Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mengungkap lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi driver ojol yang bakal digelar besok Senin, 21 Juli 2025. 

    Aksi yang dinamakan Aksi 217 Korban Aplikator itu rencananya akan berlangsung di depan Istana Presiden dan beberapa titik di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan dari para pengemudi transportasi online terhadap tidak adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah atas permasalahan yang telah disampaikan sejak dua bulan terakhir.

    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga lima tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” kata Igun dalam keterangan resmi pada Minggu (20/7/2025). 

    Berikut 5 tuntutan ojol pada Aksi 217 Korban Aplikator:

        1.    Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU

        2.    Driver 90% Aplikator 10% HARGA MATI

        3.    Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan

        4.    Audit Investigatif Aplikator

        5.    Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, Pengkotak-Kotakan dll. SEMUA DRIVER REGULER KEMBALI,”_ kata Igun.

    Igun menjelaskan, aksi tersebut rencananya melibatkan sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform, mencakup ojek online roda dua (R2), taksi online roda empat (R4), serta kurir daring. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan demo besar dan offbid massal besok dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, aksi yang akan dilakukan besok berpotensi lebih besar dari sebelumnya dan mengundang berbagai elemen masyarakat yang terdampak oleh ketidakpastian aturan transportasi daring.

    Dia menyebut kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bersatu pada Aksi 217. 

    Igun juga menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang dinilai tidak sigap dan membiarkan isu ini berlarut hingga menyasar Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkret dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada l Mei 2025 lalu,” katanya.

    Lebih lanjut, Igun menyampaikan bahwa aksi 21 Juli besok bukan yang terakhir. Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah, aksi lanjutan akan terus bergulir.

    “Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” tutup Igun.

  • Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih Dinilai Hanya Temporer, Mengapa?

    Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih Dinilai Hanya Temporer, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies atau Celios menyebut bahwa pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur besok, Senin (21/7/2025), memang dapat mengerek ekonomi. Namun, hanya pada tahun pertama saja. 

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menilai penciptaan produk domestik bruto (PDB) positif hanya terjadi di tahun pertama pelaksanaan program Koperasi Merah Putih karena ada tambahan modal sebesar Rp 141,62 triliun yang disalurkan oleh Perbankan. 

    Sementara pada tahun-tahun berikutnya, Nailul melihat akan terjadinya penurunan PDB akibat opportunity cost dan risiko pembiayaan yang berpotensi terjadi. 

    “Kontraksi yang cukup tajam dan berkelanjutan dimulai dari penurunan Rp24,01 triliun di tahun kedua hingga mencapai minus Rp59,76 triliun di tahun keenam,” ujarnya dalam Laporan Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih, dikutip pada Minggu (20/7/2025). 

    Nailul memandang, kondisi itu menunjukkan efek positif program hanya terjadi di awal dan bersifat temporer. “Tidak ada aspek keberlanjutan program yang ditandai dengan risiko yang semakin membesar,” lanjutnya. 

    Lebih jauh lagi, akibat PDB yang diperkirakan menurun setelah tahun pertama, penyerapan tenaga kerja juga akan mengalami penurunan serupa. 

    Dia melanjutkan, memang pada tahun pertama program ini tampaknya menciptakan efek positif dengan tambahan lapangan kerja sebesar 621.800 jiwa, akibat aktivitas awal seperti pembentukan kelembagaan, pembangunan fasilitas, dan rekrutmen. 

    Kendati begitu, mulai tahun kedua hingga tahun keenam, terjadi tren penurunan penyerapan tenaga kerja secara konsisten dan tajam, mencapai 497.790 jiwa pada tahun keenam. 

    Bahkan, menurut Nailul, fenomena ini mengindikasikan bahwa program Koperasi Merah Putih tidak mampu mempertahankan atau memperluas penciptaan lapangan kerja dalam jangka menengah—panjang.  

