Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Zulhas Sebut 14 Perusahaan Sudah Diperiksa Terkait Kasus Beras Oplosan

    Zulhas Sebut 14 Perusahaan Sudah Diperiksa Terkait Kasus Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap, setidaknya sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus dugaan beras premium oplosan.

    Hal tersebut diungkapkan Zulhas, sapaannya, usai menggelar rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    “Banyak, sudah ada 14 perusahaan,” ungkap Zulhas.

    Menindaklanjuti temuan ini, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas produsen beras yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pemerintah juga telah mendesak produsen yang diduga mengoplos beras, untuk segera menurunkan harga sesuai dengan kualitas yang diproduksi.

    “Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus jenis beras premium dan medium. Nantinya, beras yang beredar di konsumen hanya ada dua jenis yakni beras umum dan beras khusus.

    Seiring adanya rencana tersebut, pemerintah akan merombak sejumlah peraturan terkait perberasan, seperti dari sisi harga, mutu, hingga kualitas yang nantinya dapat dijual di konsumen.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengharapkan perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi udah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET).

    Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Bobby Lantik Direksi dan Komisaris Dua BUMD, Minta Rencana Dorong PAD

    Bobby Lantik Direksi dan Komisaris Dua BUMD, Minta Rencana Dorong PAD

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengangkat dan menetapkan direksi dan dewan komisaris dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dan PT Dirga Surya.

    Pelantikan tersebut berlangsung di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (24/7/2025).

    Para pejabat yang dilantik adalah Direktur Utama PT PPSU Ferry Indra, Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Dewan Komisaris PT PPSU Muhammad Syarif Lubis, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, dan Anggota Komisaris PT Dirga Surya Lokot Ridwan Batubara.

    Dalam arahannya, Bobby Nasution meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera membuat rencana strategis bisnis, yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dengan latar belakang para direksi yang luar biasa, Bobby pun yakin, mereka bisa menjadikan BUMD sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

    “Kenapa pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan? Presiden sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai 8%, Sumut yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, minimal pertumbuhan ekonominya 6,5% sampai 7%, agar bisa mencapai pertumbuhan 8% pertumbuhan ekonomi nasional tadi,” ucapnya.

    Bobby mengatakan, banyak faktor pembentuk angka pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya investasi yang harus tercapai agar target pertumbuhan ekonomi 6,5% sampai 7% tadi bisa terealisasi.

    “Tantangan di sektor ekonomi untuk BUMD mempunyai dua peran, yakni tanggungjawab ke masyarakat dan meningkatkan PAD yang ada di Sumut,” ujar Bobby.

    Kepada Ari Wibowo, yang baru ditetapkan menjadi Dirut PT Dirga Surya, Bobby meminta agar segera menetapkan bisnis plan yang jelas.

    “Mau ke arah mana. Pertanian sudah mulai merambah, apakah sektor pariwisata? Masih banyak sektor pariwisata yang harusnya bisa disentuh. Kalau perlu buat satu kawasan pariwisata, pelajari bagaimana membuat satu kawasan,” ujarnya.

    Bobby mengatakan, PT PPSU mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dengan luas lahan yang cukup besar, Bobby meminta agar PT PPSU memaksimalkan lahan tersebut.

    “Saya yakin para direksi yang ditetapkan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Harus bisa meningkatkan pendapatannya,” pungkas Bobby.

    Turut hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, pimpinan BUMD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.

  • Perpanjangan LRT dari Manggarai – Dukuh Atas Butuh Dana Rp2 Triliun

    Perpanjangan LRT dari Manggarai – Dukuh Atas Butuh Dana Rp2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa perpanjangan jalur LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menanggapi rencana pengembangan transportasi publik di Ibu Kota. Pasalnya, pengerjaan konstruksi LRT Jakarta fase 1B dibangun sampai Manggarai

    “Untuk itu saya crosscheck kepada Dirut Jakpro, kalau [LRT Jakarta] dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas itu kurang lebih perlu biaya 2 triliun rupiah,” jelasnya ketika ditemui di Stasiun LRT Jakarta Boulevard Utara Summarecon Mall, Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025). 

