Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Proyeksi Kinerja Sektor Properti Usai Diskon Pajak Rumah Diperpanjang

    Proyeksi Kinerja Sektor Properti Usai Diskon Pajak Rumah Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah memperpanjang insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 dinilai bakal memberikan angin segar bagi sektor properti di Tanah Air.

    Pemberian PPN DTP 100% awalnya diberikan pemerintah hanya untuk periode Januari-Juni 2025, sedangkan periode Juli-Desember 2025 besaran diskon ditetapkan sebesar 50%.

    Namun, dalam keputusan terbaru, pemerintah memperpanjang PPN DTP sebesar 100% hingga semester II/2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, tujuan pemerintah memperpanjang pemberian PPN DTP 100% hingga akhir 2025 ialah untuk mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

    Selain itu, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025. 

    “Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%,” kata Airlangga usai melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Kebijakan PPN DTP 100 persen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak 2023.

    Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Khusus untuk PPN DTP 100 persen berlaku untuk pembelian hunian hingga Rp2 miliar.

    Dengan adanya diskon pajak, maka masyarakat yang melakukan pembelian rumah Rp2 miliar tidak perlu membayar PPN. Namun, jika masyarakat membeli rumah Rp2,5 miliar, maka akan dikenakan PPN 11% yang Rp500 juta (selisih Rp2,5 miliar-Rp2 miliar). Sehingga konsumen tersebut cukup bayar Rp55 juta.

    Respons Pengembang

    Sementara itu, para pengembang merespons positif perpanjangan insentif di sektor perumahan yang diberikan pemerintah. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) meyakini kebijakan tersebut dapat menggairahkan kinerja sektor properti yang belakangan ini cenderung lesu.

    Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono menyatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi memperpanjang insentif PPN DTP 100% dan penambahan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

    Ari menyebut pemerintah telah resmi menambah kuota rumah subsidi FLPP dari yang semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara.

    Kenaikan kuota FLPP yang sangat fantastis ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.

    Keputusan Pemerintah kedua adalah perpanjangan masa berlaku insentif PPN DTP 100% yang sebelumnya berakhir tanggal 30 Juni 2025 kini berlaku hingga 31 Desember 2025.

    Usulan perpanjangan insentif PPN DTP dan penambahan kuota FLPP ini juga sesuai dengan harapan yang disampaikan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi). Mereka sebelumnya meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian PPN DTP 100% pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh. Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang.

    Mengingat, rumah komersial yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    Dampak

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP memiliki peran penting dalam mendongkrak kinerja sektor properti, khususnya penjualan segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

  • The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Bulan Ini Meski Sinyal Pemangkasan Menguat

    The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Bulan Ini Meski Sinyal Pemangkasan Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pejabat Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 29-30 Juli 2025 mendatang. 

    Meski demikian, perdebatan yang semakin tajam dalam rapat kebijakan pekan ini dinilai dapat memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga pada musim gugur mendatang.

    Ketua The Fed Jerome Powell berada di bawah tekanan besar dari Presiden AS Donald Trump dan para pendukungnya untuk segera menurunkan biaya pinjaman. Powell bahkan diperkirakan akan menghadapi penolakan dari sejumlah pejabat bank sentral yang menginginkan dukungan bagi pasar tenaga kerja yang mulai melambat.

    Meski demikian, The Fed secara luas diproyeksikan tidak akan mengubah suku bunga acuannya usai pertemuan dua hari pada 30 Juli 2025, seiring sikap wait-and-see terhadap dampak tarif impor terhadap harga-harga konsumen.

    Ekonom senior Wells Fargo Sarah House menuturkan, walaupun tidak ada perubahan suku bunga, dia menyebut adanya indikasi bahwa pasar sedang berada di titik balik dalam arah kebijakan.

    “Tapi mayoritas anggota komite tampaknya belum sampai di tahap itu — mereka masih berhati-hati terhadap potensi tekanan inflasi akibat tarif,” jelas House dikutip dari Bloomberg, Senin (28/7/2025).

    Pernyataan hasil rapat akan dipublikasikan pada Rabu (30/7/2025) pukul 14.00 waktu Washington, disusul konferensi pers oleh Powell 30 menit kemudian. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan terjadi pada rapat berikutnya, September, dan pelaku pasar akan mencermati setiap pernyataan yang memperkuat ekspektasi tersebut.

