Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tak Cuma Himbara, Ara Minta Bank Milik Konglomerat Salurkan KUR Perumahan

    Tak Cuma Himbara, Ara Minta Bank Milik Konglomerat Salurkan KUR Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku tengah menjalin koordinasi dengan manajemen PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) milik Sugianto Kusuma atau Aguan untuk dapat turut serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

    Maruar Sirait yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan untuk mendorong suplai perumahan guna menopang implementasi program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga sedang membahas untuk melibatkan Nobu Bank, BCA dan Artha Graha sebagai penyalur KUR Perumahan serta melakukan FGD untuk mencari masukan dan saran dari pelaku pembangunan dan asosiasi pengembang perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (20/7/2025).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga tengah membahas skema penyaluran KUR perumahan tersebut. Di mana, saat ini prosesnya berada di tahap penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen).

    Berdasarkan pembahasan sementara, pemanfaatan dana dari Danantara sebesar Rp130 triliun untuk KUR Perumahan akan dimanfaatkan untuk dua program dalam Kredit Program Perumahan. 

    Pertama yakni alokasi jumbo senilai Rp117 triliun bakal digulirkan untuk menyasar sisi suplai perumahan seperti developer dan ekosistem perumahan guna menghasilkan rumah yang berkualitas serta layak huni. 

    Sementara sisanya yakni Rp13 triliun akan menyasar masyarakat belum miliki rumah maupun mereka yang ingin merenovasi rumah maupun membangun Ruko untuk usaha.

    “Pemanfaatan dana KUR Perumahan yang menjadi bagian dalam subsidi pembiayaan perumahan harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu ada sejumlah indikator yang harus di capai yakni tepat sasaran, NPL rendah dan mendorong agar UMKM bisa naik kelas,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ara sempat menegaskan bahwa payung hukum mengenai penyaluran KUR Perumahan akan terbit pada akhir Juli 2025. Sesuai dengan arahan stakeholder, aturanitu digulirkan untuk memastikan pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

  • Arah Moneter Bank Sentral Eropa di Tengah Ancaman Tarif, Tahan atau Pangkas?

    Arah Moneter Bank Sentral Eropa di Tengah Ancaman Tarif, Tahan atau Pangkas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Eropa (ECB) kemungkinan akan mengabaikan ancaman ekonomi yang ditimbulkan oleh tarif dari Presiden AS Donald Trump dengan memilih untuk menunda pemotongan suku bunga hingga waktu yang belum ditentukan.

    Melansir dari Bloomberg, Minggu (20/7/2025), dalam keputusan akhir sebelum libur musim panas selama tujuh minggu, para pembuat kebijakan pada Kamis (24/7) kemungkinan akan mempertahankan suku bunga tetap di level 2%.

    Langkah itu menjadi penundaan respons terhadap ancaman tarif 30% Trump hingga tarif tersebut diterapkan dan dampaknya dapat dievaluasi dengan lebih baik.

    Saat banyak pejabat kemungkinan akan memanfaatkan jeda ini untuk liburan panjang, penegasan kembali bahwa inflasi berada pada target dan menunda kekhawatiran tentang prospek ekonomi hingga perkiraan kuartalan baru disusun untuk pertemuan 10-11 September mendatang, mungkin tampak tepat.

    Namun, yang diketahui oleh para pembuat kebijakan adalah bahwa masalah sedang mengintai. Selain kekhawatiran tentang tarif, mata uang euro telah menguat, meredam prospek harga dan mengancam untuk semakin menekan eksportir. 

    Sementara itu, krisis politik lain di Prancis mungkin sedang mengemuka terkait keuangan publik yang membengkak. 

    Mengingat latar belakang tersebut, Dewan Pengurus European Central Bank (ECB) mungkin mengakui di antara mereka bahwa peluang pemotongan suku bunga lagi pada September semakin besar, meskipun mereka tetap pada pendekatan “pertemuan demi pertemuan” yang sudah biasa dalam pengambilan keputusan. 

