Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

    PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (“Dart Energy”) berkolaborasi dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batubara atau Coalbed Methane (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.

    PGN dan Dart Energy menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dimana Dart Energy akan memasok CBM kepada PGN pada Rabu, (17/12/2025). Inisiatif ini akan menambah alternatif sumber pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas yang sebelumnya belum optimal.

    “Pemerintah memberikan apresiasi PGN serta Dart Energy atas tercapainya PJBG ini. Pemerintah mendukung penuh dan mengupayakan Tanjung Enim menjadi Proyek Strategis Nasional. Semoga melalui PJBG ini penyaluran gas dari Tanjung Enim secara tepat waktu untuk memenuhi industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan menjadi best practice pemanfaatan CBM yang berkontribusi nyata pada kedaulatan energi,” ujar Firdaus Wajdi selaku Sub Koordinator Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Ditjen Migas.

    SKK Migas mengapresiasi bahwa PJBG ini merupakan capaian yang sangat penting, bukan sekedar pemanfaatan gas bumi, tetapi juga CBM. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meliputi Ditjen Migas, SKK Migas, KKKS, PGN, dan NU Energy. Dukungan dan upaya dari PGN turut mewujudkan pemanfaatan CBM yang akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang tersedia, baik melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline.

    “Melalui kerja sama ini, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan WK GMB Tanjung Enim. Dengan pengalaman dan kapabilitas PGN dalam mengelola infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat menjembatani sumber gas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan,” ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama saat mewakili PGN dalam penandatanganan PJBG.

    “CBM menjadi new chapter dalam pemanfaatan energi di Indonesia. Kerjasama ini akan mendukung tiga hal, pertama adalah pemanfaatan clean energy yang sejalan dengan upaya pemerintah di masa transisi energi menuju NZE 2060. Kedua, CBM yang dimanfaatkan dalam kerja sama ini diproduksi dari sumber domestik sehingga signifikan dalam optimalisasi energi dalam negeri. Ketiga adalah unlock resource CBM yang berpeluang untuk mendorong Indonesia memiliki new resource dalam pemenuhan supply – demand energi nasional,” ujar CEO NuEnergy Gas Lim Beng Hong. NuEnergy Gas merupakan perusahaan induk (holding company) dari Dart Energy.

    Lim Beng Hong menambahkan bahwa mereka melihat kerjasama ini lebih dari jual beli gas tetapi strategic partnership dan siap untuk kerjasama yang lebih lanjut ke depannya.

    PGN juga berharap bahwa kolaborasi antara PGN dan Dart Energy dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peluang kerja sama lainnya yang saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kemitraan jangka panjang, PGN optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.

    PGN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif pada agenda ketahanan energi dan transisi energi Indonesia secara bertahap maupun berkelanjutan.

  • Warner Bros Imbau Pemegang Saham Pilih Netflix Abaikan Paramount

    Warner Bros Imbau Pemegang Saham Pilih Netflix Abaikan Paramount

    Bisnis.com, JAKARTA — Warner Bros. Discovery Inc., induk usaha HBO dan CNN, menyarankan para pemegang sahamnya untuk menolak tawaran pengambilalihan paksa (hostile takeover) dari Paramount Skydance Corp. dan tetap mendukung kesepakatan awal dengan raksasa streaming Netflix Inc.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (18/1/2025), dewan direksi Warner Bros. mengungkapkan sejumlah keberatan atas proposal Paramount, termasuk ketidakpastian pendanaan dan risiko bahwa Paramount dapat membatalkan kesepakatan sewaktu-waktu. 

    Paramount menawarkan harga US$30 per saham secara tunai untuk seluruh perusahaan, termasuk jaringan kabelnya. 

    Sebaliknya, dalam kesepakatan dengan Netflix, pemegang saham Warner Bros. akan menerima US$27,75 per saham dalam bentuk tunai dan saham Netflix, serta saham di perusahaan baru yang akan menampung bisnis jaringan kabel Warner Bros.

    Menanggapi surat dewan Warner Bros. kepada pemegang saham pada Rabu, Paramount menegaskan kembali komitmennya untuk mengakuisisi Warner Bros. dengan harga US$30 per saham.

