Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) atau contingent resource mencapai 919 juta barel setara minyak (million barrels of oil equivalent/MMBOE) per Juni 2025.

    Angka tersebut mencapai 151,9% dari target contingent resource 2025 yang sebesar 650 MMBOE. Adapun outlook capaian contingent resource hingga Desember 2025 akan mencapai sekitar 1.143 MMBOE yang jika bisa direalisasikan maka akan tercapai sebesar 189% dari target tahun ini.

    Contingent resource merupakan potensi sumber daya migas yang secara teknis mungkin untuk diproduksi, tetapi belum ekonomis untuk dikembangkan saat ini.

    Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan, keberadaan contingent resource di industri hulu migas sangat menentukan. 

    Sebab, semakin besar volume contingent resource yang diperoleh setiap tahun, maka semakin besar pula potensi hulu migas yang bisa ditingkatkan menjadi cadangan dan diproduksikan di masa yang akan datang.

    Pada 2024, pemerintah mulai menetapkan contingent resource sebagai salah satu key performance indicator (KPI) industri hulu migas untuk melengkapi KPI reserve replacement ratio (RRR). 

    “Ketika contingent resource berujung pada plan of development (POD), artinya sudah ada kepastian komersialisasi. Selanjutnya contingent resource meningkat menjadi RRR,” ucap RIkky melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Rikky mengatakan, tingginya capaian contingent resource menunjukkan bahwa secara potensi sumber daya migas di Indonesia masih menjanjikan. Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas mendorong undeveloped discovery statusnya dapat ditingkatkan melalui penetapan status eksplorasi (PSE). 

    Adapun dari total 279 struktur undeveloped discovery, yang sudah PSE mencapai 83 struktur dengan potensi 216 MMBO minyak dan 3,8 TCF gas. Sementara, yang belum PSE mencapai 196 struktur dengan potensi 1125 MMBO minyak dan 8,3 TCF gas.

    Menurut Rikky, tantangan dalam mendorong sumber daya menjadi cadangan adalah komersialisasinya, agar setiap sumber daya dapat masuk pada fase plan of development (POD). Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa ada potensi yang berada di lapangan marginal ataupun stranded area yang belum memiliki infrastruktur pendukung.

    Pihaknya pun terus mendorong upaya untuk melakukan komersialiasi melalui trucking, potensi pembangunan mini LNG maupun mini LPG, dan pemanfaatan aset hulu migas.

    “Kami bersyukur pemerintah telah memberikan dukungan agar lapangan yang kurang ekonomis dapat menjadi ekonomis dengan insentif-insentif fiskal maupun non fiskal,” imbuh Rikky.

    Dia menambahkan bahwa kebutuhan energi migas saat ini sangat besar dan akan terus bertambah kedepannya. Mengacu pada rencana umum energi nasional (RUEN) untuk minyak akan akan ada penambahan kebutuhan sekitar 139% dan gas sekitar 298% pada 2050. 

    “Maka seluruh potensi sumber daya migas harus bisa diproduksikan dan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat merealisasikan target ketahanan energi dalam program ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto,” tutup Rikky.

  • Indef Soroti Efektivitas Diskon Pajak Pembelian Rumah, Tak Cukup Ungkit Konsumsi Agregat

    Indef Soroti Efektivitas Diskon Pajak Pembelian Rumah, Tak Cukup Ungkit Konsumsi Agregat

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah memperpanjang stimulus fiskal berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP 100% untuk sektor properti, diskon tarif tol, dan subsidi transportasi umum hingga akhir 2025 dinilai belum menyentuh kelompok masyarakat dengan daya beli paling rentan.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, arah stimulus fiskal semester II/2025 cenderung bias terhadap sektor formal dan konsumsi kelas menengah.

    “Secara struktural, kebijakan ini berisiko menciptakan ketimpangan efek stimulus, karena alokasi fiskal diarahkan pada sektor yang tidak memiliki marginal propensity to consume [kecenderungan konsumsi tambahan] tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurut Rizal, kelompok kelas menengah dan formal umumnya tidak serta-merta meningkatkan konsumsi meskipun memperoleh insentif. Sebaliknya, kelompok rentan dengan daya beli terbatas memiliki kecenderungan konsumsi tambahan yang jauh lebih tinggi ketika memperoleh bantuan langsung.