    Dalam konteks itu, ekonom Morgan Stanley dalam preview berjudul “Ready for the Beach” memperkirakan Presiden ECB Christine Lagarde dalam pernyataan pembukaannya kepada wartawan pada Kamis mendatang kemungkinan akan mengulang pernyataan bahwa risiko terhadap pertumbuhan “berpihak pada sisi bawah”.

    Ekonom senior Bloomberg untuk kawasan Eropa David Powell menyampaikan bahwa pertemuan 24 Juli mendatang masih belum akan memperjelas waktu pemangkasan suku bunga.   

    “Kami memperkirakan bahasa Dewan Pengurus setelah pertemuan 24 Juli akan serupa dengan formulasi pada Juni, meninggalkan kemungkinan pemotongan lagi, tanpa komitmen [kapan pemotongan],” ujarnya.  

    Laporan ekonomi dalam sepekan ke depan akan menjadi bahan pertimbangan pada dewan di ECB.  

    Di antaranya adalah survei pinjaman bank ECB yang dijadwalkan pada Selasa, kepercayaan konsumen pada Rabu, dan indeks manajer pembelian dari seluruh kawasan dan ekonomi besar lainnya, yang akan dirilis pada Kamis, beberapa jam sebelum hasil pembahasan ECB.  

    Indikator kunci lainnya seperti kepercayaan bisnis Ifo Jerman yang sangat diperhatikan dan sentimen ekonomi Italia akan dirilis pada Jumat. 

    Sementara di AS sendiri, Pejabat Fed tengah berada dalam periode larangan berbicara menjelang pertemuan 29-30 Juli. Kalender data ekonomi AS relatif ringan dan ditandai oleh dua laporan pasar perumahan.

    Pada Rabu, data Juni dari Asosiasi Agen Properti Nasional (NAR) diperkirakan menunjukkan perubahan minimal dalam penjualan rumah bekas untuk bulan ketiga berturut-turut. Penutupan kontrak penjualan rumah bekas telah berkisar di tingkat tahunan 4 juta, sedikit di atas level tahun lalu yang merupakan yang terlemah sejak 2010.

    Sementara itu, ekonom memperkirakan laporan pemerintah pada Kamis akan menunjukkan penjualan rumah baru sedikit pulih pada Juni setelah mengalami penurunan bulanan terbesar sejak 2022. Kecepatan penandatanganan kontrak rumah baru sebagian besar stagnan selama dua tahun terakhir. 

    Pasar perumahan kesulitan untuk mendapatkan momentum karena suku bunga hipotek yang tinggi dan kendala keterjangkauan membuat banyak calon pembeli menunda pembelian. 

    Laporan lain termasuk rilis pesanan barang tahan lama Juni pada Jumat, didahului oleh survei manufaktur dan jasa S&P Global untuk Juli pada Kamis.

  • Harga Pangan 20 Juli: Beras SPHP Naik 0,28%, Cabai Anjlok

    Harga Pangan 20 Juli: Beras SPHP Naik 0,28%, Cabai Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, rata-rata harga komoditas pangan di tingkat konsumen bergerak turun pada Minggu pagi (20/7/2025). Hanya beras SPHP yang tercatat mengalami peningkatan harga dibanding hari sebelumnya.

    Menyitir data Panel Harga Bapanas, Minggu (20/7/2025), pukul 09.05 WIB, harga beras SPHP di tingkat konsumen dibanderol sebesar Rp12.544 per kilogram (kg).

    Jumlah itu naik 0,28% dibanding hari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12.509 per kg. Kendati mengalami peningkatan, harga beras SPHP secara rata-rata masih dalam kisaran harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah yakni Rp12.500 per kg – Rp13.500 per kg.

    Sementara itu, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga. Bapanas merekam, harga beras premium di tingkat konsumen turun 1,48% menjadi Rp15.857 per kg.

    Kendati bergerak turun, harga beras premium pagi ini di atas HET yang dipatok pemerintah yakni di kisaran Rp14.900 per kg – Rp15.800 per kg.

    Sama halnya dengan beras medium. Tercatat harga komoditas ini turun signifikan 2,64% menjadi Rp14.000 per kg. 