    Keputusan suku bunga kali ini juga berada di tengah pekan yang padat dengan rilis data ekonomi penting, termasuk laporan ketenagakerjaan bulanan pada Jumat. Analis memperkirakan angka ketenagakerjaan pada Juli melambat, seiring ketidakpastian kebijakan dagang Trump yang membayangi prospek ekonomi.

    Potensi Dissenting Vote

    Sejumlah analis memprediksi adanya perbedaan pendapat (dissenting voice) dari Gubernur Fed Christopher Waller dan Wakil Ketua Pengawasan Michelle Bowman, dua pejabat yang diangkat oleh Trump dan secara terbuka menyuarakan kekhawatiran bahwa suku bunga saat ini terlalu tinggi di tengah risiko pelemahan pasar kerja.

    Waller sebelumnya telah memberi sinyal kemungkinan perbedaan pendapat awal bulan ini, dengan menyatakan The Fed seharusnya segera bertindak untuk mendukung pasar tenaga kerja yang ada di ujung tanduk. 

    Sementara itu, Bowman pada Juni lalu juga mengatakan dirinya dapat mendukung pemangkasan suku bunga jika tekanan inflasi tetap lemah.

    Jika Waller dan Bowman sama-sama melakukan dissent, maka ini akan menjadi kali pertama dua gubernur Fed tidak sejalan sejak 1993. Waller sendiri disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Powell saat masa jabatannya berakhir pada Mei mendatang.

    Namun beberapa pihak menilai perbedaan suara ini lebih bernuansa politis ketimbang teknis. Michael Feroli, Kepala Ekonom AS di JPMorgan Chase & Co., dalam catatannya menyebut dissent ganda lebih merupakan uji panggung untuk posisi Ketua The Fed dibanding cerminan kondisi ekonomi.

    Ekonom KPMG Diane Swonk juga menilai dissent menjadi hal lazim menjelang perubahan arah kebijakan. 

    “Perbedaan pandangan memang wajar muncul saat The Fed mendekati keputusan untuk memangkas suku bunga, apalagi dengan ketidakpastian tinggi soal dampak tarif,” jelasnya.

    Saat Waller dan Bowman menitikberatkan mandat lapangan kerja, sebagian besar pejabat Fed lainnya masih fokus pada inflasi. Ketidakpastian terkait dampak tarif terhadap harga juga tercermin dari proyeksi yang dirilis Juni lalu, di mana 10 dari 19 pejabat mengusulkan dua kali pemangkasan suku bunga, sementara 7 lainnya tidak mengusulkan pemangkasan sama sekali.

    Laporan inflasi terbaru menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah barang yang terdampak tarif, seperti mainan dan peralatan rumah tangga. Namun, inflasi inti naik di bawah ekspektasi untuk bulan kelima berturut-turut pada Juni, mengindikasikan tekanan harga belum menyebar luas.

    John Briggs, Kepala Strategi Suku Bunga AS di Natixis North America mengatakan, pasca lonjakan inflasi akibat Covid-19, beberapa pejabat Fed lebih berhati-hati karena dampak tarif mungkin butuh waktu lebih lama untuk muncul.

    “Masalahnya, The Fed jadi terus menunda pengambilan keputusan karena data yang belum jelas,” katanya

    Natixis memproyeksikan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Oktober dan melanjutkan penurunan bertahap sebesar 25 bps hingga Juni 2026.

  • Fakta-fakta Fenomena Rojali Menyerbu Mal, Bukti Lemahnya Daya Beli Masyarakat

    Fakta-fakta Fenomena Rojali Menyerbu Mal, Bukti Lemahnya Daya Beli Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena rojali atau rombongan jarang beli di pusat-pusat perbelanjaan telah meningkat beberapa waktu terakhir seiring lemahnya daya beli masyarakat.

    Adapun, istilah rojali merujuk kepada orang-orang yang mendatangi pusat perbelanjaan atau mal hanya untuk melihat-lihat, tetapi tidak berbelanja.

    Pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan telah merasakan peningkatan fenomena rojali sejak momentum Ramadan 2024. Hal ini menyebabkan kinerja pusat perbelanjaan Tanah Air menjadi tidak maksimal, mengingat periode tersebut merupakan peak season bagi penjualan ritel di Indonesia.

    1. Omzet pengusaha turun

    Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan, fenomena rojali telah menyebabkan omzet pusat perbelanjaan di Tanah Air menurun.

    “Itu [omzet] terjadi penurunan, pasti. Karena kan tadi, belinya cenderung produk-produk yang harganya satuannya murah,” ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja ketika ditemui di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025).