    Kendati demikian, Pramono menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

    Salah satu upaya yang tengah dijalankan adalah pemasangan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini sudah terpasang di 65 titik dari total 300 lokasi yang direncanakan di seluruh Jakarta.

    “Saya yakin Jakarta yang dulu orang berpikir untuk mengatasi kemacetan tidak mungkin, sekarang akan mengatakan ‘kok bisa’. sekarang aja orang udah bisa,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

    Sebelumya, Pramono mengungkapkan bahwa jumlah penumpang harian LRT Jakarta saat ini sekitar 5.000 orang. 

    Namun, jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 70.000 orang per harinya, jika jalur LRT terkoneksi sepenuhnya hingga ke Manggarai, yang secara tidak langsung terintegrasi dengan moda lain seperti KRL serta Transjakarta.

    “Akan lebih meningkat lagi kalau kemudian ini sampai dengan Dukuh Atas. Kalau sampai Dukuh Atas, maka per harinya itu bisa sampai dengan 100 ribu,” jelasnya. 

    Adapun, Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar menargetkan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai dapat beroperasi di kuartal III/2026.

    Dia mengatakan LRT Jakarta Fase 1B melengkapi fase 1 rute Velodrome-Pegangsaan Dua, sehingga total jalur operasi yang semula 5,8 km menjadi 12,2 km dan dapat mengangkut sekitar 80 ribu penumpang secara bertahap.

  • Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2025 mampu menembus target 5,2%, seiring kondisi pasar yang lebih kondusif pada semester II/2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengakui bertambahnya tantangan kondisi perekonomian skala global maupun domestik masih membutuhkan dorongan kebijakan akseleratif melalui APBN maupun non-APBN. 

    Namun, mulai muncul sentimen positif atas sebagian komponen produk domestik bruto (PDB), sehingga tren anjloknya pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal belakangan pun masih bisa dibalas pada paruh akhir 2025.

    “Perkembangan terakhir, misalnya dengan realisasi beberapa kesepakatan dagang dan sinyal positif lain, kami berharap 2025 masih mampu menjangkau 5,2%, dan untuk 2026 sebenarnya sepanjang situasinya masih kondusif seperti ini, kami yakin bisa di 5,4%,” ungkapnya ketika menghadiri diskusi Bisnis Indonesia Forum, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai contoh, komponen konsumsi pemerintah masih bisa didorong lewat akselerasi penyerapan belanja APBN. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pun berpotensi bangkit, berkaca dari lonjakan impor barang modal pada April dan Mei yang signifikan ketimbang tiga bulan awal 2025. 

    “Ini mengindikasikan investasi mulai jalan, dan mungkin nanti di dua kuartal ke depan akan men-generate di sektor manufaktur dan sebagainya, karena barang-barang modal yang banyak dibutuhkan utamanya adalah permesinan,” tambahnya.

    Berikutnya, konsumsi pun menuju arah lebih cerah karena indeks keyakinan konsumen per Juni 2025 naik tipis ke level 117,8 basis poin dari sebelumnya 117,5 basis poin, begitu juga dengan indeks penjualan riil ke 233,7 basis poin dari sebelumnya 232,4 basis poin.

    Menurut Susiwijono yang membantu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu, keberhasilan Indonesia dalam memperkuat keberadaannya dalam lanskap perdagangan internasional menjadi salah satu sentimen positif buat geliat perekonomian secara umum, maupun dunia usaha secara khusus.

    Mulai dari keberhasilan negosiasi terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), realisasi perjanjian EU-CEPA dengan Uni Eropa, perjanjian dengan Eurasia, serta perluasan akses pasar ke negara-negara bagian OECD maupun BRICS.

    Oleh karena itu, demi menjaga momentum akselerasi, pemerintah akan mengoptimalkan strategi jangka pendek, seperti mendorong belanja, memperkuat sektor industri pengolahan dan padat karya, program subsidi kredit perumahan, menggenjot konsumsi dari sektor pangan dan efek berganda program makan bergizi gratis, serta optimalisasi sektor pariwisata pada momen-momen puncak permintaan. 