    Turunnya kapasitas serapan tenaga kerja bisa mencerminkan gagalnya model bisnis koperasi dalam menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan.“Alih-alih menjadi solusi pengangguran, program ini justru menciptakan distorsi pasar tenaga kerja,” ujarnya. 

    Bagi perbankan, menurutnya juga berpotensi dirugikan dengan adanya opportunity cost selama masa pengembalian dana. Di mana program Koperasi Merah Putih dapat menyebabkan perbankan tidak dapat membiayai sektor yang lebih produktif dan dana desa tidak digunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Sementara, kedua kebijakan tersebut dapat menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. 

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Kopdes Merah Putih pada Senin (21/7/2025)—usai diundur dari rencana awal pada 19 Juli 2025. Menjelang peluncuran Kopdes Merah Putih, setidaknya sudah ada sekitar 80.048 unit yang sudah berbadan hukum per 20 Juli 2025.

  • BSU Kemnaker Rp600.000 Belum Cair? Berikut Alasan & Cara Ceknya

    BSU Kemnaker Rp600.000 Belum Cair? Berikut Alasan & Cara Ceknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 3 tahun 2025 sejak 3 Juli 2025. Meski demikian, sejumlah calon penerima manfaat masih banyak menyampaikan laporan bahwa pencairan bantuan tersebut belum kunjung terealisasi.

    Sejalan dengan hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar masyarakat yang telah memenuhi syarat tidak khawatir. Pasalnya, saat ini proses pencairan masih berlangsung secara bertahap.

    “Jadi, tidak semua penerima akan menerima bantuan secara bersamaan,” tulis @kemnaker dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (20/7/2025).

    Kemnaker lantas meminta masyarakat yang telah memenuhi syarat penerima BSU untuk bersabar. Masyarakat juga diminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id.

    Meski demikian, BSU yang tak kunjung cair juga bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

    Berikut alasan BSU belum cair:

    – Masih proses verifikasi Dan validasi data

    – Masih menunggu antrian penyaluran via PT Pos Indonesia

    – Masalah pada rekening bank

    – Kendal sinkrnisasai data BPJS Ketenagakerjaan

    – Kendal tennis pada Website Kemnaker

    – Sudah pernah menerima Bantuan Sosial (Bansos) PKH atau BPNT di tahun yang sama

    – Perusahaan tidak input data karyawan ke SIPP

    – Karyawan Outsourcing Tidak Didaftarkan BPJS

    Adapun, berikut beberapa Langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila belum kunjung menerima BSU Rp600.000 Tahap 3 tahun 2025.

    Cek Status Secara Berkala BSU:

    Lakukan pengecekan Secara berkala, apabila Anda mendapati notifikasi berekening bermasalah maka terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya melakukan pembaruan secara mandiri melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan Langkah berikut:

    Kunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, lalu isi data diri Anda.

    Ketika status penerima muncul, Anda akan menemukan tombol untuk memperbarui rekening.

    Pastikan Anda memasukkan data rekening Himbara yang baru dan masih aktif.

    Cara kedua adalah dengan meminta bantuan HRD perusahaan. Mereka dapat membantu Anda memperbarui data rekening melalui sistem SIPP BP Jamsostek.

  • Prabowo Hadiri Peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten Besok 21 Juli

    Prabowo Hadiri Peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten Besok 21 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih pada Senin (21/7/2025).

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menyampaikan, peluncuran dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    “Insya Allah [Presiden], hadir. Dihadiri oleh Pak Presiden,” kata Panel kepada Bisnis, Minggu (20/7/2025).

    Selain dihadiri oleh Kepala Negara, Panel menyebut bahwa peluncuran akan dihadiri oleh sejumlah Menteri yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Kopdes Merah Putih.

    Diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    “Yang diluar Satgas juga banyak yang hadir, kayak Menhan [Sjafrie Sjamsoeddin],” ungkapnya. 

