Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

    Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

    Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS. 

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi. 

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. 

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengusaha nasional untuk mencontoh Thailand dan Korea Selatan untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok produksi. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan penyerapan produk UMKM sebagai bahan baku dari industri besar dapat menjadi langkah meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini melemah. 

    “Kita mungkin bisa contoh seperti Thailand, Korea, bagaimana UMKM itu menjadi bagian dari supply chain dari perusahaan besar,” kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025). 

    Menurut Avi, model bisnis UMKM di Indonesia juga perlu diperbaiki, utamanya terkait dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, di tengah situasi yang sulit dan bisnis yang berdiri sendiri maka penggunaan KUR hanya akan menyebabkan kredit macet. 

    “Kenapa? Karena dia gak naik kelas tapi pembiayaannya dikasih terus,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti UMKM yang belakangan terlihat menyiasati penghindaran pajak 0,5% untuk usaha yang pendapatannya Rp4,8 miliar. Terdapat usaha menengah yang justru membangun perusahaan baru untuk menghindari pajak tersebut. 

    Di samping itu, untu mendukung sinergitas dari UMKM dengan industri besar, maka diperlukan insentif dari pemerintah. Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih (Kopdes) bisa menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan besar. 

    “Karena dia akan menjadi badan hukum yang menjembatani mereka berdua, kalau ini bisa dilakukan saya rasa kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penggerakan UMKM yang berbasis supply chain,” jelasnya. 

    Dengan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok, maka dinilai akan ada bank-bank akan berebut memberikan pinjaman. Bagi perusahaan besar, kolaborasi ini dapat menjadi subtitusi impor. 

    Artinya, perusahaan besar bisa menggunakan bahan baku lokal yang diambil dari UMKM atau petani nasional. Hal ini mendukung kebutuhan huluisasi untuk memperkuat industri hulu. 

    “Tidak hanya hilirisasi, kalau hilirisasi itu kan menambah nilai tambah aja tapi kan 70% masih impor. Yang kita butuhkan juga huluisasi yaitu membangun hulunya agar hilirisasi tadi Itu tidak perlu impor atau kalaupun impor tidak sebanyak yang sekarang,” pungkasnya. 

  • Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan kembali melakukan roadshow ke sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

    Adapun, Zulhas hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dihadiri oleh sejumlah Menteri seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Rapat ini membahas tindak lanjut peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih serta implementasi peraturan menteri yang mendukung operasional program tersebut.

    Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin yang telah disepakati pemerintah. Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kopdes/Kel Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

    Kedua, agar Kementerian BUMN dan Danantara menyempurnakan model bisnis petunjuk teknis (juknis) Kopdes/Kel Merah Putih. Ketiga, akses pembiayaan, hingga penyempurnaan Permendes PDT dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dana desa dan kelurahan.

    “Kemudian digitalisasi, nanti di koperasi itu diusahakan cashless, nggak ada uang cashnya,” ujarnya. 

    Terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Zulhas menjelaskan, pemerintah dalam melakukan pelatihan sebisa mungkin tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Kita sebisa mungkin tidak mempergunakan APBN, tidak mengurangi anggaran belanjaan APBN kita ke Kopdes ini,” pungkasnya.

  • Pengusaha Ramal Investasi Tekstil di Indonesia Makin Ramai Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Ramal Investasi Tekstil di Indonesia Makin Ramai Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan investasi asing akan masuk ke bisnis tekstil di Tanah Air, jika tarif resiprokal yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia bisa lebih kompetitif dan lebih rendah dari negara lain.

    Adapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya di level 32%. Sebagai gantinya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias 0%.

    Secara regional, tarif impor 19% dari AS terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk memperbesar arus investasi seiring dengan pengenaan tarif resiprokal Trump, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    “Ke depan, kita masih melihat berbagai peluang seperti contohnya kalau memang tarif resiprokal Indonesia ini lebih rendah daripada negara kompetisi di industri TPT, seperti Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menurutnya, jika pengenaan tarif resiprokal terhadap Indonesia lebih rendah, maka peluang investor asing mengalihkan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    Bahkan, Shinta menyebut beberapa perusahaan asing dari China sudah mulai mengalihkan investasi ke Tanah Air, terutama di sektor ritel.

    “Kalau ini [tarif resiprokal Trump] memang kita bisa lebih kompetitif, tidak menutup kemungkinan kita ada juga relokasi investasi untuk industri ini, seperti China juga ada beberapa saya rasa yang mulai masuk investasi ke TPT,” ungkapnya.