    Dia pun menyoroti keputusan pemerintah yang menghentikan dua stimulus langsung yang sebelumnya berjalan pada semester I/2025, yaitu subsidi listrik dan bantuan subsidi upah. Kedua bantuan itu dinilai memberikan dorongan jangka pendek yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya kelas bawah.

    “Mengabaikan kelompok ini dalam kebijakan semester II berpotensi menggerus daya beli secara agregat, memperlebar kesenjangan, dan menghambat pemulihan konsumsi domestik,” jelas Rizal.

    Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menambahkan bahwa efektivitas stimulus seharusnya tidak hanya dilihat dari momentum musiman seperti akhir tahun, tetapi dari seberapa besar daya dorong riil terhadap indikator makroekonomi.

    Rizal mengakui bahwa insentif properti memang memberikan dampak lanjutan ke sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta jasa keuangan. Hanya saja, dia menilai efeknya cenderung bersifat lambat dan tidak cukup menjangkau kelompok bawah secara langsung.

    “Dalam konteks perlambatan ekonomi global dan tekanan inflasi domestik, seharusnya pemerintah memprioritaskan instrumen yang langsung menjaga daya beli, bukan sekadar mendorong investasi rumah,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Rizal menyimpulkan arah kebijakan fiskal semester II kurang efektif karena meskipun menjaga stabilitas sektor formal, tetapi belum cukup progresif untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan inklusif.

    Menurutnya, intervensi fiskal harus berpihak lebih kepada kelompok dengan efek pengganda tertinggi jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Bocoran Insentif Fiskal Paruh Kedua 2025

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga juga menjelaskan bahwa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dibahas dalam rakor tersebut untuk dapat mencapai target pada Agustus. Presiden Prabowo sendiri telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara itu, stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik.

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Skema Baru Pajak Kripto Segera Terbit, Cek Kisi-Kisinya

    Skema Baru Pajak Kripto Segera Terbit, Cek Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan aturan baru pengenaan pajak atas aset kripto. Pajak kripto ke depan akan ditentukan oleh model pengaturan transaksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan aturan baru pajak kripto akan segera diundangkan. Nantinya, skema baru penerapan pajak kripto akan mengikuti perkembangan berpindahnya pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK pada Januari lalu.

    “Insya Allah mungkin seminggu-minggu ini [terbit aturan barunya]. Ada perubahan sedikit karena kaitannya dengan perubahan komposisi dari Bappebti,” ujar Yon Arsal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa berpindah pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK seiring perubahan klasifikasi aset kripto dari komoditas ke instrumen keuangan. Secara hukum, klasifikasi itu mengikuti arah Peraturan OJK No. 27/2024 (POJK 27/2024) tentang perdagangan aset keuangan digital.

    Dia menambahkan, meskipun aspek legalitas transaksi sudah masuk dalam lingkup OJK, pengaturan pajaknya saat ini masih mengacu pada ketentuan umum perpajakan, termasuk PMK 68/2022 yang bakal direvisi dalam waktu dekat. Secara garis besar, transaksi kripto memunculkan dua jenis pajak utama, yakni pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Aspek PPh timbul karena ada satu pihak yang mendapatkan penghasilan ketika melakukan transaksi terkait aset keuangan kripto. Transaksi penyerahan barang (aset) atau jasa akan memunculkan aspek PPN,” jelas Prianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Sementara mengacu POJK 27/2024, terdapat lima pelaku utama dalam ekosistem aset keuangan digital yaitu penyelenggara bursa; pedagang aset keuangan digital; lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian; anggota kliring; serta pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital.

    Prianto memaparkan bahwa kelima pelaku tersebut dikenai PPh atas penghasilan yang mereka terima dari penyediaan jasa, yang mana objeknya mengacu ke Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan bisa bersifat final apabila ditentukan lewat peraturan pemerintah (PP). Dari sisi PPN, kegiatan jasa mereka dikenakan tarif umum 12%, kecuali dinyatakan sebagai nonobjek dalam UU PPN.

    “Secara teknis, dasar pengenaan PPN bisa dihitung dari 11/12 x nilai transaksi atau 11/12 x 10% x nilai transaksi, tergantung bentuk jasanya,” ujar Prianto.

