Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Perusahaan Plastik Malaysia Ini Bangun Pabrik di KEK Batang, Investasi US Juta

    Perusahaan Plastik Malaysia Ini Bangun Pabrik di KEK Batang, Investasi US$7 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan kemasan plastik terbesar di Asia Pasifik asal Malaysia, Thong Guan Industries Bhd., resmi berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah. Total nilai investasi awal yang akan dikucurkan mencapai US$7 juta atau setara Rp115 miliar.

    Thong Guan Industries menjadi investor pertama asal Malaysia yang berinvestasi di KEK Batang yang akan membangun pabrik di atas lahan seluas 5 hektar guna memproduksi berbagai produk plastik seperti wrapping (pembungkus) plastic, garbage (sampah) plastic, dan film plastic untuk tujuan pasar domestik dan global.

    Peresmian investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) antara Managing Director Thong Guan Industries, Dato’ Ang Poon Chuan dengan Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, serta disaksikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Penang, Wanton Saragih dan Saribua Siahaan, Direktur di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jumat (25/7/2025).

    Wanton Saragih menjelaskan bahwa terealisasinya investasi ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan KJRI Penang yang aktif mempromosikan berbagai peluang investasi Indonesia ke kalangan dunia usaha di Malaysia.

    “Kami berharap investasi ini akan menciptakan domino effect berupa penyerapan tenaga kerja dan transformasi ekonomi nasional berbasis hilirisasi dan industrialisasi, sesuai arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Wanton.

    Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, mengungkapkan bahwa kehadiran Thong Guan Industries di kawasan ini akan semakin memperkuat daya tarik KEK Batang di mata investor global serta membuka lapangan kerja dan transfer teknologi.

    “Thong Guan bukan perusahaan biasa. Ini raksasa industri yang mempercayakan masa depannya pada Batang. Ini validasi global terhadap positioning KEK Industropolis Batang sebagai kawasan industri paling menjanjikan di Asia Tenggara. Mereka telah memilih tempat yang tepat untuk berinvestasi,” tutup Ngurah.

    Sementara itu Managing Director Thong Guan Industries, Dato’ Ang Poon menyatakan investasi Thong Guan di KEK Batang dalam rangka memperluas jaringan produksinya di Asia Tenggara sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri kemasan plastik global.

    “KEK Batang menawarkan keunggulan kompetitif dalam infrastruktur, insentif investasi, dan kemudahan perizinan yang mendukung ekspansi industri berorientasi ekspor,” ujarnya.

    Thong Guan Industries sendiri merupakan salah satu perusahaan kemasan plastik terbesar di Asia Pasifik, yang juga telah mempunyai cabang di China. Perusahaan ini dikenal atas inovasinya dalam produksi stretch film, kantong plastik ramah lingkungan, dan berbagai solusi kemasan fleksibel untuk sektor industri dan konsumen.

    Perusahaan ini dapat memproduksi hingga 150.000 ton per tahun dan memiliki omset sekitar Rp4,2 triliun per tahun.

    Fasilitas manufaktur yang dibangun oleh Thong Guan Industries di KEK Batang akan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan mesin hemat energi (energy-efficient), daur ulang limbah plastik, dan sistem manajemen lingkungan berstandar internasional, sebagai bagian dari komitmen Thong Guan terhadap praktik industri hijau (green industry).

  • Wall Street Pekan Depan Hadapi Risiko Guncangan Efek Tarif Trump

    Wall Street Pekan Depan Hadapi Risiko Guncangan Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Tenggat waktu kebijakan tarif global baru Amerika Serikat menjadi salah satu dari sejumlah agenda penting yang berpotensi mengguncang pasar saham AS pekan depan.

    Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang tenggat hingga 1 Agustus 2025 bagi pemberlakuan tarif impor yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagang, kecuali tercapai kesepakatan. Hal tersebut dapat memicu peningkatan volatilitas pasar menjelang akhir pekan depan.

    Sejumlah agenda penting lainnya juga masuk dalam radar investor, mulai dari pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve, laporan ketenagakerjaan bulanan AS, hingga laporan keuangan dari raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Amazon.

    Matthew Miskin, Co-Chief Investment Strategist di Manulife John Hancock Investments menuturkan, akan ada banyak hal yang harus dicerna pasar pekan depan.
     