    Selain itu, Shinta menambahkan bahwa tarif resiprokal yang kompetitif ini juga menjadi kesempatan investor asing menanamkan investasinya di pusat data (data center).

    “Juga data center banyak kesempatan saya rasa untuk masuk investasi di data center,” imbuhnya.

    Di samping industri TPT dan data center, Shinta menyebut investasi di sektor critical mineral seperti energi terbarukan hingga baterai kendaraan listrik akan jauh lebih melonjak.

    Namun, dia menjelaskan bahwa peluang investasi ini juga harus dibarengi dengan kepastian berusaha, kepastian hukum, hingga tak ada praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi usaha.

    Di sisi lain, Shinta juga menyadari bahwa investasi yang masuk ke Indonesia saat ini sudah bergeser dari semula padat karya menjadi padat modal. Transisi investasi ini berimbas pada minimnya penyerapan tenaga kerja.

    “Jadi walaupun ada penciptaan lapangan pekerjaan, tapi yang sekarang masuk tentunya akan lebih sedikit dibanding sebelumnya,” tuturnya.

    Senada, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani memproyeksikan tarif resiprokal Trump terhadap Indonesia justru akan meningkatkan investasi atau naik 1,6% dari sebelumnya.

    Ajib juga menuturkan bahwa investasi yang bakal dikantongi Indonesia mampu mencapai Rp1.905 triliun pada akhir tahun ini, atau sesuai dengan target.

    “Tarif Trump ini justru proyeksinya akan menaikkan investasi dari baseline awal, itu potensinya menjadi tambah 1,6%. Artinya hubungannya investasi dengan tarif Trump justru berkorelasi positif dan itu yang kita harapkan bersama-sama. Bahkan, akhir tahun 2025, target investasi sampai dengan Rp1.905 triliun itu targetnya bisa achieve,” tandasnya.

  • Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Hal ini diungkapkan usai menggelar rapat bersama para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan sumur rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025) sore.

    Rapat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Ya sekitar 20.000-30.000 sumur [yang berpotensi diberdayakan KKKS],” ucap Bahlil.

    Jumlah sumur rakyat yang potensial untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

  • Bapanas Ungkap Alasan Harga Beras Mahal Meski Stok Melimpah

    Bapanas Ungkap Alasan Harga Beras Mahal Meski Stok Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) ungkap alasan harga beras lampaui harga eceran tertinggi (HET), di tengah stok yang diklaim melimpah.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, meningkatnya harga beras di tingkat masyarakat disebabkan oleh produksi gabah setara beras yang mengalami penurunan pada Juni-Juli 2025.

    “Pada saat produksi turun, maka harga akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras akan naik. Itu jawabannya,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

    Menyitir data Panel Harga Bapanas, Selasa (29/7/2025), pukul 16.29 WIB, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp6.813 per kilogram (kg). Nominal itu meningkat 0,21% dibanding hari sebelumnya.

    Sementara itu, harga beras premium di tingkat konsumen secara rata-rata berada di level Rp16.140 per kg, atau melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah yakni di kisaran Rp14.900 per kg – Rp15.800 per kg.

    Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas beras medium. Bapanas merekam, harga beras medium di tingkat konsumen berada di level Rp14.410 per kg, atau berada di atas HET untuk beras medium di kisaran Rp12.500 per kg – Rp13.500 per kg.

    Untuk beras SPHP, Bapanas mencatat harga komoditas ini berada di level Rp12.586 per kg, atau berada dalam rentang HET yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kg – Rp13.500 per kg. 

    Namun, Arief memastikan pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah meluncurkan dua program untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen, melalui penyaluran bantuan pangan beras dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Adapun, penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton menyasar 18,2 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang dilakukan sepanjang Juni-Juli 2025. Merujuk data Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 88.632 ton hingga 24 Juli 2025 atau 4,43 juta penerima dari total 18,2 juta PBP.

    Sementara, penyaluran beras SPHP 1,3 juta ton yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) digelontorkan hingga akhir tahun ini.

    Arief mengatakan, Bapanas telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat proses penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP.

    “Dua ini saya sudah minta Bulog untuk mempercepat,” ungkapnya.

  • RI Butuh Investasi Rp962,7 Triliun untuk Penuhi Target 2025, Rosan Yakin Tercapai

    RI Butuh Investasi Rp962,7 Triliun untuk Penuhi Target 2025, Rosan Yakin Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani meyakini target investasi senilai Rp1.905,6 triliun bakal tercapai pada akhir tahun, sebagaimana yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan.