    Alphonzus menuturkan, fenomena rojali bukanlah hal baru di Indonesia. Hanya saja, intensitas jumlah rojali memang berbeda dari waktu ke waktu dengan pemicu yang berbeda pula.

    Meski bukan hal baru di Indonesia, menurut Alphonzus, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya fenomena rojali saat ini. Salah satunya, lemahnya daya beli masyarakat, khususnya di kelas menengah ke bawah.

    Untuk diketahui, industri pusat perbelanjaan di Indonesia didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Persentasenya mencapai 95%.

    “Kan daya belinya berkurang, uang yang dipegang semakin sedikit, tapi mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan,” katanya.

    2. Perubahan pola belanja

    Menurut data APPBI, jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan memang mengalami peningkatan meski tidak signifikan, yakni kurang dari 10%. Jumlah itu jauh di bawah target asosiasi di kisaran 20%–30%.

    Namun, terjadi perubahan terhadap pola belanja konsumen, yang kemudian berpengaruh terhadap omzet pusat perbelanjaan.

    Dia mengatakan, saat ini konsumen lebih selektif dalam berbelanja. Pun berbelanja, konsumen hanya membeli produk dengan harga yang murah.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo juga menyebut tren rojali mencuat imbas dari adanya migrasi atau shifting perilaku masyarakat yang lebih dominan berbelanja via online. Tren tersebut terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda.

    “Ini sejak Covid-19 sejak orang gampang belanja online,” kata Budihardjo saat ditemui di Gedung Smesco, Rabu (23/7/2025).

    Meski demikian, Budihardjo menegaskan keberadaan rojali tidak sepenuhnya hanya menimbulkan kerugian. Pasalnya, sektor bisnis ritel makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) justru mengalami peningkatan.

    Alasannya, masyarakat rojali umumnya berkunjung ke mal hanya untuk berkumpul bersama sanak famili dan menghabiskan waktu di restoran.

    “Karena nongkrong pasti lihat-lihat di mal ya haus, [jadi mereka beli] minum. Jadi F&B memang ada kenaikan,” ujarnya.

    Berdasarkan proyeksinya, kenaikan penjualan sektor retail F&B tercatat mencapai angka 5% hingga 10%.

  • Trump dan Uni Eropa Beda Tafsir soal Kesepakatan Dagang

    Trump dan Uni Eropa Beda Tafsir soal Kesepakatan Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tampak berbeda pandangan dalam sejumlah poin penting dalam kesepakatan dagang terbaru mereka. Hal ini menandakan potensi tantangan besar dalam implementasi perjanjian tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Senin (28/7/2025), Uni Eropa menyatakan setuju untuk menerima tarif 15% atas hampir seluruh ekspornya ke Amerika Serikat. Namun, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa blok tersebut juga sepakat untuk membuka negara-negara mereka untuk perdagangan tanpa tarif.

    Usai pertemuan dengan von der Leyen pada Minggu (27/7/2025), Trump menyebut bahwa perjanjian itu tidak mencakup produk farmasi — isu yang menjadi titik panas dalam negosiasi — seolah memberi isyarat bahwa produk tersebut akan dikenai tarif lebih tinggi.

    Namun, dalam konferensi pers terpisah, von der Leyen menyatakan, Uni Eropa menyepakati tarif 15% untuk produk farmasi. 

    “Keputusan selanjutnya yang diambil Presiden AS merupakan hal yang berbeda,” tambahnya dalam konferensi pers tersebut.

    Pejabat senior AS kemudian menegaskan bahwa kedua pihak sepakat memberlakukan tarif 15% atas ekspor farmasi dari Uni Eropa. Sementara itu, penyelidikan terpisah berdasarkan Pasal 232 atas produk farmasi masih akan berlangsung dalam tiga pekan ke depan, namun tarif yang berlaku tetap 15%.

    Kedua pihak juga berselisih soal sektor sensitif lainnya. Trump menyatakan bahwa tarif 50% atas baja dan aluminium akan tetap diberlakukan seperti saat ini. Sebaliknya, von der Leyen mengungkapkan bahwa tarif logam akan dikurangi dan diganti dengan sistem kuota.

    Pejabat senior AS juga mengonfirmasi bahwa ekspor baja dan aluminium dari Uni Eropa tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan, dan tetap akan dikenai tarif 50%. Sementara itu, tarif untuk sektor kedirgantaraan akan tetap 0%, sambil menunggu hasil penyelidikan Pasal 232.