  • Tiket ke Jepang Plus China Mulai Rp7,7 Juta, Cek Promo HSBC dan ANA Terbaru!

    Tiket ke Jepang Plus China Mulai Rp7,7 Juta, Cek Promo HSBC dan ANA Terbaru!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia dan maskapai All Nippon Airways memberikan penawaran bagi wisatawan yang ingin bepergian ke Jepang dan China dalam 1 tiket perjalanan, mulai dari harga Rp7,7 juta.

    Penawaran tersebut berlaku selama HSBC ANA Travel Fair 2025 pada 24 Juli 2025 – 27 Juli 2025 di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta.

    International Wealth and Premier Banking Director HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan kebutuhan perjalanan sendiri saat ini dipandang sebagai kebutuhan utama setiap tahun oleh sebagian besar segmen nasabah kaya atau affluent perusahaan.

    Dia melanjutkan dari sisi destinasi perjalanan favorit saat ini masih dipegang oleh Jepang, namun tren akhir-akhir ini turut menempatkan China sebagai favorit. 

    “Kami dan ANA menawarkan bepergian ke Jepang dan China dalam 1 tiket perjalanan, dengan penawaran harga mulai dari Rp 7,7 juta hingga Rp8,4 juta, setelah cashback,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).

    Penawaran ini untuk rute penerbangan ke Tokyo dilanjutkan ke beberapa pilihan kota tujuan di China, yaitu Beijing, Shanghai, Qingdao, dan Dalian.

    Maskapai ANA sendiri menawarkan tiga jadwal penerbangan setiap hari ke Jepang, dengan pilihan pendaratan di Bandara Narita atau Haneda. 

    Bagi para smart travellers, Haneda seringkali menjadi preferensi karena kedekatannya dengan pusat kota, memudahkan akses ke destinasi favorit. 

    Namun demikian, bagi ANA, pengalaman otentik khas Jepang selalu dapat dirasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pesawat, dengan hidangan khas Jepang yang lezat dan hiburan lengkap di udara.

    Chief Representative ANA Indonesia Tetsuma Fujii juga melihat minat wisatawan akan Jepang yang begitu besar, dan oleh karena itu, pihaknya terus meningkatkan konektivitas serta layanan demi mempermudah perjalanan. 

    “Kolaborasi dengan HSBC ini untuk memastikan setiap perjalanan ke Jepang, dan kini juga China, bukan hanya mudah, tetapi juga penuh dengan keuntungan dan kenyamanan,” katanya.

  • RUU Haji dan Umrah, Komisi VIII Menunggu Surat dari Prabowo

    RUU Haji dan Umrah, Komisi VIII Menunggu Surat dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina menyebut revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah kini telah mencapai tahapan penting.

    Dia mengatakan revisi UU ini resmi menjadi usul inisiatif DPR RI setelah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna yang bergulir pada Kamis (24/7/2025). Terlebih, revisi UU ini juga memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025.

    “Tahap selanjutnya, kami menunggu terbitnya Surat Presiden atau Surpres, yang akan menunjuk kementerian atau lembaga pemerintah untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR, khususnya di Komisi VIII,” kata Selly kepada Bisnis, Kamis (24/7/2025) malam.

    Dia meneruskan, bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR. 

    DIM ini akan menjadi dasar pembahasan pasal demi pasal. Nantinya, Selly memastikan bahwa pembahasan akan mendengar masukan dari banyak pihak.

    Adapun, lanjutnya, alasan revisi ini memang harus dilakukan karena untuk kebutuhan hukum dalam menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji supaya menjadi lebih modern, transparan, dan berpihak kepada jemaah.

    “Dinamika pelaksanaan haji terus berkembang, dan kita memerlukan aturan yang mampu menjawab tantangan terkait pelayanan, pengelolaan keuangan, hingga koordinasi lintas sektor dan yurisdiksi,” ucap Selly.

    Lebih jauh, legislator PDIP ini mengemukakan fraksinya masih terus melakukan kajian guna memastikan apakah kelembagaan haji nantinya berbentuk badan atau kementerian. Kajian ini pihaknya lakukan dengan prinsip kehati-hatian.