    Hingga semester I/2025, Rosan membukukan realisasi investasi yang masuk telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target 2025. Artinya, Rosan masih memiliki tugas untuk mengejar investasi senilai Rp962,7 triliun pada sisa tahun ini.

    Rosan tak khawatir terkait target tersebut meski terjadi persaingan penanaman modal di global, karena penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh kuat mendorong capaian investasi.

    “Kami sangat yakin pada akhir tahun, komitmen yang sudah disampaikan itu akan terealisasi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).

    Terlebih, pada pekan lalu pihaknya baru saja mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan mengonfirmasi bahwa investasi yang masuk meningkat.

    Di mana impor barang modal dalam dua bulan terakhir mencatatkan kenaikan yang tinggi, bahkan all time high. Masuknya impor tersebut saat ini akan berdampak pada bulan berikutnya atau semester II/2025.

    Rosan bercerita, bahwa Wamenkeu Anggito terkejut karena barang modal yang masuk untuk memenuhi kebutuhan investasi masih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pabrik sangat meningkat.

    “Jadi, ini mengonfirmasi target-target kami ke depannya. InsyaAllah kami optimistis,” tambahnya. 

    Sementara menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan bahwa target investasi tersebut telah tercapai lebih cepat, Rosan membenarkannya meski per semester I/2025 baru mencapai 49,5%. Pasalnya trajektori komitmen dari para investor dalam dan luar negeri terpantau akan memenuhi target investasi.

    Rosan menjelaskan meski sinyal tercapainya target sudah kuat, tetapi pembukuan realisasi akan dilakukan sesuai dengan jangka waktunya. Sebagaimana investasi yang masuk pada kuartal II dicatat dalam laporan kuartal II, begitu pula pada kuartal-kuartal selanjutnya.

    “Kami membukukan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi. Jadi itu sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden,” lanjutnya.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai barang modal yang tinggi mengindikasikan bahwa investor sedang mempersiapkan operasional lebih besar. Umumnya, direalisasikan dalam jangka 3—6 bulan ke depan setelah barang modal tersebut tiba.

    Menurutnya, cara Rosan menggunakan impor barang modal sebagai proksi investasi memang tepat, karena secara empiris korelasi antara impor barang modal dengan investasi riil cukup kuat.

    “Dengan tingginya angka impor barang modal ini, outlook investasi di paruh kedua tahun 2025 sangat mungkin akan membaik dibandingkan semester pertama,” tuturnya.

  • PGN Buka-Bukaan Cara Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan

    PGN Buka-Bukaan Cara Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki cara dalam mengelola bisnis energi gas bumi agar ramah terhadap lingkungan sekitar. Ada tiga elemen utama yang diperhatikan agar pengelolaan bisnis gas bumi PGN tetap ramah lingkungan yaitu sistem manajemen risiko, peralatan/ equipment dan sumber daya manusia (SDM).

    “Kegiatan operasional bisnis gas bumi PGN berdampingan dengan lingkungan diantaranya operasional yang berlokasi di lepas pantai. dan jaringan pipa transmisi gas bumi yang melintasi laut. Dengan pengelolaan bisnis gas bumi mulai dari upstream, midstream hingga downstream. PGN memiliki tanggung jawab agar keseluruhan bisnis tersebut berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Arief Kurnia Risdianto selaku Direktur Manajemen Risiko PGN di hadapan anak-anak muda saat berlangsungnya Young On Top National Conference (YOTC) ke-15 di Balai Kartini, Jakarta beberapa waktu lalu.

    Pertama dari sisi sistem manajemen risiko, PGN selalu mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi pada saat pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur gas bumi, termasuk yang berlokasi di lepas pantai karena bersinggungan dengan ekosistem laut seperti Pipa SSWJ, KJG dan TGI. Dari identifikasi risiko, PGN akan dapat memitigasi atau mencegah risiko-risiko yang memungkinkan terjadi pada bisnis yang memiliki tingkat hazard cukup tinggi ini.

    Sistem manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari aktivitas operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. PGN telah mengintegrasikan risiko Environmental, Sustainability Social, dan Government Governance (ESG) ke dalam manajemen risiko perusahaan.

