri Keuangan] sedang disusun, kita tunggu saja,” imbuhnya.

    Menjelang peluncuran, Budi menyatakan berbagai pihak siap memberikan dukungan. “Pelaksanaan launching sudah sangat siap dengan dukungan dari berbagai pihak tersebut,” ungkapnya.

    Hal ini sebagaimana Inpres 9/2025, yakni sebanyak 18 Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur/Bupati/Walikota diberikan mandat untuk memberikan percepatan/dukungan bagi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dari tahap pembentukan kelembagaan, bisnis usaha hingga pembiayaan.

    Efektivitas Kopdes

    Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian memandang, KopDes/Kel Merah Putih bisa menggerakkan perekonomian lokal yang inklusif dan berdampak luas jika program ini digarap dengan optimal dan penuh kesadaran masyarakat.

    Namun, kondisinya akan menjadi bumerang jika KopDes/Kel Merah Putih masih sama seperti koperasi unit desa (KUD) dengan potensi gagal atau fraud yang besar.

    “Kenapa KUD gagal? Itu faktor utamanya karena adanya penyeragaman program KUD di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, KUD banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah desa. Selain itu, KUD juga bergantung pada fasilitas pemerintah yang membuatnya tidak mandiri,” ujar Eliza kepada Bisnis.

    Di samping itu, KUD juga hanya sekadar berorientasi pada kegiatan ekonomi usaha tani di sektor hulu dengan nilai tambah tidak optimal alias relatif kecil. Faktor kegagalan lainnya adalah kurangnya kaderisasi dan membuat pelaksanaan KUD bergantung pada figur tertentu.

  • Pertamina Hemat US Juta Lewat Digitalisasi Perizinan Berbasis Geospasial

    Pertamina Hemat US$25 Juta Lewat Digitalisasi Perizinan Berbasis Geospasial

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memperkirakan dapat meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan melalui pengelolaan perizinan digital melalui berbasis teknologi geospasial, ArcGIS.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan digitalisasi ini bukan sekadar menyimpan data izin, tetapi bagaimana perseroan dapat melihatnya secara spasial lokasi, status, hingga potensi kondisi ke depan dalam satu peta dinamis.

    Dia menjelaskan kecerdasan data lokasi ini mendukung optimalisasi aset, menghindari risiko dikenai denda dan meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan.

    “Hasilnya dari fase pertama, Pertamina berhasil menghindari potensi biaya hingga US$25 juta, termasuk risiko reengineering dan dikenai denda,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (18/7/2025).

    Melalui pendekatan terintegrasi, solusi geospasial ini memungkinkan pemantauan secara real time terhadap lebih dari 5.000 dokumen perizinan.

    Hingga fase pertama, lanjut Fadjar, sistem ini telah berhasil mengintegrasikan kebutuhan perizinan PT Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu Subholding Pertamina dengan 322 dokumen perizinan strategis, termasuk PLO (Persetujuan Layak Operasi), KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tanpa keterlambatan dalam proses sertifikasi ulang.

    “Sistem ini menjadi terobosan penting bagi operasional kami karena memungkinkan pemantauan status izin secara real time, mengantisipasi kendala sejak dini, serta menjaga kelancaran operasional tanpa gangguan,” imbuhnya.

    Dia optimistis ke depannya teknologi geospasial tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga berperan penting dalam memastikan masa depan energi Indonesia yang aman dan berkelanjutan.

    “Inovasi digitalisasi sistem ini diharapkan dapat berdampak pada kelancaran distribusi ketersediaan dan keterjangkauan energi” tambah Fadjar.

    Pertamina menargetkan penerapan sistem ini secara penuh pada Agustus 2025 dengan integrasi menyeluruh di seluruh sub holding.

  • Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

    Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

    Bisnis.com, MALANG — Bank Indonesia (BI) mendorong penggunaan QRIS Tap guna mempermudah transaksi sekaligus merespons tren global penggunaan QRIS yang kian meluas.

    Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Himawan Kusprianto mengatakan saat ini jumlah merchant QRIS Tap baru mencapai sekitar 500 unit.

    “Kesadaran penggunaan QRIS Tap, baik di sisi merchant maupun konsumen, perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi berkelanjutan serta penguatan implementasi di berbagai sektor,” ujarnya dalam acara di Malang, Jumat (18/7/2025).