    Panel juga mengatakan, peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih turut dihadiri oleh Kepala Daerah dari 38 provinsi melalui telekonferensi.

    Adapun, menjelang peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih, Panel mengungkap setidaknya sudah ada sekitar 80.048 unit yang sudah berbadan hukum per 20 Juli 2025.

    Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).

    “Yang berbadan hukum sudah 80.048 [unit],” ujarnya.

    Menkop Budi Arie sebelumnya mengungkap, persiapan peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih telah mendekati 100%. Dia mengatakan, seluruh daerah di Indonesia mengikuti acara peluncuran ini melalui daring di 80.000 lebih Kopdes/Kel Merah Putih di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

    Data terkini, Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah terbentuk 81.140 unit di seluruh Indonesia, sedangkan yang telah berbadan hukum 80.048 unit.

    “Artinya, Kopdes/Kel Merah Putih sudah siap beroperasi,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

    Dia menuturkan, Kemenkop akan melakukan penguatan sistem dan digitalisasi, serta mengupayakan adanya manajer-manajer koperasi untuk membina menjadi inkubator startup. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan Kopdes/Kel Merah Putih berbasis partisipasi masyarakat.

  • Pakar Sebut Praktik Oplos Beras Bukan Pelanggaran, Asalkan…

    Pakar Sebut Praktik Oplos Beras Bukan Pelanggaran, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) angkat bicara mengenai maraknya pemberitaan terkait temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap praktik oplos beras yang diduga dilakukan oleh sejumlah produsen beras nasional.

    Pengamat Pertanian dari AEPI Khudori menyampaikan, aktivitas oplos-mengoplos sebetulnya merupakan aktivitas normal di industri perberasan.

    “Hanya saja, kata ‘oplos’ sudah kadung bercitra negatif dan buruk. Padahal, oplos itu sama dengan mencampur,” kata Khudori dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

    Khudori menuturkan, aktivitas mencampur tidak hanya terjadi pada beras, tapi juga komoditas lain seperti kopi dan teh. Dia mencontohkan, barista harus meracik campuran kopi untuk mendapatkan rasa, aroma, dan sensasi tertentu. Hal serupa juga terjadi pada teh.

    Di industri perberasan, Khudori menuturkan bahwa gabah yang diolah di penggilingan akan menghasilkan beras utuh atau butir kepala, beras pecah atau butir pecah, dan menir, juga dedak/bekatul (rice bran), dan sekam.

    Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No.2/2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, kelas mutu beras dibagi jadi beras premium, beras medium, beras submedium, dan beras pecah. Mutu beras ditentukan atas dasar kriteria keamanan, kandungan gizi, organoleptik, fisik, dan komposisi.

    Beras yang diedarkan harus bebas hama, bebas bau apak, asam, dan bau asing lain serta memenuhi syarat keamanan. Syarat kelas mutu premium antara lain derajat sosoh minimal 95%, maksimal kadar air, butir patah, dan butir menir masing-masing 14%, 15%, dan 0,5%.

    Untuk membuat beras premium, penggilingan atau pedagang harus mencampur maksimal butir patah 15% dan maksimal butir menir 0,5%. Hal serupa dilakukan tatkala hendak memproduksi beras medium.

    “Oplos ini bukan pelanggaran,” ujarnya.

    Khudori juga memastikan, ketika penggilingan membeli gabah petani dari hamparan sawah dapat dipastikan varietas padinya tidak sama. Artinya, sejak di hulu sebetulnya bahan baku beras telah teroplos.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa aktivitas mencampur beberapa jenis beras dimaksudkan untuk memperbaiki rasa dan tekstur sesuai preferensi konsumen. Beras pera harus dicampur dengan yang pulen manakala menyasar konsumen yang suka pulen.