    “Proposal kami dengan jelas menawarkan nilai dan kepastian yang lebih unggul bagi pemegang saham Warner Bros., jalur penyelesaian yang jelas, serta tidak meninggalkan mereka dengan bisnis linear yang kecil dan sarat utang,” ujar CEO Paramount David Ellison dalam pernyataannya.

    Dia mengklaim mendapat respons positif dari pemegang saham Warner Bros. yang memahami manfaat tawaran tersebut.

    Paramount, yang dikendalikan miliarder pendiri perusahaan teknologi Oracle, Larry Ellison dan putranya David, kini bersaing dengan Netflix untuk mengakuisisi Warner Bros., sekaligus HBO yang merupakan aset unggulan industri televisi.

    Manajemen Paramount dan Netflix sama-sama berargumen bahwa merekalah pemilik terbaik untuk memaksimalkan perpustakaan konten Warner Bros. demi memperkuat bisnis streaming.

    Dalam surat kepada pemegang saham dan dokumen pengajuan regulator setebal 94 halaman, dewan Warner Bros. menyoroti berbagai risiko dalam tawaran Paramount, termasuk kegagalan keluarga Ellison dalam memberikan jaminan pendanaan ekuitas senilai US$40,7 miliar secara memadai. 

    Dewan direksi juga menyebut ekuitas tersebut didukung oleh trust yang dapat dicabut dengan struktur tidak jelas dan tidak transparan. Dokumen yang diserahkan Paramount dinilai memiliki celah, kelemahan, dan keterbatasan yang menempatkan pemegang saham dan perusahaan dalam risiko.

    Dewan juga menuduh Paramount telah secara konsisten menyesatkan pemegang saham dengan mengklaim bahwa proposalnya memiliki dukungan pendanaan penuh dari keluarga Ellison.

    Menurut dewan, jika kesepakatan Paramount terealisasi, perusahaan gabungan akan menanggung beban utang hampir tujuh kali lipat dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA).

    Struktur permodalan tersebut dinilai berisiko tinggi dan rentan terhadap perubahan kecil sekalipun dalam kinerja bisnis Paramount maupun Warner Bros. sebelum transaksi rampung.

    Tawaran terbaru Paramount mencakup komitmen pendanaan utang senilai US$54 miliar dari Bank of America Corp., Citigroup Inc., dan Apollo, serta rencana penghimpunan ekuitas US$41 miliar. Sebelumnya dilaporkan, pendanaan ekuitas tersebut mencakup US$11,8 miliar dari keluarga Ellison, US$24 miliar dari tiga dana kekayaan negara Timur Tengah, serta tambahan pembiayaan dari RedBird Capital Partners.

    Affinity Partners, perusahaan investasi milik menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, dikabarkan mundur dari proses tersebut pada Selasa.

    Selain itu, proposal Paramount mengharuskan Warner Bros. membayar biaya pembatalan (breakup fee) sebesar US$2,8 miliar kepada Netflix.

    “Tawaran Paramount tetap lebih rendah dibandingkan merger dengan Netflix,” tulis Warner Bros.

    Dewan direksi secara bulat merekomendasikan kesepakatan Netflix, menegaskan bahwa syarat-syarat merger tersebut lebih unggul, sementara proposal Paramount dinilai tidak memberikan nilai yang memadai serta mengandung risiko dan biaya signifikan.

    Netflix juga mengirimkan surat kepada pemegang saham Warner Bros. pada Rabu pagi, menegaskan keunggulan tawarannya dan mendorong persetujuan kesepakatan.

    “Dewan Warner Bros. Discovery menegaskan bahwa perjanjian merger dengan Netflix lebih unggul dan akuisisi kami merupakan kepentingan terbaik bagi pemegang saham,” tulis Co-CEO Netflix Ted Sarandos.

    Analis Forrester Mike Proulx menilai penolakan formal Warner Bros. terhadap tawaran Paramount tidak mengubah situasi secara signifikan.

    “Keputusan akhir tetap berada di tangan pemegang saham Warner Bros. dan pemungutan suara masih berbulan-bulan lagi. Yang jelas, pendanaan Timur Tengah dalam tawaran Paramount memicu semakin banyak tanda tanya,” ujarnya.