    “Ekspektasi pasar meningkat dibandingkan beberapa bulan lalu, jadi ini akan menjadi minggu besar lainnya untuk membuktikan apakah ekspektasi tinggi itu bisa dipenuhi,” jelasnya dikutip dari Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    Indeks acuan S&P 500 terus mencetak rekor penutupan baru sepanjang pekan ini. Saham-saham AS telah pulih dari koreksi tajam yang terjadi setelah pengumuman tarif “Hari Pembebasan” Trump pada 2 April lalu memicu kekhawatiran resesi, yang sejak itu mulai mereda.

    S&P 500 telah melonjak 28% sejak posisi terendah tahun ini pada awal April, sementara indeks teknologi Nasdaq Composite telah melesat 38% dalam periode yang sama.

    “Kita baru saja mengalami imbal hasil setara tiga tahun dalam waktu tiga setengah bulan. Pasar saham perlu mengonsolidasikan kenaikan ini,” kata Chris Galipeau, Senior Market Strategist di Franklin Templeton Institute.

    Indikator volatilitas pasar juga menunjukkan penurunan signifikan. Cboe Volatility Index (VIX) yang sempat melonjak ke level 60 pada April, kini berada di bawah median jangka panjangnya di 17,6 sepanjang Juli, dan pada Rabu lalu mencatat penutupan terendah dalam lima bulan.

    Meski begitu, gejolak pasar masih muncul di beberapa sektor. Lonjakan tajam pada saham-saham dengan posisi short tinggi seperti Kohl’s dan Opendoor Technologies menandakan potensi kembalinya fenomena “meme stock”, yang bisa mengindikasikan ekses antusiasme investor ritel terhadap risiko.

    Sementara itu, reli pasar yang mencetak rekor turut mengerek valuasi saham ke level yang secara historis tergolong mahal. 

    Menurut LSEG Datastream, rasio harga terhadap laba (P/E) S&P 500 saat ini berada di 22,6 kali, jauh di atas rata-rata jangka panjang sebesar 15,8. Hal ini membuat pasar rentan terhadap potensi kekecewaan minggu depan.

    Tarif yang lebih tinggi terhadap Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya akan mulai berlaku 1 Agustus, setelah sebelumnya Trump menangguhkan beberapa tarif timbal balik terberatnya pasca gejolak pasar pada April lalu.

    “Ada keyakinan pasar bahwa pemerintah tidak akan seagresif ancaman mereka, karena efek yang terlihat pada April lalu,” ujar Kevin Gordon, Senior Investment Strategist di Charles Schwab. “Ujian berikutnya adalah melihat seberapa jauh ancaman itu benar-benar diwujudkan.”

  • Wall Street Akhir Pekan: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

    Wall Street Akhir Pekan: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada Jumat (25/6/2025) waktu setempat dan mendorong indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat penutupan tertinggi sepanjang sejarah.

    Melansir Reuters pada Sabtu (26/7/2025), indeks S&P 500 ditutup naik 0,40% ke level 6.388,64, sedangkan Nasdaq menguat 0,24% ke 21.108,32 dan Dow Jones Industrial Average naik 0,47% ke 44.901,92.

    Secara mingguan, S&P 500 mencatat kenaikan 1,5%, Nasdaq bertambah 1%, dan Dow Jones naik 1,3%.

    Kenaikan tersebut didorong oleh optimisme bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa segera mencapai kesepakatan dagang.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump di Skotlandia pada Minggu (27/7/2025), setelah sejumlah pejabat dan diplomat UE menyatakan mereka berharap dapat menyepakati kerangka perjanjian dagang akhir pekan ini. Sebelumnya, Trump menyebut peluang tercapainya kesepakatan dagang AS-UE sebesar “50-50”.

    Kinerja Wall Street menguat tajam dalam beberapa pekan terakhir, ditopang oleh laporan laba kuartalan yang solid, kesepakatan dagang dengan Jepang dan Filipina, serta ekspektasi akan tercapainya lebih banyak kesepakatan guna menghindari lonjakan tarif yang diancamkan Trump.

    Thomas Martin, Senior Portfolio Manager di GLOBALT, Atlanta menyebut, pasar telah mengantisipasi bahwa kesepakatan-kesepakatan itu akan tercapai. 