    Himawan mengungkapkan, beberapa daerah telah menyiapkan penggunaan QRIS Tap di berbagai moda transportasi. Kalimantan dan Papua akan menjadi target pengembangan berikutnya, sementara Pulau Jawa menjadi pusat implementasi QRIS Tap.

    Peluncuran terdekat akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 4 Agustus 2025 melalui layanan Trans Jogja. Adapun daerah yang telah menerapkan QRIS Tap antara lain Purwokerto, Surakarta (Jateng), Jawa Timur, dan Jakarta. Di Sumatra, peluncuran dijadwalkan di Medan, Sumatra Utara, pada 16–17 Agustus 2025 melalui rangkaian bazar dan festival.

    Provinsi lain yang masih dalam tahap pengembangan mencakup Riau, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Surabaya (Jatim).

    Penggunaan QRIS di sektor transportasi saat ini mencakup berbagai moda, antara lain Trans Pekanbaru (Riau), Trans Donggala (Sulteng), Damri Medan (Sumut), Teman Bus Purwokerto dan Surakarta (Jateng), Teman Bus Sumsel dan Sulsel, serta Damri Palembang (Sumsel) yang akan diluncurkan pada 11–13 Agustus 2025. Di Jawa Barat, implementasi QRIS terdapat pada Damri Bandung, MRT Single Tariff, Transjakarta, serta Damri dan Trans Jogja (14 Agustus 2025).

    Di Jawa Timur, Teman Bus telah hadir sejak Juni, sedangkan Go Bis dan Damri di Surabaya dijadwalkan mulai 2 Agustus 2025. Di Bali, QRIS akan digunakan pada Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata pada 14 Agustus 2025.

    Himawan menyebut, disrupsi terbesar dalam adopsi QRIS saat ini terjadi di sisi front end, menyusul meningkatnya preferensi global terhadap teknologi NFC (Near Field Communication). Sepanjang 2023–2024, nilai transaksi NFC tumbuh 411,7%, didominasi oleh Asia dan Australia, termasuk Indonesia.

    “Standar QRIS sebagai satu bahasa bisa diintegrasikan dengan teknologi NFC, sehingga menawarkan solusi pembayaran contactless dengan keunggulan yang lebih baik dibanding NFC eksisting, namun tetap menjamin pemrosesan transaksi secara domestik,” jelas Himawan.

    Ia menambahkan, perkembangan QRIS sangat akseleratif sejak pandemi, seiring kemudahan penggunaan, keterlibatan ekonomi Gen Z, dan penetrasi smartphone yang kian masif.

    “QRIS telah menjadi fondasi digital, khususnya bagi pelaku UMKM, yang saat ini mendominasi dengan porsi 93% (per Maret 2025). QRIS menjadi jalan untuk memperluas akses keuangan bagi segmen tersebut,” ujarnya.

    Selain domestik, penggunaan QRIS juga tengah diperluas secara lintas negara (QRIS cross-border). Hal ini sejalan dengan komitmen global—mulai dari G20, Asean hingga Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran antarnegara.

    Saat ini, aktivitas QRIS Antarnegara menunjukkan tren kenaikan. Dalam waktu dekat, QRIS akan diperluas ke China, Jepang, dan Korea Selatan. Adapun wisatawan Malaysia tercatat sebagai pengguna QRIS terbesar di Indonesia, sedangkan wisatawan Indonesia paling sering menggunakan QRIS di Thailand.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim menambahkan bahwa dalam waktu lima tahun, pengguna QRIS secara nasional telah melampaui 50 juta.

    “Keberhasilan sebuah inovasi sangat ditentukan oleh kecepatan adopsinya. Kartu debit atau kredit butuh 25 tahun untuk mencapai 50 juta pengguna, QRIS hanya lima tahun,” pungkasnya.

  • Bangun Industri Refrigerasi, Perprindo Kepengurusan Baru Perluas Sinergi dengan Pemerintah

    Bangun Industri Refrigerasi, Perprindo Kepengurusan Baru Perluas Sinergi dengan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepengurusan baru Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) hasil Musyawarah Nasional (Munas) I menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah.

    Tak hanya membangun pasar dan industri mesin pendingin di dalam negeri, sinergi ini juga terkait dengan upaya Perprindo untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Munas I Perprindo yang berlangsung pada Rabu (16/7/2025) dihadiri oleh seluruh perwakilan perusahaan pendingin dan asosiasi teknisi serta tenaga ahli refrigerasi dan tata udara yang menjadi anggotanya.