    Namun, harga komoditas ini di atas HET yang dipatok pemerintah untuk beras medium yakni di kisaran Rp12.500 per kg – Rp13.500 per kg.

    Selanjutnya, harga jagung di tingkat peternak turun signifikan 7,75% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp5.783 per kg pagi ini.

    Harga kedelai biji kering impor turun 2,27% menjadi Rp10.626 per kg, bawang merah turun 2,97% menjadi Rp44.730 per kg, dan bawang putih bonggol turun 4,26% menjadi Rp37.534 per kg.

    Berbagai jenis cabai juga bergerak turun. Dibanding hari sebelumnya, harga cabai merah keriting turun 4,38% menjadi Rp43.665 per kg, cabai merah besar turun signifikan 6,04% menjadi Rp41.860 per kg, dan cabai rawit merah turun 7,43% menjadi Rp61.502 per kg.

    Harga daging sapi murni turun 0,19% menjadi Rp135.075 per kg, harga daging ayam ras turun signifikan 3,16% menjadi Rp34.523 per kg, dan telur ayam ras turun 2,1% menjadi Rp28.942 per kg.

    Kemudian, harga gula konsumsi terpantau turun 1,48% menjadi Rp18.105 per kg dan garam konsumsi turun 4,87% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp11.126 per kg.

    Berbagai jenis minyak goreng juga tercatat turun pagi ini. Di tingkat konsumen, harga minyak goreng kemasan turun 2,58% menjadi Rp20.369 per liter, minyak goreng curah turun 1,03% menjadi Rp17.250 per liter, dan minyakita turun 1,62% menjadi Rp17.202 per liter.

    Lalu, harga tepung terigu curah turun 3,2% menjadi Rp9.474 per kg dan harga tepung terigu kemasan turun 2,94% menjadi Rp12.643 per kg.

    Berbagai jenis ikan juga terpantau bergerak turun dibandingkan hari sebelumnya. Harga ikan kembung turun 0,82% menjadi Rp41.228 per kg, ikan tongkol turun signifikan 3,71% menjadi Rp33.195 per kg, dan ikan bandeng turun 4,04% menjadi Rp33.316 per kg.

    Terakhir, harga daging kerbau beku impor turun signifikan 3,72% menjadi Rp101.390 per kg dan daging kerbau segar lokal tercatat turun 1,88% menjadi Rp138.824 per kg. 

  • Prabowo, Trump, dan Tarif Resiprokal 19%

    Prabowo, Trump, dan Tarif Resiprokal 19%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan hu­­­bungan dagang Indonesia–Ame­­­rika Serikat kem­­­­­­­­bali menjadi so­­­rot­­­an setelah k­e­­­se­­­­­pakatan tarif terbaru an­­­tara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diumumkan.

    Pertumbuhan hu­­­bungan dagang Indonesia–Ame­­­rika Serikat kem­­­­­­­­bali menjadi so­­­rot­­­an setelah k­e­­­se­­­­­pakatan tarif terbaru an­­­tara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diumumkan.

    Kesepakatan ini mengingatkan saya pada tulisan Prabowo sebelum menjabat presiden. Kala itu, dia mengulas The Art of War karya Sun Tzu panglima legendaris Tiongkok. “Takeaway terbesar saya dari buku ini adalah berbagai alternatif yang diberikan Sun Tzu untuk pertempuran langsung,” tulis Prabowo. Dia juga menyoroti pentingnya strategi untuk tunduk sementara kepada musuh yang lebih kuat sebuah pemikiran yang kontras dengan pendekatan frontal dan emosional.

    Tarif perdagangan RI–AS yang baru saja disepakati sekilas tampak berat sebelah dan menguntungkan AS. Namun, strategi tunduk sementara bisa jadi merupakan taktik Prabowo untuk meredam tekanan sambil menyusun langkah berikutnya. AS tetap menjadi mitra dagang besar Indonesia, dan berkonflik secara terbuka hanya akan memperparah kerugian, terutama di sektor ekspor.