    Namun, kegiatan oplos yang dilarang adalah untuk menipu. Dia mengatakan, tindakan penipuan itu misalnya mencampur 70% beras Cianjur dengan 30% beras Ciherang yang kemudian diklaim 100% beras Cianjur dan dijual dengan harga beras Cianjur, yang memang lebih mahal ketimbang Ciherang.

    Contoh praktik dengan tujuan menipu lainnya yakni misalnya mencampur beras dengan bahan tidak lazim atau sudah rusak kemudian dipoles ulang agar tampak bagus kembali, padahal mutunya sudah menurun. Bisa juga mencampur dengan pengawet berbahaya. 

    “Ini semua bisa dikenai delik penipuan,” tegasnya.

    Menurutnya, masyarakat awam perlu mengetahui secara utuh ihwal oplos-mengoplos beras mengingat ada sisi-sisi teknis yang tidak dipahami oleh publik.

    Apalagi, memaknai oplos secara negatif telah menimbulkan keresahan, terutama masyarakat konsumen. Dalam hal ini, produsen beras lantas menjadi sasaran. 

    Untuk itu, Khudori mengharapkan agar regulator mengedukasi publik untuk memulihkan kepercayaan. Bersamaan dengan itu, regulator perlu melakukan sosialisasi kepada stakeholders perberasan, termasuk Undang-undang Perlindungan Konsumen agar semua pihak mendapat informasi yang lebih baik dan dapat bertindak sesuai hak dan kewajibannya.

    Dia juga mengusulkan agar pemerintah tidak menarik-narik Satuan Tugas (Satgas) pangan untuk menjadi polisi ekonomi. Menurutnya, pendekatan ini telah menempatkan pelaku usaha sebagai ‘musuh negara’ yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian usaha.

    Alih-alih melibatkan Satgas Pangan, Khudori menilai sebaiknya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Ditjen PKTN Kemendag) yang berada di depan.

    “Kalau ditjen ini menemukan tindak kecurangan, barulah diserahkan ke penegak hukum,” pungkasnya. 

  • Viral Isu Pekerja Migran Indonesia Diblacklist Jepang, Ini Syarat Kerja di Negeri Sakura

    Viral Isu Pekerja Migran Indonesia Diblacklist Jepang, Ini Syarat Kerja di Negeri Sakura

    Bisnis.com, JAKARTA – Berdasarkan data KBRI Jepang, yang mengutip data Kantor Imigrasi Jepang per Desember 2024, jumlah WNI di Jepang mencapai 199.824 orang, meningkat lebih dari 15% dalam enam bulan terakhir.

    Jumlah tersebut sekitar 5% dari total warga asing dan 0,16% dari total penduduk Jepang.

    Mayoritas WNI di Jepang merupakan pekerja di berbagai sektor, disertai sekitar 7.000 pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai institusi di seluruh wilayah Jepang.

    KBRI Tokyo mengimbau WNI di Jepang diimbau untuk terus bekerja, belajar, dan berkarya dengan baik sesuai bidang masing-masing; menjaga kerukunan antar-sesama; membina hubungan yang baik dengan masyarakat Jepang; serta aktif memperkenalkan budaya Indonesia. Dalam setiap aktivitas, WNI diharapkan tetap menjunjung tinggi norma, etika, budaya, serta menaati hukum yang berlaku di Jepang.

    Saat ini pekerja migran di Jepang tengah menjadi sorotan dengan berembusnya isu pemerintah Jepang akan memblacklist pekerja dari Indonesia, karena berbagai kejadian yang terjadi.

    Meski demikian, KBRI Tokyo telah membantah kabar tersebut dan mengatakan sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang untuk melarang pekerja migran Indonesia.

    Meski demikian, Jepang membentuk badan administratif yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran warga negara atas lonjakan pesat jumlah warga negara asing dalam beberapa tahun terakhir, seiring munculnya kebijakan terkait penduduk non-Jepang sebagai isu utama dalam pemilihan umum nasional hari Minggu.