    Von der Leyen mengklaim bahwa dirinya telah mengamankan kepastian dan stabilitas bagi pelaku usaha di kedua sisi Atlantik. Namun, belum ada jaminan bahwa AS dan Uni Eropa akan mampu menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan atas isu-isu yang masih bersifat kontroversial.

    Carsten Nickel, Wakil Direktur Riset di Teneo dalam catatannya menuturkan, fokus selanjutnya akan tertuju pada risiko penafsiran dan implementasi, yang menimbulkan campuran persoalan politik dan teknis. 

    “Melihat karakter kesepakatan ini, ketidakpastian besar kemungkinan masih akan terus berlanjut,” katanya.

    AS juga sedang menyelidiki apakah impor sejumlah produk, termasuk industri kedirgantaraan dan semikonduktor, berpotensi mengancam keamanan nasional. Hasil penyelidikan ini bisa memicu pemberlakuan tarif tambahan pada sektor-sektor tertentu.

    Kesepakatan dagang umumnya memerlukan proses negosiasi bertahun-tahun dan mencakup ribuan halaman dokumen. Adapun, pembahasan kesepakatan awal yang dicapai pada Minggu ini baru dimulai sejak April dan sejauh ini belum menghasilkan rincian teknis yang komprehensif.

  • Rukita Gondangdia Cikini Resmi Dibuka, Hunian Premium Dekat Stasiun KRL

    Rukita Gondangdia Cikini Resmi Dibuka, Hunian Premium Dekat Stasiun KRL

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tingginya kebutuhan akan tempat tinggal strategis dan praktis di Jakarta, Rukita Gondangdia Cikini menjadi solusi hunian eksklusif berkonsep coliving. Berlokasi di Jalan Gondangdia Kecil No.17, Menteng, unit terbaru Rukita ini dirancang bagi para profesional dan keluarga muda yang mendambakan hunian modern dengan fasilitas lengkap dan terjangkau.

    5 Menit Jalan Kaki ke Stasiun Gondangdia

    Tinggal di Rukita Gondangdia Cikini hanya butuh 5 menit berjalan kaki ke Stasiun Gondangdia, sementara MRT Stasiun Bundaran HI berjarak 7 menit saja. Lokasi kost Jakarta Pusat yang dekat transportasi publik dan dikelilingi kawasan perkantoran Sudirman, Thamrin, serta Kuningan ini menjadikannya hunian ideal bagi profesional yang ingin memangkas jarak ke kantor.

    Beragam Tipe Kamar, Termasuk Loft dan 1BR Apartment-Style

    Rukita Gondangdia Cikini menghadirkan beragam pilihan kamar berkonsep modern dan minimalis serta berfurnitur lengkap yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan profesional muda, pasangan suami istri (pasutri), maupun keluarga kecil.

    Regular Full A

    Luas: ±12 m² dengan Full-size bed 120×200
    Harga sewa: Rp3.600.000/bulan, booking 6 bulan hanya Rp3.475.000/bulan

    Flat Residence Loft, Hunian Gaya Apartemen

    Tersedia juga unit Flat Residence Loft yang terdiri atas dua lantai (mezzanine style) sehingga cocok untuk sharing dua orang.

    Flat Residence Loft Twin A

    Luas: ±34 m² dengan Twin bed (2 single bed 120×200)
    Harga sewa: Rp7.000.000/bulan, booking 6 bulan hanya Rp6.875.000/bulan

    Flat Residence Loft King A

    Luas: ±34 m² dengan King bed 180×200
    Harga sewa: Rp7.500.000/bulan, booking 6 bulan hanya Rp7.375.000/bulan
    Ideal bagi pasangan atau profesional yang mencari ruang pribadi lapang

    Kost Pet-Friendly di Jakarta Pusat, Nyaman untuk Kamu dan Kucingmu

    Selain  beberapa  tipe  kamar bisa dihuni hingga tiga orang (dengan biaya tambahan), keunggulan lain Rukita Gondangdia Cikini adalah kost pet-friendly untuk kamu yang ingin tinggal bersama kucing kesayangan.

    Rukita Gondangdia semakin ideal untuk para profesional yang ingin sharing hunian maupun pasangan muda yang hidup bersama anabul sebuah kenyamanan optimal tinggal di hunian eksklusif di pusat Jakarta.