    Pada April 2025 Trump menetapkan tarif masuk untuk produk dari 180 negara. Indonesia termasuk yang terdampak, dengan tarif awal sebesar 32%. Kebijakan ini disampaikan sebagai bagian dari kampanye Make America Great Again untuk melindungi industri AS. Namun, Trump juga membuka ruang negosiasi bagi mitra-mitra tertentu.

    Berbeda dengan negara lain yang mengecam keras kebijakan ini, Prabowo memilih pendekatan tenang. Alih-alih melawan frontal atau mengalihkan ekspor secara drastis ke negara lain, dia memilih berdiplomasi. Pasar alternatif memang diperlukan, tetapi pengalihannya tak bisa instan. Volume ekspor ke AS terlalu besar untuk digantikan dalam hitungan bulan. Mengikuti tarif baru pun berisiko, sebab produk RI menjadi kurang kompetitif di pasar AS. Situasi ini ibarat buah simalakama.

    Langkah terbaik adalah membuka kanal negosiasi sambil menjajaki pasar non-tradisional. Bergabungnya RI dengan BRICS membuka peluang ekspor ke negara-negara besar seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia. Namun semua itu membutuhkan waktu dan fondasi diplomatik yang kuat. Di sinilah kelihaian Prabowo diuji.

    Baru-baru ini, Indonesia juga menandatangani kesepakatan penting dengan Uni Eropa. Setelah bertahun-tahun negosiasi yang stagnan, Prabowo berhasil mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Salah satu capaian penting dari kesepakatan ini adalah tarif 0% untuk beberapa produk unggulan ekspor Indonesia ke Eropa. Ini terobosan besar yang menunjukkan kemampuan Prabowo dalam membangun kepercayaan dan memanfaatkan momentum global.

    Di sisi lain, pendekatan Indonesia terhadap negara-negara Afrika juga semakin intens. Prabowo menyadari potensi besar kawasan ini sebagai pasar masa depan. Sebagai penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia memiliki landasan sejarah yang kuat untuk memperkuat kerja sama Selatan–Selatan. Dalam hal ini, Prabowo konsisten dengan pernyataannya: “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

    Meski sempat muncul dugaan bahwa Trump marah karena Indonesia bergabung dengan BRICS, Prabowo tetap tenang dan setia pada aliansi tersebut. Hasilnya, tarif ekspor Indonesia ke AS berhasil diturunkan dari 32% menjadi 19%. Di sisi lain, ekspor AS ke Indonesia tetap 0%, dan Trump menyebut AS memiliki akses penuh ke pasar Indonesia. Banyak pihak menilai hal ini sebagai bentuk ketimpangan. Bahkan, ada yang menyebutnya mencederai harga diri Indonesia.

    Namun, melihat konteks sejarah, ketegangan ini bukan hal baru. Pada 2020, di masa kepresidenan Trump sebelumnya, Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang oleh USTR, yang otomatis menghilangkan hak tarif preferensial. AS menilai Indonesia telah lama menikmati surplus perdagangan terhadap AS. Dalam 10 tahun terakhir saja, surplus Indonesia terhadap AS selalu signifikan—dari US$8,65 miliar pada 2015 hingga US$14,34 miliar pada 2024.

    Dengan pendekatan realis, Prabowo menyadari posisi tawar itu. Dia memilih jalan tengah—menghindari konflik terbuka, tetapi tetap menjaga kepentingan nasional. Dalam negosiasi, Indonesia sepakat membeli komoditas AS seperti energi senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Sebagai imbalannya, tarif diturunkan ke level yang masih kompetitif.

    Sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke AS, ikut diselamatkan. Meski tarif 19% masih mengganggu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara ASEAN lain yang dikenai tarif 20%. Ini penting untuk mencegah potensi PHK massal.

    Dampak dari kesepakatan ini juga terasa di daerah, terutama terkait impor produk pertanian dari AS. Produk seperti gandum dan kedelai memang penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun jagung bisa menjadi masalah. Apalagi produksi jagung nasional tahun 2024 mengalami surplus. Provinsi seperti Gorontalo, yang produksinya mencapai 617.000 ton dengan konsumsi hanya sekitar 5.460 ton, menjual ke banyak provinsi untuk kebutuhan pakan ternak. Jika jagung impor dari AS membanjiri pasar dengan harga lebih murah, produsen lokal bisa terpukul.