    Bukan Tawaran Pertama Netflix

    David Ellison sebelumnya telah beberapa kali mengajukan tawaran untuk mengakuisisi Warner Bros., pertama kali dalam pertemuan dengan CEO Warner Bros., David Zaslav pada 14 September, menurut dokumen regulator. 

    Dewan menolak tawaran tersebut, namun upaya lanjutan Ellison—termasuk dua proposal tambahan—memicu minat dari Netflix, Comcast Corp., dan pihak lain.

    Minat dari para calon pembeli mendorong dewan Warner Bros. melakukan tinjauan strategis dan bernegosiasi secara tertutup dengan sejumlah pihak. Netflix, Comcast, dan Paramount muncul sebagai kandidat paling serius.

    Meski Ellison mengkritik proses lelang dan menuduh Warner Bros. memihak Netflix, pihak Warner Bros. menggambarkan pendekatan keluarga Ellison sebagai agresif dan tidak terorganisasi, termasuk pengajuan tawaran melewati tenggat waktu dan kegagalan menjawab sejumlah kekhawatiran dewan.

    Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Zaslav memberi tahu dewan bahwa keluarga Ellison mengindikasikan dirinya akan menerima paket kompensasi senilai ratusan juta dolar jika transaksi Paramount–Warner Bros. terealisasi. Zaslav menyatakan telah menegaskan kepada Ellison bahwa pembahasan semacam itu tidak pantas dilakukan pada saat itu.

    Dengan memasukkan asumsi utang, tawaran Paramount menilai Warner Bros. sebesar US$108,4 miliar. Adapun proposal Netflix menilai aset yang diincarnya sekitar US$82,7 miliar, dengan pemegang saham Warner Bros. juga akan menerima saham dari perusahaan jaringan kabel hasil pemisahan.

    Kedua proposal tersebut memicu kekhawatiran di Hollywood terkait dampak konsolidasi lanjutan, serta menuai kritik lintas spektrum politik. Dewan Warner Bros. menyebut Paramount menargetkan penghematan biaya US$9 miliar dari merger Skydance dan akuisisi Warner Bros., target yang dinilai ambisius dan berpotensi melemahkan industri hiburan.

  • Bursa Saham AS Wall Street Lesu di Tengah Kecemasan soal Investasi AI

    Bursa Saham AS Wall Street Lesu di Tengah Kecemasan soal Investasi AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Rabu (17/12/2025) waktu setempat akibat kekhawatiran yang belum mereda terkait perdagangan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membebani saham-saham teknologi.

    Melansir Reuters pada Kamis (18/12/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 183,16 poin atau 0,38% ke level 47.931,10. Sementara itu, indeks S&P 500 merosot 66,14 poin atau 0,97% menjadi 6.734,40, dan Nasdaq Composite anjlok 331,85 poin atau 1,44% ke posisi 22.779,61.

    Sebanyak enam dari 11 subsektor utama dalam indeks S&P 500 tercatat melemah, dengan sektor teknologi mencatatkan penurunan terbesar sebesar 1,9%.

    Saham Oracle jatuh hampir 5% setelah laporan menyebutkan mitra pusat data terbesar perusahaan cloud tersebut, Blue Owl Capital, tidak akan mendukung kesepakatan senilai US$10 miliar untuk fasilitas berikutnya.

    Di sisi lain, saham Amazon.com naik 0,3% setelah perusahaan mengungkapkan tengah menjajaki rencana investasi sekitar US$10 miliar di OpenAI, pengembang ChatGPT.

    Kekhawatiran bahwa sektor teknologi secara luas akan menambah beban utang untuk mendanai pengembangan AI turut menekan minat risiko investor dalam beberapa waktu terakhir.

    “Terlihat adanya kecemasan yang terus menguat terkait perdagangan AI. Pendorong utamanya adalah besarnya belanja modal dan sifat sirkular dari sebagian pengeluaran tersebut, dengan OpenAI berada di pusatnya,” ujar Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird Private Wealth Management.

    Menurutnya, pertanyaan utama menjelang tahun baru adalah mengenai keberlanjutan belanja besar tersebut serta tingkat imbal hasil investasinya.

    Saham Nvidia, yang kerap dijadikan barometer sektor AI, turun 3,4%, sementara produsen chip Broadcom merosot 5,5%. Pelemahan tersebut menyeret indeks saham semikonduktor secara luas turun 3,3%.