    Forum juga dihadiri Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ronggolawe Sahuri serta Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi.

    “Beragamnya instansi pemerintah yang hadir ini menjadi bentuk dukungan besar bagi kerja kepengurusan baru Perprindo dalam memperkuat sekaligus memperluas sinergi kami dengan pemerintah,” ujar Ketua Perprindo terpilih periode 2025–2030, Budi Mulia dalam keterangan pada Jumat (18/7/2025).

    Menurut Budi, sinergi Perprindo dengan kementerian terkait diantaranya untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga ahli refrigerasi dan tata udara serta dukungan pada target pencapaian netralitas karbon dari pemerintah Indonesia.

    Perprindo, kata dia, akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Keberadaan LSP ini juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi langkah pemerintah yang mendorong seluruh sektor usaha untuk menjalankan sertifikasi kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

    “Dengan pembentukan LSP ini, akan mendukung langkah Perprindo dalam mengakselerasi peningkatan kompetensi nasional bagi teknisi dan mitra untuk berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan industri,” ujar Budi.

    Di sisi lain untuk memperkuatnya, kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan diarahkan untuk membuat Perprindo menjadi penghubung dan pendorong kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri.

    Budi berharap kehadiran Perprindo dapat lebih berperan tak saja bagi pelaku usaha terkait sebagai anggotanya, namun lebih berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami berharap Perprindo akan dapat lebih mengambil peran dalam pengembangan pasar dan industri refrigerasi dan tata udara di dalam negeri,” kata Budi.

    Dalam Munas terungkap pula upaya meningkatkan sinergi di dalam organisasi. Berbagai inisiatif yang dibuat, berpusar pada upaya mengundang keterlibatan lebih besar dari setiap pelaku usaha yang tergabung dalam Perprindo.

    “Termasuk di dalamnya, kami akan membuat berbagai kajian dan berbagai forum diskusi diantara para anggota terkait dengan pasar dan industri,” ujar Sekretaris Jendral Perprindo terpilih Andy Arif Widjaja.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perprindo Darmadi Durianto menambahkan Perprindo hadir untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia dalam memajukan kualitas hidup masyarakat.

    “Utamanya melalui pengembangan pasar dan industri mesin pendingin dalam negeri,” ujar Darmadi.

  • Transaksi di “Mall” TikTok Shop Melesat Semester I/2025

    Transaksi di “Mall” TikTok Shop Melesat Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop by Tokopedia mencatatkan peningkatan jumlah penjual lebih dari 4 kali lipat pada semester I/2025 dibandingkan dengan semester II/2024.

    Penjual dengan label ‘Mall’ di TikTok Shop adalah pemilik merek, distributor resmi, atau toko terverifikasi bereputasi tinggi. Penjual bisa mendapatkan benefit eksklusif seperti badge khusus, voucher spesial, dan akses ke kampanye besar seperti promo tanggal kembar ‘Guncang’. 

    Status ‘Mall’ juga membantu membuat penjual tampil lebih strategis dalam consumer journey, karena ada banner utama, sehingga visibilitas, kepercayaan, dan transaksi bisa naik signifikan.

    “Pertumbuhan pesat jumlah penjual ‘Mall’ di TikTok Shop by Tokopedia menunjukkan peran penting platform ini dalam membantu pelaku usaha di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk UMKM, untuk mengembangkan bisnis mereka,” kata Senior Director of Tokopedia and TikTok E-commerce, Stephanie Susilo, dalam keterangan resmi, Jumat (18/7/2025).

    Sejumlah produk tercatat menjadi yang paling banyak dicari. Berdasarkan data TikTok Shop ‘Mall’ Semester I/2025, dari sisi fesyen, terbanyak dicari adalah sneakers wanita, hijab, dan sepatu sekolah.

    Selanjutnya, dari sisi produk kecantikan dan perawatan diri ada produk lipstik, foundation, dan skincare (serum, krim, dan masker wajah) yang paling banyak dicari.

    Kemudian, dari produk makanan ada sambal, Moringa Powder atau bubuk kelor, dan hamper.

    Para penjual ‘Mall’ di TikTok Shop by Tokopedia juga mencatat pertumbuhan transaksi tertinggi dengan rata-rata lebih dari 15 kali lipat pada semester I/2025 dibandingkan semester II/2024, dan daftar merek dengan peningkatan transaksi tertinggi ini didominasi oleh brand lokal Indonesia.