    “Secara pribadi, saya agak skeptis. Kita harus berhati-hati, karena jika tidak tercapai, potensi kekecewaannya lebih besar daripada potensi kenaikannya.,” katanya.

    Adapun, sebanyak sembilan dari sebelas sektor dalam indeks S&P 500 menguat pada perdagangan akhir pekan ini. Reli indeks itu dipimpin oleh sektor material yang naik 1,17%, disusul sektor industri dengan kenaikan 0,98%.

    S&P 500 mencatat rekor penutupan tertinggi setiap hari sepanjang pekan ini. Menurut Howard Silverblatt, analis senior indeks di S&P Dow Jones Indices, terakhir kali indeks mencatat minggu sempurna dengan penutupan tertinggi lima hari berturut-turut terjadi pada November 2021.

    Pekan depan, fokus investor akan tertuju pada kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve. Para pembuat kebijakan dijadwalkan bertemu pada Kamis (31/7/2025) dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di level saat ini, sembari mempertimbangkan dampak tarif terhadap inflasi.

    Berdasarkan alat pemantau CME FedWatch, pasar memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga pada September sekitar 60%.

    Trump pada Jumat menyatakan bahwa menurutnya Ketua The Fed Jerome Powell mungkin siap menurunkan suku bunga. Sehari sebelumnya, Trump kembali melontarkan tekanan terhadap The Fed, setelah sebelumnya mengkritik keras kegagalan bank sentral memangkas suku bunga.

  • Presiden Komisi Eropa Temui Trump Besok, Kesepakatan Uni Eropa-AS Tercapai?

    Presiden Komisi Eropa Temui Trump Besok, Kesepakatan Uni Eropa-AS Tercapai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Skotlandia pada Minggu (27/7/2025) besok. di tengah ekspektasi bahwa kedua pihak akan mencapai kerangka kesepakatan dagang akhir pekan ini.

    Menurut pejabat dan diplomat Uni Eropa, kesepakatan tersebut diperkirakan akan mencakup tarif dasar sebesar 15% untuk seluruh produk UE yang masuk ke AS, serta tarif hingga 50% untuk produk baja dan aluminium dari Eropa.

    “Setelah pembicaraan yang baik dengan Presiden AS Donald Trump, kami sepakat untuk bertemu di Skotlandia pada hari Minggu guna membahas hubungan dagang transatlantik dan bagaimana menjaganya tetap kuat,” tulis von der Leyen dalam unggahan di platform X dikutip dari Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    Trump pada Jumat (25/7/2025) menyatakan peluang tercapainya kesepakatan dagang dengan UE hanya 50-50 atau bahkan lebih kecil, namun menambahkan bahwa Brussel sangat ingin membuat kesepakatan.

    “Kami hampir mencapai kesepakatan, dan kemungkinan besar bisa tercapai akhir pekan ini,” ujar seorang pejabat senior UE.

    Trump dijadwalkan mengunjungi lapangan golf miliknya di Skotlandia dan bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Senin (28/7/2025).

    Saham perusahaan Eropa di sektor barang mewah dan otomotif—dua sektor yang paling terdampak tarif bersama dengan industri wine dan minuman keras—menguat. Saham LVMH dan Volkswagen masing-masing ditutup naik sekitar 4% dan 3%, menjadi salah satu top gainers hari itu.

    Menggabungkan sektor barang, jasa, dan investasi, UE dan AS merupakan mitra dagang terbesar satu sama lain. Kamar Dagang Amerika di Brussel memperingatkan pada Maret lalu bahwa setiap konflik dapat membahayakan bisnis senilai US$9,5 triliun dalam hubungan komersial paling penting di dunia.

    Saat ini, lebih dari 70% ekspor UE ke AS telah dikenai tarif—50% untuk baja dan aluminium, 25% untuk mobil dan suku cadangnya, serta 10% untuk sebagian besar barang lain. Trump juga telah mengancam akan menaikkan tarif menjadi 30% per 1 Agustus, yang menurut pejabat UE dapat “menghancurkan” sebagian besar aktivitas dagang lintas Atlantik.

    Tarif tambahan untuk tembaga dan produk farmasi juga tengah mengintai.