    Badan ini akan berfungsi sebagai “menara kendali” lintas lembaga untuk merespons isu-isu seperti kejahatan dan pariwisata berlebihan yang melibatkan warga negara asing, ungkap pemerintah.

    Lantas bagaimana cara kerja di Jepang bagi WNI

    Dilansir dari https://www.id.emb-japan.go.jp/, untuk mendapatkan status izin tinggal “Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1”, seseorang harus lulus Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) atau Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) level N4 yang diselenggarakan di Jepang dan negara lain.

    Syarat ini tidak diperlukan untuk Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 2.

    Untuk bidang industri “Perawatan”, orang tersebut juga harus lulus Ujian Evaluasi Bahasa Jepang untuk Perawatan Lansia.

    Untuk mendapatkan status izin tinggal “Pekerja Berketerampilan Spesifik”, seseorang harus lulus Ujian Keterampilan untuk setiap bidang industri tertentu yang diselenggarakan di Jepang dan negara lain.

    Berikut alur pendaftaran kerja di Jepang

  • Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 21 Juli, Bakal Offbid Massal!

    Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 21 Juli, Bakal Offbid Massal!

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mengungkap ribuan pengemudi transportasi online dari berbagai platform akan kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 21 Juli 2025. 

    Aksi yang dinamakan “Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal (Offbid Massal) Aksi 217” ini akan melibatkan sekitar 50.000 pengemudi ojek online roda dua (ojol), pengemudi mobil daring (R4), hingga kurir online.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan para driver ojolterhadap pemerintah yang dinilai tidak kunjung menindaklanjuti tuntutan mereka sejak aksi damai pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.

    “Aksi 217 akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontraproduktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%,” kata Igun dalam keterangan resmi pada Minggu (20/7/2025). 

    Igun mengimbau para pengguna layanan ojek online, taksi online, serta jasa kurir untuk menyesuaikan rencana aktivitas pada hari aksi, karena sebagian besar pengemudi akan melakukan mogok massal.

    Dia menjelaskan aksi tersebut dilakukan karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah maupun aplikator terkait lima tuntutan utama yang selama ini mereka nilai diabaikan. 

    Berikut lima tuntutan driver Ojol:

    1. Pemerintah diminta segera menghadirkan regulasi dalam bentuk Undang-Undang atau Perppu tentang Transportasi Online. 

    2. Pembagian hasil yang lebih adil, yakni 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator

    3. Penetapan regulasi tarif pengantaran barang dan makanan oleh pemerintah

    4. Dilakukannya audit investigatif terhadap aplikator. 

    5. Penghapusan sistem-sistem yang disebut merugikan pengemudi, seperti sistem aceng, slot, hub, multi order, membership, serta pengkotak-kotakan.

    Igun juga mendesak agar seluruh pengemudi dikembalikan sebagai driver reguler. Dia juga mempertanyakan posisi pemerintah yang menurutnya belum menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

    Aksi ini tak hanya melibatkan pengemudi online, tetapi juga sejumlah elemen masyarakat lain yang merasa terdampak oleh kondisi transportasi daring saat ini, seperti pekerja, buruh, mahasiswa, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah, Igun memastikan aksi serupa akan terus berlanjut secara nasional hingga akhir tahun.

    “Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” kata Igun.

  • Ekonom Sebut Orang Indonesia ‘Rojali’, Tabungan Seret hingga Pilih-Pilih Belanja

    Ekonom Sebut Orang Indonesia ‘Rojali’, Tabungan Seret hingga Pilih-Pilih Belanja

    Bisnis.com, MANGGARAI BARAT — Lemahnya konsumsi masyarakat membuat fenomena rojali melekat di banyak warga RI.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkap bahwa rojali merupakan akronim dari ‘rombongan jarang beli’, istilah yang merujuk kepada orang-orang yang mendatangi pusat perbelanjaan atau toko hanya untuk melihat-lihat tetapi tidak berbelanja.