    Di tengah tekanan pasar, saham sektor energi justru menguat seiring kenaikan harga minyak dunia, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan keluar-masuk Venezuela. Saham ConocoPhillips dan Occidental Petroleum masing-masing naik lebih dari 3%.

    Sentimen pasar sedikit terbantu oleh pernyataan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller, yang dikenal berpandangan dovish dalam kebijakan moneter. Dia menilai bank sentral AS masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga di tengah pasar tenaga kerja yang mulai melunak.

    Pelaku pasar selanjutnya akan mencermati rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat dari Departemen Perdagangan yang dijadwalkan pada Kamis waktu setempat.

  • KPPOD Soroti Nasib Desentralisasi Fiskal di Era Prabowo

    KPPOD Soroti Nasib Desentralisasi Fiskal di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Deaerah (KPPOD) menilai mandatory spending untuk program pemerintah pusat semakin meluas bahkan di dalam penyusunan APBD 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan desentralisasi fiskal.

    Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menyoroti kelemahan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) atau local taxing power. 

    Pada waktu yang sama, alokasi belanja wajib atau mandatory spending oleh pemerintah pusat semakin meluas baik dari implementasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) serta peraturan turunannya. 

    “Misalnya kalau melihat Permendagri soal pedoman penyusunan APBD 2026, mandatory spending terutama untuk mendukung program-program pemerintah pusat nampak sekali di sana,” ujar Herman dikutip dari siaran daring di YouTube KPPOD, Rabu (17/12/2025). 

    Kemudian, Herman turut menyoroti soal mismanagement pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan polemik besarnya simpanan pemda di perbankan yang dinilai sebenarnya adalah isu struktural setiap tahun.

    Adapun sejak 2025, terang Herman, semakin terkikisnya kemampuan pemda terlihat dari penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

    Inpres terkait dengan efisiensi APBN dan APBD itu turut menyasar anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun ini yang dipotong senilai Rp50,59 triliun dari pagu anggaran Rp919 triliun. 

    Pemangkasan ini pun berlanjut pada APBN 2026 ketika TKD turun hingga sekitar 24% dari pagu 2025 ke hanya Rp693 triliun. Herman menggarisbawahi utamanya pemangkasan secara signifikan atas dana bagi hasil (DBH).  

    Padahal, lanjutnya, DBH bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal pusat dan daerah. Ini pun dinilai tidak sesuai dengan UU HKPD dan bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah. 

    “Karena kapasitas fiskal itu dihitung berdasarkan penjumlahan PAD dengan dana bagi hasil,” terang Herman.

    Untuk itu, Herman menilai pemangkasan TKD justru inkonsisten dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2024 tentang RPJMN yang merupakan terjemahan dari visi misi Presiden Prabowo Subianto yakni Asta Cita. Salah satunya yakni tentang komitmen pemerintah untuk penguatan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah. 

    “Pemangkasan ini sudah tidak sejalan dengan semangat Asta Cita,” pungkasnya. 

    Alasan Efisiensi 

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran. 

    Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    “Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih,” ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. 

    Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.  Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. 

    Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD. 

    “Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua,” paparnya.

  • Transaksi QRIS 2 Kali Lipat dari Target, Ekonomi RI Cerah?

    Transaksi QRIS 2 Kali Lipat dari Target, Ekonomi RI Cerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan ekonomi digital sepanjang 2025 tumbuh kuat sebagaimana tercermin dari akselerasi transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh dua kali lipat dari target. 

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa sampai dengan November 2025, transaksi pembayaran digital mencakup mobile banking, QRIS serta internet banking tercatat sebanyak 4,6 miliar transaksi atau tumbuh 40% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    “Dari jumlah tersebut, mobile banking mendominasi 2,79 miliar transaksi, QRIS 1,68 miliar transaksi. Jadi, ini sekali lagi mencerminkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital masyarakat dan UMKM,” terang Filianingsih pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember 2025, Rabu (17/12/2025). 

    Menurut Filianingsih, kinerja transaksi pembayaran digital itu menunjukkan mode pembayaran itu menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi. Dia memperkirakan prospeknya pada 2026 masih akan tetap positif untuk konsumsi, transportasi dan layanan publik. 