    Sebagai langkah antisipasi, UE telah menyiapkan paket balasan yang siap diberlakukan pada 7 Agustus apabila pembicaraan gagal mencapai kesepakatan.

    Kendati kesepakatan tarif 15% akan menghindarkan UE dari tarif yang lebih tinggi, sejumlah pihak masih menilai kesepakatan ini belum ideal. Pemasok suku cadang otomotif asal Prancis, OpMobility, menyebut bahwa UE tampak tidak mampu merundingkan ketentuan yang lebih baik dibandingkan negara-negara anggotanya secara individu.

    “Dalam jangka pendek, mungkin kita bisa bilang bahwa yang terburuk sudah dihindari. Tapi itu tidak berarti ini adalah kesepakatan yang baik. Pada akhirnya ini menunjukkan relasi yang timpang,” ujar CEO OpMobility, Laurent Favre.

    Sementara itu, CEO Volkswagen Oliver Blume pada Jumat menyatakan kepada investor bahwa perusahaan berharap komitmen investasi dapat membantu memperoleh konsesi tambahan atas tarif AS setelah tercapainya kesepakatan dagang UE-AS yang lebih luas.

  • Ada Kongkalikong di Proyek Kereta Cepat, KPPU Denda 2 Perusahaan

    Ada Kongkalikong di Proyek Kereta Cepat, KPPU Denda 2 Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap adanya persekongkolan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp4 miliar.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur mengatakan PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo telah terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan transportasi darat untuk pemasokan Electric Multiple Unit (EMU). Adapun, nilai pengadaan sekitar Rp70,3 miliar.

    “PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp2 miliar,” kata Deswin dalam siaran pers, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Dia menuturkan perkara dengan Nomor 14/KPPU-L/2024 ini bermula dari laporan masyarakat terhadap CRRC (Terlapor I), yang bertindak sebagai panitia tender dan Anugerah Logistik (Terlapor II).

    Objek perkara adalah pengadaan transportasi darat untuk pemasokan EMU, suku cadang, dan aksesori EMU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pengadaan ini mencakup seluruh kegiatan jasa setelah barang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta melalui jalur laut.

    Dalam sidang yang dimulai sejak 13 Desember 2024, kedua terlapor terbukti melakukan berbagai tindakan tidak jujur. Keduanya terlibat kerja sama secara terang-terangan maupun diam-diam untuk menciptakan persaingan semu dalam proses pengadaan. Selain itu, memfasilitasi terjadinya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II.

    Majelis Komisi menilai kedua Terlapor melakukan perbuatan melawan hukum dengan persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

    Tindakan ini menghambat persaingan usaha karena pengadaan bersifat tertutup, tidak transparan, dan diskriminatif, yang mengakibatkan hilangnya potensi untuk mendapatkan harga yang kompetitif sesuai tujuan pengadaan barang dan jasa.

    Berdasarkan fakta dan bukti persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

    Majelis Komisi memutuskan CRRC dan Anugerah Logistik masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp2 miliar yang harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat 30 hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

  • Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis fasilitas uji kendaraan bermotor atau proving ground di Bekasi, Jawa Barat bisa beroperasi tahun ini.

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan fasilitas di proving ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi sudah memenuhi standar regulasi di Indonesia dan standar global.

    “Proving ground ini dapat beroperasi pada tahun ini. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kendaraan demi keselamatan dan kelaikan jalan,” kata Yusuf dalam siaran pers, Jumat (26/7/2025).

    Dia menjelaskan fasilitas ini akan memungkinkan pengujian berbagai aspek keselamatan kendaraan, termasuk uji tabrak (crash test), sebagai wujud komitmen Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan keselamatan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Indonesia mampu melakukan pengujian menyeluruh di dalam negeri, tanpa perlu mengirim kendaraan ke luar negeri.

    Saat ini, pengembangan fasilitas di proving ground sudah mengakomodir uji kendaraan seperti sepeda motor, mobil penumpang, hingga kendaraan berat (truk dan bus).

    Dia menyebutkan total ada 16 tahapan uji yang mencakup aspek keselamatan, lingkungan hidup, dan performa kendaraan, di antaranya, dua tahap pengujian rem, pengujian kursi, audible warning device, speedometer, noise emission, kaca spion, dan peralatan menyetir.