    “Saya pribadi menilai hal terpenting adalah menata sistemnya terlebih dahulu, mulai dari perencanaan, layanan, hingga pengelolaan dana haji, agar berjalan lebih efektif dan akuntabel,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif DPR.

    Hal tersebut terjadi seusai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir meminta persetujuan dari para anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    “Kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat apakah RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Adies.

    “Setuju,” tutur para anggota dewan yang hadir.

  • Didukung BPDP, Solidaridad Kebut Sertifikasi ISPO bagi Petani Sawit Swadaya

    Didukung BPDP, Solidaridad Kebut Sertifikasi ISPO bagi Petani Sawit Swadaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Solidaridad Indonesia bersama Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Sawit dan Aneka Palma (Dirat Salma) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Baginda Siagian, mengapresiasi Solidaridad Indonesia yang secara swadaya telah mendampingi petani dalam upaya memperoleh sertifikasi ISPO.

    “Terima kasih buat Solidaridad yang secara swadaya gitu ya, artinya dengan keberadaan Solidaridad ini bisa membina dan mungkin sudah beberapa juga koperasi yang sudah mendapatkan ISPO dari upaya-upaya yang dilakukan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (24/7/2025).

    Siagian menekankan pentingnya semua pihak bergerak lebih cepat agar target sertifikasi bisa segera tercapai.

    “Jangan lambat terus. BPDP sudah siapkan dananya, ya harusnya bisa lebih cepat. Kita nggak boleh kalah,” tegasnya.

    Tahun ini, Kementan menargetkan 30.000 petani sawit swadaya mendapatkan STDB dengan pembiayaan dari BPDP.

    Upaya ini, menurut Baginda, merupakan bagian dari strategi menyusun ekosistem keberlanjutan (sustainability) yang lebih kuat agar industri kelapa sawit Indonesia dapat bersaing di pasar global.

    “Sekarang ada kebijakan internasional seperti IUCEP dan EUDR yang mensyaratkan keberlanjutan. Karena itu, keberadaan ISPO menjadi kunci agar sawit kita bisa menembus pasar global,” ujarnya.

    Baginda juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi dengan pendekatan yang lebih efektif, seperti mendorong perusahaan inti yang telah tersertifikasi ISPO agar membantu plasma atau mitra petaninya.

    “Kalau hanya satu koperasi demi satu koperasi, butuh 30 tahun untuk menuntaskan semua. Ini harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.

    Selain isu sertifikasi, ia juga mengingatkan soal target pencampuran biodiesel B60 pada 2026 yang menuntut peningkatan produktivitas.

    “Kalau produktivitas tidak naik, bisa-bisa kita tidak bisa ekspor. Ini PR besar bagi semua pihak,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Solidaridad dalam mendorong sertifikasi ISPO.

    Menurutnya, ISPO adalah program strategis pemerintah yang bersifat mandatori sesuai Perpres Nomor 44 Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 hingga 2029.

    “Jadi kita berbicara stakeholder-nya adalah smallholder, para pekebun kecil itu harus ter-ISPO-kan. Kalau kita ngomong mandat, tentu mau nggak mau kita pikirkan bagaimana harus tercapai. Namanya juga mandat kan harus,” ujarnya.

    Dwi menegaskan, BPDP berkomitmen penuh dalam mendukung pendanaan sertifikasi ISPO. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penganggaran dana sebesar Rp88 miliar untuk tahun 2025.

    “Kita anggarkan Rp 88 miliar Pak untuk ISPO di tahun 2025. Kenapa? Dana ini adalah dana sawit di kolon negara untuk sawit. Jadi pelaksanaannya bagaimana kita memastikan uang kita kita gunakan untuk kebermanfaatan sawit ya pada khususnya,” ujarnya.

    Namun demikian, ia mengungkapkan keprihatinan karena hingga saat ini dana tersebut belum dapat disalurkan.