    Perempuan yang sebelumnya menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran itu menyebut, bank sentral memperkirakan transaksi pembayaran digital 2026 bisa tumbuh mencapai 29,79% (YoY). 

    Khusus QRIS, Filianingsih mencatat bahwa penggunaannya tumbuh secara akseleratif. Sampai dengan 2025 ini, penggunanya sudah mencapai 59 juta atau melampaui target tahun ini 58 juta. 

    Jumlah merchant yang menggunakan QRIS juga bertambah menjadi 42 juta, atau melebihi target 40 juta. Merchant atau pedagang yang menggunakan teknologi terobosan BI itu pun didominasi oleh UMKM alias 90%. Sementara itu, transaksinya bahkan dua kali lipat melampaui target. 

    “Transaksinya 13,66 miliar transaksi dari target 6,5 miliar transaksi,” ungkapnya. 

    Pada 2026, BI menargetkan perluasan QRIS dengan tema hari kemerdekaan yakni 17-8-45. Artinya, bank sentral menargetkan transaksi QRIS meningkat ke 17 miliar, perluasan QRIS ke 8 negara, 45 juta merchant, dan 60 juta pengguna. 

  • Wanti-wanti Pengusaha Soal Finalisasi Kesepakatan RI-AS untuk Tarif Impor

    Wanti-wanti Pengusaha Soal Finalisasi Kesepakatan RI-AS untuk Tarif Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha tengah menunggu hasil kesepakatan final dalam perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal. Tantangan terbesar kini adalah untuk memastikan produk minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) bisa bebas dari tarif impor 19%. 

    Tim negosiator nantinya dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang rencananya terbang ke Negara Paman Sam itu, Kamis (18/12/2025). Salah satu agendanya adalah pertemuan bilateral dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. 

    Salah satu fokusnya nanti adalah untuk memastikan minyak kelapa sawit dikecualikan dari tarif impor 19%. Sebab, tidak seperti kakao dan lain-lain, produk pertanian asli Indonesia itu belum bersifat final untuk dikecualikan sebelum selesainya kesepakatan dagang kedua negara. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut pelaku usaha tentu menginginkan agar tarif ekspor ke AS bisa serendah mungkin. Tidak hanya sawit, namun juga pada sebanyak mungkin komoditas ekspor Indonesia. 

    “Namun, realitanya dalam perundingan mungkin ada banyak berbagai trade off yang diperlukan. Jadi idealnya, kita bisa memperoleh pengecualian dari tarif resiprokal dan bahkan tarif 0% pada top 10-top 20 komoditas ekspor Indonesia ke AS,” terang Shinta kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025). 

    Shinta menggarisbawahi produk-produk yang memiliki nilai perdagangan tinggi antara Indonesia dan AS. Contohnya, produk garmen Indonesia yang diproduksi dengan kapas (cotton) dari AS. 

    “Atau memiliki local value content yang memadai di Indonesia sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai produk ekspor circumvention atau transhipment dari China seperti yang dikhawatirkan AS,” lanjut CEO Sintesa Group itu.

    Langkah Ofensif Negara

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap agar proses finalisasi kesepakatan dagang dengan AS bukan sekadar langkah simbolis dan normatif, melainkan menghasilkan pengecualian yang konkret, tertulis jelas dan berkepastian hukum secara jangka panjang. 

    Khusus untuk sawit, Anggawira menyebut produk itu bukan sekadar komoditas dagang, tetapi tulang punggung ekspor, lapangan kerja, dan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia. 

    Dia mewanti-wanti, apabila sawit masih dikenakan tarif tinggi atau hanya diperlakukan sebagai isu negosiasi lanjutan tanpa kepastian, maka daya saing Indonesia akan tergerus, sementara itu negara pesaing justru mendapatkan ruang lebih besar.

    Untuk itu, Anggawira menyebut pengusaha berharap pemerintah bersikap lebih ofensif, bukan defensif, dalam isu sawit. Harapannya, pemerintah memosisikan sawit sebagai produk unggulan nasional yang layak mendapat perlakuan khusus, bukan sekadar dimasukkan sebagai ‘agenda pembahasan berikutnya’ dalam perjanjian bilateral.