    Selain itu terdapat uji sabuk pengaman, tabrak, Electronic Stability Control (ESC), electric power trained vehicle, emisi, electric vehicle of category L, dan quiet road transport vehicle.

    Yusuf juga menjelaskan bahwa pembangunan proving ground BPLJSKB merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang dimulai sejak 2023.

    Dalam kesempatan yang sama, Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Rian Erlangga menilai keberadaan proving ground ini dapat meningkatkan kualitas kendaraan yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor, menekan biaya, serta meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.

    “Secara financial benefit, dengan adanya proving ground, produk-produk otomotif di Indonesia akan memiliki standar internasional dan meningkatkan kesempatan untuk ekspor,” kata Rian.

  • Istana Pastikan Relaksasi TKDN untuk Produk AS Tidak Berlaku Menyeluruh

    Istana Pastikan Relaksasi TKDN untuk Produk AS Tidak Berlaku Menyeluruh

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap sejumlah produk asal Amerika Serikat (AS) tidak diberlakukan secara menyeluruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Pemerintah tetap berkomitmen melindungi industri dalam negeri dan hanya membuka akses bagi produk asing yang belum mampu diproduksi secara optimal di Indonesia.

    “Sekali lagi, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Menko Perekonomian, tidak seluruh produk dibebaskan dari TKDN. Hanya beberapa yang memang secara kemampuan kita belum memiliki, jadi itu jangan menghalangi kita menerima barang dari negara lain,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Kebijakan ini, menurutnya, tidak dimaksudkan untuk melemahkan industri lokal, melainkan untuk membuka ruang kerja sama dagang yang seimbang sekaligus realistis terhadap kapasitas produksi nasional saat ini.

    “Semangatnya bukan membebaskan seluruh produk dari kewajiban TKDN, tapi selektif. Pemerintah akan sangat concern dalam mengontrol jenis barang apa saja yang boleh masuk,” katanya.

    Menanggapi kekhawatiran publik bahwa produk lokal bisa kalah saing dengan produk asing, Prasetyo menegaskan bahwa barang-barang impor yang masuk tanpa TKDN hanya berlaku untuk jenis tertentu yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Sementara produk-produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri nasional tetap akan mendapatkan perlindungan.

    “Kalau memang ada barang yang kita sudah punya kemampuan produksi, itu tidak serta-merta langsung diterima dari luar. Kita tetap jaga,” pungkas Prasetyo.

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus Beras Medium dan Premium, Kenapa?

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus Beras Medium dan Premium, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk tidak gegabah menghapus beras premium dan medium di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

    Pengamat dari CORE Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, menghilangkan jenis beras premium dan medium bukanlah solusi yang tepat mengingat segmentasi konsumen dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat menengah bawah.

    “Yang seharusnya dilakukan itu dihilangkan HET beras premium,” kata Eliza kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Eliza menuturkan, konsumen beras premium merupakan kalangan masyarakat atas yang tidak mengalami masalah jika harga beras mengalami kenaikan.

    Kalangan masyarakat atas, lanjut dia, bahkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan. Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak perlu repot mengatur HET untuk beras premium.

    Dia mengatakan, fungsi dari HET sejatinya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang perlu dijaga daya belinya adalah kelompok menengah ke bawah. 

    “Beras medium dan HET ini harus wajib ada untuk melindungi konsumen masyarakat bawah. Kalangan atas yang pengeluarannya lebih banyak untuk non makanan, tidak akan terguncang kalau harga beras premium naik,” tuturnya.

    Dalam hal beras medium telah melampaui HET, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga di pasar.

    Lebih lanjut, Eliza mengatakan pengeluaran masyarakat menengah ke bawah lebih banyak dialokasikan untuk makanan. Ketika harga beras naik, kelompok ini akan mengurangi pembelian protein dan belanja non makanan guna memenuhi kebutuhan karbohidratnya.

    Dia menuturkan, bukti harga beras sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat menengah ke bawah dan miskin tercermin dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan.

    Meski BPS menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 8,47%, terjadi perubahan proporsi dalam garis kemiskinan. Eliza mengungkap, proporsi penduduk miskin untuk membeli bahan makanan di Maret 2025 bertambah dibandingkan September 2024.