    “Artinya, pembeli cenderung mencari produk-produk tersebut dari official brand, distributor resmi, atau toko terverifikasi yang umumnya berstatus ‘Mall’ di TikTok Shop,” imbuh Stephanie.

    Dengan wawasan tersebut TikTok Shop berharap akan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong meningkatkan kualitas toko dan layanan agar dapat meraih status ‘Mall’ agar dapat menjangkau lebih banyak pembeli dan meningkatkan bisnis secara optimal.

    Toko-toko yang berstatus ‘Mall’ di TikTok Shop akan secara bertahap terintegrasi dengan Tokopedia, menyusul diluncurkannya Tokopedia & TikTok Shop Seller Center. Artinya, mereka juga bisa berjualan melalui Tokopedia untuk merangkul pasar yang berbeda dan makin meningkatkan penjualan.

  • DJI Hadirkan Teknologi Drone untuk Sektor Pertanian dan Perkebunan

    DJI Hadirkan Teknologi Drone untuk Sektor Pertanian dan Perkebunan

    Bisnis.com, JAKARTA – DJI, pemain pasar drone dan teknologi kamera kreatif di dunia, meluncurkan produk yang membantu sektor pertanian secara global.  

    Di Indonesia, PT Tribuana Solusi Inovasi Teknologi meluncurkan dua tipe DJI Agras terbaru yaitu DJI Agras T25P dan DJI Agras T100, Kamis (17/7/2025).

    Kedua tipe DJI Agras tersebut sangat tepat digunakan sektor pertanian dan juga perkebunan sawit karena menawarkan pembaruan signifikan dari segi kapasitas angkut, kecepatan semprot, serta fitur keselamatan dan efisiensi kerja. 

    DJI menghadirkan solusi presisi tinggi untuk menyemprot lahan, menebar benih, dan mendukung pertanian skala besar maupun kecil.

    General Manager Commercial PT Tribuana Solusi Inovasi Teknologi (TSIT), Nicko Arywibowo mengatakan DJI Agras T100 tampil sebagai jawaban atas kebutuhan pertanian industri berskala besar. 

    Drone ini mampu membawa hingga 100 liter cairan, 150 liter benih, atau 100 kg muatan dengan kecepatan terbang maksimum 20 meter per detik, dua kali lipat model sebelumnya. Dengan flow rate mencapai 30 liter/menit, drone ini memungkinkan penyemprotan 2 km dalam satu penerbangan.

    “Ini bukan sekadar drone, tapi revolusi,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Nicko menjelaskan, T100 juga dilengkapi sistem keamanan canggih seperti LiDAR, radar gelombang millimeter, hingga Penta-Vision, sehingga mampu menghindari objek dengan presisi tinggi.

    Selain itu, DJI Agras T25P hadir dengan desain ringkas dan portabel, cocok untuk petani individu atau lahan kecil. Meskipun ukurannya kecil, T25P memiliki kapasitas penyebaran 25 kg dengan sistem Screw Feeder Spreading 4.0, serta mendukung operasi otomatis dan pemetaan drone secara efisien.

    DJI Agras telah digunakan untuk 25 komoditas pertanian mulai dari padi, jagung, hingga tebu. Di Indonesia, lebih dari 80% aplikasi drone terjadi di sektor kehutanan dan pertanian.

    “Dengan efisiensi tinggi dan teknologi pintar, drone DJI bukan hanya mempermudah kerja petani, tapi juga menekan penggunaan pestisida dan dampak lingkungan,” tambah Nicko.

    DJI juga memperkenalkan program pelatihan resmi melalui DJI Academy di 15 negara, termasuk Indonesia. Program ini membekali pilot drone dengan keterampilan penyemprotan, pemetaan lahan, serta pemeliharaan tanaman menggunakan teknologi terbaru.

    DJI Agras T100, T70P, dan T25P mulai tersedia secara global di wilayah Asia Tenggara dan Amerika Latin. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui dealer resmi DJI Agriculture.

  • Daftar Barang RI yang Dinegosiasikan Bebas Tarif ke AS, dari Kopi hingga Nikel

    Daftar Barang RI yang Dinegosiasikan Bebas Tarif ke AS, dari Kopi hingga Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat masih terus melanjutkan negosiasi dagang untuk beberapa komoditas, meski sudah ada pengumuman tarif resiprokal sebesar 19% untuk produk RI ke AS dan 0% untuk produk AS ke RI.