    Untuk itu, penting agar pemerintah mengatur rincian impor secara selektif. Jika AS menargetkan ekspor pertanian senilai US$4,5 miliar, maka tidak harus seluruhnya dalam bentuk jagung. Produk lain bisa diprioritaskan untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

    Di sisi ekspor daerah, tarif 19% ke AS memang tantangan, tetapi juga peluang. Dalam logika Trump maupun Sun Tzu, selalu ada celah dalam tekanan. Bagi wira­usaha yang jeli, pasar tetap terbuka. Prabowo dan timnya telah membuka jalan lewat negosiasi yang cerdas dan terukur. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa manfaat diplomasi ini bisa dirasakan sampai ke petani dan pelaku usaha di daerah.

  • Catat, Syarat KopDes Merah Putih untuk Cairkan Pinjaman Himbara

    Catat, Syarat KopDes Merah Putih untuk Cairkan Pinjaman Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih harus mengajukan rencana bisnis untuk mendapatkan kucuran pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pengajuan rencana bisnis alias proposal itu menjadi salah satu mitigasi risiko gagal bayar KopDes kepada Himbara.

    “Setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ketika dia ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan atau permodalan dari Himbara, nanti itu basisnya adalah pengajuan proposal atau rencana bisnis yang dibuat oleh KopDes kepada Himbara,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.

    Nantinya, setiap rencana bisnis dari KopDes/Kel Merah Putih akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Himbara untuk memastikan kelayakan usaha.

    “Jadi bukan main minta [pembiayaan] langsung kasih saja, nggak ada verifikasinya, nggak begitu. Semua diverifikasi,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga terus mengawasi perjalanan usaha KopDes/Kel Merah Putih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti praktik kecurangan (fraud).

    Panel menjelaskan pengawasan KopDes/Kel Merah Putih juga harus melibatkan partisipasi warga desa. Menurutnya, semakin banyak warga desa yang terlibat, maka semakin besar pula rasa kepemilikan koperasi.

    “Ketika ada rasa kepemilikan, maka secara langsung dia pasti akan mengawasi jalannya operasionalisasi usaha koperasi tersebut. Nah, itulah fungsi sosial kontrol akan terjadi berjalan,” terangnya.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himbara pada 22 Juli.

    “Mulai 22 Juli, KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Dia menjelaskan, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Merujuk data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum yang mayoritas berasal dari provinsi Jawa Barat.

    Secara terperinci, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Kemudian, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Adapun, jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada sebanyak 83.762 desa dan kelurahan di Tanah Air.

    Rencananya, momen peluncuran KopDes/Kel Merah Putih ini akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.

    KopDes/Kel Merah Putih juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) 2026, yang tertuang melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026.

  • Sederet Perbedaan Kopdes Merah Putih dan BUMDes

    Sederet Perbedaan Kopdes Merah Putih dan BUMDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lantas apa perbedaan Kopdes/Kel Merah Putih dengan BUMDes?

    Merujuk dashboard Kopdes/Kel Merah Putih di situs merahputih.kop.id, per 19 Juli 2025 pukul 17.10 WIB, terdapat 81.147 desa/kelurahan yang telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    Data dashboard tersebut juga menunjukkan sebanyak 83.685 desa/kelurahan telah tersosialisasi. Untuk diketahui, total desa/kelurahan di Indonesia adalah sebanyak 83.762. Ini artinya sudah 99,91% desa/kelurahan tersosialisasi program ini.

    Sebelumnya, data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sebanyak 80.068 telah disahkan dan berbadan hukum.

    Perinciannya, sebanyak 71.397 unit Kopdes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Kemudian, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi Kopdes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit Kopdes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Ke depan, jumlah Kopdes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yakni ada sebanyak 83.762 desa dan kelurahan di Tanah Air.