    Khusus untuk pedagang aset digital, penghasilan dari jual beli kripto juga dikenai PPh. Sementara dari sisi PPN, aset kripto tidak termasuk dalam daftar nonobjek PPN sebagaimana Pasal 4A ayat (2) UU PPN, sehingga tetap terutang PPN 12%.

    Menurut Prianto, revisi PMK 68/2022 menjadi krusial karena akan menjadi dasar teknis pemajakan yang lebih kompatibel dengan struktur pasar kripto versi OJK. Hanya saja, dia menilai fokus revisi pengaturan bukan pada potensi penerimaan negara, melainkan pada kemudahan administrasi dan kepastian hukum.

    “Ketika pengaturannya sudah masuk ke ranah teknis administratif di Peraturan Menteri Keuangan, maka fokusnya bukan semata untuk menggenjot penerimaan, tapi untuk memastikan implementasi kebijakan perpajakan berjalan lebih sederhana dan pasti,” kata Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu.

    Adapun PMK 68/2022 saat ini masih menjadi acuan pengenaan pajak atas transaksi kripto, meskipun rezim pengawasan dan klasifikasi asetnya telah bergeser dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Oleh sebab itu, pemerintah sedang melakukan revisi beleid tersebut.

  • Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) melanjutkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori, Papua.

    Menurutnya, pembangunan PLTM Wabudori merupakan bagian dari upaya percepatan program listrik desa, khususnya di Papua.

    Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur listrik agar tidak terkendala dan berjalan dengan lancar. 

    “Saya minta satu hal, jangan pada saat teman-teman PLN bangun, kita tidak dukung,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    PLTM Wabudori akan dibangun di Sungai Wabudori di kawasan hutan konservasi Distrik Supiori Barat, berkapasitas 1,2 Mega Watt (MW), dengan dua unit turbin masing-masing 600 kW.

    Proyek ini diharapkan dapat memasok listrik ke lebih dari 1.600 rumah tangga dan dibangun dengan prinsip energi bersih serta memanfaatkan produk dalam negeri.

    Sebelumnya, proyek ini terhenti sejak 2010 karena kendala teknis dan administratif. Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan perlunya percepatan konstruksi proyek tersebut. Dia ingin proyek itu rampung pada 2027.

    “Alhamdulillah hari ini kita tinjau langsung untuk memastikan agar proses konstruksinya bisa segera jalan di 2026, memang dalam schedule [Commercial Operation Date-nya] 2029, tapi saya majukan paling lambat awal 2028, kalau bisa 2027 akhir, itu jauh lebih baik,” ujarnya.

    Tak hanya fokus pada pembangkit, Menteri Bahlil juga meminta percepatan penyambungan listrik rumah tangga yang sudah berjejaring namun belum teraliri arus. Dia meminta agar pendanaan untuk penyambungan tersebut segera dialokasikan melalui anggaran Kementerian ESDM.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen  Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memaparkan bahwa seluruh komponen proyek akan memenuhi standar keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dia memastikan penggunaan energi terbarukan berbasis aliran air lokal yang melimpah, serta komitmen kuat untuk memaksimalkan kandungan lokal.

  • MIND ID Targetkan Produksi Aluminium 900.000 Ton per Tahun pada 2029

    MIND ID Targetkan Produksi Aluminium 900.000 Ton per Tahun pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bakal meningkatkan kapasitas produksi aluminium nasional hingga mencapai 900.000 ton per tahun (KTPA) pada 2029. Angka ini naik dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 275.000 KTPA.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin saat meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Kalimantan Barat, pekan ini.

    Dia mengatakan, peningkatan kapasitas produksi aluminium diupayakan untuk terus memperkecil jarak antara suplai dan permintaan aluminium nasional yang saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun. 

    Menurutnya, konsumsi aluminium domestik diperkirakan akan meningkat sekitar 600% dalam 30 tahun ke depan, terutama untuk mendukung ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicles/EV) dan baterai EV.

    Maroef menyebutkan penggunaan material aluminium untuk satu battery pack mencapai 18%, dan kebutuhan produksi sebuah PV solar berkapasitas satu megawatt (MW) memerlukan aluminium sekitar 21 ton.