    Secara global, manajemen risiko ESG PGN semakin diakui karena mampu meraih skor ESG Risk Rating sebesar 20,2 dan menjadi peringkat pertama di antara perusahaan infrastruktur gas di dunia pada kategori kapitalisasi pasar $2,0-$2,8 miliar.

    Elemen kedua adalah pemilihan peralatan atau equipment yang berkualitas sesuai dengan standar, sehingga tingkat keamanan akan lebih tinggi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemajuan teknologi juga mendorong PGN menggunakan peralatan yang lebih ramah lingkungan. PGN melakukan langkah preventif dengan melakukan maintenance secara berkala agar peralatan yang dipakai selalu reliabel dan tidak menyebabkan bahaya yang besar.

    Elemen ketiga dan tidak kalah penting adalah SDM. PGN terus mengembangkan kompetensi karyawan untuk mendukung produktivitas, keselamatan, kelangsungan operasional, dan mendukung pelaksanaan strategi keberlanjutan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. “Secara rutin, kami menerapkan training dan safety culture yang baik untuk menciptakan operasional PGN yang safety dan ramah lingkungan,” ungkap Arief. Sepanjang tahun 2024, rata-rata jam pelatihan meningkat 72% menjadi 69 jam per karyawan (PGN standalone), dengan fokus utama pada upskilling terkait energi bersih, teknologi digital, dan manajemen risiko operasional.

    “Kesehatan, keamanan dan lingkungan adalah aspek yang saling berkaitan, sehingga dengan SDM yang selalu menanamkan tiga aspek tersebut, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan,” ujar Arief.

    PGN mencatatkan 44.472.719 jam kerja aman dengan 490.585.951 jam kerja aman kumulatif pada tahun 2024 serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

    Gas Bumi sebagai komoditi utama dalam bisnis PGN, memiliki peranan yang cukup besar untuk menekan emisi karbon. Gas bumi sebagai resource yang diperoleh langsung dari alam, menghasilkan emisi yang relatif lebih rendah dibanding energi fosil lainnya seperti minyak bumi dan batu bara. Besaran emisi karbon yang dihasilkan gas bumi sekitar 450-550 gram CO2 per kWh sedangkan minyak bumi 700-900 gr CO2 per kWh dan batu bara 600-1.100 gr CO2 per kWh.

    Dengan kombinasi efisiensi operasional, diversifikasi sumber energi, dan adopsi teknologi rendah karbon, PGN semakin memperkuat perannya sebagai katalis transisi energi di Indonesia. Hal ini bertujuan memastikan tercapainya target NZE 2060.

  • Prabowo Bakal Resmikan Operasional 80.000 Kopdes Merah Putih 28 Oktober

    Prabowo Bakal Resmikan Operasional 80.000 Kopdes Merah Putih 28 Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meresmikan operasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 28 Oktober 2025.

    Adapun, Prabowo sebelumnya telah meresmikan pembentukan Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Dia menuturkan, tahap pertama yakni proses pendirian badan hukum/kelembagaan Kopdes Merah Putih telah selesai dilakukan pada saat diresmikan pembentukannya oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli lalu.

    Kemudian, tahapan kedua yang akan dilakukan adalah operasionalisasi dan pengembangan. Tatang menyatakan tahapan ini ditargetkan berjalan mulai Juli 2025 dan rampung pada Oktober 2025.

    “Oktober Presiden Prabowo akan launching lagi untuk peresmian operasionalnya. Insyaallah 28 Oktober kita akan punya 80.000 Kopdes yang sudah lengkap dengan gerai dan model bisnisnya,” kata Tatang dalam Diskusi Redaksi dengan tema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Menggerakkan Ekonomi Desa, Menjaga Ketahanan Pangan Bangsa di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa sebelum beroperasi penuh, Kopdes Merah Putih akan mendapatkan pendampingan model bisnis yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.

    Adapun, beberapa model bisnis yang bisa dijalankan di antaranya usaha sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, logistik desa, hingga gudang/cold storage.

    Tatang menyebut kopdes juga bisa bekerja sama dengan BUMN untuk menjalankan bisnis agen penyalur/pupuk, bisnis outlet LPG 3 kg, gerai sembako, agen mitra bank, layanan logistik POS, penyalur besar SPHP, hingga menyerap hasil panen para petani.

    Selain sejumlah model bisnis tersebut, Tatang mengungkapkan kopdes juga dapat mengembangkan segmen usaha lainnya.