    Perbedaan Kopdes dan BUMDes

    Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tertuang di Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11/2021).

    Dalam beleid itu dijelaskan, BUMDes didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

    Adapun, usaha yang dijalankan BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

    BUMDes ini terdiri atas BUMDes dan BUMDes bersama yang memiliki lima tujuan, sebagaimana tercantum pada Pasal 3.

    Pertama, melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.

    Kedua, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa. Ketiga, Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.

    Keempat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Serta kelima, tujuan dari BUMDes/BUMDes bersama ini adalah untuk mengembangkan ekosistem digital di desa.

    Sementara itu, dasar hukum Kopdes/Kel Merah Putih didasarkan pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang telah diubah beberapa kali), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan menteri terkait.

    Selain itu, regulasi Kopdes/Kel Merah Putih juga tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

    Kemudian, jenis usaha dari Kopdes/Kel Merah Putih terdiri atas outlet gerai sembako, apotek desa/kelurahan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, cold storage, logistik, dan usaha lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa pemerintah merancang hubungan antara BUMDes dan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling melengkapi.

    “Ke depan, BUMDes akan tetap fokus pada pengelolaan usaha berbasis aset dan potensi desa. Sementara Kopdes akan berperan memperkuat distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi masyarakat desa,” kata Budi Arie kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

    Budi Arie menyampaikan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih disiapkan untuk menyediakan infrastruktur logistik seperti gudang, cold storage, dan armada distribusi agar produk BUMDes tersimpan dan terdistribusi secara optimal.

    Di sisi lain, lanjut dia, Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi saluran penjualan langsung kepada masyarakat, seperti melalui gerai sembako, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

    “Dengan pembagian peran ini, BUMDes dan Kopdes/Kel Merah Putih tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi dua pilar yang saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Angin Segar Industri Tekstil RI Tadah Berkah Akses Pasar Eropa-AS

    Angin Segar Industri Tekstil RI Tadah Berkah Akses Pasar Eropa-AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengaku lega dengan keberhasilan negosiasi Indonesia-AS hingga menurunkan tarif bea masuk 19% ke pasar Amerika dari sebelumnya 32%. Terlebih, sinyal kemudahan akses dagang ke Eropa juga terbuka.

    Tak hanya penurunan tarif AS, Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan mitra dagang melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan rampung September 2025.

    Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan keberhasilan ini mencerminkan efektivitas diplomasi ekonomi Indonesia yang bersifat strategis dan menjaga kepentingan nasional.

    “Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terutama terbantu dengan adanya penurunan tarif ini karena penurunan tarif ini akan memperkuat akses pasar dan meningkatkan competitiveness produk TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat,” ujar Jemmy, dikutip Sabtu (19/7/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Amerika Serikat adalah mitra dagang strategis untuk ekspor produk TPT selama bertahun-tahun.

    Adapun, pangsa pasar ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki buatan Indonesia ke AS masing-masing sebesar 40,6% dan 34,2% pada 2024. Artinya, nyaris setengah dari ekspor TPT dan sepertiga ekspor alas kaki bergantung pada permintaan AS.

    Pihaknya berharap agar Pemerintah RI secara aktif memfasilitasi penguatan arus perdagangan bilateral Indonesia – Amerika Serikat secara timbal balik. 

    Hal ini mencakup penguatan misi dagang, dukungan logistik, promosi dagang terintegrasi, serta penguatan daya saing melalui insentif fiskal dan non-fiskal.

    “Kami berharap tindak lanjut kebijakan ini mendorong kebijakan lanjutan yaitu termasuk harmonisasi regulasi teknis dan fasilitasi perdagangan agar industri padat karya dapat memanfaatkan peluang ekspor secara optimal,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, Jemmy menekankan pentingnya perlindungan pasar domestik dari membanjirnya produk jadi yang masuk ke Indonesia demi penguatan kapasitas industri manufaktur dalam negeri.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk mendorong peningkatan utilisasi industri nasional, memperkuat rantai pasok dalam negeri, serta menciptakan multiplier effect serapan tenaga kerja dan investasi masif di sektor TPT.