    Fasilitas Lengkap untuk Gaya Hidup Seimbang

    Rukita Gondangdia Cikini juga dilengkapi berbagai fasilitas bersama yang mendukung gaya hidup aktif para penghuninya, diantaranya:

    Area komunal nyaman untuk bekerja atau bersosialisasi
    Dapur bersama dengan peralatan masak lengkap
    Rooftop untuk bersantai selepas aktivitas harian
    Layanan laundry dan room cleaning agar penghuni semakin nyaman
    Area parkir basement luas

    Hadirnya Rukita Gondangdia Cikini menegaskan komitmen Rukita sebagai solusi tempat tinggal yang adaptif terhadap perkembangan tren kerja dan mobilitas tinggi di perkotaan. Jika mencari kost di pusat Jakarta dengan standar kenyamanan tinggi dan lokasi strategis, Rukita Gondangdia Cikini layak menjadi pertimbangan utama.

    Lakukan pemesanan melalui www.rukita.co atau aplikasi Rukita yang tersedia di App Store dan Google Play. Cukup pilih unit yang diinginkan, cek ketersediaan kamar, dan lakukan booking secara online. Mudah dan bebas ribet!

  • Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih kini bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp3 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Simak tata caranya!

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Beleid anyar itu telah ditetapkan dan diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 21 Juli 2025. Adapun, PMK skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih ini resmi berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 21 Juli 2025.

    Dalam beleid itu, Bendahara Negara RI itu menyampaikan bahwa skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih itu dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Kemudian, jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Kemudian, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih], bank [bank Himbara] dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP/KDMP,” demikian yang dikutip dari PMK 49/2025, Minggu (27/7/2025).

    Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemberian pinjaman ini untuk melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan bahan pokok atau sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan/atau logistik desa/kelurahan.

    Namun, lanjutnya, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di setiap desa/kelurahan.

    PMK 49/2025 itu juga menyebutkan bahwa ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih harus menyampaikan usulan pinjaman kepada bank Himbara dengan persetujuan bupati/wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Kemudian, usulan pinjaman tersebut disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Kemudian, jika bank Himbara menyetujui permohonan pinjaman, maka harus melakukan perjanjian pinjaman dengan KopDes/Kel Merah Putih yang setidaknya memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, tenor pinjaman, dan masa tenggang pinjaman.

    Selain itu, perjanjian tersebut juga harus memuat suku bunga/margin/bagi hasil pinjaman, tahapan dan syarat pencairan pinjaman, besaran angsuran pinjaman, dan jatuh tempo pinjaman.

    Sri Mulyani menambahkan, besaran pinjaman memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh desa pada tiga tahun terakhir.

    Persyaratan ….

  • Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan masyarakat membayar Rp9.000 lebih mahal untuk membeli 1 kg beras premium oplosan.

    Hal ini terungkap dari Polda Riau berhasil mengungkap kasus pengoplosan untuk dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

    Dalam kasus ini, polisi menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka. Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kg lebih mahal dari yang seharusnya. 

    Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu.

    Amran mengungkapkan, praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi,” kata Amran melalui keterangan resmi, Minggu (27/7/2025)

    Mentan Amran

    Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah. Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.

    Sebelumnya, Amran baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru pada Selasa (22/7/2025). Di sana, Amran berdiskusi dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. 

    Sehari kemudian, polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan. Herry mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    “Arahan Bapak Kapolri adalah bagaimana kita hadir di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman melalui upaya-upaya yang menciptakan situasi kamtibmas yang baik,” katanya.

    Sementara itu, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R. Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP. 

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Adapun barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

  • Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Para penumpang American Airlines terpaksa dievakuasi dari pesawat Boeing 737 MAX 8 lantaran terbakar saat bersiap lepas landas.

    Reuters, Minggu (27/7/2025), melansir sebuah foto yang menunjukkan para penumpang telah turun dari pesawat nahas tersebut dan berada di sekitar landas pacu Bandara Internasional Denver, Denver, Colorado, Amerika Serikat (AS), Sabtu (26/7/2025) waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran juga tampak siaga di lokasi tersebut.

    “Para penumpang berkumpul setelah evakuasi pesawat American Airlines yang terbakar di Bandara Internasional Denver,” tulis Reuters dalam unggahan foto yang diperoleh dari Instagram, @highlymigratoryfishing.

    Berdasarkan verifikasi lokasi yang dilakukan Reuters, garis landasan pacu pada foto tersebut sesuai dengan citra satelit Bandara Internasional Denver. 