    Dwi menekankan pentingnya seluruh pihak memberikan kontribusi nyata agar program sertifikasi ISPO tidak hanya menjadi wacana. Ia berharap regulasi teknis, baik dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Keputusan Dirjen, segera diselesaikan agar pelaksanaan di lapangan lebih taktis.

    “Jangan sampai kita hanya berkumpul di ruang dingin, makan kenyang, tapi tak menghasilkan dampak bagi petani. Kita harus memastikan dana sawit digunakan untuk kemajuan sektor sawit, khususnya petani kecil,” tandasnya.

    Sementara itu, Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti mengatakan, lokakarya ini menjadi forum berkelanjutan yang mampu merumuskan rekomendasi kebijakan dan komitmen terkait akses pendanaan ISPO dan percepatan keberterimaan ISPO, termasuk registrasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi petani swadaya.

    “Selain mendorong kebijakan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat implementasi pilot project program sarana dan prasarana DIRAT SALMA melalui skema pendanaan BPDP secara terukur, transparan, dan aplikatif,” ujarnya.

    Dengan pendekatan bottom-up, lanjutnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sejumlah bimbingan teknis (Bimtek) tingkat provinsi yang sebelumnya digelar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, sebagai wilayah percontohan untuk menghimpun masukan langsung dari lapangan.

    “Lewat Lokakarya Nasional ini, kami berupaya merumuskan solusi terbaik bagi percepatan sertifikasi ISPO. Prioritas kami adalah memastikan bahwa praktik keberlanjutan di industri sawit dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan dan berkelanjutan bagi petani sawit swadaya,” tutup Yeni.

  • Eksportir Panen Peluang Lewat Business Matching Kemendag

    Eksportir Panen Peluang Lewat Business Matching Kemendag

    Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya membuka akses pasar internasional melalui kegiatan business matching. Sejumlah eksportir, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil menjalin kemitraan baru dengan buyer mancanegara. Momentum ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memperkuat posisi produk lokal di kancah global.

    Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Kemendag mencatat total transaksi business matching senilai US$ 87,04 juta. Jumlah ini terdiri atas pesanan pembelian (purchase order/PO) senilai US$ 52,70 juta dan potensi transaksi US$ 34,34 juta.

    Realisasi business matching turut mengakselerasi ekspor produk pelbagai perusahaan tanah air. Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025 menemui sejumlah eksportir lintas industri yang merasakan dampak positif dukungan Kemendag tersebut.

    Salah satu perusahaan furnitur asal Semarang, Jawa Tengah, yaitu PT Philnesia International mengapresiasi peran Kemendag dalam penyelenggaraan business matching, salah satunya yang diinisiasi melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), yakni perwakilan perdagangan RI yang ada di luar negeri.

    “Dengan adanya bantuan perwakilan perdagangan RI di berbagai negara, eksportir mendapatkan kredibilitas dan reputasi, sehingga dipercaya untuk menjangkau pasar tersebut,” kata Erick Luwia selaku Direktur PT Philnesia International kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025, Selasa (15/7/2025).

    Melalui business matching, pelaku usaha berpeluang memperluas portofolio ekspor ke berbagai negara maupun kawasan lainnya. Pitching dengan calon pembeli dinilai mempermudah PT Philnesia untuk melakukan riset pasar, dalam hal ini menemukan preferensi produk unggulan.

    “Riset pasar (market research) merupakan sesuatu yang sangat penting. Kerja sama dengan Kemendag membantu kami melakukan riset secara lebih akurat, lengkap, dan cepat,” tutur Erick.

    Dia melanjutkan, kemudahan berikutnya yang didapatkan dari business matching Kemendag yaitu jalinan relasi yang lebih kuat dengan buyer. Berdasarkan pengalamannya, kesepakatan bisnis tak bisa didapatkan dalam sekali pertemuan. Business matching menjadi langkah awal untuk membuka peluang kerja sama sekaligus menjaganya agar berkelanjutan di masa depan.

    Menurutnya, pasar ekspor PT Philnesia saat ini didominasi oleh Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara di kawasan Eropa. Total portofolio ekspor perseroan terhadap kedua kawasan itu mencapai 90% dari keseluruhan ekspor, sementara sisanya terbagi untuk kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia.