    “Grup MIND ID berkomitmen untuk menjadi penggerak hilirisasi aluminium terintegrasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen aluminium dunia, dan mampu berdaulat dalam mendukung industri manufaktur sekaligus mengurangi ketergantungan impor,” kata Maroef melalui keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Dia mengemukakan bahwa saat ini MIND ID tengah menyiapkan proyek fasilitas produksi aluminium baru di Mempawah dengan kapasitas produksi hingga 600 KTPA. Jika digabungkan dengan fasilitas eksisting milik INALUM, maka total kapasitas MIND ID akan mencapai sekitar 900 KTPA.

    Di sektor hulu, MIND ID telah mengoperasikan SGAR Fase I dengan kapasitas satu juta ton alumina per tahun untuk digunakan sebagai bahan baku utama produksi aluminium. Untuk memperkuat keberlanjutan pasokan alumina, SGAR Fase II juga tengah dipersiapkan dan akan menambah kapasitas produksi sebesar satu juta ton per tahun.

    Selain itu, MIND ID melalui PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam juga menyiapkan penguatan pasokan bijih bauksit dengan membangun fasilitas washed bauxite sebesar 1,47 juta ton per tahun di wilayah operasional Mempawah.

    Maroef menyampaikan bahwa bauksit, alumina, dan aluminium merupakan bahan baku yang memiliki peran krusial dalam mendukung industri manufaktur dan energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia.

    Dia lantas memastikan bahwa ekspansi kapasitas ekosistem hilirisasi aluminium ini akan memperhatikan aspek produksi yang berkelanjutan serta operational excellence kelas dunia.

    Di samping itu, MIND ID juga memastikan bahwa pemeliharaan (maintenance) dan keandalan (reliability) dari setiap proyek strategis makin efisien, transparan, dan adaptif menghadapi dinamika pasar.

    Dalam pengembangan proyek, MIND ID turut memastikan integrasi pada infrastruktur pendukung seperti logistik, serta memperhatikan keberlanjutan sosial di sekitar daerah operasional.

    “Bagi MIND ID, penguatan ekosistem hilirisasi terintegrasi ini merupakan investasi untuk masa depan bangsa. Kami harus mengelolanya dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan semangat transformasi agar Indonesia menjadi negara berdaulat dalam mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alamnya,” pungkas Maroef. 

  • Modal Asing Rp11,3 Triliun Tinggalkan RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Modal Asing Rp11,3 Triliun Tinggalkan RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp11,3 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada 21—24 Juli 2025 atau selama pekan ini.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar saham. Hanya saja, lebih banyak penjualan neto di pasar surat berharga BI (SRBI).

    “Berdasarkan data transaksi 21—24 Juli 2025, non residen tercatat jual neto sebesar Rp11,30 triliun, terdiri dari beli neto sebesar Rp0,10 triliun di pasar saham dan Rp2,10 triliun di pasar SBN, serta jual neto sebesar Rp13,50 triliun di SRBI,” jelas Ramdan dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Adapun jika mengacu pada  data Bank Indonesia, pada 14—17 Juli 2025, investor asing melakukan aksi borong Rp380 miliar pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu kontras dengan aksi jual yang dilakukan pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp8,95 triliun.

    SRBI merupakan instrumen buatan Bank Indonesia menggunakan SBN milik bank sentral sebagai aset dasarnya. Instrumen ini merupakan alternatif aset pendapatan tetap dengan tenor enam, sembilan, dan 12 bulan. Kemudian, aksi jual terjadi pada saham sebesar Rp1,91 triliun. 

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—24 Juli 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp59,62 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp58,92 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp60,19 triliun di SRBI, dan beli neto Rp59,52 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 70,9 basis poin (bps) per 24 Juli, turun dibandingkan 72,51 bps pada 18 Juli.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun sedikit ke 6,49% pada Jumat (25/7/2025) dari level 6,5% pada Kamis (24/7/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,396% pada Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp16.315 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (25/7/2025) dari posisi Rp16.280 per dolar AS pada penutupan Kamis (24/7/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

    Sebelumnya, Divisi Manajemen Aset Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan arus modal masuk ke pasar negara berkembang akan terus bergulir. Adapun, selama bertahun-tahun kelas aset ini menderita aksi jual dari investor global.

    “Arah arus dana mulai berbalik [ke pasar negara berkembang]. Kami percaya pasar negara berkembang sedang menangkap gelombang pertama,” ujar Anupam Damani, Kepala Bersama Div. Utang Pasar Negara Berkembang Goldman Sachs Asset Management, dikutip Bloomberg, Jumat (25/7/2025).