    “Proporsi untuk non makanan jadi berkurang karena dialokasikan untuk membeli bahan makanan,” ungkapnya. 

    Di basket makanan, Eliza menyebut bahwa proporsi pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli beras, rokok kretek, dan mi instan meningkat, sedangkan untuk protein hewani dan kue menurun secara proporsi. 

    Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa harga pangan mengalami kenaikan, sehingga menggerus daya beli masyarakat miskin. Akibatnya, kata dia, kelompok ini mengutamakan pemenuhan karbohidrat sementara pemenuhan protein dan non makanan dikurangi proporsinya dari total yang biasa mereka keluarkan. 

    Indeks kedalaman miskin Maret 2025 naik dibandingkan September 2024, kata dia, menandakan bahwa penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, kebutuhan dasar mereka semakin sulit untuk dipenuhi. 

    “Jadi pemerintah jangan gegabah menghapus beras medium, itu masih sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Jangan sampai mereka terus turun kelas hingga jatuh ke jurang kemiskinan,” pungkasnya. 

  • SKK Migas Pastikan Kebutuhan Gas Domestik Dipenuhi Bertahap Lewat Swap LNG

    SKK Migas Pastikan Kebutuhan Gas Domestik Dipenuhi Bertahap Lewat Swap LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kebutuhan gas domestik akan dipenuhi secara bertahap, salah satunya lewat skema swap gas. 

    Skema swap gas tersebut dijalankan dengan mengalihkan sebagian alokasi volume ekspor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan dalam negeri. 

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, langkah ini harus dilakukan bertahap lantaran terdapat proses negosiasi dan evaluasi dengan buyer. 

    “Intinya ada swap gas. Jadi kalau umpamanya dari sisi kita, kita kan menyelesaikannya itu secara periodik,” kata Hudi ditemui usai agenda Media Edukasi Hulu Migas, Jumat (25/7/2025). 

    Kendati demikian, pihaknya juga secara berkala mengawasi keamanan pasokan tetap terjaga untuk domestik. Sejauh ini, Hudi menilai pasokan LNG yang sudah dialihkan dari ekspor masih dapat mendukung permintaan domestik. 

    Hingga saat ini, SKK Migas mencatat 70% pasokan gas yang diproduksi di dalam negeri telah dialokasikan untuk kebutuhan domestik, utamanya untuk PLN dan PGN. 

    “Jadi hanya tinggal 30%, nah terkait dengan 30% itu kan ada contractual yang mungkin tidak bisa. Pasokan gas, jadi secara contractual mungkin ya memang kita harus penuhi dan lain-lain,” tuturnya. 

    Namun, Hudi mengakui belum mendapatkan informasi terperinci terkait volume pasokan LNG yang dialihkan pada semester II/2025. Kendati demikian, dia menilai sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tengah mengupayakan pemenuhan gas domestik. 

    “Ya itu mestinya harus jadi, bagian dari itu. Nah, ini bagaimana nanti detailnya itu. Ya, tentu saja dari temen-temen [KKKS] masih muter otak lah untuk mencari ke arah sana,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Deputi Keuangan & Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, pihaknya telah mengarahkan KKKS dan para pembeli LNG di berbagai negara untuk mengatur kembali jadwal pengiriman.  

    “Kita juga menyusun jadwal kembali bagaimana kita mengatur ekspor LNG kita supaya tetap komitmen kita untuk memenuhi kontrak, tapi kita bisa diskusikan untuk penjadwalannya disesuaikan agar domestik juga mendapatkan LNG” kata Kurnia di Jakarta, dikutip Selasa (22/7/2025).  

    Adapun, SKK Migas memproyeksi ekspor LNG atau gas alam cair akan berkurang tahun ini ke angka 150 kargo, sementara untuk LNG domestik dialokasikan sebanyak 86 kargo. 

    Sebelumnya, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa ekspor LNG Indonesia tahun lalu mencapai 300 kargo, berdasarkan Ship-tracking Data. Penurunan ini untuk memastikan kebutuhan gas domestik terpenuhi. 

    Apalagi, Kurnia menerangkan bahwa kebutuhan LNG PT PLN (Persero) meningkat dari semula 60 kargo per tahun, dalam 2 tahun terakhir meningkat menjadi 100 kargo per tahun.