    Dari partisipasi di berbagai business matching Kemendag itu, PT Philnesia berhasil menjajaki berbagai kerja sama dengan buyer baru di pasar Timur Tengah. Saat ini, mereka juga membidik pasar Afrika.

    “Afrika menjadi kawasan yang akan kami bidik ke depannya di tengah tantangan perekonomian dunia saat ini. Setidaknya, kami melihat potensi luar biasa yang dimiliki pasar Afrika,” ungkapnya.

    Ke depan, dia berharap agar dukungan Kemendag dapat berjalan secara berkelanjutan, khususnya dari segi komunikasi dengan calon buyer. Dengan demikian, kepercayaan pembeli di kancah internasional dapat terus dijaga sembari perusahaan berupaya mengoptimalkan potensi lain yang tersedia.

    “Banyak kawasan baru yang dapat dieksplorasi. Dengan adanya bantuan pemerintah dan Kemendag terkait kondisi pasar di negara tersebut, saya rasa ini menjadi potensi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Ditemui pada kesempatan yang berbeda, Pemilik PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co Suryaningsih Wibowo menyatakan perusahaan miliknya juga menerima dukungan serupa dari Kemendag. Kultiva Co merupakan eksportir produk makanan yang berbasis di Pademangan, Jakarta Utara.

    Suryaningsih menggarisbawahi andil Kemendag dalam pengembangan usahanya melalui ruang pamer di Kemendag, yaitu Permanent Trade Exhibition (PTE) dan business matching.

    Menurut Suryaningsih, produk Kultiva Co berhasil ditampilkan di ruang pamer yang terletak di Lantai 2 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan, setelah melalui proses kurasi.

    “Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun makin besar,” ungkapnya, Sabtu (5/7/2025).

    Suryaningsih menceritakan bahwa produk Kultiva Co, khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS).

    Kapasitas ekspor Kultiva dapat mencapai 300.000 buah atau setara dengan 6 kontainer per bulannya. Menurutnya, rata-rata nilai ekspor per kontainer itu berkisar US$ 21.000.

    Kultiva Co pun saat ini bersiap memperluas ekspansi produk ke pasar Eropa, antara lain Prancis dan Jerman. Dia berharap agar dukungan pemerintah terus berjalan guna memperkenalkan produk UMKM Indonesia hingga ke mancanegara.

    Dari industri yang sama, eksportir keripik tempe asal Sleman, DI Yogyakarta yakni CV Arva Indonesia turut merasakan dukungan Kemendag dalam penyelenggaraan business matching.

    Arnold Wirakusuma selaku Pendiri Arva Indonesia membeberkan bahwa Kemendag juga mendorong partisipasinya pada ekshibisi di dalam maupun luar negeri.

    Arva Indonesia telah berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Kemendag pada 2024 lalu dan tengah bersiap untuk ekshibisi di Foodex Japan di Tokyo, Jepang, pada tahun mendatang. Menurutnya, ajang tersebut menjadi kesempatan Arva menjaring calon pembeli baru yang beberapa di antaranya tengah melakukan penjajakan transaksi.

    “Jadi, Kementerian Perdagangan memberikan cukup banyak komitmen kepada kami, seperti sertifikasi dan expo. Kami pun ingin mengembangkan produk-produk kami agar bisa dipasarkan di negara-negara lainnya,” jelasnya, Rabu (2/7/2025).

    Saat ini, negara tujuan ekspor Arva Indonesia mencakup sejumlah negara utama yakni Amerika Serikat, Australia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Kuwait. Arnold mengaku tengah melakukan penetrasi pasar ke berbagai tempat, seperti Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

    Kapasitas ekspor yang mencapai 600.000 pak per bulan menjadi bekalnya untuk memperluas jangkauan pasar. Jumlah tersebut setara dengan 20 kontainer.

    Dia menyebut bahwa kapasitas nilai ekspor per kontainer itu mencapai US$ 30.000, sehingga potensi nilai ekspor kumulatif per bulannya berkisar US$ 600.000. Namun, nilai itu bergantung pada permintaan dan fluktuasi pasar.