    Lebih lanjut, pelaku usaha telah bersiap meningkatkan produksi untuk ekspor hingga 60% setelah IEU-CEPA rampung. 

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkap Eropa memiliki potensi besar, meskipun tidak langsung dapat menggantikan pangsa pasar Amerika Serikat yang berpotensi berkurang imbas tarif Trump. 

    Ketua Umum APSyFI Redma G. Wirawasta mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengekspor tekstil hingga 30% dan seiring waktu untuk penyesuaian certificate of origin (COO) dalam 2 tahun bisa naik di atas 50% setelah IEU-CEPA berlaku.

    “Secara keseluruhan bisa naik 60% [ekspor TPT],” kata Redma kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025). 

    Redma menerangkan bahwa aturan COO sangat penting untuk dipertimbangkan khususnya agar tarif ekspor ke Eropa dikenakan 0%. Syaratnya bahan baku yang digunakan pada produk yang diekspor berasal dari Indonesia atau Uni Eropa itu sendiri. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk hulu tekstil (HS 50-54) ke wilayah Eropa Barat mencapai US$24,6 juta pada 2024 dengan volume 8,17 kg, sementara ke Eropa Utara mencapai US$986,080 dengan volume 365,691 kg.

    Di sisi lain, ekspor produk serupa ke Eropa Selatan mencapai US$24,6 juta dengan volume 8,4 juta kg pada 2024, sedangkan ekspor ke Eropa Timur mencapai US$6,5 juta dengan volume 5 juta kg pada tahun lalu. 

    “Tapi ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespon permasalahan terkait integrasi karena aturan COO dan tren industri hijau terkait concern zero carbon emission sesuai Paris Agreement,” jelasnya. 

  • Cucu Konglomerat Sinar Mas Beli Bungalow Rp317,5 Miliar di Singapura, Siapa Dia?

    Cucu Konglomerat Sinar Mas Beli Bungalow Rp317,5 Miliar di Singapura, Siapa Dia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Cucu mendiang miliarder Indonesia Eka Tjipta Widjaja tercatat membeli salah satu bungalow termahal di Singapura seharga 25 juta dolar Singapura.

    Dilansir Bloomberg, Mimi Yuliana Maeloa membeli rumah seluas hampir 767 meter persegi di Chatsworth Avenue, menurut laporan properti akhir Juni. Rumah tersebut terletak di dekat kawasan perbelanjaan utama Orchard Road di Singapura.

    Maeloa, warga negara Singapura, adalah putri Sukmawati Widjaja, yang juga dikenal sebagai Oei Siu Hoa. Sukmawati Widjaja adalah salah satu anak mendiang taipan Eka Tjipta Widjaja, yang membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar dengan berbagai bisnis mulai dari kertas dan pulp hingga jasa keuangan sebelum kematiannya pada 2019.

    Mengutip LinkedIn, Maeloa merupakan lulusan University of California, dan sebelumnya bekerja di berbagai bank investasi termasuk Goldman Sachs, dan telah menjadi direktur sejak 2010 di Top Global, salah satu perusahaan properti yang dikelola oleh klannya. 

    Dia juga merupakan direktur sebuah kantor keluarga yang terdaftar pada 2022, yang dikenal sebagai SW Global Management.

    Bungalow tersebut dijual oleh Raymond Phee, yang merupakan CEO sebuah distributor lokal peralatan listrik dan alat tulis, di antara berbagai peran lainnya, menurut dokumen properti dan perusahaan.

    Rumah ini terletak di kawasan yang disebut sebagai Good Class Bungalow. Hanya ada sekitar 2.800 properti seperti ini, sehingga sangat diminati oleh orang-orang super kaya. 

    Warga asing menghadapi kendala besar untuk mendapatkannya, termasuk perlunya persetujuan pemerintah.

    Beberapa rumah bisa mencapai harga yang sangat tinggi. Sebuah rumah mewah di Tanglin Hill terjual seharga 93,9 juta dolar Singapura awal tahun ini kepada seorang pewaris bankir Malaysia.