    “Lebih luas, dunia usaha berharap pengecualian tarif tidak hanya menyasar komoditas mentah, tetapi juga produk bernilai tambah dan hilirisasi, seperti produk turunan sawit, produk manufaktur berbasis sumber daya lokal, serta industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja,” terang Anggawira kepada Bisnis. 

    Menurut Anggawira, tarif 19% yang diterapkan secara merata tanpa pengecualian bisa memengaruhi agenda hilirisasi pemerintah. Dia turut mengingatkan bahwa negosiasi tarif harus dibaca sebagai strategi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar kompromi dagang jangka pendek. 

    “Tanpa pengecualian yang jelas, dunia usaha akan menghadapi tekanan biaya, penurunan volume ekspor, serta risiko relokasi industri ke negara dengan akses pasar yang lebih kompetitif,” terangnya. 

  • Industri Pulp & Kertas Putar Otak Hadapi Tuntutan Transformasi Hijau

    Industri Pulp & Kertas Putar Otak Hadapi Tuntutan Transformasi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri pulp dan kertas nasional menghadapi tantangan kompleks seiring meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, dekarbonisasi, dan transparansi rantai pasok.

    Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pasar global kini tak hanya menilai kapasitas produksi, tetapi juga kinerja lingkungan dan komitmen industri terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

    “Keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kewajiban kepatuhan, ekspektasi rantai pasok global, sekaligus keunggulan kompetitif,” kata Liana dalam keterangan resminya, Rabu (17/12/2025). 

    Meski dihadang tantangan global, industri pulp dan kertas tetap mencatat kinerja ekonomi yang solid. Pada 2025, sektor ini berkontribusi sebesar 3,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas. 

    Dari sisi ketenagakerjaan, industri pulp dan kertas menyerap lebih dari 288 ribu tenaga kerja langsung serta sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung pada 2024. 

    Hingga pertengahan 2025, Indonesia juga masih tercatat sebagai salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia dengan kapasitas yang terus berkembang.

    “Transformasi menuju industri hijau harus menjadi prioritas bersama agar industri pulp dan kertas Indonesia tetap relevan dan berdaya saing,” ujarnya. 

    Industri pulp dan kertas dinilai mesti adaptif dan mencari solusi tantangan global berupa tekanan penurunan emisi, perubahan preferensi konsumen internasional, serta standar keberlanjutan yang makin ketat. 

    Kondisi ini mendorong APKI dan anggotanya membahas strategi penguatan efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, dan percepatan adopsi teknologi rendah karbon.

    Hal tersebut menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) 2025 bertema “Beyond Growth: Transforming Indonesia’s Pulp and Paper Industry Towards a Sustainable Future”.

    Dari perspektif global, Senior Product Manager Fastmarkets, Sampsa Veijalainen, menyebut bahwa pasar internasional semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan. Investor dan pembeli global kini menempatkan intensitas emisi dan transparansi rantai pasok sebagai faktor utama dalam keputusan bisnis.

    “Secara global, permintaan untuk produk kertas dan karton akan terus tumbuh, terutama di negara-negara di Asia. Salah satu aspek penting adalah dekarbonisasi. Industri pulp dan kertas telah berkontribusi sekitar 15,55% dari total emisi sektor industri. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengurangi jejak karbon menjadi sangat krusial,” tutur Sampsa.

    Selain tekanan pasar, tantangan lain datang dari kebutuhan pembiayaan untuk transformasi hijau. Keterbatasan akses pendanaan dan besarnya investasi awal sebagai hambatan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan, insentif fiskal, serta skema pembiayaan hijau yang lebih kompetitif.

    Untuk itu, pengusaha berkomitmen untuk melakukan transformasi menuju industri pulp dan kertas yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar sektor ini tetap bertahan, berdaya saing, dan relevan di pasar internasional.

    Dalam hal ini, pemerintah menilai tantangan global tersebut perlu dijawab dengan kebijakan yang mendorong transformasi industri secara bertahap dan terukur.