    “Tanggal pengambilan video diverifikasi berdasarkan metadata berkas asli,” demikian keterangan pada foto tersebut.

    Sementara itu, CNN melaporkan bahwa ada lebih dari 150 penumpang dalam penerbangan American Airlines dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut. Evakuasi dilakukan lantaran adanya insiden pada roda pesawat.

    Federal Aviation Administration melaporkan bahwa insiden itu memicu kebakaran dan menyebabkan satu orang terluka.

    “Petugas darurat di bandara dan Departemen Pemadam Kebakaran Denver merespons situasi tersebut dan mengevakuasi mereka yang berada di dalam pesawat ke landasan pacu,” demikian laporan CNN yang diperoleh dari keterangan American Airlines dan Bandara Internasional Denver.

    CNN juga menunjukkan bahwa evakuasi tersebut menjadi insiden terbaru dari serangkaian peristiwa penerbangan yang mengkhawatirkan di Bandara Internasional Denver, bandara tersibuk keenam di dunia. 

    Pada Maret lalu, puluhan penumpang terpaksa berdiri di sayap pesawat American Airlines saat salah satu mesinnya terbakar. 

    Sebulan kemudian, sebuah pesawat United Airlines menabrak seekor binatang saat lepas landas dan mengeluarkan api.

    Adapun, video proses evakuasi penumpang dari pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 3023 yang terbakar itu viral di media sosial.

  • Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan subsidi listrik maupun bantuan upah.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP tetap memiliki peran penting dalam mendongkrak sektor properti, khususnya segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk bantuan subsidi upah, efektivitasnya juga terbatas karena hanya menjangkau buruh sektor formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Faisal menjelaskan proporsi buruh sektor formal hanya sekitar 37% dari total pekerja.

    “Nah, yang mendapat bantuan upah tentu tidak semuanya karena ada batas atas yang menerima bantuan upah berapa. Kita prediksikan tidak sampai 10% lah itu dari total tenaga kerja [yang terima bantuan upah],” ujarnya.

    Oleh sebab itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Faisal menyimpulkan bahwa diskon listrik masih lebih efektif karena cakupannya paling luas, kemudian disusul PPN DTP untuk rumah kecil, dan terakhir bantuan subsidi upah.

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik. “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap waspada dan hati-hati dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Terlebih, nilai kredit sangat besar hingga Rp130 triliun.

    Nantinya, dukungan pembiayaan tersebut bakal disalurkan langsung oleh perbankan baik kepada masyarakat perorangan maupun kepada pengembang UMKM dalam rangka meningkatkan suplai perumahan mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai peningkatan program perumahan pada dasarnya bakal berdampak baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Mengingat, sektor ini memiliki efek turunan atau multiplier effect yang tinggi pada berbagai sektor mulai dari industri semen, industri cat hingga industri furnitur.

    Akan tetapi, dia menyebut proses penyalurannya perlu dilakukan dengan analisis risiko yang tinggi. Dia khawatir langkah tersebut justru mengerek laju kredit macet atau non-performing loan (NPL) industri perbankan nasional tanpa kehati-hatian

    “Kita harus belajar dari Sub-Prime Mortgage di AS, dimana masyarakat dengan daya beli terbatas distimulus untuk membeli rumah lewat KPR. Saat kondisi ekonomi sedikit memburuk, daya beli masyarakat merosot, KPR berubah menjadi kredit macet, akibatnya supply rumah di pasar berlebih, property bubble meletus,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Wijayanto berpandangan pemerintah perlu merumuskan payung hukum yang kuat mengenai penyaluran kredit tersebut. Hal itu dilakukan guna menekan potensi pembengkakan kredit pada sektor perumahan.

    Selain itu, penyaluran KUR Perumahan itu juga perlu dibarengi dengan implementasi kebijakan pembiayaan perumahaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga subsidi selisih bunga. Dengan demikian, pembiayaan program perumahan tidak dibebankan sepenuhnya pada KUR Perumahan.

    “Kita harus hati-hati, jangan sampai memberi stimulus berlebih bagi demand perumahan karena ini sangat berisiko menimbulkan property bubble, mayoritas krisis ekonomi besar disebabkan oleh property bubble,” tandasnya.

    Pemerintah Godok Permen Penyaluran KUR Perumahan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini tengah mengebut rumusan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur penyaluran KUR Perumahan.

    Dalam penjelasannya, progres penyusunan Permen tersebut telah mencapai 90% rampung dan dipastikan siap diteken pada bulan ini.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).