    Harga tersebut memecahkan rekor baru, yaitu dari 6.197 dolar per kaki persegi, lebih dari dua kali lipat harga properti di Chatsworth.

  • Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

    Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) optimistis produk alas kaki Indonesia bakal makin kompetitif di pasar Amerika Serikat (AS), menyusul penurunan tarif impor menjadi 19% dari sebelumnya 32% oleh Presiden Donald Trump.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan kebijakan ini memberi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing yang juga dibebani oleh tarif perdagangan oleh AS, seperti Vietnam (20%), Kamboja (36%), Malaysia (25%), Thailand (36%), Laos (40%), serta Korea Selatan dan Jepang (25%).

    “Pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih, di mana pihak buyer akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Billie menjelaskan bahwa industri alas kaki merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 960.000 pekerja langsung dan 1,3 juta pekerja tidak langsung, khususnya di Pulau Jawa.

    Ia menekankan bahwa keberlangsungan industri alas kaki sangat dipengaruhi faktor internal dan eksternal, salah satunya tarif perdagangan internasional. Menurutnya, tarif resiprokal dari Presiden Trump ini bisa berdampak positif terhadap kinerja ekspor.

    Tercatat, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$2,3 miliar. Aprisindo berharap angka ini akan mengalami peningkatan signifikan seiring relaksasi tarif tersebut.

    “Peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19% bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki yang berdampak menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

    Namun, Billie menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural dan deregulasi lintas sektor agar manfaat penurunan tarif bisa optimal.

    “Maka penting bagi Aprisindo mendorong pemerintah untuk terus melindungi dan memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di dalam negeri,” tuturnya.

    Aprisindo mengusulkan beberapa kebijakan deregulasi, seperti perampingan aturan administrasi dan teknis, kemudahan izin seperti AMDAL dan SNI, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, proses ekspor-impor yang lancar, serta penetapan UMK berbasis inflasi dengan regulasi yang stabil.

    Di sisi lain, Billie juga mengapresiasi langkah negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS.

    “Negosiasi ini bukan hasil yang instan, namun menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan industri padat karya berorientasi ekspor,” pungkasnya.

  • Usai KopDes Merah Putih, Pemerintah Siapkan Koperasi Sekunder

    Usai KopDes Merah Putih, Pemerintah Siapkan Koperasi Sekunder

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membentuk koperasi sekunder pasca pembentukan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pihaknya akan menyiapkan proses konsolidasi KopDes/Kel Merah Putih ke depan. Dalam hal ini, Kemenkop akan mendorong pembentukan koperasi sekunder di level kabupaten di Indonesia.

    “Jadi nanti ke depan setelah berjalan, 80.000 koperasi [KopDes/Kel Merah Putih] ini akan kita dorong pembentukan sekunder-sekunder koperasi di kabupatennya,” kata Panel saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.

    Panel menjelaskan, KopDes/Kel Merah Putih membutuhkan penghubung (hub) di level kabupaten untuk menjalankan usahanya.

    “Karena nggak mungkin ini mereka jalan sendiri-sendiri. Harus ada hub-nya di level kabupaten. Nah, konsep semacam itu juga secara paralel kita siapkan,” ujarnya.

    Sebab, dia menjelaskan bahwa status 80.000 KopDes/Kel Merah Putih merupakan koperasi primer, sehingga membutuhkan koperasi sekunder.

    “Jadi, KopDes/Kel ini kan dia primer statusnya di masing-masing desa. Nanti harus ada koperasi sekunder di level kabupaten, semacam hub-nya,” ungkapnya

    Dengan begitu, ke depan, Kemenkop akan mendorong agar operasional usaha KopDes berjalan efektif dan efisien, sehingga diperlukan koperasi sekunder di level kabupaten.

    “Kami akan dorong nanti ke depan untuk efektif dan efisiensi daripada operasional usaha KopDes itu harus ada [koperasi] sekunder di level kabupaten. Nanti konsepnya juga kita kasih tahu kok,” terangnya.

    Berdasarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum. 

    Perinciannya, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Di sisi lain, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, serta bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.