    Menurut David, fenomena itu banyak terlihat di pusat perbelanjaan atau mal. Lemahnya daya beli membuat mereka mengunjungi pusat perbelanjaan hanya untuk berjalan-jalan dan tidak membeli apa-apa, jika berbelanja pun nilanya cenderung tidak terlalu besar.

    Fenomena itu tidak muncul dari ruang hampa. David menilai bahwa lemahnya konsumsi kelas menengah, yang berkontribusi sekitar 70% terhadap total konsumsi RI, berdampak terhadap perekonomian secara luas.

    David juga mengungkap bahwa big data BCA menunjukkan adanya tren penurunan belanja masyarakat hingga kuartal II/2025, membenarkan banyaknya warga RI yang menjadi ‘rojali’.

    “Mal kelihatan ramai, tetap banyak mereka hanya makan saja, mencari diskon, atau cafe yang ada diskon. Ditambah lagi, saat ini sudah ada e-commerce,” ujar David dalam Editors Briefing Bank Indonesia yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/7/2025).

    Dia juga menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini cenderung berhati-hati untuk berbelanja, terutama barang-barang mahal. Mereka lebih memilih menjaga asetnya di instrumen investasi untuk berjaga-jaga, sembari mengerem konsumsi.

    Instrumen investasi seperti deposito, giro, saham, obligasi, dan emas menjadi laris di kalangan ‘rojali’. Bahkan, beberapa waktu warga sempat berbondong-bondong membeli emas saat harga sedang tinggi-tingginya, didorong kekhawatiran harga akan terus naik maupun untuk alasan lindung nilai.

    David juga mengungkap bahwa sejumlah pedagang barang mewah yang berbincang dengannya menyatakan bahwa kondisi saat ini mirip dengan krisis moneter 1998, ketika terjadi pelemahan daya beli masyarakat.

    “Saya bertemu dengan supplier produk luxurious, mereka merasakan [pelemahan konsumsi masyarakat]. Beberapa pemegang merek [menyatakan] ‘ini kok mirip-mirip saat krisis, agak melemah,” ujar David.

    Namun demikian, David meyakini bahwa tingkat konsumsi masyarakat akan membaik pada paruh kedua 2025 dan ‘rojali’ akan berkurang. Penyebabnya bisa datang dari faktor eksternal maupun domestik.

    Menurutnya, ketidakpastian karena tarif Trump sudah sangat berkurang karena banyak negara sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, termasuk Indonesia yang mendapatkan tarif 19%.

    Sejauh ini, Indonesia mendapatkan tarif impor terendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Hal itu memberikan peluang bagi para pengusaha Tanah Air untuk mengambil peluang ekspor ke AS, karena tarif yang bersaing dengan negara-negara lain—termasuk Vietnam yang tarifnya beda tipis dengan RI, yakni 20%.

    “Selisih kecil juga buat pengusaha itu matters. Tekstil, alas kaki, dan furniture ada peluang. Kesempatan untuk memperbesar ekspor ke pasar AS, karena untuk pasar AS kita selalu surplus dengan AS, dan ini peluang untuk menaikkan pangsa pasar kita di sana,” ujar David.

  • Alert! Gempa Dahsyat M 7,4 Guncang Rusia, Muncul Peringatan Tsunami

    Alert! Gempa Dahsyat M 7,4 Guncang Rusia, Muncul Peringatan Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan bencana alam tsunami dirilis setelah terjadi tiga gempa bumi secara beruntun di lepas pantai Pasifik Rusia dengan skala magnitudo 6,5, M6,7, dan M7,4. 

    Dikutip dari AlJazeera, Minggu (20/7/2025) menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) tiga gempa bumi dahsyat terjadi di daerah yang sama di pesisir pantai Petropavlovsk-Kamchatsky dalam rentang waktu 32 menit.

    Laporan Reuters menyebutkan Pusat Tsunami Nasional AS telah memberikan peringatan tsunami dikeluarkan untuk Rusia dan sejauh negara bagian Hawaii di Amerika Serikat. 