    Dirjen Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mendukung industri pulp dan kertas menuju industri hijau dan rendah emisi, sejalan dengan target Net Zero Emission sektor industri dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

    “Industri yang berkelanjutan bukan hanya untuk menjawab tuntutan global, tetapi juga untuk memastikan daya saing jangka panjang industri nasional. Pemerintah telah mendorong roadmap dekarbonisasi yang realistis, terukur, dan didukung kebijakan serta insentif yang kondusif,” pungkasnya. 

  • Serapan Rendah, Purbaya Terima Pengembalian Anggaran dari K/L Rp4,5 Triliun

    Serapan Rendah, Purbaya Terima Pengembalian Anggaran dari K/L Rp4,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa pengembalian anggaran dari kementerian dan lembaga yang tidak terserap meningkat menjadi Rp4,5 triliun.

    Dia bahkan menyebut angka itu kemungkinan akan bertambah menjelang tutup buku APBN 2025.

    “Tambah lagi sedikit mungkin,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Purbaya mengakui realisasi belanja K/L lambat. Dia menyebut setiap tahunnya pun pemerintah hanya bisa merealisasikan belanja 95% dari pagu anggaran yang telah disiapkan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun masih enggan mengungkap kementerian atau lembaga mana yang lambat membelanjakan anggarannya. Apalagi, pembukuan masih berjalan terus jelang tutup buku akhir tahun ini. 

    “Audit finalnya kami lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 kan, mungkin ada penyerapan penyerapan baru,” lanjutnya.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera merilis data terbaru realisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN sampai dengan akhir November 2025. Sampai dengan akhir bulan sebelumnya, baik belanja dan penerimaan baru terealisasi sekitar 73% dari outlook. 

    APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 membukukan penerimaan negara keseluruhan Rp2.113,3 triliun atau 73,7% dari outlook laporan semester (lapsem) I/2025 Rp2.865,5 triliun. Khususnya pajak, yang menyumbang sebagian besar penerimaan baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun. 

    Sementara itu, realisasi belanja juga baru mencapai 73,5%. Anggaran pemerintah pusat maupun daerah atau transfer ke daerah (TKD) baru terserap Rp2.593 triliun, dari outlook Rp3.527,5 triliun.

    Secara rinci, belanja pemerintah pusat secara total sudah terserap Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Belanja pusat itu meliputi kementerian/lembaga (K/L) Rp961,2 triliun, dan non-K/L Rp918,4 triliun. 

    Adapun TKD telah terealisasi Rp713,4 triliun atau 82,6% dari outlook Rp864,1 triliun. 

    Sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, realisasi belanja pemerintah pusat baru 66,2% atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan pada periode akhir Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2024. Pada akhir Oktober 2024 saja, belanja pemerintah saat itu sudah terealisasi 76,9%.  

    Sementara itu, anggaran program prioritas pemerintah baru dibelanjakan Rp611,7 triliun atau 65,8% dari pagu Rp929 triliun.  

  • Airlangga Terbang ke AS Besok, Lobi Trump Agar Sawit Tak Dikenakan Tarif 19%

    Airlangga Terbang ke AS Besok, Lobi Trump Agar Sawit Tak Dikenakan Tarif 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%. 

    Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II. 

    Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara. 

    Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. 

    “Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS,” terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale. 

    Sebelumnya, pada Selasa (16/12/2025), Airlangga menyebut penentuan apabila minyak kelapa sawit akan bisa dikecualikan dari tarif 19% baru bisa diketahui setelah pertemuan bilateral dengan pemerintah AS. Pihak pemerintahan yang akan ditemui di sana adalah Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer. 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar crude palm oil (CPO) bisa mendapatkan tarif 0%. 

    “Salah satunya [yang dibahas di AS] sawit, karena Malaysia sudah dapat [tarif 0%]. Itu masuk dalam perjanjian bilateral. Executive order-nya kalau kakao, coklat dan lain sudah, tetapi khusus kelapa sawit itu [didahului] bilateral,” papar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Di luar sawit dan produk pertanian, Airlangga memastikan bahwa nantinya produk-produk itu akan dikenakan tarif 19% sebagaimana yang sudah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. 

    “[Tekstil, alas kaki] itu kan kemarin sudah 19%. Enggak ada [perubahan],” terangnya. 

  • KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

    Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

    Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

    “Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

    Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

    Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri. 

    Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

    “Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B. 

    “Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

    Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.