    Ke depan, Arnold berharap agar perusahaannya dapat melakukan ekspansi baik dari sisi jangkauan ekspor maupun skala usaha. Dia mengungkapkan ketertarikan untuk memasarkan produk ke kawasan lain seperti Afrika, Amerika Latin, hingga negara-negara Eropa.

  • INA Gandeng Investor Belanda & Abu Dhabi Investasi Jalan Tol di RI

    INA Gandeng Investor Belanda & Abu Dhabi Investasi Jalan Tol di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA) menggandeng investor Belanda dan Abu Dhabi sebagai mitra investasi pada sektor jalan tol di Indonesia.

    Chief Investment Officer 2 INA, Christopher Ganis menjelaskan bahwa INA telah membentuk konsorsium bersama dengan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan APG Asset Management N. V. yang merupakan investor dana pensiun asal Belanda.

    Lewat kerja sama tersebut, INA membentuk entitas bisnis yakni PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII). Di mana, saat ini perusahaan tersebut memiliki konsesi pengelolaan pada 4 ruas Tol Trans Jawa hingga Trans Sumatra.

    “Dengan ADIA dari Abu Dhabi, dan APG dari Belanda, itu kita membuat suatu platform yang bernama PT Rafflesia, dan dari PT itulah kita membuat investasi-investasi ke beberapa ruas jalan tol di Jawa dan Sumatra,” kata Ganis di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Christopher menjelaskan, ke depan pihaknya masih akan fokus melakukan ekspansi bisnis tol pada proyek brownfields. Dia menjelaskan, pihaknya masih melakukan kalkulasi untuk melakukan akuisisi jalan tol pada ruas lainnya.

    Senada, Chief Risk Officer INA, Thomas Oentoro menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berencana untuk melakukan development proyek jalan tol. Alasannya, hal itu dilakukan sejalan dengan bisnis utama INA.

    “Skill kita tuh kan bukan developing, skill kita adalah memberikan kapital kepada yang punya project atau pun yang bisa menjalankan project untuk bisa generate yang namanya income buat kita,” tambahnya.

    Saat dikonfirmasi ruas mana saja yang dalam rencana diakuisisi oleh INA, Thomas enggan merinci. Pasalnya, hal tersebut masih dalam proses penjajakan.

    “Semua proyek yang mungkin mau diinvestasi kan mesti ada test-testnya. Apakah it has attractive economic return, apakah memang konsesinya mencukupi atau tidak jadi banyak hal itu yang harus dikaji dulu saya nggak bisa komentar,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, INA bersama konsorsium Abu Dhabi dan Belanda membentuk PT Rafflesia Investasi Indonesia usai melakukan akuisisi pada sejumlah ruas tol di Indonesia.

    Adapun saat ini, PT RII mengelola empat ruas tol di Indonesia. Di antaranya, Jalan Tol Kanci – Pejagan, Jalan Tol Pejagan – Pemalang, dan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan Tol Medan – Binjai.

  • Klausul Asal Barang Masih jadi Diskusi RI-AS, Investasi China Terancam?

    Klausul Asal Barang Masih jadi Diskusi RI-AS, Investasi China Terancam?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat melibatkan klausul asal barang atau rules of origin. Pemerintah menjelaskan bahwa kedua negara masih membicarakan detail klausul asal barang itu lebih lanjut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan klausul rules of origin (RoO) dalam kesepakatan dagang RI-AS itu hampir sama seperti klausul transshipment dalam kesepakatan dagang Vietnam-AS.

    Dalam kesepakatan dagang Vietnam-AS, barang negara lain yang melakukan transshipment ke Vietnam sebelum masuk ke AS mendapatkan tarif tinggi 40%. Selama ini, banyak industri China yang melakukan transshipment dari Vietnam untuk menghindari tarif impor tinggi ke AS.

    Hanya saja, Airlangga mengaku sudah memberi penegasan kepada pemerintah AS bahwa tidak ada praktik transshipment di Indonesia. Oleh sebab itu, sambungnya, diatur klausul asal barang atau RoO, bukan klausul transshipment.