    Dia mengatakan negara berkembang sudah tersisih selama bertahun-tahun karena dominasi risiko berpusat di AS. Dengan perkembangan belakangan ini, diversifikasi kembali menjadi pilihan di dalam portofolio global.

    Berdasarkan data Bloomberg, arus masuk ke aset negara berkembang mulai meningkat sejak awal April 2025 ketika Presiden AS Donald Trump mengguncang pasar lewat pengumuman tarif resiprokal. Hal itu telah memicu peninjauan ulang atas eksposur berlebih terhadap ekonomi terbesar dunia tersebut.

    Data terbaru EPFR Global yang dihimpun Bank of America Corp. menunjukkan para investor mulai secara konsisten menanamkan dana ke dalam reksa dana utang negara berkembang selama 13 pekan berturut-turut. Alhasil, arus masuk bersih ke negara berkembang sejak awal tahun ini telah melampaui $25 miliar.

    Meskipun kekhawatiran akan resesi di AS telah mereda, Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan di pasar negara berkembang diperkirakan akan melampaui negara maju sebesar 2,5% tahun ini — naik dari 2,3% pada 2024.

  • Kementerian ESDM Sebut Sektor Energi Mampu Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja

    Kementerian ESDM Sebut Sektor Energi Mampu Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan sektor energi dapat membuka 6,2 juta orang peluang lapangan kerja.

    Dia menuturkan, Indonesia saat ini tengah memasuki masa bonus demografi, dengan mayoritas penduduknya berada di usia produktif. Dari total 284 juta penduduk, sebanyak 169 juta berada di rentang usia produktif, dan sekitar 7,27 juta di antaranya tengah menempuh pendidikan tinggi atau belum bekerja.

    Dengan kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan generasi muda di usia produktif.

    “Sektor ESDM, berpeluang untuk menciptakan peluang kerja untuk 6,2 juta orang,” ujar Dadan melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Menurut Dadan, peluang kerja itu salah satunya didorong oleh meningkatnya kebutuhan listrik nasional. Dia menyebut, konsumsi listrik Indonesia saat ini masih berada di angka 1.337 kWh per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 2.648 kWh.

    Dadan mengatakan, hal ini merupakan sinyal bahwa Indonesia harus segera menambah kapasitas pembangkit listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita, konsumsi listriknya itu masih rendah, berarti kita perlu tambahan pembangkit listrik. Ini angka-angkanya yang saya sampaikan, angka-angka yang investasi hijau 42,6 gigawatt (GW). Ini angka yang besar, angka yang nanti memerlukan tenaga kerja yang sangat besar,” ucap Dadan.

    Dia juga menyampaikan, investasi penambahan pembangkit 10 tahun ke depan mencapai Rp1.682 triliun.

    “Ini yang sudah ada, proyek yang ada di PLN, nanti memerlukan tenaga kerja, memerlukan produksi, memerlukan jasa-jasa yang akan mendorong perekonomian di dalam negeri,” imbuhnya.

    Selain dari subsektor ketenagalistrikan, Dadan juga menekankan hilirisasi dan peningkatan ketahanan energi juga akan mendorong terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.

    Dia mencontohkan pembangunan industri ekosistem baterai EV yang beberapa waktu lalu dilakukan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadan mengatakan pembangunan ekosistem baterai EV itu tak hanya membuat pabrik baterainya saja.

    Ekosistem itu juga mencakup sektor hulu dari mulai tambang, kemudian diolah, sampai itu menjadi baterai.

    “Nah ini ada kaitannya juga dengan ketahanan energi, karena ketahanan energi kita ingin mendorong kepada energi yang semakin bersih. Nah kita punya potensi di hulu yang baik, Indonesia ini adalah memegang cadangan terbesar untuk nikel,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Dadan menekankan bahwa peluang kerja di sektor ESDM nantinya bukan hanya untuk bekerja di tambang dan pembangkit saja, melainkan untuk seluruh pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung.

    “Karena nanti ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan makanan, ada perusahaan yang untuk catering, ada perusahaan untuk jasa, ada perbankan, ada yang lain-lain. Nah ini kami menghitung melakukan simulasi, ini angkanya 6,2 juta orang. Jadi tidak usah khawatir, sektor energi ini akan banyak menyerap tenaga kerja,” jelas Dadan.

  • Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bakal mempercepat konstruksi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yakni Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 triliun untuk mendukung Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan bahwa Bendungan Jenelata merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan ini berlokasi di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

    “Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 223,6 juta m³ dan luas genangan mencapai 1.220 hektare yang berpotensi untuk mendukung pengairan irigasi pertanian hingga 25.783 hektare,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Dody menambahkan Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional. Dengan keberadaan Bendungan Jenelata, Kementerian PU memproyeksikan pasokan air irigasi untuk wilayah pertanian di Kabupaten Gowa akan bertambah, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    Untuk diketahui, sistem jaringan irigasi teknis yang bersumber dari Bendungan Jenelata akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Bili-bili seluas 2.443 ha, DI Bissua seluas 12.793 ha, dan DI Kampili seluas 10.547 ha.

    Nantinya, sistem irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman antara 276% hingga 300% dengan pola tanam Padi–Padi–Palawija.   

    Selain irigasi, Bendungan Jenelata juga dirancang dapat memberi manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air baku di Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

    Selain itu, bendungan tersebut juga memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir Sungai Jenelata dengan menurunkan debit banjir dari 1.800 m³/detik menjadi 686 m³/detik. Keberadaan Bendungan Jenelata akan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di Kota Makassar yang selama ini hanya mengandalkan Bendungan Bili-Bili berkapasitas 375 juta m3.

    Dalam laporan Kementerian PU, Bendungan Jenelata efektif bakal mengendalikan banjir di wilayah Kota Makassar hingga 50 tahun ke depan.

    Untuk diketahui, Pembangunan Bendungan Jenelata bersumber dari kombinasi APBN sebesar 15% dan loan dari Export Import Bank of China atau Exim Bank China sebesar 85% dengan total anggaran sebesar Rp4,15 triliun.

    “Bendungan Jenelata juga masuk dalam alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 untuk penyelesaian 15 bendungan on-going atau sudah konstruksi,” pungkas Dody.

  • Pengamat Blak-blakan Syarat Foto KTP Persulit Penyaluran Beras SPHP

    Pengamat Blak-blakan Syarat Foto KTP Persulit Penyaluran Beras SPHP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai syarat pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diperketat justru mempersulit penyaluran program ini.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP periode Juli–Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Sementara itu, sampai dengan 21 Juli 2025 pukul 08.00 WIB, penyaluran beras SPHP baru mencapai 182.214 ton dari total pagu tahun 2025 sebesar 1,5 juta ton.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan penyaluran beras SPHP tahun ini jauh lebih ketat agar penyaluran sesuai tujuan.

    Dia menjelaskan bahwa warga harus membawa KTP untuk keperluan foto dan diunggah di aplikasi Klik SPHP saat mitra menjual beras SPHP ke konsumen.

    Selain itu, pengecer juga harus menandatangani surat pernyataan di atas meterai. Namun, dia menuturkan bahwa persyaratan super ketat seperti ini belum diberlakukan pada tahun sebelumnya. 

    “Hampir bisa dipastikan karena skema super ketat ini yang membuat penyaluran SPHP seret,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Lebih lanjut, Khudori menyampaikan bahwa pengecer harus mendaftar dan direkomendasikan oleh dinas ketahanan pangan dan unit pengelola teknis (UPT) pengelola pasar sebelum menjadi mitra penyalur SPHP.

    Pendaftaran ini kemudian diajukan ke kantor pusat Perum Bulog untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, maka mitra harus mengunduh aplikasi Klik SPHP. Aplikasi ini juga dirancang untuk memesan beras SPHP.

    Namun, pengecer akan ditindak sesuai Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar jika melanggar ketentuan.

    Selain itu, pelanggaran oleh pengecer juga terancam hukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 139 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yakni sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

    “Akibat persyaratan ini, sejumlah calon pengecer mundur teratur. Mereka khawatir tak bisa memastikan beras di konsumen tak dijual lagi,” ujar Khudori.

    Di sisi lain, Khudori mengatakan bahwa harga beras terus naik. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga beras pada Juli 2025 merambat ke atas setiap minggunya.