    Dua getaran tercatat pada magnitudo 6,7 dan satu pada magnitudo 7,4. Kurang dari 30 menit sebelum itu, gempa berkekuatan 5.0 juga dilaporkan di area yang sama, kata monitor USGS.

    Monitor GFZ Jerman juga mengkonfirmasi bahwa setidaknya satu gempa berkekuatan 6,7 tercatat di timur Wilayah Kamchatka pada hari Minggu. GFZ kemudian memperbaruinya menjadi magnitudo 7.4.

    Untuk diketahui, menurut situs web kota setempat, Kota Petropavlovsk-Kamchatsky memiliki populasi lebih dari 163.152 orang. 

    Kota ini terletak di Wilayah Kamchatka yang menghadap ke Pasifik, timur laut Jepang dan barat negara bagian Alaska AS.

    Potensi Dampak ke Indonesia

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. 

    “Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia dihimbau agar tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut,” ujar Daryono. 

    Hasil analisis parameter update dari BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M6,7; M7,4; dan M6,7 Episenter gempabumi pertama terletak pada koordinat 52,99° LU; 160,57° BT pada kedalaman 15 km. 

    Episenter gempabumi kedua terletak pada koordinat 52,90° LU; 160,75° BT pada kedalaman 20 km. Episenter gempabumi ketiga terletak pada koordinat 52,85° LU; 160,85° BT pada kedalaman 9 km.

    Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi ini merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas  subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka (Kurile-Kamchatka Trench). Gempabumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

  • Mentan Amran: Pemerintah Terus Berupaya Menstabilkan Harga Beras

    Mentan Amran: Pemerintah Terus Berupaya Menstabilkan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meyakini, harga beras dapat turun dalam waktu 1—2 pekan ke depan seiring dengan disalurkannya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Amran menyebut bahwa pemerintah telah mengalokasikan 1,3 juta ton beras untuk program SPHP yang akan digelontorkan secara bertahap hingga akhir 2025.

    “Ada beras, kami siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin 1—2 minggu ke depan harga beras sudah turun,” kata Amran dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

    Menurut Amran, pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga beras nasional. Sebelumnya, ujarnya, pemerintah telah mengungkap dugaan kasus pengoplosan beras yang tidak sesuai dengan kualitas dan harga. 

    Kasus ini telah ditindak dan berdampak pada penurunan harga beras oleh perusahaan maupun produsen. Amran mengungkap, perusahaan produsen dalam surat yang diterimanya, telah menyampaikan bahwa harga beras premium turun Rp1.000 per kg.

    “Kami minta seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melewati HET [harga eceran tertinggi] dan mutunya bilamana premium harus premium, medium mutunya harus medium. Kita memulai yang baru,” tuturnya.

    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan penegak hukum. Amran menuturkan, dari total 212 merek beras yang diproses, penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 merek beras.

    Kemudian secara maraton, kemungkinan sebanyak 40—50 merek beras akan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, dia mengimbau pengusaha maupun produsen beras untuk menjalankan usahanya tanpa merugikan masyarakat.

    Amran menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pengusaha maupun produsen yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus jaga ketenangan. Kita harus jaga pangan negara kita di saat pangan negara lain kesulitan,” tuturnya.

    Menyitir data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (20/7/2025), pukul 09.05 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen turun 1,48% menjadi Rp15.857 per kg.

    Kendati bergerak turun, harga beras premium pagi ini di atas HET yang dipatok pemerintah yakni di kisaran Rp14.900 per kg—Rp15.800 per kg.

    Sama halnya dengan beras medium. Tercatat harga komoditas ini turun signifikan 2,64% menjadi Rp14.000 per kg. Namun, harga komoditas ini di atas HET yang dipatok pemerintah untuk beras medium yakni di kisaran Rp12.500 per kg—Rp13.500 per kg.