    Secara umum, ketentuan RoO digunakan untuk mencegah produk negara nonmitra menikmati fasilitas tarif rendah. Misalnya, pengusaha China berinvestasi dengan membangun pabrik di Indonesia untuk menghindari tarif impor tinggi yang diterapkan AS ke Negeri Panda.

    Pabrik China yang berada di Indonesia itu tetap mengimpor bahan baku dari Negeri Panda (konten asing). Ketentuan RoO biasanya mengatur seberapa besar konten asing yang masih dibolehkan agar suatu barang tetap dianggap berasal dari Indonesia.

    “Maka kita perlu menyepakati third party vendor [vendor pihak ketiga] itu sampai di mana, berapa luas. Nah, ini masih dalam pembicaraan [antara RI dengan AS],” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (kedua dari kiri) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (2/7/2025)./Bisnis-Lorenzo Anugerah Mahardhika

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku AS memang selalu mengerjakan klausul RoO maupun transshipment dalam kesepakatan dagang semua negara. Oleh sebab itu, lanjutnya, Indonesia tidak terkecuali.

    “Di format standarnya dengan seratus sekian negara itu kan ada mengenai RoO, transshipment. Kan kita dianggap enggak berpotensi,” klaim Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Adapun dalam dalam salah satu poin kesepakatan dagang RI-AS yang dirilis Gedung Putih, disampaikan Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan ketentuan asal barang (rules of origin) yang bersifat fasilitatif untuk memastikan bahwa manfaat dari perjanjian ini terutama dinikmati oleh Amerika Serikat dan Indonesia.

    Risiko Klausul Asal Barang

    Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai bahwa kesepakatan dagang RI-AS menyimpan risiko strategis yang perlu diantisipasi, salah satunya terkait definisi asal barang (rules of origin).

    Riandy mengaku penasaran bagaimana pemerintah AS akan mendefinisikan asal barang yang layak mendapatkan perlakuan tarif preferensial.

    “Pertanyaannya adalah, seberapa besar konten asing yang masih dibolehkan agar suatu barang tetap dianggap berasal dari Indonesia? Apakah maksimal 20%, 30%? Saat ini umumnya boleh hingga 60%, tapi saya menduga AS akan mendorong ambang batas yang lebih rendah,” ujar Riandy kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa komponen asal China masih mendominasi struktur impor bahan baku Indonesia, yakni sekitar 25% dari total keseluruhan. Jika AS menilai produk buatan Indonesia masih mengandung terlalu banyak komponen asal China maka bukan tidak mungkin produk RI ikut terdampak tarif tinggi yang ditujukan untuk China, yang saat ini berkisar 50%.

    Sementara itu, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menjelaskan sebelum adanya klausul RoO ataupun transshipment, muncul harapan besar investasi asing langsung akan mengalir ke Indonesia.

    Alasannya, AS menetapkan tarif impor tinggi ke China. Barang-barang yang diproduksi di China pun terancam tidak kompetitif lagi di AS karena harganya meningkat tajam, sejalan dengan kenaikan tarif impor.

    Akibatnya, muncul potensi relokasi pabrik-pabrik dari China ke negara lain yang tarif impornya ke AS lebih rendah agar bisa tetap menjual barang-barangnya ke Negeri Paman Sam. Realokasi pabrik-pabrik China itu sempat terjadi dalam masa pemerintahan pertama Trump (2017—2021).

    Hanya saja, klausul RoO dalam kesepakatan dagang RI-AS membuat harapan relokasi pabrik-pabrik dari China menjadi tidak relevan. “Kalau ancaman itu nyata kan artinya enggak akan juga [pabrik-pabrik China] ke Indonesia gitu. Jadi, harapan bisa datang investasi ke Indonesia itu enggak ada,” ujar Deni kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Masalahnya, China merupakan salah satu negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2024 misalnya, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, total nilai investasi China ke Indonesia mencapaiUS$8.106 juta atau terbesar ketiga, hanya kalah dari Singapura (US$20.075 juta) dan Hong Kong (US$8.216 juta).