    “Kalau harga terus naik itu pertanda pasokan beras di pasar terbatas. Beras SPHP yang diharapkan mengguyur pasar dalam jumlah besar, masif, dan menjangkau wilayah luas ternyata jauh dari harapan,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mewajibkan masyarakat mengunggah foto setiap melakukan pembelian beras SPHP agar tidak melakukan penyelewengan. Adapun, bukti foto ini nantinya harus diunggah ke dalam aplikasi Klik SPHP.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan syarat foto ini merupakan bentuk pengetatan Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pembeli beras SPHP juga dibatasi pembeliannya maksimal dua kemasan ukuran lima kilogram dan tidak boleh dijual kembali.

    “Setiap pembelian [beras SPHP] sekarang juga sudah diperintahkan itu difoto, siapa yang beli difoto dan difoto itu nanti di-upload di aplikasi,” kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Unggahan foto ini merupakan tanda bukti pembeli pernah membeli beras SPHP. “… sehingga apabila di kemudian hari ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada bukti-bukti otentik bahwa memang pembelian tersebut ada dokumentasinya dan lain sebagainya,” terangnya.

    Dia menjelaskan pengetatan syarat penyaluran beras SPHP dilakukan agar tidak dimanfaatkan oknum yang tak bertanggungjawab. Alhasil, Perum Bulog bersama Bapanas telah membuat aturan bahwa setiap ritel atau kios-kios yang menjual beras membuat surat pernyataan.

    “Surat pernyataan itu bahwa sanggup untuk tidak melanggar aturan sesuai dengan Juknis, dan yang kedua, apabila melanggar, siap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

    Adapun, aturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rizal menyatakan pelanggaran terhadap penyaluran beras program SPHP bisa dikenai dendanya hingga Rp2 miliar atau hukuman penjara maksimal empat tahun.

    “Ini yang untuk memberikan shock therapy kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelewengkan beras-beras SPHP ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa setiap pengecer wajib masuk dalam aplikasi klik SPHP dengan mencantumkan identitas berupa KTP hingga surat izin usaha. “Sehingga yang menyalurkan itu betul-betul teridentifikasi dengan baik, tidak ilegal ataupun yang diyakinkan pasti legal,” ujarnya.

    Selanjutnya, pemesanan dari masing-masing pasar pengecer maksimal sebesar dua ton. Namun, pengecer tidak boleh melakukan pemesanan jika stok beras SPHP belum terjual habis. “Kira-kira tinggal 10% atau tinggal 5% baru boleh pesan yang kedua kalinya,” pungkasnya.

  • Laba Pabrikan China Anjlok Lagi imbas Perang Harga

    Laba Pabrikan China Anjlok Lagi imbas Perang Harga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja industri di China turun dalam dua bulan berturut-turut. Pemerintah pun bersiap untuk mengintensifkan upaya untuk mengendalikan persaingan yang menekan harga dan memperparah dampak tarif AS.

    Dilansir Bloomberg pada Minggu (27/7/2025), berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China, laba sektor industri turun 4,3% pada bulan lalu dari awal tahun setelah terkontraksi 9,1% pada Mei 2025. Dari sini, kinerja industri Negeri Tirai Bambu tersebut turun 1,8% pada semester I tahun ini.

    Sementara itu, sebelumnya Bloomberg Economics telah memperkirakan penurunan sebesar 8% secara tahunan pada Juni tahun ini.

    Penurunan laba yang berkepanjangan menunjukkan urgensi untuk mengekang persaingan yang ketat antar perusahaan, yang dijuluki “involusi” di China, karena pemerintah berupaya mengurangi tekanan deflasi dalam perekonomian yang menderita akibat lemahnya permintaan domestik.

    Ekspor ke AS anjlok setelah tarif Presiden Donald Trump menaikkan biaya penjualan barang di pasar konsumen terbesar di dunia, yang kemungkinan semakin menekan margin keuntungan produsen China.

    Sementara, pengangkutan yang lebih kecil merusak kepercayaan bisnis dan dapat membuat perusahaan lebih enggan untuk berinvestasi dan merekrut.

    Para pejabat China berjanji pada pertemuan penting awal bulan ini untuk menindak persaingan harga rendah yang tidak teratur dan menghentikan kapasitas industri yang sudah ketinggalan zaman, yang memicu reli harga polisilikon dan komoditas lainnya baru-baru ini.