    Berdasarkan keterangan seorang pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, setidaknya ada tujuh komoditas asal Indonesia yang masih dalam tahap negosiasi agar AS tidak mengenakan tarif impor (0%) yaitu minyak kelapa sawit, kopi, coklat, rempah-rempah, kulit kayu manis, nikel, dan suku cadang pesawat.

    Dia mengungkapkan bahwa komoditas-komoditas itu tidak diproduksi di AS dan sumber dayanya hanya ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah meyakini AS akan menerima tawaran agar komoditas-komoditas itu bebas tarif impor.

    “Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kan, walaupun sudah diputus 19%, kita masih diminta melakukan nego lanjutan, salah satunya untuk [tarif] nol ini,” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan rincian implementasi dan skema pelaksanaan kesepakatan dagang RI-AS akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan antara delegasi Indonesia dan USTR, termasuk dalam dokumen joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Terdapat empat pilar utama dalam dokumen joint statement tersebut, yakni kesepakatan tarif, penyelesaian hambatan non-tarif, pembelian produk AS oleh Indonesia, dan peningkatan investasi dua arah.

    Untuk hambatan non-tarif (non-tariff measures), Susi menyebut telah menyelesaikan berbagai isu seperti perizinan impor, aturan lokal konten, dan prosedur teknis lainnya yang menjadi perhatian mitra dagang AS.

    Terkait pembelian produk, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas dari AS, mencakup sektor energi, pertanian, hingga kerja sama di bidang penerbangan.

    Di sisi investasi, dokumen juga mencantumkan langkah-langkah fasilitasi investasi langsung baik dari AS ke Indonesia maupun sebaliknya.

    “Mudah-mudahan hari-hari ini [diumumkan joint statement-nya] karena sudah final. Pak Menko [Airlangga Hartarto] sudah melaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kita tunggu,” ucap Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

  • Kesepakatan RI-AS Bahas Hambatan Non-Tarif, Apple Disebut Dapat Pengecualian TKDN

    Kesepakatan RI-AS Bahas Hambatan Non-Tarif, Apple Disebut Dapat Pengecualian TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS menyangkut penyelesaian hambatan non-tarif, salah satunya adalah pengecualian aturan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk produk Apple.

    Seorang pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa kesepakatan itu masuk dalam Joint Statement on Framework for US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang akan dirilis dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan bahwa ada enam kesepakatan menyangkut penyelesaian hambatan non-tarif.

    Pertama, deregulasi seperti revisi Permendag No. 8/2024. Kedua, pengecualian aturan TKDN untuk beberapa produk AS.

    “Khususnya produk TIK [teknologi informasi dan komunikasi] dan data center seperti Apple, GE [General Electric],” ungkap pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu, Jumat (18/7/2025).

    Ketiga, komitmen kerja sama terkait intellectual property rights alias hak kekayaan intelektual. Keempat, pengakuan Indonesia atas sertifikasi dari Food and Drug Administration (FDA).

    Kelima, kesepakatan standarisasi untuk kendaraan dan suku cadang berdasarkan Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Keenam, pengakuan atas sanitary and phytosanitary (PSP).

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut bahwa dokumen MoU yang telah diteken masih bersifat umum. Rincian implementasi dan skema pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan antara delegasi Indonesia dan USTR, termasuk dalam dokumen joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Terdapat empat pilar utama dalam dokumen tersebut, yakni kesepakatan tarif, penyelesaian hambatan non-tarif, pembelian produk AS oleh Indonesia, dan peningkatan investasi dua arah.

    Untuk hambatan non-tarif (non-tariff measures), Susi menyebut telah menyelesaikan berbagai isu seperti perizinan impor, aturan lokal konten, dan prosedur teknis lainnya yang menjadi perhatian mitra dagang AS.

    Terkait pembelian produk, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas dari AS, mencakup sektor energi, pertanian, hingga kerja sama di bidang penerbangan.

    Di sisi investasi, dokumen juga mencantumkan langkah-langkah fasilitasi investasi langsung baik dari AS ke Indonesia maupun sebaliknya.

    “Mudah-mudahan hari-hari ini [diumumkan joint statement-nya] karena sudah final. Pak Menko [Airlangga Hartarto] sudah melaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kita tunggu,” ucap Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).