    “Contohnya Kopdes di Cangkuang Wetan, Jawa Barat telah menjalankan model bisnis pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL),” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tahap ketiga yang akan dilakukan ialah monitoring dan evaluasi Kopdes Merah Putih. Tahapan ini akan dilakukan pada periode November-Desember 2025.

    Tatang menegaskan tahap monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan operasional Kopdes Merah Putih berjalan optimal dan transparan.

    Pada kesempatan tersebut, Tatang mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih bakal membuka sebanyak lebih dari satu juta lapangan kerja baru.

    Menurutnya, Kopdes Merah Putih tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.

    “Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” jelasnya.

    Adapun dalam rinciannya, 80.000 KDMP bakal membutuhkan setidaknya 240.000 pengelola koperasi (P3K), 400.000 pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik.

  • Harga BBM Terbaru Diumumkan 1 Agustus, Cek Daftarnya Hari Ini!

    Harga BBM Terbaru Diumumkan 1 Agustus, Cek Daftarnya Hari Ini!

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo bakal kembali mengalami penyesuaian pada Agustus 2025.

    Pengumuman penyesuaian harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia memang selalu dilakukan setiap tanggal 1. Belum diketahui, apakah pada 1 Agustus nanti harga BBM bakal naik atau turun.

    Adapun, pada penyesuaian di bulan Juli 2025, harga BBM di seluruh SPBU tercatat kompak naik.

    Mengutip laman resmi MyPertamina, Jumat (29/7/2025), harga Pertamax (RON 92) dipatok Rp12.500 per liter per 1 Juli 2025. Angka itu naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp12.100 per liter.

    Selanjutnya, harga Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.800 menjadi Rp13.250 per liter. Lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.500 per liter.

    Berikutnya, harga Dexlite (CN 51) naik dari Rp12.740 menjadi Rp13.650 per liter. Adapun, harga Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp13.200 menjadi Rp13.320 per liter.

    Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Senada, SPBU Shell juga kompak menaikkan harga BBM per 1 Juli 2025 ini. Tercatat harga Shell Super kini dipatok Rp12.810 per liter. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp12.370 per liter.

    Adapun Shell V-Power kini dijual seharga Rp13.300 per liter. Angka ini naik dari Juni yang senilai Rp12.840 per liter.

    Lalu, harga Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.250 menjadi Rp13.830 per liter. Kemudian, Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp13.070 menjadi Rp13.540 per liter.

    Menyusul Pertamina dan Shell, SPBU BP juga menaikkan harga seluruh jenis BBM besutan mereka. Rinciannya, harga BP Ultimate kini dipatok Rp13.300, naik dari sebelumnya Rp12.840 per liter.

    Selanjutnya, harga BP 92 dipatok Rp12.600 per liter pada Juli ini. Harga tersebut naik dibanding Juni yang senilai Rp12.370 per liter.

    Kemudian, BP Ultimate Diesel kini dijual seharga Rp13.800 per liter. Harga itu naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp13.250 per liter.

    Tak ketinggalan, harga BBM di SPBU Vivo juga kompak naik. Tercatat harga Revvo 90 dipatok Rp12.730 per liter per 1 Juli 2025 ini. Harga itu naik dari bulan sebelumnya, yakni Rp12.260 per liter.

    Berikutnya, Revvo 92 kini dijual seharga Rp12.810 per liter. Angka itu naik dari sebelumnya Rp12.340 per liter.

    Kemudian, harga Revvo 95 kini dipatok seharga Rp13.300 per liter. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp12.810 per liter.

    Lalu, harga Diesel Primus Plus naik dari Rp13.210 menjadi Rp13.800 per liter.

    Berikut daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per Juli 2025:

    1. Pertamina

    – Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

    – Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

    – Pertamax (RON 92): Rp12.500 per liter

    – Pertamax Green (RON 95): Rp13.250 per liter

    – Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.500 per liter

    – Dexlite (CN 51): Rp13.650 per liter

    – Pertamina Dex (CN 53): Rp13.320 per liter

    2. Shell

    – Shell Super: Rp12.810 per liter

    – Shell V-Power: Rp13.300 per liter

    – Shell V-Power Diesel: Rp13.830 per liter

    – Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

    3. BP

    – BP Ultimate: Rp13.300 per liter

    – BP 92: Rp12.600 per liter

    – BP Ultimate Diesel: Rp13.800 per liter

    4. Vivo

    – Revvo 90: Rp12.730 per liter

    – Revvo 92: Rp12.810 per liter

    – Revvo 95: Rp13.300 per liter

    – Diesel Primus Plus: Rp13.800 per liter